1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Kesenian merupakan bagian dari kehidupan manusia. Seni sebagai bagian dari manusia memiliki ciri-ciri yang unik. Tidak ada standar baku dalam menentukan nilai kualitasnya, tidak pula ada petunjuk atau aturan yang kaku dalam proses penciptaannya, karena bersifat individual maka seni bersifat subyektivitas,
sehingga
tidak
mungkin
memaksakan
selera
dalam
menikmatinya. Bahwa saat ini seni menjadi kebutuhan sangat penting bagi kehidupan manusia sebagai makhluk yang berbudaya, untuk diciptakan kemudian dinikmati sebagai hiburan atau diapresiasi. Saat ini, salah satu seni yang sedang mengalami perkembangan yang cukup pesat adalah seni musik atau lagu. Pesatnya perkembangan di dunia musik tidak lepas dari peranan media yang dalam hal ini media elektronik yang sering melakukan penyiaran ataupun pengumuman lagu-lagu,baik lagu-lagu dalam negeri ataupun lagu mancanegara. Dengan adanya penyiaran atau pengumuman lagu-lagu melalui program acara musik pada televisi dan radio maka lagu-lagu tersebut akan cepat terkenal sehingga dapat menaikkan tingkat kepopuleran artis yang membawakan lagu tersebut. Penyiaran atau pengumuman selain melalui media radio dan televisi, kini berkembang adanya Ring Back Tone atau yang sering di sebut dengan RBT. RBT adalah suatu produk yang dikeluarkan oleh provider operator telepon seluler yang dalam
2
program tersebut pengguna provider operator telepon
seluler
dapat
mendengarkan lagu-lagu ketika melakukan panggilan telepon kepada orang lain. Layanan RBT tersebut tentu saja berbayar dalam arti pada setiap aktifasi RBT pengguna (user) akan dikenakan biaya tertentu sesuai dengan tarif yang berlaku pada masing-masing provider operator telepon seluler. Perkembangan dunia hiburan juga tidak lepas dalam mendukung pengumuman atau penyiaran musik atau lagu-lagu yang beredar di Indonesia. Adanya hotel yang mempunyai tempat hiburan khusus bagi pelanggannya untuk menikmati musik yang tentu saja ada tambahan biaya untuk mendapatkan fasilitas tersebut. Berkembangnya tempat-tempat karaoke keluarga yang disana kita bisa menikmati berbagai macam jenis musik atau lagu, baik lagu-lagu dalam negeri atau mancanegara. Hotel dan tempat karaoke keluarga tersebut sangat berperan dalam pengumuman atau penyiaran musik atau lagu. Penyiaran atau pengumuman musik atau lagu yang diketahui melalui program acara musik televisi, radio, ring back tone (RBT), hotel,dan tempattempat karaoke tentunya sangat menguntungkan bagi pencipta musik atau lagu. Pencipta akan beranggapan bahwa karya ciptanya yang dalam hal ini adalah musik atau lagu dapat diterima oleh masyarakat. Jerih payah yang dikeluarkan untuk menciptakan musik atau lagu tersebut terbayarkan dengan adanya royalty yang diterima pencipta dari pihak-pihak yang telah melakukan pengumuman terhadap karya ciptanya tersebut.
3
Sejak tahun 1990 dilakukan oleh lembaga pengumpul royalti atau collecting society yaitu YKCI (Yayasan Karya Cipta Indonesia) 1. Lembaga ini didirikan karena untuk menjembatani antara pemegang Hak Cipta dengan User dalam hal untuk mengadakan suatu perjanjian lisensi yang didasarkan pada surat kuasa dari pencipta pada hak mengumumkan. Kegiatan pengumpulan royalti dan perjanjian lisensi dengan YKCI didasarkan pada surat kuasa dari pencipta lagu kepada YKCI. Pengumuman
cakupannya sangat luas dan tidaklah mungkin apabila
seorang pencipta lagu atau musik melakukan perjanjian lisensi pada setiap orang atau badan usaha yang melakukan pengumuman atas Ciptaannya secara sendiri-sendiri. Pengumuman biasa dilakukan oleh pengusaha hotel, restoran, toko, supermarket, mall, bandara, dan tempat publik lainnya dengan adanya unsur komersiil dalam kegitan tersebut. Karena dengan adanya lagu dan musik diharapkan konsumen dapat merasa lebih nyaman dan merasa senang berada pada tempat tersebut sehingga di harapkan konsumen datang kembali ketempat tersebut karena orang cenderung menyukai adanya fasilitas yang lengkap misalnya dengan adanya suguhan musik. Musik dan lagu tersebut dapat dikatakan sebagai fasilitas atau pelayanan ekstra atau tambahan yang diberikan hotel, restoran, toko, supermarket, bandara dan sebagainya. Namun, bisa juga musik dan lagu tersebut sengaja disajikan sebagai suatu hal yang wajib harus ada dalam suatu tempat contohnya karaoke dan diskotik
1
http://wordpress.com/2007/05/29/hak-atas-kekayaan-intelektual/10 Februari 2010,10.00
4
tentunya musik dan lagu haruslah ada dalam tempat tersebut karena tempat tersebut adalah tempat yang menyediakan hiburan berupa musik dan lagu. Jenis usaha tersebut musik dan lagu adalah hal yang dijual karena mereka mendapatkan pendapatan (income)
dari adanya musik dan lagu tersebut
walaupun selain itu juga mereka mempunyai usaha lain misalnya penyediaan makanan dan minuman tetapi hal yang terpenting dalam kegiatan usaha tersebut adalah lagu dan musik yang disuguhkan pada konsumennya. Namun, para pelaku usaha tersebut banyak yang belum memiliki lisensi sebagai bentuk pemberian izin dari pencipta untuk mengadakan pengumuman yang termaksud dalam Pasal 45 UUHC 2002 mengenai perjanjian lisensi. Kesulitan dalam prosedur pembayaran royalti banyak dijadikan alasan oleh pengguna musik komersil dalam membayar royalti, hal ini memang harus dicermati dan juga dengan mengingat banyaknya pencipta dan pemakai Hak Cipta yang ada. Dalam memudahkan pembayaran royalti terhadap pencipta, maka di Indonesia terdapat lembaga yang didirikan untuk memberikan perantara antara pencipta musik atau lagu dengan pemakai atau pengguna karya musik atau lagu tersebut dalam pengurusan izin penggunaan atau pembuatan perjanjian lisensi atau penerimaan pembayaran royalti. Lembaga yang juga sangat berperan dalam proses pembayaran pelaksanaan pembayaran royalti adalah Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) 2. Misalnya saja PT Telekomunikasi Selular (TELKOMSEL) yang merupakan perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi 2
Muhamad Djumhana dan R.Djubadillah, 1997, Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori dan Prakteknya di Indonesia, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 69
5
operator selular. Dalam menjalankan usahanya tersebut telah mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri melalui penyiaran, pembacaan, pameran, penjualan, pengedaran atau penyebaran dengan menggunakan alat apapun termasuk media internet atau melakukan dengan cara apapun termasuk antara lain menyiarkan, memamerkan, mempertunjukkan kepada publik, mengubah dan/atau mengalihwujudkan, mengkomunikasikan kepada publik, dengan menempatkan karya cipta lagulagu tersebut dalam kartu telepon (sim card) selular pengguna jasa Tergugat untuk kepentingan telekomunikasi dalam bentuk nada sambung pribadi (ring back tone) sehingga karya cipta lagu-lagu karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri dapat dibaca, didengar, dilihat orang lain tetapi tidak terbatas dengan menggunakan media internet, transmisi digital ataupun alat/sarana apapun. Karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh PT TELKOMSEL dalam bentuk nada sambung pribadi (ring back tone) lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri, yang antara lain karya cipta dari pencipta lagu Piyu dengan lagu berjudul antara lain Maha Dewi, Erwin Prasetia dengan lagu berjudul antara lain “Kamulah Satusatunya”, Toto Karyo dengan lagu berjudul antara lain “Mandi Madu”, Tito Sumarsono dan Taufik Hidayat dengan lagu berjudul antara lain “Tuhan Tolonglah”, Rudi Rampengan dengan lagu berjudul antara lain “Rasa Cintaku”, Erick Van Houten dengan lagu berjudul antara lain “Beri Kesempatan”, Obie Mesakh dengan lagu-lagu berjudul antara lain “Kisah Kasih di Sekolah”, Tejo Baskoro dengan lagu berjudul antara lain
6
“Kelembutan Pagi”, Ramli Aziah (ahli waris dari Ismail Marzuki) dengan lagu berjudul antara lain “Rayuan Pulau Kelapa”, Charles R. Goodrum dengan lagu berjudul antara lain “I’II Be Over You”. PT TELKOMSEL telah melakukan pengumuman karya cipta lagu tanpa izin YKCI selaku pemegang hak cipta untuk mengumumkan sejak 1 September 2004. YKCI selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu telah mengirimkan surat-surat kepada PT TELKOMSEL masing-masing tertanggal 24 Agustus 2004 dan 16 Pebruari 2006, serta somasi tertanggal 25 April 2006, agar PT TELKOMSEL segera mengurus lisensi pengumuman dan membayar royalti atas pengumuman karya cipta lagu yang dilakukan tanpa izin tersebut kepada YKCI, tetapi tidak ditanggapi dengan itikad baik oleh PT TELKOMSEL. YKCI sebagai pihak yang memegang kuasa dari para pencipta yang telah merasa dirugikan akibat dari perbuatan Tergugat (PT TELKOMSEL) maka YKCI melakukan gugatan perdata ke PN Niaga Jakarta Pusat dengan nomor register perkara 84/HAK
CIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Dalam gugatannya, penggugat meminta untuk menghentikan pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat dan menghindari kerugian yang berkelanjutan serta lebih besar bagi Penggugat selaku pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan karya cipta lagu-lagu baik karya cipta lagu dari dalam dan luar negeri, akibat pelanggaran hak cipta yang dilakukan oleh Tergugat berupa pengumuman karya cipta lagu-lagu yang hak ciptanya yaitu hak mengumumkan dipegang oleh Penggugat. Dengan adanya gugatan YKCI maka PT TELKOMSEL menyatakan tanggapan dari gugatan tersebut bahwa penggugat tidak mempunyai kualitas
7
hukum bertindak sebagai penggugat dan surat kuasa dari penggugat tidak memenuhi syarat. Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut adalah menyatakan gugatan penggugat tidak dapat diterima dan membebani penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kemudian YKCI banding pada tingkat kasasi. Putusan pada tingkat kasasi dengan putusan No. 018 K / N / HaKI / 2007 menguatkan putusan pada Pengadilan Negri Niaga Jakarta pusat yaitu
menghukum
YKCI
untuk
membayar
biaya
perkara
sebesar
Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah). Kasus lainnya adalah CV pangrango QQ HP2 merupakan perusahan yang bergerak dalam bidang usaha pelayanan penginapan dan hiburan. Dalam menjalankan usahanya tersebut CV pangrango QQ HP2 ( QQ Hotel Pangrango2) telah mempergunakan Karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan, dan memperdagangkan karya cipta musik dan lagu tersebut melalui alat/sarana televisi, tape recorder (background music) serta dalam bentuk live musik, sehingga karya cipta lagu dan musik tersebut dapat didengar oleh orang lain, yaitu para konsumennya. Kegiatan usaha yang di lakukan oleh Hotel Pangrango sudah jelas bersifat komersil dengan adanya pembayaran jasa sewa kamar sebesar Rp.160.000,(seratus enam puluh ribu rupiah) serta menjual jasa makanan dan minuman yang di pesan konsumennya, sehingga memutar lagu atau musik di tempat usahanya dapat dikualifikasikan telah melakukan kegiatan pengumuman sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) UUHC, maka secara hukum harus
8
mendapat ijin terlebih dahulu dari pencipta dalam hal ini adalah YKCI yang merupakan sebuah yayasan yang mengurus perijinan pengumuman dan penggunaan lagu serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (pencipta lagu atau pemegang hak) dalam memberi ijin kepada para pengguna untuk mengumumkan atau menggunakan lagu-lagu Indonesia maupun lagu asing termasuk dalam pengelolaan hak ekonomi para pencipta yang berupa royalty sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (14) UUHC. YKCI telah merasa dirugikan atas kegiatan usaha yang dilakukan oleh Hotel Pangrango maka YKCI melakukan gugatan perdata ke PN Niaga Jakarta Pusat dengan nomer register
perkara
22/HAK
CIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST.
Dalam
gugatannya penggugat (YKCI) menyatakan bahwa kegiatan yang dilakukan tergugat (Hotel Pangrango) baik kerugian materiil dan imateriil. Dengan adanya gugatan YKCI, maka CV Pangrango QQ HP2 (QQ Hotel Pangrango 2) menyatakan tanggapan dari gugatan tersebut bahwa surat kuasa dari penggugat tidak memenuhi syarat formil dan menyatakan bahwa antara pimpinan PHRI (Perhimpunan Hotel dan Restauran Indonesia) dengan YKCI sedang mengadakan negosiasi dan tergugat adalah salah satu anggota PHRI. Putusan Majelis hakim dalam perkara tersebut adalah mengabulkan gugatan
penggugat
untuk
sebagian,
menyatakan
penggugat
telah
mengumumkan lagu tanpa ijin penggugat, menghukum tergugat membayar kerugian materiil sebesar Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan menghukum tergugat membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah).
9
CV Pangrango QQ HP2 (QQ Hotel Pangrango 2) banding pada tingkat kasasi. Di keluarkannya putusan pada tingkat kasasi dengan putusan No. 036K/N/HAKI/2006 menyatakan bahwa mengabulkan permohonan kasasi dari pemohon kasasi CV pangrango QQ HP2 (QQ Hotel Pangrango 2) dan membatalkan putusan Pengadilan NIaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 20 Juli 2006 No. 22/HAK CIPTA/2006/PN.NIAGA.JKT.PST. Putusan majelis hakim tersebut diperoleh dari adanya pertimbangan oleh hakim dengan melihat fakta – fakta yang muncul dalam persidangan berlangsung. Yang menjadi persoalan adalah dengan melihat putusan tersebut bagaimanakah peran YKCI dalam pemungutan royalti? Dengan adanya permasalahan tersbut untuk menyelesaikan tugas akhirnya maka penulis hendak menulis skripsi dengan judul “ Kedudukan dan Peran YKCI dalam Pemungutan Royalti Musik dan Lagu (Studi Putusan Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor 036K/N/HAKI/2006)”
B. Rumusan Masalah Dari permasalahan yang terjadi mengenai peran YKCI dalam perlindungan hak cipta dengan adanya putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor
036K/N/HAKI/2006 maka rumusan dalam skripsi ini:
Bagaimanakah kedudukan dan peran YKCI dalam pemungutan royalti musik dan lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor 036K/N/HAKI/2006?
10
C. Tujuan Penelitian Untuk mengetahui kedudukan dan peran YKCI dalam pemungutan royalti musik dan lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor 036K/N/HAKI/2006. D. Tinjauan Pustaka Hak Kekayaan Intelektual merupakan kemampuan Intelektual manusia di bidang teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Hak milik intelektual merupakan hak yang berasal dari kemampuan yang didorong adanya daya pikir manusia yang di ekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuk yang dapat memberikan manfaat bagi kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi3. Hasil karya manusia baik secara perseorangan maupun kelompok tersebut yang ide dan gagasannya telah dituangkan ke dalam bentuk suatu karya cipta yang berwujud baik dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra maupun dalam bentuk temuan bidang teknologi, maka oleh negara diberikan hak perlindungan hukum apabila didaftarkan sesuai dengan persyaratan yang ada. Hak cipta merupakan salah satu cabang dari Hak atas Kekayaan Intelektual yang memberikan
perlindungan bagi pencipta suatu karya cipta serta
merupakan bentuk penghargaan dari Negara kepada seorang pencipta atas karya ciptaannya. Adanya perlindungan atas suatu ciptaan karena ciptaan lahir dari adanya daya cipta dan daya pikir manusia yang diekspresikan dalam suatu 3
Ibid, hlm. 16.
11
bentuk tertentu baik seni, sastra, maupun ilmu pengetahuan. Daya cipta dan daya pikir manusia adalah kemampuan yang ada di dalam diri manusia untuk mengembangkan atau mewujudkan suatu ide ataupun suatu gagasan kedalam suatu bentuk tertentu yang bersumber dari keterampilan, kecekatan, keahlian, imajinasi, dan disertai pengorbanan baik waktu maupun biaya hingga terwujudnya suatu ide atau gagasan tersebut. Menurut Pasal 27 (2) deklarasi umum tentang hak asasi manusia perlindungan hak cipta : Setiap orang berhak mendapatkan perlindungan untuk kepentingan moral dan materi yang diperoleh dari ciptaan ilmiah, kesusastraan, atau artistik dalam hal dia sebagai pencipta. Ada
beberapa
kali
perundangan-undangan
perubahan
undang-undang
dalam
perjalanan
HaKI di Indonesia yakni mulai dengan UU No 6
Tahun 1982, UU No 7 Tahun 1987, UU No 12 Tahun 1992,dan terakhir UU No.19 tahun 2002 tentang Hak Kekayan Intelektual yang disahkan pada 29 Juli 2002 yang diberlakukan untuk 12 bulan kemudian, yaitu 19 Juli 2003, dan undang-undang inilah yang kemudian menjadi landasan diberlakukannya UU HaKI di Indonesia. Hukum Internasional yang mengatur adanya perlindungan akan Hak cipta adalah Konvensi Berne (Berne Convention) tentang International Convention for the Protection of Literary and Artistic Work tahun 1886, UCC ( Universal Copyrights Convention), Trips Agreement, dan WIPO Copyrights Treaty (WCT) . Selain itu ada beberapa konvensi yang mengatur perlindungan terhadap pemegang hak terkait dalam hak cipta yaitu
Convention for The
12
Protection of Performers, Producers of Phonogram and Broadcasting Organization( Rome Convention/Neighboring Convention) 1961, Convention for the Protection of Producers of Phonogram Againts Unnauthorized Duplication of Their Phonograms (Genewa Convention) 1971, dan WIPO Performances and Phonograms Treaty (WPPT) 1996.4 Ciptaan adalah perwujudan dari hasil setiap karya pencipta yang menunjukkan keaslian dalam ilmu pengetahuan, seni, atau sastra. Dalam Pasal 2 ayat (1) UUHC berbunyi: Hak cipta merupakan hak eksklusif bagi pencipta atau pemegang hak cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari Pasal 2 ayat (1) perolehan Hak cipta (copy right) oleh pencipta diperoleh secara alamiah atau otomatis yaitu ketika karya tersebut tercipta atau terwujud bukan baru berupa ide ataupun gagasan. Walaupun hak cipta ini diperoleh pencipta suatu karya cipta tanpa harus didaftarkan namun alangkah lebih baik apabila di daftarkan karena dengan pendaftaran setidaknya ada kekuatan hukum sementara sebelum ada pihak lain menyatakan dan membuktikan bahwa Ciptaan tersebut adalah miliknya. Sebelum ada pihak lain yang sebaliknya maka pendaftarlah yang dianggap pemilik Ciptaan tersebut. Prinsip hak cipta bukan
first to file seperti halnya hak milik atas merek
melainkan siapa yang petama kali yang membuatnya / menciptakanya artinya
4
Eddy Damian, Hukum Hak Cipta, edisi kedua ctk kelima, PT Alumni, Bandung, 2005, hlm. 72.
13
apabila seseorang mendaftarkan karya cipta orang lain atas namanya sendiri pendaftaran tersebut dapat di batalkan namun karena karya tersebut sudah di daftarkan maka pihak yang menyatakan bahwa pencipta sebenarnya tersebut harus dapat membuktikan bahwa dialah pencipta yang sebenarnya. Pencipta menurut Pasal 1 huruf 2 UUHC, disebut sebagai pencipta apabila: Seorang atau beberapa orang secara bersama-sama yang atas inspirasinya melahirkan suatu ciptaan berdasarkan kemampuan pikiran, imajinasi, kecekatan, keterampilan atau keahlian yang dituangkan kedalam bentuk yang khas dan bersifat pribadi. Pengertian lain dari pencipta (creator) adalah seorang atau sekumpulan orang (team) yang mempunyai ide atau gagasan baru dimana ide atau gagasan baru tersebut dituangkan dalam suatu bentuk karya baik secara abstrak maupun nyata. Seorang pencipta memiliki suatu kekayaan personal berupa ciptaan. Ciptaan dari pencipta tersebut disamakan dengan bentuk kekayaan yang lain, yakni dapat dialihkan. Secara khusus pengaturan mengenai pengalihan hak dan hukum hak cipta diatur dalam Pasal 3 ayat (1) UUHC, bahwa hak cipta dianggap sebagai benda bergerak maka hak ciptanya dapat dipindah tangankan, di lisensikan, dialihkan, dijual-belikan oleh pemilik atas pemegang haknya5. Sedangkan pengertian dari pemegang hak cipta menurut UUHC Pasal 1 ayat (4) adalah : Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai Pemilik Hak Cipta, atau pihak yang menerima hak tersebut dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut. 5
Suyud Margono, Hukum dan Perlindungan Hak Cipta, CV Novindo Pustaka Mandiri, Jakarta, 2003 hlm. 24.
14
Berdasarkan pengertian-pengertian tersebut maka definisi pencipta adalah orang atau sekumpulan orang yang mempunyai suatu gagasan atau ide yang benar-benar baru untuk kemudian dikreasikan dalam bentuk suatu ciptaan baik secara nyata maupun abstrak dimana ciptaan tersebut kedudukannya adalah sama dengan jenis kekayaan pada umumnya yakni dapat diperjual-belikan maupun dialihkan. Sedangkan pemegang hak cipta bisa merupakan pemilik hak cipta yang belum menjual atau mengalihkan haknya, atau penerima hak yang telah dialihkan oleh pemilik hak cipta. Royalti adalah imbalan yang sehubungan dengan penggunaan; Hak atas harta tak berwujud, misalnya hak pengarang, paten, merek dagang, formula, atau rahasia perusahaan; Hak atas harta berwujud, misalnya hak atas alat-alat industri, komersial, dan ilmu pengetahuan, yang dimaksud dengan alat-alat industri, komersial dan ilmu pengetahuan adalah setiap peralatan yang mempunyai nilai intelektual, misalnya peralatan-peralatan yang digunakan di beberapa industri khusus seperti anjungan pengeboran minyak (drilling rig), dan sebagainya; Informasi, yaitu informasi yang belum diungkapkan secara umum, walaupun mungkin belum dipatenkan, misalnya pengalaman di bidang industri, atau bidang usaha lainnya. Ciri dari informasi dimaksud adalah bahwa informasi tersebut telah tersedia sehingga pemiliknya tidak perlu lagi melakukan riset untuk menghasilkan informasi tersebut. Tidak termasuk dalam pengertian informasi di sini adalah informasi yang diberikan oleh misalnya akuntan publik, ahli hukum, atau ahli teknik sesuai dengan
bidang
15
keahliannya, yang dapat diberikan oleh setiap orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang sama6. YKCI adalah organisasi nirlaba yang diamanatkan oleh para pencipta untuk menghimpun dan membagikan royalti Hak Cipta bagi Para Pencipta lagu, lirik dan para penerbit musik. YKCI merupakan pemegang hak cipta untuk hak mengumumkan (performing rights) karya cipta lagu berdasarkan pemberian kuasa dan perjanjian kerjasama dengan para pencipta di dalam negeri dan berdasarkan perjanjian resiprokal (reciprocal agreement) dengan berbagai pemegang hak cipta music dan lagu luar negeri (asing) diantaranya BMI dan ASCAP (Amerika) dan BUMA (Belanda),adalah pemegang hak cipta music dan lagu dan karenanya adalah berwenang dan mengelelola hak eksklusif para pencipta dari dalam maupun luar negeri, khususnya berkaitan dengan hak ekonomi untuk menggunakan dan/atau memperbanyak/menyiarkan karya cipta dan lagu yang bersangkutan termasuk tidak terkecuali untuk member ijin atau lisensikepada para pengguna (user) dan memungut royalty atas penggunaan karya cipta musik dan lagu.7 Cara dalam pembayaran royalti terhadap hasil karya cipta musik atau lagu antara lain; Pertama, untuk menghitungan royalti dalam menerima pembayaran atas segala bentuk album rekaman yang dibuat berdasarkan perjanjian. Perjanjian ini yang berlaku sepanjang yang dimungkinkan oleh hukum. Perhitungan royalti dibayarkan berdasarkan jangka waktu perlindungan hukum 6
http://www.pajak.go.id/index.php?Itemid=44&catid=131&id=7389:apa-yang-dimaksud-denganroyalti-&option=com_content&view=article . 07 April 2010, 10.12 7 http://www.kci.or.id. 28 Desember, 2009, 13.00
16
hak cipta atas karya rekaman (UU Hak Cipta No. 12 Tahun 1997), dan dilindungi sebagai bagian dari ciptaan, sedangkan dalam karya rekaman dilindungi dalam rejim hak yang berkaitan, karena menjadi hak produsen rekaman (UU No.19 Tahun 2002); Kedua, dalam pengadministrasian yang bersifat kolektif merupakan sarana manajemen eksploitasi hak cipta dengan cara mengelola hak cipta (hak mengumumkan atau hak memperbanyak) lagu atau musik dalam arti pemungutan fee atau royalti atas pemakaian hak cipta untuk kepentingan komersial baik berupa pertunjukan maupun penyiaran (performing rights) dan penggandaan melalui media cetak maupun alat mekanik (mechanical rights), serta pendistribusian hasil royalti tersebut kepada para pencipta yang berhak setelah dipotong biaya administrasi, sebagai perwujudan pengelolaan kepentingan para pencipta dan para pemakai (users), maka para pencipta atau pemegang hak cipta dun para pengguna (users) wajib dibayar fee sebagai pemegang pemegang hak cipta; Ketiga, pembayaran terhadap pengalihan hak ekonomi pencipta biasanya dilakukan dengan dua cara, yaitu, sistem royalti dan sistem flat pay (pembayaran sekali lunas dun tidak ada tambahan, dun untuk menghitung royalti atau penghargaan atas lagu atau lebih lazim dianut secara internal8. Perlindungan hak cipta tidak diberikan terhadap ide atau gagasan karena ciptaan harus telah diekspresikan dalam bentuk nyata di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Perlindungan hak cipta terdiri atas hak ekonomi 8
Hendra Tanu Atmadja at http://www.docstoc.com/docs/21549443/MEKANISMEPEMBAYARAN-ROYALTI-DALAM-HAK-CIPTA-MUSIK-ATAU-LAGU/ . 07 April 2010, 10.15
17
dan hak moral. Hak ekonomi adalah hak untuk mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan dan produk hak terkait. Hak moral adalah hak yang melekat pada diri pencipta atau pelaku pertunjukan yang tidak dapat dihilangkan, dirusak, atau dihapus tanpa alasan apa pun, walaupun hak ekonomi atas ciptaan dan produk hak Terkait telah dialihkan. Dalam rangka mengelola hak ekonominya secara maksimal, pencipta atau pemegang hak cipta serta pelaku pertunjukan dapat memberikan kuasa kepada Lembaga manajemen kolektif atas pemanfaatan hak ekonomi secara komersial oleh berbagai pengguna seperti hotel, restoran, karaoke, perusahaan penerbangan, Lembaga Penyiaran dan sebagainya. Lembaga manajemen kolektif memiliki peran yang cukup penting dalam pengelolaan hak ekonomi Pencipta dan pemilik hak Terkait, sehingga keberadaannya sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Saat ini di Indonesia telah ada beberapa Lembaga manajemen kolektif yang secara formal belum diatur dalam Undang-Undang hak cipta. Hal inilah yang mendorong perlunya pengaturan mengenai lembaga manajemen kolektif agar dalam prakteknya sesuai dengan hukum yang berlaku di bidang hak cipta dan hak Terkait. Organisasi Manajemen Kolektif (Collective Management Organization) adalah pelaksanaan hak cipta dan hak terkait oleh organisasi bertindak untuk kepentingan dan atas nama pemilik hak.9 Selain itu manajemen kolektif hak cipta dan hak terkait merupakan badan yang diciptakan oleh perjanjian pribadi atau oleh hukum hak cipta yang mengumpulkan pembayaran royalti dari
9
World intellectual Property Organization ip/en/about_collective_mngt.html, 26 April 2010, 11.00
at
http://www.wipo.int/about-
18
berbagai individu dan kelompok untuk pemegang hak cipta. Mereka mungkin memiliki wewenang untuk lisensi bekerja dan mengumpulkan royalti sebagai bagian dari undang-undang atau dengan memasukkan skema perjanjian dengan pemilik hak cipta untuk mewakili kepentingan pemilik ketika berhadapan dengan pemegang lisensi dan lisensi yang potensial. Manajemen organisasi kolektif adalah link penting antara pencipta dan pengguna karya berhak cipta (seperti stasiun radio) karena mereka memastikan bahwa, sebagai pemilik hak, pencipta menerima pembayaran atas penggunaan karya mereka. Keanggotaan organisasi manajemen kolektif ini terbuka untuk semua pemilik hak cipta dan hak-hak istimewa, baik penulis, komposer, penerbit, penulis, fotografer, musisi, atau penyanyi organisasi. Penyiaran tidak termasuk dalam daftar, karena mereka dianggap pengguna, meskipun mereka memiliki hak tertentu dalam siaran mereka. Pada saat bergabung dengan organisasi manajemen kolektif, anggota menyediakan beberapa data pribadi dan menyatakan karya-karya yang mereka buat. Informasi yang diberikan merupakan bagian dari dokumentasi organisasi manajemen kolektif yang memungkinkan hubungan antara penggunaan karya dan pembayaran atas penggunaan karya yang akan dilakukan terhadap pemilik hak yang benar. Hak-hak yang dilindungi dalam organisasi manajemen kolektif adalah; Hak kinerja publik (musik diputar atau dilakukan di diskotik, restoran, dan tempat umum lainnya); Hak-hak produksi mekanis dalam karya-karya musik (produksi karya di CD, kaset, rekaman vinyl, kaset, mini-disc, atau bentuk lain dari rekaman); Terkait hak (hak-hak penyanyi dan produser rekaman untuk
19
memperoleh remunerasi untuk penyiaran atau komunikasi ke publik dari rekaman). Cara kerja organisasi manajemen kolektif bertindak atas nama anggota mereka, menegosiasikan tarif dan persyaratan penggunaan dengan pengguna, lisensi
masalah
otorisasi
dengan
pengguna,
mengumpulkan
dan
mendistribusikan royalti. Pemilik hak-hak individu tidak terlibat langsung dalam setiap langkah. Organisasi manajemen kolektif bernegosiasi dengan pengguna (seperti stasiun radio, penyiar, diskotik, bioskop, restoran dan sejenisnya), atau kelompok pengguna dan kewenangan mereka untuk menggunakan hak cipta karya dari repertoar terhadap pembayaran dan pada kondisi tertentu. Berdasarkan dokumentasinya (informasi tentang anggota dan karya mereka) dan program yang disampaikan oleh pengguna (misalnya, dari musik yang diputar di radio), manajemen organisasi kolektif mendistribusikan royalti hak cipta kepada anggota sesuai dengan aturan-aturan distribusi yang dibuat. Sebuah biaya untuk menutup biaya administrasi, dan di negara tertentu juga kegiatan promosi budaya-sosial, biasanya dipotong dari royalti hak cipta. Biaya sebenarnya yang dibayarkan kepada pemilik hak cipta sesuai dengan penggunaan karya dan disertai dengan rincian penggunaan. Kegiatan-kegiatan dan operasi dilakukan dengan bantuan sistem komputer yang didesain khusus untuk tujuan tersebut.
20
E. Metode Penelitian Metode penelitian untuk menyusun tugas akhir ini adalah metode penelitian normative yang terdiri dari: 1. Objek penelitian Kedudukan dan Peran Yayasan Karya Cipta Indonesia (YKCI) dalam pemungutan royalti musik dan lagu pada Putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor 036K/N/HAKI/2006. 2. Sumber data Sumber data sekunder berupa data yang diperoleh dari penelitian kepustakaan baik dari buku-buku literatur, dokumen, ensiklopedia, jurnal dan lain sebagainya. a. Bahan hukum primer Peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian, yaitu : 1) Putusan Mahkamah Agung Nomor 018 K / N / HaKI / 2007 dan Nomor 036K/N/HAKI/2006. 2) Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang hak cipta 3) KUHperdata (BW) b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang terkait dengan objek penelitian, seperti: 1) Literatur 2) Jurnal 3) Ensiklopedia
21
4) Majalah 5) Surat Kabar 3. Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data adalah studi literature yaitu Pengumpulan data dengan cara mencari, mempelajari data yang
berhubungan
dengan penelitian melalui buku-buku, literatur-literatur, majalah, jurnal sehingga terjadi kesesuaian pedoman secara hukum. 4. Metode Pendekatan Metode pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif yaitu dengan menerapkan peraturan perundangan yang berlaku tehadap topik yang hendak diteleti. Sehingga terdapat kesesuaian pedoman. 5. Analisis data Data yang telah diperoleh dianalisa secara deskriptif kualitatif yaitu pengolahan dan penguraian data – data yang diperoleh dalam satu gambaran sistematis yang didasarkan pada teori dan pengertian hukum yang terdapat dalam ilmu hukum untuk mendapatkan hasil yang signifikan dan ilmiah F. Kerangka Penulisan Peneltian tentang kedudukan dan peran YKCI dalam pemungutan royalty atas karya cipta lagu dan musik akan terdiri dari 4 (empat) bab yang merupakan suatu rangkaian yang saling terkait satu dengan yang lainnya, yang meliputi:
22
BAB I.
PENDAHULUAN Bab ini akan menguraikan tentang
Latar Belakang
Masalah, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Tinjauan Pusataka, Metode Penelitian, Kerangka Penulisan. BAB II. TINJAUAN PUSTAKA Bab ini akan menguraikan tentang tinjauan pustaka sebagai sumber dan acuan dalam pembahasan penelitian ini yang meliputi, sejarah dan pengertian hak cipta, perlindungan hak cipta, pengertian royalti, pemungutan royalti dan lembaga pemungutan royalti. BAB III. “KEDUDUKAN DAN PERAN YKCI DALAM PEMUNGUTAN ROYALTI
MUSIK
DAN
LAGU
(Studi
Putusan
No.
081K/N/HAKI/2007 dan No. 036/K/N/HAKI/2006) Bab ini menguraikan bagaimana kedudukan dan peran YKCI dalam pemungutan royalty musik atas adanya putusan majelis hakim dalam perkara antara YKCI melawan PT TELKOMSEL dan CV pangrango QQ HP2 (QQ Hotel Pangrango 2). Kasus ini muncul karena adanya karya cipta lagu yang telah diumumkan oleh PT TELKOMSEL dalam bentuk nada sambung pribadi (ring back tone) lebih dari 1500 karya cipta lagu, baik dari pencipta lagu dalam negeri maupun luar negeri tanpa seijin dari pemegang hak yaitu pihak YKCI. Selanjutnya CV pangrango QQ HP2 ( QQ Hotel Pangrango2)
23
telah mempergunakan karya cipta musik dan lagu dari dalam maupun luar negeri dengan cara memutar, menyiarkan, dan memperdagangkan karya cipta musik dan lagu tersebut melalui alat/sarana televisi, tape recorder (background music) serta dalam bentuk live musik, sehingga karya cipta lagu dan musik tersebut
dapat
didengar
oleh
orang
lain,
yaitu
para
konsumennya. Kegiatan usaha yang di lakukan oleh Hotel Pangrango sudah jelas bersifat komersil dengan adanya pembayaran jasa sewa kamar sebesar Rp.160.000,- (seratus enam puluh ribu rupiah) serta menjual jasa makanan dan minuman yang di pesan konsumennya, sehingga memutar lagu atau musik di tempat usahanya dapat dikualifikasikan telah melakukan kegiatan pengumuman sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (5) UUHC, maka secara hukum harus mendapat ijin terlebih dahulu dari pencipta dalam hal ini adalah YKCI yang merupakan sebuah yayasan yang mengurus perijinan pengumuman dan penggunaan lagu serta bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa (pencipta lagu atau pemegang hak) dalam
memberi
ijin
kepada
para
pengguna
untuk
mengumumkan atau menggunakan lagu-lagu Indonesia maupun lagu asing termasuk dalam pengelolaan hak ekonomi para pencipta yang berupa royalty sebagaimana diatur dalam pasal 1 angka (14) UUHC.
24
BAB IV. PENUTUP Bab ini menguraikan tentang penutup dari pokok bahasan dalam penelitian ini yang meliputi saran yang terkait dengan kedudukan dan peran YKCI dalam pemungutan royalty musik dan lagu.
