BAB I PENDAHULUAN. kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Tanah dalam arti hukum memiliki peranan yang sangat penting dalam

kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan hubungan dan perbuatan hukum, baik dari segi individu maupun dampak bagi orang lain. Untuk mencegah masalah tanah tidak sampai menimbulkan konflik kepentingan dalam masyarakat, diperlukan pengaturan, penguasaan dan penggunaan tanah atau dengan kata lain disebut dengan hukum tanah.1 Dalam pelaksanaan ketentuan tersebut maka diundangkanlah Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Dengan diundangkannya UUPA, berarti sejak saat itu Indonesia telah memiliki Hukum Agraria Nasional yang merupakan warisan kemerdekaan setelah pemerintahan kolonial Belanda.2 Didalam konsiderans Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Agraria, menegaskan peranan kunci tanah, bahwa bumi, air dan ruang angkasa mempunyai fungsi yang amat penting untuk membangun masyarakat yang adil dan makmur. Dalam konteks ini, penguasaan dan penghakkan atas tanah terutama tertuju pada perwujudan keadilan dan kemakmuran dalam pembangunan masyarakat. Pengakuan eksistensi hak ulayat oleh UUPA merupakan hal yang wajar, karena hak ulayat beserta masyarakat hukum adat telah ada sebelum terbentuknya negara Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Pasal 3 UUPA menegaskan pengakuan tersebut dengan menyebutkan “dengan mengingat ketentuan-ketentuan

1

K. Wantijk Saleh, Hak Anda Atas Tanah, Jakarta, Ghalia Indonesia 1982, Halaman 7

2

Sudjito, Prona Pensertifikatan Tanah Secara Massal dan Penyelesaian Sengketa Tanah yang bersifat Strategis, Yogyakarta, Liberty, 1987, Halaman 1.

Universitas Sumatera Utara

dalam Pasal 1 dan 2, pelaksanaan hak ulayat dan hak-hak serupa itu dari masyarakatmasyarakat hukum adat, sepanjang menurut kenyataannya masih ada, harus sedemikian rupa, sehingga sesuai dengan kepentingan nasional dan negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa serta tidak boleh bertentangan dengan undangundang dan peraturan-peraturan lain yang lebih tinggi.3 Tanah merupakan kebutuhan hidup manusia yang sangat mendasar. Manusia hidup dalam melakukan aktivitas diatas tanah sehingga setiap saat manusia selalu berhubungan dengan tanah, dapat dikatakan hampir semua kegiatan hidup manusia baik secara langsung maupun tidak langsung selalu memerlukan tanah. Tanah memiliki peran yang sangat penting artinya dalam kehidupan Bangsa Indonesia ataupun dalam pelaksanaan pembangunan nasional yang diselenggarakan sebagai upaya berkelanjutan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945. Pada saat manusia mati masih membutuhkan tanah untuk penguburannya sehingga begitu pentingnya tanah bagi kehidupan manusia, maka setiap orang akan selalu berusaha memiliki dan menguasainya. Dengan adanya hal tersebut maka dapat menimbulkan suatu sengketa didalam masyarakat, sengketa tersebut timbul akibat adanya perjanjian antara dua pihak atau lebih yang salah satu melakukan perbuatan melawan hukum. Penguasaan yuridis dilandasi hak dengan dilindungi oleh hukum dan umumnya memberi kewenangan kepada pemegang hak untuk menguasai secara fisik tanah yang dihaki. Penguasaan dalam arti yuridis adalah penguasaan yang beraspek perdata maupun publik.

3

Maria S.W Sumardjono, Kebijakan Pertanahan, Jakarta, Kompas, 2001 Halaman 54


Dalam Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA) diatur dan ditetapkan tata jenjang atau hierarki hak-hak penguasaan atas tanah dalam Hukum Tanah Nasional, yaitu : 1.

Hak Bangsa Indonesia yang disebut dalam Pasal 1, sebagai hak penguasaan atas tanah yang tertinggi, beraspek perdata dan publik.

2.

Hak Menguasai dari Negara yang disebut dalam Pasal 2, beraspek publik.

3.

Hak Ulayat Masyarakat Hukum Adat yang disebut dalam Pasal 3, beraspek perdata dan publik.

4.

Hak-hak perorangan/individual, semuanya beraspek perdata terdiri atas : a.

Hak-hak atas Tanah sebagai hak-hak individual yang semuanya secara langsung ataupun tidak langsung bersumber pada Hak Bangsa, yang disebut dalam Pasal 16 dan 53.

b.

Wakaf, yaitu Hak Milik yang sudah diwakafkan dalam Pasal 49.

c.

Hak Jaminan atas Tanah yang disebut “Hak Tanggungan” dalam Pasal 25, 33, 39, dan 51. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas

tanah sebagai lembaga hukum : 1. Memberi nama pada hak penguasaan yang bersangkutan ; 2. Menetapkan isinya, yaitu mengatur apa saja yang boleh, wajib dan dilarang untuk diperbuat oleh pemegang haknya serta jangka waktu penguasaannya ; 3. Mengatur hal-hal mengenai subjeknya, siapa yang boleh menjadi pemegang haknya dan syarat-syarat penguasaannya ; 4. Mengatur hal-hal mengenai tanahnya. Ketentuan-ketentuan Hukum Tanah yang mengatur hak-hak penguasaan atas tanah sebagai hubungan hukum konkret.


1. Mengatur hal-hal mengenai penciptaannya menjadi suatu hubungan hukum yang konkret, dengan nama atau sebutan yang dimaksudkan dalam poin 1 diatas. 2. Mengatur hal-hal mengenai pembebanannya dengan hak-hak lain. 3. Mengatur hal-hal mengenai pemindahannya kepada pihak lain 4. Mengatur hal-hal mengenai hapusnya 5. Mengatur hal-hal mengenai pembuktiannya. Kasus-kasus yang menyangkut sengketa dibidang pertanahan dapat dikatakan tidak pernah surut, bahkan mempunyai kecenderungan meningkat dalam kompleksitas maupun kuantitas permasalahannya, seiring dengan dinamika ekonomi, sosial dan politik Indonesia. Sebagai gambaran dewasa ini di Indonesia, dengan semakin memburuknya situasi ekonomi yang sangat terasa dampaknya. Tanah mempunyai peranan yang besar dalam dinamika pembangunan, maka di dalam UUD 1945 Pasal 33 Ayat 3 disebutkan : “Bahwa bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.4 Ketentuan mengenai tanah juga dapat terdapat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA). Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/ badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Mencuatnya kasus-kasus sengketa tanah di Indonesia beberapa waktu terakhir seakan kembali menegaskan kenyataan bahwa selama kemerdekaan Indonesia negara masih belum bisa memberikan jaminan hak atas tanah


kepada rakyatnya, UUPA baru sebatas menandai dimulainya era baru kepemilikan tanah yang awalnya bersifat komunal berkembang menjadi kepemilikan individual. Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang/ badan hukum dapat memunculkan konflik maupun sengketa. Berbagai sengketa pertanahan itu telah mendatangkan berbagai dampak baik secara ekonomi, sosial dan lingkungan. Secara ekonomis sengketa itu telah memaksa pihak yang terlibat untuk mengeluarkan biaya yang dikeluarkan. Dalam hal ini dampak lanjutan yang potensial terjadi adalah penurunan produktivitas kerja tata usaha karena selama sengketa berlangsung, pihak-pihak yang terlibat harus mencurahkan tenaga dan pikirannya, serta meluangkan waktu secara khusus terhadap sengketa sehingga mengurangi hal yang sama terhadap kerja atau usahanya. Dampak sosial dari konflik adalah dapat terjadinya ketidakharmonisan/ kerenggangan sosial diantara warga masyarakat, termasuk hambatan bagi terciptanya kerjasama diantara mereka. Dalam hal ini konflik dapat terjadi dengan instansi pemerintah dan warga masyarakat di sekitar lokasi tanah sengketa, sehingga menimbulkan penurunan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah berkenaan ketidakpastian hukum. Disamping itu, selama konflik berlangsung ruang atas suatu wilayah dan atas tanah yang menjadi objek konflik/ sengketa biasanya berada dalam keadaan status quo sehingga ruang atas tanah yang bersangkutan tidak dapat dimanfaatkan akibatnya adalah terjadinya penurunan kualitas sumber daya lingkungan yang dapat merugikan kepentingan semua pihak. Tanah yang dulu dipandang dari sudut sosial, yang tercakup dalam lingkup hukum adat, hak ulayat dan fungsi sosial, kini mulai dilihat dari sudut ekonomi, sehingga tepat apabila Perserikatan Bangsa-bangsa mensinyalir bahwa saat ini


masalah pertanahan tidak lagi menyangkut isu kemasyarakatan tetapi telah berkembang menjadi isu ekonomi.5 Bertambahnya kegiatan/ aktivitas manusia setiap hari sangat berpengaruh pada pemanfaatan tanah tersebut. Sebutan tanah dapat kita pakai dalam berbagai arti, maka dalam penggunaannya perlu diberi batasan, agar diketahui dalam arti tersebut digunakan dalam hukum tanah, kata sebutan “tanah” dipakai dalam arti juridis, sebagai suatu pengertian yang telah diberi batasan resmi oleh UUPA, dengan demikian bahwa tanah dalam pengertian juridis adalah permukaan bumi ayat (1), sedang hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar, sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (1994) tanah adalah: a. Permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali b. Keadaan bumi disuatu tempat. c. Permukaan bumi yang diberi batas. d. Bahan-bahan dari bumi, seperti : pasir, cadas, napal, dan sebagainya.6 Adapun yang menjadi tanah sengketa/ konflik tersebut adalah Perkebunan Kelapa Sawit di kawasan hutan lindung Padang Lawas seluas ± 23.000 dan ± 24.000 hektar yang dikelola oleh Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit, PT. Torganda, dan Koperasi Parsub yang terletak kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah. Salah satu sumber daya alam di bumi yang dapat diperbaharui adalah hutan. Hutan merupakan sekumpulan pepohonan yang tumbuh rapat beserta tumbuh-

5

Muhammad Yamin dan Rahim Lubis, Beberapa Masalah Aktual Hukum Agraria, Medan : Pustaka Bangsa Press, 2004, Halaman 26 6 Boedi Harsono, Hukum Agraria Indonesia Jilid 1, Jakarta : Djambatan, 2005, Halaman 18


tumbuhan lain, disamping itu terdapat juga masyarakat didalamnya. Hutan juga salah satu sumber pendapatan negara, hal ini dapat dilihat dari segi hutan produksi. Menurut Pasal 5 UU Nomor 41 Tahun 1999, membagi hutan berdasarkan statusnya, yaitu :7 1. Hutan Negara adalah “Hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah”. 2. Hutan Hak adalah “Hutan yang berada pada tanah yang dibebani hak atas tanah”. Berdasarkan Pasal 15 UU No. 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan, pengukuhan sebuah kawasan berkepastian hukum sebagai kawasan hutan melalui 4 (empat) tahapan : 1. Tahapan Penunjukan Kawasan Hutan 2. Tahapan Penataan Batas Kawasan Hutan 3. Tahapan Pemetaan Kawasan Hutan 4. Tahapan Penetapan Kawasan Hutan dengan tunduk kepada RTRW (Rencana Tata Ruang Wilayah) Jika 4 (empat) tahapan ini sudah dilakukan barulah status hukum Register 40 Padang Lawas sah sebagai kawasan hutan negara. Seluruh bidang-bidang tanah masyarakat adat sebagian berasal dari tanah adat yang dikuasai secara turun temurun yang terletak di desa Gunung Manaon Sim, desa Simangambat Julu, desa Tanjung Botung, desa Sigagan dan desa Aek Raru, Ujung Gading Tua, Langkimat, Mandasip, Hutapasir, Hutabaru, Jabi-jabi, Sibulang-bulang, Hutabaringin seluruhnya berada di kecamatan Simangambat (dahulu kecamatan Barumun Tengah) kabupaten Tingkat II Tapanuli Selatan (sekarang Padang Lawas), provinsi Sumatera Utara.8 Sampai dengan tahun 1995 bidang-bidang tanah tersebut dalam keadaan terlantar, ditumbuhi semak-semak dan alang-alang serta tidak mempunyai nilai 7 8

Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Putusan Nomor 26/PDT.PLW/2007/PN.PSP, Halaman 13


ekonomis sama sekali. Oleh karenanya masyarakat adat diwakili oleh tokoh adat setempat bermaksud memanfaatkannya demi kesejahteraan masyarakat. Namun karena keterbatasan dana dan keahlian untuk itulah para masyarakat adat melalui tokoh-tokoh adat telah mengambil keputusan untuk mencari investor yang memiliki dana dan berminat untuk mengelola tanah tersebut sebagai lahan perkebunan khususnya perkebunan kelapa sawit. Setelah beberapa waktu lamanya dan bertemu dengan beberapa investor, akhirnya D.L Sitorus sebagai investor yang sanggup untuk mengelola lahan tersebut untuk dimanfaatkan sebagai kebun kalapa sawit. Hak Ulayat merupakan serangkaian wewenang dan kewajiban suatu masyarakat hukum adat, yang berhubungan dengan tanah yang terletak dalam lingkungan wilayahnya. Sebagaimana telah kita ketahui, wewenang dan kewajiban tersebut ada yang termasuk bidang hukum perdata, yaitu berhubungan dengan hak bersama kepunyaan atas tanah tersebut. Ada juga yang termasuk hukum publik, berupa tugas kewenangan untuk mengelola, mengatur dan memimpin peruntukkan, penguasaan, penggunaan, dan pemeliharaannya. Hak Ulayat meliputi semua tanah yang ada dalam lingkungan wilayah masyarakat hukum yang bersangkutan, baik yang sudah dihaki oleh seseorang maupun yang belum. Dalam lingkungan hak ulayat tidak ada tanah sebagai “res nullius”. Umumnya, batas wilayah Hak Ulayat masyarakat hukum adat teritorial tidak dapat ditentukan secara pasti. Kemudian, Adi Putra Parlindungan Nasution mengemukakan bahwa pemberian tempat kepada hukum adat di dalam UUPA tidak menyebabkan terjadinya dualisme seperti yang dikenal sebelum berlakunya UUPA. Reorientasi pelaksanaan hukum di Indonesia akan lebih berhasil jika kita mampu memahami jiwa hukum adat yang akan dikembangkan di dalam perundang-undangan saat ini. Pemberian tempat


bagi hukum adat di dalam UUPA, apalagi penempatan itu didalam posisi dasar, merupakan kristalisasi dari asas-asas hukum adat sehingga UUPA itulah penjelmaan hukum adat yang sebenarnya.9 Hukum Adat yang dapat dipakai sebagai hukum agraria adalah hukum adat yang telah dihilangkan sifat-sifat khusus kedaerahannya dan diberi sifat nasional. Sehingga dalam hubungannya dengan prinsip persatuan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia, maka hukum adat yang dahulu hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, harus diteliti dan dibedakan antara: 1. Hukum Adat yang tidak bertentangan dengan prinsip persatuan bangsa (Pasal 5 UUPA) dan tidak merupakan penghambat pembangunan, 2. Hukum Adat yang hanya mementingkan suku dan masyarakat hukumnya sendiri, yang bertentangan dengan kepentingan nasional dan kesatuan bangsa serta dapat menghambat pembangunan negara. 3. Hukum Adat yang tidak bertentangan tersebut dalam point 1 diatas, tetap berlaku dan merupakan hukum agraria nasional yang berasal dari hukum adat, kecuali hak-hak atas tanah menurut hukum adat yang merupakan ketentuan konversi pasal II, VI dan VIII. Hukum adat yang bertentangan seperti tersebut dalam point 2 tidak diberlakukan lagi (tidak diadatkan) Selanjutnya, Boedi Harsono mengemukakan bahwa penggunaan norma-norma Hukum Adat sebagai pelengkap tanah yang tertulis, haruslah tidak bertentangan dengan jiwa dan Ketentuan UUPA, bahkan Pasal 5 UUPA memberikan syarat yang lebih rinci, yaitu: sepanjang tidak bertentangan kepentingan nasional dan negara,

9

A.P Parlindungan, Komentar Atas Undang-Undang Pokok Agraria, Bandung : Alumni, 1984, Halaman 51


yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta peraturan-peraturan yang tercamtum dalam UUPA dan dengan peraturan perundang-undangan lainnya. Hukum adat yang dimaksudkan oleh UUPA, adalah hukum yang berlaku bagi Golongan Bumi Putera, yang merupakan hukum yang hidup dalam bentuk tidak tertulis dan mengandung unsur-unsur nasional yang asli, yaitu sifat kemasyarakatan dan kekeluargaan, yang berasaskan keseimbangan serta diliputi oleh suasana keagamaan. Antara sistem hukum adat dan sistem hukum Barat terdapat beberapa perbedaan yang fundamental, misalnya :10 1. Hukum Barat mengenal “zakelijke rechten” dan “persoonlijke rechten”. Zakelijke rechten adalah hak atas benda yang bersifat berlaku terhadap tiap orang. Jadi merupakan hak mutlak atau absolut. Persoonlijke rechten adalah hak atas suatu objek (benda) yang hanya berlaku terhadap sesuatu orang lain tertentu yang merupakan hak relatif. 2. Hukum Barat mengenal perbedaan antara hukum publik dan hukum privat. Hukum adat tidak mengenal perbedaan ini. 3. Hukum Barat membedakan pelanggaran-pelanggaran hukum dalam dua golongan, yaitu pelanggaran yang bersifat pidana dan harus diperiksa oleh hakim pidana, dan pelanggaran-pelanggaran yang hanya mempunyai akibat dalam lapangan perdata saja serta yang diadili oleh hakim perdata. Hukum Adat tidak mengenal perbedaan demikian. Tiap pelanggaran hukum adat

10

Utrecht, Pengantar dalam Hukum Indonesia, Jakarta : Ichtiar, 1961, Halaman 10


membutuhkan pembetulan hukum kembali dan hakim (kepala adat) memutuskan upaya adat (adat reaksi) apa yang harus digunakan untuk memulihkan kembali hukum yang dilanggar itu. Perbedaan-perbedaan fundamental dalam sistem ini, pada hakikatnya disebabkan karena : a.

Corak serta sifat yang berlainan antara hukum adat dan hukum Barat

b.

Pandangan hidup yang mendukung (“Volkgeist” menurut Von Savigny).

Bahwa proses lahirnya hak milik menurut hukum adat, pertama-tama orang perlu membuka hutan yang dikenal dengan istilah babat alas, menetapkan batasbatasnya yang kemudian ia memperoleh satu jenis hak yaitu Hak Terdahulu. Setelah menanam, memungut hasil dan tinggal disitu, kemudian ia memperoleh Hak Menikmati, yang sifatnya lebih kuat dari Hak Terdahulu. Kemudian, setelah ia mendapat Hak Menikmati dan itu sudah diakui oleh masyarakat di sekitarnya, ia mendapatkan yang dinamakan Hak Pakai ketika ia mewariskan tanah itu, lahirlah apa yang dinamakan Hak Milik.11 Bahwa kalau sampai orang-orang yang membuka hutan disebut atau diklasifikasikan sebagai Penggarap, itu adalah suatu penghinaan bagi warga negara. Hubungan keperdataan antara orang yang dikatakan sebagai Penggarap (memiliki sejarah mengusahakan membuka hutan) dengan tanah yang telah dibukanya secara turun-temurun, tidak boleh diputuskan begitu saja. Hak keperdataan dari orang

11

OC. Kaligis, Pendapat Ahli Dalam Perkara Pidana, Jakarta : 2008, Halaman 81


sebagai warga negara harus dilindungi dan dihargai oleh negara dan tidak boleh diabaikan.12 Ketika seseorang mempunyai suatu tanah, secara fakta (de facto) orang tersebut adalah pemilik tanah, dan ketika ia olah dan ia kerjakan ia menjadi pemilik secara konkret (de facto in concreto), dan ketika tanah itu didaftarkan dan terbit sertifikatnya, ia menjadi pemilik secara hukum (de jure), dan ini adalah proses pemilikan, dan bukan proses penggarapan. Penguasaan dalam arti fisik menduduki, berbeda dengan penguasaan de facto, dan karena pengusaan fisik, seharusnya ia ditanya apakah orang tersebut mau memiliki tanah tersebut atau tidak, dan apabila orang tersebut memiliki, disitu terjadi kepemilikan (bezit), karena didalam hukum, faktor niat menentukan penguasaan atas benda tetap.13 Tanah Negara bukanlah tanah yang dimiliki oleh negara, tetapi tanah yang dikuasai dan diurus oleh negara, dan negara memberikan kesempatan kepada warga negaranya untuk menguasai. Asal konsep Tanah Negara itu, adalah negara bukan pemilik, tetapi hanya mengatur, mengurus dan menjaga. Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa pertanahan, pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan dengan dampak sebagaimana diuraikan diatas. Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran

peraturan Landreform

menunjukkan perlunya peningkatan penegakan hukum dibidang Landreform sesuai dengan

peraturan

perundang-undangan

yang

melandasinya,

terhadap

kasus

penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain berdasarkan pengalaman tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui

12 13

Ibid Ibid Halamn 85


jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh Pihak Ketiga yang netral atau tidak memihak. Penggunaan tanah harus disesuaikan dengan keadaannya dan sifat dari hakekatnya, sehingga bermanfaat baik bagi kesejahteraan dan kebahagiaan yang mempunyainya maupun bermanfaat pula bagi masyarakat dan negara. Tetapi dalam pada itu ketentuan tersebut tidak berarti untuk kepentingan umum (masyarakat). Kepentingan masyarakat dan perorangan haruslah saling berdampingan, hingga pada akhirnya akan tercapailah tujuan pokok kemakmuran, keadilan, dan kebahagiaan bagi masyarakat seluruhnya (Pasal 2 ayat 3 UUPA) yaitu : Wewenang yang bersumber pada hak menguasai dari negara tersebut pada ayat 2 pasal ini digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebangsaan, kesejahteraan dan kemerdekaan dalam masyarakat dan negara hukum Indonesia yang merdeka, berdaulat, adil dan makmur. Tipologi kasus-kasus di bidang pertanahan secara garis besar dapat di pilah menjadi lima kelompok yakni : 1.

Kasus-kasus berkenaan dengan penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan kehutanan dan lain-lain.

2.

Kasus-kasus berkenaan dengan pelanggaran peraturan landreform.

3.

Kasus-kasus

berkenaan

dengan

ekses-ekses

penyediaan

tanah

untuk

pembangunan. 4.

Sengketa perdata berkenaan dengan masalah tanah.

5.

Sengketa berkenaan dengan tanah ulayat. Tipologi sengketa pertanahan yang ditangani oleh Badan Pertanahan Nasional

(BPN) dikelompokkan dalam pengalaman Konsorsium Pembaharuan Agraria, pola sengketa pertanahan . Tanah sebagai hak ekonomi setiap orang, rawan memunculkan


konflik maupun sengketa. Penyelesaian terhadap kasus-kasus terkait sengketa perdata pada umumnya ditempuh melalui jalur pengadilan dengan dampak yang sangat luas terhadap kehidupan dimasyarakat14. Terhadap kasus-kasus penggarapan rakyat atas tanah-tanah perkebunan, kehutanan, dan lain-lain, berdasarkan pengalaman, tampaknya penyelesaian yang lebih efektif adalah melalui jalur non pengadilan yang pada umumnya ditempuh melalui cara-cara perundingan yang dipimpin atau diprakarsai oleh pihak ketiga yang netral atau tidak memihak.15 Proses eksekusi yang dilakukan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Sumatera Utara terhadap manajemen pengelolaan lahan Register 40 seluas 47.000 hektar di kabupaten Padang Lawas dinilai cacat administrasi. Adanya Putusan Mahkamah Agung Nomor 2642 K/Pid/2006 tertanggal 12 Pebruari 2006 yang menyatakan terjadinya tindak pidana berupa penyalahgunaan kawasan hutan di lokasi yang disebut Register 40 tersebut. Dalam putusan itu, MA menyatakan seluruh aset Koperasi Perkebunan Kelapa Sawit Bukit Harapan dan PT. Torganda yang mengelola lahan itu dinyatakan disita oleh negara. Proses eksekusi itu juga mendapatkan protes dari warga yang berada di lokasi Register 40 karena hampir seluruhnya memiliki Sertifikat Hak Milik (SHM) lebih dari 1820 SHM yang berjumlah lebih 15.000 kepala keluarga atas tanah yang mereka tempati.16 Berdasarkan

uraian

diatas,

maka

penulis tertarik

untuk

membahas

perlindungan hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat, sebagai suatu karya

14 Maria S.W Soemardjono, Tanah Dalam Perspektif Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Jakarta : 2008 Halaman 109-111 15 Ibid 16 Berita Antara Medan tertanggal 27 September 2009


ilmiah dalam bentuk tesis dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Diatas Tanah Register 40 Pasca Putusan Pidana No.2642 K/Pid/2006 An. Terpidana D.L Sitorus B. Perumusan Masalah Berdasarkan uraian diatas dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : 1. Faktor-faktor apa yang menyebabkan terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di atas tanah Register 40? 2. Bagaimana upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan di atas tanah Register 40 ? 3. Bagaimana perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat yang berada dalam Register 40 pasca Putusan Perkara Pidana No. 2642 K/Pid/2006 An.Terpidana D.L Sitorus ?

C. Tujuan Penelitian Berdasarkan pada permasalahan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan penulis adalah: 1. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadi sengketa pertanahan antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan diatas tanah Register 40. 2. Untuk mengetahui upaya penyelesaian sengketa tanah yang terjadi antara masyarakat adat dengan perusahaan perkebunan diatas tanah Register 40. 3. Untuk mengetahui perlindungan hukum hak atas tanah masyarakat adat yang berada dalam register 40 pasca Putusan Perkara Pidana No. 2642 K/Pid/2006 An Terpidana Darianus Lungguk Sitorus.


Dari sisi praktis penelitian ini diharapkan dapat menyelesaikan persoalanpersoalan yang berkaitan dengan penyelesaian sengketa lahan perkebunan, khususnya dibidang pertanahan.

D. Manfaat Penelitian 1. Secara Teoritis, hasil penelitian ini merupakan sumbangan bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum, khususnya dalam bidang hukum agraria. Dengan adanya penelitian dapat membantu kita untuk lebih memperhatikan dan berusaha untuk memberikan sumbangan pemikiran sesuai dengan kebenaran dan fakta yang terjadi di lapangan. 2. Secara praktis, bahwa penelitian ini adalah sebagai sumbangan pemikiran bagi ilmu pengetahuan dalam bidang agraria ataupun pertanahan, dan agar para pihak mengerti akan tuntutan dan menyadari pentingnya perlindungan hukum terhadap hak atas masyarakat adat.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang ada di lingkungan Universitas Sumatera Utara, guna menghindari terjadinya duplikasi terhadap penelitian di dalam masalah yang sama, maka peneliti melakukan pengumpulan data khususnya di lingkungan Fakultas Hukum USU menunjukkan bahwa penelitian dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Hak Atas Tanah Masyarakat Adat Diatas Tanah Register 40 Pasca Putusan Pidana No.2642 K/Pid/2006 An.Terpidana Darianus Lungguk Sitorus belum ada yang membahasnya, sehingga tesis ini dapat dipertanggungjawabkan keasliannya secara akademis.


Meskipun ada peneliti-peneliti pendahulu yang pernah melakukan penelitian mengenai masalah sengketa pertanahan namun secara substansi pokok permasalahan yang dibahas berbeda dengan penelitian ini. Adapun penelitian yang berkaitan dengan sengketa pertanahan yang pernah dilakukan adalah : 1.

Tipologi Sengketa Pertanahan di Pengadilan Negeri Medan. Oleh : Nuriati (017011010)/ MKn-USU Medan.

2.

Hambatan Eksekusi Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Tentang Sengketa Pertanahan, oleh Hartanta Sembiring (027011071)/ MKn-USU Medan

3.

Analisis Yuridis Penyelesaian Sengketa Atas Timbulnya Sertifikat Tumpang Tindih (over lapping) Untuk Satu Bidang Tanah (studi kasus di Kantor Pertanahan Kabupaten Asahan oleh : M. Syahrizal (057011052)/ MKn-USU Medan.

4.

Penyelesaian Ganti Rugi Tanah Untuk Pembangunan Bandar Udara Silangit Siborong-Borong Kabupaten Tapanuli Utara oleh Bangun P. Nababan (077011007)

5.

Penyelesaian Sengketa Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang oleh : Manahan Harahap (087011074)/ Mkn-USU Medan.

F. Kerangka Teori Dan Konsepsional 1. Kerangka Teori Teori adalah untuk menerangkan dan menjelaskan gejala spesifik untuk proses tertentu terjadi dan sesuatu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada faktafakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menetapkan landasan teori pada waktu diadakan penelitian ini tidak salah arah. Sebelumnya diambil rumusan landasan teori seperti yang dikemukakan M.Solly Lubis yang menyebutkan bahwa landasan


teori adalah suatu kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang dijadikan bahan perbandingan, pegangan teoritis yang mungkin disetujui ataupun tidak disetujui yang membuat kerangka berpikir dalam penulisan.17 Kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi bahan perbandingan atau pegangan teoritis dalam penelitian dan suatu kerangka teori bertujuan untuk menyajikan cara-cara untuk bagaimana pengorganisasian dan mengintrepretasikan hasil-hasil penelitian dan menghubungkannya dengan hasil-hasil terdahulu. Fungsi teori dalam penelitian tesis ini adalah untuk memberikan arahan atau petunjuk dan perkiraan serta menjelaskan gejala yang diamati. Karena penelitian ini merupakan penelitian hukum yang diarahkan secara khas ilmu hukum, maksudnya adalah penelitian ini berusaha untuk memahami jalan penyelesaian sengketa tanah yang diatur dalam undang-undang.18 “Teori yang dipakai adalah perubahan masyarakat harus diikuti oleh perubahan hukum”.19 Menurut Roscoe Pound dalam Sociological Jurisprudence sebagaimana dikutip oleh Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, mengemukakan bahwa : Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan hukum yang hidup dalam masyarakat. Jadi mencerminkan nilai-nilai yang hidup di masyarakat. Hukum merupakan a tool of social engineering atau hukum sebagai alat pembaharuan dalam masyarakat. Hukum yang digunakan sebagai alat pembaharuan itu dapat berupa undang-undang atau yurisprudensi atau kombinasi keduanya. Jadi hukum merupakan pengalaman yang diatur dan dikembangkan oleh akal, yang diumumkan dengan wibawa oleh badan-badan yang membuat undang-undang atau mensahkan undangundang dalam masyarakat yang berorganisasi politik dan dibantu oleh kekuasaan.20

17 JJJ.U Wuisman dengan Penyunting M.Hisman, Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial Jilid 1 Bandung : Mahar Madju 1994, Halaman 80 18 M.Solly Lubis, Filsafat Ilmu dan Penelitian Bandung : Mahar Madju 1994, Halaman 80 19 Made Wiratha, Pedoman Penulisan Usulan Penelitian, Skripsi dan Tesis, Edisi 1, Andi, Yogyakarta, 2006, Halaman 6. 20 H.Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, Dasar-Dasar Filsafat dan Teori Hukum, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2004, Halaman 66-67.


Dalam hal ini dapat pula diartikan, bahwa didalam doktrin negara hukum dalam kehidupan negara perilaku setiap orang harus mempunyai dasar pembenaran hukum. Negara hukum berarti negara yang mengakui supremasi hukum. Baik pemerintah dan rakyat wajib taat kepada hukum dan bertingkah laku sesuai dengan ketentuan hukum. Semua pejabat negara dan pemerintah, dari kepala negara, para menteri, anggota MPR dan DPR, hakim dan jaksa sampai pegawai negeri rendah, didalam menjalankan tugasnya masing-masing harus taat kepada hukum. Mereka wajib menjunjung tinggi hukum, mengambil keputusan sesuai dengan hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hal tersebut adalah semata-mata demi tegaknya hukum dan keadilan.21 Sehingga dalam negara hukum, kedudukan warganegara demikian juga pejabat pemerintah adalah sama, dan tak ada bedanya dimuka hukum. Keduanya tidak boleh melanggar hukum tetapi harus sama-sama melaksanakannya. Apabila tidak ada persamaan dimuka hukum, maka orang yang mempunyai kekuasaan akan kebal hukum. Hal mana pada umumnya akan menindas yang lemah”.22 Berdasarkan penjelasan di atas dapat dimengerti bahwa negara hukum juga berarti negara yang berlandaskan hukum dan menjamin keadilan bagi warganya, dimana segala kewenangan dan tindakan alat-alat perlengkapan negara atau penguasa, semata-mata

berdasarkan

hukum atau

diatur

oleh

hukum.

Hal

demikian

mencerminkan keadilan bagi pergaulan hidup warganya. Negara menjamin agar setiap orang dapat memiliki dan menikmati hak-haknya dengan aman dan semua orang berhak mendapatkan jaminan hukum sebagai hak asasinya. Dalam rangka itu negara dan kehidupannya harus didasarkan atas hukum dan menurut hukum seperti yang dituangkan dalam konstitusi, undang-undang dan peraturan pelaksanaannya.

21 Soetandyo Wignjosoebroto, Hukum, Paradigma, Metode dan Dinamika Masalahnya, Jakarta : Elsam dan Huma, 2000, Halaman 472 22 Abuh Daud Busroh dan Abu Bakar Busroh , Asas-Asas Hukum Tata Negara , Jakarta : Ghalia Indonesia, 1983, Halaman 113.


Akhir-akhir ini kasus pertanahan muncul kepermukaan dan merupakan bahan pemberitaan di media massa. Secara makro penyebab munculnya kasus-kasus pertanahan tersebut adalah sangat bervariasi yang antara lain : 1. Harga tanah yang terus meningkat dengan cepat. 2. Kondisi masyarakat yang semakin sadar dan peduli akan kepentingan/ haknya. 3. Iklim keterbukaan pada saat ini Menurut Rusmadi Murad memberikan pengertian terhadap sengketa tanah yaitu : Timbulnya sengketa hukum yang bermula dari pengaduan sesuatu pihak (orang/badan hukum) yang berisi keberatan-keberatan dan tuntutan hak atas tanah, baik terhadap status tanah, prioritas, maupun kepemilikannya dengan harapan dapat memperoleh penyelesaian secara administrasi sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. Dengan menilai secara khusus kedudukan tanah dan hak seseorang yang terkait pada tanah haknya, bagaimana kuat hubungan hukum antara keduanya serta pengaruh hubungan kosmis-magis-religius menurut hukum adat bangsa kita Dapat diketahui bahwa pada dasarnya hak milik atas tanah hanya dapat dimiliki oleh Warga Negara Indonesia, dan tidak dapat dimiliki oleh warga negara asing dan badan hukum asing, baik yang didirikan di Indonesia maupun yang didirikan di luar negeri dengan pengecualian badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 yang terdiri dari :23 a. Bank-bank yang didirikan oleh negara (selanjutnya disebut Bank Negara) b. Perkumpulan-perkumpulan koperasi pertanian yang didirikan berdasarkan atas Undang-undang No.79 Tahun 1985 (Lembaran Negara Tahun 1985 No.139) c. Badan-badan keagamaan yang ditunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Agama. d. Badan-badan sosial yang di tunjuk oleh Menteri Pertanian/ Agraria setelah mendengar Menteri Sosial. 23

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Hak-Hak Atas Tanah, Jakarta : Kencana Prenada Group, 2004, Halaman 31-32


Tidak ada pihak lain yang dapat menjadi pemegang hak milik atas tanah di Indonesia, dengan ketentuan yang demikian berarti setiap orang tidak dapat dengan begitu saja melakukan pengalihan hak milik atas tanah. Ini berarti undang-undang pokok agraria memberikan pembatasan peralihan hak milik atas tanah. Agar hak milik atas tanah dapat dialihkan, maka pihak terhadap siapa hak milik atas tanah tersebut hendak dialihkan haruslah merupakan orang perorangan Warga Negara Indonesia, atau badan-badan hukum tertentu yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1963 tersebut.24 Dapat dikatakan bahwa pendaftaran hak milik atas tanah merupakan suatu yang mutlak dilakukan bahkan terhadap setiap bentuk peralihan, hapusnya maupun pembebanan terhadap hak milik juga wajib didaftarkan. Sehubungan dengan pendaftaran tanah ini perlu diketahui bahwa sebelum berlakunya undang-undang pokok agraria, sistem pendaftaran tanah yang diberlakukan adalah registration of deed. Dengan pendaftaran tanah (registration of deed) dimaksudkan bahwa yang didaftarkan adalah akta yang membuat perbuatan hukum yang melahirkan hak atas tanah (hak kebendaan atas tanah, termasuk didalamnya hak milik sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata) Pada dasarnya setiap orang maupun badan hukum membutuhkan tanah, karena tidak ada aktivitas orang ataupun badan hukum apalagi yang disebut kegiatan pembangunan perkebunan yang tidak membutuhkan tanah. Pihak swasta yang melaksanakan upaya pengembangan dan peningkatan usahanya yang membutuhkan tanah dan belum lagi banyaknya anggota masyarakat yang melakukan pendudukan (okupasi ilegal) dan menguasai tanah tanpa alas hak yang sah bahkan dengan cara-

24

Ibid


cara yang terencana dan sengaja melakukan kekerasan untuk memenuhi kebutuhannya. Oleh karena itu, semakin cepat roda pembangunan berputar maka semakin luaslah tanah yang dibutuhkan. Dimana wilayah yang padat penduduknya, secara logis disitu pulalah kegiatan pembangunan perkebunan kelapa sawit yang lebih luas dilaksanakan. Dengan demikian pengambilan tanah-tanah yang lebih luaspun yang sudah dimiliki/ dikuasai oleh masyaraakat tidak terelakkan akan menjadi korban. Hak seseorang atas tanah semestinya harus dihormati, dalam pengertian tidak boleh orang lain melakukan tindakan yang melawan hukum untuk memiliki/ menguasai tanah tersebut. Seyogianya jika ada hak seseorang atas tanah harus didukung oleh bukti hak dapat berupa sertifikat, bukti hak tertulis non sertifikat dan/ atau pengakuan/ keterangan yang dapat dipercaya kebenarannya. Jika penguasaan atas tanah dimaksud hanya didasarkan atas kekuasaan, arogansi atau kenekatan semata, pada hakekatnya penguasaan tersebut sudah melawan hukum. Tegasnya berdasarkan hukum tidak dapat disebut bahwa yang bersangkutan mempunyai hak atas tanah atau dengan kata lain penguasaan yang demikian tidak boleh ditolerir dan semestinya yang berwenang dengan segala wewenang yang ada padanya harus segera mengurusnya dari tanah tersebut. Karena jika berlarut-larut masalahnya semakin rumit untuk diselesaikan dan pengaruhnya sangat meluas dan berdampak tidak baik dimasa mendatang. Masalah ini semakin meningkat akhir-akhir ini karena jumlah penduduk Indonesia sebagai petani yang membutuhkan tanah untuk diolah warga masyarakat. Pada asasnya jika diperlukan tanah atau benda-benda lainnya kepunyaan orang lain/ negara (hak menguasai negara) untuk sesuatu keperluan haruslah terlebih dahulu


diusahakan agar tanah itu dapat diperoleh dengan persetujuan pemiliknya, misalnya jual-beli dan tukar-menukar. Bahwa dalam teori ilmu hukum pertanahan , tanah yang sudah digarap sudah pula menimbulkan

hubungan

kepemilikan. Di dalam teori kepemilikan tentang

tanah mengenal teori pemilikan de facto dan de jure, bahwa ketika seseorang menjadi warganegara, secara de facto orang tersebut adalah pemilik tanah dan kalau tanah yang dimilikinya dikuasai secara nyata dan didaftarkan, ia menjadi pemilik de jure.25 Pada dasarnya kasus pertanahan merupakan benturan kepentingan (conflict of interest) di bidang pertanahan antara siapa dengan siapa, sebagai contoh antara individu dengan individu; individu dengan badan hukum; badan hukum dengan badan hukum dan lain sebagainya. Untuk menjamin kepastian hukum yang diamanatkan Undang-undang Pokok Agraria maka dapat diberikan penyelesaian kepada yang berkepentingan yaitu melalui Badan Pertanahan Nasional dan Badan Peradilan. Hal ini dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. Solusi Melalui BPN Kasus pertanahan sering terjadi karena adanya klaim/ pengaduan/ keberatan dari individu/masyarakat atau badan hukum yang mengajukan keberatan dan tuntutan terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang ditetapkan oleh Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan Badan Pertanahan Nasional, dimana dalam keputusan tersebut merugikan para pihak atas suatu bidang tanah tersebut.26 Dengan adanya tuntutan hak/ gugatan dari salah satu pihak, para pihak ingin mendapat penyelesaian secara administrasi dengan melakukan koreksi terhadap pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala BPN. 25 26

Op.cit OC Kaligis Halaman 80 www,http. Penyelesaian Sengketa Pertanahan di Indonesia.com, diakses tanggal 10 Juli

2010


Kasus pertanahan ini timbul meliputi beberapa macam antara lain : mengenai status tanah, kepemilikan, bukti-bukti perolehan yang menjadi dasar pemberian hak, dan lain-lain. Setelah mendapat laporan pengaduan dari masyarakat maka pejabat yang berwenang meneliti dan mengumpulkan data terhadap berkas yang diterima. Dari hasil penelitian ini apakah dapat diproses lebih lanjut atau tidak. Apabila data yang disampaikan kurang lengkap maka BPN akan meminta keterangan disertai dengan data dan saran kepada Kepala Kantor Wilayah Pertanahan Kabupaten/ Kota setempat letak tanah yang disengketakan. Jika kelengkapan data telah terpenuhi, maka selanjutnya diadakan pengkajian kembali terhadap masalah yang meliputi prosedur, kewenangan dan penerapan hukumnya. Untuk menjaga kepentingan masyarakat

yang berhak atas sebidang tanah yang

menjadi objek sengketa, maka Kepala Kantor Pertanahan setempat memiliki kewenangan untuk melakukan pemblokiran atas tanah tersebut. Kebijakan ini dituangkan dalam Surat Edaran Kepala Badan Pertanahan Nasional tanggal 14-1-1992 N0.110-150 perihal Pencabutan Instruksi Menteri Dalam Negeri No.16 Tahun 1984. Inti dari Surat Edaran tersebut bahwa apabila Kepala Kantor Pertanahan setempat hendak melakukan tindakan status quo terhadap suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang Pertanahan (Sertifikat/ Surat Keputusan Pemberian Hak Atas Tanah), harusnya bertindak hati-hati dan memperhatikan asas-asas umum pemerintahan yang baik antara lain : asas kecermatan dan ketelitian, asas keterbukaan (fair play), asas persamaan di dalam melayani kepentingan masyarakat dan memperhatikan pihakpihak yang bersengketa.


Terhadap kasus pertanahan yang disampaikan ke Badan Pertanahan Nasional untuk dimintakan penyelesaiannya, dapat dipertemukan pihak-pihak yang bersengketa dengan cara musyawarah dan peranan BPN disini sebagai mediator. Bilamana penyelesaian musyawarah mencapai kata mufakat, maka harus disertai dengan bukti tertulis, yaitu surat pemberitahuan untuk para pihak, berita acara rapat dan selanjutnya sebagai bukti adanya perdamaian yang dituangkan dalam akta yang di buat di hadapan notaris sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang kuat.

B. Melalui Badan Peradilan Apabila penyelesaian melalui musyawarah di antara para pihak yang bersengketa tidak tercapai, demikian juga penyelesaian secara sepihak dari Kepala Badan Pertanahan Nasional tidak dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersengketa, maka penyelesaiannya harus melalui pengadilan Setelah melalui penelitian ternyata Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional sudah benar menurut hukum dan sesuai dengan prosedur yang berlaku, maka Kepala Badan Pertanahan Nasional dapat juga mengeluarkan suatu keputusan yang berisi menolak tuntutan pihak ketiga yang berkeberatan atas Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan oleh Pejabat Badan Pertanahan Nasional tersebut. Sebagai konsekuensi dari penolakan tersebut berarti Keputusan Tata Usaha Negara yang telah dikeluarkan tersebut tetap benar dan sah walaupun ada pihak lain yang mengajukan ke pengadilan setempat. Sebelum ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dilarang bagi Pejabat Tata Usaha Negara yang terkait mengadakan mutasi atas tanah yang bersangkutan (status quo). Oleh karena itu, untuk menghindari terjadinya masalah di kemudian hari yang menimbulkan kerugian bagi pihak-pihak yang berperkara maupun


pihak ketiga, maka kepada Pejabat Tata Usaha Negara harus menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik untuk melindungi semua pihak yang berkepentingan sambil menunggu adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde). Setelah ada putusan hakim yang berkuatan hukum tetap, maka Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Provinsi yang bersangkutan mengusulkan permohonan pembatalan suatu Keputusan Tata Usaha Negara di bidang pertanahan yang telah diputuskan. Permohonan tersebut harus dilengkapi dengan laporan mengenai semua data yang menyangkut subjek dan beban yang ada diatas tanah tersebut serta segala permasalahan yang ada. Kewenangan

administratif

permohonan

pembatalan

Surat

Keputusan

Pemberian Hak Atas Tanah atau Sertifikat Hak Atas Tanah adalah menjadi kewenangan Kepala Badan Pertanahan Nasional termasuk langkah-langkah kebijaksanaan yang akan diambil berkenan dengan adanya suatu putusan hakim yang tidak dapat dilaksanakan.

2

Konsepsi Konsepsi merupakan bagian terpenting dalam teori, dapat diterjemahkan

sebagai usaha membawa dari abstrak menuju konkret. Penyelesaian sengketa tanah dapat dilakukan dengan asas musyawarah mufakat dalam setiap mengambil keputusan yang diperlukan. Peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dengan observasi antara abstraksi dan kenyataan. Konsep mengandung arti sebagai kata menyatukan abstraksi yang digenaralisasikan dari hal-hal yang khusus atau dengan kata lain definisi operasional.


Konsep adalah suatu konstruksi mental yang dihasilkan oleh suatu proses yang berjalan dalam pikiran penelitian untuk keperluan analitis merupakan unsur pokok dari suatu penelitian, apabila masalah dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, jika diketahui fakta mengenai gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian, dan suatu konsep adalah definisi singkat dari kelompok fakta atau gejala yang perlu diamati dan menentukan antara variabel-variabel adanya hubungan empiris. Pada hakekatnya merupakan pengarah atau pedoman yang lebih konkrit daripada kerangka teoritis yang kadangkala masih bersifat abstrak, sehingga diperlukan

definisi-definisi operasional menjadi pegangan konkret dalam proses

penelitian. Dalam menjawab permasalahan yang terjadi dilapangan maka beberapa konsep dasar untuk menyamakan persepsi sebagai berikut : 1. Perlindungan hukum adalah tempat bernaung subjek hukum. 2. Hak atas tanah adalah hak atas sebagian tertentu permukaan bumi, yang terbatas, berdimensi dua dengan ukuran panjang dan lebar. 3. Masyarakat Adat Luhat Simangambat adalah suatu masyarakat Batak Mandailing yang memusatkan kehidupannya masih dalam bentuk paguyuban yang ada kelembagaan dalam bentuk perangkat penguasa adatnya, ada pranata dan perangkat hukum, masih mengadakan pungutan hasil hutan di wilayah Luhat Simangambat untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. 4. Tanah Register 40 berdasarkan Grant Besluit No. 50 Tahun 1924 adalah kompleks hutan Padang Lawas yang batas-batasnya antara lain adalah di sebelah utara berbatasan dengan hutan-hutan, ladang-ladang pertanian dan pengembalaan Luhat Ujung Batu, di sebelah Timur berbatasan dengan Daerah Pemerintahan Gubernur Pantai Timur Sumatera, di sebelah Selatan berbatasan dengan hutan-hutan, ladang-ladang pertanian dan pengembalaan luhat-luhat


Kotaraja Tinggi, Ujung Jilok, Janji Lobi dan Aeknabara, di sebelah Barat berbatasan dengan hutan-hutan, ladang-ladang pertanian dan pengembalaan luhat-luhat Aeknabara, Binanga, Unterundang, dan Simangambat, dan batasbatas itu di luar Padang Lawas. Selanjutnya, apabila masalahnya dan kerangka konsep teoritisnya sudah jelas, maka dapat diketahui pula fakta-fakta terhadap gejala-gejala yang menjadi pokok perhatian dan konsep sebenarnya adalah definisi singkat dari kumpulan fakta atau gejala.

G. Metode Penelitian 1.

Jenis dan Sifat Penelitian Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang pada

dasarnya pada metode. Sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya, kecuali itu maka diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian yang ditimbulkan di dalam gejala yang bersangkutan. Jenis penelitian ini adalah penelitian yang berbasis kepada ilmu hukum normatif, dan mengacu kepada norma-norma hukum positif yang terdapat didalam peraturan perundang-undangan dan bahan hukum lainnya.27 Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu penelitian yang diharapkan untuk memperoleh gambaran secara rinci dan sistematis tentang permasalahan yang akan diteliti. Analisis dimaksudkan berdasarkan gambaran, fakta yang diperoleh akan dilakukan analisis secara cermat bagaimana menjawab permasalahan.28

27 Ibrahim Johni, Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif, Malang : Bayu Media Publishing, 2005, Halaman 336 28 Sunaryati Hartono, Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20, Bandung : Alumni, 1994, Halaman 101


Penelitian ini meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum, sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, putusan-putusan pengadilan dan beberapa buku mengenai hukum pertanahan yang ada untuk mengetahui kepastian hukum terhadap hak atas tanah masyarakat adat dan untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah Register 40 dengan bukti sertifikat kepemilikan yang dimiliki oleh masyarakat adat.

2. Pengumpulan Data Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui studi kepustakaan (library research) yaitu menghimpun data-data dengan melakukan penelahaan kepustakaan, berupa peraturan perundang-undangan, karya ilmiah, hasil penelitian dan dokumen lainnya yang berkaitan dengan objek penelitian.

3. Bahan Hukum Sebagai penelitian hukum normatif, penelitian ini menitikberatkan pada studi kepustakaan. Bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : a. Bahan Hukum Primer, yaitu berupa undang-undang dan peraturan-peraturan yang terkait dengan objek penelitian, yang terdiri dari : Undang-undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 5 tahun 1960 (UUPA), Undangundang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia dan Undang-undang Nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-undang Nomor 26


tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.29 b. Bahan

Hukum Sekunder, yaitu bahan-bahan yang dapat memberikan

penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti hasil-hasil seminar atau pertemuan ilmiah lainnya, pendapat pakar hukum yang erat kaitannya dengan objek penelitian.30 c. Bahan Hukum Tertier, yaitu bahan-bahan hukum yang sifatnya penunjang untuk dapat memberikan petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti jurnal hukum, jurnal ilmiah, surat kabar, internet, serta makalah-makalah yang berkaitan dengan objek penelitian.31

4. Analisis Data Analisis Data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara penguraian, menghubungkannya dengan peraturan-peraturan yang berlaku, menghubungkan dengan pendapat pakar hukum serta pihak yang terkait. Selanjutnya dilakukan pengolahan data dengan menggunakan metode deduktif untuk sampai pada suatu kesimpulan.

29

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1995, Halaman 88 30 Ronny Hanitijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, 1982 Halaman 24 31 Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta : Rajawali Pers, 1990, Halaman 14.


BAB I PENDAHULUAN. kehidupan manusia karena dapat menentukan keberadaan dan kelangsungan

Recommend Documents