1
BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah Tujuan dari Negara Indonesia salah satunya adalah guna mencerdaskan kehidupan bangsa, hal ini tertulis jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, alenia ke empat. Negara, dalam upaya pemenuhan tujuannya tersebut, tidak serta merta melakukannya sendiri, maksudnya adalah di dalam pemenuhannya, negara melalui kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan olehnya, ikut mengajak setiap subjek hukum yang ada untuk mengupayakan terwujudnya tujuan negara tersebut. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Indonesia menjelaskan bahwa, Negara Indonesia adalah negara hukum. Penjelasan dari tujuan Negara Indonesia dan penjelasan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 tersebut memiliki konsekuensi bahwa, di dalam pemenuhan terhadap tujuan Negara Indonesia, setiap pihak diharapkan melakukan kegiatannya dengan berdasar pada hukum, dengan itikad baik dan tidak bertentangan dengan hukum. Indonesia, sebagai negara yang berdasar pada hukum, mengakui beberapa hukum yang dijadikan dasar dalam bertindak bagi setiap subjek hukumnya. Hukum di Indonesia dibagi ke dalam dua aspek, aspek hukum publik, yakni hukum yang mengatur mengenai hubungan masyarakat dengan pemerintah, sebagai contoh adalah Hukum Pidana, Hukum Tata Negara, dan Hukum Administrasi Negara, dan hukum
2
privat yang mengatur hubungan antara individu dengan individu, individu dengan kelompok, dan kelompok dengan kelompok, sebagai contoh adalah Hukum Perdata. Hukum Perdata adalah aturan-aturan atau norma-norma yang memberikan pembatasan dan oleh karenanya memberikan perlindungan pada kepentingankepentingan perseorangan dalam pebandingan yang tepat antara kepentingan yang satu dengan yang lain dari orang-orang di dalam suatu masyarakat tertentu.1 Subjek hukum di dalam hukum perdata adalah semua pihak yang terhadapanya dapat melekat suatu hak dan kewajiban. Subjek hukum perdata dibagi menjadi dua, baik subjek hukum orang perorangan, maupun subjek hukum berupa badan hukum.2 Badan hukum, berdasarkan bentuknya, dibagi menjadi dua jenis, badan hukum publik dan badan hukum privat. Badan hukum yang dapat dikatakan sebagai badan hukum publik antara lain adalah bank-bank negara, lembaga-lembaga, majelismajelis, pemerintahan daerah, dll, sedangkan yang dapat dikatakan sebagai badan hukum privat antara lain adalah, perseroan terbatas, koperasi, yayasan, dll.3 Yayasan, menurut Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo. Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan, adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan, yang tidak mempunyai
1
H.F.A. Vollmar, 1992, Pengantar Studi Hukum Perdata, Jakarta, CV Rajawali Jakarta, hlm. 2 H.F.A. Vollmar, Ibid., hlm. 3 3 Titik Triwulan Tutik, 2010, Hukum Perdata dalam Sistem Hukum Nasional, Jakarta, Kencana, hlm. 53 2
3
anggota.4 Berdasarkan pengertian yayasan menurut Undang-undang Yayasan tersebut, terlihat bahwa kegiatan usaha yayasan adalah untuk menunjang pencapaian maksud dan tujuannya, yaitu suatu tujuan yang bersifat sosial, keagamaan, kemanusiaan, dan pendidikan. Hal ini tentunya sejalan dengan tujuan yang ingin dicapai oleh negara yaitu memajukaan kesejahteraan umum bagi seluruh rakyat Indonesia, dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Yayasan sebagai badan hukum yang merupakan subjek hukum dalam hukum perdata, tentunya dapat melakukan suatu perbuatan hukum. Perbuatan hukum mana yang tentunya menimbulkan hak dan kewajiban yang didasarkan pada anggaran dasarnya. Suatu perbuatan hukum haruslah dilakukan berdasarkan suatu itikad baik, hal ini merupakan suatu asas hukum umum yang telah diakui. Suatu perbuatan harus dilakukan dengan itikad baik berdasarkan kepada hukum atau berdasarkan kepada perjanjian yang telah disepakati, apabila perbuatan tersebut tidak ingin dikatakan sebagai perbuatan yang melawan hukum. Setiap subjek hukum dapat saja melakukan suatu perbuatan yang melawan hukum, termasuk pula yayasan sebagai subjek hukum, tidak menutup kemungkinan bahwa yayasan juga dapat dikatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum. Salah satu yayasan yang dinyatakan telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah Yayasan Supersemar. Yayasan Supersemar merupakan sebuah yayasan yang didirikan oleh Presiden Republik Indonesia yang ke dua, Bapak Jendral Besar
4
Lihat Pasal 1 angka (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2001 jo Undang-Undang No. 28 Tahun 2004 tentang Yayasan
4
TNI (Purn) H. M. Soeharto, pada tanggal 16 Mei 1974. Diberikaannya nama yayasan dengan nama Supersemar yang merupakan kepanjangan dari Surat Perintah Sebelas Maret memiliki arti bahwa Supersemar kala itu mempunyai arti penting di dalam proses tegaknya Orde Baru, orde yang melaksanakan koreksi total terhadap kesalahan di masa lalu dan seterusnya bertekad melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 secara murni dan konsekuen, yang berarti pula suatu perjuangan yang tidak kecil dalam upaya meningkatkan kecerdasan rakyat Indonesia.5 Presiden, melalui Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978, memerintahkan Bank-Bank Milik Pemerintah untuk menyetor 50% dari 5% laba bersih ke Yayasan Beasiswa Supersemar, dengan maksud untuk digunakan sebagaimana tujuan dari didirikannya Yayasan Beasiswa Supersemar, yakni membantu atau membina para siswa atau mahasiswa yang cukup cakap tetapi tidak dapat melanjutkan pelajarannya karena kesuliatan dalam pembiayaan. Namun kenyataannya, dana yang diperoleh Yayasan Beasiswa Supersemar, oleh H.M. Soeharto selaku Ketua Yayasan tidak sepenuhnya digunakan sesuai dengan tujuannya, sehingga mengakibatkan kerugian bagi negara sebesar US $ 420.002.910,64 (Empat ratus dua puluh juta dua ribu sembilan ratus sepuluh dollar Amerika Serikat enam puluh empat sen) dan Rp. 185.918.048.904,75 (Seratus delapan puluh lima milyar sembilan ratus delapan belas juta empat puluh delapan ribu 5
Yayasan Supersemar, http://www.supersemar.or.id/ssing.php, diakses pada 12 November 2015
5
sembilan ratus empat rupiah koma tujuh puluh lima sen). Oleh karena Yayasan Supersemar tidak sepenuhnnya menggunakan uang (dana) yang diperoleh dari BankBank Milik Pemerintah untuk tujuan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah No. 15 Tahun 1976 tanggal 23 April 1976 jo. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 333/KMK.011/1978 tanggal 30 Agustus 1978 dan Anggaran Dasar Yayasan Beasiswa Supersemar maka Penggugat mengajukan Gugatan Perbuatan Melawan Hukum.6 Gugatan inilah yang dikatakan gugatan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, karena negara merasa dirugikan atas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan tersebut, dan yayasan digugat untuk bertanggungjawab mengembalikan semua kerugian keuangan negara yang tersebut diatas melalui jalur keperdataan, dengan tujuan supaya negara dapat menarik uang yang nantinya digunakan sebagai pemasukan negara. Yang menjadi permasalahan adalah bagaimana perbuatan yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar dapat dikatakan sebagai perbuatan melawan hukum, sedangkan bukankah uang yang diberikan oleh negara kepada Yayasan merupakan suatu hibah, yang mana tentunya sudah menjadi hak bagi Yayasan Supersemar menggunakan uang tersebut untuk mencapai maksud dan tujuan dari Yayasan Supersemar. Berdasarkan uraian tersebut di atas, penulis tertarik untuk mengangkat serta menganalisis lebih lanjut permasalahan tersebut dalam sebuah penelitian hukum yang berjudul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan
6
Kejaksaan Republik Indonesia, https :// www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.republik. Indoensia php?idu=25&idsu=19&id=1 487, diakses pada 12 November 2015
6
Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan No. 140/PK/Pdt/2015 Antara Negara Melawan Yayasan Supersemar)”.
B. Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka munculah beberapa rumusan masalah yang menjadi fokus permasalahan dalam penelitian ini, diantaranya: 1. Bagaimana korelasi antara dasar hukum gugatan dengan fakta perbuatan Yayasan Supersemar sehingga perbuatannya dijustifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum ? 2. Bagaimanakah pertanggungjawaban para tergugat dalam pengembalian kerugian keuangan negara ?
C. Tujuan Penelitian Penelitian ini mempunyai tujuan secara objektif dan subjektif. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah: 1. Tujuan objektif a) Untuk mengetahui korelasi antara dasar hukum gugatan dengan fakta perbuatan Yayasan Supersemar sehingga perbuatannya dijustifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum b) Untuk
mengetahui
pertanggungjawaban
pengembalian kerugian keuangan negara.
para
tergugat
dalam
7
2. Tujuan subjektif Tujuan subjektif penulis dalam penelitian ini adalah dalam rangka penyusunan Penulisan Hukum sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dari Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada.
D. Keaslian Penelitian Berdasarkan penelusuran terhadap beberapa penelitian terdahulu, penulisan hukum dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Yang Merugikan Keuangan Negara (Studi Kasus Putusan No. 140/PK/Pdt/2015 Antara Negara Melawan Yayasan Supersemar)”, belum pernah dilakukan sebelumnya. Namun demikian, penulis menemukan beberapa penulisan hukum yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang dibahas dalam penulisan hukum ini di antaranya sebagai berikut: 1.
Penelitian untuk penulisan Skripsi tahun 2001 di Fakultas Hukum Universitas Indonesia tentang Analisa Yuridis Masalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Yayasan
Berikut Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Yayasan Waqfiyah Madrasah Nahdiatul Ulama Jakarta Raya), yang dilakukan oleh Dewi Fatonah Fatmawati, dengan rumusan masalah sebagai berikut:7
7
Dewi Fatonah Fatmawati, Fatmawati, 2001, Analisa Yuridis Masalah Perbuatan Melanggar Hukum oleh Yayasan Berikut Pertanggungjawabannya (Studi Kasus Yayasan Waqfiyah Madrasah Nahdiatul Ulama Jakarta Raya), Depok, Penulisan dalam bentuk Skripsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, hlm. 4
8
a. Apakah yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum? b. Apakah yang dimaksud dengan yayasan? c. Bagaimana status hukum dari yayasan? d. Apakah
landasan
kewenangan
bertindak
dari
yayasan
atau
pengurusnya? e. Apakah akibat hukum atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh yayasan atau pengurusnya? 2.
Penelitian untuk penulisan Tesis tahun 2010 Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tentang Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar yang dilakukan oleh Tambok Nainggolan dengan rumusan masalah sebagai berikut:8 a. Bagaimana kerugian keuangan negara dan perbuatan melawan hukum sebagai unsur tindak pidana korupsi? b. Bagaimana gugatan perdata atas kerugian keuangan negara dalam tindak pidana korupsi H.M. Soeharto dan Yayasan Beasiswa Supersemar? Berdasarkan penelusuran yang telah penulis lakukan tersebut diatas, setidaknya
terdapat perbedaan yang menonjol dalam hal ruang lingkup kajian dan rumusan masalah yang diangkat. Penelitian tersebut diatas memang mengkaji mengenai perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh yayasan. Akan tetapi, ruang lingkup kajian dari perbuatan melawan hukum yang diteliti serta objek, yakni berupa Yayasan 8
Nainggolan, Tambok, 2010, Kerugian Keuangan Negara Pada Yayasan Beasiswa Supersemar, Medan, Penulisan dalam bentuk Tesis Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, hlm. 7
9
yang menjadi objek penelitian, dari penelitian milik Dewi Fatonah Fatmawati. Penulisan hukum ini mengangkat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar, dimana dikatakan bahwa perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara, serta melihat bagaimana bentuk pertanggungjawaban yayasan dalam pengembalian kerugian keuangan negara. Sedangkan penelitian milik Tambok Nainggolan melihat perbuatan yang dilakukan oleh Yayasan Supersemar dari sudut pandang hukum pidana. Oleh karena objek dan ruang lingkup yang diteliti oleh penulis berbeda dengan penulisan hukum milik Dewi Fatonah Fatmawati dan Tambok Nainggolan, tentu akan menghasilkan rumusan masalah yang berbeda. Sehingga rumusan masalah yang diangkat oleh penulis tentunya berbeda dengan rumusan masalah pada penelitian sebelumnya. Dengan demikian, berdasarkan uraian tersebut di atas yang menunjukkan adanya perbedaan fokus penelitian milik Dewi Fatonah Fatmawati dengan penelitian milik penulis, maka dapat memperlihatkan keaslian penelitian milik penulis.
10
E. Manfaat Penelitian Penelitian ini memiliki manfaat secara teorits dan praktis. Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Secara teoritis a) Mengembangkan pengetahuan tentang hukum perdata, khususnya terhadap pemaknaan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara oleh negara. b) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai tambahan referensi di Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada agar dapat digunakan sebagai bahan kajian atau bahan kepustakaan bagi penelitian yang mempunyai tema yang serupa dengan penelitian ini. 2. Secara praktis a) Untuk memperoleh pengetahuan
yang lebih mendalam serta
memberikan informasi kepada masyarakat luas pada umumnya, dan secara khusus kepada mahasiswa fakultas hukum, mengenai hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara. b) Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu hukum, terutama dalam bidang hukum perdata, bagi para pihak yang terlibat dalam suatu permasalahan berkaitan dengan perbuatan melawan hukum yang dapat merugikan keuangan negara.
