BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dunia kerja memang menuntut manusia untuk mampu menguasai dan melaksanakan bidang pekerjaan yang sedang digeluti. Terlebih dengan semakin berkembangnya teknologi yang sangat pesat membuat semua orang berusaha lebih keras menunjukkan potensi yang dimiliki. Mengingat sebagian dari warga Negara Indonesia merupakan penduduk penyandang disabilitas dengan kedifabelan yang berbeda-beda setiap orangnya, masih banyak penyandang disabilitas yang tidak menyadari dengan potensi yang mereka miliki. Sudah sepantasnya penduduk yang memiliki perbedaan yang nyata dengan mereka yang non disabilitas, pemerintah memberikan perlakuan khusus yang bertujuan sebagai upaya perlindungan dari berbagai pelanggaran hak asasi manusia. Perlakuan
khusus
tersebut
dipandang
sebagai
upaya
maksimalisasi
penghormatan, pemajuan, perlindungan dan pemenuhan hak asasi manusia.1 Penyandang disabilitas merupakan suatu kelompok yang hidup di dalam masyarakat yang memiliki keberagaman, diantaranya penyandang disabilitas yang mengalami disabilitas fisik, disabilitas mental maupun disabilitas fisikmental. Dengan menilik kondisi para penyandang disabilitas yang memiliki
1
Majda El Muhtaj, 2008, Dimensi-Dimensi HAM Mengurai Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, Raja Grafindo Persada, Jakarta, hlm. 273.
1
keterbatasan untuk berpartisipasi dengan masyarakat non disabilitas maka mereka membutuhkan dukungan dan bantuan dari orang lain. Lain hal yang masih sangat dirasakan adalah kesulitan untuk mengakses layangan umum, seperti akses kesehatan, akses pendidikan dan terlebih lagi akses dalam bidang ketenagakerjaan.2 Keterbatasan yang dimiliki oleh penyandang disabilitas seharusnya tidak menjadi suatu hambatan yang besar untuk mempertahankan keberlangsungan kehidupan. Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak setiap warga negara yang salah satunya adalah hak untuk memperoleh hidup serta mempertahankan kehidupannya yang tercantum di dalam Pasal 28A. Hak untuk hidup dan mempertahankan kehidupan adalah hak yang paling dasar dan tidak dapat dikurangi dalam kondisi apapun yang bersifat tidak dapat ditawar lagi (non derogable rights) serta setiap orang mutlak memiliki hak untuk hidup. Indonesia memiliki Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas yang memberikan landasan hukum secara tegas mengenai kedudukan serta hak para penyandang disabilitas. Dalam konsideran Undang-Undang Penyandang Disabilitas ditegaskan bahwa penyandang cacat memiliki hak, peran, kewajiban serta kedudukan yang sama dengan masyarakat non disabilitas lainnya. Selain itu ditegaskan pula dalam Undang-Undang Hak Asasi Manusia bahwa setiap penyandang cacat, orang yang berusia lanjut, wanita Tjepy F Aloewie, 2000, “Kesetaraan dan Kesempatan Kerja bagi Tenaga Kerja Penyandang Cacat”, Makalah disampaikan pada Temu Konsultasi Penanganan Penyandang Cacat bagi Orsos, Yayasan dan LBK di Wilayah Propinsi DKI Jakarta. 2
2
hamil, dan anak-anak berhak memperoleh kemudahan dan perlakuan khusus untuk meningkatkan rasa percaya diri untuk menjalankan segala urusan kehidupan dan kemampuan berpartisipasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa maupun bernegara.3 Seperti yang telah diuraikan maka penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan serta kewajiban yang sama dengan mereka yang non disabilitas. Selain hak untuk hidup, masih banyak mengenai hak-hak asasi manusia yang harus di optimalkan yaitu hak ekonomi sosial dan budaya, hak untuk bebas dari perbudakan dan kerja paksa, hak untuk mendapatkan perlindungan hukum dari perlakuan yang tidak manusiawi dan hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama di hadapan hukum. Hak ekonomi, sosial dan budaya dipandang sebagai hak dasar manusia yang harus
dilindungi dan dipenuhi agar terlindunginya martabat sebagai
manusia dan terlaksananya kesejahteraan hidup. Indonesia juga telah meratifikasi Kovenan Internasional tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights) pada bulan Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan International Covenant on Economic, Social,
3
Pasal 42 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.
3
and Cultural Rights. Ini pertanda bahwa negara mutlak menghormati, melindungi serta memenuhi hak-hak para warga negaranya.4 Adapun hak-hak ekonomi, sosial dan budaya yang diatur dalam kovenan tersebut meliputi hak atas pekerjaan, hak mendapatkan program pelatihan, hak untuk mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik, hak untuk menikmati standar kesehatan fisik serta mental dan sebagainya. Penyandang disabilitas membutuhkan perhatian khusus dari pemerintah terutama mengenai hal ketenagakerjaan. Dikarenakan penyebab utama para penyandang disabilitas baik laki-laki maupun perempuan mengalami hambatan dalam ketenagakerjaan adalah rendahnya pendidikan para penyandang disabilitas. Selain pendidikan yang minim, para penyandang disabilitas juga tidak memiliki keterampilan yang mumpuni sehingga membuat para penyandang disabilitas semakin mengalami kesulitan untuk mendapatkan pekerjaan. Pemerintah menerbitkan landasan hukum yang secara tegas mengenai kedudukan, hak dan kewajiban para penyandang disabilitas yaitu dalam UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang tertulis dalam Pasal 5 dan dipertegas kembali dalam Pasal 28. Dalam hal ketenagakerjaan, Undang-Undang Penyandang Disabilitas memberikan jaminan mengenai hak penyandang disabilitas untuk mendapatkan pekerjaan. Sesuai dengan Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas
Anonim, ‘Tentang Hak-Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (EKOSOB)”, conanedugawa.blogspot.com, diakses pada tanggal 13 November 2016, jam 17.00. 4
4
yang menjelaskan mengenai kuota 1%, yaitu perusahaan harus mempekerjakan sekurang-kurangnya satu orang penyandang cacat yang memenuhi persyaratan dan kualifikasi pekerjaan yang bersangkutan untuk keseluruhan jumlah karyawan yang dipekerjakan. Akan tetapi pada kenyataannya perusahaan masih sangat minim dalam mempekerjakan para penyandang disabilitas. Pada dasarnya pekerja merupakan bagian yang paling menentukan dari segi faktor produksi karena dapat memengaruhi kegiatan perusahaan. Hal ini disebabkan pekerja merupakan faktor produksi yang diharapkan dapat mengelola faktor produksi lain dengan baik sehingga pada akhirnya mampu tercapainya target perusahaan serta meningkatkan keuntungan. Oleh karena itu dalam merekrut para karyawannya perusahaan sangat berhati-hati agar memperoleh pekerja yang berkualitas sesuai dengan standarisasi ketenagakerjaan. Penyandang disabilitas sebagian orang memandang sebagai orang yang tidak dapat bekerja dengan baik dan tidak memiliki keahlian. Ini karena sebagian orang bahkan pengusaha sekalipun hanya sebatas memandang fisik mereka, tidak melihat lebih jauh mengenai kemampuan yang dimiliki untuk dikembangkan. Sesuai apa yang diamanatkan oleh Undang-Undang Penyandang Disabilitas pada kenyataannya belum sepenuhnya terimplementasi, bahkan kuota 1% yang ditetapkan dalam Pasal 53 ayat (2) belum tercapai. Selain sulit mendapatkan pekerjaan, tidak jarang para pekerja penyandang disabilitas ini mendapatkan perlakuan yang diskriminatif di tempat kerja. Menurut Simon Field, Manajer Program Better Work Indonesia mengatakan 5
bahwa orang-orang disabilitas yang dipekerjakan oleh pengusaha sebagian besar dipekerjakan karena kondisinya bukan karena keahlian atau keterampilan yang dimiliki. Sehingga dapat diartikan kuota 1% itu dilihat berdasarkan kondisi mereka bukan kompetensi mereka. Dibutuhkan suatu perlindungan yang jelas kepada pekerja disabilitas, guna bertujuan untuk kepastian hukum agar semua hak pekerja penyandang disabilitas dapat terpenuhi. Selain itu dibutuhkan pula kejelasan regulasi yang menjadi dasar perlindungan para pekerja penyandang disabilitas tidak dapat dikesampingkan. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan menjadi pedoman bagi masyarakat umum serta para pengusaha dalam mempekerjakan para penyandang disabilitas. Dalam perlindungan hak-hak para pekerja penyandang disabilitas akan terkait dan bersesuaian dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang terkait dengan perwujudan hak-hak penyandang disabilitas. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian hukum untuk meninjau dan mengamati bagaimana perlindungan hukum hak-hak pekerja penyandang disabilitas saat menjalakan suatu pekerjaan serta pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang terkait. Judul penelitian hukum ini adalah: “Pelaksanaan Perlindungan Hukum bagi Pekerja Penyandang Disabilitas di Kabupaten Bantul”.
6
B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang diatas maka penelitian ini mengajukan rumusan masalah sebagai berikut: 1. Apakah peraturan perundang-undangan Indonesia sudah mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja penyandang disabilitas? 2. Bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul? C. Tujuan Penelitian Adapun tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui dan menganalisis peraturan perundang-undangan di Indonesia dalam mengakomodasi dan melindungi hak para pekerja penyandang disabilitas. 2. Untuk mengetahui dan menganalisis pelaksanaan perlindungan hukum bagi para pekerja penyandang disabilitas di Kabupaten Bantul. D. Manfaat Penelitian Manfaat penelitian ini adalah: a. Manfaat Teoritis 1) Penelitian ini memberikan manfaat untuk pengembangan ilmu hukum dalam bidang Administrasi Negara mengenai ketenagakerjaan khususnya terkait dengan pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas.
7
2) Dapat dijadikan sebagai pedoman dalam penelitian yang lain yang sesuai dengan bidang penelitian yang penulis teliti. b. Manfaat Praktis 1) Penelitian ini akan memberikan pedoman kepada masyarakat umum serta pengusaha pada khususnya dalam hal ketenagakerjaan bahwa perlu adanya jaminan-jaminan serta pentingnya perlindungan hukum terhadap pekerja penyandang disabilitas. Pelaksanaan penelitian hendaknya dapat membantu untuk mengetahui hambatan-hambatan dan sejauh mana pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja penyandang disabilitas di lapangan kerja. 2) Diharapkan dapat digunakan sebagai media informasi bagi masyarakat atau praktisi hukum dan instansi terkait tentang pelaksanaan perlindungan hukum bagi pekerja disabilitas, bahwa pentingnya kesempatan yang sama bagi pekerja penyandang disabilitas dengan pekerja non disabilitas.
8
