BAB I PENDAHULUAN
1.1
Latar Belakang Pengembangan wilayah dapat dikatakan sebagai proses memberdayakan
rakyat setempat, terutama dalam memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan setempat dengan means yang mereka miliki atau kuasai, yaitu Teknologi (M.T.Zen,1999), jadi pengembangan wilayah itu merupakan upaya memadukan secara harmonis sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi, dengan memperhitungkan daya tampung lingkungan itu sendiri, kesemuanya itu disebut memberdayakan masyarakat. Proses
pembangunan
di
Indonesia
dengan
menggunakan
pola
pemberdayaan masyarakat sebenarnya sudah dimulai dari awal dasawarsa ’90-an yang dimulai sejak Repelita VI dengan program Inpres Desa Tertinggal (IDT) (Suhandojo, 1999). Tahapan kegiatan pemberdayaan tersebut dimulai dari analisa kebutuhan masyarakat kemudian dilanjutkan dengan membentuk kelompok-kelompok sosial di masyarakat sebagai mitra pemerintah dalam bekerja, di tahun 2005 keluarlah Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 yang menjelaskan fungsi dari kelompok sosial tersebut serta mekanismenya dalam berkoordinasi dan berkonsultasi kepada pemerintah dalam pembangunan yang disebut dengan lembaga kemasyarakatan. Dalam pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 dijelaskan pengertian lembaga kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh
1 Universitas Sumatera Utara
masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah dalam memberdayakan masyarakat, ditambah lagi dalam pasal 91 disebutkan Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Adapun fungsi lembaga kemasyarakatan adalah (a). penampungan dan penyaluran aspirasi masyarakat; (b). penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam kerangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia; (c). peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintahan kepada masyarakat; (d). penyusun rencana, pelaksana dan pengelola pembangunan serta pemanfaatan, pelestarian dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif; (e). penumbuhkembangan dan penggerak prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat; (f). penggali, pendayagunaan dan pengembangan potensi sumber daya serta keserasian lingkungan hidup; (g). pengembangan kreatifitas, pencegahan kenakalan, penyalahgunaan obat terlarang (Narkoba) bagi remaja; (h). pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga; (i). pemberdayaan dan perlindungan hak politik masyarakat; dan (j). pendukung media komunikasi, informasi, sosialisasi antara pemerintah desa/kelurahan dan masyarakat. Kegiatan lembaga kemasyarakatan diantaranya adalah : (a). peningkatan pelayanan masyarakat; (b). peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan; (c). pengembangan kemitraan; (d). pemberdayaan masyarakat meliputi bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan hidup; dan (e). peningkatan kegiatan lainnya sesuai kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.
Universitas Sumatera Utara
Dalam peraturan pemerintah tersebut menyebutkan yang dimaksud dengan “lembaga
kemasyarakatan”
seperti
Rukun
Tetangga,
Rukun
Warga,
Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga, Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau sebutan lain. Desa sebagai salah satu unit pemerintahan terkecil merupakan ujung tombak pelaksanaan kegiatan pembangunan. Pada pelaksanaan pembangunan selama ini, masih terlihat perbedaan perkembangan desa, sehingga memunculkan istilah desa tertinggal dan tidak tertinggal, sebagai akibat perbedaan sumberdaya alam, sumberdaya manusia, dan teknologi. Pada umumnya desa tertinggal dicerminkan oleh keadaan sosial ekonomi masyarakat yang rendah, sehingga sebagian besar merupakan penduduk miskin Wadah pemberdayaan masyarakat di desa bentuknya bemacam-macam sesuai dengan proyek yang digulirkan. kenyataan di lapangan ditemukan seperti Kelompok Tani, Kelompok Karang Taruna, LKMD, PKK, Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM). Tentunya menjadi pekerjaan yang tidak efektif apabila di sebuah desa terdapat berbagai macam lembaga, dengan kegiatan yang identik. Akhirnya membingungkan petugas lapangan ataupun aparat pemerintah dalam melakukan monitoring maupun evaluasi. Belajar dari hal tersebut, kiranya diperlukan koordinasi yang baik antar dinas dan aparat desa untuk memanfaatkan lembaga kemasyarakatan yang sudah ada dengan kegiatan yang disesuaikan dengan program yang digulirkan. Lembaga kemasyarakatan dalam penelitian yang akan dilaksanakan ini adalah Lembaga Karang Taruna, Lembaga Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga
Universitas Sumatera Utara
(PKK), dan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang ada di 75 desa se-Kabupaten Labuhanbatu. Kabupaten Labuhanbatu memiliki 9 Kecamatan terdiri dari 75 desa dan 23 kelurahan, adapun kebijakan anggaran yang ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu dalam peningkatan lembaga kemasyarakatan yang ada di desa dapat tercermin dalam kebijakan anggaran sebagai berikut : Tabel 1.1. Jumlah Bantuan Untuk Kelurahan dan Desa Tahun
Jumlah Desa
Jumlah Kelurahan
2006
209
33
957.000.000,00
6.061.000.000,00
2007
209
33
990.000.000,00
23.596.609.843,00
2008
209
33
1.155.000.000,00
24.072.650.000,00
2009
75
23
345.000.000,00
4.622.379.640,00
2010
75
23
690.000.000,00
5.880.000.000,00
2011
75
23
690.000.000,00
4.000.000.000,00
2012
75
23
1.380.000.000,00
4.500.000.000,00
3.447.000.000,00
72.722.639.483,00
Jumlah
Jumlah Bantuan Kelurahan
Jumlah Dana ADD
Sumber : BPMD/K Kab. Labuhanbatu Terlihat dari tabel diatas bahwa trend kebijakan anggaran Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu mulai mengurangi anggaran untuk bantuan pedesaan dibandingkan pada tahun 2010 dikarenakan Kabupaten Labuhanbatu sudah dimekarkan menjadi 3 daerah pada tahun 2008 sehingga prioritas pembangunan masih dipusatkan dalam peningkatan pembangunan di daerah perkotaan untuk memudahkan aksesibilitas investasi masuk ke daerah Labuhanbatu, namun demikian jika dilihat dari data PDRB atas dasar harga konstan (Tabel 1.2) menunjukkan peningkatan meskipun sudah mengalami pemekaran daerah di tahun 2008 dan untuk data penduduk miskin di Kabupaten Labuhanbatu (Tabel 1.3) mengalami penurunan pada tahun 2010, tentunya angka ini adalah hasil dari
Universitas Sumatera Utara
sinergisitas kinerja antara Pemerintah Kabupaten bersama masyarakat, seperti terlihat dalam tabel berikut : Tabel 1.2. Produk Domestik Regional Bruto ( PDRB ) Atas Dasar Harga Konstan 2000 Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Labuhanbatu 2006-2010 No
Lapangan Usaha
1.
Pertanian
2.
Pertambangan Penggalian Industri
dan
2006 (juta)
2007 (juta)
2008 (juta)
2009 (juta)
2010*) (juta)
483.740,83
519. 899,87
554 .084,12
580. 488,25
602. 351,54
43.159,08
46.239,48
48.901,15
51.458,38
54.298,67
1.243 .026,06
1.314. 378,28
1.361.825,23
1.430. 222,28
1.163.
3. 141,90
4. 5. 6. 7. 8. 9.
Listri, Gas dan Air Bersih Bangunan
12.120,04
12.388,82
12.761,56
13.476,29
14.229,69
79.214,81
84.012,99
88.583,22
94.375,20
100.682,77
Perdagangan, Hotel dan Restoran Pengangkutan dan Komunikasi Keuangan, Persewaan dan Jasa Perusahaan Jasa-Jasa
450.265,24
478.303,53
510.044,23
542.093,10
570.081,36
115.421,56
119.722,50
123.658,93
131.554,25
139.884,07
39 649,47
42 235,33
45 006,31
48 460,70
51 636,08
232.072,79
246.331,77
259.983,47
277.969,67
298.179,70
Sumber : BPS Kab. Labuhanbatu Penelitian ini akan melihat peran dan pengaruh lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan 75 desa di Kabupaten Labuhanbatu secara lebih khusus akan memperlihatkan berjalannya kegiatan lembaga kemasyarakatan terhadap pembangunan wilayah sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005.
Universitas Sumatera Utara
Tabel 1.3. Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Labuhanbatu 2005 – 2010 Penduduk Miskin Jumlah (Jiwa) Persentase (%) (ribu) (3) (4) 00 00
Tahun
Garis Kemiskinan
(1) 2005
(2) 00
2006
00
140,18
14,20
2007
00
123,40
12,25
2008
00
109,71
10,72
2009
00
102,09
24,45
2010*)
244.455
44,30
10,67
Sumber : BPS Kab. Labuhanbatu 1.3
Perumusan Masalah Dari uraian di atas, dapat dirumuskan beberapa masalah yang akan diteliti
sebagai berikut : 1. Apakah lembaga kemasyarakatan berpengaruh terhadap pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu ? 2. Bagaimana
persepsi
pengurus
lembaga
kemasyarakatan
terhadap
pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu ?
1.3
Tujuan Penelitian Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka tujuan yang
hendak dicapai dalam penelitian ini adalah : mengetahui pengaruh lembaga kemasyarakatan dan persepsi pengurus lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu
Universitas Sumatera Utara
1.4
Manfaat Penelitian
1. Bagi Peneliti dan Sivitas Akademika : a
Merupakan sarana bagi upaya implementasi teori-teori yang didapatkan di kelas dan bubu-buku teks
b
Meningkatkan kemampuan analisis yang didasarkan pada alat analisis yang valid dan teruji
2. Bagi Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu : a
Memberikan gambaran lembaga kemasyarakatan di Kabupaten Labuhanbatu
b
Memberikan masukan dan pertimbangan khususnya Pemerintah Kabupaten Labuhanbatu untuk mengetahui pengaruh lembaga kemasyarakatan dan persepsi pengurus lembaga kemasyarakatan dalam pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu
1.5
Hipotesis Hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini adalah :
Ho : tidak terdapat pengaruh lembaga kemasyarakatn dalam pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu. Ha : terdapat pengaruh lembaga kemasyarakatn dalam pengembangan desa di Kabupaten Labuhanbatu.
I.6
Definisi Konsep Konsep
merupakan
istilah
dan
defenisi
yang
digunakan
untuk
menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok, atau individu yang menjadi pusat penelitian ilmu sosial (Singarimbun, 1995 : 33). Berdasarkan
Universitas Sumatera Utara
pengertian tersebut, maka penulis mengemukakan defenisi dari beberapa konsep yang digunakan : 1. Lembaga Kemasyarakatan merupakan lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai
dengan
kebutuhan
dan
merupakan
mitra
pemerintah
dalam
memberdayakan masyarakat serta memiliki tugas membantu pemerintah dalam pelaksanaan urusan pemerintahan, pembangunan, sosial kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat 2. Pengembangan desa adalah upaya memadukan secara harmonis sumberdaya alam, sumberdaya manusia dan teknologi, dalam wilayah desa
1.7
Definisi Operasional Defenisi Operasional adalah unsur-unsur penelitian yang memberitahukan
bagaimana mengukur suatu variabel sehingga dengan pengukuran tersebut dapat diketahui indikator-indikator apa saja untuk mendukung analisa dari variabelvariabel tersebut. (Singarimbun, 1989: 46). Defenisi Operasional merupakan spesialisasi kegiatan penelitian dalam mengukur suatu variabel. Adapun yang menjadi defenisi operasional dalam penelitian ini adalah : 1. Variabel bebas/ Independen Variabel (X) Variabel bebas dalam penelitian ini adalah Lembaga Kemasyarakatan dengan indikatornya adalah: A. Partisipasi anggota a. Kehadiran anggota lembaga dalam setiap pertemuan lembaga b. Keaktifan anggota lembaga dalam setiap kegiatan di desa
Universitas Sumatera Utara
B. Manajemen Lembaga a. Kualitas pengurus dalam mengelola lembaga b. Kemampuan pengurus dalam berkoordinasi dan berkonsultasi kepada banyak pihak untuk memberikan manfaat dalam pengembangan desa C. Program Kegiatan a. Menyusun program kegiatan yang berdasarkan pada kebutuhan anggota lembaga dan masyarakat desa demi tercapainya perbaikan kehidupan b. Apresiasi masyarakat cukup besar dalam setiap kegiatan lembaga 2. Variabel Terikat/ Dependent Variabel (Y) Variabel terikat dalam penelitian ini adalah Pengembangan Desa dengan indikatornya adalah: A. Pengembangan desa dalam bidang ekonomi a) Peningkatan pendapatan masyarakat b) Kesempatan kerja B. Pengembangan desa dalam bidang sosial budaya a) Peningkatan pendidikan masyarakat b) Peningkatan kesehatan masyarakat C. Pengembangan desa dalam bidang sosial poitik a) Keterlibatan Lembaga terhadap pengambilan kebijakan di daerah b) Peningkatan hak dan kewajiban masyarakat dalam politik
Universitas Sumatera Utara
