BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Penempatan TKI diluar negeri telah terjadi sejak zaman Hindia Belanda sekitar tahun 1887. Banyak TKI yang dikirimkan oleh pemerintah Hindia Belanda untuk bekerja di Suriname, New Calidonia, Siam dan Serawak. Di samping itu, banyak pula TKI yang secara tradisional berangkat ke luar negeri, terutama ke Malaysia untuk bekerja 1. Setelah pencapaian kemerdekaan bangsa Indonesia, tepatnya Pada 3 Juli 1947 menjadi tanggal bersejarah bagi lembaga Kementerian Perburuhan dalam era kemerdekaan Indonesia. Melalui Peraturan Pemerintah No 3 Tahun 1947 dibentuk lembaga yang khusus mengurus masalah perburuhan di Indonesia dengan nama Kementerian Perburuhan. Akan tetapi, kisruh politik yang selalu mewarnai pemerintahan Orde Lama menyebabkan permasalahan TKI tidak diberi perhatian yang berarti, bahkan boleh dikatakan tidak ada sama sekali, hingga berganti pemerintahan dari Orde Lama ke Orde Baru2. Pada masa awal Orde Baru Kementerian Perburuhan diganti dengan Departemen Tenaga Kerja, Transmigrasi, dan Koperasi sampai berakhirnya Kabinet Pembangunan III. Mulai Kabinet Pembangunan IV lembaga ini berubah menjadi Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi, sementara Koperasi membentuk Kementeriannya sendiri3. Penempatan TKI yang didasarkan pada kebijakan pemerintah Indonesia, baru terjadi pada tahun 1969, yang dilaksanakan oleh Departemen Perburuhan. Dengan dikeluarkannya PP No. 4 Tahun
1
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 85 http://duaribuan.wordpress.com/2011/06/22/Tenaga_Kerja_Indonesia/ 3 Ibid 2
1970, diperkenalkan program Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) dan Antar Kerja Antar Negara (AKAN)4. Pasca reformasi, kebijakan pemerintah dalam memberdayakan tenaga kerja yang hendak bekerja di luar negeri dilaksanakan melalui UU penempatan dan perlindungan TKI di Luar Negeri, yaitu UU No. 39 Tahun 2004. Dengan disahkannya UU No. 39 Tahun 2004 tentang Perlindungan dan Penempatan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, ini semakin jelas dan nyata kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam mengatur penempatan TKI5. Penempatan TKI keluar negeri juga mempunyai efek negatif dengan adanya kasus-kasus yang menimpa TKI baik sebelum, selama bekerja, maupun pada saat pulang ke daerah asal. Oleh karena itu perlu melakukan penanganan secara terpadu terhadap kasus-kasus yang menimpa TKI di luar negeri. Mencuatnya masalah TKI yang bekerja di luar negeri semakin menambah beban persoalan ketenagakerjaan di Indonesia. Baik yang menyangkut ketidakadilan perlakuan pengiriman tenaga kerja oleh Perusahaan Pengerah Jasa Tenaga Kerja Indonesia (PPJTKI), penempatan yang tidak sesuai, standar gaji yang rendah karena tidak sesuai kontrak kerja yang disepakati, kekerasan oleh pengguna tenaga kerja, pelecehan seksual, dan lain-lainnya, seperti tenaga kerja yang tidak sah atau illegal.6 TKI yang dikirim oleh PJTKI resmi saja terkadang menimbulkan masalah, yaitu mengirim tenaga kerja yang masih anak-anak ataupun dengan pemalsuan dokumen pemalsuan diri. Belum lagi ditambah dengan adanya PJTKI illegal dimana merekrut tenaga kerja ini melelui bujuk rayu, bahkan diiming-imingi hasil pendapatan yang
4
Agusmidah, Hukum Ketenagakerjaan Indonesia, Ghalia Indonesia, Bogor, 2010, hlm. 85 Adrian Sutendi, Hukum Perburuhan, Sinar Grafrika, Bogor, 2009, hlm. 236 6 Ibid, hlm. 237 5
memuaskan, sehingga tidak tahu calon TKI ini mau dikirim kemana. Termasuk dikirim ke daerah konflik dan banyak dijadikan sebagain penjaja seks komersil. Menurut A Juni MP7 permasalahan TKI di dalam negeri dikarenakan : pertama, ketersediaan lapangan kerja di dalam negeri yang terbatas menyebabkan begitu banyaknya Tenaga Kerja Indonesia berbondong-bondong mencari penghidupan ke luar negeri. Mereka seolah tak memikirkan lagi resiko taruhan nyawa bila tertimpa masalah. Bagi mereka yang terpenting adalah dapat bekerja di luar negeri dengan harapan mendapatkan penghasilan yang layak. Hal ini terjadi karena sektor industri yang ada belum mampu untuk menyerap seluruh tenaga kerja yang ada di Indonesia, sehingga banyak sekali terjadi pengangguran disana-sini. Di lain pihak, tutupnya perusahaanperusahaan akibat krisis berkepanjangnan, berdampak pada terjadinya PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) dalam jumlah besar. Ini mengakibatkan semakin bertambahnya pula jumlah pengangguran di dalam negeri. Kedua, nilai upah buruh yang terlalu kecil didalam negeri. Dari berbagai survey tentang masalah tenaga kerja menyebutkan bahwa upah buruh yang ada di Indonesia merupakan upah yang paling murah jika dibandingkan oleh Negara-negara Asia lainnya. Dengan upah yang tergolong sangat kecil jelas tidak akan dapat mencukupi kebutuhan keluarga dalam keseharian. Apalagi mengingat hampir semua harga barang-barang kebutuhan pokok selalu naik setiap tahunnya. Di satu pihak penghasilan buruh tetap. Sementara harga kebutuhan meningkat. Akibatnya, tuntutan pengeluaran yang besar untuk mencukupi kebutuhan keluarga sudah tidak sebanding lagi dengan penghasilan yang diraih. Kondisi ini memicu orang berbondong-bondong mengadu nasib ke luar negeri dengan harapan mendapatkan imbalan yang lebih layak.
7
A Juni MP, Kompleksitas masalah TKI, http://www.freelist.org/archives/list_indonesia/022005/msg00020.html
Keinginan ini dimanfaatkan oleh para pelaku bisnis terutama pengerah tenaga kerja yang ada di Indonesia yang biasa disebut PJTKI atau dikenal juga dengan nama PPTKIS (Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta). Untuk melakukan perekrutan TKI, banyak TKI yang melalui PJTKI (selaku perusahaan swasta) karena mereka banyak memberikan kemudahan. Tidak seperti rekruitmen melalui Disnaker, dikarenakan pengawasan yang ketat, pelayanan yang diberikan oleh disnaker biaya administrasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan mereka berangkat ke luar negeri melalui PJTKI. Kartu kuning gratis saja diperjualbelikan hingga Rp 1 juta per lembar. Semua aparat seharusnya mulai dari rukun tangga, rukun warga, lurah hingga camat siap membantu warganya yanga hendak bekerja di luar negeri. “ bukan malah memanfaatkan kepolosan ketidaktahuan TKI soal urusan dokumen guna mengeruk keuntungan.” Aspek perlindungan terhadap penempatan tenaga kerja di luar negeri sangat terkait pada sistem pengelolaan dan pengaturan yang dilakukan berbagai pihak yang terlibat pada pengiriman tenaga kerja Indonesia keluar negeri. Untuk langkah penempatan tenaga kerja di luar negeri, Indonesia telah menetapkan mekanisme melalui tiga fase tanggung jawab penempatan yakni fase pra penempatan, selama penempatan dan purna penempatan. Kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Melihat dari realita yang terjadi pada saat ini, seringkali para TKI mendapat perlakuan yang tidak sesuai layaknya seorang pekerja. Hal ini yang menjadi polemik berkepanjangan di Indonesia terkait masalah hak serta perlindungan TKI di luar negeri. Berdasarkan uraian di atas penulis bermaksud mengadakan suatu penelitian atas keberadaan para pekerja devisa ( TKI ) yang dalam hal ini di bawah naungan PJTKI.
Dengan judul “ASPEK PIDANA PENERIMAAN DAN PENEMPATAN TKI DI LUAR NEGERI ( Studi Kasus di PT Nurafi Ilman Jaya )”.
B. Identifikasi Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka penulis mengindentifikasikan masalah sebagai berikut : 1. Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh PT. Nurafi Ilman Jaya selaku PJTKI ? 2. Bagaimanakah prosedur penerimaan dan penempatan TKI di luar negeri oleh PJTKI yang berpotensi pidana ?
C. Tujuan Penelitian Sejalan dengan identifikasi masalah tersebut di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui Bagaimanakah perlindungan hukum terhadap Tenaga Kerja Indonesia di luar negeri oleh PT. Nurafi Ilman Jaya selaku PJTKI dikaitkan dengan UU No. 39 Tahun 2004. 2. Untuk mengetahui Bagaimanakah prosedur penerimaan dan penempatan TKI di luar negeri oleh PJTKI dalam prakteknya.
D. Kegunaan Penelitian 1. Kegunaan Secara Teoritis Secara teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan akan memiliki kegunaan untuk dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam penentuan penerimaan dan
penempatan Tenaga Kerja Indonesia oleh suatu PJTKI sehingga keberadaan para TKI tetap terlindungi hak-haknya.
2. Kegunaan Secara Praktis Kegunaan secara praktis diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan bagi para pihak yang terlibat di dalamnya agar keseimbangan hak dan kewajiban tetap serasi, selaras dan seimbang. Selain itu penelitian ini diharapkan akan menjadi bahan pertimbangan. E. Kerangka Pemikiran Tenaga Kerja Indonesia (TKI) adalah sebutan bagi warga negara Indonesia yang bekerja di luar negeri dalam hubungan kerja untuk jangka waktu tertentu dengan menerima upah8. Namun demikian, istilah TKI seringkali dikonotasikan dengan pekerja kasar. TKI perempuan seringkali disebut Tenaga Kerja Wanita (TKW). TKI sering disebut sebagai pahlawan devisa karena dalam setahun bisa menghasilkan devisa 60 trilyun rupiah. Oleh karena itu pemerintah wajib memberikan jaminan keamanan serta perlindungan hukum terhadap TKI yang bekerja diluar negeri. Makna dan arti pentingnya pekerjaan bagi setiap orang tercermin dalam UUD 1945 Pasal 27 ayat (2)9 menyatakan bahwa : Tiap-Tiap Warga Negara Indonesia berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. Namun pada kenyataannya, keterbatasan akan lowongan kerja di dalam negeri menyebabkan banyaknya Tenaga Kerja Indonesia mencari pekerjaan di luar negeri. Program penempatan TKI diluar negeri, merupakan salah satu upaya penanggulangan masalah pengangguran. Peranan pemerintah dalam program ini dititik 8
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan Dan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri. 9 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
Perlindungan
beratkan pada aspek pembinaan, serta perlindungan dan memberikan berbagai kemudahan kepada pihak yang terkait, khususnya TKI dan perusahaan jasa penempatan yang bersangkutan (PJTKI). Penempatan calon TKI ke luar negeri harus dapat menjamin perlindungan TKI sebagai warga Negara Indonesia. Upaya preventif untuk memberikan perlindungan tersebut adalah dengan mengawasi pelaksanaan penempatan TKI oleh perusahaan swasta dengan mewajibkan beberapa kegiatan, mulai dari kegiatan prapenempatan, masa penempatan, dan purnapenempatan. Namun dalam perekrutan TKI tidak luput dari kejahatan, selalu ada saja kejahatan yang dilakukan oleh pelaku bisnis terutama pengerah jasa TKI. Kejahatan yang dilakukan dalam bisinis perekrutan tenaga kerja untuk dikirim ke luar negeri sedang marak terjadi, dikarenakan bisnis ini memberikan keuntungan yang menggiurkan. PJTKI banyak bermunculan yang dapat membuat persaingan diantara mereka, sehingga mereka banyak menawarkan kemudahan-kemudahan termasuk dengan membuat dokumen-dokumen palsu juga identitas palsu. TKI dikirim ke luar negeri dengan jalan mendatangi langsung para calon TKI ke desa-desa dan di iming-imingi dengan imbalan yang memuaskan. Proses pengiriman TKI inipun kadangkala tidak melalui prosedur yang benar, banyak dari mereka yang memakai dokumen palsu, hingga nama yang palsu, sehingga mempersulit ketika TKI yang bersangkutan tersangkut masalah di Negara mereka dimana mereka ditempatkan, dan terhadap akurasi data tenaga kerja asal Indonesia pun semrawut. Dengan adanya kondisi demikian pemerintah Indonesia memberikan perlindungan terhadap TKI ini melalui Depnakertrans untuk dapat memantau ataupun mendaftar ke PJTKI yang sudah mempunyai surat izin dan sudah memberikan pengarahan serta pembinaan terhadap PJTKI yang resmi untuk dapat memberikan perlindungan terhadap TKI yang diberangkatkan dengan memberikan pelatihan dan pembinaan serta melalui persyaratan yang telah ditetapkan pemerintah untuk dapat bekerja di luar negeri.
Kebijakan pemerintah dalam memberdayakan tenaga kerja yang hendak bekerja diluar negeri dilaksanakan melalui Undang-Undang Penempatan dan Perlindungan TKI di Luar Negeri, yaitu UU No. 39 Tahun 2004. Pengertian penempatan TKI10 adalah: Kegiatan pelayanan untuk mempertemukan TKI sesuai bakat, minat, dan kemampuannya dengan pemberi kerja diluar negeri yang meliputi keseluruhan proses perekrutan, pengurus dokumen, pendidikan dan pelatihan, penampungan, persiapan pemberangkatan, pemberangkatan sampai ke negara tujuan, dan pemulangan dari negara tujuan. Sedangkan Pelindungan TKI11 adalah: Segala upaya untuk melindungi kepentingan calon TKI/TKI dalam mewujudkan terjaminnya pemenuhan hak-haknya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik sebelum, selama, maupun sesudah bekerja. Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri bahwa penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri merupakan suatu upaya untuk mewujudkan hak dan kesempatan yang sama bagi tenaga kerja untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, yang pelaksanaannya dilakukan dengan tetap memperhatikan harkat, martabat, hak asasi manusia dan perlindungan hukum serta pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan nasional. Penempatan tenaga kerja Indonesia di luar negeri perlu dilakukan secara terpadu antara instansi Pemerintah baik Pusat maupun Daerah dan peran serta masyarakat dalam suatu sistem hukum guna melindungi tenaga kerja Indonesia yang ditempatkan di luar negeri, hal ini menunjukkan bahwa terdapat suatu hubungan yang erat antara pengadaan norma-norma (yang akan berwujud sebagai suatu sistem peraturan-peraturan hukum) dengan kebutuhan-kebutuhan yang timbul dalam penyelenggaraan kehidupan ekonomi. Menurut Vinogradoff, hukum timbul
10 11
Pasal 1 angka 3 UU no. 39 Tahun 2004 Pasal 1 angka 4UU no. 39 Tahun 2004
dari pertimbangan memberi dan menerima dalam suatu hubungan sosial yang masuk akal/beralasan (Give and take consideration in a reasonable social intercourse).12 Disamping itu dengan diberlakukannya Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri, pemerintah memberikan perlindungan terhadap calon tenaga kerja yang hendak ke luar negeri dan yang sudah bekerja di luar negeri hanya dapat dilakukan ke Negara tujuan yang pemerintahnya telah membuat perjanjian tertulis dengan pemerintah Republik Indonesia atau tenaga kerja asing, juga TKI tidak boleh masih anak-anak dan harus memiliki identitas serta paspor yang resmi.
F. Metode Penelitian Metode dalam penelitian ini berfungsi untuk menerangkan bagaimana data dikumpulkan, dan bagaimana data tersebut dianalisis serta bagaimana hasil analisis tersebut akan dituliskan.
a. Metode Pendekatan Untuk mengetahui permasalahan tentang TKI dan PJTKI maka penelitian ini dilakukan Metode Pendekatan Yuridis Normatif dan Sosiologis/Empiris, yaitu suatu metode yang bersifat mendapatkan data dari buku-buku atau literatur ataupun peraturan perundang-undangan mengenai apa yang diteliti hasil wawancara maupun observasi ke tempat penelitian untuk mengetahui sebab-sebab terjadinya kejahatan dan modus operandi terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh calon tenaga kerja. Serta menggunakan deskriptif analisis yaitu untuk menggambarkan permasalahn TKI 12
Ronny Hanitijo Soemitro, Perspektif Sosial Dalam Pemahaman Masalah-masalah Hukum, n Agung Perss, Semarang, 1989, hlm. 130
illegal yang terjadi dengan sistematis, faktual, akurat serta hubungan antara fenomena untuk memperoleh kebenaran di lapangan. b. Spesifikasi Penelitian Guna memperjelas konsep operasional diperlukan keterangan mengenai spesifikasi penelitian yang dipilih, agar sasaran dan metode pendekatan penelitian yang digunakan menjadi jelas. Penulisan ini menggunakan penelitian deskriptif kualitatif dengan metode pendekatan kualitatif yang umumnya berbentuk studi dokumen atau kepustakaan. Penelitian deskriptif, adalah jika penelitain bertujuan untuk menggambarkan secara cermat karakteristik dan fakta-fakta (individu kelompok atau keadaan), dan untuk menentukan frekuensi sesuatu yang terjadi. Lebih lanjut dikatakan, bahwa penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan deskripsi yang seteliti mungkin tentang sesuatu keadaan.13 Penelitian yang dilakukan termasuk penelitaian deskriptif analisis, yaitu dengan maksud memberikan data seteliti mungkin dan menggambarkan sesuatu hal upaya lebih jelas dan mantap melalui peraturan-peraturan atau perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan hukum positif yang ada kaitannya dengan masalah penelitian ini. c. Jenis dan Sumber Data Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan jenis data primer dan data sekunder, yaitu : 1. Data Primer Yaitu data yang didapat oleh penulis dari hasil pengamatan langsung atau observasi di lapangan. Dalam hal ini PT Nurafi Ilman Jaya, selaku PJTKI. 13
Adi Rianto, Metodologi Penelitian Sosial Dan Hukum, Edisi Pertama, (Jakarta, Granit, 2004),
hlm. 58
2. Data Sekunder Data yang didapat dari perundang-undangan yang berlaku sehingga menjadi data pendukung data primer, yaitu Undang-Undang No. 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. d. Teknik Pengumpulan Data Berdasarkan jenis penelitian yang dipilih, penelitian ini disebut penelitian kepustakaan dengan mengumpulkan data yang terdiri dari data sekunder yang berasal dari kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari buku-buku, jurnal-jurnal, bahan-bahan seminar, pendapat para pakar dan sebagainya, serta bahan hukum tertier yang berasal dari kamus, ensiklopedia dan sebagainya. e. Analisis Data Konsep-konsep analisis yang yang disebutkan di atas, dilakukan dalam tahapan-tahapan anilisis yang meliputi tahap pengumpulan data, tahap identifikasi data dan pengelompokan data, tahapan analisis data dan tahapan penyimpulan atas data yang dianalisis.
G. Lokasi Penelitian Untuk memperoleh data-data yang akurat dalam penulisan skripsi ini penulis melakukan penelitian di PT Nurafi Ilman Jaya selaku PJTKI yang beralamat di Jalan Raya Arjawinangun Kabupaten Cirebon, karena PJTKI ini merupakan salah satu PJTKI yang paling banyak mengirim TKI di wilayah Kabupaten Cirebon.
H. Sistematika Penulisan
Agar Skripsi ini dapat tersusun secara teratur dan berurutan sesuai apa yang hendak dituju dan dimaksud dengan judul skripsi, maka dalam sub bab ini Penulis akan membuat sistematika sebagai berikut : BAB I : PENDAHULUAN dimana Bab ini Penulis akan mengemukakan latar belakang masalah, identifikasi masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika penulisan. BAB II :
Tinjauan Pustaka yang menguraikan Gambaran Umum tentang
Ketenagakerjaan, Kedudukan Hukum Ketenagakerjaan Dalam Sistem Hukum Indonesia, Asas, Tujuan, dan Sifat Hukum Ketanagakerjaan, Gambaran Umum Tentang Tenaga Kerja Indonesia, Aspek Hukum Pidan BAB III : Objek Penelitian yang menguraikan tentang Kedudukan PJTKI Dalam Proses Penerimaan dan Penempatan TKI, Prosedur Serta Tahapan Yang Dilakukan PJTKI (PT. Nurafi Ilman Jaya) Dalam Proses Penerimaan Dan Penempatan Calon TKI, Prosedur Perjanjian Kerja Antara Calon TKI, PJTKI dan Pengguna Jasa. BAB IV : Hasil Penelitian dan Pembahasan yang menguraikan tentang Perlindungan Hukum Terhadap TKI Oleh PJTKI Dihubungkan Dengan Undang-undang No. 39 Tahun 2004, Prosedur Penerimaan dan Penempatan TKI yang Berpotensi Pidana, Pengaturan Pidana yang Berkaitan Dengan Masalah TKI.
BAB V : Kesimpulan dan Saran
