BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Praktik Kerja Lapangan Mandiri Praktik kerja lapangan mandiri (PKLM) adalah suatu kegiatan yang dilakukan mahasiswa secara mandiri yang bertujuan untuk memberikan pengalaman praktis di lapangan yang secara langsung berhubungan dengan teori-teori keahlian yang diterima dari para dosen Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan guna mengetahui secara langsung fungsi dan tugas dalam pekerjaan sebenarnya. Pada dasarnya, Negara adalah sebuah rumah tangga yang besar dan memerlukan biaya yang besar pula dalam menjalankan fungsi kenegaraannya. Sebagai Negara yang berkembang Negara Kesatuan Republik Indonesia, kini tengah mengoptimalisasi pembangunan di segala bidang, yaitu pembangunan di bidang ekonomi, sosial budaya, hukum, pertahanan, dan lain sebagainya. Pembangunan tersebut bertujuan untuk mencapai cita-cita bangsa yang tercantum dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyatnya secara adil dan makmur. Dan dalam merealisasikan tujuan tersebut, perlu diingat bahwa pembiayaan yang tidak kecil dan kemandirian Negara sangat dibutuhkan pada kondisi ini. Salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu bangsa, yaitu dengan menggali sumber dana yang berasal dari dalam negeri yaitu berupa pajak, yang memiliki fungsi membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.
Pada praktiknya, kesadaran akan kewajiban untuk membayar pajak tersebut dari wajib pajak sangatlah kurang. Tetapi, karena berlandaskan atas UndangUndang, penagihan pajak tersebut dapat dipaksakan penagihannya bagi wajib pajak yang tidak mempunyai kesadaran akan kewajibannya. Hal ini dapat dilakukan dengan menggunakan surat paksa. Pajak sebagai sumber utama penerimaan negara perlu terus ditingkatkan sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Peningkatan kesadaran masyarakat di bidang perpajakan harus ditunjang dengan iklim yang mendukung peningkatan peran aktif masyarakat serta pemahaman akan hak dan kewajibannya dalam melaksanakan peraturan perundang-undangan perpajakan. Peran serta masyarakat Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak berdasarkan ketentuan perpajakan sangat diharapkan. Namun, dalam kenyataannya masih dijumpai adanya tunggakan pajak sebagai akibat tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Perkembangan jumlah tunggakan pajak dari waktu ke waktu menunjukkan jumlah yang semakin besar. Peningkatan jumlah tunggakan pajak ini masih belum dapat diimbangi dengan kegiatan pencairannya, namun demikian secara umum penerimaan di bidang pajak semakin meningkat. Terhadap tunggakan pajak dimaksud perlu dilaksanakan tindakan penagihan pajak yang mempunyai kekuatan hukum yang memaksa. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak merupakan posisi strategis dalam peningkatan penerimaan
pajak. Dengan demikian pengkajian terhadap faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kepatuhan Wajib Pajak sangat perlu mendapatkan perhatian. Sebagaimana dikemukakan di atas, di dalam sistem self assessment dimana Negara memberikan kewenangan terhadap wajib pajaknya untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajaknya sendiri kepada Negara yang berlaku sekarang ini
maka
penagihan
pajak
yang
dilaksanakan
secara
konsisten
dan
berkesinambungan merupakan wujud law enforcement untuk meningkatkan kepatuhan yang menimbulkan aspek psikologis bagi Wajib Pajak. Tindakan penagihan pajak yang selama ini dilaksanakan adalah berdasarkan pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000. Dengan demikian, penagihan pajak yang bersifat memaksa ini dilakukan apabila Wajib Pajak atau penanggung pajak lalai melaksanakan kewajiban membayar pajak dalam waktu sebagaimana telah ditentukan dalam pemberitahuan Surat Ketetapan Pajak (SKP) dilakukan teguran, maka penagihan selanjutnya dilakukan oleh juru sita dengan pernyataan dan penyerahan secara resmi kepada penanggung pajak. Penagihan pajak dengan surat paksa ini dilakukan oleh juru sita pajak baik pajak pusat maupun pajak daerah. Jadi, surat paksa dalam penagihan tunggakan pajak ini memiliki peranan yang sangat penting yang bisa menentukan berhasil atau tidaknya proses penagihan tunggakan pajak tersebut. Penagihan pajak dengan surat paksa diharapkan akan dapat memberikan tindakan
penagihan pajak dengan penagihan seketika dan sekaligus, pelaksanaan surat paksa, penyitaan, pencegahan dan penyanderaan. Dengan Undang-Undang Penagihan Pajak yang demikian itu diharapkan dapat memberikan penekanan yang lebih pada keseimbangan antara kepentingan masyarakat Wajib Pajak dan kepentingan Negara. Keseimbangan kepentingan dimaksud berupa pelaksanaan hak dan kewajiban oleh kedua belah pihak yang tidak berat sebelah atau tidak memihak, adil, serasi, dan selaras dalam wujud tata aturan yang jelas dan sederhana serta memberikan kepastian hukum. Sebagai salah satu syarat dalam penyusunan tugas akhir untuk memenuhi syarat dalam penyelesaian studi pada Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan, Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) adalah suatu metode untuk mempraktikkan teori yang selama ini diperoleh di bangku perkuliahan pada kondisi di lapangan yang sebenarnya. Diharapkan PKLM ini dapat memberikan pengetahuan yang praktis mengenai lingkungan kerja beserta aspek-aspek perpajakan yang terdapat di dalamnya. Dari uraian di atas, maka penulis ingin mencoba menulis laporan tugas akhir dengan judul “Tata Cara Penagihan Utang Pajak Dengan Surat Paksa Kepada Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai”.
B. Tujuan dan Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Tujuan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi tujuan dari pelaksanaan PKLM ini, yaitu : a. Untuk mengetahui tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Binjai. b. Untuk mengetahui faktor penghambat dalam tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. c. Untuk mengetahui dan mencari penyelesaian masalah dalam tata cara pelaksanaan penagihan dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 2. Manfaat Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM) Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini tentunya memberikan manfaat yang sangat besar bagi berbagai pihak, diantaranya : a. Bagi Mahasiswa 1. Menambah pengetahuan penulis mengenai tata cara pelaksanaan penagihan utang pajak dengan menggunakan surat paksa. 2. Menerapkan teori-teori dan ilmu yang telah diterima selama bangku perkuliahan berlangsung. 3. Sebagai sarana latihan berfikir bagi mahasiswa dalam dunia kerja dan pengaplikasian kemampuan di bidang perpajakan. 4. Meningkatkan keahlian berkomunikasi dan sarana peningkatan rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan dunia kerja.
b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai 1. Sebagai bahan masukan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dalam menangani pengadministrasian perpajakan. 2. Mendapat masukan berupa ide-ide baru, saran dan gagasan bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai menyangkut penanganan masalah perpajakan. 3. Mempererat hubungan antara Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai dengan Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan Universitas Sumatera Utara. c. Bagi Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan 1. Mendapatkan masukan berupa ide, saran dan gagasan untuk evaluasi kurikulum Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan bagi penyempurnaan revisi kurikulum. 2. Mempromosikan sumber daya manusia yang dimiliki Universitas Sumatera
Utara
khususnya
Program
Studi
Diploma
III
Administrasi Perpajakan. 3. Meningkatkan hubungan kerjasama Universitas Sumatera Utara khususnya Program Studi Diploma III Administrasi Perpajakan. 4. Memberikan uji nyata atas disiplin ilmu yang diperoleh mahasiswa selama masa perkuliahan kedalam dunia kerja khususnya di bidang perpajakan.
C. Uraian Teoritis Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri 1. Pengertian Pajak Menurut Dr. Soeparman Soemahamidjaja, Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan normanorma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum. 1 Pengertian lain mengenai pajak dikemukakan juga oleh Prof. Dr. P. J. A. Adriani (pernah menjabat sebagai guru besar hukum pajak pada Universitas Amsterdam), Pajak adalah iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas Negara untuk menyelenggarakan pemerintahan. 2 Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Pajak adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi kemakmuran rakyat.
1 2
Erly Suandy.2005.Hukum Pajak.hal 10 R. Santoso Brotodihardjo. 2003.Penantar Ilmu Hukum Pajak.hal 2
2. Penagihan Pajak Sesuai dengan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa, Penagihan Pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. 3. Surat Paksa Surat Paksa merupakan salah satu sarana penagihan pajak. Dengan kata lain, sesuai dengan Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000, yang dimaksud dengan Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa diterbitkan karena jumlah pajak yang masih harus dibayar berdasarkan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, Putusan Banding dan Putusan Peninjauan Kembali yang menyebabkan jumlah pajak yang masih harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Penanggung Pajak sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan. 3
3
Siti Resmi.2008.Perpajakan Teori dan Kasus.Jakarta.hal 62
4. Dasar Hukum Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Adapun yang menjadi dasar hukum Penagihan Pajak dengan Surat Paksa ini, yaitu : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. b. Peraturan
Menteri
Keuangan
Republik
Indonesia
Nomor
85/PMK.03/2010 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 24/PMK.03/2008 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penagihan dengan Surat Paksa dan Pelaksanaan Penagihan Seketika dan Sekaligus. c. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor Se-08/PJ.75/2002 tentang Pemeriksaan Untuk Tujuan Penagihan Pajak. d. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-50/PJ/2010 tentang Kebijakan Penagihan Pajak.
D. Ruang Lingkup Praktik Kerja Lapangan Mandiri Dalam Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri ini, yang menjadi ruang lingkup penulisan adalah : 1. Tata cara penagihan pajak dan cara penyelesaian masalah dalam pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai.
2. Faktor penghambat proses penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. 3. Praktik ini dilakukan pada Seksi Penagihan dengan data base yang digunakan adalah data tahun 2009, 2010. E. Metode Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun langkah-langkah atau metode yang diperlukan penulis untuk mendukung pembuatan laporan ini adalah : 1. Tahap Persiapan Pada tahap ini berkaitan dengan berbagai persiapan mulai dari pengajuan judul, persetujuan judul, persetujuan dan pengesahan pelaksanaan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), penentuan lokasi PKLM, mencari dan mengumpulkan bahan untuk proposal hingga tahap konsultasi dengan dosen. 2. Studi Literatur Penulis mengumpulkan data-data yang menyangkut masalah yang akan dibahas melalui buku-buku Perpajakan, majalah, Undang-Undang Perpajakan, Keputusan Menteri Keuangan, Keputusan Direktorat Jenderal Pajak, dan bahan-bahan lainnya yang
berhubungan dengan objek
pembahasan. 3. Observasi Lapangan Pengamatan yang dilakukan sesuai dengan data yang bersangkutan secara langsung pada objek PKLM untuk mengetahui prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa.
4. Pengumpulan Data Dalam hal ini penulis mengumpulkan data primer dan sekunder yang berhubungan dengan apa yang dikerjakan pada PKLM nanti yang diperlukan dalam penyusunan laporan akhir dari kegiatan PKLM. Data primer adalah data yang diperoleh dari orang yang berkompeten memberikan masukan data dan informasi untuk penyusunan laporan ini, sedangkan data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak pendukung seperti laporan, atau dokumen-dokumen. 5. Analisa Data dan Evaluasi Setelah data yang diperlukan sudah terkumpul, maka penulis melakukan analisis dan evaluasi terhadap data atau keterangan yang diperoleh selama PKLM.
F. Metode Pengumpulan Data Praktik Kerja Lapangan Mandiri Hal ini berkaitan dengan pengumpulan data dan informasi serta keterangan dalam pelaksanaan PKLM, terdapat beberapa cara untuk pengumpulan data, yaitu: 1. Wawancara ( Interview Guide ) Dengan cara melakukan komunikasi dan tanya jawab langsung terhadap pihak KPP Pratama Binjai yang dianggap mampu memberikan masukan data dan informasi bagi penyusunan laporan ini.
2. Metode Pengamatan ( Observation ) Dalam metode ini penulis langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dengan pengamatan dan pencatatan yang berkaitan dengan Praktik Kerja Lapangan Mandiri. 3. Daftar Dokumentasi ( Optional Guide ) Dengan cara mengumpulkan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan prosedur atau tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, dan data-data lain yang berhubungan dengan objek pembahasan.
G. Sistematika Penulisan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri Adapun yang menjadi sistematika dalam penyusunan Laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri : BAB I
PENDAHULUAN Pada bab ini penulis menjelaskan mengenai latar belakang yang menjadi dasar pemikiran dalam penyusunan laporan Praktik Kerja Lapangan Mandiri (PKLM), tujuan dan manfaat PKLM, uraian teoritis data PKLM, ruang lingkup PKLM, metode pengumpulan data PKLM dan sistematika penulisan laporan PKLM.
BAB II
GAMBARAN UMUM OBJEK DAN LOKASI PKLM Penulis menjelaskan gambaran umum objek dan lokasi PKLM, sejarah singkat tentang Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai, struktur organisasi, uraian tugas dan fungsi masing-masing seksi.
BAB III
GAMBARAN
DATA
TENTANG
PELAKSANAAN
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA Pada bab ini penulis akan menjelaskan mengenai pengertianpengertian yang berhubungan dengan masalah yang diangkut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Tata Cara atau Prosedur Pelaksanaan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa berdasarkan Undang-Undang Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai. BAB IV
ANALISA DAN EVALUASI Pada bab ini berisi tentang data-data dan pembahasan-pembahasan mengenai tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, faktor penghambat pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa, cara penyelesaian masalah dalam tata cara pelaksanaan penagihan pajak dengan surat paksa pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai yang telah dikumpulkan pada saat kegiatan Praktik Kerja Lapangan Mandiri berlangsung, kemudian dianalisis dan dievaluasi.
BAB V
KESIMPULAN DAN SARAN Dalam bab ini berisi kesimpulan dan saran-saran penulis sehubungan dengan uraian-uraian pada bab-bab sebelumnya.
