BAB I PENDAHULUAN. Di era yang semakin modern ini, sistemperekonomian adalah salah satu aspek

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Di era yang semakin modern ini, sistemperekonomian adalah salah satu aspek penting di dalam kehidupan bermasyarakat dalam suatu negara untuk menunjang kehidupan yang lebih baik dan layak bagi semua masyarakat di seluruh dunia. Dan indonesia adalah negara yang memprioritaskan kesejahteraan rakyatnya melalui sistem perekonomian yang di terapkannya.Di Indonesia sendiri terdapat beberapa macam sistem perekonomian yang telah digunakan, yaitu sistem ekonomi kapitalis, sistem ekonomi sosialis dan sistem ekonomi campuran.Namun Indonesia sendiri lebih cenderung pada sistem ekonomi campuran. Selama 21 tahun pertama Indonesia merdeka, perekonomian bangsa menghadapi tantangan dan ujian berat, termasuk adanya hambatan dari dalam dan luar negeri, yang nyaris membuat sendi-sendi perekonomian nasional mati. Pada tahun 1959, trend paham kapitalisme secara konstitusional ditolak, sehingga sistem ekonomi nasional lebih condong ke sistem ekonomi etatistik (segalanya negara) yang otomatis mematikan segala daya kreasi masyarakat.Ekonomi Komando yang berlangsung selama 7 tahun dari tahun 1959 sampai dengan tahun 1966, mencapai titik paling krisis dengan hiperinflasi 650% pada tahun 1966 yang hampir melumpuhkan seluruh sistem produksi dan distribusi nasional 1.

1

Widjanarto, Hukum & Ketentuan Perbankan di Indonesia, Grafiti, Jakarta, 2006, hlm. 13.

1 Universitas Sumatera Utara

2

Ekonomi

orde

baru

yang

dimulai

sejak

tahun

1966

secara

radikal membalikkan arah sistem ekonomi Indonesia. Pembangunan diarahkan pada demokrasi ekonomi dan politik ekonomi untuk menggerakkan kembali roda

perekonomian

Kegiatan

nasional

dan

meningkatkan

kesejahteraan

rakyat.

pencetakan uang yang telah berlangsung hampir tanpa kendali

dihentikan, anggaran belanja pemerintah dibuat berimbang, dan produksi dalam negeri khususnya di bidang pangan ditingkatkan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi penduduk yang terus bertambah.Sistem ekonomi pasar bebas mulai berjalan

normal,

pembangunan

ekonomi

dibangun

berdasarkan

Rencana

Pembangunan Lima Tahun (REPELITA), yang diarahkan dari tahun 1969 sampai dengan tahun 1994. 2 Ditandai dengan adanya krisis ekonomi yang terjadi di kawasan Asia

Tenggara, dimulai dari negara yang sudah siap

menghadapi krisis

ekonomi tersebut seperti Thailand, Malaysia, Singapura, dan Brunei sampai dengan negara–negara berkembang seperti Indonesia. Salah satu negara yang mengalami tahun–tahun ledakan kemajuan di kawasan Asia Tenggara adalah Filipin. 3 Indonesia sendiri mengalami krisis hebat yang mengakibatkan terjadinya tingkat pertumbuhan ekonomi minus 14% pada tahun 1998. 4 Krisis ekonomi itu sudah mulai berlaku, tetapi baru disadari bahwa pembangunan

di

bidang

ekonomi

lebih

diutamakan dengan

mengabaikan

2

Asyakuri ibn Chamim, Pendidikan Kewarganegaraan, Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Yogyakarta, 1999, hlm. 143. 3 Veedi R Hadiz, Politik Gerakan Buruh Di Asia Tenggara, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2007, hlm. 16. 4 Ibid, hlm. 8.

Universitas Sumatera Utara

3

pembangunan hukumnya. Akibatnya, dalam pembangunan bidang ekonomi tersebut muncul berbagai isu dan persoalan hukum berskala nasional. Oleh karena itu, sudah sewajarnya pemerintah telah berbenah diri dalam menghadapi pertumbuhan dan perkembangan pembangunan ekonomi yang sedemikian pesatnya. 5 Salah satu cara adalah dengan mengadakan penyesuaian dan perubahan seperlunya terhadap sistem perekonomian di Indonesia dan melakukan terobosan yang akan mempercepat pertumbuhan dan pembangunan ekonomi di Indonesia melalui undang-undang yang berdampak langsung pada perkembangan perekonomian di Indonesia. Pembangunan pada hakekatnya adalah proses perubahan yang terus menerus yang menuju kearah perbaikan cita-cita yang ingin dicapai oleh suatu bangsa, atau pembangunan ekonomi suatu bangsa ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat. Dalam membangun bangsa dan negara di berbagai bidang tersebut peranan pemerintah adalah sangat penting sekali, yaitu diantaranya melalui perencanaan pembangunan.Bagi Indonesia melalui pembangunan, ingin dicapai masyarakat adil dan makmur yang merata materill dan spiritual. Dengan perkataan lain, yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia adalah adanya keseimbangan pembangunan dalam arti fisik materill dan pembangunan dalam arti rohaniah (mental/spiritual). Tujuan pembangunan ini tidaklah akan dicapai dalam waktu satu atau dua tahun saja, melainkan memerlukan waktu yang cukup panjang, yang akan ditempuh melalui serangkaian tahap-tahap. 6 5

Rachmadi Usman, Aspek-Aspek Hukum Perbankan di Indonesia, PT. Gramedia Pustaka Umum, Jakarta, 2003, hlm. 2. 6 Rustian Kamaluddin, Pengantar Ekonomi Pembangunan, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta, 1999, hlm. 159.


4

Pada tahun70-an secara tajam mulai disadari bahwasanya meskipun mengalami tingkat pertumbuhan ekonomi yang pesat, namun kebanyakan negara berkembang belumlah berhasil menyediakan lapangan pekerjaan yang layak bagi angkatan kerja pada umumnya, baik ditinjau dari segi tingkat pendapatan, ataupun dari kesesuaian pekerjaan terhadap keahlian. Harapan bahwa pertumbuhan yang pesat dari sektor industri modern akan dapat menyelesaikan masalah kemiskinan dan pengangguran secara tuntas ternyata masih berada pada rentang perjalanan yang panjang. Bertolak dari kenyataan inilah maka eksistensi Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), telah mengambil tempat penting dalam masalah kesempatan kerja dan ketenagakerjaan di negara-negara berkembang. Fokus pembangunan perekonomian Indonesia pra krisis yang lebih menitikberatkan "konglomerasi usaha" terbukti telah menyeret perekonomian ke jurang krisis yang semakin dalam. Demikian pula pada saat Indonesia mengalami puncak krisis moneter pada tahun 1997, yang menyelamatkan perekonomian adalah kontribusi dari Small Medium Enterpries (Usaha Mikro Kecil Menengah, selanjutnya disingkat UMKM).UMKM terbukti kebal terhadap krisis ekonomi dan menjadi katup pengaman bagi dampak krisis, seperti pengangguran dan pemutusan hubungan kerja. 7 Maka dari itu pemerintah mengeluarkan suatu undang-undang yang dapat mengatasi permasalahan yang terjadi dan berkaitan dengan UMKM, dan salah satu undang-undang yan dilahirkan oleh pemerintah dikarenakan oleh keadaan yang demikian dan mulai menyadari akan pentingnya pengembangan sektor ekonomi 7

Sumodiningrat, Gunawan dan Riant Nugroho D, Membangun Indonesia Emas:Model Pembangunan Indonesia Baru Menuju Negara-Bangsa Yang Unggul Dalam Persaingan Global, Alex Media Komputindo, Jakarta¸ 2005, hlm. 33.


5

nasional yang harus memperhatikan mengutamakan aspek pertumbuhan UMKM tersebut adalah undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah menggantikan Undang-Undang nomor 9 Tahun 1995 Tentang Usaha Kecil. Undang-UndangNomor 20 Tahun 2008 adalah undang-undang yang mengatur tentang usaha mikro, kecil dan menengah. dari situ, sudah nampak jelas bahwa undang-undang tersebut mengatur tentang kegiatan usaha dan bisnis. Sebagaimana kita tahu, usaha mikro, kecil dan menengah merupakan usaha yang banyak digeluti oleh masyarakat Indonesia pada saat ini. Seperti yang tercantum dalam undang-undang tersebut bahwa masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diwujudkan melalui pembangunan perekonomian nasional berdasarkan demokrasi ekonomi. Sesuai dengan amanat Ketetapan Majelis Permusyarawatan Rakyat Republik Indonesia Nomor XVI/MPR-RI/1998 tentang Politik Ekonomi dalam rangka Demokrasi Ekonomi, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah perlu diberdayakan sebagai bagian integral ekonomi rakyat yang mempunyai kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan berkeadilan. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sebagaimana dimaksud sebelumnya,

perlu

diselenggarakan

secara

menyeluruh,

optimal,

dan

berkesinambungan melalui pengembangan iklim yang kondusif, pemberian kesempatan berusaha, dukungan, perlindungan, dan pengembangan usaha seluasluasnya, sehingga mampu meningkatkan kedudukan, peran, dan potensi Usaha


6

Mikro, Kecil, dan Menengah dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi, pemerataan dan peningkatan pendapatan rakyat, penciptaan lapangan kerja, dan pengentasan kemiskinan, sehubungan dengan perkembangan lingkungan perekonomian yang semakin dinamis dan global, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil, yang hanya mengatur Usaha Kecil perlu diganti, agar Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah di Indonesia dapat memperoleh jaminan kepastian dan keadilan usaha. Oleh karena itulah terdapat Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 untuk melengkapi Undang-Undang sebelumnya, agar dapat melindungi para pelaku usahanya. Undang-Undang tersebut tidak hanya mengklasifikasikan jenis-jenis usaha yang ada ditanah air, dalam Undang-Undang tersebut juga diatur tentang aspek penumbuhan iklim usaha yang ada diindonesia berupa pendanaan, sarana dan prasarana, informasi usaha, kemitraan, perizinan usaha, kesempatan berusaha, promosi dagang dan dukungan kelembagaan, hal tersebut ditunjukan untuk memudahkan para pelaku usaha yang bergerak pada sektor Mikro, Kecil dan Menengah.UU No. 20 Tahun 2008 juga bisa disebut sebagai landasan hukum dalam dunia Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, karena tujuan dari adanya regulasi tersebut adalah melindungi para pelaku usaha khususnya yang masih bergelut pada bagian Mikro, Kecil dan Menengah.Dan seperti yang terdapat pada pasal 8, 9 dan 10 pada bab 5 Undang-Undang tersebut, para pelaku usaha tersebut juga mendapatkan bantuan dari pemerintah diberbagai aspek antara lain aspek pendanaan dan juga aspek sarana prasarana. Pada umumnya para pelaku usaha mikro, kecil dan menengah sebagian besar sangat

lemah

dalam

bidang administrasi

di

dalam

pelaksanaan

maupun


7

pengembangan UMKM seperti legalitas usaha, persyaratan kredit, maupun aspekaspek lainnya yang berkaitan dengan UMKM baik itu di dalam Kitab hukum yang ada di Indonesia maupun peraturan perundangannya sebagai contoh adalah bahwa hampir sebagian UMK (Usaha Mikro Kecil) di Indonesia berada di sektor informal dan 70% nya belum memiliki legalitas usaha dan kesulitan dalam permodalan dikarenakan minimnya akses kredit. 8 Usaha Mikro, kecil dan Menengah yang saat ini sebagai sasaran utama pembangunan harus dilandasi juga dengan komitmen dan koordinasi yang baik antara pemerintah, pebisnis, dan lembaga non bisnis serta masyarakat setempat dengan menerapkan strategi agresif yang berbasis pada ekonomi jaringan (kemitraan). Pengembangan usaha mikro, kecil dan menengah secara keseluruhan dilakukan dengan cara memberi dukungan positif dan nyata terhadap pengembangan sumber daya manusia (pelatihan kewirausahaan), teknologi, informasi, akses pendanaan serta pemasaran. Perluasan pasar ekspor juga merupakan indikator keberhasilan membangun iklim usaha yang berbasis kerakyatan. 9 Dikeluarkannya undang-undang no. 20 tahun 2008 tentang usaha kecil, mikro dan menengah ini telah menyebabkan timbulnya kesadaran masyarakat dan jaminanbagi

masyarakat

bahwasanya

UMKM

sangat

diprioritaskan

demi

pertumbuhan perekonomian nasional dan perlindungan yang pasti dari UMKM itu

8

M. Kwartono Adi, Kiat Sukses Berburu Modal UMKM, Raih Asa Sukses, Jakarta, 2009,

hlm. 7. 9

Abdullah Abidin, Pengembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Sebagai Kekuatan Strategis Dalam Mempercepat Pembangunan daerah, http://langgudubima.blogspot.com/2009/06/pengembangan-usaha-mikro-dan-kecil-dan.html. diakses tanggal 09 Januari 2016


8

sendiri yang menyebabkan tumbuhnya suatu niatan masyarakat untuk ikut serta di dalam pertumbuhan ekonomi nasional tersebut dengan berinisiatif unuk mendirikan suatu Usaha Kecil, Mikro dan Menengah di daerah-daerah seluruh Indonesia, salah satunya adalah dengan didirikannya suatu usaha yang berbentuk persekutuan komanditer bernama CV. Karya Makmur Perkasa yang terletak di kota Binjai provinsi Sumatera Utara. CV. Karya Makmur Perkasa merupakan salah satu dari beberapa persekutuan komanditer yang bergerak pada bidang manufaktur yang memproduksi hasil penggilingan plastik-plastik bekas didapat dari para pengepul dan pemulung plastik yang tidak terpakai untuk kemudian diolah dengan cara dijual kembali pada pabrikparik maupun perusahaan yang membutuhkannya untuk di olah menjadi bijih plastik yang dapat di bentuk kembali sesuai keinginan dan kebutuhan daripada pabrikpabrik maupun perusahaan tersebut yang pada dasarnya berbahan dasar dari pada plastik itu sendiri. Banyak di antara para pelaku usaha UMKM seperti CV. Karya Makmur Perkasa ini juga tidak mengetahui tentang ketentuan hukum ataupun peraturan undang-undang yang mengatur soal UMKM dan bagaimana penerapannya di dalam pelaksanaan maupun pengembangan UMKM tersebut. Hal ini terjadi di dalam proses perkembangan jalannya usaha yang di alami oleh para pelaku usaha pada CV. Karya Makmur Perkasa ini. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk memperdalam pengetahuan dan membuat penelitian hukum tentang “ Penerapan Undang-Undang


9

No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Kecil, Mikro dan Menengah pada CV. Karya Makmur Perkasa Kota Binjai”

B.

Permasalahan Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun yang menjadi rumusan

masalah adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana

kriteria

UMKM

pada

CV.

Karya

Makmur

Perkasa

menurutUndang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha mikro, Kecil, dan Menengah? 2. Bagaimana pemberdayaan UMKM pada CV. Karya Makmur Perkasa menurut Undang-Undang No.20 Tahun 2008

Tentang Usaha mikro, Kecil, dan

Menengah? 3. Apa saja hambatan dan kendala dalampenerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah Pada CV.Karya Makmur Perkasa?

C.

Tujuan Penelitian Penelitian ini dilaksanakan dengan tujuan agar penulisan tersebut dapat

memberikan manfaat yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Adapun tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui bagaimana kriteria UMKM pada CV. Karya Makmur Perkasa menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.


10

2. Untuk Mengetahui pemberdayaan UMKM pada CV. Karya Makmur Perkasa menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. 3. Untuk mengetahui apa saja hambatan serta kendala di dalam penerapan UndangUndang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah pada CV. Karya Makmur Perkasa.

D.

Manfaat Penulisan Adapun manfaat penulisan adalah sebagai berikut : 1. Manfaat Teoritis Menambah wawasan dan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum keperdataan, yang terkhusus berkaitan dengan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. 2. Manfaat Praktis a. Dapat menjadikan sebagai pedoman dan bahan rujukan bagi rekan mahasiswa, masyarakat, maupun pihak lainnya dalam penulisan-penulisan ilmiah lainnya yang berhubungan. b.Agar menambah pengetahuan kepada masyarakat berkaitan dengan usaha mikro, kecil dan menengah. c. Dapat dijadikan sebagai rujukan bagi pelaksanaan usaha mikro, kecil dan menengah yang lebih bermanfaat bagi masyarakat.

E.

Metode Penelitian


11

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan konsisten.Oleh karena penelitian merupakan sarana ilmiah bagi pengembangan ilmu pengetahuan, maka metode penelitian yang diterapkan harus senantiasa disesuaikan dengan ilmu pengetahuan yang menjadi induknya. 10Penulisan skripsi ini, menggunakan metodologi penulisan sebagai berikut: 1. Metode Pendekatan Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penyusunan bahan analisis, maka dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis empiris, digunakan untuk memberikan pemahaman bahwa hukum bukan semata-mata sebagai perangkat perundang-undangan yang bersifat normatif belaka, melainkan hukum harus dilihat sebagai perilaku masyarakat yang menggejala dalam kehidupan masyarakat. Berbagai temuan di lapangan yang bersifat individual atau kelompok akan dijadikan bahan utama dalam mengungkapkan permasalahan yang diteliti dengan berpegang pada ketentuan yang berlaku. 11 2. Sifat Penelitian Sifat penelitian dalam skripsi ini adalah bersifat deskriptif yaitu penelitian yang menggambarkan, menelaah, dan menjelaskan serta menganalisa suatu peraturan hukum. 12

10

Soerjono Soekamto dan Sri Mamuji, Penelitian Hukum Normatif-Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali Press, Jakarta, 2013, hlm. 1. 11 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI Press, Jakarta,2010, hlm. 45. 12 Ibid, hlm. 6.


12

3. Teknik Pengumpulan Data Pengumpulan data merupakan hal yang sangat erat hubungannya dengan sumber data, karena melalui pengumpulan data ini akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya di analisa sesuai yang diharapkan berkaitan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian ini menggunakan pengumpulan data sebagai berikut: a. Data primer Data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari CV. Karya Makmur Perkasa Kota Binjai. Data primer diperoleh denganwawancara, yaitu cara memperoleh informasi dengan bertanya langsung pada pemilik dari persekutuan komanditer CV. Karya Makmur Perkasa.Sistem wawancara yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah wawancara bebas terpimpin, artinya terlebih dahulu dipersiapkan daftar pertanyaan sebagai pedoman tetapi masih dimungkinkan adanya variasi pertanyaan yang disesuaikan dengan situasi pada saat wawancara dilakukan. b. Data sekunder Data sekunder yaitu data yang mendukung keterangan atau menunjang kelengkapan data primer. Data sekunder terdiri dari: 1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat, meliputi seluruh peraturan perundang undangan yang relevan dengan permasalahan dan tujuan penelitian antara lain terdiri atas 13: Undang-

13

Suratman dan Phillips Dillah, Metode Penelitian Hukum, CV Alfabeta, Bandung, 2013, hlm.

66.


13

undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, PP No.17 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah, Kitab Undang-Undang Pukum Perdata, dan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. 2) Bahan-bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang erat hubungannya dengan bahan hukum primer dan dapat membantu menganalisa dan memahami bahan hukum primer 14, meliputi: a) Buku-buku yang membahas tentangpersekutuan dagang. b) Buku-buku yang membahas tentang usaha mikro, kecil dan menengah. c) Hasil penelitian tentang penerapan undang-undang nomor 20 tahun 2008 tentaang usaha mikro, kecil dan menengah.

4. Teknik Analisa Data Data yang diperoleh baik dari studi lapangan maupun studi dokumen merupakan data yang dianalisis secara kualitatif, yaitu setelah data terkumpul kemudian dituangkan dalam bentuk uraian logis dan sistematis, selanjutnya dianalisis

14

Ibid, hlm. 67.


14

untuk memperoleh kejelasan penyelesaian masalah, kemudian ditarik kesimpulan secara deduktif, yaitu dari hal yang bersifat umum menuju hal yang bersifat khusus. 15

F.

Keaslian Penulisan Penelitian ini dilakukan atas ide dan pemikiran dari peneliti sendiri atas

masukan yang berasal dari berbagai pihak guna membantu penelitian dimaksud. Sepanjang yang telah ditelusuri dan diketahui di lingkungan Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, penelitian tentang Penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada CV. Karya Makmur Perkasa Kota Binjai,belum pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya. Dengan demikian, jika dilihat kepada permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikatakan bahwa penelitian ini merupakan karya ilmiah yang asli, apabila ternyata

dikemudian

hari

ditemukan

judul

yang

sama,

maka

dapat

dipertanggungjawabkan sepenuhnya.

G.

Sistematika Penulisan Keseluruhan sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah satu kesatuan yang

saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya dan tidak terpisahkan. Sistematika penulisan adalah sebagai berikut :

15

P. Joko Subagyo, Metode penelitian Dalam Teori dan Prakteķ Cetakan Kelima, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm. 87.


15

BAB I

:

PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar di dalamnya terurai

mengenai

latar

belakang,

perumusan

masalah,

kemudian dilanjutkan dengan tujuan penulisan, manfaat penulisan,

metode

penulisan,

keaslian

penulisan

dan

sistematika penulisan.

BAB II

:

TINJAUAN UMUM MENGENAI UMKM (USAHA MIKRO,KECIL DAN MENENGAH) Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum mengenai umkm dimana di dalamnya akan di jelaskan tentang definisi dan kriteria umkm, perkembangan umkm dan landasan hukum umkm, kebijakan pemerintah dalam mendukung umkm, serta masalah-masalah yang terjadi di dalam pengembangan umkm.

BAB III

:

TINJAUAN UMUM TENTANG CV (COMMANDITAIRE VENOOTSCHAAP) Merupakan bab yang membahas tentang tinjauan umum mengenai CV dimana didalamnya diuraikan mengenai pengertian CV sebagai badan usaha, dasar hukum dan kedudukan hukum suatu CV, tata cara pendirian dan


16

berakhirnya suatu CV, dan kelebihan serta kelemahan pada CV. BAB IV

:

PENERAPAN UNDANG-UNDANG NO. 20 TAHUN 2008 TENTANG USAHA, KECIL, DAN MENENGAH PADA CV. KARYA MAKMUR PERKASA KOTA BINJAI Merupakan bab yang membahas tentang penerapan daripada Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, dan Menengah Pada CV. Karya Makmur Perkasa Kota Binjaidimana di dalamnya menguraikan tentang prlaksanaan Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 tentang kriteria UMKM,Pemberdayaan UMKM pada CV. Karya Makmur Perkasa menurut Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha, Kecil, dan Menengah, sertaHambatan dan kendala dalam penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil, dan Menengah pada CV.Karya Makmur Perkasa.

BAB V

:

PENUTUP Berisikan tentang kesimpulan dari bab-bab yang telah dibahas sebelumnya dan saran-saran yang mungkin berguna bagi penerapan Undang-Undang No.20 Tahun 2008 Tentang UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) pada CV. Karya Makmur Perkasa Kota Binjai pada khususnya dan Persekutuan


17

komanditer lain yang ada di Indonesia pada umumnya di dalam pengembangan umkm.


BAB I PENDAHULUAN. Di era yang semakin modern ini, sistemperekonomian adalah salah satu aspek

Recommend Documents