BAB I PENDAHULUAN. Di dalam memahami hukum organisasi internasional tidak dapat

BAB I PENDAHULUAN A. Latar Belakang Di dalam memahami hukum organisasi internasional tidak dapat dipisahkan dari sejarah pembentukan organisasi internasional itu sendiri, yang sudah lama timbul sejak beberapa negara mengadakan hubungan internasional secara umum dan masing-masing negara itu mempunyai kepentingan. Hubungan internasional secara umum melibatkan banyak negara (lebih dari 2 negara), berbeda dengan hubungan antara dua negara yang telah dirintis sejak abad ke-16 melalui pertukaran utusan masing – masing atas dasar persetujuan bersama. 1 Setiap manusia memiliki kepentingan, yaitu suatu tuntutan perorangan atau kelompok yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan manusia ini akan lebih terancam dan lebih sulit untuk dipenuhi apabila manusia hidup sendiri. Karena itu sebagai makhluk sosial membutuhkan kerjasama dengan manusia lain. Kehidupan bersama antar manusia ini membentuk suatu masyarakat. 2 Masyarakat merupakan suatu kehidupan masyarakat yang teroraganisir dengan bertitik tolak pada ungkapan klasik seperti yang dikemukakan oleh Aristoteles yakni “ubi societas ibi ius” (di mana ada masyarakat di sana terdapat hukum). Masyarakat

berkembang

bertambah besar seiring pertambahan

kebutuhannya, sehingga terjadilah suatu bentuk negara. Hal ini sesuai dengan definisi negara Fenwick, yaitu suatu masyarakat politik yang diorganisasi secara tetap, menduduki suatu daerah tertentu, bebas dari pengawasan negara lain,

1

Sumaryo Suryokusumo, Hukum Organisasi Internasional, (Jakarta : Universitas Indonesia, UI Press, 1990), hal. 1. 2 Sudikno Mertokusumo, Mengenal Hukum, ( Yogyakarta : Liberty, 2007 ), hal. 1.

1 Universitas Sumatera Utara

sehingga dapat bertindak sebagai badan yang merdeka di muka bumi. 3 Kebutuhan manusia pun terus meningkat sehingga sumber daya yang terdapat di dalam wilayah negaranya sendiri pun menjadi tidak mencukupi. Hal ini mendorong manusia untuk mencari pemenuhan kebutuhannya di luar wilayah negaranya sendiri. Karena itu dimulai adanya pergaulan manusia antar negara, dimana terbentuk suatu komunitas internasional. Saling membutuhkan antara bangsa – bangsa di berbagai lapangan kehidupan yang mengakibatkan timbulnya hubungan yang tetap dan terus menerus antara bangsa – bangsa, mengakibatkan pula timbulnya kepentingan untuk memelihara dan mengatur hubungan demikian. 4 Karena

kebutuhan

antara

bangsa-bangsa

timbal

balik

sifatnya,

kepentingan memelihara dan mengatur hubungan yang bermanfaat demikian merupakan suatu kepentingan bersama. Untuk menertibkan, mengatur dan memelihara hubungan internasional ini dibutuhkan hukum guna menjamin unsur kepastian yang diperlukan dalam setiap hubungan teratur.5 Sebagaimana norma hukum lainnya, suatu norma hukum membebani kewajiban dan juga memberikan hak. Karena itu, suatu hukum internasional pun memiliki subjek hukum yang dapat dibebani kewajiban dan diberi hak. Pada awal perkembangannya, hukum internasional hanya memiliki satu subjek hukum yakni negara. Negara merupakan aktor utama didalam hukum internasional. 6 Hal ini dikarenakan hukum internasional

pada asasnya produk dari

3

Huala Adolf, Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional, (Jakarta : CV Rajawali, 1991), hal. 1. 4 Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R. Agoes, Pengantar Hukum Internasional, (Bandung : PT Alumni, 2003), hal. 13. 5 Ibid, hal. 15. 6 Hans Kelsen, Principles of International Law, New York, 1952, p97, sebagaimana dikutip dalam Mochtar Kusumaatmadja dan Etty R.Agoes, Pengantar Hukum Internasional, ( Bandung : Alumni 2003), hal. 96 -97.

Universitas Sumatera Utara

hubungan antar negara, baik melalui praktik yang membentuk suatu kebiasaan internasional, ataupun melalui perjanjian - perjanjian internasional. 7 Yang dimaksud negara adalah suatu entitas yang memenuhi kriteria yang tercantum didalam Pasal 1 Montevideo (Pan America) Convention on Rights and Duties of States of 1930,yaitu yang berbunyi sebagai berikut : 8 The State as a person of international law should possess the following qualifications : 1. A permanent population, 2. A defined territory, 3. A government, and 4. A capacity to enter into relations with other states. Sebagai pemeran utama didalam hukum internasional, suatu negara memiliki konsep kedaulatan. Kedaulatan artinya suatu negara memiliki kekuasaan tertinggi. 9 Namun, kedaulatan ini terbatas hanya di dalam wilayah negara tersebut. Seiring dengan berkembangnya zaman dan perkembangan kebutuhan manusia, negara sebagai satu – satunya subjek hukum internasional dianggap tidak lagi dapat memadai untuk memenuhi kepentingan manusia, khususnya masyarakat suatu negara. Suatu hubungan bilateral yang dibentuk oleh misi diplomatik sudah tidak lagi dianggap cukup. Masalah – masalah antara lebih dari dua negara semakin banyak muncul. Mengingat pengaturannya tidak lagi dapat diselesaikan hanya melalui 7

Rebecca M.M Wallace, International Law, (London : Sweet & Maxwell, 1992), hal. 59. Huala Adolf, Op Cit, hal. 2. 9 Mochtar Kusumaatmadja, Op Cit, Hal 6 8


perjanjian – perjanjian

bilateral ataupun melalui saluran diplomatik yang

tradisional saja, maka mulailah timbul pemikiran untuk mendirikan organisasi – organisasi internasional. Dalam membentuk organisasi internasional, negara – negara itu akan berusaha untuk mencapai tujuan yang menjadi kepentingan bersama dan kepentingan ini menyangkut bidang kehidupan internasional yang sangat luas. 10 Sejak pertengahan abad ke-17 perkembangan organisasi internasional tidak saja diwujudkan dalam berbagai konferensi internasional yang kemudian melahirkan persetujuan – persetujuan, tetapi lebih dari itu telah melembaga dalam berbagai variasi dari komisi (Commision), serikat (Union), dewan (Council), liga (League), persekutuan (Association), perserikatan bangsa – bangsa (United Nations),

persemakmuran

(Coorperation), dan lain – lain.

(Commonwealth),

masyarakat

(Community,

11

Proses perkembangan organisasai internasional yang sebegitu cepat sekaligus telah menciptakan norma – norma hukum yang berkaitan dengan organisasi itu, yang kemudian membentuk suatu perjanjian yang disebut instrumen dasar atau instrumen pokok (Constituent instrument), atau biasa disebut anggaran dasar. Organisasi Internasional dalam arti luas pada hakekatnya meliputi bukan saja organisasi internasional publik tetapi juga organisasi internasional privat. Organisasi internasional publik beranggotakan negara dan karena itu disebut

juga sebagai organisasi antar pemerintahan (inter-governmental

organization). 12 Namun pada umumnya disebut sebagai organisasi internasional.

10

Michael Akehurst, A Modern Introduction to International Law, (London : George Allen & Unwin Publisher), hal. 4. 11 Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal 2. 12 Ibid, hal. 3.


Agar suatu organisasi internasional mempunyai status publik, organisasi ini haruslah dibentuk dengan suatu persetujuan internasional, mempunyai badan – badan dan karena mempunyai persetujuan internasional maka pembentukan itu dibawah hukum internasional. Selain organisasi publik, dikenal pula organisasi internasional privat. Organisasi internasional privat ini beranggotakan bukan negara, melainkan negara badan – badan atau lembaga – lembaga swasta di berbagai negara. 13 Dewasa ini telah ditemukan banyaknya organisasi internasional. Bahkan organisasi internasional yang ada telah dibuat suatu pengklasifikasian. Ada yang membedakan antara organisasi yang memiliki keanggotaan yang universal dan dengan organisasi internasional yang keanggotaan regional. Organisasi yang memiliki keanggotaan universal contohnya adalah Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB), sedangkan organiasasi yang memiliki keanggotaan regional contohnya adalah European Union (EU), NATO, dan lain sebagainya. Ada juga yang membedakan antara organisasi yang memiliki fungsi politik, organisasi dengan fungsi administratif, dan organisasi dengan fungsi yudisial. 14 Sebagai salah satu subjek hukum internasional, sebuah organisasi internasional juga memiliki banyak perrmasalahan. Hal ini dikarenakan suatu organisasi internasional terdiri atas anggota – anggota yang berupa negara – negara. Negara – negara ini sendiri merupakan suatu subjek hukum internasional yang memiliki kedaulatan, kepentingan, dan kehendaknya tersendiri. Suatu organisasi internasional diatur kegiatannya melalui instrumen pokoknya tersendiri yang berupa perjanjian internasional tersebut. 13

Ibid, hal. 5. Phillipe Sands dan Pierre Klein, Bowett’s Laws of International Institutions, (London : Sweet & Maxwell, 2001), hal. 18. 14


Namun, suatu instrumen pokok sering kali tidak bisa memenuhi semua kemungkinan atas permasalahan yang akan timbul bagi suatu organisasi internasional. Salah satu masalah yang pelik mengenai organisasi internasional masalah keanggotaan. Sering kali ditemukan instrumen pokok yang ada tidak mengatur secara komperehensif mengenai masalah keanggotaan. Masalah keanggotaan yang dimaksud disini seperti masalah penerimaan anggota, pengeluaran anggota, pemberhentian keanggotaan, dan lain sebagainya. Contoh yang dapat diambil disini adalah ketentuan mengenai pengunduran diri Indonesia dari keanggotaan PBB. Di dalam Piagam PBB tidak terdapat ketentuan mengenai keanggotaan pengunduran diri anggota PBB. Hal ini menimbulkan pertanyaan, apakah dengan tidak diaturnya pengunduran ini tetap dapat dilakukan pengunduran diri dari keanggotaan PBB. Dengan demikian, dapat terlihat bahwa suatu instrumen pokok ternyata tidak dapat menjelaskan berbagai macam permasalahan yang dapat muncul pada suatu organisasi internasional. Hal yang sama juga terjadi pada World Health Organization (WHO) ketika

Uni

Soviet

dan

beberapa

negara

pengikutnya

menyampaikan

pemberitahuan mengenai pengunduran diri meskipun tidak terdapat ketentuan mengenai pengunduran diri dalam konstitusinya. Ketika negara – negara tersebut menyampaikan pernyataan pengunduran diri mereka, terjadi kerancuan akan status negara – negara tersebut sebagai anggota dari World Health Organization (WHO). Apakah negara-negara tersebut dianggap sudah keluar dari keanggotaan WHO atau masih dianggap sebagai anggota WHO? Berdasarkan hal-hal tersebut maka permasalahan mengenai pengunduran


diri dari organisasi internasional ini penting untuk dibahas dan dikaji secara rinci. “Bagaimana kedudukan negara dalam keanggotaan suatu Organisasi Internasional ?” “Bagaimana pengaturan mengenai pengunduran diri negara anggota dari Organisasi Internasional ?” Lalu “Bagaimana praktik yang terjadi dalam Organisasi Internasional berikut analisis terhadap hal tersebut apabila ada negara anggota yang secara sepihak berkeinginan untuk mengundurkan diri?” Permasalahan-permasalahan inilah yang akan dibahas dan dikaji secara rinci dan detail dalam tulisan ini.

B. Permasalahan Bila memperhatikan batasan masalah yang hendak dibahas pada penelitian ini. Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya, maka penulis merumuskan beberapa pokok permasalahan yang diuraikan sebagai berikut : 1. Bagaimana kedudukan negara dalam keanggotaan suatu Organisasi Internasional ? 2. Bagaimana pengaturan mengenai pengunduran diri negara anggota dari Organisasi Internasional ? 3. Bagaimana praktik yang terjadi dalam Organisasi Internasional berikut analisis terhadap hal tersebut apabila ada negara anggota yang secara sepihak berkeinginan untuk mengundurkan diri ? C. Tujuan dan Manfaat Penulisan Hukum Organisasi

Internasional

merupakan

bagian

dari

hukum

internasional. Organisasi Internasional memiliki peranan yang sangat penting


untuk negara di dalam melakukan hubungan internasional. Adapun yang menjadi tujuan penelitian ini adalah : 1. Untuk mengetahui dan lebih memahami bagaimana ketentuan hukum tentang mekanisme pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional. 2. Mengetahui mekanisme pengaturan mengenai pengunduran diri negara anggota dari organisasi internasional. 3. Mengetahui apakah pengunduran diri negara anggota dari keanggotaan suatu organisasi internasional dapat dilakukan secara sepihak dan bagaimanakah praktik yang telah terjadi.

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah : Manfaat teoritis : 1. Memberikan tambahan literatur sebagai bahan pustaka Hukum Internasional tentang pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional. 2. Memberikan dasar bagi penelitian selanjutnya dalam masalah pengunduran diri dari organisasi internasional dan pengaturan lainnya.

Manfaat praktis : 1. Untuk Pemerintah Republik Indonesia, agar dapat memberikan masukan tentang arti penting, maksud, dan faedah pengunduran diri dari keanggotaan organisasi internasional.


2. Untuk masyarakat luas, agar dapat memberikan wawasan tentang pengunduran diri dari organisasi internasional, mulai dari mekanisme sampai dengan ketentuan internasional yang mengatur hal tersebut.

D. Keaslian Penulisan Penulisan skripsi ini yang berjudul : ANALISIS YURIDIS MENGENAI PENGUNDURAN DIRI DARI ORGANISASI INTERNASIONAL DITINJAU DARI HUKUM INTERNASIONAL merupakan hasil pemikiran dari penulis sendiri tanpa ada harus ada unsur penjiplakan dari hasil karya orang lain yang dapat merugikan pihak – pihak tertentu. Judul ini sudah dilakukan pemeriksaan dimana telah lulus uji bersih pada 27 April 2016 dan hal ini telah membuktikan bahwasanya judul skripsi ini belum pernah ditulis sebelumnya di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Dengan demikian, keaslian dari pada penulisan dapat dipertanggungjawabkan oleh penulis, terutama secara ilmiah, akademik maupun moril.

E. Tinjauan Kepustakaan Organisasi merupakan kumpulan kelompok yang dibentuk dengan tujuan yang sama. Namun perlu diketahui juga bahwa organisasi sendiri memiliki jenis dan macam yang sangat banyak. Di antaranya ada organisasi umum, organisasi modern, dan organisasi internasional. Organisasi sendiri merupakan struktur hubungan yang terjalin antar beberapa kelompok atau orang. Hubungan tersebut terjalin karena adanya tujuan-tujuan yang harus dicapai.


Sedangkan, teori organisasi merupakan teori yang mempelajari kegiatan serta aktivitas yang ada pada organisasi tersebut. Kajian pembahasannya teori organisasi antara lain fungsi organisasi, perealisasikan visi dan misi.Dari itu semua tentu saja setiap orang yang berperan aktif terhadap organisasi haruslah memiliki ilmu yang ddapat menjadi sebuah dasar pemikiran. Ilmu tersebut disebut dengan ilmu organisasi. Perlu diketahui kembali bahwa dalam teori organisasi dikenal juga definisi organisasi internasional. Organisasi Internasional ialah suatu badan yang terbentuk dengan beranggotakan negara satu dengan negara lain yang tujuan pendiriannya untuk mencapai tujuan bersama sesuai isi perjanjian. Organisasi internasional dapat disebutkan misalnya PBB, ASEAN, WHO, NATO, OKI dan masih banyak lagi. Pendirian organisasi tersebut tentu saja memberikan manfaat tersendiri bagi para anggotanya. Maraknya serta banyaknya badan atau organisasi internasioanal yang ada di dunia ini, mendorong para ahli untuk ikut serta mendefinisikannya seperti Pareira Mandalangi , T. Sugeng Istanto. Dalam hal ini, Pareira Mandalangi sebagai salah satu ahli, Beliau menyebutkan bahwa organisasi internasional memiliki dua arti, yaitu arti sempit dan arti yang luas. Organisasi dalam artian yang sempit memiliki pengertian bahwa organisasi yang ada dan terbentuk memiliki sifat sebagai pelayan publik. Sedangkan, organisasi internasional dalam arti yang luas maksudnya organisasi melintasi batas negara, baik bersifat publik maupun privat. T. Sugeng Istanto mengungkapkan bahwa organisasi internasional merupakan kerja sama yang terjalin antar banyak pihak untuk mencapai tujuan bersama yang sifatnya internasioanal.


Secara sederhana, dari beberapa bantuan definisi di atas, dapat dirumuskan bahwa organisasi internasional merupakan suatu organisasi yang baik gerak, maupun pelakunya melintasi batas sebuah negara, berangkat dari kesepakatan masing-masing anggota untuk bekerja sama, memiliki regulasi yang mengikat anggota, dan untuk mewujudkan tujuan internasional tanpa meleburkan tujuan nasional dari masing-masing anggota dari organisasi internasional yang bersangkutan. Adanya organisasi tersebut tentu saja memiliki peran dan fungsinya masing-masing. Peran serta fungsi tersebut dirumuskan oleh Le Roy Bannet meliputi : 1.Sebagai sarana serta prasarana kerja sama yang dapat memberikan manfaat satu sama lainnya. 2.Sebagai tempat untuk mencapai keputusan bersama. 3.Sebagai mekaisme administratif. 4.Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah.

Sebelum beranjak kepada demokrasi dalam sistem institusi internasional, kita harus lebih dahulu tahu sejarah singkat perjalanan organisasi internasional untuk mengetahui lebih banyak dalam perilaku demokrasi transnasional era ini. Embrio dari pola hubungan internasional yang baru membentuk suatu organisasi pertama adalah Liga Delian, yang mana dibentuk sekitar tahun 478 SM.

15

Liga ini diikuti oleh negara-negara kota (polis) di Yunani kala itu, dan Athena adalah yang paling mendominasi. Awalnya bertujuan militer melawan 15

Syahmin, Ak, S.H, M.H., Hukum Diplomatik, penerbit PT RajaGrafindo Parsada, Jakarta, 2008, hal. 3.


ekspansi Persia. Setelah itu, 1500 tahun kemudian, dibentuk Liga Hanseatic. Liga ini lebih bergerak pada asosiasi dagang yang berpusat di sebelah utara Jerman (Eropa Utara). Asosiasi yang berfokus pada kerjasama perdagangan ini bertahan sekitar 6 abad. Selanjutnya, muncullah semacam negara internasional yang menggunakan agama sebagai basis, yaitu Western Christendom yang dimana kepemimpinannya teokratis oleh para petinggi Gereja Barat. Bentuk ini bisa disebut juga sebagai federalisme dunia Kristen. Sebenarnya jauh sebelum adanya LBB sebagai organisasi trans-nasional untuk perdamaian dan keamanan, ide-ide untuk menciptakan perdamaian telah banyak muncul. 16 Salah satunya pendapat Hugo Grotius bahwa ketika penyelesaian masalah dalam pengadilan gagal, maka perang akan terjadi. Lanjutnya, jika negara-negara ingin tetap bertahan dalam keadaan alami dunia yang anarki atau dibawah kekuasaan diktator, yaitu dengan aternatif menciptakan suatu komunitas internasional. Ide ini yang kemudian mengilhami munculnya LBB, PBB, dan kerjasama keamanan kolektif semacam NATO. Jadi sebetulnya memang kesetaraan kebebasan negara sangatlah penting dalam hukum internasional. Kemudian ada Michael Wolff yang mengungkapkan idenya tentang the global citizenry (penduduk dunia), artinya ide tentang negara dunia. 17 Setelah Perang Napoleon, pada Kongres Wina tahun 1814 kemudian dibentuk Concert of Europe. Dimana partisipannya sepakat untuk menghindari perang karena biaya perang yang begitu tinggi. Concert of Europe mungkin adalah organisasi internasional pertama pada era modern. Fungsinya adalah untuk 16

Sumaryo Suryokusumo, Op.cit, hal. 2. Arthur Nussbaum, Sejarah Hukum Internasional. Terjemahan dari A. Concise History of the Law of Nations, oleh Sam Suhaedi, (Bandung : Andi Publisher, 1969), hal. 163. 17


menciptakan perdamaian di Eropa, terutam sebagai balance of power. Ini bertahan cukup lama hingga 1870 ketika pecahnya perang antara Jerman dan Perancis. Kemudian muncul ide dari Oppenheim yang kira-kira tentang World Organization and Representative of All People. Pasca Perang Dunia I yang banyak menghancurkan Dunia Eropa, ide tentang organisasi dunia dirasa semakin perlu diwujudkan demi menjaga perdamaian dan kebaikan bersama masyarakat dunia. Kemudian seusai perang, Presiden A.S. Woodrow Willson terus-menerus meyakinkan dunia bahwa masalah perang bisa dicegah jika bisa dibawa di konferensi internasional. 18 Kemudian dari tahun 1899 sampai dengan 1907 diadakan Konferensi Internasional untuk Perdamaian, yang puncaknya pada tahun 1907 di Hague, kesemua 44 negara berdaulat mengirimkan wakilnya untuk konferensi dan dibentuklah Liga BangsaBangsa. Oppenheim mengusulkan agar anggota konferensi dapat membuat undang-undang sebagai hukum internasional yang akan berlaku. 19 Dengan catatan perlu ditekankan untuk lebih mendengarkan pendapat masyarakat dunia. Dalam banyak hal LBB dinilai lebih demokratis daripada suksesornya, PBB. Pembentukan liga ini menjadi titik balik organisasi dunia setelah Christendom runtuh. Namun, kemudian gagalnya LBB dalam menjaga keamanan dan mencegah pecahnya Perang Dunia II menjadi titik untuk perlunya merevisi ide organisasi internasional dari Oppenheim. Memang LBB dalam praktiknya hanya memainkan fungsi legislatif dan administratif, tanpa adanya fungsi eksekutif. Kemudian pasca Perang Dunia II, dibentuklah Perserikatan Bangsa-Bangsa. Sejak itu mulai tahun 18 19

Suryokusumo, op.cit., hal. 8. Suhaedi, op.cit., hal. 166.


1960-an, 80 negara menjadi independen, dan dekolonisasi semakin gencar. Pada tahun 1991, sebanyak 113 negara telah meratifikasi Perjanjian tentang Hak-hak Sipil dan Politik. Ini menunjukkan kemajuan besar partisipasi dalam organisasi internasional, termasuk negara-negara yang baru merdeka. Ide kesetaraan kedaulatan semakin dipertegas dalam perjanjian ini di Artikel 1 : “Semua orang memiliki hak untuk menentukan nasib diri sendiri. Dengan sifat tersebut mereka berhak menentukan status politik, dan bebas memperjuangkan perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya mereka”. Piagam PBB mengembalikan kekuasaan kepada negara masing-masing secara utuh. Meski

kedaulatan

tidak

tersentuh

dari

tangan

negara,

dalam

perkembangannya organisasi internasional justru semakin berkembang bahkan bisa membuat kekuatan supranasional. Pada akhir abad ke-20 bermunculan organisasi regional seperti Uni Eropa, institusi kerjasama multilateral seperti IMF, World Bank, dan WTO. Dan bahkan institusi untuk menjalin kerjasama dalam keamanan seperti NATO. 20 F. Metode Penelitian Sebagai metode penelitian yang dipakai oleh penulis dari hal – hal yang disebutkan diatas dapat dilakukan dengan pendekatan kepustakaan (Library research) atau penelitian normatif, yaitu dengan upaya penyeleksian dan pengumpulan data – data dari berbagai macam buku – buku, pendapat para sarjana, kamus, ensiklopedia dan literatur hukum internasional maupun hubungan politik internasional yang berkaitan dengan uraian penulis tersebut di atas dan selain itu, juga dari berbagai macam berita – berita internasional, media cetak dan 20

Ko. Swan Sik, “Hukum Internasional Hak – Hak Keistimewaan dan Kekebalan”, disusun oleh A. Budiman dan Alimudin, Fakultas Hukum UI Jakarta, hal. 97.


elektronika. 21 Dari penelitian data – data tersebut, penulis pun dapat memenuhi pembahasan skripsi ini secara metode, yaitu : 1. Teoritis Menambah dan memperluas khasanah ilmu hukum, khususnya hukum internasional mengenai pengunduran diri dari organisasi internasional. 2.

Praktis

Menambah informasi yang lebih akurat mengenai praktik yang berlaku organisasi internasional. G. Sistematika Penulisan Untuk memudahkan pembahasan skripsi ini penulis membuat sistematika pembahasan yang terdiri dari bab – bab dan sub bab. Sistematikanya ialah sebagai berikut : BAB I

: PENDAHULUAN Bab

ini

menguraikan

tentang

Latar

belakang,

Permasalahan, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Keaslian Penulisan, Tinjauan Kepustakaan, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan. BAB II

: KEDUDUKAN

KEANGGOTAAN

ORGANISASI

INTERNASIONAL Bab

ini

akan

membahas

mengenai

kedudukan

keanggotaan di dalam organisasi internasional. Di dalam 21

Sri Mamudji et al, Metode Penelitian dan Penulisan Hukum, (Jakarta : Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2005), hal. 5.


bab ini, akan dibahas secara komperehensif mengenai masalah – masalah keanggotaan seperti klasifikasi keanggotaan, prinsip – prinsip keanggotaan, penerimaan keanggotaan,

penangguhan

keanggotaan,

serta

pengakhiran keanggotaan. Di dalam Bab ini juga akan dilihat praktik keanggotaan yang terdapat didalam berbagai organisasi internasional. BAB III

:PENGUNDURAN

DIRI

DARI

KEANGGOTAAN

ORGANISASI INTERNASIONAL Bab ini akan membahas mengenai masalah pengunduran diri dari keanggotaan suatu organisasi internasional. Bab ini akan memulai membahas mengenai pengaturan mengenai pengunduran diri menurut ketentuan Vienna Convention on the Law of Treaties 1969.

Dan

pada

akhirnya akan melihat praktik pengunduran diri dari organisasi – organisasi internasional yang ada. BAB IV

:ANALISIS PENGUNDURAN DIRI OLEH NEGARA ANGGOTA

SECARA

SEPIHAK

DARI

KEANGGOTAAN ORGANISASI INETRNASIONAL Bab ini akan membahas mengenai masalah pengunduran diri secara sepihak negara anggota dari suatu Organisasi Internasional. Di dalam bab ini akan dipaparkan analisis pengunduran diri negara anggota Organisasi Internasional baik dari keanggotaan PBB, WHO, dan lain sebagainya.


BAB V

: PENUTUP Pada bab ini, penulis mengambil kesimpulan terhadap bab I sampai bab IV dan juga memberikan saran-saran yang mungkin berguna dalam hal pembahasan tentang pengunduran diri dari organisasi internasional.


BAB I PENDAHULUAN. Di dalam memahami hukum organisasi internasional tidak dapat

Recommend Documents