BAB I PENDAHULUAN 1.1. Latar Belakang Wilayah perbatasan adalah kawasan khusus yang berbatasan dengan wilayah negara lain, sehingga penanganan pembangunannya memerlukan kekhususan pula. Pada umumnya daerah perbatasan merupakan bagian wilayah terpencil dan rendah aksesibilitasnya oleh moda transportasi umum, terbelakang dan masih belum berkembang secara mantap, kritis dan rawan dalam ketertiban dan keamanan.1 Wilayah perbatasan merupakan manifestasi utama kedaulatan wilayah suatu negara yang memiliki peranan penting baik dalam penentuan batas wilayah kedaulatan, pemanfaatan sumber daya alam, pertahanan keamanan dan kedaulatan ekonomi sebuah negara. Begitu pentingnya peranan daerah perbatasan bagi suatu negara, sehingga diperlukan perhatian yang lebih dengan pembangunan yang harus dapat menjangkau dan dirasakan oleh seluruh masyarakat secara adil dan merata di kawasan perbatasan. Melalui sistem Bottom up yaitu sistem pembangunan dari masyarakat ke atas dengan melihat kondisi dan kebutuhan masyarakat yang ada di daerah diharapkan dapat terealisasi pembangunan hingga ke daerah-daerah pedalaman yang terisolir. Guna mengatasi kesenjangan sosial di tengah masyarakat melalui pemerataan pembangunan secara bertahap.2
1 2
Soegijoko (1994), Percepatan pembangunan daerah perbatasan, Jurnal PWK, Nomor 15 Oktober 1994, hal. 50-55 Aprem (2013), Implementasi kebijakan pemerintah Kabupaten Nunukan dalam Pembangunan Infrastruktur Daerah Perbatasan di Kecamatan Krayan Kabupaten Nunukan. eJournal Ilmu Pemerintahan, 1 (3): 1024-1035.
1
2
Salah satu pembangunan yang perlu diperhatikan pemerintah adalah program Subsidi Ongkos Angkut (SOA). SOA merupakan bantuan dana dari pemerintah daerah yang diberikan kepada penyalur kebutuhan pokok masyarakat dari pusat distribusi sampai ke tingkat kecamatan pedalaman. Sedangkan ongkos angkut adalah tarif angkutan khusus dalam kegiatan pengangkutan kebutuhan pokok masyarakat pedalaman
dan perbatasan. Tujuan dari Program Subsidi
Ongkos Angkut (SOA) barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan adalah untuk pemerataan penyebaran barang-barang kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan dan menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok di kawasan perbatasan.3 Harapan dari subsidi ini adalah membantu mengurangi beban masyarakat pedalaman dan perbatasan dalam hal memenuhi kebutuhan pokok dan biaya transportasi dalam memanfaatkan atau membeli barang atau jasa dengan tidak menyimpang dari konsep yang sesungguhnya “bagaimana seharusnya untuk masyarakat” terhadap subsidi yang diberikan sehingga masyarakat mampu memperoleh barang dengan harga yang lebih murah. Latar belakang dari program SOA adalah adanya perbedaan harga kebutuhan pokok di kabupaten dengan daerah perbatasan yang sangat mencolok. Sebagai gambaran harga garam dapur tahun 2010 di perbatasan 5 kali lipat dibandingkan dengan harga kabupaten, sedangkan 3 kali lipat dibandingkan dengan harga di Malaysia.4 Topografi dengan medan yang sulit, cuaca yang 3 4
SK. Bupati Malinau tahun 2011. Disperindakop & UMKM Kabupaten Malinau (berbagai edisi)
3
berubah-ubah dan tidak teratur, tidak tersedianya transportasi darat adalah hambatan yang membuat biaya transportasi sangat tinggi. Namum demikian perbedaan harga itu semakin lama semakin menyempit. Sebagai contohnya harga garam tahun 2006 diperbatasan adalah 12 kali lipat di kabupaten, pada tahun 2011 menjadi 5 kali lipat. Perbedaan yang terlalu tinggi ini juga terlihat dari perbedaan harga antara kawasan perbatasan dengan harga di Malaysia. Terjadinya kesenjangan harga tersebut sangat dirasakan oleh masyarakat terutama yang berdomisili di daerah pedalaman perbatasan. Melalui program Soa diharapkan harga sembako di daerah kawasan perbatasan dapat lebih stabil (murah) dan dapat dijangkau oleh masyarakat setempat terutama masyarakat golongan ekonomi lemah. Kabupaten Malinau merupakan salah satu Kabupaten Propinsi Kalimantan Timur yang baru terbentuk pada tahun 1999 sebagai hasil pemekaran dari wilayah Kabupaten Bulungan yang ditetapkan melalui Undang-undang Nomor 47 Tahun 1999 dan berbatasan langsung dengan negara Malaysia Timur (Sabah-Serawak). Kabupaten Malinau memiliki luas wilayah ± 42.620,70 Km², yang terdiri dari 12 kecamatan yakni, kecamatan Kayan Hulu, Sungai Boh, Malinau Kota, Malinau Utara, Malinau Selatan, Malinau Barat, Kayan Hilir, Mentarang, Pujungan, Kayan Selatan, Bahau Hulu dan Mentarang Hulu. Jumlah penduduk pada tahun 2010 berjumlah 75.295 jiwa yang tersebar pada 108 Desa.5 Di antara 12 kecamatan tersebut terdapat tiga kecamatan yang berbatasan langsung dengan Malaysia, yaitu Kecamatan Kayan Hulu, Kayan Hilir, dan 5
BPS Kabupaten Malinau tahun 2011.
4
Kayan Selatan. Sebagaimana umumnya daerah perbatasan, dari tiga kecamatan ini Kecamatan Kayan Hulu merupakan daerah terisolir akibat dari sarana dan prasarana yang terbatas. Sarana tranportasi menuju ke kecamatan tersebut hanya dapat dilalui dengan mengunakan transportasi udara yaitu, Pesawat Cessa milik MAF dan SUSI AIR dengan kapasitas angkut penumpang yang sangat terbatas 612 orang dengan barang tidak lebih dari 100-600 kg (pengangkutan barang dikenakan biaya Rp. 27.000 per kg dan penumpang Rp. 820.000,-/orang.6 Kondisi tanah di wilayah perbatasan di Kabupaten Malinau didukung oleh iklim yang sangat menguntungkan bagi tumbuhnya beberapa jenis tanaman pertanian, perkebunan dan kehutanan serta keragaman hayati yang tidak ternilai. Potensi tersebut bertolak belakang dengan kondisi masyarakat. Sulit dan mahalnya sarana transportasi, harga kebutuhan primer maupun sekunder yang mahal, sumber mata pencaharian masyarakat yang sangat terbatas serta sarana dan prasarana layanan umum (pendidikan, kesehatan dan keamanan) yang sangat minim adalah beberapa persoalan yang dihadapi masyarakat perbatasan. Program SOA di Kecamatan Kayan Hulu, Kabupaten Malinau, Provinsi Kalimantan Timur telah berlaku sejak tahun 1999 yaitu sejak berdirinya Kabupaten Malinau. Pada awalnya program ini dibiayai oleh APBD Propinsi, selanjutnya sejak tahun 2000 dibiayai oleh Pemerintah Kabupaten Malinau melalui dana APBD sampai saat ini program tetap berjalan dengan pembiayaan dari APBD Kabupaten Malinau. Salah satu contoh daerah perbatasan adalah Desa Long Nawang Baru Kabupaten Bulungan dengan Malaysia. Desa Long Nawang Baru mengalami 6
Dinas Perhubungan Kabupaten Malinau tahun 2011.
5
kendala dalam pembangunan wilayah. Hal ini disebabkan daerah tersebut terisolasi, minimnya sarana transportasi dan rendahnya sumber daya manusia. Perhatian pemerintah yang terlihat kurang terhadap daerah perbatasan dapat berakibat munculnya ancaman terhadap memudarnya wawasan kebangsaan dengan bukti adanya eksodus warga ke Serawak (Malaysia).7 Program SOA di wilayah Kecamatan Long Pahangai dengan daerah perbatasan Malaysia secara umum cukup baik, hal ini terbukti dari makin kecilnya perbedaan harga. Namun, apabila dicermati lebih dalam fluktuasi harga yang sangat tajam masih terjadi. Sebagai contoh pada saat dropping (yang dilakukan 1 kali dalam 1 tahun), perbedaan harga bisa 3 kali lipat. Saat permintaan tinggi tapi tidak ada dropping, misalnya saat natal atau hari-hari besar, beda harga bisa mencapai 6 s/d 7 kali lipat. Di Kabupaten Malinau pelaksanaan program SOA dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Pada awal dasar pembentukan Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau berdasarkan Peraturan Daerah No. 1 tahun 2000 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, dan berdasarkan Keputusan Bupati No. 89 tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Sebagai konsekuensinya dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah No. 41 tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka telah ditetapkan Peraturan No. 2 tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah. 7
Patton, Adri. (1999), Pembangunan Desa Perbatasan.
6
Berdasarkan laporan APBD per kecamatan berkaitan dengan pelaksanaan program SOA di Kabupaten Malinau dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau. Adapun besarnya subsidi ongkos angkut barang yang diberikan oleh Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau adalah sebagai berikut. Tabel 1.1. Anggaran komposisi SOA APBD per Kecamatan No.
Kecamatan
Total kg per kecamatan
Rata-rata Total Kg per orang/thn
Jumlah subsidi per kecamatan (Rp)
Rata-rata per Kg (Rp)
1.
Sungai Boh
5.417,00
24.666,70
782.679.000,00
15.083,33
2.
Kayan Hilir
29.080,00
20.000,00
789.110.000,00
24.500,00
3.
Kayan Hulu
69.970,14
21.527,80
997.669.835,88
20.400,00
4.
Kayan Selatan
42.836,00
19.000,00
980.970.000,00
22.300,00
5.
Mentarang
53.357,20
29.970,20
335.829.156,00
7.428,57
6.
Mentarang Hulu
35.490,00
35.000,00
255.955.000,00
7.666,67
7.
Malinau Selatan
126.910,00
35.000,00
446.008.500,00
3.140,00
8.
Pujungan
65.485,00
35.000,00
616.892.500,00
10.666,67
9. Bahau Hulu 52.564,00 34.000,00 794.886.000,00 14.666,67 Sumber : Bagian Perekonomian dan Penanaman Modal Daerah Setkab.Malinau. 2011.
Masih banyaknya kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program SOA di Kabupaten Malinau berkaitan dengan perbedaan harga antara daerah perbatasan, diperlukan upaya perbaikan yang terus menerus agar tujuan stabilitas harga dapat dicapai lebih optimal. Untuk itu diperlukan analisis atas pelaksanaan kebijakan subsidi ongkos angkut tersebut. Berpijak pada permasalahan tersebut, penulis mempunyai keinginan untuk meneliti tentang implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bahan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.
7
1.2. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang masalah, dapat dirumuskan masalah sebagai berikut: bagaimana implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bahan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau? 1.3. Tujuan Penelitian 1.3.1. Tujuan umum Untuk mengetahui implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bahan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau. 1.3.2. Tujuan khusus a.
Untuk mengetahui desain program yang digunakan dalam pencapaian Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang-barang kebutuhan pokok daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.
b.
Untuk mengetahui capaian dari Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) barang-barang kebutuhan pokok daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.
c.
Untuk
mengetahui
faktor-faktor
lain
yang
mempengaruhi
implementasi Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bahan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan di Kecamatan Kayan Hulu Kabupaten Malinau.
8
1.4. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan kontribusi terhadap: 1.
Pengembangan keilmuan, terutama dalam memperkaya teori tentang implementasi kebijakan publik.
2.
Pemerintah pusat dan pemerintah daerah, sebagai bahan pertimbangan bagi para penentu kebijakan, khususnya dalam proses menindaklanjuti Program Subsidi Ongkos Angkut (SOA) bahan kebutuhan pokok masyarakat daerah perbatasan.
