BAB I PENDAHULUAN
1.1 Latar Belakang Masalah Dalam pembukaan UUD 1945 alinea IV terdapat salah satu tujuan negara Indonesia adalah memajukkan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Upaya yang dilakukkan mencapai tujuan negara tesebut diantaranya melalui pembangunan nasional. Seperti yang telah diketahui, Indonesia merupakan negara berkembang yang sedang menggalakkan program pembangunan nasional. Program pembangunan nasional akan meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia agar terbebas dari berbagai permasalahan khususnya perekonomian dan sosial. Permasalahan utama yang terjadi di negara berkembang yaitu seputar kemiskinan, kesehatan, lapangan pekerjaan, dan kesenjangan sosial kehidupan. Upaya peningkatan kesejahteraan ini tak lepas dari fakta negara Indonesia yang memiliki permasalahan untuk mengatasi kemiskinan dan pengangguran. Banyaknya penduduk tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Hal tersebut dapat diatasi dengan menciptakan lapangan pekerjaan sendiri. Masyarakat Indonesia bisa memulai dengan membuka Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM). Namun yang seringkali menjadi permasalahan utama adalah keterbatasan modal untuk memulai usaha. Permasalahan lain seputar kesejahteraan masyarakat Indonesia tak lain adalah kesenjangan dalam hal pembangunan di daerah dan ibukota di wilayah luar pulau Jawa. Hal tersebut semakin menunjukkan bahwa Pemerintah
Indonesia harus meningkatkan kesejahteraan semua masyarakatnya. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, Pemerintah Indonesia mengeluarkan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri pada tahun 2007. PNPM Mandiri pada awalnya merupakan Program Pengembangan Kecamatan (PPK) dimulai pada tahun 1999. Merupakan asal mula program pengembangan pemberdayaan masyarakat di perdesaan maupun perkotaan. Pada saat itu, pemerintah juga mengeluarkan program pendukung seperti PNPM Generasi; Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) sebagai dasar bagi pengembangan pemberdayaan masyarakat di perkotaan; Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal dan Khusus (P2DTK) untuk pengembangan daerah tertinggal, pasca bencana dan konflik. Mulai tahun 2007 Pemerintah Indonesia mengembangkan PPK, P2KP, P2DTK menjadi Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri yang terdiri dari PNPM Mandiri Perdesaan, merupakan pengembangan PPK, PNPM Mandiri Perkotaan, merupakan pengembangan P2KP, serta PNPM Mandiri Wilayah Khusus dan Desa Tertinggal, merupakan pengembangan P2DTK. PNPM Mandiri tahun 2008 diperluas dengan melibatkan Program Pengembangan Infrastruktur Sosial Ekonomi Wilayah (PISEW) untuk mengintegrasikan
pusat-pusat
pertumbuhan
ekonomi
dengan
daerah
sekitarnya. Salah satu program PNPM Mandiri yang terkait dengan dana bergulir
dan kredit mikro untuk memberikan bantuan dalam mengatasi permasalahan permodalan UMKM yaitu Simpan Pinjam Perempuan (SPP). SSP merupakan kegiatan pemberian dana bantuan permodalan untuk kelompok perempuan yang mempunyai kegiatan simpan pinjam. Program ini diharapkan mampu memecahkan
persoalan
perekonomian
di
tingkat
masyarakat,
yang
pengelolaannya diserahkan kepada perempuan sebagai bagian yang juga bertanggungjawab pada perekonomian keluarga di pedesaan. Pengembangan lembaga keuangan mikro dengan strategi ini telah membuka jalan bagi kelompok
perempuan
miskin
untuk
meningkatkan
kesejahteraan,
mengembangkan potensi kaum perempuan sehingga dapat berperan aktif dalam pembangunan nasional. Melalui SPP diharapkan bisa merubah kondisi perekonomian di dalam masyarakat, khususnya anggota kelompok itu sendiri. Dengan adanya pengelolaan yang baik terhadap dana Simpan Pinjam Perempuan ini di dalam kelompok, diharapkan program Simpan Pinjam Perempuan mampu menjadi alat dalam mengatasi masalah permodalan UMKM yang akan meningkatkan pendapatan masyarakat, menurunkan kemiskinan dan pengangguran sehingga masyarakat bisa merasakan kemakmuran dengan adanya program ini. Badan Koordinasi Antar Desa (BKAD) Kecamatan Sempor, Kebumen merupakan lembaga yang saat ini mengelola kegiatan PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sempor. Kecamatan Sempor merupakan kecamatan di
kabupaten
Kebumen
yang
memiliki
16
desa,
yang
keadaan
perekonomiannya masih relatif lemah. Warga mayoritas bermata pencaharian
sebagai petani, buruh, pedagang. Hal ini didukung dengan kondisi alam di lingkungan kecamatan Sempor yang kebanyakan terdiri dari dataran tinggi (pegunungan) dan dataran rendah yang berupa pertanian. Melihat kondisi seperti ini, jika masyarakatnya hanya mengandalkan penghasilan sebagai petani dan buruh saja untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, pastilah mengalami kekurangan. Masyarakat kecamatan Sempor sebenarnya sudah mulai berusaha untuk menambah penghasilannya. Mereka mulai menciptakan usaha rumah tangga ataupun usaha kecil, seperti pembuatan keranjang parcel, gula merah dan telor asin. Potensi usaha kecil masyarakat kecamatan Sempor relatif bagus, namun sangat disayangkan ketika masyarakatnya masih mengalami kekurangan modal untuk mengembangkan usaha mereka. Melalui kegiatan Simpan Pinjam Perempuan di kecamatan Sempor diharapkan dapat mengatasi kebutuhan
masyarakat
dan
membantu
kelompok
perempuan
untuk
mengembangkan usaha serta meningkatkan kesejahteraan dan pemberdayaan perempuan di kecamatan Sempor. Pada awal munculnya kegiatan pemberian Simpan Pinjam Perempuan ini, masyarakat sangat antusias dan menyambut positif program ini, khususnya perempuan ataupun ibu rumah tangga yang akan memulai usaha, ataupun mengembangkan usaha, namun sebelum memperoleh dana simpan pinjam masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu prosedur memperoleh dana SPP tersebut. Tentunya informasi mengenai prosedur ini dapat diperoleh dari BKAD dan Unit Pengelola Keuangan (UPK) setempat. Program kegiatan
pemberian Simpan Pinjam Perempuan memberikan banyak peranan penting terhadap kehidupan masyarakat kecamatan Sempor, namun seperti pada umumnya suatu kegiatan selain memberikan banyak peranan dan keuntungan dalam kehidupan masyarakat pasti juga mengalami hambatan yang muncul seperti halnya pada kegiatan pemberian kredit program Simpan Pinjam Perempuan PNPM Mandiri Perdesaan. Munculnya hambatan dan kendala bisa berasal dari pihak masyarakat maupun UPK sebagai pelaksana kegiatan. Hambatan dan kendala ini segera akan diupayakan penyelesaiannya oleh pihak BKAD dan UPK di kecamatan Sempor untuk mensukseskan pelaksanaan pemberian kredit SPP PNPM Mandiri di Kecamatan Sempor. Dari uraian tersebut, maka penulis tertarik mengambil judul “Analisis Prosedur Pemberian Kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen”.
1.2 Rumusan Masalah Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakkan sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Apakah prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan
Sempor,
Kabupaten
Kebumen
telah
sesuai
dengan
peraturan/SOP yang berlaku? 2. Apa hambatan yang terjadi dalam prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan di kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen?
1.3 Batasan Masalah Pokok utama pembahasan masalah dalam tugas akhir ini adalah prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor dan pendalaman tentang komponen yang berkaitan saat sebelum pencairan dan juga setelah pencairan. Pembahasan-pembahasan yang dilakukan penulis tak lain adalah untuk menyampaikan informasi yang selengkap-lengkapnya kepada pembaca mengenai prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor, Kebumen. Sehingga penyampaian utamanya tetap pada prosedur pemberian kredit SPP dalam hal ini menganalisis antara SOP dengan pelaksanaan yang ada di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor sampai dengan tahun 2014. Karena pada tahun 2015 PNPM Mandiri melalui Undang-undang No. 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa telah dihapus dan diubah menjadi MP3KI( Master Plan Percepatan dan Perluasan Pengurangan Kemiskinan di Indonesia).
1.4 Tujuan Penulisan Tujuan atas penulisan penulisan yang dilakukan adalah menemukan pemecahan atas permasalahan yang diutarakan disampaikan didalam rumusan masalah dan batasan masalah, yaitu: 1. Mengetahui prosedur beserta penerapannya yang riil dalam pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan kecamatan Sempor, kabupaten Kebumen.
2. Mengetahui kesesuaian di dalam penerapan prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan, Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen terhadap peraturan yang berlaku. 3. Memperoleh pengetahuan mengenai hambatan yang dialami masyarakat sebagai penerima kredit dan UPK sebagai pelaksana kegiatan atau pemberi kredit dalam proses pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen, dan memberikan saran sebagai masukkan untuk mengatasi permasalahan yang menjadi hambatan dalam prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor, Kabupaten Kebumen.
1.5 Sistematika Penulisan Penulisan tugas akhir ini secara garis besar dibagi menjadi 4 (empat) bab yang terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:
BAB I
: PENDAHULUAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penulisan, kerangka penulisan dan sistematika penulisan.
BAB II
: GAMBARAN UMUM PENULISAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan mengenai kondisi umum PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor,
landasan teori yang akan digunakan, dan metodologi penulisan. BAB III
: ANALISIS DAN PEMBAHASAN Dalam bab ini penulis akan menguraikan tentang prosedur pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan di Kecamatan Sempor serta hambatan yang terjadi di dalam prosedur.
BAB IV
: PENUTUP Dalam bab ini penulis mencoba mengambil kesimpulan dan memberikan saran yang bertitik tolak dari pengumpulan data dan pembahasan yang dilakukan dimana diharapkan dapat memberikan masukkan yang bermanfaat bagi PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor
1.6 Kerangka Penulisan Penulis membuat konsep yang membahas tentang alur penulisan tugas akhir untuk prosedur pemberian kredit simpan pinjam perempuan di PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, dan tujuan penulisan yang telah dikemukakkan sebelumnya. Diuraikan dalam alur yang dimulai dari kelompok kegiatan pemberdayaan perempuan di Kecamatan Sempor yang melakukan kegiatan usaha ataupun yang akan memulai
usaha dan
memerlukan adanya tambahan modal untuk mengembangkan usahannya ataupun modal awal untuk memulai usahannya. Dengan adanya PNPM Mandiri yang dikhususkan untuk memberdayakan masyarakat miskin dan menengah menjadi mandiri untuk berwirausaha dengan cara memberikan kredit yang ditunjukkan kepada kelompok pemberdayaan perempuan, untuk
melakukan
pengajuan kredit
SPP
masyarakat harus mengetahui terlebih dahulu bagaimana prosedur dalam pengajuan kredit hingga memperoleh kredit dari PNPM Mandiri. Penulis melakukan analisis untuk mengetahui kesesuaian antara SOP terhadap pelaksanaan pemberian kredit SPP PNPM Mandiri Perdesaan. Ketika terjadi ketidaksesuaian antara prosedur yang sesuai SOP dengan pelaksaanaan maka masyarakat akan mengalami hambatan dalam memperoleh kreditnya, sehingga perlu adanya penyelesaian dari BKAD dan UPK supaya tidak menghambat masyarakat dalam memperoleh kredit. Kerangka penulisan dapat digambarkan sebagai berikut:
Gambar 1.6 Kerangka Pemikiran Prosedur Perguliran SPP PNPM Mandiri Perdesaan Kecamatan Sempor Kabupaten Kebumen
