BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Dewasa ini interaksi antar individu sudah tidak lagi terbatas oleh ruang dan waktu, hal ini berdampak dengan munculnya interaksi yang bersifat internasional antar warga negara yang berbeda dan tidak menutup terjadinya suatu perkawinan. Perkawinan antar warga negara berbeda dikenal dengan sebagai Perkawinan Campuran. Perkawinan campuran di Indonesia diatur di dalam Pasal 57 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan bahwa perkawinan campuran adalah perkawinan antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan, karena
perbedaan
kewarganegaraan
dan
salah
satu
pihak
berkewarganegaraan Indonesia. Perkawinan Campuran kemudian menimbulkan akibat hukum bagi kewarganegaraan suami, istri, dan anak hasil perkawinan campuran. Dengan dilakukannya perkawinan campuran maka terhadap kepemilikan hak milik atas tanah yang diperoleh selama perkawinan campuran dengan percampuran harta berkibat berlakunya Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960, yaitu orang asing yang sesudah berlakunya Undang-Undang ini memperoleh hak milik karena pewarisan tanpa wasiat atau
1
2
percampuran harta karena perkawinan, demikian pula warganegara Indonesia yang mempunyai hak milik dan setelah berlakunya Undang-Undang ini kehilangan kewarga-negaraannya wajib melepaskan hak itu didalam jangka waktu satu tahun sejak diperolehnya hak tersebut atau hilangnya kewarga-negaraan itu. Jika sesudah jangka waktu tersebut lampau hak milik itu dilepaskan, maka hak tersebut hapus karena hukum dan tanahnya jatuh pada Negara, dengan ketentuan HGahwa hak-hak pihak lain yang membebaninya tetap berlangsung. Sehingga kepemilikan hak atas tanah khususnya hak milik, wajib untuk dilepaskan dalam jangka waktu 1 (Satu) tahun,
atau dapat
diturunkan hak-nya menjadi Hak Pakai. Dengan demikian maka kepemilikan hak milik atas tanah yang diperolehdalam perkawinan Campuran tersebut wajib untuk dilepaskan dalam jangka waktu 1(satu) tahun atau diturunkan hak nya menjadi hak pakai, karena percampuran harta tersebut menyebabkan kepemilikan bersama antra suami dan istri perkawinan campuran yang salah satu pasangan tersebut adalah seorang Warga Negara Asing. Penulis dalam hal ini telah melakukan Pra Penelitian di organisasi Masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia, organisasi masyarakat perkawinan campuran Indonesia merupakan wadah yang menaungi kebutuhan dan aspirasi masyarakat perkawinan campuran secara terpadu. Organisasi masyarakat Perkawinan Campuran Indonesia Pengurusannya saat ini terbagi menjadi 3 wilayah di Indonesia, yaitu Pengurusan yang
3
berada di wilayah Jakarta, pengurusan yang berada di wilayah Batam, dan pengurusan yang berada di wilayah Bali. Berdasarkan hasil pra-penelitian yang telah dilakukan oleh penulis, penulis menemukan beberapa kendala dengan kepemilikan hak atas tanah dengan status Hak Milik bagi pasangan yang melakukan perkawinan campuran, apabila pasangan tersebut masih tetap ingin melakukan perkawinan campuran maka tanah tersebut harus diturunkan statusnya menjadi Hak Pakai berdasarkan kenyataan yang dialami responden, proses penurunan Hak Milik menjadi Hak Pakai memerlukan waktu yang lama, dan para responden merasa dirugikan atas ketentuan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang No.5 Tahun 1960 yang diberlakukan baginya, karena tidak dapat memiliki kepemilikan tanah dengan status Hak Milik. Dalam proses pengalihan hak atas tanah tersebut khususnya dalam peralihan hak atas tanah berupa jual beli tentu memerlukan jasa seorang Pejabat Pembuat Akta Tanah yang diharapkan dapat memberikan solusi berupa saran-saran hukum dan payung hukum bagi para pihakyang datang kepada-nya. Dengan adanya hambatan terhadap kepemilikan atas tanah bagi para pihak yang melakukan Perkawinan Campuran tersebut, kemudian Pejabat Pembuat Akta Tanah memberikan saran-saran hukum yang diharapkan menjadi solusi terbaik dalam menghadapi persoalan kepemilikan tanah berupa hak milik bagi pihak yang melakukan perkawinan campuran, akan tetapi apa yang dialami para responden dalam Penelitian ini bukanlah suatu saran hukum yang merupakan solusi
4
terhadap persoalan tersebut, melainkan suatu perbuatan Penyelundupan hukum. Berdasarkan uraian diatas maka Penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk Tesis dengan judul “TINJAUAN TENTANG KEPEMILIKAN TANAH DENGAN STATUS HAK MILIK BAGI WARGA NEGARA INDONESIA YANG MELAKUKAN PERKAWINAN CAMPURAN”. B. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, pokok permasalahan dalam penulisan tesis ini adalah : Bagaimana cara Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran mengatasi kendala Pasal 21 ayat (3) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 yang tetap ingin menguasai harta berupa hak milik atas tanah? C. Tujuan Penelitian Tujuan dalam penulisan tesis ini diantaranya adalah : Menemukan saran hukum yang tepat terhadap kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 terhadap Warga Negara Indonesia pasangan perkawinan campuran yang tetap ingin menguasai harta berupa hak milik atas tanah. D. Kegunaan Penelitian Penulisan tesis yang dilakukan penulis diharapkan dapat memberikan manfaat baik dari manfaat secara teoritis maupun manfaat secara praktis : 1. Kegunaan teoritis
5
Penelitian yang dituangkan dalam bentuk tesis ini diharapkan dapat menjadi suatu masukan dalam pengembangan ilmu hukum, Peraturan Perundang-undangan, maupun peraturan-peraturan khususnya yang berkaitan dengan Notaris maupun Pejabat Pembuat Akta Tanah. 2. Kegunaan praktis Penelitian ini diharapkan untuk dapat memberikan suatu masukan dan saran hukum yang berharga dan sebagai tambahan pengetahuan dalam pelaksanaan peralihan hak atas tanah Tanah berupa jual-beli terhadap Pasangan Perkawinan Campuran sehingga bermanfaat bagi penelitianpenelitian yang lebih mendalam di waktu yang akan datang, bagi pihak terkait diantaranya mahasiswa Fakultas Hukum, Notaris, dan lain-lain. E. Keaslian Penelitian Dengan ini saya menyatakan, bahwa tesis ini tidak pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan di suatu perguruan tinggi lain, dan sepanjang pengetahuan penulis terdapat beberapa tesis dengan tema yang sama akan tetapi terdapat perbedaan diantaranya : 1. Kepemilikan Hak Atas Tanah bagi Warga Negara Asing dan Kewarganegaraan Ganda,
yang disusun pada tahun 2012 oleh
Michael Wisnoe Barata, Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, di dalam thesis tersebut juga membahas terkait kepemilikan tanah terhadap subjek perkawinan campuran, akan tetapi Tesis tersebut lebih mengacu terhadap kepemilikan tanah
6
bagi Warga Negara Asing dan Warga Negara Indonesia yang memiliki kewarganegaraan ganda khususnya dalam hal ini adalah anak hasil dari perkawinan campuran, sehingga tesis ini berbeda dengan isi dan pembahasan tesis yang disusun oleh penulis yang membahas terkait kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran. 2. Pelepasasn Hak Milik Atas Tanah Yang Diperoleh Suami Istri Dalam Perkawinan Campuran
Di Kabupaten Badung, Provinsi
Bali yang disusun pada tahun 2014 oleh I Wayan Mudita, Magister Kenotariatan Universitas Gadjah Mada, di dalam tesis ini membahas terkait pelepasan hak kepemilikan tanah yang diperoleh seorang suami istri dalam perkawinan campuran di kabupaten Badung Provinsi Bali, sehingga berbeda dengan isi dan pembahasan tesis yang disusun oleh Penulis yang membahas terkait kepemilikan tanah bagi Warga Negara Indonesia yang melakukan perkawinan campuran khususnya yang tergabung di dalam Perkumpulan Masyarakat Perkawinan Campuran (PERCA INDONESIA).
7
