BAB I PENDAHULUAN. bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan

1

2

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian Perusahaan sebagai pemotong pajak memiliki peranan yang sangat besar bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan pemotongan pajak tidak sesuai ketentuan yang berlaku. Hal ini disebabkan perusahaan menganggap pajak sebagai biaya sehingga perusahaan akan meminimalkan biaya tersebut untuk mengoptimalkan laba sebagai pendapatan. Oleh karena itu demi kelancaraan pemotongan pajak diperlukan kerja sama yang baik antara pemerintah dengan perusahan. Dalam era sekarang ini banyak perusahaan yang berusaha untuk memperkecil jumlah pajaknya atau pun pengelapan pajaknya. Maka diharapkan kepada perusahaan untuk dapat terus mengikuti peraturan pajak yang ada dan dapat menghindari dari upaya-upaya pelanggaran hukum yang nantinya akan berdampak buruk terhadap perushaan sendiri. Perhitungan pajak penghasilan pasal 21 yang dipotong untuk setiap bulan merupakan jumlah penghasilan bruto setelah dikurangi dengan biaya jabatan atau biaya pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak dimana jumlahnya tergantung pada keadaan pribadi penerima penghasilan menyangkut status kawin atau tidaknya wajib pajak serta menyangkut jumlah anaknya (tanggungannya) pada awal tahun pajak.

3

Pajak penghasilan 21 merupakan salah satu pajak langsung yang di pungut pemerintah pusat atau merupakan pajak negara yang berasal dari pendapatan rakyat. Dari berbagai jenis pajak penghasilan yang ada, pajak penghasilan( PPh) 21 merupakan salah satu pajak yang memberikan masukan sangat besar bagi negara. Kebijakan pemerintah dalam mengatur Pajak Penghasilan (PPh) pasal 21 antara lain dengan dikeluarkannya Undang-undang nomor 7 tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1994, dan perubahan Undang-undang Nomor 17 tahun 2000. Selanjutnya aturan pelaksanaannya adalah dengan dikeluarkan Keputusan Direktorat Jendaral Pajak No, KEP-545/PJ/2000. Tanggal 29 Desember tahun2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktur jendral Pajak No.15/PJ/2006 tanggal 23 Februari Tahun 2006 tentang petunjuk pelaksanan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 21 dan 26 sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan orang pribadi. Dan dimulai dengan tanggal 1 Januari Tahun 2009 Dasar hukum pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 menjadi undang –undang No.36 Tahun 2008. Sekolah SMK Negeri 1 Laguboti berdiri pada tahun 1992 yang merupakan Lembaga

pendidikan milik Pemerintah dibawah naungan Pemerintahan

Kabupaten Toba Samosir, yang merupakan satu- satunya sekolah SENI dan BUDAYA. Yang bertujuan menghasilkan siswa yang terampil dan melastarikan seni dan budaya kuhususnya seni dan budaya Batak. Dimana didalam melaksanakan kegiatan operasi sekolah memerlukan tenaga pendidik yang memiliki tingkatan golongan yang berbeda – beda satu sama lain dimana jumlah

4

pegawai sesuai dengan golongan masing – masing sebanyak 49 orang yang dikenakan PPh Pasal 21. Table 1.1 Daftar Jumlah Pegawai sesuai Golongan No

Golongan

Jumlah Pegawai

1

VI / a

30 Orang

2

III / c

2 Orang

3

III / b

9 Orang

4

III / a

8 Orang

Sumber : SMK Negeri 1 Laguboti

Oleh karena itu, SMK Negeri 1 Laguboti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 mengingat jumlah pengajar tetap dan tingkat penghasilan, jabatan / golongan serta status pengajar tetap yang berbeda – beda, serta perubahan peraturan

undang-undang

yang

berlaku

pada

tiap

penghitungan

pajak

pengahasilan pasal 21. Dengan memperhatikan hal tersebut, maka dapat nantinya akan diketahui apa bendahara selaku pemotong pajak melakukan kewajiban sesuai dengan peraturan yang di keluarkan Direktorat Pajak. Berdasarkan uraian diatas yang telah dijelaskan, maka penulis tertarik untuk memilih judul skripsi ini “Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 atas Gaji Pegawai SMK Negeri 1 Labuboti Kabupaten Toba Samosir”.

5

1.2. Perumusan masalah Basrowi dan Suwandi mengemukakan “Masalah adalah suatu keadaan yang bersumber dari hubungan antara dua faktor atau lebih yang menghasilkan situasi yang membingungkan”. Dalam penelitian, adanya masalah ditunjukkan oleh adanya perbedaan antara apa yang seharusnya dengan apa yang terjadi (apa yang sebenarnya), antara rencana dengan realisasi, antara “das sollen” dengan “das sein”, antara what ought to be” dengan “what is”. Menurut Elvis F, Purba dan Parulian Simanjuntak, untuk mencapai suatu tujuan yang diharapkan, biasanya banyak menghadapi masalah. Masalah yang dihadapi setiap sekolah berbeda-beda tergantung dari ruang lingkup kegiatan dari masing-masing sekolah. Sesuai hasil penelitian pendahuluan penulis terhadap objek penulisan bahwa masalah yang dihadapi oleh SMK Negeri 1 Laguboti adalah “Apakah gaji pegawai SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir tentang perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 telah sesuai dengan Undang-undang No.36 tahun 2008?”

1.3. Tujuan Penelitian Suatu masalah sangat erat hubungannya dengan masalah yang lain dan masalah tersebut tidak pernah berdiri sendiri. Mengingat keterbatasan waktu, tenaga, biaya, serta pengetahuan yang dimiliki, maka peneliti membatasi penelitian dan pembahasan skripsi ini kepada masalah perhitungan PPh pasal 21

6

atas pegawai tetap dengan status golongan pegawai diantara IIIB – IVA, yaitu untuk wajib pajak Kawin, Tidak Kawin, Kawin dengan 1 (satu) anak, Kawin dengan 2(dua) anak, atas masing – masing status golongan pegawai pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir. Adapun tujuan dilakukannya penelitian ini adalah: 1. Untuk mengetahui bagaimana Perhitungan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 terhadap pegawai tetap pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir apa telah sesuai dengan Undang-undang Perpajakan No.36 Tahun 2008. 2. Sebagai koreksi bagi Sekolah di SMK Negeri 1 Laguboti untuk mengurangi resiko akibat kesalahan dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 dikarena adanya perubahan undang-undang. 3. Untuk melihat sejauh mana SMK Negeri 1 Laguboti melakukan perhitungan PPh Pasal 21 undang – undang No.36 tahun 2008.

1.4. Manfaat Penelitian Adapun manfaat dilakukan penilitian ini antara lain : 1.

Penelitian ini bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan menambah wawasan penulis, khususnya yang berkaitan dengan perhitungan PPh 21 padaSMK Negeri 1 Laguboti.

2. Sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi SMK Negeri 1 Laguboti dalam perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 sesuai dengan undang-undang yang berlaku.

7

BAB II LANDASAN TEORITIS 2.1 Pengertian Pajak Penghasilan Pasal 21 Untuk memeahami tentang pengertian Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21. maka penulis terlebih dahulu akan menjelaskan pemahaman yang tepat mengenai pengertian pajak. Berikut ini adalah beberapa pemahaman mengenai pengertian pajak, banyak para ahli memberikan batasan tentang pajak, diantaranya pengertian pajak yang dikemukakan oleh: Menurut P.J.A.Adriani. menyatakan bahwa : Pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib menbayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaranpengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelengarakan pemerintahan. Beberapa pengertian pajak yang dikemukakan para ahli lainya adalah sebagai berikut:Menurut Soeparman Soemahamidjaja

menyatakan bahwa :

“...Pajak adalah iuran wajib, berupa uang atau barang, yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum, guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa-jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum”. N. J. Feldman, menyatakan bahwa : Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (Menurut Norma-Norma yang

8

ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra prestasi dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.

Dari defenisi-defenisi diatas dapat disimpulkan bahwa ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, antara lain: 1.

Pemungutan

pajak

didasarkan

pada

undang-undang

dan

aturan

pelaksanaannya yang sifatnya dapat dipaksakan. 2.

Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.

3.

Pemungutan pajak dilakukan oleh Negara baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

4.

Pajak

digunakan

untuk

membiayai

pengeluaran-pengeluaran

pemerintah(baik pengeluaran rutin maupun untuk pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum. 5.

Pajak dapat pula mempunyai tujuan selain budgeter, yaitu mengatur. Berdasarkan ciri-ciri yang terdapat pada pengertian pajak dari berbagai

defenisi diatas dapat terlihat adanya dua fungsi pajak, antara lain: 1. Fungsi Budgetair (Sumber Keuangan Negara) Pajak mempunyai fungsi budgerair, artinya pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan. 2. Fungsi Regularend (Pengatur)

9

Pajak mempunyai fungsi mengatur, artinya pajak sebagai alat untuk mengatur dan melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi dan mencapi tujuan-tujuan tertentu diluar bidang keuangan. Sebagai contoh penerapan pajak sebagai fungsi pengatur adalah pengenaan pajak terhadap minuman keras untuk mengurangi daya beli masyarakat terhadap minuman keras dan barang mewah untuk mengurangi gaya hidup mewah. Dalam perpajakan ada sarana atau alat bantu yang dibutuhkan untuk menunjang dari pada pajak itu sendiri diantaranya adalah Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak (SPT), Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB),Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan(SKPKBT), Surat Keterangan Pajak Lebih Bayar (SKPLB), Surat

Keterangan

Pajak

Nihil

(SKPN),

Surat

Pemberitahuan

Pajak

Terutang(SPPT). a. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Adalah Nomor Pokok Wajib pajak yang merupakan kartu identitas wajib pajak jika berhubungan dengan pajak. Ada dua fungsi NPWP, yaitu: 1. “Sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib pajak. 2. Untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan”. b. Surat Tagihan Pajak (SPT)

10

Yaitu surat untuk melakukann tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda. STP diterbitkan apabila pajak penghasilan pada tahun berjalan tidak atau kurang bayar.

c. Surat Setoran Pajak (SSP) Yaitu surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke kas negara. d. Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang terdiri dari: 1. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) Yaitu surat ketetapan yang menetukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi admistrasi dan besarnya jumlah yang harus dibayar. 2. Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan. 3. Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB) Yaitu surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah keredit lebih besar dari pajak terutang atau tidak seharusnya terutang. 4. Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN)

11

Yaitu surat ketetapan yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak. 5. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) Yaitu surat keputusan kepala kantor pelayanan pajak bumi dan bangunan mengenai pajak terutang yang harus dibayar dalam satu tahun.

Pengertian Pengahasilan dalam kehidupan sehari-hari dapat diartikan sebagai suatu pendapat yang diperoleh atau diterima seseorang atas suatu aktivitas ekonomi yang dilakukanya yang dapat memberikan tambahan kekayaan bagi orang tersebut. Menurut Siti Resmi dalam bukunya mengenai perpajakan: Teori dan Kasus mendefenisikan pengertian pajak penghasilan yaitu : Pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap Subjek Pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam suatu tahun pajak . Menurut Oloan Simanjuntak dalam bukunya mengenai perpajakan mendefenisikan pengertian pajak penghasilan yaitu: PPh Pasal 21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi.

Sedangkan Pengertian Penghasilan dibagi dua yaitu penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur dan penghasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur.

12

Penghasilan pegawai tetap yang bersifat teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap berupa gaji

atau upah, segala macam tunjangan dan imbalan

dengan nama apapun yang diberikan secara periodik berdasarkan ketentuan yang ditetapkan oleh pemberi kerja, termasuk uang lembur. Pengahasilan pegawai tetap yang bersifat tidak teratur adalah penghasilan bagi pegawai tetap selai penghasilan yang bersifat teratur, yang diterima sekali dalam satu tahun atau periode lainnya, antara lain berupa bonus, tunjangan hari raya (THR), jasa produksi, tantiem, gratifikasi atau imbalan sejenis lainnya dengan nama apapun.

Setelah penulis menuliskan pengertian pajak, dan pengertian pajak penghasilan maka penulis mendefenisikan pajak penghasilan pasal 21 yaitu : Merupakan pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun sehubungan dengan nama atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi dalam negeri. Pembayaran pajak penghasilan ini dilakukan dalam tahun berjalan melalui pemotongan oleh pihak-pihak tertentu, Pihak yang wajib melakukan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan pasal 21 adalah pemberi kerja, bendaharawan pemerintah, dana pensiun, perusahaan dan penyelenggara kegiatan.

2.2 Subjek Pajak Penghasilan Pasal 21

13

Subjek pajak penghasilan adalah Wajib Pajak yang menurut ketentuan harus membayar, memotong, atau memungut pajak yang terutang atas objek pajak, Subjek pajak yang dikenakan pajak penghasilan apabila menerima atau memperoleh penghasilan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Subjek pajak orang pribadi dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu:

2.2.1 Subjek Pajak Dalam Negeri, yang terdiri dari: 1. Subjek pajak orang pribadi, yaitu: a. Orang pribadi yang bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) hari (tidak harus berturut-turut) dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan. b. Orang pribadi yang dalam satu tahun pajak berada di Indonesia dan mempunyai niat untuk bertempat tinggal di Indonesia. 2. Subjek Pajak Badan , yaitu : Badan yang didirikan atau berkedudukan di Indonesia. 3. Subjek Pajak Warisan : Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, mengunakan yang berhak.

14

2.2.2 Subjek Pajak Luar Negeri 1.

Orang pribadi yang bertempat tinggal di indonesia atau berada di indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) dari dalam jangka waktu 12 (dua belas) badan, dan badan yang tidak bertempat kedudukan di Indonesia yang menjalankan melalui bentuk usaha tetap di Indonesia.

2. Orang pribadi yang berada di Indonesia tidak lebih dari 183 (seratus delapan puluh tiga) dari dalam jangka waktu 12 (dua belas) badan, dan badan yang tidak kedudukan di Indonesia yang menerima atau memperoleh penghasilan dari Indonesia.

Dan yang bukan termasuk Subjek Pajak adalah: 1.

Badan perwakilan negara asing

2.

Pejabat-pejabat perwakilan diplomatik, konsulat atau pejabat-pejabat lain dari negara asing, dan orang-orang diperbantukan kepada mereka yang bekerja pada dan bertempat tinggal bersama-sama mereka, dengan syarat bukan Warga Negara Indonesia dan tidak menerima atau memperoleh penghasilan lain di luar jabatan atau pekerjaanya tersebut serta negara yang bersangkutan memberikan perlakuan timbal balik.

3.

Organisasi-organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Keuangan dengan syarat:

15

a.

Indonesia menjadi anggota organisasi tersebut

b.

Tidak menjalankan usaha atau kegiatan lain untuk memperoleh penghasilan dari indonesia selain pemberian pinjaman kepada pemberian yang dananya berasal dari iuran para anggota;

4.

Pejabat-pejabat perwakilan organisasi internasional yang ditetapkan dengan Keputusan Mentri keuangan dengan syarat bukan warga negara Indonesia dan tidak menjalankan usaha atau kegiatan pekerjaan lain untuk memperoleh penghasilan dari Indonesia.

2.3 Objek Pajak PenghasilanPasal 21 Objek pajak diartikan sebagai sasaran pengenaan pajak dan dasar untuk menghitung pajak terutang, Yang termasuk dengan objek pajak adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh oleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apa pun. Ketentuan pasal 5 ayat (1), (2), (3), dan (4) Peraturan Direktur Jendral Pajak No,15/PJ/2006 mengatur mengenai objek Pajak Penghasilan Pasal 21 antara lain:

2.3.1

Penghasilan yang termasuk Objek Pajak adalah:

16

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh termasuk gaji, upah, honorarium, komisi, bonus, uang pensiun, atau imbalan dalam bentuk lainnya, kecuali ditentukan dalam undang-undang ini. 2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan, dan penghargaan. 3. Laba usaha. 4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta, termasuk: a. Keuntungan karena pengalihan harta kepada perseroan, persekutuan, dan badan lainnya sebagai pengganti saham, atau penyertaan modal. b. Keuntungan yang diperoleh perseroan, persekutuan, dan badan lainnya karena pengalihan harta kepada pemegang saham, sekutu, atau anggota. c. Keuntungan karena likuidasi, penggabungan, peleburan, pemekaran, pemecahan, pengambilalihan usaha. d. Keuntungan karena pengalihan harta berupa hibah, bantuan, atau sumbangan, kecuali yang diberikan kepada keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat dan badan keagamaan, badan pendidikan, badan sosial atau pengusaha kecil termasuk koperasi yang ditetapkan oleh menteri keuangan sepanjang tidak ada hubungan dengan usaha, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan diantara pihak-pihak yang bersangkutan. 5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak. 6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan lain karena jaminan pengembalian utang.

17

7. Dividen, dengan nama dan dalam bentuk apapun, termasuk dividen dari perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi. 8. Royalti. 9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta. 10.

Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala.

11.

Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing. 13. Selisih lebih karena penilaian kembali asset. 14. Premi asuransi. 15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas. 16. Tambahan kekayaan netto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 21 adalah: a. Penghasilan yang diterima atau diperoleh pegawai atau penerima pensiunan secara teratur berupa gaji, uang pensiun bulanan, upah, honorarium (termasuk honorarium anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas), premi bulanan, uang lembur, uang sokongan, uang tunggu, uang ganti rugi, tunjangan istri, tunjangan anak, tunjangan kemalangan, tunjangan jabatan, tunjangan khusus, tunjangan transport, tunjangan pajak, tunjangan iuran pensiun, tunjangan pendidikan anak,

18

tunjangan beasiswa, premi asuransi yang dibayar oleh pemberi kerja, dan penghasilan teratur lainnya dengan nama apapun. b. Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainnya yang sifatnya tidak tetap. c. Upah harian, upah mingguan, upah satuan, upag borongan. d. Uang tebusan pensiun, uang pesangon, uang tabungan hari tua atau jaminan hari tua, dan pembayaran lain sejenis. e. Honorarium, uang saku, hadiah atau penghargaan dengan nama dan dalam bentuk apapun, komisi, beasiswa, dan pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan pekerjaan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan wajib pajak dalam negeri terdiri dari: 1. Tenaga ahli 2. Pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, crew film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, penari, pemahat, pelukis, dan seniman lainnya. 3. Olahragawan. 4. Penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyulu, dan moderator. 5. Pengarang, peneliti dan penerjemah. 6. Pemberi jasa dalam segala bidang termasuk teknik, komputer dan sistem aplikasinya, telekomunikasi, elektronika, foto grafi, ekonomi dan sosial.

19

7. Agen iklan. 8. Pengawas, pengelola proyek, anggota dan pemberi jasa kepada suatu kepanitiaan, peserta sidang atau rapat dan tenaga lepas lainnya dalam segala bidang kegiatan. 9. Pembawa pesanan atau yang menemukan langganan 10. Peserta perlombaan. 11. Petugas penjaja barang dagangan. 12. Petugas dinas luar asuransi. 13. Peserta pendidikan, pelatihan, dan pemagangan. 14. Distributor perusahaan multilevel marketing dan kegiatan sejenis lainnya. f. Gaji, gaji kehormatan, tunjangan-tunjangan lain yang terkait dengan gaji yang diterima oleh Pejabat Negara, Pegawai Negeri Sipil, serta uang pensiun dan tunjangan-tunjangan lain yang sifatnya terkait dengan uang pensiun yang diterima oleh pensiunan termasuk janda atau duda dan atau anak-anaknya. g. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh bukan wajib pajak selain pemerintah, atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma penghitungan khusus. h. Penghasilan yang dipotong PPh pasal 26 adalah imbalan dengan nama dan dalam bentuk apapun yang diterima atau diperoleh orang pribadi dengan

20

status Wajib Pajak Luar Negeri sehubungan dengan pekerjaan, jasa dan kegiatan.

2.3.2 Penghasilan yang tidak termasuk Objek Pajak Penghasilan Pasal 21 adalah: 1. Pembayaran jaminan/asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa 2. Penerimaan dalam bentuk natura dan kenikmatan kecuali yang diberikan oleh bukan wajib pajak atau wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan yang bersifat final dan yang dikenakan pajak penghasilan berdasarkan norma perhitungan khusus (deemed profit). 3. Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan dan penyelenggara taspen serta iuran tabungan Hari Tua atau tunjangan hari tua (jaminan hari tua) kepada badan penyelenggara taspen dan Jamsostek yang dibayar oleh pemberi kerja. 4. Penerimaan dalam bentuk natura atau kenikmatan lainnya dengan nama apapun yang diberikan oleh pemerintah. 5. Kenikmatan berupa pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. 6. Zakat yang diterima oleh orang pribadi yang berhak dari badan atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan oleh pemerintah.

Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga bagian, antara lain:

21

1. Official assessment system System yang merupakan sisitem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang. Ciri-ciri Official assessment system: a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada fiskus. b. Wajib pajak bersifat pasif. c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus. 2. Self assessment system System ini merupakan pungutan pajak yang memberi wewenang,kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan sendiri besarnya pajak yang harus dibayar.

3. Withholding system System ini merupakan system pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak.

2.4

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Penggenaan PPh Pasal 21 dapat dibedakan menurut wajib pajak orang

pribadi yang menerima penghasilan, seperti berikut ini:

22

1. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tetap a. Penghasilan teratur b. Penghasilan tidak teratur 2. PPh Pasal 21 pada Pegawai Tidak Tetap 3. PPh Pasal 21 pada Penerima Pensiun 4. PPh Pasal 21 pada Bukan Pegawai 5. PPh Pasal 21 pada Wanita Kawin 6. PPh Pasal 21 sesuai Kewajiban Subjektif

2.4.1 PPh Pasal 21 Pada Pegawai Tetap Pegawai tetap adalah orang pribadi yang bekerja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji dalam jumlah tertentu secara berkala, termasuk anggota dewan komisaris dan anggota dewan pengawas yang secara teratur terusmenerus ikut mengelola kegiatan perusahaan secara langsung.

Penghasilan pegawai tetap dapat dibedakan berdasarkan periode diterimanya penghasilan menjadi berikut ini: a. Penghasilan Teratur PPh atas penghasilan teratur yang diterima pegawai tetap, dapat dikenakan dalam berbagai bentuk pembayaran seperti berikut ini:

23

1. Gaji Bulanan 2. Gaji Mingguan 3. Gaji rapel 4. Gaji Lembur 5. Honorarium pegawwai tetap termasuk anggota dewan komisaris atau anggota dewan pengawas. b. Penghasilan Tidak teratur Penghasilan yang diterima atau diperoleh secara tidak teratur berupa jasa produksi, tantiem, gartifikasi, tunjangan cuti, tunjangan hari raya, tunjangan tahun baru, bonus, premi tahunan, dan penghasilan sejenis lainya yang sifatnya tidak tetap.

2.4.2 PPh Psal 21 Pegawai Tidak Tetap Yang dimaksud dengan pegawai tidak tetap adalah orang pribadi yang bekeja pada pemberi kerja yang menerima atau memperoleh gaji atau upah dalam jumlah tertentu secara tidak berkala, yang diterima pegawai secara harian, mingguan serta pegawai tidak tetap lainya termasuk tenaga harian lepas, penerima upah satuan, penerima upah borongan. Perhitungan PPh Pasal21 pada pegawai tidak tetap dapat dibedakan sepeti beikut ini: 1. Upah Harian

24

2. Upah Satuan 3. Upah Borongan 4. Upah harian/satuan/borongan/honorarium yang diterima tenaga harian lepas yang dibayarkan secara bulanan.

2.4.3 PPh Pasal 21 Penerima Pensiun Penerima pensiun adalah orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima atau memproleh imbalan untuk pekerjaan yang dilakukan dimasa lalu, termasuk orang pribadi atau ahli warisnya yang menerima tabungan Hari tua atau jaminan Hari Tua. Perhitungan PPh Pasal 21 pada uang pensiun dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Uang Pensiun dibatar secara berkala

2. Uang pensiun dibayar sesuai permintaan 3. Uang jasa produksi mantan pegawai.

2.4.4

PPh Pasal 21 Bukan Pegawai Penghasilan yang terutang PPh Pasal 21 selain diberikan oleh wajib pajak

sebagai pemotong pajak, kepada pegawai tetap, pegawai tidak tetap, termasuk pemegang, juga dapat diberikan kepda bukan pegawai. Penghasilan yang diterima oleh bukan wajib pegawai antara lain dapat berupa penghasilan seperti berikut ini:

25

1. Honorarium 2. Hadiah 3. Distributor Perusahan Milti Level Marketing.

2.4.5 PPh Pasal 21 Karyawati Kawin Pegawai wanita yang tidak kawin, perhitungan penghasilan kena pajaknyamengunakan PTKP-nya untuk dirinya seniri ditambah dengan PTKP untuk keluarga yang menjadi tanggunganya sepenuhnya. Namun apabila karyawati kawin, dapat dirinci seperti berikut ini: 1. Suami bekerja 2. Suami tidak bekerja 3. Kerugian wanita kawin 4. Penghasilan suami istri terpisah 5. Penghasilan anal belum dewasa.

2.4.6 PPh Pasal 21 Sesuai Kewajiban Subjektif Dalam waktu 2(dua) bulan setelah tahun takwin berakhir, pemotong pajak penghasilan menghitung kembali jumlah PPh Pasal 21 yang terutang oleh pegawai tetap, menurut tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 Undang-undang PPh,

26

dengan didasarkan pada kewajiban pajak subjektif yang melekat pada pegawai tetap yang bersangkutan. Berdasarkan adanya kewajiban subjektif dari wajib pajak dalam negeri, maka penghasilan dapat dibedakan pad kewajinban subjektif yang melekat kepada pegawai seperti berikut ini: 1. Kewajiban subjektif satu tahun a. Mulai bekerja awal tahun 2. Sampai dengan akhir tahun 3. Sampai dengan sebelum akhir tahun a. Mulai bekerja setelah akhir tahun 4. Kewajiban subjektif kurang dari satu tahun a. Dalam tahun pajak b. Akhir tahun pajak

2.5.

Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Cara perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 pada prinsipnya sama

dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi penerima-penerima penghasilan dari pekerja, jasa, atau kegiatan yang dilakukan wajib pajak orang pribadi yaitu wajib pajak dalam negeri selain pengurangan berupa PTKP, juga diberikan

27

pengurangan-pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan biaya jabatan, biaya pension dan iuran pensiun.

2.5.1 Pengurangan dalam Perhitungan PPh pasal 21 Menurut ketentuan pasal 8 ayat (1) huruf a dan b peraturan Direktur jenderal Pajak Nomor 15/PJ/2006, besarnya biaya penghasilan netto bagi pegawai tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi dengan: 1. Biaya jabatan yaitu untuk mendapatkan menagih dan memelihara penghasilan yang besarnya 5%(lima persen) dari penghasilan bruto, setingi tingginya Rp 6,000,000 setahun atau 500,000 sebulan. 2. Iuran terkait dengan gaji yang dibayar dengan dana yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan atau Badab penyelenggara tabungan hari Tua atau Jaminan hari Tua yang dipersamkan dengan gaji pensiun, biaya pensiun yang dapat dikurangkan dari penghasilan bruto untuk perhitungan, pemotongan Pajak Penghasilan bagi pensiunan, ditetapkan sebesar 5% dari penghasialan bruto, setinggi-tingginya Rp 2,400,000 setahun atau Rp 200,000 sebulan.

2.5.2 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) 1. Penyesuaian Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) untuk tahun 2009

28

Menurut ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Republick Indonesia nomor 36 tahun 2008 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan menetapkan bahwa besarnya Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1 Penghasilan Tidak Kena Pajak

Untuk diri pegawai Tambahan untuk pegawai yang kawin Tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga semenda dalam garis keturunan lurus, serta anak angkat yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3 orang Tambahan bagi istri bekerja yang pekerjaanya tidak ada hubungannya dengan pekerjaan suami

Setahun Rp.15.840.000 Rp. 1.320.000

Sebulan Rp.1.320.000 Rp. 110.000

Rp. 1.320.000

Rp. 110.000

Rp.15.840.000

Rp. 1.320.000.

Ketentuan pasal 7 Undang-Undang Republic Indonesia nomor 36 tahun 2008 atas Undang-Undang nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditetapkan tanggal 23 september 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 januari 2009.

2.5.3 Tarif pajak penghasilan pasal 21

29

1. Tarif Pph Pasal 21 Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008,Tarif pasal 17 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 tahun 2008, dengan ketentuan sebagai berikut :

Table 2.2 Tarif PPh Pasal 17 Undang-undang No. 36 Tahun 2008 Untuk Orang Pribadi LapisanPenghasilanKenaPajak

Tarif Pajak

Sampai dengan Rp.50.000.000.00

5%(lima persen)

Diatas Rp. 50.000.000.00 s/d

Rp. 15%(lima belaspersen)

250.000.000.00 Diatas Rp. 250.000.000.00 s/d Rp. 25%(duapuluh lima persen) 500.000.000.00 Diatas Rp. 500.000.000.00

30%(tigapuluhpersen)

Sumber : Undang-undang No.36 Tahun 2008, dikutip dari : Liberti Pandiangan, Pedoman Praktis Penghitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 dan Pasal 26. Salemba Empat, 2010, hal. 44

Ketentuan Pasal 17 Undang-Undang Republic Indonesia Nomor 36 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan ini ditetapkan 23 september 2008 dan mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2009.

30

2.5.4 Tata Cara Perhitungan PPh Pasal 21 2.5.4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Bagi Pegawai Tetap Cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan teratur yang diterima oleh pegawai tetapi adalah sebagai berikut :

1. a.

Untuk menghitung PPh

Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap,

terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto yang diterima atau diperoleh selama sebulan, yang meliputi seluruh gaji, segala jenis tunjangan dan pembayaran teratur lainnya, termasuk uang lembur dan pembayaran sejenisnya. b.

Untuk perusahaan yang masuk dalam program jamsostek, premi jaminan kecelakaan kerja yang dibayar oleh pemberi kerja merupakan penghasilan bagi pegawai, Ketentuan yang sama diberlakukan juga bagi premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan kerja, asuransi dwiguna dan asuransi beasiswa yang dibayarkan oleh pemberi kerja untuk pegawai kepada perusahaan asuransi lainnya, Dalam menghitung PPh pasal 21, premi tersebut digabungkan dengan penghasilan bruto yang dibayarkan oleh pemberi kerja kepada pegawai.

c.

Selanjutnya dihitung jumlah penghasilan netto sebulan yang diperoleh dengan cara mengurangi penghasilan bruto sebulan dengan biaya jabatan; iuaran pensiun; iuran jaminan hari tua; iuran tunjangan hari tua yang

31

dibayar sendiri oleh pegawai yang bersangkutan melalui pemberi kerja kepada dana pensiun yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keuangan atau kepada badan penyelenggara program jamsostek.

2. a. Selanjutnya dihitung penghasilan netto sebulan, yaitu jumlah penghasilan netto sebulan dikalikan 12. b. Dalam hal seorang pegawai tetap dengan kewajiban pajak subjektifnya sebagai wajib pajak dalam negeri sudah ada sejak awal tahun, tetapi mulai bekerja setelah bulan januari, maka penghasilan netto setahun dihitung dengan mengalikan penghasilan netto sebulan dengan banyaknya bulan sejak pegawai yang bersangkutan mulai bekerja sampai dengan bulan Desember. c.

Selanjutnya dihitung penghasilan kena pajak sebagai dasar penerapan tarif pasal 17 UU PPh, yaitu sebesar penghasilan netto setahun pada huruf a atau b diatas, dikurangi dengan PTKP.

d. Setelah diperoleh PPh terutang dengan menerapkan tariff pasal 17 UU PPh terhadap penghasilan kena pajak sebagaimana dimaksud pada huruf c. selanjutnya dihitung PPh pasal 21 sebulan yang harus dipotong dan atau disetor ke kas Negara, yaitu sebesar: 1.

Jumlah PPh pasal 21 setahun atas penghasilan sebagaimana yang dimaksud pada huruf a dibagi dengan 12; atau

2.

Jumlah PPh pasal 21 setahun setelah dikurangi dengan PPh yang terutang dan telah diperhitungkan dalam pemberi kerja sebelumnya

32

sesuai yang tercantum dalam bukti pemotongan PPh pasal 21, jika pegawai yang berangkutan sebelumnya bekerja pada pemberi kerja yang lain, dibagi dengan banyaknya bulan pegawai yang bersangkutan bekerja, atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam huruf b.

2.5.4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap Aturan dan cara perhitungan pajak penghasilan pasal 21 atas penghasilan tidak teratur yang diterima oleh pegawai tetap adalah sebagai berikut : 1. Apabila kepada pegawai tetap diberikan jasa produksi, tantiem, gratifikasi, bonus, premi, tunjangan hari raya dan penghasilan lain semacam itu yang sifatnya tidak tetap dan buasanya dibayarkan sekali setahun, maka PPh pasal 21 dihitung dan dipotong dengan cara sebagai berikut : a. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan ditambah dengan penghasilan tidak teratur berupa tatiem, jasa produksi dan sebagainya. b. Dihitung PPh pasal 21 atas penghasilan teratur yang disetahunkan tanpa tatiem, jasa produksi, dan sebagainya. c. Selisih antara PPh pasal 21 menurut perhitungan hruf a dan b adalah PPh pasal 21 atas penghasilan tidak teratur berupa tatiem, jasa produksi, dan sebagainya.

33

2. Perhitungan PPh pasal 21 bagi pegawai tetap atas penghasilan yang bersifat tetap secara umum dirumuskan sebagi berikut: Penghasilan bruto: 1. Gaji sebulan

xxx

2. Tunjangan PPh

xxx

3. Tunjangan lainnya

xxx

4. Premi asuransi yang dibayar pemberi pekerja

xxx

5. Penerimaan dalam bentuk natura yang dikenakan pemotong PPh Pasal 21 6. Jumlah penghasilan bruto(jumlah 1s/d 5)

xxx xxx

Pengurangan 7. Biaya jabatan

xxx

8. Iuran pensiuan atau iuran THT/JHT

xxx

9. Jumlah pengurang (jumlah 7&8)

xxx

Penghitungan PPh Pasal 21: 10. Penghasilan netto sebulan (6-9)

xxx

11. Penghasilan netto setahun (10 x 12 bulan)

xxx

12. Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

xxx

34

13. Penghasilan Kena Pajak Setahun (11-12)

xxx

14. PPh Pasal 21 yang Terutang (13 x tarif pasal 17 ayat 1)

xxx

15. PPh Pasal 21 yang dipotong sebulan (14-12 bulan)

xxx

Contoh Perhitungan PPh Pasal 21 1. Perhitungan PPh Pasal 21 terhadap Penghasilan Pegawai Tetap Dengan Gaji bulanan . Jhon bekerja pad perusahan PT. Bulan-Bintang dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak. Jhon menerima gaji Rp. 3.000.000.00 sebulan, PT. Bulan – Bintang mengikuti Jamsostek, premi jaminan kecelakanan kerja dan premi jaminan kematian dibayar oleh pemberi pekerja dengan jumlah masingmasing Rp. 10.000.00 dan Rp. 6.000.00 sebulan, PT. Bulan- Bintang menanggung iuran jaminan hari tua setiap bulan sebesar Rp. 10.000.00 sedangkan Jhon membayar jaminan hari tua sebesar Rp. 40.000.00 setiap bulan, Disamping itu PT. Bulan – Bintang juga mengikuti program pensiun untuk pegawainya. PT. Bulan – Bintang membayar iuran pensiun untuk Jhon ke dana pensiun, yang pendirinya telah disahkan oleh menteri keungan, setiap bulan Rp. 30.000.00 sedangkan Jhon membayar iuran pensiun sebesar Rp. 50.000.00 Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor 15/PJ/2006 dan undang-undang No.17 Tahun 2000 adalh sebagai berikut: Gaji sebulan

Rp. 3.000.000.00

Premi jaminan hari tua

Rp.

10.000.00

35

Premi jaminan kematian

Rp.

6.000.00

Penghasilan bruto

Rp. 3.016.000.00

Pengurangan : 1. Biaya jabatan : 5% x Rp. 3.016.000.00

Rp. 150. 800.00

2. Iuran pensiun

Rp. 50. 000.00

3. Iuran JHT

Rp. 40. 000.00 + Rp. ( 240.000.00)

Penghasilan Neto Sebulan

Rp. 2.775.200.00

Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp. 2.775.200.00

Rp.33.302.400.00

4. PTKP Untuk WP Sendiri

Rp. 13.200.000.00

Tambahan WP Kawin

Rp. 1.200.000.00 + Rp.( 14.400.000.00)

Penghasilan Kena Pajak Setahun

Rp. 18.902.400.00

Pembulatan

Rp. 18.902.000.00

PPh Pasal 21 Terutang : 5% x Rp. 18.902.000.00

Rp. 945.120.00

PPh Pasal 21 sebulan : Rp. 945.120.00 : 12

Rp. 78.760.00

36

Penghitungan PPH Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 dan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan adalah sebagai berikut: Gaji sebulan

Rp. 3.000.000.00


Rp.

10.000.00


Rp.

6.000.00

Penghasilan bruto

Rp. 3.016.000.00


Rp. 150 . 800 .00

2. Iuran pensiun

Rp. 50 . 000 .00

3. Iuran JHT

Rp. 40 . 000 .00 + Rp. ( 240.000.00)


Rp. 2.775.200.00


Rp.33.302.400


Rp. 15.840.000.00

Tambahan WP Kawin

Rp. 1.320.000.00 + Rp.( 17.160.000.00)


Rp. 16.142.400.00

37

Pembulatan

Rp. 16.142.000.00


Rp. 807.120.00


Rp. 67.260.00

2. Perhitungan PPh Pasal 21 atas Penghasilan Karyawati Kawin Citra adalah karyawati yang bekerja pada PT.Garden dengan status menikah tetapi belum mempunyai anak. Citra menerima penghasilan sebesar Rp. 2.000.000.00 sebulan. PT Garden mengikuti program pensiun dan Jamsostek. Perusahaan membayar iuran pensiun kepada dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan sebesar Rp. 40.000.00 sebulan. Citra pembayaran iuran dan iuran JHT masing-masing sebsar Rp. 30.000.00 dan Rp. 6.000 sebulan. Berdasarkan surat keterangan pemda setempat. Citra bertempat tinggal diketahui bahwa suami Citra tidak mempunyai penghailan apapun. Premi Jaminan kecelakaan dan jaminan kematian masing-masing sebesar Rp. 15.000.00 dan Rp. 5.000.00 dibayar oleh pemberi kerja. Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor.15/PJ/2006 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: Gaji sebulan

Rp. 2.000.000.00


Rp.

15.000.00


Rp.

5.000.00

38

Penghasilan bruto

Rp, 2,020,000,00

Pengurangan : 1. Biaya jabatan : 5% x Rp, 2,020,000,00

Rp, 101, 000 ,00

2. Iuran pensiun

Rp. 30 . 000 .00

3. Iuran JHT

Rp.

6 . 000 .00 + Rp. ( 137.000.00)


Rp. 1.883.000.00


Rp.22.598.000.00


Rp. 13.200.000.00

Tambahan WP Kawin

Rp, 1.200.000.00 + Rp.( 14.400.000.00)


Rp.


Rp. 409.800.00


Rp. 34.150.00

8.196.000.00

39

Penghitungan PPH Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK.03/2008 dan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan adalah sebagai berikut:

Gaji sebulan

Rp. 2.000.000.00


Rp.

15.000.00


Rp.

5.000.00

Penghasilan bruto

Rp. 2.020.000.00


Rp. 101 . 000 .00

2. Iuran pensiun

Rp. 30 . 000 .00

3. Iuran JHT

Rp.

6 . 000 .00 + Rp. ( 137.000.00)


Rp. 1.883.000.00

Penghasilan Neto Setahun 12 x Rp, 1,883,000,00

Rp,22.596.000.00


Rp. 15.840.000.00

Tambahan WP Kawin

Rp. 1.320.000.00 + Rp.( 17.160.000.00)

40


Rp.

5.436.000.00


Rp. 271.000.00


3.

Rp, 22.650.00

Perhitungan PPh Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur Bagi Pegawai Tetap. Karyawati

Sofia (tidak kawin) bekerja pada PT. Kasih dengan

memperoleh gaji sebesar Rp. 2.000.000.00 sebulan. Perusahaan ikut dalam program jamsostek, Premi Jamainan Kecelakaan Kerja, Premi Jaminan Kematian dibayar oleh pemberi kerja masing-masing sebesar Rp, 20.000.00 dan Rp. 10.000.00 sebulan. Perusahaan juga membayar iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 15.000.00 setiap bulan. Sofia membayar iuran pensiun Rp. 30.000.00 dan iuran Jaminan Hari Tua sebesar Rp. 15.000.00 setiap bulan. Nova membayar iuran Pensiun Rp. 30.000.00 dan iuran Jaminan Hari Tua Rp. 6.000.00 setiap bulan. Dalam tahun berjalan dia juga menerima bonus sebesar Rp. 4.000.000.00. Perhitungan PPh Pasal 21 sesuai dengan peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor.15/PJ/2006 dan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2000 adalah sebagai berikut: a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus Gaji setahun ( 12 x Rp, 2.000.000.00)

Rp.24.000.000.00

Bonus

Rp. 4.000.000.00

41

Premi Jaminan kecelakaan Kerja( 12 xRp. 20.000.00)

Rp.

240.000.00

Premi Jaminan Kematian (12 x Rp.10.000.00)

Rp.

120.000.00

Penghasilan Bruto Setahun

Rp.28.360.000.00

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5 % x Rp.28.360.000.00

Rp.1.418.000.00

Maksimum diperkenankan

Rp.1.296.000.00

2. Iuran Pensiun Setahun 12 x Rp. 30.000.00

Rp. 360.000.00

3. Iuran jaminan Hari tua 12 x Rp.6.000.00

Rp.

72.000.00 (Rp.1.728.000.00)

Peghasilan Neto Setahun 4. PTKP Setahun untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak

Rp.26.632.000.00 (Rp.13.200.000.00) Rp.13.432.000.00

PPh Pasal 21 Terutang 5 % x Rp.13.432.000.00 =Rp. 671.600.00 b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun Gaji setahun ( 12 x Rp. 2.000.000.00)

Rp.24.000.000.00


Rp.

240.000.00


Rp.

120.000.00

42


Rp.24.360.000.00

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5 % x Rp.28.360.000.00

Rp.1.418.000.00

2. Iuran Pensiun Setahun 12 x Rp. 30.000.00

Rp. 360.000.00


Rp.

72.000.00 (Rp.1.650.000.00)


Rp.22.710.000.00 (Rp.13.200.000.00) Rp. 9.510.000.00

PPh Pasal 21 Terutang 5 % x Rp. 9.510.000.00 =Rp. 475.500.00 Rp. 671.600.00 - . 475.500.00 = Rp. 196.100.00

Penghitungan PPH Pasal 21 sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 250/PMK,03/2008 dan Undang-undang Republik Indonesia No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak penghasilan adalah sebagai berikut: a. PPh Pasal 21 atas gaji dan bonus Gaji setahun ( 12 x Rp. 2.000.000.00)

Rp.24.000.000,00

43

Bonus

Rp, 4,000.000.00


Rp.

240.000.00


Rp.

120.000.00


Rp.28.360.000.00

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5

% x Rp.28.360.000.00

Rp.1.418.000.00

2. Iuran Pensiun Setahun 12 Rp. 30.000.00

Rp. 360.000.00


Rp.

72.000.00 (Rp.1.850.000.00)


Rp.26.510.000.00 (Rp.15.840.000.00) Rp.10.670.000.00

PPh Pasal 21 Terutang 5

% x Rp.10.670.000.00 =Rp. 533.500.00

b. PPh Pasal 21 atas gaji setahun Gaji setahun ( 12 x Rp. 2.000.000.00)

Rp.24.000.000.00

44


Rp.

240.000.00


Rp.

120.000.00


Rp.24.360.000.00

Pengurangan : 1. Biaya Jabatan 5

% x Rp.28.360.000.00

Rp.1.418.000.00

2. Iuran Pensiun Setahun 12 Rp. 30.000.00

Rp. 360.000.00


Rp.

72.000.00 (Rp.1.650.000.00)

Peghasilan Neto Setahun

Rp.22.710.000.00

4. PTKP Setahun untuk WP Sendiri Penghasilan Kena Pajak

Rp. 6.870.000.00

PPh Pasal 21 Terutang 5 % xRp. 6.870.000.00

(Rp.15.840.000.00)

= Rp. 343.500.00

c. PPh Pasal 21 atas Bonus Rp. 533.500.00 - Rp. 343.500.00 = Rp. 190.000.00

45

BAB III METODE PENELITIAN

3.1

Objek Penelitian Penelitian dilakukan pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba

Samosir, yang berkedudukan di jalan S.M Raja desa Sitoluama Laguboti. Merupakan satu - satunya sekolah SENI dan BUDAYA, yang bertujuan menghasilkan

siswa

yang

terampil dan melastarikan seni dan budaya

kuhususnya seni dan budaya Batak.

3.2

Data Penelitian Penelitian ini menggunakan data sekunder adalah data yang diperoleh dari

dokumen-dokumen penunjang, seperti, sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, daftar gaji pegawai, prosedur perhitugan PPh Pasal 21 pada bulan Juli tahun 2010.

3.3

Metode Pengumpulan Data Metode pengumpulan data yang diperlukan peneliti dalam penelitian ini

yaitu:

46

1. Dokumentasi yaitu pengumpulan data yang diperoleh dari dokumendokumen internal perusahaan yang terkait dengan lingkup penelitian ini.

3.4

Metode Analisis Data Penganalisaan terhadap data yang dikumpulkan dapat dilakukan dengan

berbagai cara dan sesuai dengan keadaan bentuk data yang diperoleh. Adapun metode analisis data yang dilakukan dalam usaha menguji kebenaran sebagai berikut: 1. Metode Deskriptif Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: ”Metode Deskriptif adalah suatu metode dalam meneliti status sekelompok manusia. suatu objek. suatu set kondisi. suatu system pemikiran. atau pun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang” Metode Deskriptif dengan cara mengumpulkan, menafsirkan, menyajikan, menggolongkan, dan menginterprestasikan data sehingga diperoleh gambaran objektif tentang objek penelitian.

2. Metode Deduktif Menurut Moh. Nazir mengatakan bahwa: Metode Deduktif adalah metode dengan “…cara memberi alasan dengan berpikir dan bertolak dari pernyataan yang bersifat umum dan menarik kesimpulan bersifat khusus atau sfesifik”. Metode Deduktif dengan cara membandingkan kegiatan yang dilakukan perusahaan dengan teori-teori serta prinsip yang berlaku umum. Hasil analisis

47

tersebut dapat dibuat kesimpulan sebagai hasil perbandingan dan kemudian mengemukakan saran yang diharapkan bermanfaat untuk mengatasi masalah yang serupa pada masa mendatang.

BAB IV GAMBARAN PERUSAHAAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Sejarah Singkat Perusahaan SMK Negeri 1 Laguboti berdiri pada tahun 1992 terletak di Desa Sitoluama Kecematan Laguboti satu – satunya sekolah SENI dan BUDAYA yang berada di Kabupaten Toba Samosir yang bertujuan untuk menghasilkan siswa yang terampil dan melestarikan Seni dan Budaya khususnya Seni dan Budaya Batak. SMK Negeri 1 Laguboti merupakan bagian dari pendidikan yang menghasilkan siswa-siswa yang memiliki keterampilan yang dapat diterima langsung di dunia kerja. Adapun Visi dan Misi untuk menghasilkan siswa-siswi yang terampil sebagai berikut: VISI Menjadi Lembaga Diklat yang bermutu dengan keunggulan local berwawasan Seni dan Budaya berdaya saing global. MISI 1. Menghaislkan tamatan yang bermutu tinggi dan berwawasan global. 2. Menghasilkan produk dan jasa yang diterima pasar dengan harga terjangkau.

48

3. Menerapkan budaya mutu, kompetensi sehat, trasparansi dan akuntabel. 4. Mengikuti perkembangan IPTEK sesuai kebutuhan bursa kerja. Di dalam menjalan Visi dan Misi di SMK Negeri 1 Laguboti. sekolah memiliki program study, yang dapat menjadi sarana para siswa untuk mengembangkan keterampilan sesuai dengan minat masing-masing. SMK ini juga memiliki Fasilitas yang lengkap sesuai dengan kebutuhan masing-masing program studi. serta dalam membimbing dan mengajar para siswa yang ada SMK Negeri 1 Laguboti memiliki tenaga Pengajar yang kualitifikasi pendidikan sesuai dengan bidang yang di ajarkan. Program studi, Fasilitas, serta Tenaga Pengajar menurut Program Study masing-masing sebagai berikut: KRIA KAYU 1. Kompetensi Keahlian Kompetensi Program Study Kria Kayu: a. Kerja bangku/ Pertukangan b. Kerja Mesin c. Kerja Ukir dan Raut d. Kerja Bubut e. Kerja Scroll dan f. Kerja Finising. 2. Fasilitas Program Studi kria Kayu memiliki fasilitas yang memadai berupa: a. Bengkel praktek yang luas

49

b. Mesin-mesin praktek yang lengkap c. Ruang belajar yang memadai d. Ruang kerja bangku.

3. Tenaga Pengajar Tenaga pengajar Kria Kayu memiliki kualitifikasi pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarkan seperti: a. S1/A4 Seni Rupa b. S1/A4 Kria dan Kerajinan c. S1/A4 Desain d. Dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja magang kerja untuk peningkatan kualitas tenaga pengaja.

KRIA LOGAM 1. Kompetensi Keahlian Kompetensi Progam Studi Kria Logam: a. Kerja Las b. Kerja Patri/Perhiasan c. Ukir Logam d. Etsa 2. Fasilitas Program studi kria logam memiliki fasilitas yang memadai berupa: a. Bengkel praktek yang luas

50

b. Mesin-mesin praktek yang lengkap c. Ruang belajar yang memadai

3. Tenaga Pengajar Tenaga pengajar Kria Logam memiliki kualitifikasi pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarkan seperti: a. S1/A4 Seni Rupa b. S1/A4 Kria dan Kerajinan c. S1/A4 Desain d. Dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja magang kerja untuk peningkatan kualitas tenaga pengaja.

KRIA TEKSTIL DAN TATA BUSANA 1. Kompetensi Keahlian Kompetensi Keahlian Program Studi Kria Tekstil: a. Bordir dan Sulam b. Batik c. Tenun / Taspestry d. Jahit perca / Tindas e. Cetak Saring / Sablon Kompetensi Keahlian Program Studi tata Busana: a. Jahit Konfeksi

51

b. Pakaian anak–anak, Seragam, Pakaian Dewasa, Kemeja dan Pakaian Pesta 2. Fasilitas Program Studi kria Kayu memiliki fasilitas yang memadai berupa: a. Bengkel praktek yang luas b. Mesin-mesin praktek yang lengkap c. Ruang belajar yang memadai 3. Tenaga Pengajar Tenaga pengajar Kria Logam memiliki kualitifikasi pendidikan sesuai dengan bidang yang diajarkan seperti: a. S1/A4 Seni Rupa b. S1/A4 Kria dan Kerajinan c. S1/A4 Desain d. S1/A4 Tata Busana e. Dan telah mengikuti pendidikan dan pelatihan kerja magang kerja untuk peningkatan kualitas tenaga pengaja.

4.2 Struktur Organisasi SMK Negeri 1 Laguboti Struktur organisasi dalam perusahaan merupakan suatu gambaran mengenai hak dan kewajiban masing-masing individual yang merupakan factor penting dalam memajukan suatu perusahaan. Dimana sturktur organisasi merupakan cerminan dari kegiatan atau aktifitas yang terjadi didalam suatu organisasi yang memiliki hubungan saling berkaitan antara fungsi-fungsi. wewenang dan tanggung jawab setiap orang dalam organisasi perusahaan baik

52

pimpinan maupun karyawan. Selain itu, struktur organisasi juga dapat mengkoodinir peralatan dan fasilitas lainnya yang terlibat di dalam perusahaan yang mempunyai sifat hubungan kerja dengan perusahaan tersebut. Dengan adanya struktur organisasi dalam perusahaan maka pekerjaanpekerjaan yang ada dapat dilakukan lebih teratur dan penuh tanggung jawab. sehingga rencana kerja yang ada serta tujuan perusahaan dapat mencapai dengan baik dan pelayanan kepada masyarakat dapat dilakukan dengan adil dan merata. Dalam rangka untuk memberikan pendelegasian wewenang dan yang seimbang. maka perlu dibentuk organisasi yang baik. sehingga tugas yang diberikan dapat dikerjakan secara efisien. sistematis. dan terkoordinir. Dari struktur organisasi SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir telah menstrukturisasi organisasinya. Kepala Sekolah sebagai jabatan tertinggi dalam organisasi mempunyai tugas yaitu:

1. Kepala Sekolah ( Pimpinan Manajemen Mutu ) FUNGSI a.

Mengangkat dan menetapkan wakil manejemen mutu (WMM) dan tim system menejemen mutu (SMM).

b. Merencanakan, melaksanakan, dan mengvaluasi program kerja sekolah secara berkala. c. Merencanakan RASKA. RENSTRA/ RIPS. d. Memonitoring dan membina pengolahan KBM. BP/BK. US dan UN serta kegiatan Ekstrakurikuler.

53

e. Mengkoordinir kegiatan kerja sama dengan pemda dan instansi terkait (PPPPTK. LPMP. BNSP dll). f. Mempromosikan lulusan dan penelusuran lulusan. g. Merencanakan dan membina pengembangan profesi dan karir pendidik dan tenaga kependidikan. h. Merencanakan pengembangan, pendayagunaan, dan pemeliharaan sarana / prasarana sekolah. i. Mengkoordinir pelaksanaan penerimaan siswa baru. j. Menyelenggarakan adminstrasi sekolah. k. Mengkoordinir pengembangan kurikulum. l. Membuat laporan berkala/ insidentil. m. Melakukan penelitian tenaga kependidikan (DP3). n. Menjalin kerjasama / hubungan yang baik dengan orang tua siswa melalui komite sekolah.

WEWENANG a. Menjalankan semua peraturan/ instruksi dari lembaga yang lebih tinggi b. Mengatur pembagian tugas pendidik dan tenaga kependidikan c. Membuat DP3 pendidik dan tenaga kependidikan d. Menandatangani berkas-berkas dan dokumen yang berlaku untuk suratsurat dan berkas-berkas baik intern maupun extern e. Mengelolah keuangan sekolah f. Membina dan mempromosikan pendidik dan tenaga kependidikan

54

g. Membina siswa dan mengeluarkan siswa sesuai dengan peraturan yang berlaku h. Rekruitmen tenaga pendidikan i. Mengusulkan

pengangkutan

/

pemberhentian

dan

mutasi

tenaga

kependidikan j. Mengusulkan mutasi bagi tenaga pendidikan

TANGGUNG JAWAB a. Terciptanya lingkungan sekolah yang bersih, sehat, indah, dan hijau dengan pendekatan PLH. b. Terlaksananya System Manajemen Mutu baik. c. Adanya admistrasi sekolah yang baik dan benar. d. Terpeliharanya semangat dan gairah kerja/ pelajar pada pendidik, tenaga kependidikan dan siswa. e. Berfungsinya komponen sekolah dengan baik dan benar. f. Terpeliharanya sarana dan perasaran sekolah dengan baik. g. Tercapainya 7K dengan baik. h. Memperhatikan dan meningkatkan kesejahteraan tenaga kependidikan.

2. Wakil Manajemen Mutu FUNGSI a. Mensosoialisasikan Sistem Menejemen Mutu berstandar ISO 9001:2000 kepada semua warga sekolah.

55

b. Menyuusun rencana implemenrasi Sistem Menejemen Mutu di sekolah. c. Menyusun dan mengajukan tim kerja Sistem Menejemen Mutu. d. Menyusun dan mengajukan dokumen Sistem Menejemen Mutu kepala sekolah dan warga sekolah. e. Membantu setiap sub unit kerja menyusun dokumen proses kerja. instruksi kerja dan indikator kinerja. f. Mengajukan “TIME LINES” implementasi Sistem Menejemen Mutu berstandar ISO. g. Melaksanakan audit internal (Self Aweranus). h. Mengkoordinir pelaksanaan Manajemen Review. i. Menyusun dan mengusulkan rencana pengembangan sekolah, perubahan Renstra dan sarana mutu.

WEWENANG a. Mewakili kepala sekolah apabila tidak ada di tempat. b. Menyusun dan mengusulkan Tim Kerja Sistem Manajemen Mutu. c. Menyusun dan mengusulkan Rencana Implementasi Sistem Manajemen Mutu dan Manajemen Berbasis Sekolah.

TANGGUNG JAWAB a. Mensosialisasikan Sistem Manajemen Mutu berstandar ISO 9001:2000 kepala sekolah dan warga sekolah.

56

b. Bersama seluruh warga sekolah merencanakan Sistem Manajemen Mutu berstandar 9001:2000 untuk dapat terlaksanakan.

3. Wakil Sekolah Bidang Kurikulum FUNGSI a. Menyusun program pengajaran dan mengkoordinasi pelaksanaannya. b. Memasyarakatkan dan mengembangkan kurikulum. c. Menganlisis tercapainya target kurikulum. d. Mengkoordinasi pengembangan kurikulum. e. Mengkoordinasi kegiatan belajar mengajar tentang pembagian tugas pendidik. jadwal pekerjaan evaluasi belajar dan sebagainya. f. Mengkoordinasi persiapan pelaksanaan ujian sekolah, ujian nasional dan ujian tertentu. g. Menyusun kriteria kenaikan kelas dan persyaratan kelulusan. h. Mengarahkan penyusunan bahan apa dan kelengkaan pengajar pendidik. i. Mengadakan koordinasi dengan wakil kepala sekolah bidang lain. j. Menyusun roster pembina upacara. k. Menandatangani buku KBM kelas setiap akhir minggu. l. Membuat arsip soal ujian setiap pelaksanaan ujian. m. Membuat jadwal surversi kelas. n. Membuat data pendidik( pendidikan pelatihan). o. Pembukuan. p. Membuat rekapitulasi absensi pendidik setiap bulan.

57

q. Membuat daftar wali kelas. r. Mewakili kepala sekolah dalam hal-hal tertentu. s. Membuat laporan kepada kepala sekola atas pelaksanaan tugas yang diberikan.

WEWENANG a. Mewakili kepala sekolah apabila tidak ada ditempat b. Menyusun jadwal pekerjaan c. Member data tentang pendidik/ pegawai kepada kepala sekolah

TANGGUNG JAWAB a. Pencapaian target kurikulum. b. Pelaksanaan ulangan/ ujian sesuai dengan jadwal yang ditentukan.

4. Wakil Kepala Sekolah Urusan Kesiswaan FUNGSI a.

Menyusun program kerja pembinaan siswa dan mengkoordinir pelaksanaannya.

b.

Menyusun

program

kerja

7K

serta

mengkoordinasi

pelaksanaannya dengan koordinator 7K . c.

Mengkoordinir pelaksanaan pemilihan penpendidiks Osis, Pramuka, serta kegiatan eksra siswa.

58

d.

Membimbing atau mengawasi kegiatan Osis. Pramuka. serta kegiatan ekstra siswa.

e.

Membina penpendidiks Osis.

f.

Mengkoordinir perencanaan dan pelaksanaan kegiatan luar sekolah.

g.

Mengkoordinir kegiatan upacara sekolah / upacara nasional. apel pago. Kebersihan.

h.

Memmbuat laporan berkala dan insidentil.

WEWENANG a.

Mewakili kepala sekolah apabila tidak ada ditempat.

b.

Menyunsun daftar pembagian tugas pendidik untuk mengawas kebersihan dan ketertiban sekolah.

c.

Memilih siswa untuk penerimaan beasiswa. paskibraka. serrta siswa teladan.

d.

Menyiapkan siswa untuk kegiatan ekstra kurikuler.

e.

Membuat daftar pelaksanan upacara sekolah.

f.

Mengkoordinir pelaksanaan upacara sekolah.

TANGGUNG JAWAB a.

Melaksanakan tugas harian sesuai dengan surat tugas dari kepala sekolah.

b.

Memelihara 7K di sekolah.

59

5.

Wakil Kepala Sekolah Urusan Sarana / Prasarana

FUNGSI a.

Menyusun

program

kerja

pengajaran,

peningkatan,

pemelliharaan dan perawatan serta pengembangan sarana / prasarana secara bulanan maupun tahunan. b.

Mengkoordinasikan penyusunan kebutuhan sarana / prasarana.

c.

Mengkoordinasikan pelaksanaan pengadaan bahan praktek siswa serta perlengkapan sekolah.

d.

Mengkoordinasikan pemeliharaan. perbaikan. pengembangan dan penghapusan sarana.

e.

Mengkoordinasikan pengawasan pengunaan sarana / prasarana sekolah.

f.

Mengkoordinir penggunaan ruang praktek.

g.

Membuat laporan berkala.

WEWENANG a.

Mewakili kepala sekolah apabila tidak berada di tempat.

b.

Mendata inventaris sekolah secara benar.

60

c.

Merencanakan pengadaan inventaris sekolah.

d.

Mengusulkan pengadaan inventaris sekolah.

e.

Mengusulkan penghapusan inventaris yang sudah tidak layak pakai.

f.

Mengadakan pengawasan pengguna sarana / prasarana.

TANGGUNG JAWAB a.

Perawatan dan pemeliharaan penggunaan sarana/ prasarana.

6.

Wakil

Kepala

Sekolah

Urusan

Hubungan

Masyarakat FUNGSI a.

Mengkoordinir kegiatan praktek kerja industri 1.

Penjajakan

industri

(DU

/DI)

sesuai

dengan

standar

kompetensi. 2.

Membuat perjanjian kerja sama dengan DU / DI.

3.

Mengatur penempatan siswa prakerin beserta perlengkapan administrai pelaksanaan praktek kerja industry.

4.

Mengatur jadwal monitoring praktek kerja industry.

5.

Dan kegiatan lainnya yang berkaitan dengan praktek kerja industri.

61

b.

Berkoordinasi dengan unit produksi dalam pelaksanaan praktek kerja industry.

c.

Mempromosikan sekolah dan mengkoordinasikan penelusuran lulusan.

d.

Mengkoordinir pembentukan komite sekolah.

e.

Mewakili kepala sekolah apabila tidak ada ditempat.

f.

Mengkoordinir kegiatan–kegiatan rapat sekolah.

WEWENANG a.

Mewakili kepala sekolah apabila tidak berada di tempat.

TANGGUNG JAWAB a.

Melksanakan tugas harian sesuai dengan surat tugas dari kepala sekolah apabila kepala sekolah tidak ada di tempat.

b.

7.

Menjalin kerjasama dengan masyarakat

Kepala Program Studi

FUNGSI a.

Mengkoordinir semua kegiatan praktek siswa di bengkel.

b.

Membuat pembagian tugas pendidik bengkel.

c.

Menegakkan serta melaksanakan tata tertib bengkel.

62

d.

Mengadakan pertemuan–pertemuan / rapat jurusan untuk program kerja bengkel.

e.

Bertindak selaku koordinator unit produksi di program diklat masing –masing sehingga semua kegiatan yang berhubungan dengan unit produksi harus seijin ketua program studi.

f.

Mengkoordinasi kehadiran pendidik bengkel.

g.

Selalu berkonsultasi / bekerjasama dengan wakasek sapras. koord.7K serta kabengkel dalam perawatan dan pemeliharaan bengkel di program diklat masing–masing.

h.

Berkewajiban

sebagai

sumber

evaluasi

dan

fasilitator

pendidikan. i.

Sebagai ketua tim koordinasi menyusun kurikulum dalam penyusunan maupun sosialisasi kepala pendidik produktif program diklat masing– masing.

j.

Menyusun program kerja program diktat masing–masing.

k.

Bekerja sama dengan wakasek humas dan unit produksi dalam penempatan siswa praktek kerja industri.

l.

Bekerja sama kepala bengkel dengan teknisi mengatur dan mengptimalkan penggunaan sarana dan prasarana bengke.l

m.

Menjadi team monitoring dan evaluasi.

n.

Melaporkan kepala sekolah pengembangan program diktat masing–masing

63

WEWENANG a.

Mewkili atas nama kepala sekolah memipin program diktat.

TANGGUNG JAWAB a.

Bertanggung jawab atas segala kegiatan yang berhugungan dengan diktat masing–masing.

8.

Kepala Bengkel

FUNGSI a.

Merencanakan kebutuhan bahan praktek.

b.

Merencanakan kebutuhan peralatan.

c.

Merencanakan jadwal pemakaian bengkel.

d.

Merencanakan jadwal pemeliharaan bemeliharaan bengkel berupa Maintenance and Repair.

e.

Membuat dan mengatur tata letak (lay out) bengkel dan peralatannpekerjaan bengkel.

f.

Membuat rambu – rambu pelaksanaan pekerjaan bengkel.

g.

Kepala bengkel selain edukator juga bertindak sebagai admistrator bengkel atas kegiatan praktek bengkel. sepeti membuat daftar peminjaman alat dan bahan.

WEWENANG

64

a.

Bersama wakasek sarana dan prasarana melaksanakan program Maintenance and Repair.

TANGGUNG JAWAB a.

Bertanggung jawab atas dapat terpakainya dengan baik peralatan bengkel.

9.

Wali Kelas FUNGSI a.

Memahami siswa dan karakter siswa yang berada pada kelas yang diasuh.

b.

Mengatur tempat duduk siswa di kelas dan membuat lay out kelas.

c.

Menjalin hubungan dengan orang tua siswa .

d.

Menghubungi orang tua / wali siswa bila diperlukan.

e.

Mengumpulakan nilai dari pada pendidik dan memasukan ke dalam buku daftar kumpulan nilai.

f.

Mengisi dan membagi buku rapor.

g.

Membantu pendidik BU / BK menangani kasus – kasus siswa.

h.

Membina budi pekerti siswa.

i.

Membantu siswa dalam mengatasi masalah.

j.

Membentuk kelompok belajar siswa.

k.

Membentuk kelompok siswa dalam pelaksanan 7K.

65

WEWENANG a.

Membina kelas yang diasuhnya.

b.

Mengisi daftar kumpulan nilai.

c.

Mengisi dan menandatangani rapor.

d.

Mengatasi siswa yang bermasalah dengan pendidik BP / BK.

e.

Mengadakan kunjungan atau memanggil orang tua / wali siswa yang bermasalah.

TANGGUNG JAWAB a.

Kebenaran dalam memberikan bimbingan dan pembinaan kelas yang diasuhnya.

b.

Kebenaran dan ketertiban dalam penyelenggaraan administrasi kelas.

c.

Membantu tugas pendidik dalam KBM.

d.

Menciptakan kebersihan kelas dan suasana belajar yang nyaman.

10.

Pendidik FUNGSI

66

a.

Meyediakan perangkat pembelajaran semesteran. maupun tahuanan. analisa program bahan ajar dan kis – kisi test sebagai perangkat evaluasi.

b.

Melaksanakan administrasi siswa / daftar nilai, daftar hadir, dan daftar kemajuan siswa.

c.

Melaksanakan kegiatan belajar mengajar (KBM). 1.

Pendidik Teori :

a) Mempersiapkan bahan ajar dan alat bantu. b)

Mengisi buku agenda kelas.

2.

Penidik Praktek : a) Menyiapkan pekerjaan praktek. bahan dan alat. ruangan dan pembagian kelas. b) Melaksanakan KBM. praktek. pengawasan dan penilaian hasil kerja siswa. c) Menyelesaikan

pekerjaan

praktek

/

pembersihan

penyempurnakan alat serta kebersihan tempat. d) Bertanggung jawab terhadap inventasris ruang praktek.

WEWENANG a.

Mengatur jalannya KBM.

b.

Memberikan penilaian.

c.

Menegur siswa yang terlambat atau mengganggu pelajaran.

d.

Menyelesaikan siswa yang bermasalah.

dan

67

TANGGUNG JAWAB a.

Kelancaran pelaksanann KBM.

b.

Peningkatan kualitas siswa.

c.

Peningkatan 7K.

11.

Sub Bagian Tata Usaha

FUNGSI a.

Menyusun program kerja tata usaha sekolah.

b.

Mengatur kebutuhan fasilitas tata usaha sekolah.

c.

Mengatur penyusunan kependidikan kepegawaian.

d.

Membimbing dan mengembangkan karir tenaga tata usaha.

e.

Menyiapkan dan mengajukan data statistic sekolah.

f.

Mengatur pelaksanaan kesekretarisan sekolah.

g.

Mengatur administrasi hasil kegiatan belajar mengajar.

h.

Mengembangkan system informasi sekolah.

i.

Mengatur administrasi kesiswaan.

j.

Membantu kepala sekolah dalam penyususunan RASKA dan RIPS.

k.

Menyusun laporan.

68

WEWENANG a.

Memberi tugas masing – masing tenaga kependidikan.

b.

Membuat usulan kenaikan pangkat pendidik dan pegawai.

c.

Membuat usulan kenaikan gaji berkala pendidik dan pegawai.

d.

Menilai hasil kerja DP3 bawahannya.

e.

Meminta laporan tugas dari bawahannya.

TANGGUNG JAWAB a.

Kebenaran dan ketepatan rencana program kerja tata usaha.

b.

Ketertiban dan kerapian pelaksanann administrasi sekolah.

12.

Koordinator BP /BK

FUNGSI. a.

Menyusun program BP / BK secara semesteran maupun tahunan.

b.

Bembina siswa yang melanggar peraturan sekolah.

c.

Membina siswa yang terancam drop out.

d.

Membina siswa untuk dapat lebih mengembangkan karir.

e.

Membina siswa untuk dapat lebih kreatif dan lebih disiplin.

f.

Membina siswa untuk dapat menempati sesuai dengan janji siswa.

g.

Menjalin hubungan dan kerja sama yang baik dengan orang tua siswa.

69

WEWENANG a.

Melakukan proses pembinaan siswa sewaktu – waktu di perlukan.

TNGGUNG JAWAB a.

Melaksanakan BK / BP kepada siswa secara rutin maupun secara berkala.

13.

Koordinator 7K

FUNGSI a.

Menyusun program kerja yang behubungan dengan 7K

b.

Menyusun program 7K dan mengkoordinasikannya dengan wali kelas dan wakil kepala sekolah bidang kesiswaan

c.

Membuat pembagian peta untuk setiap kelas

d.

Membina serta ikut mengawasi kegiatan osis

e.

Membuat laporan secara berkala dan insiden

WEWENANG a.

Mengkoordinir pelaksanaan 7K.

b.

Memberikan penilaian pelaksanaan 7K setiap hari.

c.

Mengadakan perlombaan 7K untuk masing – masing kelas.

d.

Member hadiah bagi kelas yang terbaik dalam pelaksanaan 7K.

70

TANGGUNG JAWAB a.

Menerapkan pelaksanaan program 7K setiap hari.

b.

Memonitoring pelaksanaan 7K setiap hari.

c.

Menandatangani siswa untuk kegiatan – kegiatan di lingkungan sekolah yang berhubungan dengan 7K.

14.

Penanggung Jawab Perpustakaan

FUNGSI a.

Menyusun

program

kerja

yang

berhubungan

dengan

perpustakaan. b.

Membuat daftar buku sesuai dengan katalog.

c.

Membuat daftar pinjaman buku.

WEWENANG a.

Member buku pinjaman siswa.

TANGGUNG JAWAB a.

Bertanggung jawab atas kebersihan ruang perpustakaan.

b.

Bertanggung jawab atas buku yang ada di perpustakaan.

4.3

Mekanisme Pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) 21 Menurut Perusahaan Penghasilan yang Dikenakan PPh Pasal 21 yang Diterima Oleh Pegawai Tetap.

71

Penghasilan bruto yang diterima oleh pegawwai tetap pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir terbagi atas penghasilan teratur. Ada pun penghasilan teratur yang diterima oleh pegawa tetap pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah :

a.

Gaji pokok Besarnya gaji pokok yang diterima oleh setiap pegawai tetap bergantung pada tingkat golongan pegawai serta jabatan yang diduduki oleh pegawai tersebut didalam perusahaan dan gaji tersebut diterima oleh para pegawai tetap pada awal bulan setiap bulannya.

b.

Tunjangan Bulanan Tunjangan bulanan merupakan tunjangan yang diberikan oleh perusahaan dalam hal ini adalah SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir yang diberikan kepada pegawai dalam rangka untuk meningkatkan kinerja dari pegawainya. Tunjangan bulanan yang diberikan kepada para pemimpin serta jajarannya yang memiliki wewenang serta tanggung jawab yang besar untuk memajukan perusahaan tersebut diantaranya berupa : 1.

Tunjangan Keluarga ( istri dan anak)

2.

Tunjangan Fungsional

3.

Tunjangan Beras

4.

Tunjangan pajak

72

SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai dengan status pegawai adalah PNS dengan tingkat golongan III ke atas. Hal tersebut dikenakan oleh objek dengan potongan tersebut yang memenuhi kriteria pengenaan pajak.

4.3 Mekanisme

Perhitungan

Pajak

Penghasilan

(PPh)

21

Menurut

Perusahaan Mekanisme perhitungan pajak penghasilan pasal 21 pada prinsipnya sama dengan cara perhitungan pajak penghasilan pada umumnya. Namun dalam menghitung pajak penghasilan pasal 21 bagi penerima penghasilan tertentu. selain pengurangan PTKP juga diberikan pengurangan–pengurangan penghasilan berupa biaya jabatan. biaya pensiun, dimana hal ini diatur dalam pasal 21 undangundang PPh pasal 8 ayat 1 dan 2, bahwa pegawai tetap berhak berhak atas pengurangan biaya jabatan dan PTKP. Perhitungan Pajak penghasilan Pasal 21 atas pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir adalah sebagai berikut: a. Perhitungan pajak penghasilan yang dipotong dari pegawai tetap diperoleh dengan mengunakan daftar gaji pegawai yang berisi rincian masing–masing pegawai meliputi gaji poko,. tunjangan–tunjangan yang diperoleh pegawai, iuran – iuran yang dipungut dari pegawai. b. SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir mengkelompokkan pegawainya berdasarkan status yaitu sudah kawin / tidak kawin dan juga

73

mempunyai anak / tanggungan atau belum punya anak untuk membantu proses penetapan pajak penghasilan, dan pemungutan pajak penghasilan ditetapkan pada golongan IIIB –IVA. c. Menghitung besarnya pajak pengahasilan yang dipotong dari para pegawai diperoleh dengan menjumlahkan seluruh penghasilan bruto yaitu gaji pokok, tunjangan istri / suami, tunjangan anak, tunjangan beras. dan tunjangan khusus pajak yang diperoleh selama sebulan. Kemudian penghasilan bruto sebulan dikurangkan denagn pengurang seperti potongan pajak, iuran wajib pajak, iuran Taperum untuk mendapatkan penghasilan neto sebulan. Penghasilan neto setahun kemudian dikurangkan dengan penghasilan tidak kena pajak (PTKP) setahun sesuai dengan peraturan menteri keuangan untuk memperoleh Penghasilan Kena Pajak. Selanjutnya penulis mengolah data dari SMK Negeri 1 Laguboti sesuai dengan perhitungan yang di lakukan di SMK Negeri 1 Laguboti. Ada pun data yang pertama yang diolah yaitu pegawai dengan status tidak kawin golongan VI/a dan silanjutkan dengan status kawin tidak ada anak, kawin ada anak satu dan kawin anak dua. Selanjutnya golongan III/c dan III/b.

1.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan IV/ A status tidak kawin atas nama ERIEN SIRAIT menerima penghasilan pada tahun 2010. ERIEN SIRAIT sebagai

pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan IV/ A dan belum menikah.

74

penghasilan yang diperoleh pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 2.993.200.00. tunjuangan fungsional Rp.389.000.00 Tunjangan beras sebulan sebesar Rp.59.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak sebulan sebesar Rp. 90.345.00 Erien Sirat membayar potongan pajak sebesar Rp. 90.345.00 iuran pensiun sebulan sebesar Rp299.320.00 dan membayar taperum sebulan sebesar Rp. 10.000.00. dan tidak memiliki biaya jabatan dan iuran iuran pensiun . Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama ERIEN SIRAIT

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721-A1 TAHUN TAKWIN 2010 NOMOR URUT

:---

NAMA INSTANSI / BADAN

: SMK NEGERI 1 LAGUBOTI

NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: ERIWN SIRAIT

NIP

: 196602261995122001

NPWP PEGAWAI

: 77 049 012 6 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: IV A

JABATAN

: GURU

STATUS DAN JENIS KELAMIN

: KAWIN / LAKI - LAKI

75

KELUARGA UNTUK PTKP

: TK

ALAMAT PEGAWAI

: PARPAREAN PORSEA

MASA PEROLEHAN

: JANUARI 2010 s/d DESEMBER 2010

Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Erien Sirait. Tabel 4.1 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur Menurut perusahaan Gaji pokok Sebulan Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

2.993.200 389.000 59.000 90.345 538.345 3.531.545 90.345 299.320 10.000 399.665 3.131.880 20

Penghasilan Neto Sebulan Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.131.900 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi

3.131.900 37.582.800 15.840.000 15.840.000

Penghasilan kena Pajak PPh 21 Setahun

21.742.800

76

5% x 21.742.800 PPh 21 Sebulan 1.087.140 / 12

1.087.140 90.595

Sumber: SMK Negeri 1 Laguboti

2.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan IV/a status kawin dan belum ada tanggungan anak atas nama JADIMAN TAMBA. BE menerima penghasilan pada tahun 2010. JADIMAN TAMBA. BE sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan IV/a dan belum mempunyai tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 3.367.100.00. tunjangan istri Rp.336.710.00. tunjuangan fungsional Rp.389.000.00. Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 118.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp. 119.716.00 Jadiman Tamba. BE membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 119.716.00 pensiun sebulan sebesar Rp.370.381.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 10.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan. Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Jadiman Tamba.

77

SPT TAHUNAN PAJAK PENGHASILAN PASAL 21 FORMULIR 1721-A1 TAHUN TAKWIN 2010

NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: JADIMAN TAMBA

NIP

: 195611261988011001

NPWP PEGAWAI

: 77 049 031 6 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: IV A

JABATAN

: GURU



KELUARGA UNTUK PTKP

:K/0

ALAMAT PEGAWAI

: PINTU BOSI

MASA PEROLEHAN


78

Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Jadiman Tamba.

Tabel 4.2 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur Menurut perusahaan

Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

3.367.100 336.710 389.000 118.000 119.716 963.426

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

4.330.526 119.716 370.381 10.000 500.097 3.830.429 71

Penghasilan Neto Sebulan Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.830.500 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin

3.830.500 45.966.000 15.840.000

79

1.320.000 17.160.000 Penghasilan kena Pajak PPh 21 Setahun 5% x 28.806.000 PPh 21 Sebulan 1.440.300 / 12

28.806.000 1.440.300 120.025

Sumber : SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir

3.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan IV/a status kawin dan ada 1 (satu) tanggungan anak atas nama PUTRA NATAL menerima penghasilan pada tahun 2010. PUTRA NATAL sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan IV/a dan mempunyai 1 (satu) tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 3.082.600.00. tunjangan istri Rp.308.260.00. tunjangan anak sebesar Rp. 61.652.00 tunjuangan fungsional Rp.389.000.00. Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 177.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp105.678.00 Putra Natal membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 105.678.00 pensiun sebulan sebesar Rp.345.251.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 10.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan. Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Putra Natal.

80


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: PUTRA NATAL

NIP

: 1956122461995121001

NPWP PEGAWAI

: 77 049 032 4 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: IV A

JABATAN

: GURU



KELUARGA UNTUK PTKP

:K/1

ALAMAT PEGAWAI

: SIRONGIT

MASA PEROLEHAN


81

Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Putra Natal.

Tabel 4.3 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur dan tidak teratur Menurut perusahaan Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri Tunjangan Anak Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras

308.260 61.652 389.000 117.000

Tunjangan pajak

105.679

3.082.600

981.591 Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

4.064.191 105.679 345.251 10.000 460.930 3.603.261 39

Penghasilan Neto Sebulan Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.603.300 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak

3.603.300 43.239.600 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000

82

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 Setahun 5% x 24.759.600 PPh Pasal 21 Sebulan 1.237.980 / 12

24.759.600 1.237.980 103.165


4.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan IV/a status kawin dan ada 2 (dua) tanggungan anak atas nama MASTINA GURNING menerima penghasilan pada tahun 2010. MASTINA GURNING sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan IV/a dan mempunyai 2(dua) tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 3.082.600.00. tunjangan istri Rp.308.260.00. tunjuangan fungsional Rp.123.304.00. Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 236.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp105.762.00 Mastina Gurning membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 105.762.00 pensiun sebulan sebesar Rp351.416.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 10.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan.

Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Mastina Gurning.

83


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: MASTINA GURNING

NIP

: 196512041994032004

NPWP PEGAWAI

: 77 049 019 1 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: IV A

JABATAN

: GURU


: KAWIN / PREMPUAN

KELUARGA UNTUK PTKP

:K/2

ALAMAT PEGAWAI

: JALAN S.M RAJA NO 54 LAGUBOTI

MASA PEROLEHAN


84

Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Mastina Gurning


Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri Tunjangan Anak Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

3.082.600 308.260 123.304 389.000 236.000 105.762 1.162.326 4.244.926

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak

105.762 351.416

Potongan Taperum

10.000

Penghasilan Neto Sebulan Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.777.800 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

467.178 3.777.748 52 3.777.800 45.333.600

85

Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak

15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 Setahun 5% x 25.533.600 PPh Pasal 21 Sebulan 1.276.680 / 12

25.533.600 1.276.680 106.390


5.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan III/b status tidak kawin atas nama DEWI MAYA MARPAUNG menerima penghasilan pada tahun 2010. DEWI MAYA MARPAUNG sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1

Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan III/b dan belum menikah. penghasilan yang diperoleh pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 2.349.900.00. tunjuangan fungsional Rp.327.000.00 Tunjangan beras sebulan sebesar Rp.59.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak sebulan sebesar Rp. 58.370.00 Dewi Maya Marpaung membayar potongan pajak sebesar Rp. 58.370.00 iuran pensiun sebulan sebesar Rp.234990.00 dan membayar taperum sebulan sebesar Rp. 7.000.00. dan tidak memiliki biaya jabatan. Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama DEWI MAYA MARPAUNG.

86


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: DEWI MAYA MARPAUNG

NIP

: 198202022006042005

NPWP PEGAWAI

: 77 049 009 2 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: III B

JABATAN

: GURU


: TIDAK KAWIN / PEREMPUAN

KELUARGA UNTUK PTKP

: TK / 0

ALAMAT PEGAWAI

: LUMBAN KUALA PORSEA

MASA PEROLEHAN


87

Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Dewi Maya Marpaung.


Gaji pokok Sebulan Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.494.000 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP)

2.349.900 327.000 59.000 58.370 444.370 2.794.270 58.370 234.990 7.000 300.360 2.493.910 90 2.494.000 29.928.000

88

Wajib Pajak Pribadi

15.840.000

15.840.000 14.088.000

Penghasilan kena Pajak PPh 21 Setahun 5% x 14.088.000 PPh 21 Sebulan 704.400 / 12

704.400 58.700


6.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan III/b status kawin

dan

belum

ada

tanggungan

anak

atas

nama

KONNY

SIMANJUNTAK menerima penghasilan pada tahun 2010. KONNI SIMANJUNTAK salah satu pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan III/b dan belum mempunyai tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 2.349.900.00. tunjangan istri Rp.234.990.00. tunjuangan fungsional Rp.327.000.00. Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 118.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp. 66.279.00 Jadiman Tamba. BE membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 66.279.00 pensiun sebulan sebesar Rp.258.489.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 7.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan.

89

Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Konni Simanjuntak.


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: KONNI SIMANJUNTAK

NIP

: 197610292007012001

NPWP PEGAWAI

: 77 048 005 0 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: III B

JABATAN

: GURU


: KAWIN / PEREMPUAN

90

KELUARGA UNTUK PTKP

:K/0

ALAMAT PEGAWAI

: JALAN PATUAN ANGGI LAGUBOTI

MASA PEROLEHAN


Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Konni Simanjuntak.


Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

2.349.900 234.990 327.000 118.000 66.279 746.269

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan

3.096.169 66.279 258.489 7.000 331.768 2.764.401

91

Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.764.500 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin

99 2.764.500 33.174.000 15.840.000 1.320.000 17.160.000

Penghasilan kena Pajak PPh 21 Setahun 5% x 16.014.000 PPh 21 Sebulan 800.700 / 12

16.014.000 800.700 66.725


7.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan III C status kawin dan ada 1 (satu) tanggungan anak atas nama NURLIA SIREGAR menerima penghasilan pada tahun 2010. NURLIA SIREGAR sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan III C dan mempunyai 1 (satu) tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 2.755.200.00, tunjangan istri Rp.275.520.00, tunjangan anak sebesar Rp. 55.104 tunjuangan fungsional Rp.327.000.00. Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 177.000.00 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp.86.187.00 Nurlia Siregar membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 86.187.00 pensiun sebulan sebesar Rp.308.582.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 7.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan.

92

Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Nurlia Siregar.


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: NURLIA SIREGAR

NIP

: 196807212005022001

NPWP PEGAWAI

: 77 049 012 6 127 000

PANGKAT / GOLONGAN

: III C

JABATAN

: GURU

93


: KAWIN/ PEREMPUAN

KELUARGA UNTUK PTKP

:K/1

ALAMAT PEGAWAI

: DOLOK JIOR PORSEA

MASA PEROLEHAN


Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Nurlia Siregar.

Tabel 4.7 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur Menurut perusahaan


2.755.200 275.520 55.104 327.000 117.000 86.187 860.811


3.616.011 86.187 308.582 7.000 401.769 3.214.242

94

Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.214.300 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak

58 3.214.300 38.571.600 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 Setahun 5% x 20.091.600 PPh Pasal 21 Sebulan 1.004.780/ 12

20.091.600 1.004.580 83.715


8.

Berdasarkan keterangan daftar gaji pegawai dengan golongan III/b status kawin dan ada 2 (dua) tanggungan anak atas nama SALAM HUTAPEA menerima penghasilan pada tahun 2010. SALAM HUTAPEA sebagai pegawai tetap SMK Negeri 1 Laguboti

Kabupaten Toba Samosir dengan Golangan III/b dan mempunyai 2 (dua) tanggungan anak menerima penghasilan pada tahun 2010 yang terdiri atas gaji pokok sebulan Rp. 2.349.900.00. tunjangan istri Rp.234.990.00. tunjuangan fungsional Rp.327.000.00. Tunjangan anak sebesar Rp. 93.996.00 Tunjangan beras setahun sebesar Rp. 236.000.00 . Tunjangan anak sebesar Rp. 93.996 Dan setiap bulannya. tunjangan khusus pajak setahun sebesar Rp.65.125.00 Mastina Gurning membayar iuran potongan pajak sebesar Rp. 65.125.00 pensiun sebulan sebesar Rp.267.888.00 dan membayar Taperum sebulan sebesar Rp. 7.000.00. dan tidak mempunyai biaya jabatan.

95

Berikut ini adalah rincian penghasilan dan perhitungan pajak penghasilan (PPh) pasal 21 dengan penghasilan dan perhitungan PPh pasal 21 pegawai SMK Negeri 1 Laguboti atas nama Salam Hutapea.


NOMOR URUT

:---



NPWP PEMOTONG PAJAK

: 77 049 004 3 127 000

NAMA PEMOTONG PAJAK

: JAMOTTON SAMOSIR

NAMA PEGAWAI

: SALAM HUTAPEA

NIP

: 197611112006042007

NPWP PEGAWAI

: 77 049 010.0.127.000

PANGKAT / GOLONGAN

: IIIB

JABATAN

: GURU


: KAWIN / PREMPUAN

96

KELUARGA UNTUK PTKP

:K/2

ALAMAT PEGAWAI

: JALAN S.M RAJA LAGUBOTI

MASA PEROLEHAN


Dibawah ini merupakan rincian perhitungan pajak penghasilan pasal 21 untuk tahun 2010 menurut perusahaan atas nama Salam Hutapea.

Tabel 4.8 Perhitungan PPh Pasal 21 atas penghasilan teratur Menurut perusahaan



2.349.900 234.990 93.996 327.000 236.000 65.125 957.111 3.307.011 65.125 267.888 7.000 340.013 2.966.998

97

Pembulatan Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.967.000 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak

2 2.967.000 35.604.000 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh Pasal 21 Setahun 5% x 15.804.000 PPh Pasal 21 Sebulan 790.200 / 12

15.804.000 790.200 65.850


4.5 Mekanisme Perhitungan Pajak Penghasilan Menurut Undang – Undang No. 36 Tahun 2008 Dan pajak hokum pengenaan PPh pasal 21 untuk tahun 2010 adalah undang – undang Nomor 36 Tahun 2008 tentang perubahan atas undang – undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang pajak penghasilan : Kep/545/PJ/2000 tanggal 29 Desember 2000 sebagaimana telah diubah dengan peraturan Direktorat jendral Pjak Nomor 15/PJ/2006 tanggal 23 Februari 2006 tentang petunjuk pelaksanaan pemotongan, penyetoran, pelaporan PPh Pasal 21 dan Pasal 26 sehubungan dengan pekerjaan, dan kegiatan orang pribadi, dan kemudian diubah dengan undang–undang Nomor 17 tahun 2000.

Dan untuk menghitung besarnya Pajak Penghasilan Pasal 21yang terutang adalah sebagai berikut:

1. PPh Pasal 21 atas Penghasilan Teratur dan Tidak Teratur

98

a. Untuk menghitung PPh Pasal 21 atas penghasilan pegawai tetap. terlebih dahulu dicari seluruh penghasilan bruto, yang meliputi penghasilan teratur dan penghasilan tidak teratur. b. Untuk menetukan besarnya penghasilan neto pegawai tetap, penghasilan bruto dikurangi dengan:

-

Biaya jabatan. yaitu untuk mendapatkan, menangih, dan memelihara pengahsilan yang besarnya 5 % ( lima persen) dari penghasilan bruto. setinggi-tingginya Rp. 6.000.000 setahun atau Rp. 500.000 sebulan.

-

Iuran yang terkait dengan gaji yang dibayar oleh dana pensiun yang pendirinya

telah

disahkan

oleh

menteri

keuangan

atau

badan

penyelenggaraan jaminan hari tua yang dipersamakan dengan dana pensiun. Biaya pensiun yang dapat dikurang dari pengahsilan bruto. setinggi–tingginya Rp. 2.400.000 setahun atau Rp. 200.000 sebulan. c. Untuk menetukan besarnya Penghasilan Kena Pajak. penghasilan neto dikurangi dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) yang sebenarnya. yang sesuai dengan undang–undang nomor 26 tahun 2008. Besarnya Pengahasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) adalah sebagai berikut:

-

Rp. 15.840.000.00(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) untuk dari Wajib Pajak orang pribadi;

-

Rp. 1.320.000.00(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk Wajib Pajak yang kawin;

-

Rp. 15.840.000.00(lima belas juta delapan ratus empat puluh ribu rupiah) tambahan untuk seorang istri yang penghasilannya digabung dengan penghasilan suami sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (1); dan

99

-

Rp. 1.320.000.00(satu juta tiga ratus dua puluh ribu rupiah) tambahan untuk setiap anggota keluarga sedarah dan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus serta anak angkat, yang menjadi tanggungan sepenuhnya, paling banyak 3(tiga) orang untuk setiap keluarga.

d. PPh terutang dari suatu Wajib Pajak dalam satu tahun pajak dihitung dengan menerapkan tariff umum pajak penghasilan pasal 21 dikalikan dengan tariff umum Penghasilan pasal 21 dikali dengan Penghasilan Kena Pajak (PKP). e. Sebelum diterapkan tarif umum pajak Penghaslan Pasal 21 Penghasilan Kena Pajak terlebih dahulu dibulatkan ke bawah dalam ribuan rupiah f. Tarif umum Pajak Penghasilan pasal 21 menurut undang–undang nomor 36 Tahun 2008 pasal 17 ayai 1 huruf (a) adlah sebagai berikut: a. Lapisan Pengasilan Kena Pajak

Tarif Pajak

b. s/d Rp. 50.000.000.00

5%

c. Di atas Rp. 50.000.000.00 s/d Rp. 250.000.000.00

15%

d. Di atas Rp. 250.000.000.00 s/d Rp. 500.000.000.00

25 %

e.

Di atas Rp. 500.000.000.00 30 %

100

Nama Status Golongan

: Erien Sirait : TK : IV A Tabel 4.9

Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Gaji pokok Sebulan

Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

2.993.200

389.000 59.000 90.345 538.345

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan

3.531.545

101

Biaya Jabatan 5% x3.531.545 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.955.303 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi

176.577 90.345 299.320 10.000 576.242 2.955.303 35.463.633 15.840.000 15.840.000 19.623.633

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 19.623.633 x 5% PPh 21 Sebulan 981.182 / 12

981.182 81.765.1375

Sumber : Data Diolah Penulis


: Jadiman Tamba :K/0 : IV A

Tabel 4.10 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri

3.367.100 336.710


389.000 118.000 119.716 963.426

Penghasilan Bruto Sebulan

4.330.526

102

Pengurangan Biaya Jabatan 5% x 4.330.526 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.613.903 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin

216.526 119.716 370.381 10.000 716.623 3.613.903 43.366.832.4 15.840.000 1.320.000 17.160.000 26.206.832

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 5 % x 26.206.832 PPh 21 Sebulan

1.310.341.62

1.310.341 / 12

109.195.135

Sumber :Data Diolah penulis


: Putra Natal :K/1 : IV A

Tabel 4.11 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri Tunjangan Anak Tunjangan Fungsional Tunjangan Beras Tunjangan pajak

3.082.600 308.260 61.652 389.000 177.000 105.679 1.041.591

Penghasilan Bruto Sebulan

4.124.191

103

Pengurangan Biaya Jabatan 5% x 4.124.191 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak

206.210 105.679 345.251

Potongan Taperum

10.000 667.140 3.457.051

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.457.051 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak I

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 5 % x 23.004.617 PPh 21 Sebulan 1.150.230 / 12

41.484.617.4 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000 23.004.617 1.150.230.87 95.852.5725

104


: Mastina Gurning :K/2 : IV A

Tabel 4.12 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008


3.082.600 308.260 123.304 389.000 236.000 105.762 1.162.326

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Biaya Jabatan 5% x 4.244.926 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

4.244.926

212.246 105.762 351.416 10.000 679.424

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.565.502 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak II

3.565.502 42.786.020.4 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000


22.986.020 1.149.301.02

105

1.149.301 / 12 Nama Status Golongan

95775.085 :Dewi M. Marpaung : TK : III B

Tabel 4.13 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Gaji pokok Sebulan


2.349.900

327.000 59.000 58.370 444.370

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Biaya Jabatan 5% x2.794.270 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.354.197 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi

2.794.270

139.714 58.370 234.990 7.000 440.074 2. 354.197 28.250.358 15.840.000 15.840.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 12.410.358 x 5% PPh 21 Sebulan 620.518 / 12


12.410.358 620.518 51.709.825

106


: Konni Simanjuntak :K/0 : III B

Tabel 4.14 Perhitungan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Teratur Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2008 Gaji pokok Sebulan Tunjangan istri

234.990

2.349.900


327.000 118.000 66.279 746.269

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Biaya Jabatan 5% x 3.096.169 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak

Potongan Taperum Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.609.593 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 5 % x 14.155.111 PPh 21 Sebulan 707.755 / 12 Sumber : Data Diolah penulis

3.096.169

154.808 66.279 258.489

7.000 0 486.576 2.609.593 31.315.110.6 15.840.000 1.320.000 17.160.000 14.155.111 707.755.53 58.979.6275

107


: Nurlia Siregar :K/1 : III C


2.755.200 275.520 55.104 327.000 177.000 86.187 920.811

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Biaya Jabatan 5% x3.676.011 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

3.676.011

183.801 86.187 308.582 7.000 585.570 3.090.441

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 3.090.441 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak I

37.085.297.4 15.840.000 1.320.000 1.320.000 18.480.000

Penghasilan Kena Pajak (PKP) PPh 21 Setahun 5 % x 18.605.297 PPh 21 Sebulan 930.264 / 12

18.605.297 930.264.87 77.522.0725

108


:Salam Hutapea :K/2 : III B


2.349.900 234.990 93.996 327.000 236.000 65.125 957.111

Penghasilan Bruto Sebulan Pengurangan Biaya Jabatan 5% x 3.307.011 Potongan Pajak Potongan Iuran Wajib Pajak Potongan Taperum

3.307.011

165.351 65.125 267.888 7.000 505.364

Penghasilan Neto Sebulan Penghasilan Neto Setahun 2.801.647 x 12 Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) Wajib Pajak Pribadi Wajib Pajak Kawin Wajib Pajak Anak II

2.801.647 3.3619.769.4 15.840.000 1.320.000 2.640.000 19.800.000


13.819.769 690.988.47

109

690.988 / 12

57.582.3725


BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1

KESIMPULAN Besarnya gaji pokok yang diterima oleh setiap pegawai tetap bergantung

pada tingkat golongan pegawai serta jabatan yang diduduki oleh pegawai tersebut didalam perusahaan dan gaji tersebut diterima oleh para pegawai tetap pada awal bulan setiap bulannya. Berdasarkan pengolahan data dengan penelitian yang dilakukan pada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir serta analisis dan evaluasi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka dapat diperoleh kesimpulan yaitu : 1. SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir melakukan perhitungan dan pemotongan PPh pasal 21 terhadap pegawai dengan status pegawai adalah PNS dengan tingkat golongan III ke atas. Hal tersebut dikenakan oleh objek dengan potongan tersebut yang memenuhi kriteria pengenaan pajak. 2. Perhitungan PPh Pasal 21 untuk Tahun 2010 yang dilakukan oleh SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir belum sesuai dengan Undang – undang Nomor 36 Tahun 2008, hal ini dikarenakan tidak dimasukkannya Biaya Jabatan dan iuran iuran pensiun penghasilan neto pegawai tetap.

untuk menentukan besarnya

110

5.2

SARAN Dengan melihat analisis yang dilakukan oleh penulis maka penulis ingin

memberikan saran kepada SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir agar dapat mejadi lebih baik lagi. 1. SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir sebaiknya melakukan perhitungan PPh Pasal 21 dengan benar sesuai dengan undang – undang pajak yang berlaku. 2. SMK Negeri 1 Laguboti Kabupaten Toba Samosir sebaiknya selalu mengikuti perkembangan Undang – undang Perpajakan dan Peraturan Perpajakan terbaru yang ditetapkan oleh Peraturan Direktorat Jendral Pajak Untuk perhitungan PPh 21 untuk tahun berikutnya agar dapat memenuhi kewajiban perpajakan dengan baik.

111

BAB I PENDAHULUAN. bagi pemerintah. Mengingat saat ini tidak sedikit perusahaan yang melakukan

Recommend Documents