1
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Perbankan merupakan salah satu unsur dari lembaga keuangan yang strategis yang berperan dalam pembangunan. Secara garis besar mekanismenya adalah bahwa bank itu sebagai intermediator dana yang ada di dalam masyarakat dengan menghimpun dana berupa tabungan dan menyalurkan kredit atau pembiayaan. Muara dari peran strategis pembangunan itu adalah pada kontribusi bank dalam peningkatan taraf hidup rakyat banyak. 1 Selain itu dilihat dari sudut pandang teoritis melalui pendekatan ekonomi nilai strategis suatu bank dapat dilihat karena bank sendiri memiliki tiga fungsi mendasar yaitu sebagai intermediasi keuangan (financial intermediation); jasa transaksi (transaction sercive);dan hubungan antara Intermediasi Keuangan dengan Jasa Transaksi (relationship between intermediation amd transaction service). 2 Fungsi-fungsi perbankan tersebut menjadi penegas akan penting dan strategisnya bank bagi pembangunan suatu negara. Dalam lingkup usaha dan pengelolaannya, perbankan tidak lepas dari adanya risiko-risiko. 3 Dengan memperhatikan risiko-risiko dalam kegiatan usaha dan pengelolaan suatu bank serta fungsi dari lembaga perbankan yang penting 1
2
3
Lihat lebih lanjut pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31 Carnell, Richard Scott, Macey, Jonathan R., Miller, Geoffey P., 2009, The Law of Banking and Financial Institution, Wolter Kluwer Law & Business, The Netherland Berdasarkan PBI No. 5/8/PBI/2003 tentang Manajemen Risiko: Risiko adalah potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian Bank;
2
dan strategis, maka harus ada pembinaan dan pengawasan yang efektif agar perbankan dapat berfungsi secara sehat, wajar dan efektif. Sistem pengawasan yang dibangun meliputi pengawasan bank dalam konteks internal (internal supervision) maupun eksternal (eksternal supervision). Pengawasan internal dilakukan oleh bank sebagai suatu organisasi badan hukum dan pengawasan eksternal dilakukan oleh otoritas pengawas bank yaitu Bank Indonesia yang akan beralih pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan efektifnya pengawasan dan manajemen risiko maka diharapkan kepercayaan dari masyarakat terhadap institusi perbankan dapat terpelihara dengan baik. Berkaitan dengan itu
Bank Indonesia yang memiliki mandat sesuai
dengan Pasal 29 ayat (1) UU No.7 Tahun 1992 untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank kemudian diberi wewenang dan kewajiban untuk melakukan pembinaan dan pengawasan bank dengan melakukan upaya-upaya baik yang bersifat preventif maupun secara represif. 4 Kendati demikian sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (OJK) maka pada tahun 2014 pengawasan terhadap perbankan yang semula oleh Bank Indonesia akan beralih kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Mengendalikan risiko dan menjaga kepercayaan dari masyarakat pada institusi perbankan bukanlah suatu hal yang mudah. Walupun sudah dilengkapi
4
Didalm penjelasan Pasal 29 UU No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan disebukan bahwa yang dimaksud dengan upaya preventif dalam pengawasan itu diwujudkan dalam bentuk ketentuanketentuan, petunjuk, nasehat, bimbingan dan pengerahan. Sedangan upaya secara represif dalam bentuk pemeriksaan yang disusul dengan tindakan-tindakan perbaikan.
3
dengan berbagai instrument pengaturan, pembinaan dan pengawasan tetap saja masih terjadi gejolak yang mengakibatkan reputasi perbankan menjadi menurun. Akibatnya kepercayaan masyarakat menjadi berkurang. Gejolak yang terjadi dapat bersifat makro maupun bersifat mikro. Bersifat makro karena gejolak itu berasal dari instabilitas keuangan baik nasional maupun global yang mempengaruhi kinerja bank baik langsung maupun tidak langsung. Ambil contoh peristiwa krisis perbankan yang dialami Indonesia
tahun 1997-1998 yang
berdampak pada biaya restrukturiasai perbankan yang begitu mahal. 5 Pada masa ini kondisi perbankan nasional porak-poranda akibat pengelolaan risiko yang gagal dan pengawasan yang lemah, sehingga kepercayaan masyarakat pada bank menurun drastis. Satu dasawarsa berselang kemudian disusul dengan krisis keuangan serta krisis perbankan yang melanda Amerika Serikat (USA) dikarenakan kasus subprime mortgage tahun 2008. Selain kejadian-kejadian krisis yang
berdampak kepada stabilitas
keuangan secara umum (mako) di atas, dalam konteks gejolak yang bersifat mikro masih terdengar adanya kasus-kasus yang pada koteksnya adalah tejadi pada bank itu sendiri. Hal ini berkaitan erat dengan manajemen suatu bank yang mempengaruhi terhadap performa dari bank tersebut. Beberapa contoh kasus diantaranya adalah pembobolan dana nasabah, kejahatan orang dalam (insider),
5
Restrukrisasi perbankan pada krisis perbankan tahun 1997-1998 merupakan tindakan oleh Badan Penyehatan Perbankan (BPPN) untuk menyelematkan sektor perbankan akibat adanya krisi keuangan. Restrukturisasi ini dilakukan dengan cara recapitalization dan liquidation. Recapitalization cost dan liquidation cost dibebankan pada negara.
4
penipuan (fraud ) dan bentuk-bentuk kejahatan perbankan lainnya.
6
Kendati
misalnya locus delicti nya berada dalam konteks yang lebih sempit yaitu terjadi dalam satu bank namun hal tersebut tidak bisa dipandang sebelah mata. Tidak menutup kemungkinan buruknya pengelolaan pada satu bank akan berdampak sistemik terhadap bank-bank lain bahkan stabilitas keuangan secara umum. Dalam dunia perbankan dikenal istilah kepatuhan (compliance). Kepatuhan (compliance) pada perbankan senantiasa dikaitkan dengan risiko dan pengawasan bank. Dalam koteks risiko, kepatuhan (compliance) merupakan salah satu bentuk risiko yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. 7 Dalam hal pengawasan kepatuhan (compliance) digunakan sebagai salah satu metode pendekatan pengawasan berdasarkan kepatuhan (compliance-base supervision). 8 Selain itu (compliance) juga memiliki fungsi kelembagaan yang ada pada suatu bank yaitu fungsi kepatuhan (compliance function). Dengan digunakannya istilah kepatuhan (compliance) dalam berbagai konteks dari sisi perbankan dan pengawasan maka tidak berlebihan jika penulis menilai peran dan fungsi dari kepatuhan (compliance) sebagai suatu konsep dalam perbankan tidak sesederhana kalimatnya. Ada dugaan bahwa kejahatan dan penipuan yang terjadi pada suatu bank bahkan sampai krisis keuangan salah satu sebab yang mendasar adalah berkaitan erat dengan masalah kepatuhan 6
7
8
Kasus Antaboga Sekuritas yang melibatkan Bank Century, Kasus Pembobolan dana nasabank pada Citibank dll Lihat Pasal 4 ayat (1) Peraturan Bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang Penerapan Manajemen Risiko Bagi Bank Umum Direktorat Perizinan dan Informasi Perbankan, 2011, Booklet Perbankan Indonesia 2011, Bank Indonesia, hlm, 12
5
(compliance) baik dalam konteks fungsinya (kelembagaannya) maupun penggunaannya sebagai instrument pendekatan dan obyek dari pengawasan bank. sebagai institusi yang memiliki pengaturan yang begitu kompleks maka konsep kepatuhan (compliance) memiliki peran esensial dalam institusi perbankan. Esensialitas kepatuhan (compliance) dalam konteks ini bukan hanya sebagai ukuran tetapi juga sudah merupakan suatu metode pendekatan pengawasan bahkan melembaga menjadi fungsi kepatuhan dalam internal manajemen suatu bank. Oleh karenanya menjadi penting khususnya bagi penulis untuk melihat kembali konsep kepatuhan (compliance) di dalam hukum perbankan Indonesia khususnya di dalam pengawasan bank. Kepatuhan (compliance) bukan hanya sekedar mengenai masalah patuhnya bank terhadap peraturan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh otoritas pengawas. Lebih dari itu kepatuhan (compliance) juga harus dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum, peraturan, sanksi hukum, kode etik dan standar perusahaan serta risiko-risiko dari pengelolaan bank (risk-based compliance) yang dapat dialami oleh bank sebagai akibat dari gagalnya untuk patuh pada hukum, peraturan, kaidah perilaku dan kaidah kepatutan. 9 Karena krisis, kejahatan dan pelanggaran dalam perbankan yang terjadi bukan saja diakibatkan karena pelanggaran terhadap peraturan tetapi juga pada persoalan seberapa jauh kepatuhan (compliance) suatu bank terhadap 9
Paripurna P Sugarda, 2012, “Pengaturan Sistem Pengawasan Perbankan Berdasarkan Prinsip KehatiHatian di Indonesia, Disertasi, Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM, Yogyakarta, hlm,323
6
hukum, kaidah perilaku dan kepatutan serta ukuran-ukuran risiko dan penerapan manajemen risiko. Penulis menduga ada masalah dalam pengaturan konsep kepatuhan (compliance) yang diterapkan dalam aturan hukum perbankan di Indonesia, terutama jika dihubungkan dengan pengawasan perbankan. Pemahaman komperhensif mengenai kepatuhan (compliance) diperlukan untuk mengelaborasi kembali penggunaan terminologi kepatuhan (Compliance) utamanya dalam pengaturan dan perumusan konsep kepatuhan (compliance) dalam hukum perbankan, fungsi kepatuhan (compliance), serta kaitannya sebagai instrument dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia. Berdasarkan hal-hal tersebut penulis melakukan penyusunan tesis dengan judul : ”Konsep Kepatuhan (Compliance) Di Dalam Sistem Pengawasan Perbankan Di Indonesia.” B. Rumusan Masalah Latar belakang di atas mengantarkan kita pada dua pertanyaan yang menurut hemat penulis layak untuk diteliti dan diketemukan jawabannya, dua pertanyaan dimaksud adalah sebagai berikut: 1. Bagamanakah ruang lingkup konsep kepatuhan (compliance) dalam konteks hukum perbankan di Indonesia? 2. Bagaimanakah pengaturan konsep kepatuhan (compliance) dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia?
7
C. Tujuan Penelitian Berdasarkan uaraian latar belakang dan mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan diadakannya penelitian ini adalah sebagai berikut: 1. Tujuan Subjektif Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Master Ilmu Hukum pada program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum UGM 2. Tujuan Objektif a. Untuk mengetahui ruang lingkup konsep kepatuhan (compliance) dalam konteks hukum perbankan di Indonesia. b. Untuk mengetahui konsep kepatuhan (compliance) diatur dan dirumuskan dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia. D. Manfaat Penelitian Penelitian tesis ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat baik secara akademis maupun praktis sebagai berikut: 1. Secara akademis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan dan pengkajian ilmu hukum, khususnya dalam bidang Hukum Perbankan dalam mengumpulkan informasi dan data yang selengkap-lengkapnya guna menjawab permasalahan yang telah dirumuskan di atas.
8
2. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi praktisi, regulator, dan pengawas perbankan sebagai bahan dalam upaya mengembangkan sistem pengawasan perbankan. E. Keaslian Penelitian Penelitian mengenai pengawasan perbankan sudah banyak dilakukan di Indonesia. Namun penelitian-penelitian tersebut kebanyakan hanya mengkaji prosedur pengawasan sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundangundangan yang berkaitan dengan pengawasan perbankan di Indonesia, meskipun sistem pengawasan yang di teliti banyak mengandung unsur tentang konsep kepatuhan (compliance), namun penelitian tersebut tidak membicarakan ruang lingkup konsep kepatuhan (compliance) itu sendiri seperti apa serta bagaimana kedudukannya dalam sistem pengawasan perbankan. Penelitian yang ingin penulis lakukan justru ingin mengkaji lebih jauh mengenai konsep
kepatuhan (compliance) dan pengaturannya dalam hukum
perbankan di Indonesia terutama di dalam sistem pengawasan perbankan di Indoneia. Jadi selain mengkaji sistem mengenai pengawasan perbankan juga dikaji mengani ruangl lingkup dan teori-teori tentang kepatuhan (compliance) secara mendalam yang menjadi dasar dari pengaturan kepatuhan (compliance) dalam sistem pengawasan perbankan di Indonesia Setelah melakukan observasi di sejumlah perpustakaan dan di Internet maka dapat penulis simpulkan bahwa sepanjang sepengetahuan penulis penelitian
9
dengan judul dan rumusan masalah seperti disebutkan di atas belum pernah dilakukan sebelumnya.
