BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Perdagangan perempuan dan anak (trafficking) telah lama terjadi di muka bumi ini dan merupakan tindakan yang bertentangan dengan harkat dan martabat manusia, dan telah meluas dalam bentuk jaringan kejahatan yang terorganisasi, baik
bersifat antarnegara maupun dalam negeri, sehingga menjadi ancaman
terhadap masyarakat, bangsa dan negara, serta norma-norma kehidupan yang dilandasi penghormatan terhadap hak asasi manusia.1 Di masa lalu, perdagangan anak dan perempuan hanya dipandang sebagai pemindahan secara paksa ke luar negeri untuk tujuan prostitusi. Jumlah konvensi terdahulu mengenai perdagangan hanya memfokuskan aspek ini. Namun seiring dengan perkembangan zaman, perdagangan didefinisikan sebagai pemindahan, khususnya perempuan dan anak dengan atau tanpa persetujuan orang yang bersangkutan di dalam suatu negara atau ke luar negeri untuk semua perburuhan yang eksploitatif, tidak hanya prostitusi. Perdagangan orang merupakan salah satu masalah yang perlu penanganan mendesak seluruh komponen bangsa. Hal tersebut perlu, sebab erat terkait dengan citra bangsa Indonesia di mata internasional. Apalagi, data Departemen Luar Negeri Amerika Serikat menunjukkan bahwa Indonesia berada di urutan ketiga sebagai pemasok perdagangan perempuan dan anak..
1
Lihat alinea menimbang huruf c Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang ( UU-PTPPO).
Universitas Sumatera Utara
Memang disadari bahwa penanganan trafficking tidaklah mudah, karena kasus pengiriman manusia secara ilegal ke luar negeri sudah terjadi sejak bertahun-tahun lamanya tanpa adanya suatu perubahan perbaikan. Masalah perdagangan anak atau Trafficking di Indonesia akhir-akhir ini bila diamati menunjukkan adanya peningkatan. Berbagai latar belakang dapat dikaitkan dengan meningkatnya masalah perdagangan anak tersebut, misalnya lemahnya penegakan hukumnya, peran pemerintah dalam penanganannya maupun minimnya informasi tentang trafficking, khususnya di pelosok-pelosok pedesaan. Adapun korban yang paling rentan untuk menjadi korban trafficking adalah perempuan dan anak dari keluarga miskin, anak di pedesaan, anak putus sekolah, dan yang mencari pekerjaan. Menurut Rachmat Syafaat, perdagangan perempuan dan anak adalah bentuk imigrasi dengan tekanan yaitu orang yang direkrut, diperdagangkan dan dipindahkan ke tempat lain secara paksa, ancaman kekerasan atau penipuan.2 PBB dalam Sidang Umum Tahunan 1994 menyetujui adanya suatu resolusi yang menentang adanya perdagangan perempuan dan anak dengan definisi sebagai berikut “Pemindahan orang melewati batas nasional dan internasional secara gelap dan melanggar hukum, terutama dari negara berkembang dan dari negara dalam transisi ekonomi, dengan tujuan memaksa perempuan dan anak perempuan masuk ke dalam situasi penindasan dan eksploitasi secara seksual dan ekonomi, sebagaiman juga tindakan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan 2
Rachmat Syafaat, Dagang Manusia- Kajian Trafficking Terhadap Perempuan dan Anak di Jawa Timur, Lapper Pustaka Utama, Yogyakarta, 2002, Hal 10
Universitas Sumatera Utara
manusia seperti kerja paksa domestik, kawin palsu, pekerja gelap, dan adopsi palsu demi kepentingan perekrutan, perdagangan dan sindikat kejahatan.3 Perdagangan manusia dengan alasan apapun juga merupakan pelanggaran serius terhadap hak-hak asasi manusia, sehingga dapat dikatakan bahwa perdagangan anak merupakan suatu jenis perbudakan di era modern. Perdagangan manusia ialah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan atau bentukbentuk
lain
dari
pemaksaan,
penculikan,
penipuan,
kebohongan,
atau
penyalahgunaan kekuasaan, atau polisi rentan atau memberi atau menerima pembayaran atau memperoleh keuntungan agar dapat memperoleh persetujuan yang berkuasa atau orang lain untuk tujuan eksploitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun 2000 pemerintah Indonesia memutuskan untuk meratifikasi Konvensi ILO No. 182 mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Untuk Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Terburuk Untuk Anak dengan mengeluarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000. Konvensi ini menyatakan bahwa penjualan dan perdagangan anak sesungguhnya adalah suatu bentuk perbudakan atau praktek serupa perbudakan yang pada hakekatnya sama saja dengan perbudakan itu sendiri. Karena itu penjualan dan perdagangan anak termasuk salah satu bentuk terburuk perburuhan anak. Konvensi ILO No. 182 ini amat menekankan pentingnya pelanggaran dan penghapusan bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak. Oleh karena itu, negara-
3
ibid
Universitas Sumatera Utara
negara yang telah meratifikasi konvensi ini berkewajiban untuk menuangkannya dalam peraturan undang-undangan dan melaksanakannya melalui programprogram aksi yang ditujukan untuk memberantas dan mencegah bentuk-bentuk terburuk perburuhan anak. Indonesia sebagai negara hukum yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, sehingga sudah seharusnya setiap manusia baik dewasa maupun anak-anak wajib dilindungi dari upaya-upaya mempekerjakannya pada pekerjaan-pekerjaan yang merendahkan harkat dan martabat manusia atau pekerjaan yang tidak manusiawi. Oleh karena itu penulis memilih judul dalam skripsi ini, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Perdagangan Orang
Menurut
Konvensi Hak Anak 1989”
B. Rumusan Masalah Bertitik tolak dari uraian-uraian diatas yang telah dikemukakan pada pembahasan terdahulu maka adapun yang menjadi batasan pada permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak secara umum maupun khusus 2. Bagaimana kerjasama internasional dalam pencegahan perdagangan orang terhadap anak 3. Bagaimana perlindungan hukum menurut Konvensi Hak Anak bagi anak korban perdagangan orang
Universitas Sumatera Utara
C. Tujuan Penulisan dan Manfaat Masalah Tujuan khusus penulisan ini adalah untuk memenuhi maka tujuan penulisaan ini adalah untuk ikut berpartisipasi memberikan sedikit kontribusi bagi penegakan nilai-nilai hak asasi manusia dan penegakan norma-norma hukum, serta menegaskan betapa besarnya kesengsaraan dan kerugian yang paling banyak diderita oleh anak-anak korban Trafficking. Selain itu, tujuan dan manfaat penulisan sebagai berikut : 1. Untuk mengetahui pengaturan perlindungan hukum terhadap perdagangan anak secara umum maupun khusus. 2. Untuk mengetahui perlindungan hukum menurut Konvensi Hak Anak bagi anak korban perdagangan orang . 3. Untuk mengetahui upaya perlindungan yang diberikan oleh pemerintah Indonesia terhadap anak sebagai korban perlindungan orang
D. Keaslian Penulisan Berdasarkan penelusuran
penulisan ini sendiri dengan pengetahuan
penulis, bahwa permasalahan ini adanya ketertarikan penulisan terhadap perlindungan hukum
perdagangan orang terutama terhadap anak-anak, yang
terjadi marak akhir-akhir ini. Skripsi tentang judul ini belum pernah dibuat oleh mahasiswa Fakultas Hukum USU.
E. Tinjauan Kepustakaan Untuk menghindarkan keraguan pada bab-bab selanjutnya maka terlebih dahulu akan ditegaskan pengertian judul diatas secara umum.
Universitas Sumatera Utara
Anak adalah setiap orang yang berusia dibawah 18 tahun kecuali undangundang menetapkan bahwa kedewasaan dicapai lebih cepat.4 Perdagangan orang adalah suatu perdagangan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagaian besar berasal dari negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk kepentingan agen, penyalur, dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi.5 Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.6 Judul ini pada prinsipnya akan membahas tentang sampai sejauh mana anak tersebut akan mendapatkan perlindungan yang berdasarkan pada Konvensi Hak Anak Tahun 1989. Berdasarkan definisi tentang perdagangan anak tersebut, maka penulisan tersebut hanya menelaah permasalahan yang berhubungan dengan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban Trafficking. Kemudian judul ini juga akan
4
Joni, Muhammad da Zulchaina Z. Tanamas, Aspek Perlindungan Anak, Bandung : Citra Aditya Bakti, 1999 5 Resolusi PBB No 49/166 6 Undang-undang No 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak, pasal 2
Universitas Sumatera Utara
mengetahui sampai sejauh mana perlindungan yang diberikan Konvensi Hak Anak 1989 terhadap anak yang menjadi perdagangan anak.
F. Metode Penulisan Penulisan skripsi ini menggunakan metode hukum secara normatif, karena dalam penelitian yang dilakukan penulisan untuk penulisan skripsi ini, penulis mendasarkan pada data sekunder7 yang berasal dari data kepustakaan. Bahan pustaka bidang hukum yang digunakan penulis, sesuai dengan bahan-bahan dasar suatu penelitian yang terdiri dari : 1. Bahan hukum primer berupa konvensi-konvensi, deklarasi-deklarasi, dan instrumen hukum lainnya 2. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku, artikel-artikel ilmiah makalahmakalah seminar dan bahan lain sejenis sepanjang mengenai hal-hal yang dibahas dalam skripsi penulis 3. Bahan hukum tersier/penunjang mencakup bahan-bahan yang memberikan petunjuk terhadap bahan hukum primer.
G. Sistematika Penulisan Secara keseluruhan penulisan ini terbaagi dalam lima bab yang masing-masing bab terdiri dari sub yang akan dikembangkan jika memerlukan yang lebih terperinci BAB I : PENDAHULUAN Berisikan pendahuluan yang merupakan pengantar yang di dalamnya terurai mengenai latar belakang judul skripsi, perumusan masalah, kemudian dilanjutkan dengan tujuan dan manfaat penulisan, keaslian penulisan, tinjauan kepustakaan, metode penelitian, yang kemudian diakhiri oleh sistematika penulisan. 7
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Rajawali, Jakarta , 1994, Hal 29
Universitas Sumatera Utara
BAB II : PENGATURAN HUKUM INTERNASIONAL TENTANG TRAFFICKING TERHADAP ANAK Pada bab ini akan dibahas pengertian anak, Hak-hak Anak Menurut Konvensi Hak Anak, Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya Trafficking terhadap anak serta norma-norma hukum internasional yang mengatur tentang trafficking terhadap anak BAB III : KERJASAMA INTERNASIONAL DALAM PENCEGAHAN TRAFFICKING TERHADAP ANAK Pada bab ini akan membahas mengenai Perjanjian Bilateral Tentang Trafficking serta perlindungan perdagangan orang ditinjau menurut ILO No 182 tahun 1987 BAB IV : PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK SEBAGAI KORBAN TRAFFICKING MENURUT KONVENSI HAK ANAK 1989 Pada bab ini akan dibahas mengenai implementasi Perlindungan Hukum Terhadap anak sebagai korban Trafficking. Implementasi tersebut dikaitkan dengan peranan dan upaya pemerintah dalam menangani korban-korban Trafficking. BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN Bab ini merupakan bab penutup yang berisikan tentang kesimpulan penulis dari pembahasan terhadap pokok permasalahan serta saran-saran penulis atas bagaimana sebaiknya langkah-langkah yang diambil di dalam mengatasi permasalahan tersebut.
Universitas Sumatera Utara
