BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah Tanggung jawab adalah kesadaran manusia akan tingkah laku atau perbuatannya yang di sengaja maupun yang tidak di sengaja. Tanggung jawab juga berarti berbuat sebagai perwujudan kesadaran akan kewajibannya. Tanggung jawab itu bersifat kodrati, artinya sudah menjadi bagian hidup manusia, bahwa setiap manusia di bebani dengan tanggung jawab. Apabila dikaji tanggung jawab itu adalah kewajiban yang harus dipikul atau dipenuhi sebagai akibat dari perbuatan pihak yang berbuat, atau sebagai akibat dari perbuatan pihak lain, atau sebagai pengabdian, pengorbanan pada pihak lain. Kewajiban atau beban ditujukan untuk kebaikan pihak yang berbuat sendiri atau pihak lain. Dengan keseimbangan, keserasian, keselarasan, antara sesama manusia, antara manusia dengan lingkungan, antara manusia dan tuhan selalu dipelihara dengan baik. Tanggung jawab dalam hukum perdata berupa tanggung jawab seseorang terhadap perbuatan yang melawan hukum. Perbuatan melawan hukum memiliki ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan dengan perbuatan pidana. Perbuatan melawan hukum tidak hanya mencakup perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang pidana saja, akan tetapi jika perbuatan tersebut bertentangan dengan undang-undang lainnya dan bahkan dengan ketentuan-ketentuan hukum yang tidak tertulis. Ketentuan perundang-undangan dari perbuatan melawan
Universitas Sumatera Utara
hukum bertujuan untuk melindungi dan memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan.2 Menurut Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (selanjutnya disebut KUHPerdata), maka yang dimaksud dengan perbuatan melanggar hukum adalah perbuatan yang melawan hukum yang dilakukan seseorang yang karena salahnya telah menimbulkan kerugian bagi orang lain.
Selain dari tanggung
jawab perbuatan melawan hukum. KUHPerdata melahirkan tanggung jawab hukum perdata berdasarkan wanprestasi. Diawali dengan adanya perjanjian yang melahirkan hak dan kewajiban. Apabila dalam hubungan hukum berdasarkan perjanjian tersebut, pihak yang melanggar kewajiban (debitur) tidak melaksanakan atau melanggar kewajiban yang dibebankan kepadanya maka ia dapat dinyatakan lalai (wanprestasi) dan atas dasar itu ia dapat dimintakan pertanggung-jawaban hukum berdasarkan wanprestasi. Sementara tanggung jawab hukum perdata berdasarkan perbuatan melawan hukum didasarkan adanya hubugan hukum, hak dan kewajiban yang bersumber pada hukum. 3 Bank
sebagai
lembaga
keuangan
menurut
fungsinya
mendapat
kepercayaan dari masyarakat khususnya sebagai badan resmi yang menguasai keuangan dan memiliki potensi dana-dana. Dimana salah satu usaha pokoknya adalah memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang. Untuk dapat tetap bertahan hidup bank tersebut harus mendapatkan kepercayaan dari masyarakat. Namun untuk mendapatkan kepercayaan dari masyarakat ternyata tidak mudah, terlebih-lebih setelah tumbangnya sebuah bank besar, dan goyah beberapa bank lainnya. Suatu isu dapat menyebabkan nasabah 2 3
http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id diakses tanggal 8 April 2015 pukul 13.20 WIB http://ueu5639.weblog.esaunggul.ac.id diakses tanggal 9 April 2015 pukul 14.00 WIB
Universitas Sumatera Utara
suatu bank menjadi panik dan kemudian diikuti dengan penarikan dana oleh nasabah tersebut secara ramai. Bank sifatnya sangat peka terhadap isu. Operasi bank sangat mudah terpengaruh oleh suatu “berita angin” yang beredar dimasyarakat. Misalnya bila terdapat isu devaluasi, maka masyarakat akan langsung melakukan rush dollar secara besar-besaran.4 Masyarakat akan menarik dananya (dalam bentuk rupiah) secara besar-besaran dari bank kemudian membeli dollar. Sifat tersebut muncul karena basis utama bisnis perbankan adalah kepercayaan. Seorang nasabah baru bersedia menempatkan dananya pada bank apabila ia memiliki kepercayaan bahwa bank tersebut akan mengembalikan dananya pada saat jatuh tempo dan membayar bunganya tepat pada waktunya. Seperti yang kita ketahui bahwa pada saat menempatkan deposito, kita hanya diberikan selembar tanda terima (yang mungkin diberi nama sertifikat deposito) dari bank tanpa kepercayaan, kita akan berani menerima”surat deposito” tersebut. Pada dasarnya ada 3 (tiga) pihak dari dalam dan luar bank yang bertanggung jawab untuk menjaga agar operasi bank tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan sejalan dengan prinsip-prinsip yang ada. Pihak pertama, berasal dari dalam bank itu sendiri yakni fungsi-fungsi Pengendalian intern bank yang bersangkutan. Pihak kedua adalah pihak-pihak dari luar bank seperti akuntan publik selaku auditor laporan keuangan bank, dan pihak yang ketiga adalah Bank Indonesia selaku regulator dan pengawas bank.
5
Pemberian kredit oleh bank harus di landasi keyakinan bank atas kemampuan dan kesanggupan kreditur untuk melunasi hutangnya dan wajib 4
Anwar Nasution, Tinjauan Ekonomi Atas Dampak Paket Deregulassi Tahun 1988 Pada Sistem Keuangan Indonesia (Jakarta:Penerbit Gramedia,1990), hal 24-27. 5 http://repository.widyatama.ac.id diakses pada tanggal 11 April 2015 pukul 15.00 WIB
Universitas Sumatera Utara
dilakukan atas dasar pemberian kredit yang sehat dan prinsip kehati-hatian agar pemberian kredit tersebut tidak merugikan kepentingan bank, nasabah dan debitur dan masyarakat penyimpan dana. Oleh karena itu, dalam pemberian kredit harus dituangkan dalam bentuk perjanjian kredit. Perjanjian kredit, merupakan salah satu bagian yang sangat strategis dalam kehidupan perbankan. Karena perjanjian kredit merupakan media atau perantara pihak dalam keterkaitan pihak yang mempunyai kelebihan dana dengan pihak-pihak yang kekurangan dana. Oleh karena itu, di dalam pemberian kredit terdapat dua pihak yang berkepentingan langsung, yaitu pihak yang mempunyai uang disebut kreditur dan yang membutuhkan uang tersebut debitur. Jika terjadi pemberian kredit didalam perjanjian berarti pihak yang mempunyai uang meminjamkan uangnya kepada pihak yang memerlukan uang yang berjanji akan mengembalikan uang tersebut beserta bunganya pada suatu waktu tertentu dimasa yang akan datang. Dalam pasal 1 angka 11 Undang-Undang Perbankan disebutkan bahwa: “kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga.” Kredit adalah hubungan dimana kreditur yakni yang memberi pinjaman dalam hubungan perkreditan dengan debitur yaitu nasabah penerima pinjaman mempunyai kepercayaan bahwa debitur dalam waktu dan dengan syarat-syarat
Universitas Sumatera Utara
yang telah disetujui bersama dapat mengembalikan (membayar kembali) kredit yang bersangkutan. 6 Salah satu pengertian Kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengansur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang dizinkan oleh Bank atau Bank lain. 7 Kata “kredit” berasal dari bahasa Romawi, yaitu credere yang artinya “percaya”. Bila dihubungkan dengan bank, maka terkandung pengertian bahwa bank selaku kreditur percaya meminjamkan sejumlah uang kepada debitur karena debitur dapat dipercaya kemampuannya untuk membayar lunas pinjamannya setelah jangka waktu yang ditentukan. 8 Menurut OP.Simorangkir, kredit adalah pemberian prestasi (misalnya: uang,barang) dengan batas prestasi (Kontra Prestasi) yang terjadi pada waktu yang akan datang.9 Menurut Reymont P. Kent, kredit adalah hak untuk menerima pembayaran atau kewajiban untuk melakukan pembayaran pada waktu diminta atau pada waktu yang akan datang karena penyerahan barang-barang sekarang. 10 Kemudian disini terkaitlah faktor waktu antara pemberian prestasi dengan penerima kembali prestasi. Pemberian kredit adalah pemberian kepercayaan. Hal ini bahwa prestasi yang diberikan benar-benar diyakini dapat dikembalikan oleh penerima kredit sesuai dengan waktu dan syarat-syarat yang disetujui bersama.
6
Ganda D. Prawira, Perkembangan Hukum Perkreditan Nasional dan Iternasional, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Jakarta, 1992, hal.1. 7 Hermansyah, Hukum Perbankan Nasional Indonesia (Jakarta:Kencana, 2009), hal.57. 8 Gatot Supramono, Perbankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan Yuridis (Jakarta:Djambatan, 1995), hal.28. 9 H.Budi Untung, Kredit Perbankan di Indonesia (Yogyakarta:Andi, 2000), hal.1. 10 Thomas Suyatno, Dasar-Dasar Perkreditan (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1992), hal.13.
Universitas Sumatera Utara
Nasabah-nasabah yang memperoleh kredit dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikannya dengan baik tepat pada waktu yang diperjanjikan. Pada kenyataanya, selalu ada sebagian nasabah yang karena suatu sebab tidak dapat mengembalikan kredit kepada bank yang telah meminjaminya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas hutangnya, maka menjadikan perjalanan kredit terhenti atau macet. 11 Setiap bank pasti menghadapi masalah kredit macet, tanpa kredit macet merupakan hal yang aneh (kecuali bagi bank-bank baru tentunya). Membicarakan kredit macet, sesungguhnya membicarakan risiko yang terkandung dalam setiap pemberian kredit. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa bank tidak mungkin terhindar dari kredit macet. Kemacetan kredit suatu hal yang akan menjadi penyebab kesulitan terhadap bank itu sendiri, yaitu berupa kesulitan terutama yang menyangkut tingkat kesehatan bank karenanya bank wajib meghindarkan diri dari kredit macet. 12 Kerugian yang terjadi pada pihak bank yang disebabkan karena debitur wanprestasi adalah terjadi kredit macet. Kredit macet akan menimbulkan kerugian bagi pihak bank dalam menagih kredit yang menjadi hak bank selaku kreditur kepada debitur. Hak dan kewajiban debitur adalah bertimbal balik dengan hak dan kewajiban kreditur. Selama proses pemberian kredit tidak mengalami masalah yakni kedua belah pihak dalam pemberian kredit tersebut tidak melalaikan hak dan kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan maka tidak akan muncul persoalan. Pada umumnya persoalan tersebut dapat timbul apabila debitur lalai 11
Gatot Supramono, Op.Cit , hal.92. Muhammad Djumhana, Hukum Perbankan di Indonesia (Bandung:Citra Aditya Bakti, 1996), hal.263. 12
Universitas Sumatera Utara
mengembalikan uang pinjaman pada saat yang telah ditentukan. Jika hal tersebut terjadi maka sesuai dengan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdata menentukan bahwa semua kebendaan yang menjadi milik seseorang, baik yang sudah ada maupun yang akan ada dikemudian hari, akan menjadi jaminan bagi perikatan. Sehingga dalam pemberian kredit itu sendiri dibuat pada suatu perjanjian tambahan yakni yang menentukan suatu jaminan dari debitur sebagai upaya antisipatif bagi kreditur apabila debitur lalai melaksanakan kewajiban debitur. Oleh karena hal-hal tersebut yang sudah diuraikan diatas maka perlu adanya upaya hukum yang harus dilakukan untuk mengatur tentang perjanjian kredit, sebab apabila terjadinya penyimpangan atau penyelewengan didalam perjanjian kredit dapat diambil jalan penyelesaian yang terbaik antara kreditur dan debitur yaitu dengan melakukan tindakan penyelamatan yang dilakukan oleh bank. Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe merupakan salah satu bank Milik Pemerintah di Provinsi Sumatera Utara yang sedang menghadapi kredit macet. Berdasarkan uraian singkat tersebut diatas, penulis sangat tertarik untuk menyusun skripsi berjudul : “Tanggung-Jawab Hukum Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe”.
B. Rumusan Permasalahan Dari latar belakang masalah yang telah penuls uraikan, maka permaslahan yang timbul adalah sebagai berikut : 1. Bagaimana pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak BRI dan nasabah?
Universitas Sumatera Utara
2. Siapa saja pihak-pihak yang terlibat terhadap pertanggungjawaban bank? 3. Bagaimana pertanggungjawaban korporasi bank dalam menyelesaikan kredit macet? 4. Bagaimana penyelesaian kredit macet di bank rakyat indonesia cabang kabanjahe?
C. Tujuan Penulisan Adapun tujuan utama dari penulisan skripsi ini adalah untuk memenuhi syarat untuk mendapatkan gelar sarjana hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara. Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penulisan ini adalah: 1. Untuk mengetahui pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak BRI pada Bank Rakyat Indonesia cabang Kabanjahe. 2. Untuk mengetahui pihak-pihak yang terlibat terhadap pertanggungjawaban bank. 3. Untuk mengetahui pertangungjawaban korporasi bank dalam menyelesaikan kredit macet. 4. Dan untuk mengetahui cara penyelamatan dan penyelesaian kredit macet yang dilakukan oleh Bank Rakyat Indonesia cabang Kabanjahe.
D. Manfaat Penulisan Adapun Manfaat dari Penulisan Skripsi ini adalah : 1. Manfaat teoretis.
Universitas Sumatera Utara
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran yang berguna dan bermanfaat terhadap bidang hukum perbankan, mengenai antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah pada lembaga keuangan perbankan. 2. Manfaat praktis a. Diharapkan dapat menjadi bahan masukkan yang berarti bagi Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe dalam hal antisipasi untuk mengurangi terjadinya kredit bermasalah. b. Dapat melengkapi kajian hukum bagi para praktisi pembuat kebijakan dalam bidang hukum perbankan, khususnya mengenai kredit bermasalah.
E. Metode Penulisan Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisanya. Selain itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul dalam gejala yang bersangkutan. 13 Adapun metode yang dipilih dalam penelitian ini adalah: 1. Jenis dan Sifat Penelitian Penyusunan skripsi ini membutuhkan data yang akurat, baik berupa data primer maupun data sekunder. Hal ini untuk memperoleh data yang diperlukan guna penyusunan skripsi yang memenuhi syarat, baik dari segi kualitas maupun
13
Soejono Soekanto, Penelitian Hukum (Jakarta: UI Press 1986), hal.43.
Universitas Sumatera Utara
kuantitas. Dalam menyelesaikan suatu masalah diperlukan suatu metode yang harus sesuai dengan permasalahan yang akan dibahas. Dengan metode yang telah ditentukan terlebih dahulu, diharapkan dapat memberikan hasil yang baik maupun pemecahan yang sesuai serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dengan cara ilmiah, diharapkan data yang akan didapatkan adalah data yang obyektif, valid dan reliable. Penelitian yang berjudul ”Tanggung
Jawab Hukum Bank Dalam
Menyelesaikan Kredit Macet dalam Praktik Perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe” menggunakan metode penelitian yuridis empiris (yuridis sosiologis). Penelitian yuridis empiris, adalah metode penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data primer dan menemukan kebenaran dengan menggunakan metode berpikir induktif dan kriterium kebenaran koresponden serta fakta yang digunakan untuk melakukan proses induksi dan pengujian kebenaran secara koresponden adalah fakta yang mutakhir. 14 Sedangkan penelitian yuridis sosiologis, adalah penelitian yang didasarkan pada data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dengan didukung oleh penelitian kepustakaan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. 15 Peneliatian ini bersifat deskriftif, yang mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian. Demikian juga hukum dalam pelaksanaannya di dalam masyarakat yang berkenaan dengan objek
14
Sedarmayanti & Syarifudin Hidayat, Metodelogi Penelitian (Bandung:CV. Mandar, 2002), hal.23. 15 Ronitijo Soemitro, Methodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri (Semarang: Ghalatia Indonesia,1998), hal.11.
Universitas Sumatera Utara
penelitian. 16 Penelitian tersebut harus dilakukan dengan melakukan survei ke lapangan untuk mendapatkan informasi yang dapat mendukung teori yang sudah ada. 2. Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul skripsi, penelitian ini dilakukan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe. Adapun alasan penulis memilih lokasi penelitian tersebut karena Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe merupakan salah satu bank milik pemerintahan di Provinsi Tanah Karo yang sedang menghadapi kredit macet, dimana debitur yang mengajukan pinjaman uang
kepada
Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe mengalami
kesulitan dalam hal pembayaran dan mengembalikan pinjaman. 3. Sumber Data Untuk membahas dan menganalisis permasalahan yang hendak dirumuskan dalam skripsi ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut: a. Data Primer Data primer adalah data yang diperoleh dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Untuk memperoleh data primer penulis melakukan studi lapangan, yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengadakan wawancara (interview). Wawancara adalah bertanya langsung secara bebas kepada responden dengan mempersiapkan terlebih dahulu daftar pertanyaan secara terbuka sebagai pedoman. Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui segala sesuatu yang berkaitan
16
H. Zainuddin Ali, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Sinar Grafika,2010), hal. 106.
Universitas Sumatera Utara
dengan penyelesaian kredit macet pada Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe. b. Data Sekunder Data sekunder adalah data yang diperoleh penulis sebelumnya telah di olah orang lain. Penulis melakukan studi kepustakaan untuk memperoleh data sekunder. Studi kepustakaan adalah penelitian terhadap bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan permasalahan sebagai bahan referensi untuk menunjang keberhasilan penelitian. Studi kepustakaan atau data sekunder terdiri dari: 1) Bahan Hukum Primer Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum dan ketentuan-ketentuan hukum positif termasuk
peraturan perundang-undangan. Adapun
peraturan perundang-undangan yang dimaksud: a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata); b) Undang-Undang No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan; c) Undang-Undang No.10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas UndangUndang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan; d) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen; e) Undang- Undang No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia f) Bank Rakyat Indonesia, Surat Edaran NOSE:S.14-DIR/ADK/05/2007 tentang Penyelesaian Kredit Bermasalah. 2) Bahan Hukum Sekunder Sering dinamakan secondary data yang antara lain mencakup di dalamnya;
Universitas Sumatera Utara
a) Kepustakaan atau buku literatur yang berhubungan dengan hukum perbankan dan hukum jaminan; b) Data tertulis lain berupa karya ilmiah para sarjana; dan c) Referensi- referensi yang relevan dengan hukum perbankan. 4. Metode Pengumpulan Data a. Metode Penelitian Library Research Metode yang digunakan adalah dengan cara memperoleh data tersedia diperpustakaan yang pernah ditulis sebelumnya di mana ada hubungannya dengan masalah yang ingin dipecahkan. 17 b. Metode Penelitian Lapangan Metode Penelitian Lapangan yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara. 5. Analisis Data Setelah semua data yang terkumpul secara lengkap dan disusun secara sistematis, selanjutnya akan dianalisis. Dalam penelitian ini penulis memilih metode analisis data secara kualitatif yaitu analisis berupa kalimat dan uraian. Metode kualitatif adalah menguji data dengan teori dan doktrin serta undangundang. Dengan digunakannya metode kualitatif akan diperoleh suatu gambaran dan jawaban yang jelas mengenai pokok permasalahan dan menemukan kebenaran yang dapat diterima oleh akal sehat manusia dan terbatas pada masalah yang diteliti. Terlebih dahulu dilakukan pengkajian terhadap data yang diperoleh selama penelitian, kemudian dipadukan dengan teori yang melandasinya untuk mencari 17
Bambang Sunggono, Metode Penelitian Hukum (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007), hal.38.
Universitas Sumatera Utara
dan menemukan hubungan atau relevansi antara data yang diperoleh dengan landasan teori yang digunakan. Sehingga, dapat menggambarkan dan memberikan kesimpulan umum mengenai penyelesaian kredit macet dalam praktik perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe.
F. Keaslian Penulisan Skripsi ini berjudul “Tanggung
Jawab
Hukum Bank Dalam
Menyelesaikan Kredit Macet (Studi Pada Bank Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe)”, dimana judul ini sebelumnya pernah dibahas dan ditulis oleh penulis (mahasiswa) lain di Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, tetapi perbedaannya terletak pada subjek penelitian. Penulis memilih Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Kabanjahe untuk dijadikan sebagai subjek penelitian. Adapun judul-judul skripsi tentang menyelesaikan kredit macet yang pernah ditulis oleh penulis (mahasiswa) lain sebelumnya. Mengenai keaslian penulisan, terdapat beberapa judul skripsi yang mirip antara lain yakni: Nama
: Amlon B.Sihombing
Nim
: 870200105
Judul
: Usaha Bank dalam Mencegah dan Menyelesaikan Terjadinya Kredit Macet (Studi Kasus PT.Bank Rakyat Indonesia (PERSERO) Kantor Cabang Tebing Tinggi)
Nama
: Sapta Putra
Nim
: 920200206
Universitas Sumatera Utara
Judul
: Proses Penyelesaian Kredit Macet pada Swasta (Studi Kasus di PT.Bank Umum Nasional Cabang Medan)
Nama
: Amas Kenaekan N
Nim
: 990222003
Judul
: Tanggung Jawab Pemegang Saham Perseroan Terbatas dalam Penyelesaian Kredit Macet pada Bank Milik Negara (Tinjauan Yuridis dan Praktis pada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) Medan)
Nama
: Chairina Atma
Nim
: 010222040
Judul
: Suatu Tinjauan tentang Kredit Macet pada Bank Central Asia cabang Medan Ditinjau dari Undang-Undang No. 10 Tahun 1998
Nama
: Roy Indrawan
Nim
: 020222028
Judul
: Tijauan Hukum Terhadap Pelaksanaan Kredit Macet pada System Perbankan ( Studi pada Bank Mandiri )
Nama
: New Yerlina.S
Nim
: 080200106
Judul
: Penyelesaian Kredit Macet dalam Praktik Perbankan di Bank Rakyat Indonesia (BRI) Cabang Lubuk Pakam Berdasarkan pemeriksaan kepustakaan maupun dilapangan, perihal
penyelamatan dan penyelesaian kredit macet memang cukup banyak yang di angkat dan di bahas, namun Penulisan dengan Judul Tanggung Jawab Hukum Bank Dalam Menyelesaikan Kredit Macet dalam Praktik Perbankan di Bank
Universitas Sumatera Utara
Rakyat Indonesia Cabang Kabanjahe, Tanah Karo belum ada yang menulis sebagai skripsi ini tidak sama dengan penulisan skripsi-skripsi yang telah ada, sehingga penulisan skripsi ini masih asli serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan akademik.
G. Sistematika Penulisan Dalam penulisan suatu karya ilmiah khususnya skripsi, sistematika penulisan merupakan suatu bagian yang sangat penting. Untuk menghasilkan karya ilmiah yang baik, maka pembahasan tersebut harus diuraikan dengan sistematis, agar pembahasan tersebut dapat diarahkan untuk menjawab masalahmasalah dan membuktikan kebenaran hipotesa. Untuk memudahkan penulisan skripsi ini, maka diperlukan sistematika yang teratur yang terbagi dalam beberapa bab serta sub-bab secara berurutan dan saling berkaitan satu sama lain. Adapun sistematika penulisan ini adalah: BAB I. PENDAHULUAN Merupakan bab yang memberikan ilustrasi guna memberikan informasi yang bersifat umum dan menyeluruh. Di dalam bab ini dipaparkan sistematika penulisan
skripsi
ini
dimulai
dari
latar
belakang
masalah,
rumusan
permasalahan,tujuan penulisan, manfaat penulisan, metode penulisan, keaslian penulisan dan sistematika penulisan. BAB II. TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN KREDIT BANK DAN KREDIT MACET Pada bab ini menerangkan tinjauan umum tentang perjanjian kredit bank yang terdiri dari pengertian perjanjian kredit, jenis-jenis kredit dan bentuk-bentuk
Universitas Sumatera Utara
perjanjian kredit serta menerangkan tinjauan umum tentang kredit macet yang terdiri dari pengertian kredit macet, kredit macet menurut hukum positif, kredit macet menurut Bank Indonesia (BI) dan pandangan KUHPerdata mengenai kredit macet. BAB
III.
BANK
RAKYAT
INDONESIA
CABANG
KABANJAHE
SEBAGAI KORPORASI BUMN Pada bab ini menerangkan mengenai pengertian Korporasi, BRI sebagai Korporasi BUMN, dan prinsip-prinsip BRI dalam penyaluran kredit. BAB
IV.
TANGGUNG
JAWAB
HUKUM
BANK
DALAM
MENYELESAIKAN KREDIT MACET Bab ini merupakan bab yang paling utama dalam skripsi ini (penelitian) ini yang menguraikan hasil penelitian dan pembahasan tentang Pengaturan hak dan kewajiban dalam kontrak BRI dan nasabah, Pihak-pihak yang terlibat terhadap pertanggungjawaban bank, Bagaimana pertanggungjawaban korporasi bank dalam menyelesaikan kredit macet, dan Penyelesaian kredit macet di BRI cabang kabanjahe. BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN Pada bagian kesimpulan dan saran, pada bagian kesimpulan akan tercantum kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan yang dilakukan pada bab-bab sebelumnya yang juga merupakan jawaban terhadap permasalahan yang diajukan pada penelitian ini. Pada bagian saran diuraikan saran-saran dari penulis untuk masalah yang ada dalam penelitian ini
Universitas Sumatera Utara
