BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara

1

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara. Bank adalah lembaga keuangan yang menjadi tempat bagi orang perseorangan, badan-badan usaha swasta, badan- badan usaha milik Negara, bahkan lembagalembaga pemerintah menyimpan dana-dana yang dimilikinya melalui kegiatan perkreditan dan berbagai jasa yang diberikan bank melayani kebutuhan pembiayaan serta melancarkan mekanisme sistem pembayaran bagi semua sektor perekonomian.1 Perkembangan

ekonomi

yang

erat

kaitannya

dengan

kesejahteraan

masyarakat, pada dasarnya sangat memerlukan peningkatan peran dunia usaha yang umumnya terkendala oleh modal atau pendanaan. Kendala pendanaan dalam hubungannya dengan dunia usaha yang dimaksud adalah sulitnya para pelaku usaha, khususnya mereka yang merupakan kalangan usaha kecil menengah koperasi untuk mengakses fasilitas pembiayaan atau kredit yang disediakan oleh perbankan dan lembaga keuangan lainnya.2 Sektor usaha yang menjadi tulang punggung perkonomian suatu Negara tidak dapat berjalan sendiri, ini untuk dapat memberikan kemanfaatan yang optimal bagi masyarakat dan perekonomian negara tersebut. Sektor usaha memerlukan sarana dan

1

Hermansyah , Hukum Perbankan Nasional Indonesia, Kencana Predana Media, 2008, hal.7 . Nasroen Yasabari dan Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit Mengantar UKMK mengakses pembiayaan. PT. Alumni,2007, hal 83. 2

1

Universitas Sumatera Utara

2

prasarana pendukung khususnya dalam memperoleh dukungan modal melalui kredit atau pembiayaan untuk pengembangan usaha dan kemajuan sektor usaha terkait.3 Istilah kredit bukan hal asing lagi dalam kehidupan sehari-hari di dalam masyarakat. Mereka pada umumnya mengartikan kredit sama dengan hutang karena setelah jangka waktu tertentu mereka wajib membayar dengan lunas. Sebenarnya kata kredit berasal dari bahas Romawi, yaitu credere yang artinya percaya4. Misalkan seorang nasabah debitur yang memperoleh kredit dari bank tentu seorang yang mendapat kepercayaan dari bank. Hal ini menunjukkan bahwa yang menjadi dasar pemberian kredit oleh bank kepada nasabah debitur adalah kepercayaan. Menurut kamus besar bahasa Indonesia salah satu pengertian kredit adalah pinjaman uang dengan pembayaran pengembalian secara mengangsur atau pinjaman sampai batas jumlah tertentu yang diijinkan oleh bank atau badan lain. Dalam Pasal 1 butir II Undang-undang No 10 tahun 1998 dirumuskan bahwa kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga. Berdasarkan pengertian diatas menunjukkan bahwa prestasi yang wajib dilakukan oleh debitur atas kredit yang

3

Ibid, hal 78. Gatot Supramono, Permankan dan Masalah Kredit Suatu Tinjauan di Bidang Yuridis, Jakarta : PT.Rineka Cipta, 2009, hal 152. 4


3

diberikan kepadanya adalah tidak semata mata melunasi hutangnya tetapi juga disertai dengan bunga sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Sebagaimana diketahui bahwa unsur essential dari kredit bank adalah kepercayaan dari bank sebagai kreditur terhadap nasabah peminjam sebagai debitur. Kepercayaan tersebut timbul karena dipenuhinya segala ketentuan dan persyaratan untuk memperoleh kredit bank oleh debitur antara lain: jelasnya tujuan peruntukan kredit, adanya benda jaminan atau agunan dan lain-lain. Makna dari kepercayaan tersebut adalah adanya keyakinan dari bank sebagai kreditur bahwa kredit yang diberikan akan sungguh-sungguh diterima kembali dalam jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. 5 Sebelum kepercayaan dari suatu bank sebagai kreditur diberikan kepada debitur bank harus menerapkan prinsip kehati-hatian yang mana disebutkan dalam pasal 2 Undang-undang No.10 tahun 1998 bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan kegiatan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Peraturan Bank Indonesia nomor. F/4/PBI/2005 tentang “Prinsip kehati-hatian dalam aktivitas sekuritas aset bagi bank umum”. Dalam Peraturan Bank Indonesia pasal 3 ayat 2 prinsip kehati-hatian adalah sesuai dengan ketentuan yang berlaku antara lain tentang penilaian kualitas aktiva Bank umum, batas maksimum pemberian kredit bank umum, prinsip- prinsip pemberian kredit yang sehat dan penerapan manajemen resiko. 5

Hermansyah, Op.cit. hal 56.


4

Salah satu penerapan prinsip kehati-hatian adalah pengaturan syarat-syarat pemberian kredit oleh bank. Pada umumnya syarat-syarat pemberian kredit oleh bank dibagi 2 bagian yaitu6 : 1. Syarat-syarat umum pemberian kredit. 2. Perjanjian kredit. Ad.1. Syarat-syarat umum pemberian kredit. Di dalam syarat-syarat umum pemberian kredit ini bank menetapkan syarat yang berhubungan dengan kredit yang diberikan kepada debitur. Debitur wajib menyetujui apa saja yang dicantumkan dalam syarat-syarat umum pemberian kredit dan tidak ada tawar menawar. Ad.2. Perjanjian kredit. Perjanjian kredit inilah yang sesuai dengan berlandaskan pada KUHPerdata. Dalam hal ini bank membuat standar yang memuat ruang/ bagian kosong yang diisi menurut keperluan sesuai dengan data tentang debitur. Misalnya: dimana debitur, tempat tinggal, besarnya kredit yang diberikan bunga, dan lain-lain. Formulir perjanjian kredit ini di isi dengan syarat yang mantap, dalam rangka mengamankan kepentingan bank. Berdasarkan hal diatas maka landasan pemberian kredit adalah 7 : a. Pemberian kredit dibuat dalam bentuk tertulis.

6

Mariam Darus Badrulzaman, Perjanjian Kredit Bank, Bandung : PT. Citra Aditya Bakti,1991, hal 39. 7 Hermansyah, Op.Cit., hal. 62.


5

b. Bank harus memiliki keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah yang antara lain diperoleh dari penilaian bersama terhadap watak, agunan, modal, kemampuan, dan proyek dari nasabah. c. Kewajiban bank untuk memberikan informasinya yang jelas mengenai prosedur dan persyaratan kredit atau berdasarkan prinsip syariah. d. Larangan kepada bank untuk memberikan kredit dengan persyaratan yang berbeda kepada nasabah. e. Penyelesaian sengketa. Manfaat dari adanya penyaluran kredit yang disalurkan oleh perbankan adalah sebagai berikut : 1.

Manfaat Kredit bagi masyarakat a) Kredit Konsumtif. Manfaat yang dapat dirasakan debitur kredit konsumtif yang disalurkan kepada pegawai dan pensiun yang membutuhkan adalah : Pertama,

Secara

umum

mereka

menjadi

mampu

memanfaatkan

pendapatannya yang akan diterima pada masa mendatang untuk membeli kebutuhan barang dan jasa mereka. Kedua, untuk dapat memenuhi kebutuhan dan keperluan yang bersifat mendesak. (Force majeur) b) Kredit Komersil Kegiatan usaha sangat tergantung pada tersedianya modal usaha (dana) secara umum pengusaha mengalami kesulitan dana dalam upaya untuk dapat


6

memperluas pangsa pasar usaha (ekspansi pasar) sehingga memerlukan dana dalam bentuk kredit bank. Fasilitas kredit yang diberikan bank kepada nasabahnya untuk kepentingan pembiayaan piutang dan persediaan (inventory), disebut dengan Kredit Modal Kerja (KMK), yang digunakan untuk membiayai keperluan perputaran usaha, yaitu untuk pembelian bahan baku, pembiayaan tenaga kerja, overhead, persediaan, piutang usaha dan lain-lain. Berdasarkan sektor usaha, maka kredit modal kerja menyesuaikan dengan kebutuhan perputaran usaha masing-masing. Misalnya untuk perdagangan, maka kredit modal kerja tersebut adalah untuk membiayai pembelian barang, distribusi, dan sebagainya. Sementara itu bila untuk sektor perkebunan, maka kredit modal kerja tersebut digunakan untuk membiayai pemeliharaan tanaman menghasilkan dan panen, pengolahan pabrik sampai dengan hasil kebun yang diolah siap dijual. Sedangkan untuk sektor peternakan, maka kredit modal kerja yang digunakan untuk membeli bibit, biaya pemeliharaan termasuk upah tenaga kerja dan upah penjualan.8 Kredit modal kerja ini biasanya digunakan untuk menutup ketidaktepatan ketersediaan uang dalam suatu siklus usaha. Kredit Modal kerja ini biasanya diberikan untuk jangka waktu sampai dengan satu tahun, dan dalam prakteknya dapat terus diperpanjang apabila masih terus diperlukan oleh penerima kredit.

8

Veithzal Rivai & Andria Permata Veithzal, Credit Management Handbook, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta,2006. hal. 30.


7

Penggunaan kredit modal kerja ini disesuaikan dengan kebutuhan pengusaha, sehingga umumnya diberikan dalam bentuk plafond atau limit kredit dengan jumlah nilai tertentu. Dalam hal ini penerima kredit dengan bebas menarik dananya sepanjang tidak melampaui limit dan menyetorkan kembali dana tersebut apabila telah diperoleh pembayaran dari relasi usahanya9. sedangkan fasilitas kredit yang akan dipergunakan untuk memperluas jaringan kerja atau kapasitas produksi perusahaan, diberikan dalam bentuk Kredit Investasi (KI). 2.

Manfaat kredit bagi perekonomian Negara. Peran kredit sangat penting dalam penetapan kebijakan moneter suatu Negara,

khususnya dalam pengawasan suku bunga pinjaman. Penetapan kebijakan moneter suatu Negara terhadap perubahan money supply dapat dilakukan dengan pengawasan suku bunga pinjaman. Dalam keadaan resesi kebutuhan pengeluaran Negara meningkat oleh karena itu money supply dibutuhkan lebih banyak lagi. Kebijakan ini dapat dilakukan dengan menurunkan suku bunga perbankan sehingga kredit yang disalurkan kepada masyarakat akan meningkat, akhirnya perekonomian Negara menjadi terbantu. Sebaliknya jika perekonomian berkembang cukup tinggi maka suku bunga pinjaman ditingkatkan sehingga dampak inflasi yang lebih tinggi dapat dikendalikan dan pengeluaran Negara dapat ditekan. Dalam bukunya yang berjudul dasar-dasar perkreditan Drs.Thomas Suyanto, mengemukakan bahwa unsur-unsur kredit terdiri atas :

9

Nasroen yasbari & Nina Kurnia Dewi, Penjaminan Kredit , Mengantar UKMK mengakses Pembiayaan. PT. Alumni Bandung, 2007, hal. 64.


8

a) Kepercayaan, yaitu keyakinan dari si pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikanya baik dalam bentuk uang, barang, atau jasa akan benar-benar akan diterimanya kembali dalam jangka waktu tertentu dimasa yang akan datang. b) Tenggang waktu, yaitu suatu masa yang memisahkan antara pemberi prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang. Dalam unsur waktu ini terkadang pengertian nilai lain dari uang, yaitu uang yang ada sekarang lebih tinggi nilainya dari uang yang akan diterima pada masa yang akan datang. c) Degree of Risk, yaitu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontra prestasi yang akan diterima kemudian hari, semakin lama kredit diberikan semakin tinggi pula tingkat resikonya, karena sejauh-jauh kemampuan manusia untuk menerobos masa depan itu, maka masih selalu terdapat unsur ketidak tentuan yang tidak dapat diperhitungkan. Inilah yang menyebabkan timbulnya unsur resiko. Dengan adanya unsur resiko inilah maka timbullah jaminan dalam pemberian kredit. d) Prestasi atau objek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang tetapi juga dalam bentuk barang atau jasa, namun karena kehidupan ekonomi modern sekarang ini didasarkan kepada uang, maka transaksi-transaksi kredit


9

yang menyangkut uanglah yang setiap kali kita jumpai dalam praktek perkreditan.10 Untuk memperoleh keyakinan bank sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan, dan prospek usaha dari nasabah debitur. Mengingat bahwa agunan sebagi salah satu unsur pemberian kredit, maka apabila berdasarkan unsur-unsur lain telah dapat diperoleh keyakinan atas kemampuan nasabah debitur mengembalikan utangnya, agunan dapat hanya berupa barang, proyek, atau hak tagih, yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan.11 Bank tidak wajib meminta agunan berupa barang yang tidak berkaitan lansung dengan objek yang dibiayai, yang dikenal dengan agunan tambahan.12 Jaminan adalah sesuatu yang diberikan debitur kepada kreditur untuk menimbulkan keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan.13 Disamping itu jaminan juga dapat diartikan dengan menjamin dipenuhinya kewajiban yang dapat dinilai dengan uang yang timbul dari suatu perikatan hukum. Oleh karena itu hukum jaminan erat sekali dengan hukum benda.14 Agunan Kredit bila dilihat dari fungsinya dapat dibedakan menjadi 2 yaitu 15 : 10

Hermansyah, Loc. cit, hal. 56. Ibid,, hal. 69. 12 Penjelasan Pasal 8 ayat (1) Undang-undang No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-undang No.7 Tahun 1992 Tentang Perbankan, Republik Indonesia. 13 Hartono Hadisoeprapto : Pokok-pokok hukum perikatan dan hukum jaminan, Liberty Yogyakarta,1984, hal. 50. 14 Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab tentang credit verband, Gadai dan fidusia, Alumni Bandung,1987, hal. 227-265. 11


10

a. Agunan kredit yang didasarkan atas keyakinan Bank terhadap karakter dan kemampuan dari nasabah/ debitur untuk membayar kembali kreditnya dengan dana yang berasal dari hasil usaha yang dibiayai kredit, yang tercermin dalam cash flow nasabah/ debitur. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, bank harus melakukan analisis dan evaluasi atas watak/ karakter, kemampuan, modal, serta prospek dari debitur. b. Jaminan yang didasarkan atas Likuidasi agunan atau aset sehingga

apabila

dikemudian hari usaha debitur bangkrut tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit maka agunan berupa fixed asset akan dilelang untuk memenuhi/ menutup hutang kredit debitur. Sehubungan pula dengan semakin berkembangnya cara pemberian kredit dalam dunia perekonomian, khususnya perbankan, kredit dapat diberikan oleh kreditur kepada debitur dengan berupa Purchasing Order. Yang mana debitur meminjam sejumlah dana berupa kredit kepada bank untuk mengerjakan sejumlah proyek yang dimiliki oleh debitur. Purchasing order yang dimaksud adalah permintaan dari perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan dalam hal ini debitur untuk melaksanakan sejumlah pekerjaan dengan nilai dan jenis pekerjaan tertentu.

15

Agunan Kredit, http://carapinjamanbank.blogspot.com/2013/03/agunan-kredit.html. Diakses pada tanggal 26-06-2013 pada pukul 13.00 WIB.


11

Purchasing Order dapat dikelompokkan kedalam perjanjian meskipun setiap Purchasing Order yang diberikan oleh perusahaan pemberi pekerjaan kepada perusahaan penerima pekerjaan / Kontraktor tidak dibuat perjanjian Kerjasamanya. Purchasing

Order

dapat dikelompokkan

kedalam perjanjian

karena

Purchasing Order berjalan sesuai dengan perjanjian awal yang merupakan Perjanjian Payung dari setiap Purchasing Order yang diberikan. Dan Purchasing Order tunduk kepada perjanjian awal yang telah dibuat. Menurut Hikmahanto Juwana, Purchase Order (“PO”) bisa saja dianggap sebagai perjanjian, karena pada umumnya ada “perjanjian payungnya” di mana terms and condition (syarat dan ketentuan) dari setiap PO dapat merujuk pada general terms (ketentuan umum) dalam perjanjian payung tersebut. 16 Jadi, PO maupun invoice dapat saja dianggap sebagai perjanjian namun harus ada perjanjian awalnya sebagai “perjanjian payung” yang mengatur ketentuan umumnya dan dokumen aslinya ditandatangani oleh para pihak.17 Kredit dengan jaminan Purchasing Order merupakan salah satu alternatif mendapatkan modal untuk menjalankan usaha Khususnya kredit yang diperuntukkan untuk modal kerja. Sebab lembaga perbankan pun saat ini sudah menyediakan banyak pilihan kredit. Mulai kredit investasi, modal kerja, atau bahkan factoring. Jenis kredit ini

16

Mempersoalkan Perjanjian Sebagai Senjata Untuk Melegalkan Pengguna valuta Asing di Indonesia. www.Hukumonline.com, , diakses pada tanggal 26-06-2013, pada pukul 13.00 WIB. 17 Apakah Purchasing Order (PO) Bisa Dianggap Sebagai perjanjian,www.hukumonline.com. Diakses pada tanggal 26-06-2013 pada pukul 13.00 WIB.


12

biasanya diberikan kepada pengusaha dengan jaminan Purchase Order (PO) surat pemesanan dari si pelanggan. 18 Manfaat bagi Dunia usaha dengan adanya pinjaman kredit dengan agunan Purchasing order ini : a.

Membantu mengembangkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah.

b.

Meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itulah Bank melalui Kredit dengan jaminan Purchasing order ini

bermaksud memberikan kemudahan akses yang lebih besar bagi para pelaku usaha yang sudah feasible ( layak) tetapi belum bankable mendapatkan modal usaha. Pinjaman modal usaha ini merupakan alternatif yang cocok bagi dunia usaha dalam pelaksanaan pembiayan proyek yang dimiliki. Dalam Perjanjian kredit dengan jaminan Purchasing order ini tentu juga memiliki tingkat resiko, apabila dikemudian hari usaha debitur tidak berjalan sesuai apa yang direncanakan atau bangkrut sehingga tidak dapat digunakan sebagai alat pembayaran kembali kredit yang telah diberikan. Berbeda dengan kredit dengan jaminan kebendaan yang mana jaminan secara yuridis mempunyai fungsi untuk mengkover hutang. Oleh karena itu, jaminan di samping faktor-faktor lain (watak, kemampuan, modal, jaminan dan kondisi ekonomi), dapat dijadikan sebagai sarana perlindungan untuk para kreditur dalam

18

Cara Mendapatkan Investor, http://irfakdarojatii.blogdetik.com/2012/03/16/caramendapatkan-investor, Diakses pada tanggal 26-06-2013 pada pukul 13.00 WIB.


13

kepastian atau pelunasan utang calon debitur atau pelaksanaan suatu prestasi oleh debitur.19 Menurut Sutarno, Jaminan kredit berfungsi untuk memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari hasil penjualan barangbarang jaminan tersebut bila debitur tidak melunasi utangnya pada waktu yang ditentukan. Sementara Suyanto menyatakan bahwa kegunaan jaminan kredit adalah : a. Memberikan hak dan kekuasaan kepada kreditur untuk mendapatkan pelunasan dari agunan apabila debitur mengalami cidra janji, yaitu untuk membayar kembali utangnya pada waktu yang ditetapkan dalam perjanjian. b. Menjamin agar Debitur berperan serta dalam transaksi untuk membiayai usahanya, sehingga kemungkinan untuk meninggalkan usahanya atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri atau perusahaan dapat dicegah atau sekurangkurangnya kemungkinan untuk berbuat demikian dapat diperkecil. c. Memberikan dorongan kepada debitur untuk memenuhi janjinya, khususnya mengenai pembayaran kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disetujui agar debitur dan/atau pihak ketiga yang ikut menjamin tidak kehilangan kekayaan yang dijaminkan kepada Bank. Adanya jaminan tersebut memang sangat diinginkan oleh kreditur, karena dalam suatu perikatan antara kreditur dan debitur, pihak kreditur mempunyai

19

Fungsi Jaminan, http://humaam-think.blogspot.com/2010/05/fungsi-jaminan.html. diakses pada tanggal 26-06-2013 pada pukul 13.00 WIB.


14

kepentingan bahwa debitur dapat memenuhi kewajibannya dalam perikatan tersebut.20 Yang termasuk dalam jaminan kebendaan antara lain adalah hak gadai, hak tanggungan dan hak fidusia. Menurut Stein dalam bukunya J. Satrio menyatakan bahwa pada waktu permulaan KUHPerdata memang lembaga jaminan gadai dan hipotek sudah cukup memenuhi kebutuhan praktek penjaminan pada masa itu, lalu lintas kredit belum berkembang. Sehubungan terhadap agunan dalam dunia perbankan dewasa ini telah berkembang pula pemberian kredit dengan agunan Purchasing Order, ini diberikan untuk tujuan kepentingan dunia usaha. Apabila kita telusuri perkembangan Kredit dengan jaminan Purchasing order ini didalam masyarakat maka dimasa mendatang, jenis kredit ini akan berkembang dengan lebih pesat dan cepat dalam dunia perekonomian karena merupakan hal yang sangat diperlukan oleh para pelaku usaha kususnya yang memiliki keterbatasan atas modal untuk dapat menjalankan usahanya supaya dapat berjalan dan berkembang. Walau meskipun pemberian kredit dengan jaminan Purchasing order memiliki tingkat resiko tetapi kredit dengan agunan Purchasing order ini dapat memberikan banyak manfaat dan keuntungan baik bagi perbankan selaku kreditur, maupun pihak para pelaku usaha dalam hal ini selaku debitur, antara lain : Manfaat kredit bagi Debitur antara lain :

20

Ocy Hoe Tiong, Fiducia Sebagai Jaminan Unsur-Unsur Perikatan, Ghalia Indonesia, Jakarta 1984, hal. 14.


15

a. Dapat memberikan keuntugan usaha dengan adanya tambahan modal dan berkembangnya usaha. b. Dapat Menjalankan usahanya karena telah mendapatkan dukungan dana dari kredit yang telah diberikan oleh kreditur. Sedangkan bagi Kreditur yaitu ; Pemberian kredit tentunya mempunyai tujuan tersendiri dalam pemberian kredit tersebut, namun tentu tujuan utamanya yaitu untuk memperoleh hasil dari pemberian kredit tersebut. Hal tersebut terutama dalam bentuk bunga yang diterima oleh Bank sebagai balas jasa dan biaya administrasi kredit yang dibebankan kepada nasabah. Keuntungan ini penting untuk kelangsungan hidup bank.21 Dalam Era Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 tentang perbankan, industri perbankan Indonesia sangat collateral oriented. Hal ini disebabkan oleh ketentuan dalam Pasal 24 Undang-undang Nomor 14 tahun 1967 secara tegas menentukan bahwa bank umum tidak memberikan kredit tanpa jaminan kepada siapapun juga. Ketentuan Pasal ini telah menciptakan orientasi bank yang bukan lebih mengutamakan feasibility dari proyek atau usaha nasabah tetapi lebih mengutamakan kecukupan agunan. Sering kali proyek atau usaha-usaha yang feasible ditolak permohonan kreditnya hanya karena calon nasabah debitur tidak menyediakan agunan (tambahan) yang cukup. Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan

21

Manfaat Pemberian kredit, http://infoperbankan.blogspot.com/2011/07/manfaat-pemberiankredit.html, Diakses pada tanggal 26-06-2013, pada pukul 13.00 WIB.


16

undang-undang Nomor 10 tahun 1998, ingin mengubah orientasi bank ini. Bahkan memberikan kelonggaran kepada nasabah dalam hubungannya dengan kesulitan nasabah untuk dapat menyerahkan agunan .22 Dalam Pasal 8 Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang perubahan undang-undang Nomor 7 tahun 1992 tentang perbankan menyatakan dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Jadi kepercayaan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur adalah yang merupakan hal penting, sedangkan agunan hanya unsur pendukung bukan unsur utama dalam pemberian kredit. Berdasarkan hal diatas maka kredit dengan agunan Purchasing order dapat menjadi pertimbangan bagi bank dalam memberikan kredit kepada debitur, yang mana pertimbangan tersebut disertai dengan analisis yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan yang dimaksud. Sehingga bank mempunyai keyakinan terhadap debitur atas kredit yang diberikan. Berdasarkan latar belakang tersebut di atas maka perlu diteliti bagaimana Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan

22

Rachmadi Usman, Hukum Jaminan Keperdataan, Sinar Grafika,2008, Hal. 67.


17

Purchasing Order, apabila Debitur wanprestasi (Studi perjanjian kredit PT.Bank Mandiri dengan PT.Era Bangun Jaya). B. Perumusan Masalah Berdasarkan permasalahan di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi fokus pengkajian dalam tesis ini adalah sebagai berikut : 1.

Bagaimana syarat serta dasar dalam pemberian kredit dengan jaminan Purchasing Order ?

2.

Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila kredit yang diberikan dengan jaminan Purchasing Order kepada debitur mengalami wanprestasi ?

C. Tujuan Penelitian Berkaitan dengan permasalahan tersebut diatas maka tujuan diadakanya penelitian ini adalah : 1.

Untuk mengetahui dan menganalisa syarat dan dasar dalam pemberian kredit dengan jaminan Purchasing Order .

2.

Untuk mengetahui dan menganalisa bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur apabila kredit yang telah diberikan dengan jaminan Purchasing Order kepada Debitur mengalami wanprestasi.

D. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut: 1.

Secara teoritis : penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum dalam perlindungan


18

kreditur terhadap pinjaman kredit yang diberikan dengan jaminan Purchasing Order. 2.

Secara praktis: penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat sebagai sumbangan pemikiran dan wawasan ilmiah bagi semua pihak baik dalam hal ini Debitur, Perbankan mengenai perkembangan Ilmu pengetahuan hukum khususnya mengenai perjanjian kredit perbankan.

E. Keaslian Penelitian Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh peneliti di perpustakaan Universitas Sumatera Utara khususnya dilingkungan sekolah Pasca Sarjana Studi Magister Kenotariatan, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan masalah perkreditan, akan tetapi tidak sama dengan penelitian yang akan dilakukan dengan judul “ Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur Terhadap Kredit Dalam Perjanjian Kredit dengan

Jaminan Purchasing Order Apabila Debitur Wanprestasi (Studi

perjanjian kredit PT. Bank mandiri dengan PT. Era Bangun Jaya)” karena Belum pernah dilakukan dalam pendekatan dan perumusan masalah yang sama terhadap Objek yang sama, maka tesis ini dapat dinyatakan keaslianya dan dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Dari penelusuran kepustakaan sementara yang dilakukan bahwa penelitian dengan beberapa judul tesis yang berhubungan dengan topic tesis ini antara lain: 1.

Penelitian yang dilakukan oleh Eva Sartika Siregar, mahasiswa Sekolah pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan Judul “ Analisis Yuridis


19

terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan SK Pegawai Oleh PT.BRI (Persero) kantor Cabang Iskandar Muda Medan”. Pokok permasalahan dari penelitian ini adalah : a. Bagaimana Pengaturan dan prosedur pengikatan SK Pegawai Negeri Sipil sebagai Jaminan kredit? b. Apa faktor pendorong dari pegawai untuk mengambil kredit konsumtif yang disalurkan oleh BRI? c. Mengapa jaminan kredit konsumtif kepada pegawai berupa penghasilan/ gaji tidak diikat dengan lembaga jaminan berupa gadai? 2.

Penelitian yang dilakukan oleh Rina Nizardi, mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan Judul “ Analisis Yuridis Terhadap Pemberian Kredit Dengan Jaminan Deposito Pada PT. Bank Mandiri (Persero), Tbk kantor Cabang lhokseumawe”. Pokok Permasalahan dari penelitian ini adalah : a. Bagaimana Lembaga jaminan dalam pengikatan deposito sebagai jaminan kredit? b. Bagaimana pelaksanaan pengikatan deposito yang dijadikan sebagai jaminan kredit pada PT. Bank Mandiri? c. Bagaimana Upaya yang dilakukan oleh PT. Bank Mandiri dalam penyelesaian pencairan kredit dengan jaminan Deposito?

3.

Penelitian yang dilakukan oleh Larisa Muchdani Batubara, Mahasiswa Fakultas hukum Universitas Sumatera Utara, degan judul “ Perlindungan Hukum


20

Terhadap Lembaga Perbankan Sebagai Kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang.” Pokok Permasalahan dalam Penelitian ini adalah: a. Bagaimana Perkembangan Sistem Resi Gudang dalam pemberian kredit dengan jaminan Resi Gudang oleh perbankan Indonesia? b. Apa saja hambatan yang dihadapi oleh Bank (Kreditur) sebagai pemegang Hak Jaminan Resi Gudang? c. Bagaimana perlindungan hukum bagi bank sebagai kreditur penerima Hak Jaminan Resi Gudang? 4.

Penelitian yang dilakukan oleh Patricia Imelda Hutabarat, Mahasiswa Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Analisis Yuridis Terhadap pemberian Kredit Wirausaha Tanpa Agunan pada PT. Bank Artha Graha Internasional, TBK, Cabang Medan.” Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana pengaturan pemberian kredit oleh Bank secara umum dan menurut ketentuan PT. Bank Artha Graha Internasional Tbk? b. Bagaimana peran Direktur Kepatuhan dan penerapan good corporate gonernance pada Bank. c. Bagaimana pelaksanaan pemberian kredit wirausaha tanpa agunan pada PT.Bank Artha Graha Internasional, Tbk ditinjau dari prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit?


21

5.

Penelitian yang dilakukan oleh Iliana, mahasiswa Sekolah Pasca Sarjana Universitas Sumatera Utara, dengan judul “Perlindungan Hukum Terhadap kreditur Dalam perjanjian kredit Tanpa Agunan (Studi pada Bank-Bank Swasta di Kota medan).” Pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah : a. Bagaimana kriteria penilaian yang dipergunakan kreditur sebagai syarat pemberian kredit tanpa agunan? b. Bagaimana tingkat keberhasilan dan kegagalan kreditur dalam memperoleh pengembalian kredit tanpa agunan. c. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditur dalam penyelesaian sengketa atas kredit macet yang terjadi dalam perjanjian kredit tanpa agunan?

F. Kerangka Teori dan Konsepsional 1.

Kerangka Teori Setiap penelitian haruslah selalu disertai dengan pemikiran-pemikiran teoritis,

hal ini disebabkan karena adanya hubungan timbal balik antara teori dengan kegiatankegiatan pengumpulan data, konstruksi data, pengolahan data dan analisis data. Syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh sebuah teori adalah 23: a.

Logis dan konsisten, yaitu dapat diterima oleh akal yang sehat dan tidak adanya hal-hal yang saling bertentangan dalam kerangka pemikiran itu.

23

Ronny Hanitijo Soemitro, Metode Penelitian Hukum, Jakarta : Ghalia Indonesia, hal. 41-42.


22

b.

Teori terdiri dari pernyataan-pernyataan yang mempunyai interrelasi yang serasi mengenai gejala tertentu.

c.

Pernyataan didalam sebuah teori mencakup semua unsur-unsur dari gejala yang termasuk ruang lingkupnya.

d.

Tidak boleh terjadi duplikasi dalam pernyataan-pernyataan itu

e.

Teori harus dapat diuji kebenarannya secara emppiris. Keberadaan teori dalam dunia ilmu pengetahuan sangat penting karena teori

merupakan konsep yang akan menjawab suatu masalah. Teori oleh kebanyakan ahli dianggap sebagai sarana yang memberi rangkuman bagaimana memahami suatu masalah dalam setiap bidang ilmu pengetahuan.24 Teori bukanlah pengetahuan yang pasti, tetapi harus dianggap sebagai petunjuk untuk analisis dari hasil penelitian yang dilakukan.25 Beberapa pakar ilmu pengetahuan memberikan definisi tentang teori, yaitu sebagai berikut : 1.

Fred N. Kerlinger menguraikan teori adalah sekumpulan konstruksi (konsep, definisi, dan dalil) yang saling terkait yang menghasilkan suatu pandangan secara sistematis tentang fenomena dengan menetapkan hubungan diantara beberapa variable, dengan maksud menjelaskan dan meramalkan fenomena.

2.

Brait Waite mengemukakan bahwa teori adalah sekumpulan

hipotesis yang

membentuk suatu deduktif, yaitu yang disusun sedemikian rupa sehingga dari 24

Marwan Mas, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta: Ghalia Indonesia,2004, hal 113. Koentjaraningrat, Metode-metode Penelitian Masyarakat, Jakarta: PT.Gramedia Pustaka Utama, 1997, hal 21. 25


23

beberapa hipotesis yang menjadi dasar pemikiran beberapa hipotesis, semua hipotesis lain mengikutinya. 3.

Menurut Jack Gibbe, teori adalah sekumpulan pernyataan yang saling berkaitan secara logis dalam bentuk penegasan empiris mengenai sifat-sifat dari kelas-kelas yang tak terbatas dari berbagai kejadian atau benda.

4.

S.Nasution mengemukakan teori adalah susunan fakta-fakta yang saling berhubungan dalam bentuk sistematis, sehingga dapat dipahami fungsi dan peranan teori dalam penelitian ilmiah adalah mengarahkan, merangkum pengetahuan dalam system tertentu, serta meramalkan fakta.

5.

Kartini Kartono menyatakan bahwa teori adalah suatu prinsip umum yang merumuskan untuk menerangkan sekelompok gejala-gejala yang saling berkaitan.26 Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan arahan atau

petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.27 Kerangka teori itu akan digunakan sebagai landasan berfikir untuk menganalisa permasalahan yang dibahas dalam tesis ini. Terutama tentang masalah Perlindungan Hukum Terhadap Kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan Purchasing Order, apabila Debitur wanprestasi (Studi perjanjian kredit PT.Bank Mandiri dengan PT.Era Bangun Jaya).

26 27

Marwan Mas. Op,Cit, hal 113. Lexy J. Moleong, Metode Penelitian Kualitatif, Remaja Rosdakarya, Bandung,1993, hal.35.


24

Kerangka teori yang akan digunakan dalam pembahasan teori ini adalah berdasarkan teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald, dia menjelaskan teori perlindungan hukum Salmond bahwa hukum bertujuan mengintegrasi dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan dilain pihak.28 Kepentingan hukum adalah mengurusi hak dan kepentingan manusia sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.29 Philipus M.Hadjon membagi bentuk perlindungan hukum menjadi 2 (dua) bagian, yaitu : 1. Perlindungan hukum yang preventif. Perlindungan hukum ini memberikan kesempatan kepada rakyat untuk mengajukan keberatan (inspraak) atas pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Sehingga perlindungan hukum ini bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dan sangat besar artinya bagi tindak pemerintah didasarkan pada kebebasan bertindak. Dengan adanya perlindungan hukum yang preventif ini mendorong pemerintah untuk berhati-hati dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan asas freies ermessen, dan

28 29

Satijipto Raharjo, Ilmu hukum, Bandung : PT.Citra Aditya Bakti, 2000,hal. 53. Ibid , hal. 69.


25

rakyat dapat mengajukan keberatan atau dimintai pendapatnya mengenai rencana keputusan tersebut. 2. Perlindungan hukum yang represif. Perlindungan Hukum ini berfungsi untuk menyelesaikan apabila terjadi sengketa. Indonesia dewasa ini terdapat berbagai badan yang secara partial menangani perlindungan hukum bagi rakyat, yang dikelompokkan menjadi 3 (tiga) badan, yaitu : a. Pengadilan dalam lingkup Peradilan Umum. Dewasa ini dalam prakek telah ditempuh jalan untuk menyerahkan suatu perkara tertentu kepada peradilan umum sebagai perbuatan melawan hukum oleh penguasa. b. Instansi

pemerintah

yang merupakan

lembaga banding administrasi

penanganan perlindungan hukum bagi rakyat melalui instansi pemerintah banding terhadap suatu tindakan pemerintah oleh pihak yang merasa dirugikan oleh tindakan pemerintah tersebut. Instansi pemerintah yang berwenang untuk merubah bahkan dapat membatalkan tindakan pemerintah tersebut. c. Badan-badan khusus. Merupakan badan yang terkait dan berwenang untuk menyelesaikan suatu sengketa. Badan-badan khusus tersebut antara lain adalah Kantor urusan


26

perumahan, Pengadilan kepegawaian, Badan sensor film, panitia urusan Piutang Negara, serta Peradilan Administrasi Negara.30 . Dalam hal Perlindungan hukum ini, timbul hak dan kewajiban bagi kreditur dan debitur sehingga masing-masing dari para pihak baik debitur maupun kreditur aman dalam pelaksanaan kepentingannya. Karena adanya jaminan perlindungan hukum yang menyebabkan kepastian mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajiban dari masing-masing pihak. Dalam pemberian pinjaman kredit dengan agunan Purchasing Order, pihak kreditur lebih mengutamakan feasibility dari debitur, yang mana kreditur harus menganalisa kemampuan dari debitur terlebih dahulu baik terhadap kemampuanya, dan kemampuan perusahaan milik debitur dalam menjalankan proyeknya, yang akan berdampak kemampuan debitur dalam mengembalikan kredit yang telah diberikan oleh kreditur. Terhadap kredit yang telah diberikan, kreditur semestinya mendapat perlindungan hukum dari kredit yang telah diberikannya terhadap debitur. Seperti juga halnya dengan pinjaman kredit yang diberikan dengan pengikatan harta dari debitur sebagai jaminan pada umumnya yang mana kreditur memiliki hak eksekusi terhadap benda yang telah dijaminkan dalam pengikatan kredit seperti Hak Tanggungan, Fidusia, Gadai, Hipotik, dan pembiayaan lainnya.

30

Philipus M.hadjon, Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia; Sebuah studi tentang prinsip-prinsip, penanganannya oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Surabaya : PT Bina Ilmu,1987, hal. 2-5.


27

2.

Konsepsional Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi

dalam penelitian ini untuk menggabungkan teori observasi, antara abstrak dengan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasikan dari hal-hal yang khusus yang disebut defenisi operasional.31 Beberapa definisi operasional dalam penulisan ini perlu dirumuskan antara lain sebagai berikut : 1.

Kreditur adalah pihak yang mempunyai piutang karena perjanjian atau Undangundang 32

2.

Debitur adalah pihak yang mempunyai utang karena perjanjian atau Undangundang.

3.

Wanprestasi adalah dapat diartikan sebagai tidak terlaksananya prestasi karena kesalahan debitur baik karena kesengajaan atau kelalaian.

4.

Purchasing Order adalah : Sebuah catatan yang berisi rincian pesanan untuk barang yang telah ditempatkan dengan vendor.33

5.

Watak adalah kepribadian, moral, dan kejujuran pemohon kredit. Apakah ia dapat memenuhi kewajibanya dengan baik, yang timbul dari persetujuan kredit yang akan diadakan.34 31

Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1998, hal. 31. Tan Kamelo, Perkembangan Lembaga Jaminan Fiducia: Suatu Tinjauan Putusan Pengadilan dan Perjanjian di Sumatera Utara., Disertasi, PPs-USU, Medan, 2002, hal. 32. 33 http://id.termwiki.com/ID:purchase_order_%28po%29, Diakses pada tanggal 26-06-2013, pada pukul 13.00 WIB. 34 .Mariam Darus Badrulzaman, Bab-bab Tentang Credit Verband, Gadai dan Fidusia Penerbit Alumni/1997, Bandung, hal. 71. 32


28

6.

Kemampuan adalah, kemampuan mengendalikan, memimpin, menguasai bidang usahanya, kesungguhan, dan melihat perspektif masa depan, sehingga usaha pemohon berjalan dengan baik dan memberikan untung (rendabel)

7.

Jaminan (Collateral) adalah kekayaan yang dapat diikat sebagai jaminan, guna kepastian pelunasan dibelakang hari, kalau penerima kredit tidak melunasi hutangnya.

8.

Bunga adalah kerugian yang dibayar untuk pemakaian Uang.

9.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan.

G. Metode Penelitian 1.

Jenis dan Sifat penelitian Penelitian ini bersifat Preskriptif analisis, Bersifat Preskriptif dengan

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan-aturan, konsepkonsep hukum, dan norma-norma hukum35. Karena menggambarkan kajian hukum terhadap perlindungan lembaga perbankan sebagai kreditur penerima jaminan Purchasing order. Bersifat analitis maksudnya bahwa penelitian ini tidak hanya memaparkan apa yang telah diteliti, akan tetapi juga dianalisis terhadap aspek hukum berdasarkan Undang-undang perbankan. 2.

Metode Pendekatan. Secara Etimologi metode diartikan sebagai jalan atau cara melakukan atau

mengerjakan sesuatu, metode berasal dari bahasa yunani “ Methodos” yang artinya

35

Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Jakarta : Kencana 2005, hal. 22.


29

“jalan menuju”, bagi kepentingan ilmu pengetahuan, metode merupakan titik awal menuju proposisi-proposisi akhir dalam bidang pengetahuan tertentu.36 Metode pendekatan dalam penelitian ini dilakukan melalui pendekatan Historis yaitu pendekatan yang dilakukan dalam kerangka pelacakan sejarah lembaga hukum dari waktu ke waktu. Pendekatan ini sangat membantu peneliti untuk memahami filosofi dari aturan hukum dari waktu kewaktu. Disamping itu, melalui pendekatan demikian peneliti juga dapat memahami perubahan dan perkembangan filosofi yang melandasi aturan hukum tersebut.37 Maksudnya adalah

untuk

mengetahui apakah perkembangan pemberian Kredit dengan jaminan Purchasing order ini telah sesuai dengan aturan hukum yang ada. Penelitian ini dilakukan dengan metode penelitian Yuridis empiris, karena penelitian ini menitik beratkan pada penelitian lapangan yang menjelaskan situasi serta hukum yang berlaku dalam masyarakat secara menyeluruh, sistematis, factual, akurat mengenai, fakta-fakta dan dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dokumen-dokumen berbagai teori.38 3.

Sumber Data Penelitian Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini bersumber dari : a. Bahan Hukum Primer.

36

Bahder Johan Nasution, Metode Penelitian Hukum , Bandung : Mandar maju, 2008, hal 13. Peter Mahmud Marzuki, Op.Cit., hal 126. 38 Ibrahim Johni, Teori dan metodologi Penelitian Hukum Normatif, Bayu Media Publishing, Malang, 2005, hal. 336. 37


30

Yaitu Peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan Jaminan proyek yang dapat dinilai dengan uang dalam hal ini adalah Purchasing Order, antara Lain : Undang-undang Nomor 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 tahun 1998 tentang pemberian kredit dalam perbankan nasional, Undang-undang Hak Tanggungan No 4 Tahun 1996, KUH Perdata. b. Bahan Hukum Sekunder. Terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai klasifikasi tinggi.39 Bahan hukum skunder tersebut adalah sebagai berikut : 1.

Buku-buku

Literatur

atau

bacaan

yang

menjelaskan

mengenai

perlindungan hukum terhadap kreditur. 2.

Pendapat ahli yang berkompeten dengan penelitian peneliti.

c. Bahan Hukum Tersier Yaitu bahan yang memberikan informasi lebih lanjut mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum,internet, dan lain-lain. 4.

Teknik dan Alat Pengumpulan Data. Metode Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini dilakukan

dengan : a.

Studi Pustaka (library research) 39

Soerjono Soekanto dan Sri Mulyadi, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tujuan Singkat, Raja Grafindo Persada, Jakarta,1995, hal.55.


31

Metode ini merupakan pengumpulan data yang dilakukan dengan membaca, mempelajari, meneliti, mengidentifikasi dan menganalisa literature/ sumber bacaan berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen tertulis dan sumber lain yang relevan dengan penulisan tesis ini. b.

Wawancara Untuk melengkapi data dan memastikanya dengan praktek yang terjadi di lapangan, dalam hal penelitian tesis ini dilakukan dengan wawancara guna memperoleh data dari informan / narasumber mengenai Perlindungan hukum terhadap kreditur dalam pemberian kredit dengan jaminan Purchasing Order, apabila debitur wanprestasi (studi perjanjian kredit PT. Bank Mandiri dengan PT. Era Bangun Jaya) dengan membuat daftar pertanyaan sebagai pedoman wawancara kepada informan. Wawancara dilakukan kepada : 1) Bagian Kredit PT. Bank Mandiri. 2) Komisaris PT Era Bangun Jaya

5.

Analisis Data. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurut data kedalam

pola, kategori, dan satuan uraian dasar, sehingga dapat ditentukan tema dan dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.40 Dalam melakukan penelitian ini dilakukan dulu penelitian terhadap data-data primer dan data sekunder yang diperoleh dari penelitian lapangan dan pustaka diklasifikasikan dan disusun secara sistematis sehingga dapat dijadikan acuan dalam 40

Lexy J Moeloeng, Op, Cit, hal. 103.


32

melakukan analisis. Selanjutnya data primer dan data sekunder yang telah disusun dan digunakan sebagai sumber dalam penyusunan tesis ini kemudian dianalisa secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif yaitu mengenai perkembangan dalam pemberian kredit dalam dunia perbankan serta bagaimana perlindungan hukumnya bagi lembaga perbankan sebagai kreditur penerima jaminan berupa Purchasing Order.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Lembaga perbankan merupakan inti dari sistem keuangan dari setiap Negara

Recommend Documents