BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Secara internasional, kontrak merupakan inti dari sebuah transaksi atau

12

BAB I PENDAHULUAN

A.

Latar Belakang Secara internasional, kontrak merupakan inti dari sebuah transaksi atau

perjanjian, oleh karena itu hukum kontrak merupakan hal yang penting untuk individu ataupun perusahaan dalam menjalankan usahanya. Kontrak biasanya dimulai dengan adanya suatu janji, akan tetapi tidak semua janji itu menjadi suatu kontrak. Atas dasar inilah Subekti mendefinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana orang lain saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.1 Janji itu mengikat dan janji itu menimbulkan utang yang harus dipenuhi.2 Untuk menentukan bagaimana kontrak atau janji disusun dan kontrak manakah yang bisa digunakan sebagai peraturan yang bisa memaksa para pihak untuk menggunakannya, menjadi lebih sulit jika suatu perjanjian itu sifatnya internasional yang mana masing-masing negara mempunyai hukum yang berbedabeda. Perdagangan internasional berkaitan dengan berbagai aspek, termasuk hukum terutama Hukum Perdagangan Internasional. Schmitthoff mendefinisikan hukum perdagangan internasional sebagai:

1

Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1984, hlm. 36 J. Satrio, Hukum Perikatan, Perikatan Lahir Dari Perjanjian, Buku II, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1995, hlm. 146 2

1

Universitas Sumatera Utara

13

“…the body of rules governing commercial relationship of a private law nature involving different nations“3 (peraturan-peraturan yang mengatur hubungan komersial dari hukum privat yang menyangkut negara-negara yang berbeda). Dari definisi ini didapatkan unsur-unsur sebagai berikut: 1) Hukum perdagangan internasional adalah sekumpulan aturan yang mengatur hubungan-hubungan komersial yang sifatnya hukum perdata. 2) Aturan-aturan hukum tersebut mengatur transaksi-transaksi yang berbeda negara.4 Cakupan dari hukum ini menurut Schmitthoff meliputi: 1) Jual beli dagang internasional: (i) pembentukan kontrak; (ii) perwakilan-perwakilan dagang (agency); (iii) pengaturan penjualan eksklusif; 2) Surat-surat berharga; 3) Hukum mengenai kegiatan-kegiatan tentang tingkah laku mengenai perdagangan internasional; 4) Asuransi; 5) Pengangkutan melalui darat dan kereta api, laut, udara, perairan pedalaman; 6) Hak milik industri; 7) Arbitrase komersial. Adapun prinsip-prinsip dasar (fundamental principles) dari bidang hukum ini menurut Aleksander Goldstajn ada tiga, yaitu: (1)

Prinsip kebebasan para pihak dalam berkontrak (the principle of the freedom of contract);

(2)

Prinsip pacta sunt servanda; dan

(3)

Prinsip penggunaan arbitrase.5 Sumber hukum perdagangan internasional meliputi perjanjian internasional,

hukum kebiasaan internasional, prinsip-prinsip hukum umum, putusan-putusan badan 3

Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Raja Grafindo, Jakarta, 2005, hlm. 4 Ibid 5 Freddy Leonardo, Hukum Dagang Internasional: http://freddyleonardo77.blogspot.com/2010/03/hukum-dagang-internasional-bab-i-ruang.html, diakses tanggal 31 Augustus 2010 4


14

pengadilan dan doktrin, kontrak-kontrak, dan hukum nasional. Di antara berbagai sumber hukum tersebut yang terpenting adalah perjanjian atau kontrak yang dibuat sendiri oleh para pedagang sendiri. Demikian, kontrak tersebut harus memenuhi beberapa standar internasional, seperti: a.

Kewajiban memenuhi standar kualitas (quality standard),

b.

Kejujuran dan keadilan (good faith and fair dealing),

c.

Permainan bersih (fair play),

d.

Perlindungan pihak lemah (protection for the weak),

e.

Pembinaan usaha yang baik (good corporate governance),

f.

Persaingan sehat (fair competition), dan

g.

Perlindungan konsumen (consumer protection).6 Hukum kontrak pada kenyataannnya sangat beragam karena adanya perbedaan

sistim hukum di masing-masing negara tersebut. Kalaupun ada persamaan, hanya terkait dengan prinsip-prinsip umum yang diaplikasikan secara nyata sebagai pedoman dalam pembentukan kontrak internasional yang lingkup obyeknya begitu luas, sedangkan aturan-aturan yang sifatnya substansif berbeda di masing-masing negara. Kondisi seperti ini tentunya tidak kondusif bagi aktifitas dunia bisnis internasional. Adanya perbedaan aturan di masing-masing negara kadang-kadang menghambat terlaksananya transaksi bisnis internasional yang menghendaki

6

Taryana Soenandar, Prinsip-prinsip Unidroit Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Sinar Grafika, Jakarta, 2004, hlm. 7


15

kecepatan dan kepastian.7 Kepastian ini akan terdapat hubungan dengan perlindungan para pihak yaitu adanya penentu proses hubungan hukum selanjutnya. Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait. Tidak akan berlebihan jika keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual yang mencakup aktifitas bisnis tersebut. Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini akan menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.8 Sebagai perwujudan tertulis dari perjanjian, kontrak adalah salah satu dari dua dasar hukum yang ada selain undang-undang (KUH Perdata Pasal 1233) yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum yang mengikat satu atau lebih subjek hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain.9 Hukum perjanjian menganut sistem terbuka. Hukum perjanjian memberikan kebebasan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban umum dan kesusilaan. Sistem ini melahirkan prinsip kebebasan berkontrak (freedom of contract) yang membuka kesempatan kepada para pihak yang membuat perjanjian untuk menentukan hal-hal berikut ini. a. Pilihan hukum (choice of law), dalam hal ini para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang hukum mana yang berlaku terhadap interpretasi kontrak tersebut. b. Pilihan forum (choice of forum), yakni para pihak menentukan sendiri dalam kontrak tentang pengadilan atau forum mana yang berlaku jika terjadi sengketa di antara para pihak dalam kontrak tersebut.

7

Huala Adolf, Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional, Rafika Aditama, Bandung, 2008,

hlm. 29 8

Agus Yudha Hernoko, Asas Proporsionalitas Dalam Kontrak Komersial, Laksbang Mediatama, Yogyakarta, 2008, hlm. 136 9 Budiono Kusumohamidjojo, Panduan Untuk Merancang Kontrak, Gramedia Widiarsana, Jakarta, 2001, hlm. 7


16

c.

Pilihan domisili (choice of domicile), dalam hal ini masing-masing pihak melakukan penunjukan di manakah domisili hukum dari para pihak tersebut.10 Pembentukan kontrak komersial yang dilandasi pertukaran hak dan kewajiban

para pihak secara proporsional akan menghasilkan kontrak yang adil (fair). Untuk itu proporsionalitas pertukaran hak dan kewajiban dapat dicermati dari substansi klausula-klausula kontrak yang disepakati para pihak.11 Pada tahun 2007 diterbitkan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2007 tentang Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Batam, letak Batam di sisi jalur perdagangan internasional paling ramai di dunia dan perannya yang demikian penting sebagai salah satu gerbang dan ujung tombak ekonomi Indonesia merupakan pertimbangan utama bagi penetapan kawasan Batam sebagai Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, selanjutnya Undang-undang No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran mendorong peran pihak swasta dalam mengembangkan potensi maritim Indonesia, dalam bentuk-bentuk layanan bernilai tambah sehingga dapat memasukkan devisa bagi negara dan membuka lapangan pekerjaan. Lokasi yang sangat unik tersebut membuat para investor dari berbagai negara mulai melirik potensi yang ada di Batam. Sejalan dengan hal itu dalam kurun waktu kurang dari 10 tahun telah berdiri banyak perusahaan-perusahaan asing yang menanamkan modalnya di Batam.12 Salah satunya adalah perusahaan galangan kapal

10

Munir Fuady, Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis), Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 137 11 Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 177 12 Makmun: Ajun Penelitian Madya Pada Badan Analisa Fiskal Departemen Keuangan, Pengaruh Ketersediaan Tenaga Kerja Dan Pembentukan Nilai Tambah Terhadap Investasi Di Sektor


17

yang dikonsentrasikan berada di Tanjung Uncang, Batu Ampar, Kabil, Sekupang dan beberapa tempat lainnya. Persaingan antar industri galangan kapal tidak hanya dalam menggali potensi pasar akan tetapi juga bagaimana suatu industri itu mempertahankan loyalitas konsumen agar tidak direbut oleh perusahaan lainnya. Untuk mendukung strategi tersebut perlu didukung dengan adanya proses internal dan eksternal yang baik. Salah satu upaya eksternal yang dapat dilakukan agar konsumen tetap loyal dan sekaligus memberikan daya tarik bagi calon konsumen yang lain adalah dengan menjaga reputasi perusahaan di mata konsumen. Namun reputasi yang baik ini tidak dapat dibangun tanpa dukungan proses internal dari dalam perusahaan. Proses internal yang sangat berpengaruh dalam hal ini adalah bagaimana menyusun suatu perjanjian atau kontrak yang dapat memfasilitasi keinginan konsumen dengan baik. Hal ini perlu menggunakan perhitungan dan pertimbangan yang baik. PT. Sinbat Precast Teknindo13 merupakan salah satu perusahaan galangan kapal yang berlokasi di Batam, perlu meningkatkan daya saingnya di pasar internasional agar dapat menjadi galangan kapal dunia yang dapat diperhitungkan bukan hanya dalam pasar dalam negeri akan tetapi juga di pasar internasional. Perbaikan dari hal paling kecil harus tetap diusahakan. Salah satu usaha perbaikan tersebut adalah melakukan perencanaan penyusunan kontrak perjanjian dengan mengoptimalkan sumber daya yang ada sehingga mampu menampung seluruh keinginan konsumen Industri (Studi Kasus Kota Batam), http://www.fiskal.depkeu.go.id/webbkf/kajian%5Cmakmuns1.pdf, diakses 23 Agustus 2010 13 PT Sinbat Precast Teknindo: www.ptsinbat.com


18

dengan hasil yang dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Dengan melakukan perancangan pembuatan kontrak perjanjian yang baik dan benar dengan memperhitungkan perencanaan yang matang tentang pengetahuan hukum dan peraturan dari pihak-pihak yang mengadakan perjanjian. Demikian PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia ini, semenjak didirikan juga menggunakan kontrak untuk menunjang beroperasinya manajemen perusahaan. Aktifitas bisnis pada dasarnya senantiasa dilandasi aspek hukum terkait. Maka tidak akan berlebihan apabila keberhasilan suatu proses bisnis yang menjadi tujuan akhir para pihak hendaknya senantiasa memperhatikan aspek kontraktual mereka.14 Kontrak akan melindungi proses bisnis para pihak apabila pertama-tama dan terutama kontrak tersebut dibuat secara sah karena hal ini menjadi penentu proses hubungan hukum selanjutnya.15 Kontrak-kontrak yang dibuat dan dipergunakan di perusahaan tersebut pada umumnya adalah kontrak perjanjian pekerjaan perbaikan kapal dan pembuatan kapal. Kapal dalam hal ini adalah obyek dari perjanjian tersebut jenisnya bervariasi tergantung dari perjanjian masing-masing. Pada kontrak-kontrak tertentu dibuat dengan pihak-pihak yang bertaraf internasional dengan arti berkewarganegaraan lain atau badan hukum yang berasal dari luar Indonesia. Demikian pula jangka waktu masing-masing kontrak adalah berbeda-beda tergantung atas ruang lingkup pekerjaan. Selanjutnya bentuk kontrak-kontrak tersebut selalu tertulis, menggunakan Bahasa

14 15

Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 134 Ibid, hlm. 136


19

Inggris, tidak didaftarkan dan dibuat di bawah tangan. Penggunaan bahasa di sini selalu digunakan bahasa Inggris yang dianggap sebagai Bahasa Internasional. Para pihak dianggap telah mengerti dengan benar arti masing-masing klausula dalam kontrak, apabila tidak maka dalam tahap negosiasi dan penandatangan tetap dibacakan perpasal dengan jelas sehingga alasan ketidaktahuan mengenai bahasa bisa dieliminasi dengan jelas. Terjemahan dilakukan apabila dari pihak-pihak tertentu membutuhkan kontrak tersebut dilakukan dalam bahasa lainnya. Contoh disini adalah Pihak Berwenang Pelabuhan Batam untuk mengurus Ijin Pelayaran. Walaupun klien PT Sinbat adalah subyek hukum lokal (berbadan hukum Indonesia) maka bahasa yang digunakan adalah Bahasa Inggris, akan tetapi dibuat juga dalam Bahasa Indonesia (apabila dibutuhkan). Pilihan hukum dan pilihan forum yang digunakan dalam beberapa kontrak tidak selalu menggunakan Pilihan hukum Indonesia walaupun kontrak tersebut dibuat dan dilaksanakan di wilayah Indonesia. PT. Sinbat Precast Teknindo ini adalah sebuah perusahaan asing (PMA) akan tetapi didirikan di bawah hukum Indonesia sehingga secara otomatis tunduk pada hukum Indonesia. Terjadi berbagai pertanyaan yang timbul terutama atas keabsahan pengaplikasian kontrak tersebut berdasarkan hukum kontrak di Indonesia. Melihat pentingnya kajian hukum berdasarkan uraian di atas maka akan menarik untuk menelaah lebih jauh khususnya mengenai kontrak-kontrak tersebut dengan cara membahas dan menuangkannya dalam penulisan hukum yang berjudul ”Tinjauan Yuridis Atas Kontrak Perjanjian Pekerjaan Perbaikan Kapal Di PT. Sinbat Precast Teknindo, Indonesia Di Pulau Batam”.


20

B.

Perumusan Masalah. Dengan latar belakang dan alasan-alasan tersebut di atas, penulis tertarik untuk

meninjau secara yuridis permasalahan yang ada yaitu: 1.

Bagaimana kedudukan hukum kontrak perjanjian pekerjaan perbaikan kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo berdasarkan hukum Indonesia?

2.

Bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo dilihat dari hak dan kewajiban masing-masing?

3.

Bagaimana cara penyelesian sengketa dalam kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo ?

C.

Tujuan Penelitian Mengacu pada latar belakang dan rumusan permasalahan, maka dapat

dikemukakan bahwa tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 1.

Untuk mengetahui kedudukan hukum kontrak perbaikan kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo berdasarkan hukum Indonesia.

2.

Untuk mengetahui bagaimana kedudukan para pihak dalam kontrak perbaikan kapal di PT. Sinbat Precast Teknindo dengan melihat hak dan kewajiban para pihak.

3.

Untuk mengetahui cara penyelesaian sengketa yang timbul dalam menjalankan kontrak-kontrak di PT. Sinbat Precast Teknindo.


21

D.

Manfaat Penelitian Adapun hasil tinjauan yuridis ini diharapkan dapat memberikan kegunaan baik

secara teoritis maupun secara praktis yaitu: 1.

Secara teoritis. Diharapkan dapat digunakan sebagai bahan kajian dan perbandingan dan bisa memberikan bahan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya dan bidang hukum kontrak atau perjanjian, serta hukum bisnis pada khususnya.

2.

Secara praktis. Penelitian ini dimaksudkan dapat memberikan kegunaan bagi para pihak yang terkait yaitu antara lain: a.

Bagi kalangan akademisi yang tertarik untuk mengetahui bahkan untuk meneliti lebih lanjut mengenai materi permasalahan ini dan dapat menggunakannya sebagai pedoman bagi penelitian-penelitian yang berikutnya.

b.

Bagi masyarakat umum atau pelaku bisnis lainnya agar lebih mengetahui dan memahami mengenai perjanjian atau kontrak antara pelaku bisnis khususnya pada bidang yang sama yaitu bidang perbaikan kapal atau pembuatan kapal dan bisa memberikan masukan, acuan, perbandingan atau referensi bagi semua pihak lainnya yang berkepentingan, serta bisa memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sama.


22

c.

Bagi perusahaan galangan kapal selaku pelaku bisnis agar lebih memahami mengenai kontrak tersebut khususnya perjanjian-perjanjian perbaikan kapal dan pembuatan kapal, sekaligus bisa digunakan sebagai bahan penyempurnaan tentang hukum kontrak dalam ruang lingkup yang sama.

E.

Keaslian Penelitian Sudah banyak buku-buku hukum, jurnal, penelitian, seminar dan lain

sebagainya yang dilakukan berbagai pihak untuk menyempurnakan bagaimana kontrak-kontrak yang baik dan benar agar bisa melindungi dan memfasilitasi keinginan dari masing-masing subyek hukum yang masuk dalam kontrak tersebut, akan tetapi selama ini (berdasarkan penelitian di perpustakaan di Universitas Sumatera Utara) tentang tinjauan yuridis atas kontrak perbaikan kapal (terutama di lingkungan PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia) belum pernah dilakukan, oleh sebab itu tinjauan yuridis ini bersifat eksploratif dan diharapkan dapat menjadi kajian yang kritis dan orisinil dari kontrak-kontrak yang telah dibuat tersebut dan juga memberikan manfaat bagi para pengguna kontrak dan pihak lain yang berhubungan dengan kontrak. Dari penelusuran kepustakaan tersebut, dengan demikian penelitian pokok masalah dalam penilitian ini adalah asli serta dapat dipertanggungajawabkan keasliannya. F.

Kerangka Teori dan Konsepsi

1.

Kerangka Teori


23

Seiring dengan perkembangan masyarakat, hukum yang sifatnya dinamis mengalami perubahan dan perkembangan. Dalam hubungannya dengan perkembangan tersebut maka timbul teori-teori yang baru. Suatu teori juga mungkin memberikan pengarahan pada aktivitas penelitian yang dijalankan, dan memberikan taraf pemahaman tertentu.16 Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif maka kerangka teoritis diarahkan secara khas ke dalam ilmu hukum. Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenar-benarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan kesimpulan terhadap dimensidimensi sosial yang dianggap relevan untuk penelitian. Kerangka teori dalam penelitian ini dimulai dari pembahasan tentang kontrak. Kontrak sebagai wadah mempertemukan kepentingan satu pihak dengan pihak lain menuntut bentuk pertukaran kepentingan yang adil. Dalam melakukan hubungan sosial antara subyek hukum satu dengan subyek hukum yang lain yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan maka kontrak atau perjanjian adalah salah satu sarana yang digunakan sebagai wadah pemenuhan tersebut. Pengertian tentang kontrak pada umumnya sama akan tetapi berbeda-beda menurut definisi penekanannya. Beberapa definisi yang diberikan terhadap istilah kontrak antara lain: Kontrak adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih (dalam hal ini subyek hukum) saling berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan suatu perbuatan tertentu, biasanya secara tertulis.17 Para pihak yang bersepakat mengenai hal-hal yang

16 17

Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-Press, Jakarta, 1984, hlm. 6 Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit., hlm. 1


24

diperjanjikan, berkewajiban untuk menaati dan melaksanakannya sehingga perjanjian tersebut menimbulkan hubungan hukum yang disebut perikatan (verbintenis).18 Dengan demikian kontrak dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut, karena itu kontrak yang mereka buat adalah sumber hukum formal, asal kontrak tersebut adalah kontrak yang sah.19 Dalam Pasal 1313 KUH Perdata menyebutkan: ”Suatu perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih” Definisi selanjutnya kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.20 Sedangkan Black’s Law Dictionary mengartikan: Kontrak sebagai suatu perjanjian antara dua orang atau lebih yang menciptakan kewajiban untuk melakukan atau tidak melakukan suatu tindakan tertentu (“An agreement between two or more persons which creates an obligation to do or not to do a particular thing”)21 Pada prinsipnya kontrak terdiri dari satu atau serangkaian janji yang dibuat para pihak dalam kontrak. Esensi dari kontrak itu sendiri adalah perjanjian. Atas dasar ini

18

Djunaidi Abdullah, Hukum Perjanjian (Kontrak) Dalam Bisnis, Jurnal Hukum, hlm. 2 Kontrak Bisnis Perjanjian (http://yea.co.id/kontrak-bisnis-perjanjian.html), diakses tanggal 2 Agustus 2010 20 Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Hukum Dagang Internasional), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29 21 Black, Henry Campbell, Black’s Law Dictionary, St. Paul Minn.: West Publisher., 5th edition, USA, 1949, hlm. 291-292. 19


25

Subekti mendifinisikan kontrak sebagai peristiwa di mana seseorang berjanji kepada orang lain di mana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu.22 Kedudukan perjanjian atau persetujuan perseorangan dalam kerangka hukum di Indonesia ada di hukum perdata, tepatnya diatur dalam hukum pribadi dan hukum harta kekayaan. Dalam sistim dalam KUH Perdata Pasal 1338 ayat (1) menegaskan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku bagi undang-undang yang membuatnya. Dalam hubungannya dengan kebebasan berkontrak atau yang sering disebut sebagai sistim terbuka adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian tentang apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan ketertiban umum.23 Menurut Mariam Darus Badrulzaman ”semua” mengandung arti meliputi seluruh perjanjian, baik yang namanya dikenal maupun yang tidak dikenal oleh undang-undang. Kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan ”apa” dan ”siapa” perjanjian itu diadakan.24 Terdapat 3 prinsip dasar dalam Hukum Perdagangan Internasional yaitu prinsip kebebasan berkontrak, prinsip asas pacta sun servanda (daya mengikat kontrak) dan arbitrase.25

prinsip

Kebebasan

berkontrak

dalam

konteks

Hukum

Perdata

Internasional diwujudkan dalam berbagai bentuk. Kebebasan untuk memilih isi, 22

Subekti, Hukum Perjanjian, op.cit., hlm. 36 Hasanuddin Rahman, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Contract Drafting, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm. 14 24 Hasanuddin Rahman, op.cit., hlm. 15 25 Dirdjosisworo, Soedjono, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional, Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 11 23


26

pilihan hukum, pilihan forum dan lain sebagainya. Akan tetapi kebebasan tersebut mempunyai batas-batas. Batas ini dilihat dengan adanya bermacam-macam ketentuan mengenai kontrak iternasional khususnya dalam kontrak komersial.26 Paradigma baru hukum kontrak timbul dari dua dalil di bawah ini:27 a. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan adalah sah (geoorloofd); b. Setiap perjanjian kontraktual yang diadakan secara bebas adalah adil dan memerlukan sanksi undang-undang. Kontrak adalah suatu tindakan yang dilakukan oleh dua atau lebih pihak di mana masing-masing pihak yang ada didalamnya dituntut untuk melakukan satu atau lebih prestasi. Dalam pengertian demikian kontrak merupakan perjanjian. Namun demikian kontrak merupakan perjanjian yang berbentuk tertulis.28 Kontrak dalam Hukum Perdata Indonesia yaitu Burgerlijk Wetboek (BW) disebut overeenkomst yang bila diterjemahkan dalam Bahasa Indonesia berarti perjanjian. Menurut Peter Mahmud Marzuki mengatakan: ”Bahwa suatu perjanjian mempunyai arti yang lebih luas daripada kontrak. Kontrak merujuk kepada suatu pemikiran akan adanya keuntungan komersil yang diperoleh kedua belah pihak, sedangkan perjanjian dapat saja berarti social agreement (kesepakatan umum) yang belum tentu menguntungkan kedua belah pihak secara komersil”29

26

Ak., Syahmin, Hukum Kontrak Internasional, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hlm. 7 Ridwan Khairandi, Itikad Baik dalam Kebebasan Berkontrak, Terbitan Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 81 28 Hikmahanto Juwana, Modul Perlatihan Teknik Pembuatan dan Penelaahan Kontrak Bisnis, Modul/Makalah Terbitan Pascasarjana FH-UI, Jakarta, 2003, hlm. 1 29 Peter Mahmud Marzuki, Batas-batas Kebebasan Berkontrak, Yuridika, Volume 8 No. 3, Surabaya, Mei 2003, hlm. 5 27


27

Fungsi kontrak dalam hukum bisnis adalah untuk mengamankan transaksi. Tidak disangkal bahwa hubungan bisnis dimulai dari kontrak. Menurut Pollock sebagaimana dikutip oleh P.S Atiyah, a contract is a promise or a set of promises, which the law will enforce.30 (kontrak adalah suatu janji atau janji-janji dimana janji tersebut akan dipaksakan oleh hukum). Pollock menjelaskan bahwa kontrak seperti lazimnya perjanjian akan tetapi merupakan janji yang diwajibkan atau diatur oleh hukum atau peraturan. Untuk selanjutnya maka kontrak mengandung 2 elemen yaitu: a. Perjanjian b. Perjanjian yang diwajibkan pemenuhannya oleh hukum Selain pengertian yang diberikan oleh Pasal 1313 KUH Perdata, terdapat definisi lain tentang perjanjian yaitu sebagai suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain atau di mana dua orang atau lebih itu berjanji untuk melaksanakan suatu hal.31 Dengan adanya pengertian ini maka timbul suatu hubungan antara dua pihak atau lebih yang dinamakan perikatan. Dalam bentuknya perjanjian berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji yang diucapkan atau ditulis. Jadi perikatan yang dilakukan dengan suatu kontrak tidak lagi hanya berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji tetapi sudah merupakan perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai alat bukti bagi para pihak.

30

P.S Atiyah, An Introduction To The Law of Contract, Oxford: Oxford University Press, USA, 1981, hlm. 28 31 Subekti, op.cit., hlm. 1


28

Perikatan adalah suatu hubungan hukum antara dua pihak atau lebih berdasarkan pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lainnya berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu. Dengan kata lain hubungan hukum yang terjadi karena adanya kontrak (perjanjian tertulis) dikatakan perikatan karena kontrak tersebut mengikat para pihak yang terlibat didalamnya yaitu hak dan kewajiban yang timbul didalamnya. Kewajiban-kewajiban yang timbul dari kontrak dapat dipaksakan secara hukum. Jadi suatu perjanjian yang tidak mengikat atau tidak dapat dipaksakan adalah bukan perikatan. Bagaimana perjanjian yang dapat dipaksakan? Yaitu perjanjian yang telah memenuhi syarat-syarat sahnya suatu perjanjian atau kontrak. Untuk syarat sahnya suatu kontrak diterapkan pasal 1320 KUH Perdata, yang menyebutkan bahwa untuk sahnya suatu perjanjian harus memenuhi 4 unsur yaitu: 32 a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya; b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan; c. Suatu hal tertentu; d. Suatu sebab yang halal. Syarat pertama dan kedua adalah mengenai subyeknya atau pihak-pihak dalam melakukan perjanjian sehingga disebut sebagai syarat subyektif, sedangkan syarat ketiga dan keempat disebut syarat obyektif karena mengenai obyeknya. Harus dibedakan antara syarat obyektif dan syarat subyektif. Dalam hal syarat obyektif tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Artinya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan. Tujuan para pihak untuk melahirkan perikatan adalah gagal. Dengan 32

Hasanudin Rahman, Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis, Citra Adiyta Bakti, Bandung, 2003, hlm. 7


29

demikian maka tidak ada dasar untuk saling menuntut. Perjanjian yang demikian ini disebut perjanjian yang null atau void.33 Dalam hal syarat subyektif tidak terpenuhi maka perjanjiannya bukan batal demi hukum, melainkan salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta supaya perjanjian itu dibatalkan. Pihak yang meminta pembatalan adalah pihak yang tidak cakap atau pihak yang memberikan sepakatnya secara tidak bebas. Jadi, perjanjian yang telah dibuat itu emngikat juga, selama tidak dibatalkan (oleh hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.34 Selanjutnya dalam syarat kecakapan dalam membuat suatu perikatan harus dituangkan dengan jelas mengenai jati diri para pihak. Pasal 1330 KUH Perdata menyebutkan bahwa orang yang tidak cakap untuk membut suatu perjanjian adalah: 35 a. Orang-orang yang belum dewasa; b. Mereka yang di taruh di bawah pengampuan; c. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu. Untuk syarat suatu hal tertentu berkenaan dengan pokok perikatan yang justru menjadi isi daripada kontrak. Suatu perjanjian harus mempunyai pokok atau objek tertentu. Untuk syarat adanya sebab yang halal dapat dikemukakan beberapa pasal, khususnya Pasal 1336 KUH Perdata yang menyatakan bahwa jika tidak dinyatakan

33

Ibid, hlm. 8 Ibid 35 Ibid, hlm. 10 34


30

suatu sebab, tetapi ada suatu sebab yang halal ataupun jika ada suatu sebab lain daripada yang dinyatakan, perjanjian demikian adalah sah.36 Dengan demikian maka dalam kontrak mengandung unsur-unsur: pihak-pihak yang berkompeten, pokok yang disetujui, pertimbangan hukum, persetujuan timbal balik, dan kewajiban timbal balik. Ciri kontrak yang utama adalah kontrak tersebut merupakan satu tulisan yang memuat persetujuan dari para pihak, lengkap dengan syarat-syarat, serta yang berfungsi sebagai alat bukti tentang adanya hak dan kewajiban. Unsur-unsur kontrak seperti dirinci di atas, secara tegas memberikan gambaran yang membedakan antara kontrak dengan pernyataan sepihak. Akhirnya secara singkat dapat dikatakan bahwa kontrak adalah persetujuan yang dibuat secara tertulis yang melahirkan hak dan kewajiban para pihak yang membuat kontrak. Dalam melakukan kontrak tentunya tidak lepas dari apa yang disebut sebagai asas-asas kontrak. Asas-asas ini merupakan hal yang penting yang menjadi dasar kehendak para pihak dalam mencapai tujuan. Asas-asas sebagaimana diatur dalam KUH Perdata adalah sebagai berikut: a. Asas kebebasan berkontrak. Dalam Buku III KUH Perdata menganut sistim terbuka37, artinya hukum memberi kelueluasan kepada para pihak untuk mengatur diri sendiri pola hubungan hukumnya. Sistim ini tercermin dari pasal 1338 KUH Perdata yang menyatakan “semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi

36 37

Ibid, hlm. 11 Subekti, op.cit., hlm. 13


31

mereka yang membuatnya”38 Subekti berpendapat cara menyimpulkan asas kebebasan berkontrak ini adalah dengan jalan menekankan pada perkataan “semua” yang ada dimuka perkataan “perjanjian”. Sehingga dikatakan semua itu dengan maksud kita diperbolehkan membuat perjanjian apa saja dan hal itu mengikat kita sebagaimana mengikatnya undang-undang.39 b. Asas konsesualisme. Asas ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak. Asas konsesualisme sebagaimana terdapat dalam pasal 1320 KUH Perdata (ayat 1) di mana menurut asas ini perjanjian telah lahir cukup dengan adanya kata sepakat.40 c. Asas daya mengikat kontrak (pacta sun servanda). Para pihak yang berkontrak dapat secara mandiri mengatur pola hubungan hukum di antara mereka. Kekuatan perjanjian yang dibuat secara sah (Pasal 1320 KUH Perdata) mempunyai daya berlaku seperti halnya undang-undang yang dibuat legislator dan karena harus ditaati oleh para pihak, bahkan jika dipandang perlu dapat dipaksakan dengan bantuan sarana penegakan hukum. 41

38

Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 94 Subekti, Aneka Perjanjian, Alumni, Bandung, 1995, hlm. 4-5 40 Agus Yudha Hernoko, op.cit., hlm. 106 41 Ibid, hlm. 111 39


32

Salah satu tujuan dari kontrak adalah mencapai keseimbangan antara kepentingan diri sendiri dengan kepentingan terkait dari pihak lawan.42 Perjanjian yang dari sudut substansi ternyata bertentangan dengan kesusilaan atau ketertiban umum adalah batal demi hukum (nietig) dan pada prinsipnya hal serupa berkenaan dengan perjanjian yang bertentangan dengan undang-undang. Dalam tercipta atau terbentuknya perjanjian, ketidakseimbangan bisa muncul sebagai akibat perilaku para pihak sendiri ataupun sebagai konsekuensi dari muatan isi perjanjian atau pelaksanaan perjanjian.43 Proporsionalitas yang berhubungan dengan hak dan kewajiban para pihak akan menentukan adanya keseimbangan dalam kontrak. Proporsionalitas ini didasari adanya kepentingan sosial yang lebih luas yang merupakan keinginan manusia untuk memenuhinya yang menimbulkan bermacam-macam hubungan untuk kemudian dituangkan dalam kontrak. Proporsionalitas adalah harus adanya keseimbangan tertentu antara timbulnya kerugian dan pemberian ganti rugi (pembelaan). Substansi ganti rugi (pembelaan) ini dapat dijumpai dalam pengaturan Pasal 1132 KUH Perdata. Secara umum keseimbangan ini diberi makna sebagai keseimbangan posisi antara para pihak yang berkontrak.44 Keseimbangan dalam hal ini diartikan adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban yang dituangkan dalam kontrak tersebut.

42

Herlien Budiono, Asas Keseimbangan Berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, hlm. 310 43 Ibid, hlm. 317 44 Hasanudin Rahman, op.cit., hlm. 66


33

Oleh karena itu dalam hal tidak terjadi keseimbangan posisi yang menimbulkan gangguan isi kontrak diperlukan intervensi otoritas tertentu (pemerintah). Sebelum menjalin kontrak dengan seseorang atau subyek hukum yang tunduk pada hukum yang berbeda, terlebih dahulu harus memahami sistem hukum yang mempengaruhi kontrak di negara tersebut. Juga harus memahami perbedaan sistem hukum di negara

masing-masing. Secara umum sangatlah tidak bijaksana

mendasarkan persyaratan kontrak pada hukum, bahkan hukum internasional sekalipun.45 2.

Konsepsi Konsepsi adalah salah satu bagian terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam

penelitian ini untuk menggabungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang digeneralisasi dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.46 Oleh karena itu untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini harus didefinisikan beberapa konsep dasar agar secara operasional diperoleh hasil dalam penelitian ini. Maka konsep merupakan definisi dari apa yang yang perlu diamati, konsep menentukan antara variabel-variabel yang ingin menentukan adanya hubungan empiris.47

45

Karla C. Shippey, Menyusun Kontrak Bisnis Internasional, PPM, Jakarta, 2001, hlm. 3 Samadi Suryabrata, Metodologi Penelitian, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 3 47 Koentjoroningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Edisi Ketiga, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 1997, hlm. 21 46


34

Untuk menjawab permasalahan dalam penelitian tesis ini perlu didefinisikan konsep dasar dalam rangka menyamakan persepsi, yaitu variabel-variabel penting yang berhubungan dengan permasalahan yaitu:

a. Kontrak; kontrak adalah suatu janji atau seperangkat janji-janji dan akibat pengingkaran atau pelanggaran atasnya hukum memberikan pemulihan atau menetapkan kewajiban bagi yang ingkar janji disertai sanksi untuk pelaksanaannya.48 b. Kapal; kendaraan pengangkut penumpang dan barang di laut (sungai, dan sebagainya).49 Dalam Kitab Undang-undang Hukum Dagang Pengertian Kapal dalam arti luas yaitu termasuk perlengkapannya yang meliputi segala benda yang bukan bagian dari suatu kapal itu sendiri namun diperuntukan untuk selamanya dipakai secara tetap pada kapal tersebut (Pasal 309 Kitab Undang-undang Hukum Dagang) c. Galangan Kapal yaitu sebuah tempat baik di darat atau di perairan yang nantinya akan digunakan untuk melakukan proses pembangunan kapal ataupun proses perbaikan (repair) dan perawatan (maintainance). Proses pembangunanya meliputi desain, pemasangan gading awal, pemasangan plat lambung, instalasi peralatan, pengecekan, test kelayakan, hingga klasifikasai oleh Class yang telah ditunjuk. Sedangkan untuk proses perbaikan / 48

Soedjono Dirdjosisworo, Kontrak Bisnis (Menurut Sistem Civil Law, Common Law, dan Praktek Dagang Internasional), Mandar Maju, Bandung, 2003, hlm. 29 49 Dendy Sugono, Kamus Bahasa Indonesia, Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, Jakarta, 2008, hlm. 635


35

perawatan bisanya meliputi perbaikan konstruksi lambung, perbaikan propeller sterntube, perawatan main engine (mesin utama) dan peralatan lainnya.50 d. Pekerjaan; yaitu kegiatan melakukan sesuatu; yang sedang dilakukan.51 e. Perbaikan; yaitu adanya usaha pembetulan; hal (hasil, perbuatan, usaha, dan sebagainya)52 G.

Metode Penelitian

1.

Spesifikasi Penelitian Penelitian hukum pada dasarnya merupakan suatu kegiatan ilmiah yang

didasarkan pada metode, sistimatika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari

satu

atau

beberapa

gejala

hukum

tertentu

dengan

jalan

menganalisanya.53 Penelitian ini bersifat deskriptif. Deskriptif dimaksudkan di sini untuk memberikan gambaran tentang pelaksanaan kontrak pekerjaan perbaikan kapal dengan konsumen yang dalam hal ini adalah end user sendiri, secara khusus dalam pelaksanaannya di PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia, Jalan R.E. Martadinata Km.2, Sekupang, Pulau Batam. Pendekatan yang digunakan bersifat yuridis normatif dengan dukungan data primer dan data sekunder. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan hukum dengan melihat peraturan-peraturan, baik bahan hukum primer

50

Pengertian Menurut Ilmu Perkapalan Dan Teknologi Kelautan Ibid. 52 Ibid. 53 Soerjono Seokanto, op.cit., hlm. 43. 51


36

maupun sekunder atau pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari arti atas peraturan-peraturan tersebut. Hal ini berarti melihat apa yang diinginkan (das sein) dari peraturan-peraturan tersebut untuk kemudian dibandingkan dengan melihat kenyataan secara langsung bagaimana yang terjadi dilapangan (das sollen) dari segi peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.

Lokasi Penelitian Sesuai dengan judul penelitian maka lokasi penelitian dilakukan di Batam, yaitu

tepatnya di lokasi Perusahaan PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia, Jalan R.E. Martadinata Km 2, Sekupang, Batam. Perusahaan ini merupakan salah satu perusahaan yang bergerak dibidang pembuatan dan atau perbaikan kapal (Perusahaan galangan kapal) di Batam. 3.

Sumber Data Penelitian a. Sumber data primer yaitu sumber data penelitian ini diperoleh secara langsung dari para informan di lapangan dengan melakukan wawancara. Wawancara dilakukan kepada pihak manajemen perusahaan PT. Sinbat Precast Teknindo dan pihak manajemen perusahaan galangan kapal Mc Conell Dowell di Pulau Batam. b. Sumber data sekunder yaitu sumber data yang diperoleh dari sumber lain yang didapat melalui penelitian kepustakaan berupa peraturan perundangundangan, buku-buku, laporan hasil penelitian sebelumnya, dokumen resmi dan bahasan kepustakaan lainnya yang berbentuk tertulis yang ada kaitannya dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini. Sumber ini


37

diperoleh dengan mengunjungi perpustakaan Universitas Sumatera Utara, buku-buku koleksi sendiri dan dokumen-dokumen lain yang berasal dari PT. Sinbat Precast Teknindo Indonesia. 4.

Teknik Pengumpulan Data Teknik pengumpulan data yang dilakukan adalah dengan melakukan wawancara

kepada pihak manajemen perusahaan terutama pada Legal Departemen, Akunting dan Operasional yang dilakukan secara langsung atau tidak langsung. Jadi tekniknya adalah penelitan lapangan untuk mengumpulkan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. 5.

Analisis Data Analisis data yang dilakukan adalah dengan metode induktif yaitu

didefinisikan sebagai proses pengambilan kesimpulan (atau pembentukan hipotesis) yang didasarkan pada satu atau dua fakta atau bukti-bukti. Proses pembentukan hipotesis dan pengambilan kesimpulan berdasarkan data yang diobservasi dan dikumpulkan terlebih dahulu disebut proses induksi (induction process) dan metodenya disebut metode induktif (inductive method) dan penelitiannya disebut penellitian induktif (inductive research). Dengan demikian pendekatan induksi mengumpulkan data terlebih dahulu baru hipotesis dibuat jika diinginkan atau konklusi langsung diambil jika hipotesis tidak digunakan.


BAB I PENDAHULUAN. A. Latar Belakang. Secara internasional, kontrak merupakan inti dari sebuah transaksi atau

Recommend Documents