BAB I PENDAHULUAN
A. Gambaran Umum Perusahaan 1. Profil Perusahaan Konsultan Pajak Akuntax berada di bawah pimpinan Bp. H.A. Nur Sardjo Puspitadi yang telah mendapat izin Brevet B Negara No. S1.544/PJ./2001 serta telah berpengalaman mengenai pajak kurang lebih 35 tahun di bidang perpajakan seperti penghitungan, pemeriksaan dan penyuluhan. Kantor Konsultan Pajak Akuntax memberikan pelayanan atas jasa-jasa konsultasi pajak dan jasa litigasi pajak atas kasus perpajakan, auditing, perizinan, akuntan publik serta jasa appraisal yang didukung oleh tim yang berdedikasi tinggi dan profesional serta berpengalaman, memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang perpajakan dan memiliki hubungan networking
yang kuat dalam jajaran Korps
Direktorat Jendral Pajak dan Pengadilan Pajak Indonesia. 2. Lokasi Kantor Konsultan Pajak Akuntax berlokasi di Jl. Srigunting 3 No. 19 Manahan Surakarta 57139 Jawa Tengah, Telp./Fax (0271) 718872. 3. Jasa-jasa Akuntax sebagai Konsultan Pajak membantu WP dari tingkatan perorangan, perusahaan yang baru akan berdiri sampai dengan perusahaan yang telah berjalan secara mapan. Jasa-jasa yang diberikan meliputi:
1
2
a. Konsultasi pajak secara umum Jika klien membutuhkan informasi atas suatu peraturan pajak beserta penerapannya di dalam praktek bisnis, akuntax siap memberikan konsultasi baik secara lisan maupun secara tertulis. b. Bimbingan Pajak Akuntax
memberikan
bimbingan
pajak
atas
transaksi
rutin
perusahaan, pelaporan pajak rutin perusahaan. Akuntax membantu membimbing staf akuntansi dan pajak klien untuk dapat menyiapkan suatu sistem akuntansi yang layak secara perpajakan dan terus membimbing secara rutin setelah sistem akuntansi perpajakan tersebut terbentuk. c. Jasa rutin bulanan (Retainer Fee) Tujuan utama jasa rutin bulanan (retainer fee) adalah mengambil alih pekerjaan yang menyangkut pelaporan pajak pada setiap bulannya dan memberikan konsultasi berupa saran atau pendapat atas kasus dan masalah perpajakan yang dihadapi oleh perusahaan berdasarkan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. Jasa rutin bulanan yang dilakukan berupa: 1) Melakukan penghitungan besar pajak yang harus dibayarkan pada setiap bulannya, membuat isian pada semua formulir perpajakan, melakukan pembayaran pajak, melaporkan SPT masa ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) setempat, melakukan pengarsipan di tempat klien yang bersangkutan.
3
2) Memberikan konsultasi secara lisan baik secara langsung atau melalui telepon, dan konsultasi secara tertulis, maupun lewat faximile. 3) Review pelaporan pajak (SPT Masa) berdasar laporan keuangan dan data klien lainnya, yang meliputi : a) SPT Masa PPh Pasal 21/26, b) SPT Masa PPh Pasal 23/26, c) SPT Masa PPh Final, d) SPT Masa PPN/PPnBM, e) Surat Setoran Pajak (SSP) 4) Update informasi peraturan perpajakan terbaru, khususnya yang berkaitan dengan ruang lingkup dan kegiatan usaha perusahaan, mulai dari Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Surat Keputusan Menteri Keuangan sampai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak. d. Verifikasi Pajak / Pendampingan Pemeriksaan Pajak Akuntax mendampingi klien dalam menghadapi pemeriksa pajak selama proses pemeriksaan dan menjawab semua pertanyaan dari pemeriksa pajak dan membantu klien dalam mencocokkan koreksi yang dilakukan pemeriksa pajak agar sesuai dengan data serta peraturan pajak yang berlaku dengan hasil akhir suatu perhitungan hasil pemeriksaan yang wajar.
4
e. Perencanaan Pajak Akuntax membantu WP sebagai klien dalam membuat suatu perencanaan pajak yang menghasilkan nilai pembayaran pajak yang wajar dan efisien dengan memberikan alternatif-alternatif sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku. Melakukan pengkajian aspek perpajakan terhadap semua transaksi yang telah terjadi sampai dengan kondisi tahun terakhir termasuk dokumen kontrak/ perjanjian antara perusahaan dengan pihak ketiga lainnya, guna mendapatkan suatu solusi/ alternatif terbaik sebagai pedoman bagi manajemen untuk pelaksanaan perpajakan sesuai ketentuan peraturan perpajakan yang berlaku. Penyusunan perencanaan pajak bertujuan agar perusahaan dapat melaksanakan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku. Hasil yang hendak dicapai yaitu penghematan pajak dan efisiensi melalui strategi, prosedur dan kebijakan manajemen dengan tetap mengindahkan ketentuan dan peraturan yang berlaku. f. Restitusi Pajak Akuntax membantu klien dalam mengajukan restitusi atas pajak yang lebih bayar. g. Keberatan dan Banding Akuntax membantu klien dalam mengajukan keberatan dan banding atas putusan fiskal dan mendampingi klien selama proses keberatan dan
5
banding jika akuntax berpendapat bahwa klien memiliki peluang untuk menang. h. Pengisian SPT Tahunan Akuntax membantu klien dalam pengisian SPT Tahunan perseorangan, SPT 21, maupun SPT Badan berdasarkan sistem akuntansi perpajakan yang telah terbentuk, yaitu : 1) Pengisian SPT Tahunan PPh Badan (1771) 2) Pengisian SPT Tahunan PPh Pasal 21 (1721) 3) Pengisian SPT Perorangan (1770) SPT Tahunan diisi berdasarkan laporan keuangan dan data-data keuangan perusahaan lainnya, sesuai dengan ketentuan dan peraturan perpajakan yang berlaku. i. Review Pajak Akuntax melakukan review atas semua praktek akuntansi yang telah dijalankan perusahaan untuk memberikan gambaran atas tingkat kepatuhan klien pada peraturan pajak yang berlaku dan tingkat resiko pajak yang mungkin dihadapi berdasarkan hasil review. Review meliputi review atas transaksi yang berpengaruh pada Pajak Penghasilan Perusahaan, Pajak Penghasilan Karyawan, Pajak Penghasilan Final dan Pajak Pertambahan Nilai. Akuntax
melakukan
review
atas
laporan
keuangan
perusahaan
(semesteran atau tahunan) guna menghitung pajak-pajak yang sebenarnya terhutang dalam periode yang bersangkutan. Hasil review dibandingkan
6
dengan pemenuhan kewajiban perusahaan, dan diikuti pembetulan SPT apabila diperlukan. j. Jasa bersifat non teknis : 1) Jasa pengurusan administrasi perpajakan, seperti pendaftaran NPWP, permohonan pengukuhan sebagai PKP, permohonan Surat Keterangan Bebas Pajak (SKB), penghapusan NPWP. 2) Jasa pengurusan administrasi perusahaan baru, kantor cabang, yang terkait dengan kelengkapan perizinan seperti Akte Notaris, TDP, SIUP, dll. 3) Jasa pengurusan pembebasan tanah, yang terkait dengan BPHTB, PPH atas pengalihan hak atas tanah dan atau bangunan. 4) Jasa pengurusan yang menyangkut masalah Bea Cukai. k. Jasa Pelatihan Pajak Memberikan pelatihan dan sejenisnya, terutama menyangkut pelaksanaan ketentuan dan peraturan perpajakan bagi perusahaan, Asosiasi, LPM, Bendaharawan, APBN/APBD, BUMN/BUMD. Topik masalah untuk program pelatihan bagi perusahaan dapat ditentukan, baik untuk seluruh jenis pajak, untuk satu jenis pajak atau masalah tertentu sesuai permintaan
dan
Bendaharawan, dll.
kebutuhan
dari
perusahaan,
Asosiasi,
LPM,
7
4. Visi, Misi Perusahaan a. VISI: Membantu negara dalam penerimaan pajak dengan mengutamakan pelayanan. b. MISI: Konsultan Pajak Akuntax memiliki misi sebagai berikut: 1) Melakukan
kegiatan
perpajakan
yang
terbaik
dengan
mengutamakan pelayanan kepada wajib pajak, orang pribadi, badan hukum, yayasan yang non profit untuk menunjang peningkatan income negara. 2) Memberikan pelayanan prima kepada wajib pajak melalui jaringan kerja yang didukung oleh sumber daya yang profesional dan teknologi informasi yang handal dengan melaksanakan manajemen resiko serta praktek good corporate govermance yang sangat baik. 3) Memberikan keuntungan dan manfaat yang optimal kepada pihak yang berkepentingan.
8
B. Latar Belakang Masalah Sumber penerimaan Negara terbagi menjadi dua, yaitu penerimaan dalam negeri dan pinjaman luar negeri. Penerimaan dalam negeri ini terdiri dari penerimaan pajak dan penerimaan bukan pajak. Definisi pajak menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 pasal 1 ayat 1 adalah kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang dengan tidak mendapat imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Dalam dunia perpajakan terdapat beberapa pengelompokan pajak, salah satunya adalah berdasarkan golongan yang mana pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak langsung yang berarti pajak itu harus ditanggung sendiri atau menjadi beban oleh wajib pajak sehingga tidak dapat dilimpahkan ke orang lain (PPh atau pajak penghasilan) dan pajak tidak langsung yang merupakan kebalikan pajak langsung dimana pada pajak tidak langsung akhirnya dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak ketiga (kegiatan penyerahan atau penjualan dan pembelian barang dan jasa atau PPN). Berdasarkan hasil final APBNP 2015, penerimaan Negara dalam bentuk pajak 44% nya berasal dari PPN dan PPnBM yaitu sebesar RP. 576,5 Triliun. Hal ini menunjukkan bahwa PPN merupakan salah satu pendapatan negara yang signifikan, sehingga penegakan hukum serta pengawasan yang dilakukan pemerintah untuk PPN cukup ketat. Salah satu bentuk pengawasan yang bisa dilakukanya itu melalui faktur pajak. Faktur pajak merupakan bukti
9
pemungutan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau Jasa Kena Pajak (JKP) yang dilakukan oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP). Dari 1 Juli 1984 hingga 1 Juli 2015, di Jawa dan Bali, beberapa Pengusaha Kena Pajak (PKP) masih membuat faktur pajak secara manual atau dengan menggunakan aplikasi tertentu yang tidak ditentukan (tidak ada format paten) oleh Direktorat Jendral Pajak (DJP) sehingga dalam penerapannya banyak muncul penyalahgunaan faktur pajak berupa beredarnya faktur pajak fiktif, nomor seri faktur pajak ganda, serta faktur pajak yang dianggap cacat. Faktur pajak yang diakui oleh DJP merupakan faktur pajak yang sudah mencantumkan kriteria atau informasi yang diatur dalam Peraturan DJP Nomor PER-17/PJ/2014 tentang perubahan kedua atas Peraturan DJP Nomor PER-24/PJ/2012 tentang Bentuk, Ukuran, Tata Cara Pengisian Keterangan, Prosedur Pemberitahuan Dalam Rangka Pembuatan, Tata Cara Pembetulan Atau Penggantian, Dan Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak. Kantor Konsultan Pajak (KKP) Akuntax merupakan salah satu kantor konsultan pajak yang berlokasi di Surakarta. Dalam kegiatan operasionalnya, salah satu jasa yang ditawarkan KKP Akuntax yaitu jasa pelaporan Faktur Pajak. Pada tahun 2014, DJP mengeluarkan Peraturan Nomor PER16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik. Dalam peraturan tersebut memberitahukan mengenai tata cara pembuatan dan pelaporan faktur pajak berbentuk elektronik. Selanjutnya, melalui Keputusan DJP Nomor KEP-136/PJ/2014 tentang
10
Penetapan Pengusaha Kena Pajak Yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, DJP menetapkan PKP (temasuk wajib pajak besar) yang diwajibkan untuk membuat faktur pajak berbentuk elektronik. Kedua peraturan tersebut berlaku efektif pada tanggal 1 Juli 2014. Untuk PKP yang telah diwajibkan membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak membuat faktur pajak berbentuk elektronik atau membuat faktur pajak berbentuk elektronik namun tidak mengikuti tata cara sebagaimana dimaksud pada PER-16/PJ/2014 tentang Tata Cara Pembuatan Dan Pelaporan Faktur Pajak Berbentuk Elektronik, PKP tersebut dianggap tidak membuat faktur pajak. Mengingat
banyaknya
ketentuan-ketentuan
diatas
sebagaimana
ditegaskan dalam PENG-6 PJ02 2015 tentang Penegasan E-faktur serta kurangnya pengetahuan wajib pajak maka perlu diadakan sosialisasi mengenai administratif dan tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur. Hal ini perlu dilakukan untuk mempersiapkan penerapan e-Faktur yang efektif diterapkan pada tanggal 1 Juli 2015 di Jawa dan Bali dan untuk seluruh wilayah Indonesia pada bulan Juli 2016 . Berdasarkan latar belakang di atas penulis tertarik untuk mengambil judul: “Evaluasi Penerapan e-Faktur terhadap Sistem Administrasi PPN”.
11
C. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis merumuskan masalah penelitian yaitu: “Bagaimana evaluasi penerapan e-Faktur terhadap sistem administrasi PPN di Kantor Konsultan Pajak Akuntax?”
D. Tujuan Penelitian Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan yang ingin dicapai dengan dilakukannya penelitian ini adalah sebagai berikut. 1.
Untuk mengetahui tata cara penggunaan aplikasi e-Faktur.
2.
Untuk mengetahui evaluasi penerapan e-Faktur di Kantor Konsultan Pajak Akuntax.
E. Manfaat Penelitian Dari tujuan penelitian yang telah disampaikan oleh penulis, maka kegunaan penelitian ini adalah: 1. Bagi Kantor Konsultan Pajak Akuntax Surakarta, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan umpan balik untuk meningkatkan pelayanan. 2. Sebagai informasi yang bermanfaat dalam menambah wawasan, baik bagi para pembaca maupun penulis sendiri. 3. Bagi peneliti lain, hasil penelitian ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai evaluasi penerapan e-Faktur terhadap sistem administrasi PPN dilihat dari sudut pandang wajib pajak.
