Hafiez Sofyani
BAB 9 AKUNTANSI PIUTANG DEFINISI PIUTANG Piutang pemerintah daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayarkan kepada pemerintah daerah dan/atau hak pemerintah daerah yang dapat diukur dan dinilai dengan satuan mata uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya yang terkait dengan prundang-undangan yang berlaku atau akibat lain yang dinilai sah. PENGAKUAN TRANSAKSI PIUTANG Piutang pemerintah daerah diakui saat suatu transaksi yang berkaitan dengan munculnya piutang telah terjadi secara sah dan/atau ketika suatu ketetapan telah diputuskan oleh pemerintah daerah dengan mengeluarkan suatu dokumen yang berkekuatan hukum untuk menagih sejumlah uang kepada pihak yang dikenai putusan tersebut.
PENGUKURAN PIUTANG Piutang dicatat sebesar nilai nominal piutang yang ditetapkan dengan mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku dan/atau menurut perhitungan yang dilakukan oleh lembaga tertentu yang perhitungannya berkekuatan hukum. JENIS PIUTANG Secara umum jenis piutang ada dua, yakni piutang pajak dan piutang bukan pajak (meliputi; retribusi, denda, penjualan angsuran, tuntutan ganti rugi, dan piutang lainnya yang diharapkan diterima dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan).
1
Akuntansi Keungan Pemerintah DaerahPanduan Teknis Bagi Praktisi
PENCATATAN AKUNTANSI PIUTANG Piutang adalah akun yang khusus dibuat untuk tujuan pembuatan Laporan Operasional saja, sehingga tidak dibuat catatan untuk Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Sebagaimana yang dijelaskan pada bagian persamaan akuntansi pemda, piutang merupakan bagian dari aset sehingga berada pada posisi normal di sebelah “Debit”. Karenanya, jika terjadi transaksi yang mengakibatkan penambahan nilai piutang pemda, maka di catat di sebelah “Debit”. Sebaliknya, jika terjadi transaksi yang menyebabkan pengurangan pada piutang,
maka
dicatat pada sisi “kredit”. Berikut aturan umum penjurnalan untuk transaksi piutang: Transaksi Terjadi timbulnya hak piutang Terjadi penerimaan sejumlah uang sebagai realisasi dari piutang
Laporan Operasional (Basis Akrual) Piutang (sumber piutang) Rp xxx (Sumber Piutang)-LO Rp xxx
Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Tidak ada jurnal
Kas -LO Rp xxx Piutang (sumber piutang) Rp xxx
Kas Bendahara penerimaan-LRA Pendapatan)
Rp xxx Rp xxx
CONTOH KASUS Pada 2 Pebruari 2015 BUMD milik Pemda Birayang mengumumkan akan membagikan bagi hasil BUMD berupa dividen tunai senilai Rp 50.000.000,- yang akan dibayarkan pada 1 Maret 2015. Uang dividen tunai tersebut diserahkan langsung ke BUD. Jurnal yang harus dibuat oleh SKPKD selaku BUD adalah sebagai berikut:
Tgl 2 Peb 2015 1 Mar 2015
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Keterangan Debit Kredit Piutang Dividen Rp 50.000.000 BUMD Pendapatan bagi Rp 50.000.000 hasil BUMD Kas-BUD Rp 50.000.000 Piutang Dividen Rp 50.000.000 BUMD
Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Tgl Keterangan Debit Kredit Tidak ada jurnal
Tidak ada jurnal
Hafiez Sofyani
PENILAIAN AKUN PIUTANG Piutang dinilai sebesar nilai bersih yang dapat ditagih. Oleh karenanya, sebagaimana idealnya akuntansi basis akrual, piutang akan dilaporan sebesar nilai bersih piutang yakni nilai piutang kotor dikurangi estimasi nilai piutang yang tidak dapat ditagih1. Berikut jurnal yang dibuat untuk pembentukan cadangan piutang tidak dapat ditagih:
Tgl
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Keterangan Debit Kredit Beban Kerugian Rp xxx Piutang Penyisihan Piutang Rp xxx
Tgl
Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Keterangan Debit Kredit Tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan aanggaran.
PENGHAPUSAN PIUTANG PEMDA Dikenal dua istilah penghapusan piutang pemerintah yakni; 1) Penghapusan piutang bersyarat yaitu penghapusan piutang pada pembukuan pemerintah daerah dengan tidak menghapuskan hak tagihnya; dan 2) Penghapusan
piutang
mutlak
yaitu
penghapusan
piutang
pada
pembukuan pemerintah daerah beserta hak tagihnya. Baik penghapusan bersyarat maupun penghapusan mutlak hanya dapat dilakukan jika pengurusan piutang sudah secara optimal dilakukan oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN). Adapun jurnal untuk penghapusan piutang pemerintah daerah adalah:
Tgl
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Keterangan Debit Kredit Penyisihan Piutang Rp xxx Piutang ................... Rp xxx
Tgl
Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Keterangan Debit Kredit Tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan anggaran.
1
pada PP No 71 tahun 2010 estimasi piutang tidak dapat ditagih disebut dengan istilah “Penyisihan Piutang”. Di referensi lain sering juga disebut dengan istilah “Cadangan Piutang Tidak Dapat Ditagih”. 3
Akuntansi Keungan Pemerintah DaerahPanduan Teknis Bagi Praktisi
Catatan: Pembahasan lebih rinci terkait penghapusan piutang dibahas dalam PP No. 14 tahun 2005.
CONTOH KASUS: Pada 28 Desember 2015, DPPKAD menaksir cadangan piutang tidak dapat ditagih dari piutang pajak adalah Rp 70.000.000,-. Pada 31 Desember 2015, dari total piutang pajak, ditetapkan bahwa senilai Rp 50.000.000,- tidak dapat ditagih. Hal ini sesuai putusan Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) yang telah secara optimal mengurusi piutang pemda. Maka jurnal yang dibuat DPPKAD selaku SKPKD adalah sebagai berikut: Tgl 28 Des 2015
Utk Laporan Operasional (Basis Akrual) Keterangan Debit Kredit Beban Kerugian 70.000.000 Piutang Penyisihan Piutang 70.000.000
31 Des 2015
Penyisihan Piutang Piutang Pajak
50.000.000 50.000.000
Tgl
Utk Laporan Realisasi Anggaran (Basis Kas) Keterangan Debit Kredit Tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan anggaran. Tidak ada jurnal karena transaksi ini tidak terkait dengan anggaran.
Keterangan: Akun “Penyisihan Piutang” merupakan akun kontra (pengurang) dari akun piutang. Dengan demikian posisi saldo normalnya ada di sisi “Kredit”. PENGUNGKAPAN PIUTANG Akun piutang dirinci menurut jumlah piutang pajak, retribusi, penjualan, fihak terkait, uang muka, dan jumlah lainnya. Sedangkan piutang transfer dirinci menurut sumbernya.
Hafiez Sofyani
Berikut Contoh Pengungkapan Piutang di Laporan Keuangan Pemda PIUTANG Piutang Pemda XXX yang dilaporkan di neraca adalah senilai Rp 250.000.000,-. Nilai tersebut terdiri dari: No.
SKPD
JUMLAH
1. Dinas Pendidikan
Rp 100.000.000,-
2. Dinas Kepegawaian
Rp 100.000.000,-
3. Dinas Pariwisata
Rp 50.000.000,-
4. Dst............................
Dst...........................
Berikut Contoh Pengungkapan Piutang di Laporan Keuangan SKPD PIUTANG Piutang senilai Rp 250.000.000,- terdiri dari: 1. Piutang pajak
Rp 150.000.000,-
2. Piutang Non-pajak
Rp 100.000.000,-
Piutang pajak senilai Rp 150.000.000,- terdiri dari: 1. Piutang pajak kendaraan bermotor
Rp 100.000.000,-
2. Piutang bea balik nama
Rp 50.000.000,-
Piutang Non-pajak senilai Rp 100.000.000,- terdiri dari: 1. Piutang retribusi parkir
Rp 60.000.000,-
2. Piutang penjualan aset SKPD (kendaraan dinas)
Rp 40.000.000,-
KASUS-KASUS AKUNTANSI PIUTANG .................................
5
