BAB 5 SIMPULAN DAN SARAN
5.1 Simpulan Berdasarkan data–data hasil wawancara dan observasi yang telah dilakukan oleh penulis mengenai pengendalian intern terhadap pelaksanaan pemberian kredit usaha kecil dan mikro pada PT BP Tbk dapat disimpulkan bahwa : 1. Pengendalian internal terhadap pemberian kredit kepada usaha kecil pada PT. BP sudah memadai, hanya saja masih ada kelemahan pada beberapa elemen. 2. Pelaksanaan pemberian kredit kepada usaha kecil pada PT. BP telah memenuhi pengendalian intern yang ditetapkan oleh perusahaan. 3. Lingkungan pengendalian: Pada PT. BP elemen lingkungan pengendalian seperti nilai integritas dan kode etik, Partisipasi Dewan Direksi dan Audit Komite, Filosofi dan gaya operasi manajemen dan kinerja sumber daya manusia sudah baik, kecuali dalam menjaga komitmen dan kompetensi masih ada kelemahannya. 4. Penilaian resiko: Pengendalian yang dilakukan PT. BP terhadap resiko pasar, resiko kredit, resiko likuiditas, resiko reputasi, resiko strategik, resiko kepatuhan terbilang sangat memadai, namun untuk resiko hukum terkait perikatan masuh kurang dan resiko operasional terkait hubungan RM dengan debitur terdapat kelemahan. 5. Aktifitas pengendalian Aktifitas pengendalian terdiri dari beberapa aspek. Aspek tersebut dalam praktik perusahaan sudah sangat bagus. Pemisahan tugas dan tanggung
103
jawab, Otorisasi transaksi dan aktifitas, Dokumentasi dan pencatatan, Pengawasan fisik atas aset dan pencatatan, independent check pada pekerjaan seluruhnya sudah di terapkan pada prosedur kredit perusahaan. 6. Informasi dan komunikasi Dalam memproses kredit, perusahaan selalu berusaha mengunakan informasi yang relevan. Komunikasi secara internal perusahaan sudah berjalan dengan lancar walaupun terkadang masih ada kesalahan dalam penyampaian informasi. Komunikasi secara eksternal antara perusahaan dengan debitur dapat di akses oleh debitur selama 24 jam. 7. Pengawasan Elemen internal kontrol yang terakhir adalah pengawasan. Perusahaan melakukan evaluasi prosedur kredit dapat dikatakan kurang, karena evaluasi atas prosedur diadakan 2 tahun sekali. Kemudian dalam mengkomunikasikan hasil evaluasi akan dikomunikasikan langsung oleh bagian CIA kepada dewan direksi dan jajaran manajer. Serta akan diberi laporan progres penanggulangannya. Namun apabila tindakan koreksi sudah selesai dilaksanakan PT. BP tidak melakukan tidakan pengawasan kembali atas efektifitas tindakan koreksi tersebut. 8. Permohonan kredit PT BP sudah mempunyai standar dokumen yang harus dilengkapi untuk mengajukan kredit dan menjanjikan kecepatan pemrosesan kredit yang diajukan dengan syarat dan ketentuan berlaku. 9. Analisis Kredit Analisis kredit yang dilakukan oleh bank permata sudah cukup baik, karena bank telah melakukan penilaian serta analisis melalui berbagai aspek.
104
10. Persetujuan Kredit Untuk menyetujui suatu permohonan kredit, diperlukan persetujuan beberapa pihak dengan level yang berbeda. Hal ini berarti PT BP sangat berhati hati dalam menyetujui permohonan kredit. 11. Perjanjian Kredit Lemah secara hukum karena masih ada kelonggaran untuk melakukan perikatan “dibawah tangan” atau tanpa disaksikan notaris. 12. Pencairan Kredit Proses pencairan pinjaman kredit UKM pada PT BP, didukung oleh syarat dokumen dan surat atau memo dari unit yang bertanggung jawab di setiap proses pencairan maka akan mengurangi resiko terjadinya kecurangan dan kesalahan pada saat pencairan. 13. Pengawasan Kredit Sistem Auto Grap Fund merupakan nilai positif dari penarikan dan juga report sistem. Namun PT BP masih mempunyai kekurangan pada evaluasi laporan berkala debitur, kunjungan ke tempat bisnis debitur, konsultasi terprogram antara debitur dengan PT BP. 14. Pelunasan Kredit Pada proses pelunasan prosedur yang ditetapkan sudah baik, karena tidak mempersulit debitur dalam pelunasannya.
5.2 Saran Sebagai langkah perbaikan yang perlu dilakukan oleh perusahaan untuk mengatasi kelemahan yang ditemukan dalam pengendalian intern terhadap
105
pemberian kredit mikro, penulis ingin memberikan saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi PT BP Tbk, diantaranya: 1. Untuk menjaga kompetensi karyawan sebaiknya perusahaan memberikan pelatihan secara rutin mengenai profesi yang di jalankan, serta aturan apa saja yang baru berlaku. Pelatihan tersebut sebaiknya dijadwalkan dengan jangka waktu yang jelas dan tidak terlalu jauh jangka waktunya. Agar dalam menjalankan tugasnya karyawan selalu menjaga kompetensinya. 2. Untuk pelatihan karyawan baru seharusnya dilakukan dengan waktu yang jelas dan langsung disaat karyawan tersebut baru mulai bekerja. dan menghilangkan aturan yang menyatakan bahwa pelatihan karyawan baru setidaknya harus dilakukan 3 bulan setelah karyawan tersebut mulai bekerja. karena hal ini memperlambat kinerja atau tidak mengoptimalkan kinerja karyawan sejak karyawan tersebut mulai bekerja. 3. Untuk mengatasi resiko hukum terkait perikatan kredit yang tidak memakai notaris, sebaiknya di hilangkan toleransi atas perikatan non notaris. Agar tidak terjadi masalah hukum dikemudian hari. Dengan begitu perikatan sah secara hukum. 4. Evaluasi terhadap prosedur bagian kredit sangat kurang, karena hanya dilakukan 2 tahun sekali. Dengan adanya kemajuan pesat dalam proses bisnis yang setiap harinya terjadi inovasi yang dilakukan oleh pesaing maka sebaiknya dilakukan poses evaluasi yang lebih intensif. Setidaknya 3 kali dalam setahun. 5. Evaluasi terhadap transaksi seharusnya dilakukan setiap hari. Perusahaan hanya melakukan evaluasi kinerja 3 bulan sekali. Dimana untuk
106
menanggulangi hal hal yang terjadi dapat dikatakan terlambat dan akan terjadi kesulitan dalam mencari data yang sudah 3 bulan lalu terjadinya. 6. Pemantauan atas tindakan koreksi pun tidak ada pada perusahaan. Seharusnya setelah tindakan koreksi dilakukan, perusahaan wajib melakukan pemantauan atas efektifitas tindakan tersebut dalam jangka waktu tertentu. Sehingga apabila tindakan koreksi tidak efektif maka perusahaan dapat melakukan penanggulangan lainnya. 7. Untuk urusan pengawasan kredit UKM PT BP masih kurang, karena PT BP hanya menerapkan auto grap fund namun tidak melakukan pengawasan secara rutin. Sebaiknya PT BP meminta laporan debitur secara berkala untuk melihat perkembangan bisnis debitur, melakukan kunjungan yang bersifat mendadak agar kemungkinan untuk memanipulasi data yang diminta berkurang, dan melakukan konsultasi secara rutin 3 bulan sekali.
107
