BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA
2.1.
Telaah Literatur
2.1.1 Independensi Independensi menurut Wirakusumah dan Agoes (2003 : 8) merupakan pandangan yang tidak berprasangka dan tidak memihak dalam melakukan test-test audit, evaluasi dan hasil-hasilnya, dan penerbitan laporan, dan merupakan alasan utama kepercayaan masyarakat. Dalam menjalankan tugasnya, anggota KAP harus selalu mempertahankan sikap mental independen di dalam memberikan jasa profesional sebagaimana diatur dalam standar profesional akuntan publik yang ditetapkan oleh IAI. Sikap mental independen tersebut harus meliputi independen dalam fakta (in fact) maupun
dalam
penampilan
(in
appearance).
Yang
dimaksud
dengan
independence in fact, yakni apabila auditor secara aktual mampu memelihara sikap tidak berprasangka dan tidak memihak selama seluruh proses audit. Sedangkan independence in appearance tergantung dari tafsiran orang lain mengenai independensi itu dan dilihat juga dari tampilan di struktur organisasi. Independen dalam fakta adalah independen dalam diri auditor, yaitu kemampuan auditor untuk bersikap bebas, jujur, dan objektif dalam melakukan penugasan audit. Hal ini berarti bahwa auditor harus memiliki kejujuran yang tidak memihak dalam menyatakan pendapatnya dan dalam mempertimbangkan fakta-fakta yang dipakai sebagai dasar pemberian independen dalam fakta
atauindependen dalam kenyataan harus memelihara kebebasan sikap dan senantiasa
jujur
menggunakan
ilmunya
(Munawir:1995:35).
Sedangkan
independen dalam penampilan adalah independen yang dipandang dari pihakpihak yang berkepentingan terhadap perusahaan yang di audit yang mengetahui hubungan antara auditor dengan kliennya. Auditor akan dianggap tidak independen apabila auditor tersebut mempunyai hubungan tertentu (misalnya hubungan keluarga, hubungan keuangan) dengan kliennya
yang dapat
menimbulkan kecurigaan bahwa auditor tersebut akan memihak kliennya atau tidak independen. Oleh karena itu, auditor tidak hanya harus bersikap bebas menurut faktanya, tapi juga harus menghindari keadaan-keadaan yang membuat orang lain meragukan kebebasannya (Munawir:1995:35).
2.1.2
Tipe Audit Auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan, yakni:
a. Audit Laporan Keuangan (Financial Statement Audit) Auditor laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam audit laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum. Hasil auditing terhadap laporan keuangan tersebut disajikan dalam bentuk tertulis berupa laporan audit. Laporan audit ini dibagikan kepada para pemakai informasi keuangan seperti pemegang saham, kreditur, dan Kantor Pelayanan Pajak.
b. Audit Kepatuhan (Compliance Audit) Audit kepatuhan adalah audit yang tujuannya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Hasil audit kepatuhan umumnya dilaporkan kepada pihak yang berwenang membuat kriteria. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan. c. Audit Operasional (Operational Audit) Audit operasional merupakan review secara sistematik kegiatan organisasi, atau bagian daripadanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk: •
Mengevaluasi kinerja
•
Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
•
Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut Pihak yang memerlukan audit operasional adalah manajemen atau pihak ketiga. Hasil audit operasional diserahkan kepada pihak yang meminta dilaksanakannya audit tersebut.
2.1.3
Tipe Auditor Orang
atau
kelompok
orang
yang
melaksanakan
audit
dapat
dikelompokkan menjadi tiga golongan, yakni: • Auditor Independen Auditor independen adalah auditor profesional profesional yang menyediakan jasanya kepada masyarakat umum, terutama dalam bidang audit atas laporan
keuangan yang dibuat oleh kliennya. Audit tersebut terutama ditujukan untuk memenuhi kebutuhan para pemakai informasi keuangan seperti: kreditur, investor, calon kreditur, calon investor, dan instansi pemerintah (terutama instansi pajak). Untuk berpraktik sebagai auditor independen, seseorang harus memenuhi persyaratan pendidikan dan pengalaman kerja tertentu. Auditor independen harus telah lulus dari jurusan akuntansi fakultas ekonomi atau mempunyai ijazah yang disamakan, telah mendapat gelar akuntan dari Panitia Ahli Pertimbangan Persamaan Ijazah Akuntan, dan mendapat izin praktik dari Menteri Keuangan. Profesi auditor independen ini mempunyai ciri yang berbeda dengan profesi lain (seperti profesi dokter dan pengacara). Profesi dokter dan pengacara dalam menjalankan keahliannya memperoleh honorarium dari kliennya, dan mereka berpihak kepada kliennya. Posisi auditor independen memperoleh honorarium dari kliennya dalam menjalankan keahliannya, namun auditor independen harus independen, tidak memihak kepada kliennya. Pihak yang memanfaatkan jasa auditor independen terutama adalah pihak selain kliennya. Oleh karena itu, independensi auditor dalam melaksanakan keahliannya merupakan hal yang pokok, meskipun auditor tersebut dibayar oleh kliennya karena jasa yang diberikannya tersebut. • Auditor Pemerintah Auditor pemerintah adalah auditor profesional yang bekerja di instansi pemerintah yang tugas pokoknya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan yang disajikan
oleh
unit-unit
organisasi
atau
entitas
pemerintahan
atau
pertanggungjawaban keuangan yang ditujukan kepada pemerintah. Meskipun
terdapat banyak auditor yang bekerja di instansi pemerintah, namun umumnya yang disebut auditor pemerintah adalah auditor yang bekerja di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), serta instansi pajak. BPKP adalah instansi pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden Republik Indonesia dalam bidang pengawasan keuangan dan pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah. Auditor yang bekerja di BPKP mempunyai tugas pokok melaksanakan audit atas laporan keuangan instansi pemerintahan, proyek-proyek pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan usaha Milik Daerah (BUMD), proyek pemerintah, dan perusahaan-perusahaan swasta yang pemerintah mempunyai penyertaan modal yang besar di dalamnya. BPK adalah lembaga tinggi negara yang tugasnya melakukan audit atas pertanggungjawaban keuangan Presiden RI dan aparat di bawahnya kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Instansi pajak adalah unit organisasi di bawah Departemen Keuangan yang tugas pokoknya adalah mengumpulkan beberapa jenis pajak yang dipungut oleh pemerintah. Tugas pokok auditor yang bekerja di instansi pajak adalah mengaudit pertanggungjawaban keuangan masyarakat wajib pajak kepada pemerintah dengan tujuan untuk memverifikasi apakah kewajiban pajak telah dihitung oleh wajib pajak sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam undang-undang pajak yang berlaku. • Auditor Intern Auditor intern adalah auditor yang bekerja dalam perusahaan (perusahaan negara maupun perusahaan swasta) yang tugas pokoknya adalah menentukan apakah
kebijakan dan prosedur yang ditetapkan oleh manajemen puncak telah dipatuhi, menentukan baik atau tidaknya penjagaan terhadap kekayaan organisasi, menentukan efisiensi dan efektivitas prosedur kegiatan organisasi, serta menentukan keandalan informasi yang dihasilkan oleh berbagai bagian organisasi. Umumnya pemakai jasa auditor intern adalah Dewan Komisaris atau Direktur Utama perusahaan.
2.1.4
Tujuan Audit Tujuan umum audit atas laporan keuangan adalah untuk menyatakan
pendapat apakah laporan keuangan klien disajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan prinsip akuntansi berterima umum di Indonesia. Karena kewajaran laporan keuangan sangat ditentukan integritas berbagai asersi manjemen yang terkandung dalam laporan keuangan, maka hubungan antara asersi manajemen dengan tujuan umum audit dapat digambarkan sebagai berikut: Tabel 2.1 : Hubungan antara Asersi Manajemen dengan Tujuan Umum Audit Asersi Manajemen Tujuan Umum Audit Keberadaan atau keterjadian Aktiva dan kewajiban entitas ada pada tanggal tertentu, dan transaksi pendapatan dan biaya terjadi dalam periode tertentu. Kelengkapan Semua transaksi dan akun yang seharusnya telah disajikan dalam laporan keuangan. Hak dan kewajiban Aktiva adalah hak entitas dan utang adalah kewajiban entitas pada tanggal tertentu. Penilaian atau alokasi Komponen aktiva, kewajiban, pendapatan, dan biaya telah disajikan dalam laporan keuangan pada jumlah yang semestinya. Penyajian dan pengungkapan Komponen tertentu laporan keuangan telah digolongkan, digambarkan, dan diungkapkan secara semestinya. Sumber : Mulyadi. Auditing. Edisi ke-6 Jakarta: PT Salemba Empat
2.1.5
Manfaat Independensi Auditor Independensi seorang auditor sangat esensial karena merupakan satu-
satunya alasan mengapa berbagai pihak pemakai mau menaruh kepercayaannya kepada akuntan publik. Penilaian masyarakat atas independensi auditor independen bukan pada diri auditor secara keseluruhan. Oleh karenanya apabila seorang auditor independen atau suatu Kantor Akuntan Publik lalai atau gagal mempertahankan sikap independensinya, maka kemungkinan besar anggapan masyarakat bahwa semua akuntan publik tidak independen. Kecurigaan tersebut dapat berakibat berkurang atau hilangnya kredibilitas masyarakat terhadap jasa audit profesi auditor independen. Supriyono
(1988)
membuat
kesimpulan
mengenai
pentingnya
independensi akuntan publik sebagai berikut : 1. Independensi merupakan syarat yang sangat penting bagi profesi akuntan publik untuk memulai kewajaran informasi yang disajikan oleh manajemen kepada pemakai informasi. 2. Independensi diperlukan oleh akuntan publik untuk memperoleh kepercayaan dari klien dan masyarakaat, khususnya para pemakai laporan keuangan. 3. Independensi diperoleh agar dapat menambah kredibilitas laporan keuangan yang disajikan oleh manajemen. 4. Jika akuntan publik tidak independen maka pendapat yang dia berikan tidak mempunyai arti atau tidak mempunyai nilai. 5. Independensi merupakan martabat penting akuntan publik yang secara berkesinambungan perlu dipertahankan.
2.1.6
Faktor-Faktor yang mempengaruhi Independensi Dalam Kode Etik Akuntan Publik disebutkan bahwa independensi adalah
sikap yang diharapkan dari seorang akuntan publik untuk tidak mempunyai kepentingan pribadi dalam melaksanakan tugasnya, yang bertentangan dengan prinsip integritas dan objektivitas. Berkaitan dengan hal itu terdapat 4 (empat) hal yang mengganggu independensi akuntan publik yaitu: 1. Akuntan publik memiliki mutual atau conflicting interest dengan klien, 2. Mengaudit pekerjaan akuntan publik itu sendiri, 3. Berfungsi sebagai manajemen atau karyawan dari klien dan 4. Bertindak sebagai penasihat (advocate) dari klien. Akuntan publik akan terganggu independensinya jika memiliki hubungan bisnis, keuangan dan manajemen atau karyawan dengan kliennya. Penelitian mengenai independensi sudah cukup banyak dilakukan baik itu dalam negeri maupun luar negeri. Lanvin (1976) meneliti 3 faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik, yaitu : (1.)Ikatan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, (2.)Pemberian jasa lain selain jasa audit kepada klien, dan (3.)lamanya hubungan antara akuntan publik dengan klien. Shockley (1981) meneliti 4 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu (1.)Persaingan antar akuntan publik, (2.)Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, (3.)Ukuran KAP, dan (4.)Lamanya hubungan audit. Sedangkan Supriyono (1988) meneliti 6 faktor yang mempengaruhi independensi, yaitu: (1.)Ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan
klien, (2.)Jasa-jasa lainnya selain jasa audit, (3.)Lamanya hubungan audit antara akuntan publik dengan klien, (4.)Persaingan antar KAP, (5.)Ukuran KAP, dan (6.)Audit fee. Adapun dalam penelitian ini, faktor-faktor yang yang akan dibahas yang mempengaruhi independensi auditor adalah pengalaman audit, tingkat stres kerja, pengetahuan dan Reward and Punishment (imbalan dan sanksi).
2.1.6.1 Pengalaman Audit Pengalaman merupakan akumulasi gabungan dari semua yang diperoleh melalui berhadapan dan berinteraksi secara berulang-ulang dengan sesama, benda alam, keadaan, gagasan, dan penginderaan. Audit menuntut keahlian dan profesionalisme yang tinggi. Keahlian tersebut tidak hanya dipengaruhi oleh pendidikan formal tetapi banyak faktor lain yang mempengaruhi antara lain adalah pengalaman. Seorang auditor menjadi ahli terutama diperoleh melalui pelatihan dan pengalaman. Seorang auditor yang lebih berpengalaman akan memiliki skema yang lebih baik dalam mendefinisikan kekeliruan-kekeliruan daripada auditor yang kurang berpengalaman. Libby dan Frederick (1990) dalam Kusharyanti (2003) menemukan bahwa auditor yang lebih berpengalaman mempunyai pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan sehingga keputusan yang diambil bisa lebih baik. Mereka juga lebih mampu memberi penjelasan yang masuk akal atas kesalahan dalam laporan keuangan. Selain itu mereka dapat mengelompokkan kesalahan berdasarkan tujuan audit dan struktur dari sistem akuntansi yang mendasari.
Auditor yang berpengalaman memiliki keunggulan dalam hal : (1.) Mendeteksi kesalahan, (2.) Memahami kesalahan secara akurat, (3.) Mencari penyebab kesalahan. Semakin berpengalaman auditor, mereka semakin peka dengan kesalahan, semakin peka dengan kesalahan yang tidak biasa dan semakin memahami hal-hal lain yang terkait dengan kesalahan yang ditemukan.
2.1.6.2 Tingkat Stress kerja Stress adalah suatu kondisi ketegangan yang mempengaruhi emosi, proses berpikir dan kondisi seseorang. Stress yang terlalu besar dapat mengancam kemampuan seseorang untuk menghadapi lingkungannya. Stress juga dapat diartikan sebagai suatu kondisi yang menekan keadaan psikis seseorang dalam mencapai suatu kesempatan dimana untuk mencapai kesempatan tersebut terdapat batasan atau penghalang. Dan apabila pengertian stress dikaitkan dengan penelitian ini maka stress itu sendiri adalah suatu kondisi yang mempengaruhi keadaan fisik atau psikis auditor karena adanya tekanan dari dalam ataupun dari luar diri auditor yang dapat mengganggu pelaksanaan kerja mereka. Beban pekerjaan atau stress kerja seperti tekanan dari klien, tekanan personal, emosional atau keuangan dapat mengakibatkan independensi auditor berkurang dan dapat mempengaruhi kualitas audit.
2.1.6.3 Pengetahuan Auditor yang berpendidikan tinggi akan mempunyai pandangan yang lebih luas mengenai berbagai hal. Auditor akan semakin mempunyai banyak pengetahuan mengenai bidang yang digelutinya, sehingga dapat mengetahui berbagai masalah secara lebih mendalam. Selain itu dengan ilmu pengetahuan yang cukup luas, auditor akan lebih mudah dalam mengikuti perkembangan yang semakin kompleks. Analisis audit yang kompleks membutuhkan spektrum yang luas mengenai keahlian, pengetahuan dan pengalaman Untuk melakukan tugas pengauditan, auditor memerlukan pengetahuan pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Oleh karena itu dalam penelitian ini pengetahuan diartikan sebagai pengetahuan yang dimiliki auditor yang meliputi pengauditan (umum dan khusus), pengetahuan mengenai bidang auditing dan akuntansi serta memahami industri klien. Sehingga indikator yang digunakan untuk mengukur pengetahaun auditor adalah: (a.)Pengetahuan akan prinsip Akuntansi dan standar auditing, (b.)Pengetahuan akan jenis industri klien, (c.)Pengetahuan tentang kondisi perusahaan klien, (d.)Pendidikan formal yang sudah ditempuh,(e.)Pelatihan, kursus dan keahlian khusus.
2.1.6.4 Reward and Punishment (imbalan dan sanksi) Salah satu faktor yang dianggap mempengaruhi sikap dan perilaku etis auditor di samping faktor-faktor religiusitas, pendidikan, organisasional, emotional quotient,
lingkungan keluarga, pengalaman hidup, hukum, dan posisi atau kedudukan adalah imbalan yang diterima.
Faktor reward atau imbalan berupa hadiah maupun sanksi ataupun punishment yang diterima auditor dalam melakukan pemeriksaan bisa saja mempengaruhi independensi auditor dalam memberikan opini atas hasil audit.
2.1.7
Dasar Hukum Badan Pemeriksa Keuangan RI (BPK-RI) BPK merupakan satu lembaga Negara yang bebas dan mandiri dalam
memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara. Secara hukum kedudukan BPK diatur dalam UUD 1945 pada pasal 23E, 23F, dan 23G serta Undang-Undang (UU) No. 15/2006 tentang BPK. Untuk melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPK juga didukung oleh seperangkat UU di bidang keuangan Negara yaitu UU No. 17/2003 tentang keuangan Negara, UU No. 1/2004 tentang Perbendaharaan Negara, dan UU No. 15/2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara. Peraturan perundang-undangan tersebut, secara bersama-sama menegaskan kedudukan dan peran BPK sebagai lembaga pemeriksa keuangan Negara yang bebas dan mandiri.
2.1.7.1
Undang-Undang Dasar 1945
Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Bab VIIIA Badan Pemeriksa Keuangan Pasal 23E
(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan Negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri. (2) Hasil pemeriksaan keuangan Negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya. (3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang. Pasal 23F (1) Anggota Badan Pemeriksa Keuangan dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan memperhatikan pertimbangan Dewan Perwakilan Daerah dan diresmikan oleh Presiden. (2) Pimpinan Badan Pemeriksa Keuangan dipilih dari dan oleh anggota. Pasal 23G (1) Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi. (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai Badan Pemeriksa Keuangan diatur dengan undang-undang.
2.1.7.2
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006
Tentang Badan Pemeriksa Keuangan Sebagai pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.
2.1.7.3
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004
Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara.
2.1.7.4
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 Tentang
Perbendaharaan Negara.
2.1.7.5
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003
Tentang Keuangan Negara.
2.1.8
BPK dan Lingkungannya BPK bertugas memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan
Negara yang dilakukan Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Lembaga Negara Lainnya, Bank Indonesia, Badan Usaha Milik Negara, Badan Layanan Umum, Badan Usaha Milik Daerah, dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara. Jenis pemeriksaan yang dilakukan BPK terdiri dari: (i) Pemeriksaan Keuangan, dalam rangka memberikan pernyataan opini tentang tingkat kewajaran informasi yang disajikan dalam laporan keuangan pemerintah; (ii) Pemeriksaan kinerja, meliputi aspek ekonomi, efisiensi, dan efektivitas program dan kegiatan pemerintah; dan (iii)Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, yang dilakukan dengan tujuan khusus, di luar pemeriksaan keuangan dan pemeriksaan kinerja.
2.1.9
Visi, Misi, Tujuan Srategis, Sasaran Strategis, Nilai-Nilai Dasar dan
Indikator Kerja Utama BPK-RI
2.1.9.1 Visi BPK-RI Menjadi lembaga pemeriksa keuangan negara yang kredibel dengan menjunjung tinggi nilai-nilai dasar untuk berperan aktif dalam mendorong terwujudnya tata kelola keuangan Negara yang akuntabel dan transparan.
2.1.9.2 Misi BPK-RI a.
Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara;
b.
Memberikan pendapat untuk meningkatkan mutu pengelolaan dan tanggung jawab keuangan Negara; dan
c.
Berperan aktif dalam menemukan dan mencegah segala bentuk penyalahgunaan dan penyelewengan keuangan Negara.
2.1.9.3 Tujuan Strategis BPK-RI a. Mendorong terwujudnya pengelolaan keuangan Negara yang tertib, taat peraturan perundang-undangan, ekonomis, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan. b. Mewujudkan pemeriksaan yang bermutu untuk menghasilkan laporan hasil pemeriksaan yang bermanfaat dan sesuai dengan kebutuhan pemangku kepentingan. c. Mewujudkan birokrasi yang modern di BPK
2.1.9.4 Sasaran Strategis BPK-RI 1. Meningkatkan efektifitas tindak lanjut hasil pemeriksaan dan memenuhi harapan pemangku kepentingan; 2. Meningkatkan fungsi manajemen pemeriksaan 3. Meningkatkan mutu pemberian pendapat dan pertimbangan 4. Meningkatkan percepatan penetapan tuntutan perbendaharaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian Negara 5. Meningkatkan efektivitas penerapan system pemerolehan keyakinan mutu. 6. Pemenuhan dan harmonisasi peraturan di bidang pemeriksaan keuangan Negara 7. Meningkatkan mutu kelembagaan dan ketatalaksanaan 8. Meningkatkan kompetensi SDM dan dukungan manajemen 9. Meningkatkan pemenuhan standar dan mutu sarana dan prasarana 10. Meningkatkan pemanfaatan anggaran
2.1.9.5 Nilai-Nilai Dasar BPK-RI a. Independensi Kami menjunjung tinggi independensi, baik secara kelembagaan, organisasi, maupun individu. Dalam semua hal yang berkaitan dengan pekerjaan pemeriksaan, kami bebas dalam sikap mental dan penampilan dari gangguan pribadi, ekstern, dan/atau organisasi yang dapat mempengaruhi independensi. b. Integritas Kami membangun nilai integritas dengan bersikap jujur, obyektif, dan tegas dalam menerapkan prinsip, nilai, dan keputusan.
c. Profesionalisme Kami membangun nilai profesionalisme dengan menerapkan prinsip kehatihatian, ketelitian, dan kecermatan, serta berpedoman kepada standar yang berlaku.
2.1.9.6 Indikator Kinerja Utama BPK-RI 1. Persentase rekomendasi hasil pemeriksaan yang ditindaklanjuti 2. Persentase laporan tindak pidana yang ditindaklanjuti instansi penegak hukum 3. Indeks kepuasan pemangku kepentingan atas hasil pemeriksaan BPK 4. Jumlah LHP yang diterbitkan 5. Jumlah LHP kinerja yang diterbitkan 6. Ketepatan waktu proses pelaksanaan dan pelaporan pemeriksaan 7. Persentase pemenuhan quality assurance dalam pemeriksaan 8. Jumlah pendapat BPK yang diterbitkan 9. Persentase penyelesaian penetapan tuntutan perbendaharaan 10. Jumlah laporan pemantauan kerugian Negara yang diterbitkan 11. Persentase rekomendasi peer review yang ditindaklanjuti 12. Persentase pemenuhan penyusunan peraturan BPK 13. Persentase
pemenuhan
ketersediaan
perangkat
lunak
pemeriksaan/non
pemeriksaan 14. Persentase pegawai yang memenuhi standar kompetensi yang dipersyaratkan 15. Persentase pemenuhan standar jam pelatihan pemeriksa 16. Indeks kepuasan kerja pegawai 17. Persentase pemenuhan standar sarana dan prasarana kerja
18. Persentase proses bisnis yang telah memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi. 19. Opini atas laporan keuangan BPK 20. Persentase pemanfaatan anggaran. 2.2 Tinjauan Penelitian Terdahulu Penelitian terdahulu dapat diuraikan melalui tabel berikut ini: Tabel 2.2 Ringkasan Penelitian Terdahulu
No
Penulis
Judul / Masalah
Variabel
Hasil
1
Lavin (1976)
Perception of Ikatan Keuangan, independence Hubungan usaha klien, of the auditor Pemberian jasa lain selain jasa audit, dan Lamanya hubungan audit
Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik meliputi variabel-variabel dimaksud
2
Shockly 1981
Perceptions of independence: an empirical analysis
Pemberian jasa konsultasi manajemen kepada klien, Persaingan antar KAP, Besarnya KAP, Lamanya hubungan Audit
Semua variabel merupakan faktorfaktor yang mempengaruhi independensi akuntan publik di Amerika
3
Supriyon o (1988)
Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi dalam penampilan akuntan publik di Indonesia
1. Ikatan keluarga dan Seluruhnya hubungan usaha berpengaruh 2. Persaingan antar KAP 3. Pemberian jasa selain jasa audit 4. Lamanya penugasan audit dan jumlah fee yang besar
4
Ashton (1991)
5
6
Menganalisis berbagai tingkatan auditor terhadap pengetahuan auditor tentang dampak frekuensi kesalahan laporan keuangan industri manufaktur
Keahlian Audit Pengalaman Pengetahuan Frekuensi Kesalahan
Terdapat perbedaan pengetahuan auditor error effect pada berbagai tingkatan pengalaman, tidak dapat dijelaskan oleh lamanya pengalaman atau pengalaman audit pada industri tertentu atau jumlah klien yang sudah mereka audit.
Choo & Menguji Trotman pengaruh (1991) kompetensi dan independensi terhadap pengambilan keputusan tentang kelangsungan usaha
Kompetensi dan Independensi
Kompetensi dan independensi adalah dua karakteristik yang bersifat mutually inclusive yang berpengaruh terhadap pendapat
Kushary anti (2003)
Kualitas Audit, Besaran KAP, Audit Tenure, Audit Fee, Jasa Non Audit
Banyak faktor yang memainkan peran penting dalam mempengaruhi kualitas audit dari sudut pandang auditor individual, auditor tim maupun KAP.
Meneliti Faktor-faktor kualitas audit menurut De Angelo dan Catanach Walker
7
Nurchasa nah dan Rahmant i (2003)
Analisis faktor-faktor penentu kualitas audit
Pengalaman melakukan audit, memahami industri klien, respon atas kebutuhan klien, taat pada standar umum, keterlibatan pimpinan KAP, independensi anggota tim audit, komunikasi tim audit dan manajemen klien.
Hanya pengalaman melakukan audit dan keterlibatan pimpinan KAP yang berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
8
Sekar Mayangs ari (2003)
Pengaruh keahlian audit dan independensi terhadap pendapat audit: sebuah kuasieksperim en
Keahlian dan independensi sebagai variabel bebas dan pendapat audit sebagai variabel terikat
Auditor yang memiliki keahlian dan independensi akan memberikan pendapat tentang kelangsungan hidup perusahaan yang cenderung besar dibandingkan yang hanya memiliki salah satu karakteristik atau sama sekali tidak memiliki keduanya.
9
Teguh Harhinto (2004)
Pengaruh Keahlian dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Studi Empiris Pada KAP di Jawa Timur
Keahlian diproksikan dalam 2 sub variabel pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dalam tekanan dari klien, lama hubungan dengan klien dan telaah rekanan auditor
Keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
10
Chen dkk (2005)
Independensi Jasa non audit servis; auditor dan Lamanya auditor kualitas audit mengaudit dalam proses negoisasi dengan klien
11
Hexana Sri Lastanti (2005)
Tinjauan Terhadap Kompetensi dan Independensi Akuntan Publik: Refleksi Atas Skandal Keuangan
Kompetensi diproksikan dalam strategi penentuan keputusan, psikologis, pengetahuan, kemampuan berpikir dan analisis tugas. Sedangkan independensi diproksikan dalam ikatan kepentingan keuangan dan hubungan usaha dengan klien, pemberian jasa lainnya kepada klien, lamanya hubungan/penugasan audit, ukuran KAP, persaingan KAP dan besarnya fee audit
Tingkat independensi dipengaruhi oleh jasa non audit servis. Tingkat independensi auditor tidak dipengaruhi oleh lamanya auditor mengaudit perusahaan Auditor yang memiliki spesialisasi industri akan menghasilkan audit yang berkualitas Ukuran KAP tidak mempengaruhi kualitas audit
Kepercayaan masyarakat terhadap laporan keuangan auditan dan profesi akuntan publik ditentukan oleh kompetensi dan independensi akuntan publik dalam melaksanakan proses pengauditan.
12
Frianty Kartika Widhi (2006)
Pengaruh faktor-faktor keahlian dan independensi auditor terhadap kualitas audit (Studi empiris: KAP di Jakarta)
Keahlian diproksikan dalam 2 sub variabel pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan independensi diproksikan dalam tekanan dari klien, lama hubungan dengan klien dan telaah rekan auditor.
Keahlian dan independensi berpengaruh signifikan terhadap kualitas audit.
13
Adi Purnomo (2007)
Persepsi auditor tentang pengaruh faktor-faktor keahlian dan Independensi terhadap kualitas audit
Keahlian diproksikan dalam 2 sub variabel pengalaman dan pengetahuan. Sedangkan Independensi diproksikan dalam tekanan dari klien, lama hubungan dengan klien dan telaah rekan auditor
Menurut persepsi auditor faktor-faktor keahlian yaitu pengalaman dan pengetahuan berpengaruh terhadap kualitas audit. Sedangkan faktorfaktor independensi menurut persepsi auditor hanya tekanan klien yang berpengaruh terhadap kualitas audit.
14
Kasidi (2007)
Faktor-faktor yang mempengaruhi independensi auditor persepsi manajer keuangan perusahaan manufaktur di Jawa Tengah
1. Ukuran kantor KAP 2. Lamanya hubungan audit dengan klien 3. Besarnya jasa audit 4. Konsultasi manajemen yang dilakukan akuntan publik 5. Keberadaan komite audit pada perusahaan klien
1. Tidak berpengaruh 2. Tidak mempengaruhi 3. Tidak berpengaruh 4. Tidak berpengaruh 5. Tidak berpengaruh
15
Prabowo, Deni, Samsudi n (2009)
Pengaruh tekanan manajemen, klien dan audit time budget pressure terhadap independensi auditor
1. Intervensi manajemen klien 2. Pemutusan hubungan kerja dan penggantian auditor 3. high fee audit 4. Tight audit time budget 5. Sanksi atas audit over time budget
1. Positif dan signifikan 2. Tidak ada pengaruh yang signifikan 3. Positif dan signifikan 4. Tidak ada pengaruh yang signifikan 5. Positif dan signifikan
2.3 Kerangka Konseptual Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut: Pengalaman Audit (X1)
Tingkat Stress (X2)
Pengetahuan (X3)
Reward Punishment (X4)
Gambar 2.1. Kerangka Konseptual
Independensi (Y1)
Beberapa
faktor-faktor
yang
diteliti
apakah
berpengaruh
terhadap
independensi auditor adalah pengalaman audit, tingkat stress, pengetahuan, serta reward dan punishment (imbalan dan sanksi). Hubungan pengalaman audit terhadap pertimbangan audit dengan independensi sebagai intervening. Semakin tinggi pengalaman audit seorang auditor maka tingkat kematangan dalam mengambil pertimbangan semakin tinggi dengan independensi sebagai variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut. Hubungan tingkat stress terhadap pertimbangan audit dengan independensi sebagai intervening. Semakin tinggi pengalaman audit seorang auditor maka tingkat kematangan dalam mengambil pertimbangan semakin tinggi dengan independensi sebagai variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut.. Hubungan tingkat pengetahuan terhadap pertimbangan audit dengan independensi sebagai intervening. Semakin tinggi tingkat pengetahuan auditor seorang auditor maka tingkat kematangan dalam mengambil pertimbangan semakin tinggi dengan independensi sebagai variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut. Hubungan reward and punishment (imbalan dan sanksi) terhadap pertimbangan audit dengan independensi sebagai intervening. Semakin tinggi reward and punishment (imbalan dan sanksi) seorang auditor maka tingkat kematangan dalam mengambil pertimbangan semakin tinggi dengan independensi sebagai variabel yang memperkuat dan memperlemah hubungan tersebut.
2.4
Hipotesis Hipotesis merupakan proposisi keilmuan yang disimpulkan dari kerangka
konseptual dan merupakan jawaban sementara terhadap masalah yang diteliti yang dapat diuji berdasarkan fakta empiris (FE USU, 2004:14). Adapun hipotesis yang penulis rumuskan berdasarkan perumusan masalah yang dirumuskan penulis dan teori-teori pendukung, adalah sebagai berikut:
“Pengalaman audit, tingkat stress, pengetahuan dan reward and punishment (imbalan dan sanksi) berpengaruh secara signifikan terhadap independensi auditor BPK-RI”
