KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI NOMOR KE P.3 43lD. P2 TKLN/XTI 2OO2 TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBEI(ALAN AKHIR PEMBERANGKATAN CALON TKI
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI,
Mepimbang
!4.
bahwa sebagai pelaksanaan Pasal 49 uyat (4) Kepunrssn Menteri Ienaga Keda dan Transmigrasi R.I. Nomor tr(EP-104A/MBN/2002 tcntsilg Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Nogori perlu diatur ketentuen mengenai Pedoman Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pomberangkatan Calon TKI;
b. bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan dan Penempatan Tenaga Kerja Luar Negeri;
Mengingat
:
l.
Undang-undang Nomor L4 Tahun 1969 tentang Ketentuanketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja;
2, Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992tentang Keimigrasian;
3.
Keputusan Presiden R.I. Neimor 29 Tahun 1999 Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor 46 Tahun 2000 tentang Badan Koordinasi Penempatan Tenaga Kerj a Indonesia;
4. Keputusan Presiden R.I. Nomor 102 Tahun 2001
tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tugas Departemen;
5.
Keputusan Presiden R.I. Nomor 109 Tahun 2001 Jo. Keputusan Presiden R.I. Nomor 47 Tahun 2002 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Departemen;
Keputusan Presiden
R.I. Nomor 2281M Tahun 2001
tentang
Susunan Kabinet Gotong Royong;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP23/MEN/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
7. Keputusan
Keputusan Menteri Tenaga Keda dan Transmigrasi Nomor KEP137A4EN/2001 tentang Unit Pelaksana Teknis di Linglnrngan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP104A/MEN/2002 Jo Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-166/MEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri;
9. Keputusan
MEMUTUSKAN: Menetapkan
PERTAMA
Pedoman Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Direktur Jenderal
ini.
KEDUA
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA, berlaku bagi PJTKI dan Instansi Pemerintah serta pihak-pihak yang terkait dalam pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI.
KETIGA
Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Amar PERTAMA merupakan pedoman dalam Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan Calon TKI dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEEMPAT
Hal-hal lain yang belum diatur dalam Pedoman ini, akan ditetapkan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku
KELIMA
: Keputusan ini mulai berlaku
sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Jakarta Pada trnggal 18 Nopember 2002
DIREKTUR JENDERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KER.IA LUAR NEGERI
ftd gOFRJTMSIHONO
NIP,I 160008{64
Ieuhruu
l, 2, 3,
r
MEnteri Tenaga Ke{a dan TrangmlgraelR,l, (rebrgal laporan); SekrctadEJendcralDepnakertranr; Inrpektur Jenderal Dcpnakeffianr,
85
Lampiran
:
Keputusan Direktur Jenderal PPTKLN
ilffi :ff";1,11H;i?rKljrnil2oo2 PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBEKALAN AKHIR PEMBERANGKATAN CALON TKI
PENDAHULUAN
A. LATAR BELAKANG
ke luar negeri merupakan salah satu alternatif pemecahan masalah dalam mengurangi pengangguran, meningkatkan Penempatan tenaga kerja
keterampilan dan kualitas sumber daya manusia Indonesia dan sekaligus memberikan nilai tambah dalam bentuk penerimaan devisa Negara. Hal
tersebut berarti bahwa
TKI
mempunyai peranan penting
dan selayaknya/seharusnya diberikan perlindungan secara menyeluruh, baik sej ak proses pendaftaran, seleksi, penempatan, sampai dengan pulang kembali ke tanah aftlke daerah asal TKI.
Kenyataan yang terjadi, terutama dalam masa penempatan/selama bekerja di luar negeri, TKI menghadapi berbagai masalah mulai dari pemotongan upah, upah tidak dibayar, melakukan pekerjaan tidak sesuai dengan kontrak, pelecehan seksual, bahkan penyiksaan tanpa dapat berbuat apa-apa untuk membela diri atau meminta bantuan kepada pihak yang berkompeten.
Hal tersebut terjadi karena TKI tidak memahami dengan jelas hak
dan kewajibannya, masalah-masalah yang akan dihadapi dan cara mengatasinya, serta hrangnya kesiapan mental untuk bekerja di luar negeri.
Oleh karena itu, sesuai dengan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KEP-I04AA,IEN/2002 tentang Penempatan Tenaga Kerja Indonesia ke Luar Negeri, maka setiap Calon TKI sebelum berangkat bekerja ke luar negeri mutlak diberikan pembekalan, &EN Calon TKI mempunyai kesiapan mental dan pengetahuan yang cukup unfuk dapat mengatasi masalah selama bekerja sehingga dapat bekerja dengan baik sampai akhir kontrak kerj anya.
86
I
B. MAKSUD DAN TUJUAN Pedoman ini dimaksudkan sebagai acuan dalam Pelaksanaan Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP), dengan tujuan agar Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri memiliki kesiapan mental kepribadian maupun kerohanian, memahami hak dan kewajibannya, mengetahui tentang adatistiadat dan peraturan-peraturan yang berlaku di negara tujuan penempatan serta mengetahui cara mengatasi bila terjadi permasalahan, sehingga TKI dapat terhindar dari kesulitan yang mungkin terjadi.
II.
PENYELENGGARAAN
A. KETENTUAN UMUM
1.
PJTKI wajib melaksanakan PAP bagi setiap Calon TKI yang akan bekerja ke luar negeri.
', ,
2.
PAP diberikan kepada setiap Calon TKI yang telah merniliki dokumen lengkap untuk bekerja ke luar negeri.
3.
PAP dilaksanakan selama 2 (dua) hari berturut-turut (20 jam pelajaran) sebelum TKI diberangkatkan
4.
PAP dapat dileksanakan oleh PJTKI sendiri atau bekerjasama dengan PJTKI lainnya atau : a. bekerjasama dengan BLK; b. bekerjasama dengan BP2TKI; atau c. bekerjasama deigan pihak ketiga yang berbadan hukum dan memenuhi syarat sebagaimana.diatur dalam keputusan ini.
Pelaksanaan PAP yang dilakukan PJTKI sendiri atau bersama-sama dengan PJTKI lainnya harus dibuktikan dengan surat kerjasama pelaksanaan PAP dan dilaporkan kepada BP2TKI wilayah kerjanya. Kerjasama sebagaimana dimbksud dalam huruf a, b, dan c di atas harus memenuhi persyaratan dalam penyelenggaruanPAP sebagaimana diatur dalam butir II.
B. KEPESERTAAN Peserta PAP adalah setiap TKI yang telah memiliki dokumen Perjanjian Penempatan TKI; Paspor;
l. 2. 3. 4. 5.
Visa Kerja; Kartu peserta asuransi TKI; dan Hasil pemeriksaan kesehatan
87
:
C. KURIKULUM Kurikulum Pembekalan Akhir Pemberangkatan (PAP) sekurang-kurangnya meliputi :
No.
Materi PAP
Pokok Bahasan
Jampel
I
2
3
4
I
Pembinaan mental kerohanian
a. b.
c.
Kerja sebagai ibadah. Iman dan taqwa. Pelaksanaan ibadah di negara lain yang berbeda agama antara
2
TKI dengan Pengguna.
2.
3.
4.
5.
Pembinaan kesehatan fisik
Pembinaan mental dan kepribadian
Bahaya perdagangan perempuan dan anak
Bahaya perdagangan narkoba, obat terlarang dan tindak kriminal lainnya.
a.
Pola hidup sehat dan kesehatan
b. c.
reproduksi. HIV dan AIDS. PenyalahgunaanObat-obatan terlarang.
a. Etos Kerja b. Penyesuaian dm.
2
2
c.
Mengatasi masalah pribadi.
a.
Memahami bahaya perdagangan perempuan dan anak. Cara menghadap i/menghindarinya.
2
Memahami bahaya perdagangan
2
b. a.
b.
narkoba, obat terlarang tindak kriminal lainnya. Cara men ghadap i/menghindarinya.
88
dan
No. 6.
Materi PAP Sosial budaya, adat istiadat dan kondisi negara tujuan
Pokok Bahasan
^. b. c.
Jampel
Sosial budaya negara tujuan, Adat istiadat masyarakat negara tujuan. Kondisi negara (geografis iklim,
2
etnis, linglarngan kerja, risiko, bahaya).
7.
Perafuran Keimigrasian negara
Perafuran perundangundangan negara tujuan penempatan
Perafuran
c.
8.
Tatacara keberangkatan dan kedatangan di bandara negara penempatan
a.
Tatacara kepulangan di tanah
air
mengenai ketenagakerjaan di negara tujuan penempatan. Hukum yang berlaku di negara tujuan penempatan.
I
Prosedur
keberangkatan/kepulangan di
b.
c. d.
9.
I
tujuan.
a.
Bandara/Pelabuhan Laut.
Ketentuan bepergian pesawat terbang.
Tatacara pengisian surat-surat keimigrasian. Prosedur kedatangan tujuan.
c.
di
Negara
Pulang karena cuti, perpanjangan dan selesai perjanjian kerja. Pulang karena bermasalah, PHK, sakit. Cara menghindari calo dan modus-modus penipuan.
perjanjian keda
b.
dengan
89
I
Peran Perwakilan
R.I. dalam pembinaan dan perlindungan WNYTKI di luar negeri.
Program Remittance tabungan dan asuransi perlindungan TKI
Perjanjian Penempatan TKI dan Perjanjian Kerja
a.
b.
Pembinaan dan Perlindungan WNYTKI di luar negeri. Kewajiban TKI sebagai WNI di luar negeri.
c. Penyelesaian permasalahan WNVTKI di luar negeri.
a. Tatacara menabung
dan
mengambil uang. Tatacara mengirim uang.
b. c. Bank perwakilan di d. a.
tujuan.
Talacanklaim asuransi.
Penjelasan tentang
kewajiban Pengguna.
b. Akibat
c.
negara
hak dan
TKI, PJTKI dan
hukum
,
atas
penyimpangan dan pelanggaran terhadap perjanjian PenemPatan dan perjanjian kerja. Jenis dan kegunaan dokumen
TKI.
D.
INSTRUKTUR Instruksir PAP adalah pegawai dari Instansi Pemerintah dan atau telah mengikuti bimbingan teknis PAP dengan memenuhi kualifikasi sebagai berikut: 1. Pendidikan sekurang-kurangnya lulus D3;
2. Menguasai materi teknis PAP; 3. Memiliki pengetahuan dan wawasan
4. 5.
tentang penempatan tenaga keda
luar negeri; Memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik dan lancar; dan Sudah mengikuti bimtek/TOT Instruktur PAP.
90
E.
METODE Penyampaian materi PAP dilakukan dengan menggunakan metode ceramah, tanya jawab, diskusi, dan simulasi.
F.
PELAKSANA PAP dilaksanakan oleh PJTKI bekerjasama dengan pihak terkait atau pihak yang berkompeten antara lain :
a, Depnakertrans; b. BP2TKI; o. Pemerintah Daerah; d, BLK yang telah diakreditasi; e. Imigrasi;
f.
g. h.
i.
Perbankan; Asuransi;
Kelompok rohaniwan; LSM.
Kerjasama tersebut dalam bentuk teknis penyelenggaraan PAP, keinstrukturan dan materi PAP.
G.
PELAKSANAAN
L
PAP dilaksanakan
di ruangan yang memiliki sarana dan fasilitas
sekurang-kurangnya sebagai berikut : Kapasitas ruang kelas dapat menampung 50 orang peserta Meja dan kursi ;
a. b. c. d. e. f.
;
Papan tulis ; Pengeras suara; OHP ; dan
Media audio visual.
2.
Setiap pelaksanaan PAP harus melibatkan instruktur yang berasal dari Instansi Pemerintah yang terkait dan lembaga swasta, kfiusus untuk materi pembinaan mental kerohanian, keimigrasian, perbankan, asuransi dan perjanjian kerja, instrukturnya harus berasal dari instansi yang bersangkutan.
3.
Jumlah peserta PAP dalam setiap kelompok sekurang-kurangnya 20 orang dan tidak melebihi 50 orang.
9l
4. PAP dilaksanakan selambat-lambatnya 2 (dua) hari sebelum keberangkatan TKI yang bersangkutan ke luar negeri.
H.
5.
PJTKI yang akan melaksanakan PAP harus memberitahukan rencana pelaksanaan PAP kepada BP2TKI setempat selambat-lambatnya 3 hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan PAP. Selanjutnya BP2TKI setempat melakukan penilaian dan pengecekan mengenai kelayakan penyelanggaraan PAP. PAP baru dapat dilaksanakan setelah mendapat persetujuan kelayakan penyelenggaraan PAP dari BP2TKI setempat.
6.
Penjelasan dan penandatanganan perjanjian keda dilaksanakan pada saat pelaksanaan PAP.
BIAYA Seluruh biaya peyelengg araan PAP menjadi tanggung jawab PJTKI yang bersangkutan.
I.
SERTIFIKASI
. ru
Calon TKI yang sudah mengikuti pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) diberikan surat keterangan yang dikeluarkan oleh penyelenggara dan diketahui oleh BP2TKI setempat atau Instansi Kabupaten/Kota.
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN
A.
PEMBINAAN Direktorat Jenderal melakukan pembinaan terhadap pelaksaan meliputi 1. Arah kebijakan PAP; 2. Kualitas instruktur PAP; dan
PAP
yang
:
3.
B.
Pengembangan materi dan metode PAP.
PENGAWASAN Pengawashn terhadap pelaksanaan pembekalan akhir pemberangkatan (PAP) dilakukan oleh BP2TKI dan Instansi Kabupaten/Kota setempat.
92
ry
PELAPORAN DAN EVALUASI
A. B.
Pelaksanaan PAP melaporkan hasil penyelenggaraan PAP kepada BP2TKI di wilayah kerjanya selambat-larnbatnya dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah berakhirnya pelaksanaan PAP.
BP2TKI melakukan evaluasi terhadap hasil pelaksanaan PAP
dan
melaporkan hasil evaluasi tersebut kepada Direktur Jenderal secara periodik paling lambat setiap tanggal 10 setiap bulan.
V
PENUTUP Penyelanggaraan PAP yang telah dilaksanakan sebelum diberlakukan pedoman pelaksanaan PAP ini harus menyesuaikan dengan pedoman ini.
Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 18 November 2002
DIREKTUR JEI\DERAL PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI
ttd SOERAMSIHONO NIP.: 160008464
93
