B A B I II K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

BAB III – Kebi jakan Umu m Peng el ol aan Keuangan Daerah

BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun 2013 Kota Semarang disusun berdasarkan pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2013 dan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun

2013. Penyusunan Anggaran Pendapatan

Daerah (APBD) merupakan proses penganggaran daerah dimana secara konseptual terdiri

dari

formulasi

kebijakan anggaran (budget

policy

formulation) dan perencanaan operasional anggaran (budget operational planning). Kebijakan Umum APBD (KUA) sebagai formulasi kebijakan anggaran yang menjadi dasar dalam perencanaan operasional anggaran. Formulasi Kebijakan Anggaran berkaitan dengan analisis fiskal sedangkan perencanaan rasional anggaran lebih ditekankan pada alokasi sumber daya keuangan. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA) adalah dokumen yang memuat kebijakan tentang Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun. Latar belakang penyusunan KUA adalah dalam rangka menindaklanjuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun ketiga dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Semarang Tahun 2010 – 2015 dengan mengacu pada RKPD Provinsi Jawa Tengah dan RKP Tahun 2013. Data Realisasi APBD Tahun 2013 yang dituangkan dalam LKPJ Walikota Semarang Akhir Tahun Anggaran 2013 merupakan data unaudited atau belum diaudit oleh BPK. Data keuangan yang sudah diaudit akan disampaikan dalam Laporan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (LPKD) Tahun Anggaran 2013.

3.1

PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH Dalam merencanakan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang perlu

diperhatikan hal-hal sebagai berikut : 1.

Pendapatan daerah yang meliputi semua penerimaan uang melalui rekening kas umum daerah, yang menambah ekuitas dana lancar

L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal - 27


sebagai hak pemerintah daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. 2.

Seluruh Pendapatan daerah dianggarkan dalam APBD secara bruto, dalam hal ini mempunyai makna bahwa jumlah pendapatan yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

3.

Pendapatan daerah merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan. Anggaran

Pendapatan Daerah Kota Semarang tahun 2013, terdiri

dari: 1.

PAD

Rp.

2.

Dana Perimbangan

Rp. 1.219.637.347.000,-

3.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Rp. Total Pendapatan Daerah

778.866.930.000,-

596.058.411.000,-

Rp. 2.594.562.688.000,-

3.1.1 Kebijakan Pendapatan Kebijakan perencanaan Pendapatan Daerah Kota Semarang pada tahun 2013 diarahkan pada : Optimalisasi

penerimaan

Pendapatan

Daerah

(PAD)

melalui

upaya

intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah dengan menitikberatkan pada prinsip-prinsip : a. Potensi daripada jumlah atau jenis pungutan yang banyak b. Tidak memberatkan masyarakat c. Tidak merusak lingkungan d. Mudah diterapkan dan dilaksanakan e. Penyesuaian pendapatan baik mengenai tarif maupun materinya serta optimalisasi aset dan kekayaan Pemerintah Kota.

Kebijakan dan langkah-langkah pengelolaan keuangan ini diharapkan dapat memberikan akuntabilitas yang obyektif dan proporsional pada kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan serta meningkatkan akselerasi aktivitas perekonomian


Hal - 28


3.1.2 Target dan Realisasi Pendapatan Target dan Realisasi Pendapatan Pemerintah Kota Semarang Tahun 2013 secara umum telah mencapai target, bahkan beberapa pendapatan melampaui target realisasinya. Di sisi lain terdapat beberapa jenis pendapatan yang realisasinya belum mencapai target. Pemerintah Kota Semarang melalui SKPD penghasil, dimana SKPD Penghasil melakukan berbagai program dan kegiatan dalan mencapai target dan realisasi yang ditetapkan. Adapun Target dan Realisasi Pendapatan Tahun 2013 sebagai berikut :

Target Pendapatan

Rp. 2.594.562.688.000,-

Realisasi Pendapatan

Rp. 2.801.228.549.867,-

Selisih Lebih

Rp.

-

206.665.861.867,-

Realisasi Pendapatan mencapai 107,97% dari target Pendapatan Tahun 2013.

Rincian Target dan Realisasi pendapatan adalah sebagai berikut : NO

JENIS PENDAPATAN

1.

Pendapatan Asli Daerah.

2.

Dana Perimbangan

3.

Lain-lain Pendapatan yang Sah.

Jumlah Pendapatan Daerah.

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

778.866.930.000

930.577.133.513

151.710.203.513

1.219.637.347.000

1.191.097.523.757

(28.539.823.243)

596.058.411.000

679.553.892.597

83.495.481.597

2.594.562.688.000

2.801.228.549.867

206.665.861.867

PROSEN TASE 119,48% 97,66%

REALISASI 2012 786.578.41.659 1.165.886.786.903 586.820.088.088

114,01% 107,97%

2.539.285.286.650

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013.

a)

Pendapatan Asli Daerah Pendapatan Asli Daerah merupakan penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang dipisahkan. Target

Rp. 778.866.930.000,-

Realisasi

Rp. 930.577.133.513,- -

Selisih lebih

Rp .151.710.203.513,-

Realisasi PAD mencapai 119,48% dari target PAD Tahun 2013.


Hal - 29


NO 1. 2. 3.

4.

URAIAN

96.658.489.950

PROSEN TASE 116,47%

REALISASI 2012 598.872.260.463

(2.035.857.507)

98,06%

84.877.260.948

7.650.778.888

778.018.888

111,32%

6.777.319.253

80.213.264.000

136.522.816.182

56.309.552.182

170,20%

96.051.570.995

778.866.930.000

930.577.133.513

151.710.203.513

119,48%

786.578.411.659

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

587.050.000.000

683.708.489.950

104.730.906.000

102.695.048.493

6.872.760.000

Pendapatan Pajak Daerah Pendapatan Retribusi Daerah Pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Lain-lain PAD yang Sah Jenis PAD

SELISIH

Sumber : Data Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013

Secara rinci Penjelasan Pendapatan Asli Daerah sebagai berikut : 1)

Pajak Daerah : Pajak Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda) Kota Semarang. Pemungutan penerimaan

dan

pengelolaan

pendapatan

dilaksanakan oleh Dinas Pengelolaan

Pajak

Daerah

Keuangan dan Aset

Daerah (DPKAD) Kota Semarang. Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2013 adalah :

Target

Rp. 587.050.000.000,-

Realisasi

Rp. 683.708.489.950,- -

Selisih lebih Pajak

Rp. 96.658.489.950,-

Realisasi Pajak Daerah mencapai 116,47 % dari target Pajak Daerah Tahun 2013. Pajak Daerah secara rinci sebagai berikut : 1.

Pajak Hotel

38.000.000.000

44.674.905.002

6.674.905.002

PROSEN TASE 117,57%

2.

Pajak Restoran

40.000.000.000

48.387.960.623

8.387.960.623

120,97%

39.406.951.705

3.

Pajak Hiburan

12.000.000.000

12.405.484.804

405.484.804

103,38%

10.416.687.455

4.

Pajak Reklame

18.500.000.000

23.040.464.075

4.540.464.075

124,54%

17.195.403.162

5.

Pajak Penerangan Jalan

118.000.000.000

137.411.660.918

19.411.660.918

116,45%

114.180.202.647

6.

0

0

0

0,00%

1.122.774.154

1.000.000.000

1.367.379.075

367.379.075

136,74%

0

8

Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C Pajak Parkir

5.000.000.000

5.658.633.242

658.633.242

113,17%

4.912.611.413

4.500.000.000

4.679.097.924

179.097.924

103,98%

4.371.739.057

50.000.000

0

(50.000.000)

0,00%

0

NO

7

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

REALISASI 2012 37.927.674.833

9

Pajak Air Tanah

10

Pajak Sarang Burung Walet

11

Pajak BPHTB

180.000.000.000

220.909.156.797

40.909.156.797

122,73%

208.003.747.971

12

Pajak PBB

170.000.000.000

185.173.747.490

15.173.747.490

108,93%

161.334.468.066

PAJAK DAERAH

587.050.000.000

683.708.489.950

96.658.489.950

116,47%

598.872.260.463



Hal - 30


2) Retribusi Daerah Retribusi Daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Perda dan terkait langsung dengan pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang. Pemungutan dan pengelolaan Pendapatan Retribusi Daerah dilakukan oleh masing-masing SKPD sebagai unit penghasil. Target dan Realisasi Retribusi adalah : Target

Rp. 104.730.906.000,-

Realisasi

Rp. 102.695.048.493,- -

Selisih kurang Retribusi

Rp.

( 2.035.857.507,-)

Realisasi Retribusi Daerah mencapai 98,06% dari target Retribusi Daerah Tahun 2013. Penerimaan Retribusi Daerah dirinci sebagai berikut : 1.

DINAS KESEHATAN

6.599.105.000

8.250.886.050

1.651.781.050

PROSEN TASE 125,03%

6.599.105.000

8.250.886.050

1.651.781.050

125,03%

7.487.333.180

2.

Retribusi Pelayanan Kesehatan DINAS BINA MARGA

39.487.000

41.500.000

2.013.000

105,10%

35.520.000

39.487.000

41.500.000

2.013.000

105,10%

35.520.000

3.

Retr. Ijin Persewaan Alat Berat DINAS PSDA & ESDM

121.096.000

121.645.000

549.000

100,45%

115.552.000

121.096.000

121.645.000

549.000

100,45%

115.552.000

4.

Retr. Ijin Persewaan Alat Berat DINAS KEBAKARAN

59.062.000

72.762.500

13.700.500

123,20%

52.930.000

Retr.Pemeriksaan Alat Pemadam Kebakaran Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah DINAS TATA KOTA & PERUMAHAN Retr.Pelayanan Pemakaman & Pengabuan Myt Retr.Penggantian Biaya Cetak Peta Retr. Ijin Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Ijin Mendirikan Bangunan Retr. Ijin Gangguan / Keramaian PENERANGAN JALAN & P. REKLAME Retr. Reklame / Titik Reklame DISHUB KOMINFO

45.062.000

58.512.500

13.450.500

129,85%

35.805.000

14.000.000

14.250.000

250.000

101,79%

17.125.000

23.119.691.000

30.268.255.900

7.148.564.900

130,92%

23.829.470.135

302.382.000

771.062.000

468.680.000

255,00%

374.645.000

1.300.000.000

1.482.985.800

182.985.800

114,08%

2.420.975.435

697.360.000

917.667.500

220.307.500

131,59%

750.902.500

16.294.575.000

21.070.239.500

4.775.664.500

129,31%

16.168.970.200

4.525.374.000

6.026.301.100

1.500.927.100

133,17%

4.113.977.000

18.465.748.000

6.675.978.460

(11.789.769.540)

36,15%

9.104.059.955

18.465.748.000

6.675.978.460

(11.789.769.540)

36,15%

9.104.059.955

14.489.429.000

12.482.703.730

(2.006.725.270)

86,15%

9.075.781.645

5.853.120.000

2.601.911.700

(3.251.208.300)

44,45%

1.351.127.200

5.432.094.000

6.142.773.030

710.679.030

113,08%

5.143.519.020

1.440.249.000

1.900.248.500

459.999.500

131,94%

1.284.648.075

NO

5.

6.

7.

URAIAN

Retr. Pelayanan Parkir Tepi Jalan Umum Retr. Pengujian Kendaraan Bermotor Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH


REALISASI 2012 7.487.333.180

Hal - 31


NO

73.021.500

PROSEN TASE 109,12%

REALISASI 2012 548.514.850

62.933.000

107,77%

718.355.000

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

Retr. Terminal

800.604.000

873.625.500

Retr.Tempat Khusus Parkir Retr. Ijin Trayek

809.512.000

872.445.000

153.850.000

91.700.000

(62.150.000)

59,60%

29.617.500

BADAN LINGKUNGAN HIDUP Retr. Pemakaian Kekayan Daerah DINAS KEBERSIHAN & TAMAN Retr.Pelayanan Persampahan Retr. Penyedotan Kakus

239.850.000

275.950.000

36.100.000

115,05%

265.800.001

239.850.000

275.950.000

36.100.000

115,05%

265.800.001

9.799.956.000

13.631.303.800

3.831.347.800

139,10%

7.969.300.000

8.901.456.000

12.648.398.000

3.746.942.000

142,09%

7.831.150.000

144.000.000

228.405.800

84.405.800

158,62%

138.150.000

754.500.000

754.500.000

0

100,00%

0

3.028.050.000

2.854.896.000

(173.154.000)

94,28%

3.702.397.000

3.028.050.000

2.854.896.000

(173.154.000)

94,28%

3.702.397.000

1.983.790.000

2.060.349.950

76.559.950

103,86%

2.046.620.600

932.865.000

975.912.450

43.047.450

104,61%

822.643.600

1.050.925.000

1.084.437.500

33.512.500

103,19%

1.223.977.000

5.721.697.000

5.568.807.000

(152.890.000)

97,33%

3.698.028.405

2.370.612.000

2.380.678.000

10.066.000

100,42%

864.000.655

325.000.000

355.200.000

30.200.000

109,29%

314.320.000

3.026.085.000

2.832.929.000

(193.156.000)

93,62%

2.519.707.750

13.

Penggantian Biaya KTP & Akte Capil D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Rekreasi & Olah Raga DINAS PARIWISATA & KEBUDAYAAN Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Penginapan/ Pesanggrahan/Villa Retr.Tempat Rekreasi & Olahraga SEKRETARIAT

788.674.000

846.734.000

58.060.000

107,36%

674.880.000

99.541.405

125.200.000

25.658.595

125,78%

100.550.000

689.132.595

721.534.000

32.401.405

104,70%

574.330.000

14.

Retr. Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Tempat Penginapan / Villa DPKAD

2.046.437.000

2.636.154.903

589.717.903

128,82%

1.375.044.790

380.000.000

1.453.460.228

1.073.460.228

382,49%

708.582.620

660.000.000

110.000.000

(550.000.000)

16,67%

605.000.000

1.569.116

110,00%

0

142.382.810

17.260.275 142.383.000

190

100,00%

61.462.170

191.239.000

223.112.000

31.873.000

116,67%

0

15.628.216

34.625.000

18.996.784

221,55%

0

8.

9.

10.

11.

12.

URAIAN

Retr. Sewa Lapangan Simpang Lima DISPENDUK & CAPIL

Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Retr.Sewa Aset Tanah Retr. SPBU Pandanaran

15.

16.

Retr.Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Anggrek Sewa Lahan Jembatan Ciputa-Achmad Dahlan Retr.Kerjasama Lantai dasar Pertokoan Simp.5 Retr.Kerjasana Bengkok Pujasera Ngaliyan Retr.Kerjasana PT. NARPATI Retr.Sewa Lahan Sam Po Kong Retr.Sewa Lahan Tk. Roti Purimas DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Pemakaian Kekayaan Daerah Retr. Tempat pelelangan Ikan DINAS PASAR Retr. Pelayanan Pasar

15.691.159

580.000.000

SELISIH

0

100,00%

0

34.875.815

580.000.000 24.494.400

(10.381.415)

70,23%

0

26.620.000

50.820.000

24.200.000

190,91%

0

49.500.000

58.802.580

9.302.580

118,79%

51.555.650

22.500.000

26.240.500

3.740.500

116,62%

23.288.000

27.000.000

32.562.080

5.562.080

120,60%

28.267.650

18.179.334.000

16.848.318.620

(1.331.015.380)

92,68%

15.392.987.587

12.229.219.550

12.414.897.320

185.677.770

101,52%

10.957.933.638


Hal - 32


NO

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

Retr.Pemakaian Kekayaan Daerah

5.950.114.450

4.433.421.300

104.730.906.000

102.695.048.493

RETRIBUSI DAERAH

(1.516.693.150)

PROSEN TASE 74,51%

REALISASI 2012 4.435.053.949

(2.035.857.507)

98,06%

84.877.260.948

SELISIH


3) Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

(HPKD)

yang

dipisahkan : Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

yang

Dipisahkan

merupakan PAD dari pembagian laba atas Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kota Semarang pada Perusahaan Daerah atau Badan Usaha Milik Daerah. Pendapatan ini diterima dan dikelola melalui Sekretariat Daerah Kota Semarang. Target dan Realisasi HPKD yang dipisahkan adalah : Target

Rp. 6.872.760.000,-

Realisasi

Rp. 7.650.778.888,- -

Selisih lebih

Rp.

778.018.888,-

Realisasi HPKD mencapai 111,32% dari target HPKD yang dipisahkan Tahun 2013. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan dapat dirinci sebagai berikut :

NO

URAIAN

1

Perusahaan Daerah RPH & BHP Perusahaan Daerah Percetakan Perusahaan Daerah Bank Pasar Perusahaan Daerah Bpr / BKK Bank Jateng Cabang Semarang

2 3 4 5

JUMLAH

2.787.554

PROSEN TASE 107,49%

REALISASI 2012 39.017.100

181.801.835

2.320.353

101,29%

101.166.915

361.116.372

330.515.110

(30.601.262)

91,53%

302.940.370

1.044.925.000

1.048.800.379

3.875.379

100,37%

309.669.986

5.250.000.000

6.049.636.864

799.636.864

115,23%

6.024.524.882

6.872.760.000

7.650.778.888

778.018.888

111,32%

6.777.319.253

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

37.237.146

40.024.700

179.481.482

SELISIH


4) Lain-lain PAD yang Sah : Penerimaan Lain-Lain PAD yang Sah merupakan penerimaan dari 6 Satuan Perangkat Kerja (SKPD) Kota Semarang yaitu RSUD, Dinas Perhubungan dan Kominfo,

Dinas Sosial,

Pemuda dan Olah raga, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah, Dinas Pertanian dan Dinas Kelautan dan Perikanan. L K P J WALIKOTA SEMARANG AKHIR TAHUN ANGGARAN 2013

Hal - 33


Target dan Realisasi Lain-lain PAD yang Sah adalah : Target

Rp. 80.213.264.000,-

Realisasi

Rp. 136.522.816.182,-

Selisih lebih

Rp

56.309.552.182,-

Realisasi Lain-lain PAD yang Sah mencapai

170,20 % dari

target Lain – lain PAD yang sah Tahun 2013. Rincian Lain – lain PAD yang Sah sebagai berikut :

NO

URAIAN

1.

2.

3.

5.532.455.719

110,44%

50.629.006.813

12.676.647.564

1.919.317.564

117,84%

6.722.926.239

53.000.000.000

58.532.455.719

Jasa Pelayanan Kesehatan BLU DISHUB KOMINFO

53.000.000.000 10.757.330.000

SELISIH

Fasilitas Umum

246.975.000

245.617.850

(1.357.150)

99,45%

320.239.750

Penr.lain2 BLU

10.510.355.000

12.431.029.714

1.920.674.714

118,27%

6.402.686.489

1.182.449.000

1.182.449.664

664

100,00%

985.374.720

1.182.449.000

1.182.449.664

664

100,00%

985.374.720

14.960.688.000

63.809.088.072

48.848.400.072

426,51%

37.603.238.609

100.000.000

96.698.000

(3.302.000)

96,70%

17.404.464

50.000.000

1.435.318.450

1.385.318.450

2870,64%

2.087.000.000

3.700.000.000

12.987.145.879

9.287.145.879

351,00%

8.482.433.255

11.054.439.000

44.781.020.977

33.726.581.977

405,10%

22.670.985.105

Pelepasan Hak Atas Tanah Penj.Peralatan/ Perlengk.Kant. Yg tdk terpakai Jasa Giro Kas Daerah Rekening Deposito pada Bank Plat Ijin Reklame

56.249.000

36.471.500

(19.777.500)

64,84%

39.873.000

Lain-lain DPKAD

0

4.472.433.266

4.472.433.266

0,00%

3.940.794.946

Bunga Dana Bergulir

0

0

0

0,00%

83.062.394

13.547.000

13.787.000

240.000

101,77%

13.710.000

13.547.000

13.787.000

240.000

101,77%

13.710.000

299.250.000

308.388.163

9.138.163

103,05%

379.000.059

13.500.000

30.000.600

16.500.600

222,23%

22.519.000

285.750.000

278.387.563

(7.362.437)

97,42%

356.481.059

80.213.264.000

136.522.816.182

56.309.552.182

170,20%

96.051.570.995

DINAS KELAUTAN & PERIKANAN Penjualan Hasil Perikanan DINAS PERTANIAN

6.

58.532.455.719

RUMAH SAKIT UMUM

DPKAD

5.

REALISASI 2012 50.629.006.813

REALISASI 2013

D. SOSIAL PEMUDA & OLAHRAGA Penr Lain-lain / GGS

4.

5.532.455.719

PROSEN TASE 110,44%

ANGGARAN 2013

Penjualan Hasil Pertanian Penjualan Hasil Peternakan PENERIMAAN LAINLAIN PAD YG SAH


b)

Dana Perimbangan Dana

Perimbangan

merupakan

dana

yang

bersumber

dari

Pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi. Target dan Realisasi Dana Perimbangan adalah : Target

Rp. 1.219.637.347.000,-


Hal - 34


Realisasi

Rp. 1.191.097.523.757,- -

Selisih kurang

Rp.

(28.539.823.243),-

Realisasi Dana Perimbangan mencapai 97,66% dari target Dana Perimbangan Tahun 2013, adapun rinciannya sebagai berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

1.

Bagi Hasil Pajak

114.600.538.000

120.223.608.244

5.623.070.244

PROSEN TASE 104,91%

1.057.500.000

1.878.324.513

820.824.513

177,62%

1.537.731.986

1.054.002.569.000

1.054.002.569.000

0

100,00%

936.865.926.000

49.976.740.000

14.993.022.000

(34.983.718.000)

30,00%

72.270.900.000

1.219.637.347.000

1.191.097.523.757

(28.539.823.243)

97,66%

1.165.886.786.903

3.

Bagi Hasil Bukan Pajak/ Sumber Daya Alam Dana Alokasi Umum.

4.

Dana Alokasi Khusus

2.

Dana Perimbangan

SELISIH

REALISASI 2012 155.212.228.917

Sumber : Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang Tahun 2013

1)

Bagi Hasil Pajak : Dana Bagi Hasil Pajak merupakan bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21. Target dan Realisasi Bagi Hasil Pajak adalah : Target

Rp.114.600.538.000,-

Realisasi

Rp.120.223.608.244,- -

Selisih lebih

Rp.

5.623.070.244,-

Atau realisasi Bagi Hasil Pajak mencapai 104,91 % dari target Bagi Hasil Pajak Tahun 2013. Bagi Hasil Pajak dapat dirinci sebagai berikut :

NO

URAIAN

1.

Bagi Hasil Pajak Bumi & Bangunan Bagi Hasil dari PPH OPDN & Pasal.21 Bagi Hasil Pajak Cukai Tembakau PPH Pasal 25/29

2. 3. 4.

Bagi Hasil Pajak

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

16.000.000.000

18.596.870.546

2.596.870.546

PROSEN TASE 116,23%

84.000.000.000

85.000.241.717

1.000.241.717

101,19%

116.807.508.621

6.600.538.000

7.265.045.216

664.507.216

110,07%

6.668.686.768

8.000.000.000

9.361.450.765

1.361.450.765

117,02%

10.829.970.248

114.600.538.000

120.223.608.244

5.623.070.244

104,91%

155.212.228.917

SELISIH

REALISASI 2012 20.906.063.280



Hal - 35


2)

Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam (BHBP / SDA) : Bagi Hasil Bukan Pajak / Sumber Daya Alam merupakan bagian daerah yang berasal dari Penerimaan SDA Kehutanan, pertambangan

umum,perikanan,

pertambangan

minyak

bumi,pertambangan gas bumi dan pertambangan panas bumi. Target dan Realisasi BHBP / SDA adalah : Target

Rp.

1.057.500.000,-

Realisasi

Rp.

1.878.324.513,- -

Selisih lebih

Rp.

820.824.513,-

Atau realisasi BHBP/SDA mencapai 177,62 % dari target BHBP / SDA Tahun 2013. Penerimaan Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam dirinci sebagai berikut : NO

URAIAN

1.

Bagi Hasil dari Iuran Pengusahan Hutan Bagi Hasil dari Eksplorasi & Eksploitasi Bagi Hasil Bukan Pajak/Sumber Daya Alam

2.

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

57.500.000

0

(57.500.000)

PROSEN TASE 0,00%

1.000.000.000

1.878.324.513

878.324.513

187,83%

1.441.042.180

1.057.500.000

1.878.324.513

820.824.513

177,62%

1.537.731.986

SELISIH

REALISASI 2012 96.689.806


3)

Dana Alokasi Umum Dana Alokasi Umum merupakan Dana yang bersumber dari pendapatan

APBN

yang

pemerataan

kemampuan

dialokasikan keuangan

dengan

antar

daerah

tujuan untuk

mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Target

Rp. 1.054.002.569.000,-

Realisasi

Rp. 1.054.002.569.000,- -

Selisih

Rp.

0,-

Selisih 0 % dari target DAU Tahun 2013.

4)

Dana Alokasi Khusus Dana Alokasi Khusus merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus


Hal - 36


yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional. Target dan Realisasi Dana Alokasi Khusus adalah : Target

Rp. 49.976.740.000,-

Realisasi

Rp. 14.993.022.000,- -

Selisih Kurang

Rp. (34.983.718.000),-

Realisasi Dana Alokasi Khusus mencapai 30,00 % dari target Dana Alokasi Khusus Tahun 2013.

c)

Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Target dan Relisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah adalah : Target

Rp. 596.058.411.000,-

Realisasi

Rp. 679.553.892.597,-

Selisih lebih

Rp. 83.496.481.597 ,-

Realisasi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah mencapai 114,01 % dari target Lain – lain Pendapatan Daerah yang sah Tahun 2013. Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah dirinci sebagai berikut : NO

URAIAN

1.

Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Bantuan Keuangan dari Propinsi Lain – lain Pendapatan Daerah Yang Sah

2. 3.

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

244.901.850.000

329.977.231.976

85.075.381.976

PROSEN TASE 134,74%

266.894.650.000

266.894.650.000

0

100,00%

191.552.502.000

84.261.911.000

82.682.010.621

(1.579.900.379)

98,13%

86.236.936.000

596.058.411.000

679.553.892.597

83.495.481.597

114,01%

586.820.088.088

SELISIH

REALISASI 2012 309.030.650.088


1)

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya (DBHP & PD) Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBD Provinsi yang dialokasikan kepada

kabupaten/kota

se

Provinsi

yang

bersangkutan

berdasarkan angka prosentase untuk mendanai kebutuhan daerah.


Hal - 37


Target dan Realisasi DBHP dan PD adalah : Target

Rp. 244.901.850.000,-

Realisasi

Rp. 329.977.231.976,-

Selisih lebih

Rp. 85.075.381.976,-

Realisasi DBHP & PD mencapai 134,74 % dari target

Dana

Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya Tahun 2013. Dana Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya dirinci sebagai berikut : NO

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

1.

Pajak Kendaraan Bermotor BBNKB

80.000.000.000

105.092.447.396

25.092.447.396

PROSEN TASE 131,37%

76.500.000.000

138.691.775.956

62.191.775.956

181,30%

125.463.133.189

Bahan Bakar Kendaraan Bermotor P2 & PAP

87.314.942.000

86.033.439.525

(1.281.502.475)

98,53%

84.267.373.662

946.846.000

159.569.099

(787.276.901)

16,85%

218.846.166

140.062.000

0

(140.062.000)

0,00%

180.641.493

244.901.850.000

329.977.231.976

85.075.381.976

134,74%

309.030.650.088

2. 3. 4.

Retr. Tera dan Tera Ulang Bagi Hasil Pajak dari Propinsi dan Pemda Lainnya

SELISIH

REALISASI 2012 98.900.655.578


2)

Dana Penyesuaian Dana penyesuaian merupakan dana yang dialokasikan untuk membantu daerah dalam rangka melaksanakan kebijakan tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang terdiri dari Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, Bantuan Operasional Sekolah dan Dana Insentif Daerah. Target dan Realisasi Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus adalah : Target

Rp. 266.894.650.000,-

Realisasi

Rp. 266.894.650.000 ,-

Selisih

Rp.

0,-

Dana Penyesuaian mencapai 100 % dari target Dana Penyesuaian Tahun 2013. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus dirinci sebagai berikut:


Hal - 38


NO 1 2 3

URAIAN

REALISASI 2013

0

0

0

0

0

0

0,00%

0

266.894.650.000

266.894.650.000

0

100,00%

191.552.502.000

266.894.650.000

266.894.650.000

0

100,00%

191.552.502.000

Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus Dana Bantuan Operasional Sekolah Tambahan Penghasilan Guru PNSD & Tunj.Prof Dana Penyesuaian & Otonomi Khusus

SELISIH

PROSEN TASE 0,00%

ANGGARAN 2013

REALISASI 2012 0


Dana BOS target dan realisasi sebesar Rp 0,- dikarenakan dana BOS tidak masuk pada laporan realisasi anggaran (LRA) APBD namun dimasukkan pada laporan operasional dan neraca. 3)

Bantuan Keuangan Provinsi Bantuan

keuangan

provinsi

merupakan

bantuan

yang

digunakan untuk menganggarkan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari provinsi kepada kabupaten/kota dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan. Target dan Realisasi Bantuan Keuangan Provinsi adalah : Target

Rp. 84.261.911.000,-

Realisasi

Rp. 82.682.010.621 ,-

Selisih kurang

Rp.

(1.579.900.379,-)

Bantuan Keuangan Provinsi mencapai 98,13 %

dari

target

Bantuan Keuangan Provinsi Tahun 2013. Bantuan Keuangan dirinci sebagai berikut: NO

URAIAN

1

Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I Bantuan Keuangan dari Propinsi Tk.I

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

84.261.911.000

82.682.010.621

(1.579.900.379)

PROSEN TASE 98,13%

84.261.911.000

82.682.010.621

(1.579.900.379)

98,13%

SELISIH

REALISASI 2012 86.236.936.000 86.236.936.000


3.1.3 Permasalahan dan Solusi Pencapaian Pendapatan Daerah Pemerintah Kota Semarang dalam upaya mengelola pendapatan daerah sering mengalami berbagai permasalahan. Adapun permasalahan yang timbul pada setiap optimalisasi pendapatan dan solusinya sebagai berikut :


Hal - 39


1.

Permasalahan Pendapatan dan Solusi pada PAD a) Permasalahan Pajak Daerah 1) Kesadaran Wajib Pajak Daerah yang belum maksimal dalam melaporkan Obyek Pajak Baru. 2) Kesadaran Wajib Pajak yang belum maksimal dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya. 3) Adanya Peraturan Menteri PU yang melarang pemasangan Baliho yang ada di median jalan 4) Kesadaran Wajib Pajak PBB belum optimal dalam hal memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya (ketepatan waktu pembayaran). 5) Terbatasnya tempat sarana pelayanan masyarakat/WP PBB di wilayah untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. 6) Adanya Surat Edaran Kepala BPN No.5 Tahun 2013 bahwa masyarakat tidak perlu verifikasi SSPD BPHTB yang dilakukan Pemkot atau menverifikasi dengan menghitung harga pasar b) Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Melaksanakan

sosialisasi,

pembinaan,

monitoring

dan

updating obyek dan subyek pajak secara terus menerus. 2) Melaksanakan pemeriksaan secara periodik setiap Triwulan dan

penungguan

terhadap

obyek

pajak

tertentu

yang

ditengarai dalam membayar pajaknya tidak sesuai dengan yang seharusnya. 3) Mengintensifkan pendataan/penagihan jenis Reklame lainnya 4) Memberikan penghargaan kepada WP berprestasi sebagai motivasi agar WP membayar pajak sesuai dengan potensinya serta menyelenggarakan pembukuan secara tertib. 5) Menambah

pengadaan

mobil

keliling

untuk

melayani

pembayaran PBB sehingga WP dapat memenuhi kewajiban membayar pajak. 6) Melaksanakan koordinasi ke Pemerintah Pusat. 2.

Permasalahan Retribusi Daerah Upaya pengelolaan Retribusi Daerah secara optimal sering terjadi permasalahan dan kendala yang dihadapi SKPD pengelola Retribusi


Hal - 40


Daerah bersangkutan. Adapun permasalahan Retribusi Daerah setiap SKPD sebagai berikut : Dinas Penerangan Jalan dan Pengelolaan Reklame Permasalahan : 

Retribusi Reklame mengalami penurunan dari target karena adanya UU No.28/2009 dan Permen.PU No.20/2010 yang menyatakan bahwa titik-titik reklame yang berada di lahan pribadi dan wilayah dinas kerja Bina Marga tidak dikenakan retribusi dan tidak diperbolehkan lagi memasang reklame melintang di jalan (bando), di median jalan termasuk delta, baik di jalan nasional, provinsi maupun kota.

Solusi : 1. Penyesuaian target sesuai potensi 2. Mengembangkan potensi titik reklame baru di lahan kota 3. Mengoptimalkan pengawasan dan pengendalian reklame-reklame yang tidak berijin dan habis masa ijinnya Dinas Perhubungan, Komunikasi & Informatika Permasalahan : 1) Belum optimalnya penarikan retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum karena penetapan target titik parkir tidak sesuai titik parkir yang terdata 2) Kendaraan Taksi yang tidak layak jalan mengakibatkan banyak taksi yang tidak beroperasi.Hal ini berpengaruh pada pendapatan Retribusi Ijin Operasional Taksi Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) a. Upaya yang dilakukan adalah dengan mencari titik-titik parkir baru,serta mengefektifkan titik-titik parkir yang sudah ada. b. Melakukan Koordinasi dengan Instansi terkait untuk pembinaan dan pengawasan terhadap Juru Parkir. 2) Diberikan Surat Peringatan kepada Pengusaha Taksi bahwa ijin operasional Taksinya sudah habis masa berlakunya dan untuk segera dilakukan perpanjangan serta diberikan sanksi apabila tidak melakukan perpanjangan akan dicabut ijin trayeknya.


Hal - 41


Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Permasalahan : 1) Berkurangnya

pengunjung

karena

akses

jalan

terganggu

dikarenakan adanya pembangunan jalan nasional yang berada di depan pintu masuk Taman Margasatwa. 2) Masih kurangnya penambahan daya tarik wisata seperti hewan dan wahana baru Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Menjalin

kerjasama

mengoptimalkan

dengan

pemakaian

pihak lahan

lain di

dalam

rangka

lingkungan

Taman

Margasatwa. 2) Melengkapi dan meningkatkan fasilitas daya tarik wisata Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah : Permasalahan : 1) Kerjasama pengelolaan SPBU Pandanaran ini diputus oleh Pemerintah

Kota

Semarang

sejak

tahun

2013,

sehingga

pendapatan hanya diterima 2 bulan yaitu bulan Januari dan Februari sebesar Rp.110.000.000,00 2) Pihak pengelola Sam Po Kong keberatan dan telah mengajukan keringanan

dan

keberatan

atas

penetapan

retribusi

dan

Pemerintah Kota Semarang belum bisa mengabulkan karena tidak ada alasan sebagai dasar pemberian keringanan tersebut, akan tetapi pihak pengelola Sam Po Kong belum menyetorkan kewajibannya. Solusi sebagai berikut : 1) Dilakukan penyesuaian target pendapatan. 2) Pemerintah

Kota

Semarang

akan

menarik

kembali

hak

pengelolaan aset tersebut (memutus perjanjian kerjasama). Dinas Pasar : Permasalahan : Retribusi

Sewa

Lahan

PKL

belum

dapat

memenuhi

target

dikarenakan: 1) Adanya Renovasi Pasar – Pasar


Hal - 42


2) Pengawasan

terhadap

mekanisme

setoran

pemungutan

retribusi PKL di kecamatan/kelurahan belum terkoordinasi secara optimal dengan Dinas Pasar Kota Semarang. Solusi yang diupayakan sebagai berikut : 1) Mensegerakan pembangunan pasar-pasar tersebut sehingga dapat cepat menata pedagang 2) Mengevaluasi dan memonitoring retribusi setiap hari ke pasarpasar 3) Pembentukan Pokja – Pokja untuk pemantauan pemungutan retribusi PKL yang masih dilaksanakan oleh kelurahan – kelurahan (Pokja Wilayah Semarang Barat, Pokja Wilayah Semarang Timur dan Pokja Wilayah Semarang Selatan) 4) Melaksanakan penagihan tunggakan dan monitoring Retribusi PKL setiap bulan ke masing – masing Kelurahan 5) Melaksanakan pembinaan terhadap petugas juru pungut dan pedagang PKL tentang hak dan kewajiban dan mengadakan pendataan ulang PKL

3.

Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan Permasalahan

Hasil

Pengelolaan

Kekayaan

Daerah

Yang

Dipisahkan : PD BPR Bank Pasar tidak mencapai target di tahun 2013 karena : 1) Suku bunga LPS BPR yang terus mengalami kenaikan sehingga sangat berpengaruh pada biaya bunga pihak ketiga yang mengalami kenaikan dari 8% menjadi 9,75%. 2) Kebijakan

Bank

Indonesia

Pembentukan Penyisihan

dalam

pembentukan

biaya

Aktiva Produktif (PPAP) sehingga

berpengaruh terhadap biaya penyusutan Pembentukan Penyisihan Aktiva Produktif (PPAP) yang besar. Solusi yang diupayakan sebagai berikutnya : PD. BPR Bank Pasar untuk memaksimalkan penyaluran kredit kepada pihak ketiga.


Hal - 43


4.

Lain-lain PAD Yang Sah Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak mencapai target sebagai berikut : Dinas Pertanian Permasalahan yang dihadapi 

Lain-lain PAD yang Sah pada Pendapatan Hasil Peternakan tidak mencapai target karena ada peternak belum maksimal dalam mengelola ternaknya, sehingga mengakibatkan hasil ternak tidak sesuai target.

Solusi lain-lain PAD Yang Sah 

Penyuluhan dan pembinaan yang intensif kepada penggaduh tentang budi daya ternak yang benar.

Dinas Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Permasalahan yang dihadapi : 1) Pelepasan Hak Atas Tanah tidak mencapai target karena ganti rugi pelepasan aset yang terkena proyek rel ganda belum dilaksanakan karena pemberkasan belum selesai. 2) Bidang Pajak Daerah Pendapatan Ijin Plat Reklame tidak mencapai target karena animo Wajib Pajak untuk memasang plat ijin reklame sangat terbatas bila dibandingkan pemasangan umbul-umbul yang bersifat insidentil Solusi lain-lain PAD Yang Sah sebagai berikut : 1) Pelepasan atas aset tersebut pembayaran ganti rugi akan dilaksanakan di tahun 2014. 2) Pendapatan ijin plat reklame di tahun 2014 sudah tidak dilaksanakan namun tetap memberikan fasilitas kepada WP untuk pemakaian reklame tanpa ijin plat reklame karena setelah dievaluasi hasilnya tidak signifikan dengan perolehan hasil pajak reklame. 5.

Pendapatan Dana Perimbangan Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi pendapatan Dana Perimbangan : a) Dana Alokasi Umum (DAU) Permasalahan

yang

dihadapi dalam upaya optimalisasi

pendapatan DAU :


Hal - 44


1) Data penunjang perolehan alokasi DAU didasarkan pada beberapa

komponen

diantaranya

Data

Statistik

Kependudukan, Data Belanja Pegawai dan Indeks Fiskal yang disajikan secara periodik dengan data sumber sebagai acuan DJPK Kementrian Keuangan adalah data Tahun -1 (Tahun Sebelumnya). 2) Alokasi

DAU

mutlak

ditentukan

oleh

pusat

setelah

mempertimbangkan Pendapatan Nasional pada APBN Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan koordinasi dengan Badan Statistik maupun DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 2) Melaksanakan laporan rutin tiap bulan kepada Pemerintah Pusat terkait pendapatan DAU yang ditransferkan melalui Kas Daerah. 3) Melaporkan realisasi penyerapan DAU secara periodik tengah semester dan akhir tahun berikut SILPA yang ada di Kas Daerah.

b) Dana Alokasi Khusus (DAK) Permasalahan

yang

dihadapi dalam upaya optimalisasi

pendapatan DAK : 1) Perolehan DAK mengalami penurunan jumlah bidang

dari

tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan kurangnya koordinasi terkait penyampaian data pendukung guna menyajikan data teknis

sesuai

yang

diharapkan

oleh

masing-masing

Kementrian Teknis. 2) Data Teknis yang disampaikan SKPD kepada masing-masing Kementrian

Teknis

penyampaian,

masih

sehingga

ada

kesalahan/keterlambatan

mengakibatkan

tidak

mendapat

Alokasi DAK pada tahun berikutnya. 3) Dinas Pendidikan yang mendapatkan alokasi terbesar dari total alokasi DAK yang telah dialokasikan Pemerintah Pusat tidak melaksanakan kegiatan dengan menggunakan dana DAK tersebut sehingga hal ini menjadikan optimalisasi pendapatan kurang maksimal.


Hal - 45


4) Pada awal Tahun 2013 belum mampu menyajikan administrasi pencatatan SILPA DAK hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman dan koordinasi semua pihak terkait. 5) Petunjuk Teknis dan masing-masing Kementrian Teknis khususnya

dari

KementrianPendidikan

dan

Kebudayaan

seringkali terlambat turun dibanding penetapan APBD tahun berjalan. Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan fungsi dan peran DAK sebagaimana amanat Undang-undang 2) Meningkatkan Koordinasi dengan seluruh SKPD terkait untuk selalu berkomunikasi dan berkonsultasi serta meningkatkan pemahaman dalam hal pengelolaan DAK yang baik dan benar. 3) Secara periodik selalu berkoordinasi dan konsultasi dengan Kementrian Keuangan Republik Indonesia. 4) Membukukan secara tertib sehingga mampu menghasilkan data time series DAK Pemerintah Kota Semarang selama 5 tahun terakhir berikut data SILPA sampai dengan akhir tahun 2013. 6.

Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah Permasalahan yang dihadapi dalam upaya optimalisasi lain-lain pendapatan daerah yang sah : Bagi Hasil Pajak dari Provinsi 1) Pajak Air Permukaan (PAP) realisasinya tidak mencapai target karena penerimaan pajak air tanah merupakan bagi hasil dari Provinsi

sehingga

penerimaan

pajaknya

sesuai

dengan

pendapatan yang diperoleh Pemerintah Provinsi 2) Retribusi Tera Ulang dan Tera tidak ada realisasi karena sesuai dengan ketentuan bahwa Bagi Hasil Retribusi yang ada hanya Bagi Hasil Pajak sehingga Retribusi Tera Ulang dan Tera dimasukkan sebagai pendapatan dari Bantuan Keuangan Provinsi Solusi yang ditempuh : 1) Dilakukan

koordinasi

dengan

Pemerintah

Provinsi

tentang

Penyesuaian target pendapatan 2) Disesuaikan dengan target sesuai dengan ketentuan


Hal - 46


Dana Penyesuaian 1) Alokasi Dana Tunjangan Penghasilan Guru (TPG) dan Tambahan Penghasilan Guru (TAMSIL) data sumber dari Dinas Pendidikan langsung disampaikan kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan sehingga masih perlu dilakukan koordinasi. 2) PMK yang mengatur tentang TPG dan TAMSIL mengamanatkan penyampaian laporan secara semester dan tahunan, sedangkan alokasi transfer dilaksanakan secara triwulan sehingga kurang sinkron dalam penyampaian laporan. Solusi yang ditempuh : 1) Meningkatkan koordinasi dengan SKPD (Dinas Pendidikan) menyangkut penyampaian usulan data kepada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dan upaya percepatan penyajian laporan

agar

dilaksanakan

secara

triwulan

sebagaimana

penerimaan transfer yang dilaksanakan secara triwulan. 2) Meningkatkan koordinasi dengan DJPK Kementrian Keuangan Republik Indonesia. Bantuan Keuangan dari Propinsi Realisasi Bantuan Keuangan dari Propinsi tidak memenuhi target karena : SKPD DPKAD 1) DPA Alokasi Bantuan Keuangan dari Provinsi sepenuhnya ditentukan oleh Provinsi Jawa Tengah yaitu kegiatan dan besarannya. 2) Kesalahan peruntukan kegiatan maupun nomenklatur masih terjadi pada DPA Provinsi Jawa Tengah. 3) Bantuan keuangan di APBD Provinsi Jawa Tengah TA.2013 perubahan untuk kegiatan fisik, waktunya terlalu pendek. Solusi yang ditempuh : 1) Secara rutin SKPD terkait melalui Bappeda Kota Semarang mengusulkan kegiatan-kegiatannya hasil Musrenbang ke Provinsi Jawa Tengah dengan prioritas utama pada proyek infrastruktur. 2) Mengajukan revisi atas kesalahan peruntukan kegiatan dan nomenklatur tersebut kepada Provinsi Jawa Tengah


Hal - 47


3) Berkonsultasi kepada Tim TAPD agar kegiatan bisa dilaksanakan di APBD Perubahan Tahun 2014

3.2

PENGELOLAAN BELANJA DAERAH Belanja Daerah pada tahun 2013 yang terdiri dari belanja langsung

dan belanja tidak langsung, belanja tersebut disusun berdasarkan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan dalam rangka pemberian pelayanan umum, serta didasarkan pula pada permasalahan yang dihadapi mengacu pada Strategi Prioritas Pembangunan Daerah yang disusun secara terintegrasi dengan Kebijakan dan Prioritas Pembangunan Nasional.

3.2.1 Kebijakan Belanja Daerah Belanja Daerah dipergunakan dalam rangka mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Pemerintah Kota Semarang yang terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan. Kebijakan Belanja Daerah di tahun 2013 terdiri dari belanja langsung dan belanja tidak langsung. 1. Belanja Tidak langsung meliputi : a. Belanja Pegawai yang dianggarkan dengan berpedoman pada ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Pemerintah tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil. Pada Tahun 2013 Gaji PNSD diproyeksikan mengalami peningkatan rata-rata 10 persen dan kenaikan pada tambahan tunjangan profesi guru yang disesuaikan dengan kebijakan pemerintah pusat serta kenaikan insentif pajak daerah. b.

Belanja Hibah dilaksanakan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku yang bertujuan antara lain : 1. Hibah kepada Pemerintah bertujuan untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan fungsi Pemerintahan di daerah diberikan pada satuan kerja dari kementerian /


Hal - 48


lembaga

pemerintah

non

kementerian

yang

wilayah

kerjanya berada dalam daerah Kota Semarang; 2. Hibah kepada masyarakat dan organisasi kemasyarakatan diberikan untuk kegiatan-kegiatan tertentu dalam bidang perekonomian,

pendidikan,

kesehatan,

keagamaan,

kesenian, adat istiadat, dan keolahragaan non-profesional yang

bertujuan

untuk

meningkatkan

partisipasi

penyelenggaraan pembangunan daerah. c.

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bantuan Sosial digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam

bentuk

kelompok/anggota

uang

dan/atau

masyarakat

dan

barang partai

kepada

politik

yang

bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemberian bantuan sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat (pemberian bersifat tidak wajib dan tidak harus diberikan tiap tahun), kecuali dalam keadaan tertentu serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah. Penetapan Belanja Hibah dan Bantuan Sosial mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari APBD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan

Bantuan Sosial

yang

bersumber dari APBD,dimana terdapat mekanisme yang mengatur tentang penerimaann hibah dan bantuan sosial. d. Belanja Tidak Terduga Belanja tidak terduga merupakan belanja yang dianggarkan tidak terkait langsung dengan pelaksanaan Program dan Kegiatan Anggaran. Penetapan belanja tidak terduga pada tahun anggaran 2013 dengan mempertimbangkan posisi geografis Kota Semarang dan penetapan pagu anggaran belanja tidak terduga diproyeksikan dengan mengacu pada


Hal - 49


ketentuan dan peraturan yang berlaku. Anggaran penyediaan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa/tanggap darurat yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan

pengaruh

pemerintah,

diberikan

dalam

rangka

pencegahan gangguan terhadap stabilitas penyelenggaraan Pemerintahan demi terciptanya keamanan, ketentraman dan ketertiban masyarakat serta tidak diharapka secara berulang seperti penanggulangan bencana alam, bencana sosial untuk dapat diperkirakan sebelumnya.

2. Belanja Langsung meliputi : a. Kebijakan Belanja berdasarkan Urusan Pemerintah Daerah Kebijakan belanja daerah berdasarkan urusan Pemerintah daerah terdiri dari Urusan Wajib dan Urusan Pilihan yang terdiri dari 26 Urusan wajib dan 8 urusan pilihan sesuai dengan RPJMD 2010-2015 diarahkan untuk untuk mendukung prioritas percepatan

pencapaian

Sapta

Program.

Urusan

wajib

diselenggarakan dengan prioritas untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial. b. Kebijakan Belanja berdasarkan Satuan Kerja Perangkat Daerah Kebijakan

belanja

berdasarkan

SKPD

diarahkan

untuk

menunjang efektifitas pelaksanaan tugas dan fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dalam rangka melaksanakan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas pokok dan fungsi SKPD. Pengalokasian pagu anggaran belanja yang direncanakan oleh SKPD harus memenuhi prinsip-prinsip Specific, Measurable, Acceptable, Reliable, Time (SMART).


Hal - 50


Kebijakan Pembangunan Daerah Prioritas program pembangunan Tahun 2013 merupakan upaya dalam

dalam

“Terwujudnya

rangka

pencapaian

Semarang

Kota

visi

Kota

Perdagangan

Semarang dan

Jasa,

yaitu yang

Berbudaya Menuju Masyarakat Sejahtera”. Adapun langkah konkrit yang akan dilakukan untuk mencapai visi tersebut dituangkan dalam 7 agenda pokok prioritas pembangunan Kota Semarang “SAPTA PROGRAM” adalah sebagai berikut : 1. Penanggulangan Kemiskinan dan Pengangguran a. Peningkatan pemerataan dan jangkautan akses pelayanan pendidikan b. Jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 100%; c. Menurunkan

angka

pengangguran

malalui

peningkatan

produktivitas angkatan kerja dan padat karya produktif; d. Peningkatan

kesejahteraan

masyarakat

melalui

kegiatan

peningkatan produktivitas UKM / IKM, pengembangangan agrobisnis peternakan/perikanan, pemberdayaan usaha bagi PMKS; e. Peningkatan kualitas perumahan dan permukiman melalui kegiatan pemugaran rumah tidak layak huni, perbaikan kualitas lingkungan dan penyediaan rumah layak huni serta penyediaan air bersih masyarakat; 2. Penanganan rob dan banjir a. Pembebasan lahan kali Beringin dan Tenggang; b. Pembangunan sistem polder Banger; c. Normalisasi kali Tenggang; d. Operasi dan pemeliharaan pompa banjir. 3. Peningkatan Pelayanan Publik a. Peningkatan keterbukaan informasi publik melalui kegiatan pembembangunan e-Gov, penyempurnaan P5D; b. Peningkatan

partisipasi

masyarakat

dalam

perencanaan,

pelaksanaan dan pengawasan penyelenggaraan pembangunan; c. Penyelenggaraan event-event dalam mendukung Visit Jateng Year 2013;


Hal - 51


d. Dukungan pelaksanaan Pemilihan Gubernur melalui kegiatan PAM TAKSUNG, Fasilitasi Sukses Pemilihan Gubernur Jateng, dan pencanangan Kampanye Damai; e. Peningkatan

pendapatan

asli

daerah

melalui

penggalian

sumber-sumber pendapatan daerah; 4. Peningkatan Infrastruktur a. Pembebasan lahan Jangli-Undip dan outer ringroad BaratSelatan; b. Peningkatan jalan akses bandara Ahmad Yani; c. Pembangunan jalan tembus Jembatan Kartini ke Jalan Gajah; d. Pembangunan sarana perekonomian melalui pembangunan pasar-pasar tradisional (Pasar Klitikan, Pasar Rasamala, Pasar Jrakah, Rehabilitasi Pasar surtikanti), Lanjutan pembangunan Pasar Bulu dan pembangunan Pasar Ikan Tradisional Terpadu Rejomulyo; e. Pembangunan ruang terbuka hijau di eks lahan Pasar Rejomulyo; f. Pembangunan

Gedung

Pendidikan

dan

Pelatihan

Kota

Semarang; g. Rehabilitasi GOR Tri Lomba Juang. 5. Kesetaraan gender. a. Peningkatan

kapasitas

dan

jaringan

kelembagaan

pemberdayaan perempuan dan anak. b. Penyediaan data pilah gender. 6. Pendidikan; a. Rehabilitasi sedang/berat bangunan SD dan pengadaan sarana prasarana; b. Pendampingan bantuan operasional sekolah SD dan SMP; c. Pembangunan sarana dan prasarana Pendidinan Anak Usia Dini (PAUD); d. Pembangunan SMP Negeri baru; e. Pengadaan sarana dan prasarana sekolah SMP dan SMA/SMK


Hal - 52


7. Kesehatan. a. Peningkatan derajat kesahatan melalui upaya peningkatan pelayanan dasar kesehatan dan rujukan. b. Pencegahan penyakit menular.

3.2.1 Target dan Realisasi Belanja Daerah Target dan Realisasi Belanja Daerah adalah Anggaran

Rp. 3.184.087.019.000

Realisasi

Rp. 2.481.924.180.150 _

Selisih kurang

Rp.

702.162.838.850,-

Kurang 22,05% dari Anggaran Belanja Tahun 2013 NO

Belanja Tidak Langsung Belanja Langsung

1.329.550.219.000

1.189.315.029.305

140.235.189.695

PROSEN TASE 89,45%

1.854.536.800.000

1.292.609.150.845

561.927.649.155

69,70%

933.788.561.728

Belanja

3.184.087.019.000

2.481.924.180.150

702.162.838.850

77,95%

2.058.962.442.278

URAIAN

1 2

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

REALISASI 2012 1.125.173.880.550


Target dan Realisasi Belanja dapat dirinci sebagai berikut : 1.

Belanja Tidak Langsung Target dan Realisasi Belanja Tidak Langsung adalah : Anggaran

Rp. 1.329.550.219.000,-

Realisasi

Rp. 1.189.315.219.000,-

Selisih lebih

Rp.

Atau lebih

_

140.235.189.695,-

10,55% dari Anggaran BelanjaTidak Langsung Tahun

2013. NO

URAIAN

1

Belanja Pegawai

2

Belanja Bunga

3

Belanja Subsidi

4

Belanja Hibah

5

Belanja Bantuan Sosial Belanja Bagi Hasil

6 7 8

Belanja Bantuan Keuangan Belanja Tidak terduga Belanja Tidak Langsung

1.261.572.130.000

1.142.988.541.942

(118.583.588.058)

PROSEN TASE 90,60%

1.000.000.000

378.295.400

(621.704.600)

37,83%

723.905.100

0

0

0

0,00%

0

43.719.559.000

41.621.315.866

(2.098.243.134)

95,20%

30.708.338.580

4.006.400.000

2.731.600.000

(1.274.800.000)

68,18%

7.485.436.900

0

0

0

0,00%

0

788.567.000

788.567.000

0

100,00%

788.567.000

18.463.563.000

806.709.097

(17.656.853.903)

4,37%

89.140.960

1.329.550.219.000

1.189.315.029.305

(140.235.189.695)

89,45%

1.125.173.880.550

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

REALISASI 2012 1.085.378.492.010



Hal - 53


Pemerintah Kota Semarang dalam Realisasi Belanja Daerah diupayakan menghindari adanya pelampauan. Realisasi kurang dari target belanja apabila target sasaran output terpenuhi berarti terjadi efisiensi. Adapun selisih kurang Belanja pada Belanja Tidak langsung dapat diuraikan sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang diakibatkan adanya pegawai pensiun, mutasi pegawai dan meninggal. Kurang Belanja Pegawai terdapat pada setiap SKPD dengan selisih terkecil di SKPD RSUD dan terbesar di SKPD Dinas Pendidikan b) Belanja Bunga : Selisih kurang karena pada saat perubahan anggaran dialihkan atau

dipindahkan

untuk

pembayaran

pokok

hutang

yang

diakomodir pada pos pembiayaan pada angsuran hutang pokok. c) Belanja Subsidi Belanja subsidi tidak dianggarkan. d) Belanja Hibah Selisih kurang karena pemberian hibah selektif dan lebih berhatihati. e) Belanja Bantuan Sosial : Selisih kurang karena pemberian Bantuan Sosial lebih selektif dan hati-hati. f)

Belanja Bantuan Keuangan : Bantuan Keuangan dari Propinsi digunakan sesuai ketentuannya.

g) Belanja Tidak Terduga : Belanja Tidak Terduga digunakan sesuai dengan kebutuhan yaitu untuk restitusi sedangkan sisanya dicadangkan apabila terjadi bencana alam.

2.

Belanja Langsung Target dan Realisasi Belanja Langsung adalah : Anggaran

Rp. 1.854.536.800.000,-

Realisasi

Rp. 1.292.609.150.845,- -

Selisih kurang

Rp.

561.927.649.155,-


Hal - 54


Atau kurang sebesar

30,3% dari target Belanja Langsung Tahun

2013: 1

Belanja Pegawai

172.175.946.224

149.882.292.083

(22.293.654.141)

PROSEN TASE 87,05%

2

Belanja Barang dan Jasa Belanja Modal

632.619.454.779

551.044.086.081

(81.575.368.698)

87,11%

450.528.367.285

1.049.741.398.997

591.682.772.681

(458.058.626.316)

56,36%

351.854.282.249

Belanja Langsung

1.854.536.800.000

1.292.609.150.845

(561.927.649.155)

69,70%

933.788.561.728

NO

3

URAIAN

ANGGARAN 2013

REALISASI 2013

SELISIH

REALISASI 2012 131.405.912.194


Keterangan kurang belanja pada Belanja Langsung sebagai berikut : a) Belanja Pegawai : Selisih kurang belanja pegawai disebabkan karena : Selektif pada jumlah personil pada kegiatan yang melibatkan kepanitiaan. Kurang Belanja Langsung Pegawai terdapat pada beberapa

SKPD

yaitu

SKPD

Dinas

Kesehatan,

Dinas

Perhubungan dan Kominfo, Sekretariat Daerah dan Dinas Pasar. b) Belanja Barang dan Jasa : Pada belanja barang dan jasa selisih kurang disebabkan karena : 1)

Belanja barang jasa sesuai dengan kebutuhan kegiatan yang dilaksanakan.

2)

Pembelian makan dan minum rapat sesuai dengan kebutuhan riil.

3)

Pemakaian telepon, listrik, dan lain-lain dilakukan sesuai dengan kebutuhan kedinasan.

4)

Pengadaan dan penyediaan ATK, komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor,

dan penyediaan

peralatan kantor disesuaikan dengan harga pasar dan negosiasi barang. 5)

Adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan target sasaran dan penyerapan belanjanya tidak mencapai 100% dan beberapa kegiatan yang tidak dilaksanakan atau 0%.


Hal - 55


Kurang Belanja Barang dan Jasa terdapat pada SKPD Dinas Kesehatan,

Dinas

Perumahan,

Bina

Dinas

Marga,

Kebersihan

Dinas dan

Tata

Kota

dan

Pertamanan

dan

Sekretariat Daerah. c) Belanja Modal : Pada belanja modal selisih kurang Belanja disebabkan karena : 1)

Pembelian barang modal memiliki kualitas dan kuantitas dan pelaksanaannya di bawah standar indeks harga yang sudah ditentukan.

2)

Belanja modal pengadaannya dilakukan secara selektif yaitu

dengan

melakukan

perbandingan

harga

yang

menguntungkan bagi pemerintah daerah yaitu melalui mekanisme lelang. 3)

Belanja modal pengeluarannya sesuai kebutuhan.

4)

Kegiatan tidak mencapai 100% dan kegiatan tidak dilaksanakan terdapat pada SKPD Kurang Belanja Modal antara lain berasal dari SKPD Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Dinas Bina Marga, Dinas PSDA Dan ESDM, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Pasar

3.2.2 Permasalahan dan Solusi Permasalahan belanja Daerah yang timbul

dalam pelaksanaan.

Tahun Anggaran 2013 adalah sebagai berikut : a) Keterbatasan sumber pendapatan daerah yang diperoleh sehingga alokasi belanja mengutamakan pada program dan kegiatan yang sangat prioritas, dengan demikian tidak semua program dan kegiatan yang direncanakan terdanai. b) Permasalahan pembebasan pada pertanahan masih banyak tanah sengketa di masyarakat harga negosiasi yang dikehendaki masyarakat mencapai

dan

kemampuan

sepakat

sehingga

keuangan

pemerintah

memerlukan

waktu

belum lama

penyelesaiannya, maka pembebasan belum dapat diselesaikan semua


Hal - 56


c) Beberapa program dan kegiatan dari pusat yang ditetapkan belum diikuti dengan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) dengan tepat waktu sehingga bila direalisasikan pelaksanaannya sering terbentur dengan waktu dan kondisi di lapangan. Solusi dalam Pengelolaan Belanja Daerah adalah sebagai berikut : a) Dalam upaya pemenuhan pendanaan Pemerintah Kota melakukan komunikasi dan konsultasi secara intensif dengan Pemerintah Provinsi, Pusat maupun dari pihak ketiga dalam memenuhi alternatif pendanaan yang saling menguntungkan dengan tetap mempertimbangkan skala prioritas pendanaan pada program dan kegiatan yang ada. b) Permasalahan

pembebasan

tanah

diselesaikan

dengan

komunikasi dan pendekatan persuasif kepada masyarakat serta tokoh-tokoh masyarakat selain dengan musyawarah mufakat. c) Melakukan koordinasi dan komunikasi dalam rangka sinkronisasi program dan kegiatan dengan Petunjuk Pelaksanaan (juklak) dari pusat.

3.3

PEMBIAYAAN DAERAH Pada APBD bahwa pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan

pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan tersebut harus diterima dan dibayar kembali. Pembiayaan Netto merupakan selisih antara penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan Apabila APBD terjadi defisit maka untuk menutup terjadinya defisit tersebut

maka

Pemerintah

Daerah

merencanakan

pembiayaannya

bersumber dari penerimaan pembiayaan. Penerimaan pembiayaan berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya (SiLPA). 3.3.1. Penerimaan Pembiayaan 1.

Kebijakan Penerimaan Pembiayaan Pada tahun 2013 Kebijakan penerimaan pembiayaan diarahkan pada penerimaan dari sisa lebih perhitungan tahun anggaran sebelumnya (Silpa) tahun 2013, penerimaan pinjaman daerah, dana cadangan daerah dan hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan


Hal - 57


2.

Target dan Realisasi Penerimaan Pembiayaan Anggaran

Rp. 635.424.331.000,-

Realisasi

Rp 635.457.569.772,- -

Selisih lebih

Rp

33.238.772,-

Atau lebih sebesar 0,1 % dari Target Penerimaan Pembiayaan Tahun 2013. Penerimaan

Pembiayaan

adalah

berasal

dari

Sisa

Lebih

Perhitungan Anggaran (SILPA) Tahun 2013, yaitu sebesar Rp.635.457.569.772,-. NO

URAIAN

1

635.424.331.000

635.457.569.772

33.238.772

PROSEN TASE 100,01%

635.424.331.000

635.457.569.772

33.238.772

100,01%

ANGGARAN 2013

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Anggaran Sebelumnya (SILPA) Penerimaan Pembiayaan

REALISASI 2013

SELISIH

REALISASI 2012 207.718.808.732 207.718.808.732


3.3.2. Pengeluaran Pembiayaan 1.

Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan Pada tahun 2013 Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan diarahkan pada pembentukan Dana Cadangan serta penyertaan modal kepada perusahaan daerah.

2.

Target dan Realisasi Pengeluaran Pembiayaan Anggaran

Rp. 45.900.000.000,-

Realisasi

Rp. 45.816.665.353,- -

Selisih kurang

Rp.

(83.334.647),-

Atau kurang sebesar 0,18 % dari Target Pengeluaran Pembiayaan Tahun 2013. NO

URAIAN

ANGGARAN 2013

1

Pembentukan Dana Cadangan

15.000.000.000

2

15.000.000.000

4

Penyertaan Modal (Bank Jateng) Penyertaan Modal (Dana Bergulir UKM, LKM,dan Koperasi Penyertaan Modal (PDAM)

5

Penyertaan Modal BPR/BKK

6

REALISASI 2013 15.000.000.000

SELISIH 0

PROSEN TASE 100,00%

REALISASI 2012 30.000.000.000

0

100,00%

0

0

15.000.000.000 0

0

0,00%

0

10.000.000.000

10.000.000.000

0

100,00%

20.000.000.000

1.000.000.000

1.000.000.000

0

100,00%

0

Penyertaan Modal Bank Pasar

1.000.000.000

1.000.000.000

0

100,00%

0

7

Penyertaan Modal (Perusda Percetakan)

1.000.000.000

1.000.000.000

0

100,00%

0

8

Penyertaan Modal Perusda RPH dan BHP

1.000.000.000

1.000.000.000

0

100,00%

0

9

Pembayaran Pokok Utang

1.900.000.000

1.816.665.353

(83.334.647)

95,61%

1.816.665.500

3


Hal - 58


NO 10

URAIAN

ANGGARAN 2013

Pengembalian Sisa Dana DPPID Pengeluaran Pembiayaan

REALISASI 2013

SELISIH

0

0

0

PROSEN TASE 0,00%

45.900.000.000

45.816.665.353

(83.334.647)

99,82%

REALISASI 2012 785.925.034 52.602.590.534


Keterangan : Sisa anggaran pada pembayaran pokok utang dimaksudkan untuk berjaga – jaga jika terdapat pembayaran utang yang tidak tepat waktu baik berupa pokok maupun bunga, yang mengakibatkan terjadinya denda.

3.4

SISA LEBIH PERHITUNGAN TAHUN 2013

3.4.1 Kebijakan SILPA Tahun Berjalan. Kebijakan SILPA pada tahun berjalan bahwa SILPA tahun berjalan dijadikan pedoman dasar untuk pengambilan kebijakan pada perhitungan penyusunan RAPBD. Apabila menghasilkan SILPA tahun berjalan positif, pemerintah daerah memanfaatkan untuk menambah program dan kegiatan sesuai skala prioritas yang dibutuhkan dan/atau pengeluaran pembiayan. Dan apabila SILPA tahun berjalan terjadi negatif maka pemerintah daerah mengurangi bahkan menghapus pengeluaran pembiayaan yang bukan merupakan kewajiban daerah, pengurangan program dan kegiatan yang kurang prioritas dan/atau pengurangan volume program dan kegiatannya. 3.4.2 Realisasi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013. Mendasarkan hal tersebut di atas maka perhitungan anggaran Tahun 2013 pada sisa kas (Sisa perhitungan) sebagai berikut : 1. Realisasi Pendapatan

Rp. 2.801.228.549.867,-

Realisasi Belanja

Rp. 2.481.924.180.150,-

Surplus Anggaran

Rp.

319.304.369.717,-

2. Realisasi Penerimaan Pembiayaan

Rp.

635.457.569.772,-

Realisasi Pengeluaran Pembiayaan

Rp.

45.816.665.353,-

Surplus Pembiayaan

Rp.

589.640.904.419,-

3. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun 2013 Rp.

908.945.274.136,-


Hal - 59


Sisa

Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun

2013 sebesar

Rp.

908.945.274.136,- terdiri dari :  Sisa efisiensi atau target sasaran sudah mencapai 100% dan kegiatan

yang tidak dilaksanakan tetapi tidak wajib dianggarkan kembali sebesar Rp. 616.324.071.491,- Untuk uraian lebih detail rincian kegiatan yang mencapai 100%, kurang dari 100 % dan 0% dapat dilihat di Buku III LKPJ Tahun 2013.  Sisa kegiatan yang wajib dianggarkan kembali atau sisa yang berasal dari dana – dana yang sifatnya khusus dan sesuai dengan ketentuan tidak dapat digunakan untuk membiayai program dan kegiatan yang lain sebesar Rp. 292.621.202.645 -

Silpa yang sudah ditentukan penggunaan dan dianggarkan kembali di tahun 2014 dengan rincian sebagai berikut : 1. Dinas PSDA dan ESDM Luncuran kegiatan 2013

yang belum terlaksana dan dianggarkan

kembali di Tahun 2014 karena gagal lelang dan pembebasan tanah terkait dengan proses penetapan lokasi yang membutuhkan waktu relatif

lama

sebesar

Rp.229.013.421.000,-

terdiri

dari

Rp.90.513.421.000,- (APBD Murni 2014) dan Rp.138.500.000.000,(APBD Perubahan 2014)

2. Alokasi

DBCHT

kemudian

diakumulasi

dianggarkan

dengan

kembali

di

Silpa

tahun

tahun

sebelumnya

2014

sebesar

Rp.7.150.000.000,- terdiri dari : a. RSUD Rp.6.850.000,b. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Rp.300.000.000,-

3. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.4.465.500,-


Hal - 60


4. Dana

Tunjangan

Profesi

Guru

Pegawai

Negeri

Sipil

Daerah

diakumulasi dengan Silpa tahun sebelumnya dan dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.46.036.754.900,5. Dana Alokasi Khusus dan Pendampingan yang dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.9.229.061.245,- terdiri dari : a. Dinas Pendidikan Rp.8.882.555.000,b. DKK Rp.148.981.145,c. Dinas PSDA dan ESDM Rp.36.883.000,d. Dinas Tata Kota dan Perumahan Rp.1.892.600 e. Badan Lingkungan Hidup Rp.43.368.400,f.

BapermasRp.109.265.100,-

g. Dinas Perhubungan dan Kominfo Rp.6.116.000,

6. Dana Bantuan Keuangan yang dianggarkan kembali di tahun 2014 sebesar Rp.1.187.500.000,- pada Dinas Pendidikan yang disebabkan karena keterlambatan juknis dan keterbatasan waktu pelaksanaan kegiatan serta tidak cukup waktu pelaksanaan lelang.


Hal - 61

B A B I II K e b i j a k a n U m u m P e n g e l o l a a n K e u a n g a n D a e r a h BAB III KEBIJAKAN UMUM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Recommend Documents