ANGGARAN DASAR PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

ANGGARAN DASAR PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Insinyur Yang dimaksud dengan Insinyur adalah gelar profesi bagi seorang yang telah memiliki gelar akademik sebagai sarjana teknik, sarjana pertanian dan/atau sarjana teknik terapan, lulusan program studi teknik terkait yang telah terakreditasi oleh lembaga akreditasi perguruan tinggi yang berwenang, dan telah terdaftar sebagai Anggota Persatuan Insinyur Indonesia.

BAB II NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN

Pasal 2 Nama Organisasi ini dinamakan "PERSATUAN INSINYUR INDONESIA", yang disingkat PII, dan dalam bahasa Inggris adalah “Institution of Engineers, Indonesia”.

Pasal 3 Jangka Waktu PII didirikan pada tanggal 23 Mei 1952 di Bandung, untuk jangka waktu yang tidak ditentukan, dan telah disahkan sebagai Badan Hukum dengan Surat Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia No. JA5/33/15 tanggal 11 Juni 1952.

Pasal 4 Tempat Kedudukan PII bertempat kedudukan sebagai berikut : 1. Pengurus Pusat berkedudukan di ibukota Republik Indonesia. 2. Wilayah berkedudukan di ibukota Propinsi.

3. Cabang berkedudukan di tempat-tempat, baik di dalam atau pun di luar negeri, di mana terdapat konsentrasi anggota PII dalam jumlah yang dipersyaratkanoleh Anggaran Dasar ini. 4. Badan Kejuruan dan Badan Sekerja Teknologi tingkat nasional berkedudukan di ibukota Republik Indonesia.

BAB III AZAS, DASAR, BENTUK, DAN SIFAT

Pasal 5 Azas PII berazaskan keprofesionalan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, dengan berpegang pada iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta tidak bertentangan dengan ideologi dan dasar negara Republik Indonesia.

Pasal 6 Dasar PII berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

Pasal 7 Bentuk Organisasi PII adalah organisasi profesi yang berbentuk perkumpulan yang terbuka dengan jaringan pusat dan daerah.

Pasal 8 Sifat PII adalah organisasi profesi yang bersifat nasional, bebas, mandiri, non-partisan dan nirlaba.

BAB IV TUJUAN, TUGAS DAN WEWENANG, DAN USAHA Pasal 9 Maksud Dan Tujuan PII bertujuan untuk : 1. Menjadi organisasi profesi keinsinyuran secara nasional yang memiliki kesetaraan dan diakui internasional. 2. Memupuk keprofesionalan korsa Insinyur Indonesia, meningkatkan jiwa serta semangat persatuan nasional dalam mendarma baktikan kompetensinya kepada kepentingan bangsa dan negara melalui peningkatan nilai tambah perwujudan cita-cita bangsa. 3. Meningkatkan kepedulian dan tanggap profesional terhadap permasalahan, tantangan, serta peluang pembangunan nasional maupun daerah melalui optimasi pemberdayaan kompetensi profesional secara integratif. 4. Mendorong keprofesionalan dalam penguasaan, pengembangan, pemanfaatan ilmu pengetahuan dan inovasi teknologi untuk meningkatkan kemandirian dan kesejahteraan umat manusia pada umumnya dan khususnya rakyat Indonesia.

Pasal 10 Tugas Dan Wewenang PII adalah organisasi profesi yang merupakan wadah berhimpunnya para Insinyur Indonesia, untuk secara bersama meningkatkan kemanfaatannya bagi bangsa dan negara, serta penguasaan, pengembangan dan pemberdayaan ilmu pengetahuan dan teknologi serta kompetensi, untuk nilai tambah kesejahteraan umat manusia pada umumnya, khususnya rakyat Indonesia, dengan tugas dan wewenang: 1. 2.

3.

4.

5. 6. 7.

Meningkatkan peran dan tanggung jawab profesional profesi Insinyur Indonesia dalam pembangunan daerah, nasional, regional dan internasional. Meningkatkan kompetensi profesional Insinyur Indonesia sehingga berdaya saing internasional yang mampu menjawab tantangan dalam kancah lokal, nasional, regional dan internasional. Memberikan pengakuan atas keprofesionalan Insinyur Indonesia bagi Anggota yang telah memenuhi syarat untuk itu dalam bentuk Sertifikat Insinyur Profesional, serta melakukan evaluasi atas keprofesionalan Insinyur Indonesia tersebut secara berkala. Melakukan penilaian atas prestasi Insinyur Indonesia secara berkala, serta memberikan penghargaan bagi prestasi yang unggul, dan mempromosikan prestasi yang unggul itu secara luas. Melakukan penelitian dan pengembangan dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta pengembangan kompetensi keinsinyuran. Menyelenggarakan kegiatan advokasi dan edukasi profesi keinsinyuran. Membina dan mengembangkan kegiatan yang dapat mendorong Terciptanya iklim untuk tumbuh-berkembangnya profesi keinsinyuran Indonesia.

8.

9. 10.

11.

Membangun sarana pengembangan dan pembinaan kompetensi profesi keinsinyuran Indonesia yang diakui dunia internasional dengan menyelenggarakan program-program pengembangan kompetensi profesi kensinyuran secara konsisten dan berkelanjutan. Memberikan pemahaman dan menerapkan Kode Etik keinsinyuran bagi anggota. Melaksanakan bimbingan dan pengawasan terhadap Insinyur Indonesia agar dalam menjalankan profesinya selalu menjunjung tinggi nilai moral serta mentaati Kode Etik dan peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi profesi keinsinyuran. Membentuk prasarana dan sarana keorganisasian di pusat maupun daerah untuk melaksanakan kegiatan pengembangan dan pembinaan kompetensi profesi dan kesejahteraan Anggota.

Pasal 11 Usaha Dalam usahanya untuk mencapai maksud dan tujuannya serta tugas dan wewenangnya, PII dapat menyelenggarakan berbagai kegiatan peningkatan profesi keinsinyuran, termasuk kegiatan pengkajian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, sertifikasi keprofesionalan, dan penghargaan prestasi, secara mandiri dan bebas dari pengaruh siapa pun, dengan tetap mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga, Kode Etik PII, dan KeputusanKeputusan Kongres PII.

Pasal 12 Kode Etik 1. PII memiliki Kode Etik yang dimaksudkan untuk menjaga martabat dan kehormatan profesi Insinyur Indonesia, yaitu sebagaimana terlampir. 2. Kode Etik menjadi landasan bagi sikap dan tata-laku setiap Insinyur Indonesia. 3. Anggota wajib mentaati dan melaksanakan Kode Etik serta ketentuan-ketentuan pelaksanaannya sebagaimana diatur oleh Majelis Kehormatan Insinyur. 4. Bimbingan dan pengawasan atas pelaksanaan Kode Etik dilaksanakan oleh Majelis Kehormatan Insinyur. 5. Penetapan dan perubahan atas Kode Etik dilakukan oleh dan dalam Kongres PII.

BAB V ANGGOTA DAN WARGA

Pasal 13 Anggota Anggota PII terdiri dari: 1. Anggota Biasa. 2. Anggota Luar Biasa. 3. Anggota Mahasiswa.

Pasal 14 Hak Dan Kewajiban Anggota Setiap Anggota PII: 1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar,Anggaran Rumah Tangga, Keputusan Kongres PII dan Peraturanperaturan PII lainnya, termasuk kewajiban membayar iuran anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama anggota PII. 3. Berkewajiban menjaga nama baik PII dan menjunjung tinggi Kode Etik PII. 4. Berhak mengikuti semua program kegiatan PII yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII. 5. Berhak untuk menyampaikan pendapat, usulan dan saran dalam musyawarah dan pertemuan PII. 6. Berhak untuk memilih dan dipilih bagi jabatan kepengurusan di tingkat nasional dan daerah serta pada berbagai perangkat organisasi. 7. Berhak untuk mendapatkan advokasi dalam pelaksanaan kerja profesinya.

Pasal 15 Warga Warga PII terdiri dari: 1. Anggota, yaitu perorangan warganegara Indonesia yang memenuhi persyaratan untuk menjadi Anggota. 2. Mitra Profesi, yaitu perorangan warganegara asing yang memenuhi persyaratan sebagai Mitra Profesi. 3. Organisasi Mitra, yaitu lembaga, organisasi atau badan usaha yang berkaitan erat dengan profesi keinsinyuran, yang memenuhi persyaratan sebagai Organisasi Mitra.

4. Tokoh Kehormatan, yaitu perorangan warganegara Indonesia maupun asing yang memenuhi persyaratan sebagai Tokoh Kehormatan.

Pasal 16 Hak Dan Kewajiban Warga Setiap Warga PII: 1. Berkewajiban mentaati dan melaksanakan ketentuan dalam Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga, Peraturan dan Keputusan yang sah yang dikeluarkan oleh PII, termasuk kewajiban membayar iuran anggota sebagaimana diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. 2. Berkewajiban memelihara rasa kebersamaan dan solidaritas sesama warga PII. 3. Berkewajiban menjaga nama baik PII dan menjunjung tinggi Kode Etik PII. 4. Berhak mengikuti semua program kegiatan PII yang secara resmi diselenggarakan di lingkungan PII. 5. Berhak untuk menyampaikan pendapat, usulan dan saran dalam musyawarah dan pertemuan PII.

Pasal 17 Berakhirnya Keanggotaan Keanggotaan berakhir: 1. Atas permintaan sendiri. 2. Karena meninggal dunia. 3. Karena dipecat atau diberhentikan berdasarkan Keputusan Kongres.

BAB VII ORGANISASI DAN KEPENGURUSAN Pasal 18 Perangkat Organisasi Perangkat organisasi PII adalah. 1. Dewan Penasehat. 2. Dewan Insinyur. 3. Pengurus Pusat. 4. Majelis Kehormatan Insinyur. 5. Dewan Pakar. 6. Badan Kejuruan.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13.

Badan Sekerja Cabang Wilayah Forum Anggota Muda. Yayasan dan Badan Usaha. Badan Tetap Badan-Badan lain yang dibentuk Pengurus Pusat dalam memenuhi kebutuhanyang mendesak, dengan mandat Kongres PII.

Pasal 19 Perangkat Kepengurusan

Perangkat kepengurusan PII adalah : 1. Pengurus Pusat 2. Pengurus Badan Kejuruan 3. Pengurus Badan Sekerja 4. Pengurus Cabang 5. Pengurus Wilayah 6. Pengurus Forum Anggota Muda

Pasal 20 Dewan Penasehat 1. Dewan Penasehat bertugas memberikan nasehat, baik diminta maupun tidak, untuk kemajuan PII. 2. Dewan Penasehat terdiri dari tokoh-tokoh terkemuka yang mempunyai keteladanan dalam menjalankan profesinya serta mempunyai kepedulian terhadap profesi keinsinyuran. 3. Dewan Penasehat diangkat oleh Pengurus Pusat. 4. Dewan Penasehat sekurang-kurangnya beranggotakan 5 (lima) orang dengan kepengurusan yang terdiri dari seorang Ketua merangkap Anggota, seorang Wakil Ketua merangkap Anggota, dan seorang Sekretaris merangkap Anggota. 5. Sekretaris Dewan Penasehat adalah Ketua Purna, yaitu Ketua Umum pada masa bakti sebelumnya. 6. Masa bakti anggota Dewan Penasehat adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat, dengan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Dan pergantian antar waktu anggota Dewan Penasehat dimungkinkan. 7. Bilamana dipandang perlu Pengurus Cabang, Pengurus Wilayah, Pengurus BK dan Pengurus BS dapat mengangkat Penasehat yang jumlahnya disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 21 Dewan Insinyur 1. Dewan Insinyur adalah Majelis pemangku kepentingan (stake-holder) untuk mengkaji kebijakan dan strategi pembangunan nasional berkaitan dengan peran keinsinyuran. 2. Dewan Insinyur terdiri dari: a. Unsur Badan Kejuruan dan Badan Sekerja. b. Unsur Mantan Ketua Umum. c. Unsur Yayasan. d. Perorangan yang dapat memberikan sumbangsihnya bagi pencapaian tujuan dan fungsi Dewan Insinyur. 3. Anggota Dewan Insinyur ditetapkan oleh Kongres PII berdasarkan usulan Pengurus Pusat. 4. Masa bakti anggota Dewan Insinyur adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat, dengan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Pergantian antar waktu anggota Dewan Insinyur dimungkinkan. 5. Tugas dan wewenang Dewan Insinyur adalah: a. Merumuskan kebijakan nasional guna mengembangkan profesi keinsinyuran, dan hal-hal lain yang diamanatkan oleh Kongres PII. b. Menyelenggarakan pertemuan Dewan Insinyur sekurang-kurangnya 1(satu) kali dalam setahun. 7. Dewan Insinyur dipimpin Ketua yang dipilih oleh dan dari antara anggota Dewan Insinyur itu sendiri. 8. Sekretaris Dewan Insinyur dijabat unsur Pengurus Pusat sebagai Sekretaris Bukan Anggota.

Pasal 22 Pengurus Pusat 1.

2.

3.

4.

Tugas dan wewenang Pengurus Pusat adalah: a. Melaksanakan ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta ketetapan-ketetapan Kongres yang pelaksanaannya menjadi tugas kepengurusannya. b. Mengindahkan pertimbangan dan/atau keputusan Dewan Penasehat, Dewan Insinyur, dan Majelis Kehormatan Insinyur. c. Melaksanakan tugas-tugas organisasi lainnya. d. Mengelola tata-usaha serta kekayaan organisasi. Ketua Umum dengan dibantu oleh Wakil Ketua Umum membentuk Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender setelah berakhirnya Kongres yang mengangkatnya. Pengurus Pusat dalam waktu selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari kalender setelah terbentuk, harus sudah menyusun dan mensahkan berlakunya Tata-Kerja Kepengurusan yang berisikan: a. Uraian tugas dan tanggung jawab setiap anggota Pengurus. b. Mekanisme organisasi dan tata-tertib rapat Pengurus. Pengurus Pusat terdiri dari:

5.

6.

7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16.

17.

18.

a. Pengurus Harian. b. Pengurus Lengkap. Pengurus Harian terdiri dari: a. Ketua Umum. b. Wakil Ketua Umum. c. Ketua Purna. d. Sekretaris Jenderal. e. Sekurang-kurangnya seorang Ketua Bidang, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat,sekurang-kurangnya 1(satu) orang. f. Ketua-Ketua Komite. g. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Sekretaris Jenderal, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat. h. Bendahara Umum. i. Sekurang-kurangnya seorang Wakil Bendahara, yang jumlahnya sesuai dengan kebutuhan Pengurus Pusat. Pengurus Pusat membentuk Komite-Komite, yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Komite Keanggotaan. b. Komite Akreditasi Dan Sertifikasi. c. Komite Pendidikan Dan Pelatihan. d. Komite Kerjasama Internasional. Pengurus Lengkap terdiri atas Pengurus Harian dan para anggota pengurus Bidang dan Komite. Ketua Umum mewakili PII secara hukum, di dalam maupun di luar pengadilan. Pengurus Pusat dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh suatu Badan Pelaksana yang dipimpin Direktur Ekesekutif. Badan Tetap, Panitia, Tim dan Biro dapat dibentuk sesuai dengan kebutuhan. Ketua Umum ditetapkan oleh dan dalam Kongres PII Ketua Umum menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Kongres berikutnya. Masa bakti Pengurus Pusat adalah 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Kongres mengangkatnya. Ketua Umum tidak dapat dipilih kembali. Dalam hal Ketua Umum berhalangan tetap maupun tidak tetap, Wakil Ketua Umum dengan serta merta menggantikannya sebagai pelaksana tugas Ketua Umum. Wakil Ketua Umum dipilih oleh dan dalam Kongres PII, dan Wakil Ketua Umum yang terpilih secara serta-merta ditetapkan sebagai Ketua Umum pada masa bakti kepengurusan Pengurus Pusat berikutnya. Apabila Wakil Ketua Umum berhalangan tetap, maka jabatan itu dikosongkan, dan Kongres berikutnya memilih sekaligus seorang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum. Apabila Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum keduanya berhalangan tetap, maka Sekretaris Jenderal melaksanakan tugas sebagai Ketua Umum untuk dalam waktu 30 (tiga Puluh) hari menyelenggarakan Kongres luar biasa untuk memilih sekaligus seorang Ketua Umum dan Wakil Ketua Umum.

Pasal 23 Majelis Kehormatan Insinyur 1.

Majelis Kehormatan Insinyur merupakan perangkat organinsasi PII yang berfungsi secara aktif menegakkan Kode Etik dan tata-laku keprofesian (code of conduct) Insinyur Indonesia dalam menjalankan profesinya. 2. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas untuk memberikan nasehat dan pertimbangan pada Pengurus Pusat, baik diminta ataupun tidak, dalam masalahmasalah yang berkaitan dengan etika profesi serta tata-laku keprofesian Anggota. 3. Majelis Kehormatan Insinyur mempunyai wewenang untuk mengusulkan pada Pengurus Pusat, tindakan yang perlu diambil Pengurus Pusat dalam masalah pelaksanaan etika profesi terhadap Anggota. 4. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat, dalam memberikan advokasi bagi Anggota yang menghadapi masalah dalam menjalankan profesinya. 5. Majelis Kehormatan Insinyur bertugas memberikan saran pada Pengurus Pusat, untuk menyelesaikan masalah-masalah sertifikasi kompetensi, pelanggaran Kode Etik dan tata-laku keprofesian. 6. Anggota Majelis Kehormatan Insinyur ditunjuk berdasarkan kemampuan, integritas, dan etika profesionalnya yang tinggi, serta perhatian dan pemahamannya yang luas terhadap profesi Insinyur. 7. Anggota Majelis Kehormatan Insinyur ditetapkan oleh Kongres atas usulan dari Dewan Insinyur. 8. Majelis Kehormatan Insinyur di pimpin oleh seorang ketua merangkap anggota, seorang wakil ketua merangkap anggota dan seorang sekretaris merangkap anggota yang dipilih oleh dan dari antara anggota Majelis Kehormatan Insinyur itu sendiri. 9. Sidang Majelis Kehormatan Insinyur bersifat tertutup dan rahasia, kecuali bilamana ditentukan atau diputuskan lain oleh sidang tersebut. 10. Semua pembiayaan kegiatan Majelis Kehormatan Insinyur dibebankan kepada Pengurus Pusat. 11. Masa bakti anggota Majelis Kehormatan Insinyur adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat, dengan dapat dilakukan perpanjangan untuk periode berikutnya. Dan pergantian antar waktu anggota Majelis Kehormatan Insinyur dimungkinkan.

Pasal 24 Dewan Pakar 1. Dewan Pakar berfungsi memberikan pemikiran, pertimbangan dan pendapat yang bersifat keilmuan dan kompetensi keinsinyuran serta menerima dan menyalurkan aspirasi masyarakat umum yang berkaitan dengan pengembangan keinsinyuran kepada Pengurus Pusat. 2. Dewan Pakar beranggotakan para tokoh keinsinyuran Indonesia yang memiliki kemampuan dalam penguasaan teknologi dan keinsinyuran yang diakui dan dihormati di lingkungan profesi keinsinyuran.

3. Dewan Pakar Dewan pakar diangkat oleh pengurus Pusat, dan terdiri dari seorang ketua merangkap anggota, seorang sekretaris merangkap anggota serta anggotaanggota. 4. Masa bakti anggota Dewan Pakar adalah sesuai dengan jangka waktu masa bakti Pengurus Pusat, pergantian antar waktu anggota Dewan Pakar dimungkinkan.

Pasal 25 Badan Kejuruan dan Badan Sekerja Teknologi 1. Badan Kejuruan, yang disingkat BK, adalah wadah berhimpunnya para Insinyur yang didirikan berdasarkan kesamaan kejuruannya, yaitu disiplin ilmu pengetahuan dan teknologi keinsinyurannya. 2. Badan Sekerja, yang disingkat BS, adalah wadah berhimpunnya para Insinyur yang didirikan berdasarkan kesamaan bidang pekerjaan, walaupun beraneka-ragam kejuruannya. 3. Pembentukan BK dan/atau BS yang baru dilakukan atas prakarsa sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota PII sekejuruan atau sebidang - kerja, dan disahkan oleh pengurus pusat berdasarkan pertimbangan Dewan Insinyur. 4. Pengurus BK dan/atau Pengurus BS di tingkat nasional masing-masing sekurangkurangnya terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua. c. Sekretaris. d. Bendahara. e. Perangkat kepengurusan yang menyelenggarakan pengembangan profesi di bidangnya , dan program sertifikasi ke profesionalan bagi BK dan/atau BS. 5. Pembentukan cabang BK dan/atau BS di daerah dimungkinkan, apabila di daerah tersebut sudah terbentuk Cabang PII, dan ditingkat nasional sudah terbentuk BK dan /atau BS yang bersangkutan. 6. Pembentukan BK dan/atau BS di daerah dilakukan atas prakarsa sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) orang anggota PII yang sekejuruan dan/atau sebidang-kerja disuatu cabang dan disahkan oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan. 7. Kepengurusan BK dan BS didaerah adalah bagian yang tidak terpisahkan dan merupakan kelengkapan organisasi dari pengurus cabang didaerah yang bersangkutan. 8. Pengurus BK dan/atau BS tingkat Nasional dipilih serta ditetapkan oleh dan dalam konfensi Nasional BK dan BS yang bersangkutan. Dan disahkan oleh Pengurus Pusat 9. Pengurus BK dan/atau BS menyampaikan pertanggungjawaban pelaksanaan Kerja Kepengurusannya diakhir masa baktinya kepada dan di dalam Konfensi Nasional BK dan atau BS yang bersangkutan.

10.Masa Bakti pengurus BK dan Pengurus BS ditingkat Nasional maupun daerah masingmasingnya adalah 3 (tiga) Tahun. 11.Dalam hal 6 (enam) bulan setelah masa bakti suatu Pengurus BK atau BS terlampaui belum juga diselenggarakan Konvensi Nasional untuk pemilihan kepengurusan baru, maka Pengurus Pusat berwenang menunjuk suatu kepengurusan sementara yang bertugas untuk sesegera mungkin melaksanakan Konvensi Nasional bagi memilih Pengurus BK atau Pengurus BS baru.

Pasal 26 Cabang 1. Cabang, sebagai perangkat organisasi di tingkat daerah, adalah wadah tempat seluruh warga PII mengembangkan kegiatan organisasi dan profesinya di daerah yang bersangkutan. 2. Cabang dapat dibentuk oleh sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) Anggota aktif yang berdomisili di satu daerah, serta disahkan pembentukannya oleh Pengurus Pusat. 3. Nama Cabang disesuaikan dengan nama daerah tempat Cabang itu berdomisili. 4. Pengurus Cabang adalah perangkat kepengurusan di tingkat daerah dengan kepengurusan yang sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua c. Sekretaris. d. Bendahara. e. Perangkat kepengurusan yang menyelenggarakan pengembangan profesi dan tata laksana program sertifikasi didaerahnya. 5. Pengurus Cabang dipilih serta ditetapkan oleh dan dalam Musyawarah Cabang yang bersangkutan. Dan disahkan oleh Pengurus Pusat. 6. Pengurus Cabang menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Musyawarah Cabang 7. Masa bakti Pengurus Cabang adalah 3 (tiga) tahun. 8. Dalam hal 6 (enam) bulan setelah masa bakti suatu Pengurus Cabang terlampauibelum juga diselenggarakan Musyawarah Cabang untuk pemilihan kepengurusan baru, maka Pengurus Pusat, berwenang menunjuk suatu kepengurusan sementara yang bertugas untuk sesegera mungkin melaksanakan Musyawarah Cabang bagi memilih Pengurus Cabang baru.

Pasal 27 Wilayah 1. Di setiap Propinsi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) cabang, dapat membentuk Pengurus Wilayah yang berkedudukan di ibukota Propinsi untuk bertindak sebagai koordinator wilayah, dengan persetujuan Pengurus Pusat. 2. Pengurus Wilayah adalah perangkat kepengurusan di tingkat Propinsi yang kepengurusannya dipilih dan ditetapkan berdasarkan kesepakatan Cabang-Cabang

dalam Musyawarah Wilayah di propinsi yang bersangkutan, serta disahkan oleh Pengurus Pusat. 3. Pengurus Wilayah sekurang-kurangnya terdiri dari: a. Ketua. b. Wakil Ketua c. Sekretaris. d. Bendahara. e. Anggota Pengurus yang menangani hubungan kelembagaan ditingkat propinsi 4. Tugas Utama Pengurus Wilayah adalah mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan Cabang yang ada di Wilayah yang bersangkutan supaya dapat berjalan lebih efektif dan optimal, terutama yang berkaitan dengan administrasi singkronisasi dan harmonisasi serta kerjasama dan komunikasi eksternal dengan lembaga-lembaga tingkat Propinsi tetapai khususnya yang tidak merupakan kegiatan pelayanan keanggotaan : 5. Pengurus Wilayah menyelenggarakan Musyawarah Wilayah yang diikuti CabangCabang di Propinsi yang bersangkutan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali setahun. 6. Pengurus Wilayah menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Musyawarah Wilayah di Propinsi yang bersangkutan. 7. Masa bakti Pengurus Wilayah adalah 3 (tahun). 8. Dalam hal 6 (enam) bulan setelah masa bakti suatu Pengurus Wilayah terlampaui belum juga diselenggarakan Musyawarah Wilayah untuk pemilihan kepengurusan baru, maka Pengurus Pusat dengan pertimbangan cabang-cabang dipropinsi yang bersangkutan berwenang menunjuk suatu kepengurusan sementara yang bertugas untuk sesegera mungkin melaksanakan musyawarah wilayah bagi memilih Pengurus Baru. 9. Semua pembiayaan kegiatan Pengurus Wilayah dibebankan kepada Cabang-Cabang yang ada pada Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 28 Forum Anggota Muda

1. Forum Anggota Muda, yang disingkat FAM adalah perangkat organisasi yang dibentuk untuk mewadahi dinamika warga baru PII kategori Anggota Biasa yang berusia setinggi-tingginya 35 (tiga puluh lima) tahun demi kepentingan pembinaan dan kaderisasi anggota. 2. Kepengurusan FAM disahkan sebagai berikut: a. FAM tingkat nasional disahkan oleh Pengurus Pusat. b. FAM tingkat daerah disahkan oleh Pengurus Cabang. c. FAM di lingkungan BK dan/atau BS disahkan oleh Pengurus BK dan/atau BS yang bersangkutan. 3. FAM memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan berbagai kegiatan sepanjang tidak bertentangan dengan kebijakan Pengurus yang mengesahkannya. 4. Semua kegiatan FAM harus dilaporkan dan dipertanggung-jawabkan pada Pengurus yang mengesahkannya. 5. Pengurus FAM pada setiap tingkatan dipilih serta ditetapkan oleh dan dalam Temu Anggota FAM untuk tingkatnya masing-masing, yang penyelenggaraannya

dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pergantian kepengurusan PII di tingkat yang bersangkutan. Dan disahkan oleh Pengurus Pusat. 6. Pengurus FAM pada setiap tingkatan menyampaikan pertanggung-jawaban pelaksanaan kerja kepengurusannya di akhir masa baktinya kepada dan di dalam Temu Anggota FAM untuk tingkatnya masing-masing. 7. Masa bakti kepengurusan FAM disesuaikan dengan masa bakti kepengurusan PII di masing-masing tingkat. 8. Pergantian kepengurusan FAM di setiap tingkatan dilakukan melalui Temu Anggota FAM pada tingkatannya masing-masing, yang penyelenggaraannya dilaksanakan bersamaan dengan musyawarah pergantian kepengurusan PII di tingkat yang bersangkutan

Pasal 29 Badan Badan Tetap Pengurus Pusat 1. Guna mengelola kegiatan organisasi yang berkesinambungan antar masa bakti kepengurusan, Pengurus Pusat dapat membentuk Badan-Badan Tetap dengan persetujuan Kongres, sekurang-kurangnya badan pengkajian Center for Engineering and Industrial Policy Studies yang disingkat CEIPS. 2. Badan Tetap adalah perangkat organisasi otonom yang dipimpin oleh seorang Direktur yang ditunjuk oleh Pengurus Pusat. 3. Direktur Badan Tetap dapat menyusun perangkat-perangkat organisasi sepanjang diperlukan dan dengan sistem pengelolaan keuangan yang mandiri. 4. Apabila Pengurus Pusat memprakirakan suatu keadaan yang mendesak dalam waktu dekat akan memerlukan dibentuknya suatu Badan Tetap tertentu, Pengurus Pusat dapat meminta mandat dari Kongres untuk pembentukan Badan Tetap dimaksud di luar waktu Kongres namun laksana dengan persetujuan Kongres. Dan pembentukan Badan Tetap tersebut akan dipertanggung-jawabkan pada Kongres berikutnya

Pasal 30 Panitia Dan Tim

1. Guna penanganan tugas-tugas organisasi yang bersifat sementara (ad-hoc) yang belum tertangani oleh perangkat kepengurusan yang ada, baik di tingkat nasional, daerah, BK dan/atau BS, dapat dibentuk Panitia dan/atau Tim yang bertanggungjawab kepada pengurus yang membentuknya. 2. Panitia dapat dibentuk untuk penyelenggaraan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan peringatan atau acara khusus, dengan jangka waktu kerja kepanitiaan yang tertentu. 3. Tim dapat dibentuk untuk menangani kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan keprofesian, pengabdian masyarakat, dan hubungan kelembagaan external, dengan jangka waktu kerja yang singkat.

4. Semua pembiayaan kegiatan Panitia dan/atau Tim dibebankan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 31 Badan Pelaksana dan Direksi Eksekutif

1.

2.

3.

4.

Guna menjamin kelancaran pengelolaan tugas organisasi dalam rangka mewujudkan kebijakan Pengurus Pusat dan mengelola kegiatan organisasi secara keseluruhan, Pengurus Pusat, sesuai kebutuhan dan kemampuan keuangannya, membentuk suatu Badan Pelaksana yang dipimpin oleh Direktur Eksekutif. Badan Pelaksana adalah perangkat organisasi dan/atau perorangan di luar struktur keorganisasian PII, yang bekerja secara penuh waktu serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat berdasarkan ikatan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu. Direktur Eksekutif haruslah seorang sarjana, yang memiliki kemampuan manajemen dan komunikasi, serta mempunyai pengetahuan yang cukup mengenai profesi keinsinyuran, mempunyai dedikasi tinggi, memiliki jaringan komunikasi luas, bekerja penuh waktu, serta diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat. Semua pembiayaan kegiatan Badan Pelaksana dibebankan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 32 Biro 1.

2. 3. 4. 5. 6.

Biro-Biro merupakan perangkat organisasi yang dibentuk Pengurus Pusat untuk membantu pelaksanaan tugasnya, khususnya untuk mewujudkan kebijakan KomiteKomite Pengurus Pusat dalam pelaksanaannya sehari-hari. Rincian tugas, kewenangan dan tanggung-jawab Biro ditetapkan oleh Komite yang bersangkutan. Biro dipimpin oleh Kepala Biro yang dibantu oleh sekurang-kurangnya 1 (satu) orang personil. Kepala Biro diangkat dan diberhentikan oleh Pengurus Pusat atas usulan Komite. Personil Biro adalah personil Badan Pelaksana yang ditempatkan di Biro, dan oleh karena itu personil Biro berada di bawah koordinasi Direktur Eksekutif. Semua pembiayaan kegiatan Biro dibebankan kepada Pengurus Pusat.

Pasal 33 Yayasan Dan Badan Usaha 1.

PII dalam melaksanakan kegiatannya untuk mencapai tujuan organisasi, baik sendiri maupun berkerjasama dengan pihak lain, dapat membentuk Yayasan dan/atau Badan Usaha yang didirikan dan dikelola oleh Pengurus Pusat, Pengurus Cabang,

2. 3.

4.

5.

6.

Pengurus BK dan/atau Pengurus BS, sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pembentukan Yayasan dan/atau Badan Usaha dilakukan dengan persetujuan Dewan Insinyur. Pengurus Yayasan dan Badan Usaha terdiri dari sekurang-kurangnya: a. Badan Pengawas. b. Badan Pengurus/Pengelola. dengan tetap memenuhi ketentuan perundangan yang berlaku mengenai bentuk organisasi dan kepengurusan Yayasan dan Badan Usaha. Seluruh kegiatan Yayasan dan Badan Usaha yang dibentuk harus dipertanggungjawabkan secara berkala kepada kepengurusan PII yang membentuknya dengan tembusan kepada Dewan Insinyur. Seluruh kegiatan Yayasan dan Badan Usaha yang dibentuk harus dilaksanakan dengan memenuhi kaidah-kaidah tatakelola kelembagaan yang baik (good corporate governance). Dewan Insinyur, melalui Pengurus Pusat, dapat melikwidasi Yayasan dan/atau Badan Usaha sesuai dengan tatacara yang berlaku untuk hal itu, apabila terjadi pelanggaran peraturan perundang-undangan, pelanggaran tatakelola kelembagaan yang baik, dan kerugian moril maupun materiil bagi PII.

BAB VIII KEKUASAAN, MUSYAWARAH DAN RAPAT

Pasal 34 Kekuasaan Kekuasaan tertinggi di lingkungan PII berada pada: 1. Kongres di tingkat nasional. 2. Konvensi Nasional di lingkungan BK dan BS. 3. Musyawarah Cabang di tingkat daerah. 4. Musyawarah Wilayah di tingkat Propinsi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Cabang.

Pasal 35 Musyawarah Musyawarah di lingkungan PII terdiri dari: 1. Kongres dan/atau Kongres Luar Biasa. 2. Konvensi Nasional di tingkat BK dan/atau BS. 3. Musyawarah Cabang. 4. Musyawarah Wilayah pada Propinsi yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Cabang. 5. Temu Anggota FAM di tingkatannya masing-masing.

Pasal 36 Rapat Rapat di lingkungan PII terdiri dari: 1. Rapat Pimpinan Nasional. 2. Rapat Dewan Insinyur. 3. Rapat Pengurus Pusat. 4. Rapat Dewan Pakar. 5. Sidang Majelis Kehormatan Insinyur. 6. Rapat Pengurus BK dan/atau Pengurus BS. 7. Rapat Pengurus Cabang. 8. Rapat Pengurus Wilayah. 9. Rapat Pengurus FAM. Pasal 37 Kongres 1.

2. 3.

Kongres adalah musyawarah tertinggi organisasi PII yang dihadiri oleh: a. Peserta Kongres, yang terdiri dari: i. Pengurus Pusat. ii. Utusan Cabang. iii. Utusan Wilayah dari Propinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang. iv. Utusan BK dan Utusan BS. b. Peninjau Kongres, yang terdiri dari: i. Undangan Pengurus Pusat. ii. Anggota Dewan Insinyur. iii. Anggota Majelis Kehormatan Insinyur. iv. Anggota Pengurus Pusat. v. Utusan Wilayah dari Propinsi yang mempunyai kurang dari 5 (lima) Cabang. vi. Anggota PII yang berminat hadir sebagai Peninjau. Kongres diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Pusat. Kongres memiliki kewenangan dan kewajiban untuk: a. Menetapkan perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga bilaman diperlukan. b. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Pusat mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya. c. Menetapkan Garis-garis Besar Program Kerja PII. d. Memberhentikan Ketua Umum lama dan mengangkat Ketua Umum baru. e. Memilih dan mengangkat seorang Wakil Ketua Umum, yang akan menjadi Ketua Umum pada masa bakti sesudah masa bakti yang mendatang. Dan apabila Wakil Ketua Umum masa bakti sebelumnya berhalangan tetap untuk menjalankan tugas sebagai Ketua Umum maka Kongres sekaligus juga memilih dan mengangkat Ketua Umum yang baru untuk masa bakti yang mendatang. f. Menetapkan anggota Dewan Insinyur. g. Menetapkan anggota Majelis Kehormatan Insinyur.

4.

5. 6.

1.

2.

3.

h. Mengubah di mana perlu dan menetapkan pedoman pokok dan kebijakan organisasi. i. Membahas dan menetapkan hal-hal lain yang perlu, satu dan lain dengan tidak menyimpang dari ketentuan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. j. Menetapkan tempat penyelenggaraan Kongres berikutnya. Ketentuan mengenai hak suara dalam Kongres adalah sebagai berikut: a. Pengurus Pusat sebagai peserta Kongres memiliki 5 (lima) suara. b. Setiap BK dan BS yang mempunyai jumlah anggota 1 (satu) orang sampai dengan 2500 (dua ribu lima ratus) orang memiliki masing-masing 1 (satu) suara. Dan selanjutnya untuk setiap kelipatan dari 2500 (dua ribu lima ratus) orang jumlah anggota, memiliki tambahan 1 (satu) suara. c. Setiap Cabang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. d. Setiap Wilayah dari Propinsi yang mempunyai sekurang-kurangnya 5 (lima) Cabang masing-masing memiliki 1 (satu) suara. e. Peninjau Kongres tidak memiliki hak suara. Setiap Peserta dan Peninjau Kongres mempunyai hak bicara. Tatacara pelaksanaan Kongres terlebih rinci diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pasal 38 Kongres Luar Biasa Kongres Luar Biasa hanya dapat diadakan atas penetapan Dewan Insinyur berdasarkan permohonan tertulis dari: a. Pengurus Pusat dan/atau b. Pengurus Cabang, Pengurus BK dan Pengurus BS yang jumlahnya sekurang-kurangnya ½ (setengah) dari masing-masing jumlah Cabang, jumlah BK dan jumlah BS pada saat yang bersangkutan. Kongres Luar Biasa hanya dianggap sah bilamana dihadiri oleh perwakilan yang sah dari sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) jumlah Cabang serta BK dan BS pada saat yang bersangkutan. Ketentuan-ketentuan lainnya untuk Kongres Luar Biasa adalah sebagaimana juga ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk Kongres.

Pasal 39 Konvensi Nasional 1.

2. 3.

Konvensi Nasional BK dan/atau BS adalah musyawarah tertinggi organisasi BK atau BS yang bersangkutan, yang dihadiri oleh: a. Peserta Konvensi Nasional BK dan/atau BS, yang terdiri dari anggota yang terdaftar dalam BK dan/atau BS yang bersangkutan dan Pengurus BK atau Pengurus BS yang bersangkutan. b. Peninjau Konvensi Nasional BK dan/atau BS, yang terdiri dari undangan Pengurus BK atau Pengurus BS yang bersangkutan dan anggota BK atau BS yang lainnya yang berminat hadir sebagai Peninjau. Konvensi Nasional BK dan/atau BS diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh masing-masing Pengurus BK dan/atau Pengurus BS yang bersangkutan. Konvensi Nasional BK dan/atau BS memiliki kewenangan dan kewajiban untuk:

a.

4.

Menilai pertanggung-jawaban Pengurus BK dan/atau Pengurus BS mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya. b. Menetapkan Garis-garis Besar Program BK dan/atau BS. c. Memberhentikan Ketua BK dan/atau BS yang lama dan mengangkat Ketua BK dan/atau BS yang baru. d. Membahas tatakerja keinsinyuran yang unggul (engineering best practices) di kejuruannya atau bidang kerjanya. e. Membahas bakuan kompetensi dan sertifikasi keprofesionalan di kejuruannya Tatacara pelaksanaan Konvensi Nasional BK dan/atau BS diatur terlebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 40 Musyawarah Cabang 1.

2. 3.

4.

Musyawarah Cabang adalah musyawarah tertinggi organisasi PII di tingkat daerah yang dihadiri oleh: a. Peserta Musyawarah Cabang, yang terdiri dari Anggota yang terdaftar dalam Cabang yang bersangkutan dan Pengurus Cabang yang bersangkutan. b. Peninjau Musyawarah Cabang, yang terdiri dari undangan Pengurus Cabang yang bersangkutan. Musyawarah Cabang diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Cabang yang bersangkutan. Musyawarah Cabang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk: a. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Cabang mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya. b. Menetapkan Garis-garis Besar Program Cabang. c. Memberhentikan Ketua Cabang yang lama dan mengangkat Ketua Cabang yang baru. Tatacara pelaksanaan Musyawarah cabang diatur terlebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga.

Pasal 41 Musyawarah Wilayah 1.

Musyawarah Wilayah adalah musyawarah tertinggi organisasi PII di tingkat Propinsi, yang dihadiri oleh: a. Peserta Musyawarah Wilayah, yang terdiri dari Utusan Cabang-Cabang dalam Propinsi yang bersangkutan. b. Peninjau Musyawarah Wilayah, yang terdiri dari undangan Pengurus Wilayah yang bersangkutan.

2. 3.

4.

Musyawarah Wilayah diselenggarakan sekali dalam 3 (tiga) tahun oleh Pengurus Wilayah yang bersangkutan. Musyawarah Wilayah memiliki kewenangan dan kewajiban untuk: a. Menilai pertanggung-jawaban Pengurus Wilayah mengenai hal-hal yang telah dikerjakan selama masa bakti kepengurusannya. b. Menetapkan Garis-garis Besar Program Wilayah. c. Memberhentikan Ketua Wilayah lama dan mengangkat Ketua Wilayah baru. Tatacara pelaksanaan Musyawarah Wilayah diatur terlebih jauh dalam Anggaran Rumah Tangga

Pasal 42 Kuorum & Pengambilan Keputusan 1. Persidangan musyawarah-musyawarah di lingkungan PII dinyatakan sah apabila jumlah peserta sidang telah memenuhi kuorum, yaitu apabila jumlah pemegang hak suara yang hadir sebagai peserta sidang telah mencapai sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari seluruh jumlah pemegang hak suara. 2. Apabila kuorum untuk suatu sidang tidak terpenuhi maka dimulainya sidang ditunda sebanyak-banyaknya 2 (dua) kali penundaan yang masing-masingnya selama 15 (lima belas) menit. Dan setelah itu dengan berapapun jumlah peserta sidang yang hadir sidang dinyatakan sah untuk dapat dimulai. 3. Keputusan dalam musyawarah-musyawarah di lingkungan PII diambil berdasarkan hikmah dalam kebijaksanaan permusyawaratan untuk mencapai mufakat. 4. Bila permusyawaratan tidak mencapai mufakat, maka keputusan diambil menurut suara terbanyak. 5. Suara terbanyak dinyatakan mencapai keputusan bila disetujui oleh sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemegang suara yang sah dalam suatu persidangan musyawarah yang memenuhi kuorum. Kecuali untuk keputusan mengenai hal-hal tertentu yang persyaratan suara terbanyaknya ditetapkan berbeda dalam Anggaran Dasar ini.

Pasal 43 Rapat Pimpinan Nasional 1.

2.

3. 4.

Rapat Pimpinan Nasional, yang disingkat RAPIMNAS, adalah musyawarah untuk menyusun, membahas dan mengevaluasi ketetapan operasional organisasi, serta pelaksanaan program PII, baik Pengurus Pusat, Cabang maupun BK dan/atau BS. yang diselenggarakan sekurang-kurangnya sekali di antara 2 (dua) Kongres. RAPIMNAS dihadiri oleh unsur-unsur Dewan Penasehat, Majelis Kehormatan Insinyur, Dewan Insinyur, Dewan Pakar, Pengurus Pusat, Pengurus Wilayah, Pengurus Cabang, Pengurus BK, Pengurus BS dan Badan-Badan di lingkungan PII. Serta juga Anggota yang berminat sebagai Peninjau. RAPIMNAS diselenggarakan oleh Pengurus Pusat. Keputusan yang diambil dalam RAPIMNAS tidak boleh bertentangan dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta Keputusan Kongres

Pasal 44 Rapat Pengurus Pusat Rapat Pengurus Pusat terdiri dari: 1. Rapat Pengurus Lengkap: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Lengkap. ii. Dewan Pakar. c. Dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus Pusat lain yang ditunjuk Ketua Umum, dengan didampingi Sekretaris Jenderal. 2. Rapat Pengurus Harian: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Harian. ii. Anggota kepengurusan PII lainnya yang dipandang perlu hadir sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam rapat. c. Dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus Pusat lain yang ditunjuk Ketua Umum, dengan didampingi Sekretaris Jenderal. Pasal 45 Rapat Pengurus BK atau BS Rapat Pengurus BK atau BST terdiri dari: 1. Rapat Pengurus Lengkap BK atau BS: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Lengkap ii. Majelis Penilai Sertifikasi Insinyur Profesional. c. Dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus BK atau BS lain yang ditunjuk Ketua Umum, dengan didampingi Sekretaris Umum. 2. Rapat Pengurus Harian: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Harian ii. Anggota kepengurusan BK atau BS lainnya yang dipandang perlu hadir sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam rapat. c. Dipimpin oleh Ketua Umum atau anggota Pengurus BK atau BS lain yang ditunjuk Ketua Umum, dengan didampingi Sekretaris Umum

Pasal 46 Rapat Pengurus Cabang Rapat Pengurus Cabang terdiri dari: 1. Rapat Pengurus Lengkap Cabang : a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Diikuti oleh:

i. Pengurus Lengkap ii. Dewan Penasehat iii. Pengurus BK atau BS setempat c. Dipimpin oleh Ketua Cabang atau anggota Pengurus Cabang lain yang ditunjuk Ketua Cabang, dengan didampingi Sekretaris Cabang. 2. Rapat Pengurus Harian: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Harian ii. Anggota kepengurusan Cabang lainnya yang dipandang perlu hadir sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam rapat. c. Dipimpin oleh Ketua Cabang atau anggota Pengurus cabang lain yang ditunjuk Ketua Cabang, dengan didampingi Sekretaris Cabang.

Pasal 47 Rapat Pengurus Wilayah Rapat Pengurus Wilayah terdiri dari: 1. Rapat Pengurus Lengkap: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Lengkap. ii. Pengurus Cabang-Cabang dalam Propinsi yang bersangkutan. d. Dipimpin oleh Ketua Wilayah atau anggota Pengurus Wilayah lain yang ditunjuk Ketua Wilayah, dengan didampingi Sekretaris Wilayah. 2. Rapat Pengurus Harian: a. Dilaksanakan sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sekali. b. Diikuti oleh: i. Pengurus Harian ii. Anggota kepengurusan Wilayah lainnya yang dipandang perlu hadir sehubungan dengan masalah yang dibahas dalam rapat. c. Dipimpin oleh Ketua Wilayah atau anggota Pengurus Wilayah lain yang ditunjuk Ketua Wilayah, dengan didampingi Sekretaris Wilayah.

BAB IX KEKAYAAN Pasal 48 Keuangan 1. Sumber Keuangan PII diperoleh dari: a. Uang pangkal keanggotaan. b. Iuran keanggotaan. c. Biaya sertifikasi keprofesionalan.

d. 2. 3.

4.

Sumbangan dan/atau usaha lain yang sah, tidak mengikat, serta sesuai dengan azas dan tujuan PII. Proporsi bagian dana yang diperuntukkan bagi kegiatan Cabang serta BK dan BS diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Pengelolaan keuangan Pengurus Pusat dan perangkatnya dilaksanakan terpusat di bawah pengendalian Pengurus Pusat secara transparan dan akuntabel sesuai dengan norma akuntansi yang berlaku. Laporan keuangan Pengurus Pusat harus diaudit secara teratur setiap tahun oleh Akuntan Publik.

Pasal 49 Pengelolaan Harta Milik (Asset) 1.

2. 3.

Harta milik (Asset) PII terdiri atas dana milik PII, dan harta lainnya yang diperoleh PII dengan sah, termasuk tetapi tidak terbatas pada sumbangan, iuran para anggota PII, hibah dan penerimaan lainnya yang sah dan tidak mengikat. Pengurus Pusat, Pengurus BK dan Pengurus BST serta Pengurus Cabang wajib mengelola dengan baik seluruh harta milik (asset) PII selama masa baktinya. Keputusan untuk memindahkan hak milik serta menggadaikan dan/atau menjaminkan baik benda bergerak maupun tidak bergerak Harta Milik organisasi, harus diputuskan dalam rapat Pengurus Lengkap, dan dengan pertimbangan Dewan Insinyur.

BAB X PERUBAHAN ANGGARAN DASAR, ANGGARAN RUMAH TANGGA DAN PEMBUBARAN Pasal 50 Perubahan Anggaran Dasar 1.

Perubahan Anggaran Dasar hanya dapat dilakukan dalam Kongres atas usul yang diajukan oleh: a. Dewan Insinyur dan/atau b. Sekurang-kurangnya 1/3 (satu per tiga) dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres. 2. Perubahan Anggaran Dasar harus mendapat persetujuan dari sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres yang memenuhi kuorum.

Pasal 51 Perubahan Anggaran Rumah Tangga 1.

2.

3.

Perubahan Anggaran Rumah Tangga dilakukan dalam Kongres atas usul yang diajukan oleh: a. Pengurus Pusat dan/atau b. Sekurang-kurangnya 1/4 (satu per empat) dari jumlah pemegang hak suara dalam Kongres. Perubahan Anggaran Rumah Tangga juga dapat dilakukan oleh Pengurus Pusat dibawah pengawasan Dewan insinyur apabila telah terlebih dahulu ditetapkan oleh Kongres untuk melimpahkan wewenang perubahan Anggaran Rumah Tangga yang tersebut dalam Pasal 41 ayat 1 di atas ini kepada Dewan Insinyur. Pelimpahan wewenang Kongres kepada Dewan Insinyur untuk melakukan perubahan Anggaran Rumah Tangga harus mendapat persetujuan dari sekurangkurangnya ½ (setengah) ditambah 1 (satu) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres yang memenuhi kuorum.

Pasal 52 Pembubaran Organisasi 1.

2.

Pembubaran PII hanya dapat diputuskan dalam Kongres Luar Biasa yang khusus diadakan hanya untuk maksud tersebut dan harus disetujui oleh sekurangkurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemegang hak suara yang sah dalam suatu persidangan Kongres Luar Biasa yang memenuhi kuorum. Sisa Harta Milik(asset) organisasi sesudah terlebih dahulu diambil untuk pelunasan semua hutang-hutang dan ongkos-ongkos pembubaran harus diserahkan kepada suatu badan (perkumpulan) yang bertujuan sosial.

BAB XI PENUTUP Pasal 53 Pengaturan Lebih Lanjut Dan Penafsiran 1. 2.

3. 4.

Hal-hal yang tidak diatur, belum diatur, dan/atau tidak cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini, diatur dalam Anggaran Rumah Tangga. Bilamana diperlukan Pengurus Pusat dapat mengeluarkan Peraturan Pengurus Pusat, Peraturan Tata-Kerja Kepengurusan, dan Peraturan Tata-Tertib Rapat, yang tidak satupun boleh bertentangan dengan isi dan makna Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga. Perbedaan penafsiran terhadap isi dan makna yang terkandung dalam Anggaran Dasar diputuskan oleh Kongres. Perbedaan penafsiran terhadap isi dan makna yang terkandung dalam Anggaran Rumah Tangga diputuskan oleh Dewan Insinyur.

Pasal 54 Penutup 1.

2.

Setelah Anggaran Dasar yang lama mengalami perubahan-perubahan, maka Anggaran Dasar ini telah disahkan oleh Kongres Nasional XVIII PII tahun 2009 di Manado. Anggaran Dasar ini berlaku sejak tanggal 8 Desember 2009.

Ditetapkan di : Manado Pada tanggal : 8 Desember 2009

KONGRES NASIONAL XVIII PERSATUAN INSINYUR INDONESIA

Pimpinan Sidang

Ketua

Sekretaris

Ir. Iin Arifin Takhyan, ME

Ir. Heru Dewanto M.Sc (Eng)