ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK
SKRIPSI Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Melengkapi Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu (S1) Dalam Ilmu Syari’ah
Oleh: KHOIRUL ANAM
2103168
JURUSAN MUAMALAH FAKULTAS SYARI’AH IAIN WALISONGO SEMARANG 2009
BIODATA
Nama
: Khoirul Anam
Tempat/Tgl lahir
: Jepara, 06 September 1984
Alamat
: Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara
Nama Orang Tua Nama Bapak
: Asmawi Ahmad
Nama Ibu
: Maskana
Alamat
: Ds. Bugel Rt.13/Rw.04 Kec. Kedung Kab. Jepara
Demikian biodata ini saya buat dengan sebenar-benarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 21 juli 2009 Hormat saya,
Khoirul Anam NIM: 2 1 0 3 1 6 8
ABSTRAK Diantara sistem akad jaul-beli yang cukup banyak dipraktekkan oleh berbagai lembaga keuangan Islam yakni Jual-Beli Murabahah , Murabahah Adalah jual-beli barang pada harga asal dengan tembahan keuntungan yanng disepakati. penjual harus memberitahu harga produk yang dia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini penjual harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. Masalah yang diteliti dalam skripsi ini adalah Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? Dan Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? Metode penelitian ini adalah jenis penelitian lapangan (field research. Pengumpulan data menggunakan metode observasi dan mencari data-data yang diperlukan dari obyek penelitian yang sebenarnya. Setelah mendapatkan data yang diperlukan, maka data tersebut dianalisis dengan metode deskriptif analisis Hasil penelitian menunjukan bahwa dalam paraktek murabahah yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak yaitu dalam menentukan harga perolehan barang ditambah dengan margin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya pengiriman, pajak, gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi dan Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF Syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak belum menerapkan konsep murabahah sebagaimana dalam konsep fiqh.. Karena tidak memenuhi beberapa syarat pokok murabahah
MOTTO
( ©!$# (#θà)¨?$#uρ 4 Èβ≡uρô‰ãèø9$#uρ ÉΟøOM}$# ’n?tã (#θçΡuρ$yès? Ÿωuρ ( 3“uθø)−G9$#uρ ÎhÉ9ø9$# ’n?tã θçΡuρ$yès?uρ É>$s)Ïèø9$# ߉ƒÏ‰x© ©!$# ¨βÎ) “ Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya”. (QS. Al-Maidah 2)
iv
DEKLARASI
Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi in tidak berisi satu pun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.
Semarang, 14 Desember 2009 Deklarator,
Khoirul Anam NIM : 2103168
vii
PERSEMBAHAN Dengan segala kerendahan hati kupersembahkan karya ilmiah ini kepada orang-orang yang telah memberikan arti dalam hidupku Yang tercinta bapak dan ibuku (Bapak Asmawi dan Ibu Maskana) Terima kasih atas kasih sayang dan do’a restumu yang tiada henti membuat Allah membukakan pintu rahmat-Nya hingga jerih payah dan usaha ini telah tampak dilihat mata. Dan semoga tiada kan sia-sia. Untuk adik-adikku tersayang (zuliana dan Lilik Hidayah) Yang selalu mendo’akan dan memberikan dorongan Untuk mencapai kesuksesan inilah langkah awal kesuksesanku Untuk semua sahabatku Kau telah menjadi bagian hidupku. Thanks atas semua kebaikan, pengorbanan, support dan do’a Yang kau panjatkan demi kesuksesan kita semua Dan pada akhirnya, ………… Kupersembahkan karya sederhana ini Untuk segala ketulusan kalian semua Semoga apa yang telah menjadi harapan kan jadi kenyataan Amien ………
v
KATA PENGANTAR Bismillahirrahmanirrahim
Puji syukur Alhamdulillah penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan kekuatan lahir dan batin kepada penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi dengan judul “ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK.” Sholawat serta salam semoga tetap dilimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW, para keluarga dan pengikutnya. Skripsi ini diajukan guna memenuhi tugas dan syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam jurusan muamalah Fakultas Syari’ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang Jawa Tengah. Pasang surut semangat antara yakin dan tidak terlewati. Dukungan dari berbagai pihak telah menjadi cambuk tersendiri bagi penulis untuk segera menyelesaikan skripsi. Dengan penuh kerendahan hati penulis ingin menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu, mengarahkan serta memotivasi penulis hingga tersusunnya skripsi ini, penulis ucapkan terima kasih kepada : 1. Dekan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang Jawa Tengah. 2. Drs. H, Muhyiddin, M. selaku dosen pembimbing I serta Drs. Mohammad solek, MA dosen pembimbing II yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga dan pikiran untuk memberikan arahan dan masukkan dalam materi skripsi ini.
viii
3. Segenap dosen dan karyawan-karyawati di lingkungan Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang. 4. Ayah, Bunda dan kelarga tercinta, saya tidak bisa membalas semua jasa pengorbananmu. 5. Anak-anak Kost Gendani yang telah mewarnai perjalanan hidup sampai sekarang, I Love u full 6. Yang pernah ada dihatiku dan yang ada dihatiku tanks telah memberikan motivasi dan semangat. 7. Rekan-rekan angkatan 2003 yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu. Kepada semua pihak yang telah penulis sebutkan diatas, semoga Allah SWT senantiasa memberikan balasan. Mudah-mudahan Allah Swt selalu menambahkan rahmat dan hidayah-Nya kepada penulis dan mereka semua. Akhirnya penulis menyadari bahwa skripsi ini belum mencapai kesempurnaan dalam arti yang sebenarnya, akan tetapi penulis berharapsemoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan pembaca pada umumnya. Hanya kepada-Nya penulis mohon petunjuk & berserah diri, Amien.
Semarang, 14 Desember 2009 Penulis
Khoirul Anam NIM : 2103168
xi
DAFTAR ISI
HALAMAN JUDUL..........................................................................................
i
HALAMAN NOTA PEMBIMBING.................................................................
ii
HALAMAN PENGESAHAN............................................................................
iii
HALAMAN MOTTO ........................................................................................
iv
HALAMAN PERSEMBAHAN ........................................................................
v
HALAMAN ABSTRAK ...................................................................................
vi
HALAMAN DEKLARASI ............................................................................... vii HALAMAN KATA PENGANTAR .................................................................. viii HALAMAN DAFTAR ISI ................................................................................
BAB I
x
: PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah ..............................................................................
1
B. Rumusan Masalah .......................................................................................
6
C. Tujuan Penelitian .........................................................................................
6
D. Telaah Pustaka ............................................................................................
7
E. Metode Penelian ..........................................................................................
8
F. Sistematika Penulisan ..................................................................................
11
BAB II
: TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah ................................................................................
13
B. Dasar Hukum Murabahah ...........................................................................
15
C. Rukun dan Syarat Murabahah ....................................................................
21
D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/2000 Tentang Murabahah ...................................................................
BAB III
:
PRAKTEK FEDERAL
PEMBIAYAAN
MURABAHAH
INTERNATIONAL
SYARIAH DEMAK
x
FINANCE
DI
PT (FIF)
26
A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ...................
30
B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak.....
44
BAB IV
: ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF SYARIAH DEMAK
A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak .............................................................................
50
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ...................................
BAB V
55
: PENUTUP
A. Kesimpulan .................................................................................................
66
B. Saran ...........................................................................................................
67
C. Penutup ........................................................................................................
67
DAFTAR PUSTAKA
xi
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Selain itu tetap dalam ruang lingkup yang jelas kehalalannya dan menjauhkan dari yang jelas keharamannya serta menjaga dari yang syubhat. Perkembangan Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) sekarang ini semakin pesat dan telah dikenal secara luas di Indonesia. Di antara lembaga keuangan syari'ah itu antara lain Lembaga pembiayaan syariah, BMT, Asuransi Syari'ah, Bank Syari'ah dan lain-lain. Lembaga Keuangan Syari'ah (LKS) merupakan bentuk perbankan dan pembiayaan yang bebas dari sistem bunga.1 Bermunculannya lembaga keuangan yang berusaha menerapkan praktek syariah merupakan hal yang patut disyukuri. Akan tetapi masih saja banyak praktek-praktek yang mereka lakukan ternyata tidak syar'i. Banyak kaum muslimin yang terlena dengan embel-embel Syariah atau nama-nama berbahasa Arab pada produk-roduknya, sehingga jarang di antara mereka yang memperhatikan atau mempertanyakan dengan seksama sistem transaksi yang terjadi.
1
Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html
1
2
Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.2 Di antara sistem akad jual beli yang cukup banyak ditemukan pada bank-bank dan lembaga keuangan syariah adalah apa yang disebut dengan istilah murabahah, Transaksi murabahah ini lazim dilakukan oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya secara sederhana, murabahah berarti suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati.3 Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.4 Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.5
2
Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3. 3
Adiwarman karim, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia, 2003, hlm 161 4
Ibid., hlm 162 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3. hlm. 698 5
3
Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.6 Saat ini ada dua jenis lembaga keuangan yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan bukan bank. Lembaga keuangan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentukbentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak, sedangkan lembaga keuangan bukan bank adalah lembaga keuangan atau lembaga pembiayaan lebih berfokus kepada salah satu bidang saja apakah penyaluran dana atau penghimpunan walaupun ada lembaga pembiayaan melakukan keduanya. Bentuk dari lembaga keuangan bukan bank ini adalah:
6
Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,
83
4
modal ventura, anjak-piutang, perusahan sewa guna usaha, asuransi dana pensiun, dan pegadaian.7 Akad murabahah mulai banyak yang menggunakannya karena hampir mirip dengan yang berlaku pada sektor konvensional. Sebagai faktanya, 99% pembiayaan yang diberlakukan pada multifinance syariah berdasarkan akad murabahah karena hal tersebut disesuaikan dengan hukum yang berlaku sesuai syariah. Beberapa opini, seperti yang dikeluarkan oleh corporate secretary Mandala Finance, mengatakan bahwa seluruh pembiayaan multifinance menggunakan akad murabahah karena lebih aplikatif dan banyak digunakan oleh kalangan perbankan.8 PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep murabahah berdasarkan (Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan) PSAK No. 59, yaitu akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. PT FIF Syariah Demak memberikan pelayanan pembiayaan murabahah, yang berupa pembiayaan kepemilikan sepeda motor khususnya sepeda motor Honda. PT FIF Syariah Demak memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pembayaran secara kredit atau cicilan dan mempunyai beberapa sistem, prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh calon debitur dalam memperoleh pembiayaan.. 7
Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 2 8
file:///D:/wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm
5
Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT FIF syariah Demak yaitu dalam menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan marjin keuntungan yang diinginkan akan tetapi semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Untuk mengikat kedua belah pihak maka dibuatlah perjanjian pembiayaan dengan akad murabahah dimana dalam akad murabahah harus dijelaskan secara terperinci dan jujur harga jual kepada kepada nasabah. Dalam penandatanganan perjanjian akad murabahah nasabah tidak dijelaskan secara terperinci tentang harga-harga penyusun harga jual sepeda motor, nasabah hanya disuruh menandatangani perjanjian tanpa sempat membacanya dan masih juga dikenakan biaya-biaya lainya diluar akad perjanjian Masyarakat umum tidak mau tahu kehalalan produk murabahah yang dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak. Mereka hanya mau mudahnya saja tanpa melihat secara seksama proses tersebut dan juga praktek murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak. Berangkat dari fenomena di atas penulis bermaksud mengkaji secara analisis bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT FIF Syariah
6
Demak. Dengan judul : ANALISIS PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK B. Rumusan masalah Berpijak dan latar belakang tersebut di atas, maka ada beberapa permasalahan yang akan penulis kaji dan teliti dalam penelitian ini. Adapun yang menjadi topik permasalahannya adalah sebagai berikut: 1. Bagaimana praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? 2. Bagaimana
tinjauan hukum Islam terhadap praktek pembiayaan
murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak? C. Tujuan Penulisan Skripsi Setiap kegiatan yang kita laksanakan pastilah mempunyai sasaran dan tujuan yang hendak dicapai. Demikian pula dalam penulisan skripsi ini, adapun yang hendak dicapai antara lain:
1. Tujuan Formal Yaitu untuk melengkapi dan memenuhi salah satu syarat akademik guna memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (SHI) dalam bidang Muamalah di Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Walisongo Semarang. 2. Tujuan Material Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:
7
a. Untuk mengetahui praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak. b. Untuk
mengetahui
tinjauan
hukum
Islam
terhadap
praktek
pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak D. Telaah Pustaka Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut penulis melakukan penelaahan karya-karya ilmiah yang berhubungan dengan penelitian yang akan
diteliti
dengan
judul
ANALISIS
PRAKTEK
PEMBIAYAAN
MURABAHA DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK tujuan adanya telaah adalah untuk menghindari adanya plagiasi atau pengulangan dalam penelitian ini, sehingga tidak terjadi adanya pembahasan yang sama dengan penelitian yang lain. Maka penulis perlu menjelaskan tentang topik penelitian yang penulis teliti yang berkaitan masalah tersebut beberapa kajian dan pembahasan tersebut diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Moh. Faozan S.Hi (2004) alumni fakultas syari'ah Semarang dalam skripsinya yang berjudul Studi Analisis Praktek Jual Beli Murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan (Relevansinya terhadap fatwa DSN No.4/DSNMUI/IV/2000). Obyek kajian menitik beratkan pada relevansi fatwa Dewan Syari'ah Nasional terhadap praktek Jual beli murabahah di Bank Syari'ah Mandiri Pekalongan.
8
2. Danan Dany Shofa S.HI (2005) alumni fakultas syariah Semarang dalam skripsinya
yang
berjudul:
Study
analisis
terhadap
pembiayaan
Murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang. Skripsi ini membahas tentang praktek pembiayaan murabahah di Baitul Mal wa Tamwil (BMT) Hudatama Semarang karena hal tersebut yang paling diminati oleh konsumen dalam melakukan pembiayaan di BMT Hudatama Semarang Semua penelitian atau skripsi tersebut memiliki kesamaan topik dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu tentang murabahah. Meskipun demikian, penelitian ini berbeda dengan focus-fokus penelitian yang sudah ada tersebut yaitu adanya pembebanan biaya-biaya yang semestinya dilakukan oleh pihak PT FIF syariah Demak seperti biaya gaji, biaya sewa gedung, dan lain-lain. Nasabah tidak dijelaskan secara jujur dan terperinci harga-harga penyusun harga jual suatu sepeda motor seperti tidak ditunjukannya kwintasi pembelian dan harga sudah ditentukan diawal oleh PT FIF syariah Demak sebelum kesepakatan tercapai antara nasabah dengan PT FIF syariah Demak. E. Metode Penelitian Adapun metode penelitian yang perlu dan sesuai dengan judul skripsi adalah penelitian lapangan (field research) yang dilakukan di PT FIF Syari'ah Demak, penelitian ini bersifat deskriptif analisis dengan mendeskripsikan bagaimana fakta yang terjadi di PT FIF syariah dan analisis kasus tersebut dalam perspektif hukum Islam, agar tercapai penulisan skripsi ini lebih
9
subyektif dan relevan, maka dalam penulisan ini menggunakan metode sebagai berikut: 1. Sumber Data. a. Data Primer Sumber utama yang dijadikan bahan penelitian dalam penulisan skripsi ini, dan karena skripsi ini penelitian lapangan, maka yang menjadi sumber utama adalah hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi tentang praktek pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak b. Data Sekunder Sumber yang menjadi bahan penunjang dan melengkapi suatu analisa. Dalam skripsi ini, yang dijadikan sumber sekunder adalah buku-buku referensi yang akan melengkapi hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi yang telah ada.9 untuk itu beberapa sumber buku atau data yang akan membantu mengkaji secara kritis diantaranya buku-buku yang ada kaitannya dengan tema skripsi yaitu tentang jual-beli murabahah. 2. Metode Pengumpulan Data. Metode pengumpulan data yang penulis gunakan adalah sebagai berikut: a. Observasi Yaitu usaha-usaha yang dilakukan guna mengumpulkan data dengan cara pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena-fenomena yang diteliti Ini berkaitan tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak 9
hlm. 91
Saifuddin Azwar, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001,
10
metode mi dijadikan sebagai tahapan pertama yang digunakan untuk memperoleh data-data tentang keadaan dan kondisi tempat penelitian. b. Interview/wawancara, yaitu mengumpulkan data dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan dengan sistematik dan berlandaskan kepada
tujuan
penyelidikan.10
Metode
ini
digunakan
untuk
memperoleh data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT FIF syariah Demak. Hal ini akan penulis lakukan dengan cara mengadakan pertanyaan yang sudah dipersiapkan terlebih dahulu. 3. Metode Analisis Data Setelah data terkumpul langkah selanjutnya adalah menganalisa data mengambil kesimpulan dan data yang terkumpul. Kesemuanya adalah untuk menyimpulkan data secara teratur dan rapi. Dalam Pengolahan data ini penulis menggunakan metode Deskriptif Kualitatif yaitu metode yang digunakan terhadap suatu data yang telah dikumpulkan, kemudian diklasifikasikan, disusun, dijelaskan yakni digambarkan dengan kata-kata atau kalimat yang digunakan untuk memperoleh kesimpulan.11 Untuk menganalisa data yang diperoleh, maka penelitian yang meliputi edition, pengelompokan klasifikasi, dan penyajian data. Yang dimaksud adalah bahwa data yang telah diperoleh tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di FIF Syari’ah Cabang Demak dengan
10
Sutrisno Hadi, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th,
hlm.42. 11
Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002, hlm.209.
11
pendekatan kualitatif kemudian menafsirkannya dengan bentuk deskriptif tentang pelaksanaan pembiayaan murabahahdi FIF Syari’ah Cabang Demak. Dengan pengertian tersebut analisis ini dimaksudkan sebagai usaha penyajian data tentang pelaksanaan pembiayaan murabahah di FIF Syari’ah Cabang Demak.12 Upaya analisis data ini dilakukan dengan cara membandingkan antara fakta yang dihasilkan dan penelitian di lapangan (pelaksanaan pembiayaan murabahah di PT PIF syariah Demak) dengan teori yang berupa konsep hukum Islam yang ada. F. Sistematika Penulisan Skripsi Dalam memaparkan isi skripsi ini, penulis perlu menjelaskan secara global serta akurat pada tiap-tiap bab agar sedikit banyak dapat mengantarkan sebagai gambaran skripsi yang akan penulis bahas nantinya. Adapun bab-bab dimaksud terbagi menjadi lima bab, yang akan penulis uraikan di bawah ini, yaitu :
BAB I : PENDAHULUAN A. Latar Belakang Masalah B. Rumusan Masalah C. Tujuan Penulisan Skripsi D. Telaah Pustaka E. Metode Penulisan Skripsi 12
Lexy J. Moleong., Metode Penelitian Kualitatif (Edisi Revisi), Bandung : PT. Remaja Rosdakarya Offset, Cet. Ke-25, 2008, hlm. 248-249.
12
F. Sistematika Penulisan Skripsi BAB II : TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH A. Pengertian Murabahah B. Dasar hukum Murabahah, C. Rukun dan syarat Murabahah D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSN-MUI/2000 Tentang Murabahah BAB III : PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak B. Praktek murabaha di PT Federal Intemational Finance (FIF) Demak BABIV: ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF SYARIAH DEMAK A. Analisis praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak B. Analisis hukum Islam praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) syariah Demak BAB V : PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran C. Penutup
BAB II TINJAUAN UMUM MENGENAI MURABAHAH
A. Pengertian Murabahah Murabahah sebagai salah satu bentuk jual beli dan secara operasional murabahah merupakan salah satu produk lembaga keungan Islam diantara produk-produk yang lain. Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2). Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1 Pengertian murabahah dalam etimologi Bahasa Arab adalah murabahah atau ﻣﺮاﺑﺤ ﺔasal kata dari ism masdar رﺑ ﺢyang berarti : keuntungan.2 Jadi jual beli murabahah, arti etimologinya saling mengambil laba. Maksudnya :
ﺑﻴﻊ ﺍﻟﺴﻠﻌﺔ ﲟﺎ ﺍﺷﺘﺮﺍﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﻊ ﺯﻳﺎﺩﺓ ﺭﺑﺢ ﻣﻌﻠﻮﻡ Artinya: Menjual barang dagangan sesuai harga modal plus laba tertentu. Dalam bahasa Inggris: Resale with a stated profit.3 Sayyid Sabiq mengartikan murabahah sebagai penjualan dengan harga pembelian barang berikut keuntungan yang diketahui.4
1
Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61. Ali Mutahar, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, hlm. 552. 3 Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3, 2007, hal. 45 2
13
14 Sedangkan pengertian murabahah dalam terminologi menurut ulama
1. Menurut Ibnu Rusyd, jual beli murabahah ialah jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia mensyaratkan atasnya laba dalam jumlah tertentu, dinar atau dirham.5 2. Menurut Adiwarman Karim, murabahah adalah suatu penjualan barang seharga barang tersebut ditambah keuntungan yang disepakati. Misalnya, seseorang membeli barang kemudian menjualnya kembali dengan keuntungan tertentu. Berapa besar keuntungan tersebut dapat dinyatakan dalam nominal rupiah tertentu atau dalam bentuk persentase dari harga pembeliannya, misalnya 10% atau 20%.' 6 3. Menurut Zaenul Arifin, murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. 7 Murabahah adalah istilah dalam Fikih Islam yang berarti suatu bentuk jual beli tertentu ketika penjual menyatakan biaya perolehan barang, meliputi harga barang dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan untuk memperoleh barang
4
Sayyid Sabiq, Fiqh Sunnah 11, Terj, Kamaludin A Marzuki, “Fiqh Sunnah jilid 11”, Bandung: Pustaka, 1988, hlm 83. 5 Ibnu Rusyd, op,cit hal 45 6 Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 103. 7 Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200.
15 tersebut dari tingkat keuntungan (margin) yang diinginkan. Tingkat keuntungan ini bisa dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya perolehan. Pembayaran bisa dilakukan secara spot (tunai) atau bisa dilakukan di kemudian hari yang disepakati bersama. Oleh karena itu, murabahah tidak dengan sendirinya mengandung konsep pembayaran tertunda اdeferred payment), seperti yang secara umum dipahami oleh sebagian orang yang mengetahui murabahah hanya dalam hubungannya dengan transaksi pembayaran di perbankan syariah, tetapi tidak memahami Fikih Islam.8 Berdasarkan keterangan tersebut dapat disimpulkan bahwa murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. B. Dasar Hukum Murabahah Bai' al-murabahah adalah jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati. Dalam bai' al-murabahah, penjual harus memberi tahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya. Misalnya, pedagang eceran membeli komputer dari grosir dengan harga Rp l0.000.000,00, kemudian ia menambahkan keuntungan sebesar Rp750.000,00 dan ia menjual kepada si pembeli dengan harga Rp l0.750.000,00. Pada umumnya, si pedagang eceran tidak akan memesan dari grosir sebelum ada pesanan dari calon pembeli dan mereka sudah menyepakati tentang lama pembiayaan, besar keuntungan yang
8
Ascarya, Akad & Produk Bank Syariah, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2007, hlm. 81.
16 akan diambil pedagang eceran, serta besarnya angsuran kalau memang akan dibayar secara angsuran.9 Murabahah tidak mempunyai rujukan atau referensi langsung dari alquran maupun hadis, yang ada hanyalah refrensi tentang jual-beli dan perdagangan . jual-beli murabahah hanya dibahas dalam kitab-kitab fiqih Ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang dapat dijadikan rujukan dasar akad transaksi al-Murabahah, adalah: 1.Al-Qur'an a. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 275
(275 :ﺎ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓﻡ ﺍﻟ ِّﺮﺑ ﺮ ﺣ ﻭ ﻊ ﻴﺒﻪ ﺍﹾﻟ ﺣﻞﱠ ﺍﻟﻠﹼ ﻭﹶﺃ Artinya: Padahal Allah telah menghalalkan jual-beli mengharamkan riba (QS. Al-Baqarah : 275).10
dan
b. Al-Qur'an, surat Al-Baqarah ayat 282
(282 :ﻢ )ﺍﻟﺒﻘﺮﺓ ﺘﻌ ﻳﺎﺗﺒ ﻭﹾﺍ ِﺇﺫﹶﺍ ﺪ ﺷ ِﻬ ﻭﹶﺃ Artinya: Dan persaksikanlah apabila kamu berjual-beli. (QS. AlBaqarah: 282).11 c. Al-Qur'an, surat An-Nisa'ayat 29
(29 :ﻢ )ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ ﻨ ﹸﻜﺽ ﻣ ٍ ﺍﺗﺮ ﻦﺭ ﹰﺓ ﻋ ﺎﺗﻜﹸﻮ ﹶﻥ ِﺗﺠ ِﺇﻻﱠ ﺃﹶﻥ Artinya: Kecuali dengan jalan perniagaan yang dilakukan suka sama suka. (QS. An-Nisa': 29).12
9
Syafi'i Antonio, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003,
hlm. 101
10
Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 69. 11 Ibid., hlm. 70. 12 Ibid., hlm. 122.
17 2. Al-Sunnah, di antaranya: a. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Ibnu Majah
ﻯ ﺍﻟﹾﻜﺴﺐ ِﺌ ﹶﻞ ﺃﻢ ﺳ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻰ ﻨِﺒﺍﻓ ٍﻊ ﹶﺃﻥﱠ ﺍﻟﻦ ﺭﺔ ﺑﻦ ِﺭﻓﹶﺎﻋ ﻋ ( ﻭ ٍﺭ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﺰﺍﺭ ﺮ ﺒﻣ ﻴ ٍﻊﺑ ﻭ ﹸﻛﻞﱡ ﻴ ِﺪ ِﻩ ِﻞ ِﺑﺮﺟ ﻤﻞﹸ ﺍﻟ ﻋ ؟ ﻗﹶﺎ ﹶﻝﻴﺐﺃﻃ 13
Artinya: Rifa'ah bin Rafi', sesungguhnya Nabi SAW. ditanya tentang mata pencaharian yang paling baik. Nabi SAW menjawab: seseorang bekerja dengan tangannya dan setiap jual-beli yang mabrur. (HR. Ibnu Majah, Hakim mensahihkannya). Maksud mabrur dalam hadiş di atas adalah jual-beli yang terhindar dari usaha tipu-menipu dan merugikan orang lain, b. Hadist Nabi yang diriwayatkan oleh HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah
ﻊ ﻴﺒﺎ ﺍﹾﻟﻧﻤﻢ ِﺇ ﺳﻠﱠ ﻭ ﻴ ِﻪﻋﹶﻠ ﺻﻠﱠﻰ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻨﻪﻋ ﻪﺎﺟﺍﺑﻦ ﻣﺎﻥ ﻭﻦ ِﺣﺒ ﺑﺝ ﺍ ﺮ ﺧ ﻭﹶﺃ (ﺽ )ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺒﻴﻬﻘﻰ ﻭﺍﺑﻦ ﻣﺎﺟﻪ ٍ ﺍﺗﺮ ﻦ ﻋ 14
Artinya: Dan dikeluarkan dari Ibnu Hibban dan Ibnu Majah bahwa Nabi SAW, sesungguhnya jual-beli harus dipastikan harus saling meridai." (HR. Baihaqi dan Ibnu Majjah). 3. Ijma' Ulama telah sepakat bahwa jual-beli diperbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian, bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu, harus diganti dengan barang lainnya yang sesuai.15 Diantara pendapat ulama mengenai murabaha
13
Muhammad bin Ismail al-Kahlani as-San'ani, Subul as-Salam, Kairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950, hlm. 4. 14 Ibid., 15 Sayyid Sabiq, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III, hlm. 147.
18 1. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang dibolehkan tetapi tidak disukai (makruh tahrim) karena hal itu merupakan perbuatan yang mendekati haram. Dimana ketika si pembeli dan penjual sepakat untuk menentukan harga pada awal mulanya dan penjual memberitahukan pada waktu perjanjian jual beli, apabila penjual tidak memberitahukan harga pokok maka boleh menambah harga jual barang (margin) bahkan hal tersebut adalah perbuatan yang terpuji, karena terdapat manfaat bagi penjual berupa keuntungan dari barang dagangan dan apabila terjadi suatu kebohongan yang diketahui lewat bukti-bukti, pengakuan, sumpah, maka pembeli berhak untuk mengambil barang dagangannya melalui akad yang baru atau barang yang telah ia beli dikembalikan dan membatalkan akad.16 2. Madzhab Maliki berpendapat bahwa murabahah termasuk perbuatan yang menyalahi keutamaan (khilafatul aula’) dikarenakan hal tersebut membutuhkan banyak sekali keterangan sehingga jual beli tersebut dapat mengakibatkan kerusakan (fasik) pada akad yakni apabila murabahah tersebut dilakukan sebelum menyebut dan menyepakatinya, adapun jika tidak menyebutkan harga pokok penjualan ditambah keuntungan kepada pihak pembeli maka hukumnya haram, maksudnya penjual harus menerangkan barang dagangannya dan setiap hal yang bisa menjadikan nilai tambahan terhadap harga, apabila hal tersebut tidak diperhatikan dapat mengakibatkan putusnya akad. 16
Abdurrahman Al Jaziri, Kitab Al-Fiqh ‘Ala Al- Madzhab Al- Arba’ah Juz Tsani, Mesir: Al-Makrabah Al-Tujjariyah Al- Kubro, tth. hlm 278-279.
19 3. Madzhab Syafi’i berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila pemberitahuan harga pokok dan keuntungan dilakukan setelah menetapkan harga jual dan kesepakatan tersebut dilakukan secara terang-terangan. Tetapi apabila penjual berkata sehingga menyebutkan harganya dengan samar, hal demikian bukan termasuk kesepakatan terhadap harga karena akadnya dilakukan tidak secara jelas, maka hal tersebut tidak diharamkan 4. Madzhab Hambali berpendapat bahwa murabahah diharamkan apabila, pemberitahuan harga pokok ditambah keuntungan kepada pihak pembeli (tawar menawar) dilakukan setelah adanya kesepakatan antara penjual dan pembeli terhadap akad yang dilakukan secara terang-terangan atau jelas.17 Kaidah dan hal-hal yang berhubungan dengan murabahah antara lain: 1. la harus digunakan untuk barang-barang yang halal 2. Biaya aktual dari barang yang akan diperjualbelikan harus diketahui oleh pembeli 3. Harus ada kesepakatan kedua belah pihak (pembeli dan penjual) atas harga jual yang termasuk di dalamnya harga pokok penjualan (cost of goods sold) dan margin keuntungan 4. Jika ada perselisihan atas harga pokok penjualan, pembeli mempunyai hak untuk menghentikan dan membatalkan perjanjian
17
Ibid. hlm 279.
20 5. Jika barang yang akan dijual tersebut dibeli dari pihak ketiga, maka perjanjian jual-beli yang dengan pihak pertama tersebut harus sah menurut syariat Islam. 6. Murabahah memegang kedudukan kunci nomor dua setelah prinsip bagi hasil dalam bank Islam, ia dapat diterapkan dalam: a. Pembiayaan pengadaan barang b. Pembiayaan pengeluaran Letter of Credit (L/C) 7. Murabahah akan sangat berguna sekali bagi seseorang yang membutuhkan barang secara mendesak tetapi kekurangan dana pada saat itu ia kekurangan likuiditas. la meminta pada bank agar membiayai pembelian barang tersebut dan bersedia menebusnya pada saat diterima. Harga jual pada pemesan adalah harga beli pokok plus margin keuntungan yang telah disepakati. Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan kedua belah pihak harus mematuhi ketentuanketentuan yang telah disepakati bersama. Bank
: Harus mendatangkan barang yang benar-benar memenuhi pesanan nasabah baik jenis, kualitas atau sifat-sifat yang lainnya.
Pemesan
:Apabila barang telah memenuhi ketentuan dan ia menolak untuk menebusnya maka bank berhak untuk menuntutnya secara hukum. Hal ini merupakan konsensus para yuris
21 muslim karena peranan telah dianalogikan dengan dhimmah (hutang) yang harus ditunaikan.18
C. Rukun dan Syarat Murabahah Dalam melaksanakan suatu perikatan, terdapat rukun dan syarat yang harus dipenuhi. Untuk memperjelas syarat dan rukun jual beli maka lebih dahulu dikemukakan pengertian syarat dan rukun baik dari segi etimologi maupun terminologi. Secara etimologi, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, rukun adalah "yang harus dipenuhi untuk sahnya suatu pekerjaan,"19 sedangkan syarat adalah "ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan."20 Menurut Satria Effendi M. Zein, bahwa menurut bahasa, syarat adalah sesuatu yang menghendaki adanya sesuatu yang lain atau sebagai tanda,21 melazimkan sesuatu.22 Secara terminologi, yang dimaksud dengan syarat adalah segala sesuatu yang tergantung adanya hukum dengan adanya sesuatu tersebut, dan tidak adanya sesuatu itu mengakibatkan tidak ada pula hukum, namun dengan adanya sesuatu itu tidak mesti pula adanya hukum.23 Hal ini sebagaimana dikemukakan Abd al-Wahhab Khalaf, syarat adalah sesuatu yang keberadaan 18
Muhamad, op.cit., hlm. 284
19
Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004, hlm. 966. 20 Ibid., hlm. 1114. 21 Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005, hlm. 64 22 Kamal Muchtar, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995, hlm. 34 23 Alaiddin Koto, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 50
22 suatu hukum tergantung pada keberadaan sesuatu itu, dan dari ketiadaan sesuatu itu diperoleh ketetapan ketiadaan hukum tersebut. Yang dimaksudkan adalah keberadaan secara syara’, yang menimbulkan efeknya.24 Hal senada dikemukakan Muhammad Abu Zahrah, asy-syarth (syarat) adalah sesuatu yang menjadi tempat bergantung wujudnya hukum. Tidak adanya syarat berarti pasti tidak adanya hukum, tetapi wujudnya syarath tidak pasti wujudnya hukum.25 Sedangkan rukun, dalam terminologi fikih, adalah sesuatu yang dianggap menentukan suatu disiplin tertentu, di mana ia merupakan bagian integral dari disiplin itu sendiri. Atau dengan kata lain rukun adalah penyempurna sesuatu, di mana ia merupakan bagian dari sesuatu itu.26 Murabahah menurut Dr. Wahbah Zuhaili dibutuhkan beberapa syarat antara lain: 1) اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺜﻤﻦ اﻷول Mengetahui harga pertama (harga pembelian), Pembeli kedua hendaknya mengetahui harga pembelian. 2) اﻟﻌﻠﻢ ﺑﺎﻟﺮﺑﺢ Mengetahui besarnya keuntungan, Hendaknya margin keuntungan juga diketahui oleh si pembeli, karena margin keuntungan tersebut termasuk
bagian
dari
harga.
Sedangkan
mengetahui
harga
merupakan syarat sah jual beli. 3) ان ﻳﻜﻮن رأس اﻟﻤﺎل ﻣﻦ اﻟﻤﺜﻠﻴﺎت
24
Abd al-Wahhab Khalaf, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978, hlm. 118. Muhammad Abu Zahrah, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958, hlm. 59. 26 Abdul Ghofur Anshori, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006, hlm. 25. 25
23 Modal hendaknya berupa komoditas yang memiliki kesamaan dan sejenis, seperti benda-benda yang ditakar, ditimbang dan dihitung. 4) أﻻﻳﺘﺮﺗﺐ ﻋﻠﻰ اﻟﻤﺮاﺑﺤﺔ ﻓﻰ اﻣﻮال اﻟﺮﺑﺎ وﺟﻮد اﻟﺮﺑﺎ ﺑﺎﻟﻨﺴﺒﺔ ﻟﻠﺜﻤﻦ اﻻول Sistem murabahah dalam harta riba hendaknya tidak menisbatkan riba tersebut terhadap harga pertama. Seperti membeli barang yang ditakar atau ditimbang dengan barang sejenis dengan takaran yang sama, maka tidak boleh menjualnya dengan sistem murabahah. 5) ان ﻳﻜﻮن اﻟﻌﻘﺪ اﻻول ﺻﺤﻴﺤﺎ Transaksi pertama haruslah sah secara syara’, Jika transaksi pertama tidak sah, maka tidak boleh dilakukan jual beli secara murabahah, karena murabahah adalah jual beli dengan harga pertama disertai tambahan keuntungan dan hak milik jual beli yang tidak sah ditetapkan dengan nilai barang atau dengan barang yang semisal bukan dengan harga, karena tidak benarnya penamaan.27
Rukun jual beli ada tiga, yaitu aqid (penjual dan pembeli), ma'qud alaih (obyek akad), shigat (lafaz ijab kabul). 1.
aqid (penjual dan pembeli) yang dalam hal ini dua atau beberapa orang melakukan akad,
2. Ma'qud alaih (obyek akad). Syarat-syarat benda yang menjadi obyek akad ialah: Suci atau mungkin untuk disucikan, maka tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya,
27
Wahbah Az-Zuhaili, Al Fiqh Al Islam Wa Adillatuhu jilid V, Damaskus: Dar-Al-Fikr, Cet. Ke-2, 1989 , hlm. 704-705
24 a. Memberi manfaat menurut Syara', maka dilarang jual beli bendabenda yang tidak boleh diambil manfaatnya menurut Syara', seperti menjual babi, cecak dan yang lainnya. b. Jangan dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal lain, seperti; jika ayahku pergi kujual motor ini kepadamu. c. Tidak dibatasi waktunya, seperti perkataan saya jual motor ini kepada Tuan selama satu tahun, maka penjualan tersebut tidak sah, sebab jual beli adalah salah satu sebab pemilikan secara penuh yang tidak dibatasi apa pun kecuali ketentuan syara'. d. Dapat diserahkan dengan cepat maupun lambat, e. Milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain dengan tidak seizin pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi miliknya.28 f. Diketahui (dilihat), barang yang diperjualbelikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan salah satu pihak. 3. Shigat (lafaz ijab kabul) Ijab dan kabul terdiri dari qaulun (perkataan) dan fi'lun (perbuatan). Qaulun dapat dilakukan dengan lafal sharih (kata-kata yang jelas) dan lafal kinayah (kata kiasan/sindiran). Adapun rukun dan syarat murabahah sebagai berikut: 28
Hendi Suhendi, Fiqh Muamalah, Membahas Ekonomi Islam, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002, hlm. 72-73
25 Rukun dari akad murabahah yang harus dipenuhi dalam transaksi ada beberapa, yaitu: 1). Pelaku akad, yaitu ba'i (penjual) adalah pihak yang memiliki barang untuk dijual, dan musytari (pembeli) adalah pihak yang memerlukan dan akan membeli barang; 2). objek akad, yaitu mabi' (barang dagangan) dan tsaman (harga); dan 3) shighah, yaitu Ijab dan Qabul. Beberapa syarat pokok murabahah, antara lain sebagai berikut. a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya. c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itulah yang meng-cover pengeluaran-pengeluaran tersebut.
26 d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak
dapat dijual dengan prinsip
murabahah. Contoh (1) : A membeli sepasang sepatu seharga Rpl00 ribu. A ingin menjual sepatu tersebut secara murabahah dengan margin 10 persen. Harga sepatu dapat ditentukan secara pasri sehingga jual beli murabahah tersebut sah.29 Contoh 2) : A membeli jas dan sepatu dalam satu paket dengan harga Rp500 ribu. A dapat menjual paket jas dan sepatu dengan prinsip murabahah. Akan tetapi, A tidak dapat menjual sepatu secara terpisah dengan prinsip murabahah karena harga sepatu secara terpisah tidak diketahui dengan pasti. A dapat menjual sepatu secara terpisah dengan harga lumpsum tanpa berdasar pada harga perolehan dan margin keuntungan yang diinginkan. D. Murabahah Menurut Fatwa Dewan Syari’ah Nasional Nomor 04/DSNMUI/2000 Tentang Murabahah 1. Ketentuan umum murabahah dalam bank syari’ah adalah sebagai berikut: a. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba b. Barang yang diperjual belikan tidak diharamkan oleh syariah islam c. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasi nya
29
Ascarya, op.cit., hlm. 82.
27 d. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba e. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, semisal pembelian dilakukan secara berhutang f. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai dengan harga beli ditambah keuntungan, dalam hal ini bank harus memberitahukan secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya-biaya yang diperlukan g. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu yang telah disepakati h. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak dapat mengadakan perjanjian khusus kepada nasabah i. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang secara prinsip menjadi milik bank 2. Ketentuan murabahah kepada nasabah a. Nasabah mengajukan permohonan dan perjanjian pembelian suatu barang atau asset kepada bank b. Jika bank menerima permohonan tersebut, ia harus membeli terlebih dahulu asset yang di pesannya secara sah dengan pedagang c. Bank kemudian menawarkan asset tersebut kepada nasabah kemudian nasabah harus menerima atau membeli sesuai dengan perjanjian yang
28 telah disepakati, karena secara hukum, perjanjian tersebut mengikat kemudian kedua belah pihak membuat kontrak jual beli d. Dalam jual beli ini bank dibolehkan meminta nasabah untuk membayar uang muka saat menandatangani kesepakatan awal pemesanan e. Jika nasabah kemudian menolak membeli barang tersebut, biaya riil bank harus dibayar dengan uang muka tersebut f. Jika nilai uang muka kurang dari kerugian yang harus ditanggung oleh bank, maka bank dapat meminta kembali sisa kerugiannya kepada nasabah g. Jika uang muka memakai kontrak urbun sebagai alternatif dari uang muka, maka: 1) Jika nasabah memutuskan untuk membeli barang tersebut, ia tinggal membayar sisa harga 2) Jika nasabah batal membeli, uang muka menjadi milik bank maksimal sebesar kerugian yang ditanggung oleh bank akibat pembatalan tersebut; dan jika uang muka tidak mencukupi, nasabah wajib melunasi kekurangannya 3. Jaminan dalam murabahah a. Jaminan dalam murabahah diperbolehkan agar nasabah serius dengan pesanan nya b. Bank dapat meminta nasabah untuk menyediakan jaminan yang dapat dipegang 4. Hutang dalam murabahah
29 a. Secara prinsip, penyelesaian hutang nasabah tidak ada kaitannya dengan transaksi lain yang dilakukan nasabah dengan pihak ketiga atas barang tersebut. Keuntungan atau kerugian ia tetap berkewajiban menyelesaikan hutangnya kepada bank b. Jika nasabah menjual barang tersebut sebelum masa angsuran berakhir, ia tidak wajib segera melunasi seluruhnya c. Jika barang tersebut menyebabkan kerugian, nasabah tetap harus menyelesaikan hutangnya sesuai kesepakatan awak. Ia tidak boleh memperlambat pembayaran angsuran atau meminta kerugian itu di perhitungkan. 5. Penundaan pembayaran dalam murabahah a. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian hutangnya b. Jika nasabah menunda-nunda pembayarannya dengan sengaja, atau jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya, maka penyelesaian dilakukan melalui badan arbitrase syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah. 6. Bangkrut dalam murabahah Jika nasabah dinyatakan telah pailit dan gagal menyelesaikan hutangnya, bank harus menunda tagihan hutang sampai ia sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.30
30
Dewan Syari’ah Nasional Majelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Ciputat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 24-27.
BAB III PRAKTEK PEMBIAYAAN MURABAHAH DI PT FEDERAL INTERNATIONAL FINANCE (FIF) SYARIAH DEMAK
A. Profil PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak 1. Sejarah Singkat FIF Sejarah Singkat FIF Syariah Demak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak didirikan dengan nama PT Mitrapusaka Artha Finance pada bulan Mei 1989. Berdasarkan ijin usaha yang diperolehnya, maka Perseroan bergerak dalam bidang Sewa Guna Usaha, Anjak Piutang dan Pembiayaan Konsumen. Pada tahun 1991, Perseroan merubah nama menjadi PT Federal International Finance Namun seiring dengan perkembangan waktu dan guna memenuhi permintaan pasar, Perseroan mulai memfokuskan diri pada bidang pembiayaan konsumen secara retail pada tahun 1996. Ketika badai krisis moneter mulai menerpa pada tahun 1997, saat itu pula merupakan titik balik bagi Perseroan untuk melakukan konsolidasi internal dalam rangka persiapan menuju ke suatu system komputerisasi yang tersentralisasi dan terintegrasi. Walaupun krisis moneter tersebut di luar dugaan berkembang menjadi krisis multidimensi, namun berkat kerja keras jajaran Direksi beserta seluruh karyawan Perseroan tetap dapat berjalan.1
1
Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak.
30
31
Perseroan yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT Astra International, Tbk ini, tahun demi tahun lebih memantapkan dirinya sebagai perusahaan pembiayaan terbaik dan terpercaya di industrinya, sehingga pada saat penerbitan obligasi pertama tahun 2002 hingga obligasi kelima tahun 2004 mendapatkan tanggapan yang positif dari para investor.2 2. Visi Misi Adapun yang menjadi visi misi PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak adalah: Visi: "Menawarkan solusi keuangan terbaik bagi para pelanggan secara individual" Misi : 1. Beroperasi secara lugas dengan tetap mengindahkan aspek kehatihatian. 2. Berkontribusi dalam meningkatkan distribusi sepeda motor produk Astra 3. Memenuhi harapan para pelanggan, karyawan, pemegang saham, kreditur dan pemerintah 4. Menawarkan produk yang terjangkau bagi pelanggan 3. Nilai Dan Budaya
2
Ibid.,
32
NILAI 1. Memberikan yang terbaik kepada stakeholder 2. Menghargai prestasi individu dengan tetap mengedepankan kerjasama 3. Semangat untuk mencapai kesempurnaan 4. Home » Profil » Visi & Misi 5. Peduli dan berbagi kepada sesama BUDAYA 1. Mengejar kreativitas dan inovasi yang berkesinambungan 2. Bekerjasama dalam mencapai tujuan 3. Mengutamakan integritas dalam bekerja. 4. Prinsip-Prinsip Pembiayaan Syariah 1). Prinsip Jual Beli Syariah Menempatkan nilai-nilai religi saat menjalankan idealisme usaha dalam bingkai semangat yang dilandasi nilai-nilai universal untuk kemaslahatan ummat dalam memijudkan transaksi yang adil dan mencegah kemgian atau beban yang memberatkan di kemudian hari. 2). Universal Tidak membeda-bedakan latar belakang suku, agama, ras dan golongan dalam memberikan pelayanan.
33
3). Jelas Prinsip ini tercermin dari penyampaian informasi dalam kontrak mengenai tanggungjawab dari kondisi pembiayaan yang disepakati bersama. 4). Bersih Hanya menggunakan tata cara pembiayaan Syariah untuk menjamin semua transaksi dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariah. 5). Terbuka Penawaran harga disampaikan secara detail dan transparan mengenai harga pokok produk dan margin keuntungan yang diinginkan oleh FIF sebagai total biaya yang harus ditangguiig oleh pembeli sesuai dengan kesepakatan bersama. 6). Adil Melalui pembiayaan Syariah, FIF menempatkan nasabah pengguna dana dalam hak, kewajiban, keuntungan dan resiko yang berimbang. 7). Jujur Jujur dalam menyampaikan informasi yang ada.
34
Pembiayaan Syariah Pembiayaan Syariah.
5. Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak Struktur Organisasi PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
KA-POS/READHEAD KRISTIAWAN
Credit ops - Yustinus - Rudi Hartana - Maskan
Customer servis -Diana catur
Ar Ops Nuryanto Prayitno
Remedial - Yanchi - Yuli
Colector
Kasir - Resti - Dian
-Joko R -Slamet G -Gion
OB Herdy K.
Finance - Singgih - Yunus
35
Contoh perjanjian pembiayaan syariah sebagai berikut: PERJANJIAN PEMBIAYAAN SYARIAH Pada hari ini tanggal........ bulan .... tahun dua ribu.......(...) dibuat dan ditandatangani
Perjanjian
Pembiayaan
Syariah
(selanjutnya
disebut
"Perjanjian") oleh dan antara pihak-pihak tersebut dibawah ini: a. PT Federal Internationa) Finance, berkedudukan di Jakarta dan berkantor cabang b. Secara bersama-sama dan atau masing-masing selanjutnya disebut Pihak Pertama c. Nama .....pekerjaan: bertempat tinggal di......sebagai Pemegang Kartu Identitas... nomor..... dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama berkedudukan di.... selanjutnya disebut Pihak Kedua. Pihak Pertama dan Pihak Kedua (secara bersama-sama selanjutnya disebut "Para Pihak") tersebut diatas dengan ini menerangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut: 1. Pihak Pertama adalah perusahaan penyedia pembiayaan yang antara lain bergerak di bidang pembiayaan konsumen secara syariah 2. Pihak Kedua adalah orang atau badan yang menerima pembiayaan secara syariah dari Pihak Pertama 3. Pembiayaan Murabahah adalah penyediaan pembiayaan dalam rangka pengadaan barang secara syariah.
36
4. Pemberi Jaminan adalah orang atau badan yang memberikan jaminan kebendaan berupa Barang untuk menjamin pelunasan kewajiban Pihak Kedua. 5. Dealer adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan di bidang penyediaan Barang. 6. Barang adalah setiap unit sepeda motor tipe apapun dan /atau barang lainnya yang diperoleh melalui Pembiayaan Murabahah. 7. Barang Jaminan adalah Barang yang dijaminkan kepada Pihak Pertama sehubungan dengan kewajiban Pihak Kedua. 8. Ganti Kerugian adalah Penggantian atas biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pihak Pertama dalam rangka penagihan hak sebagai akibat dari terlambat atau tidak terpenuhinya pelaksanaan 9. Wanprestasi adalah tidak terpenuhinya suatu kewajiban baik sebagian maupun seluruhnya atas perjanjian oleh Pihak Kedua/Pemberi jaminan sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 Perjanjian ini. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut: Pasal 1: Pembiayaan Murabahah Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pihak seakat dan saling mengikatkan diri untuk mengadakan Perjanjian Pembiayaan syariah dengan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut:
37
Pasal 1 : Pembiayaan Murabahah Pihak Pertama setuju untuk menyediakan Pembiayaan Murabahah dengan jaminan hak milik secara fidusia atas Barang jaminan kepada pihak Kedua, guna pengadaan Barang berupa: . …...dengan spesifikasi berikut: Merk/Tipe
: ...............................................................................
Nomor Rangka; .............................................................................. Nomor Mesin :............................................................................... Tahun
: ..................................................................................
Warna
:.............................................................................
Nomor BPKB
: ..............................................................................
atau Barang pengganti lainnya yang ada di kemudian hari yang memenuhi
syarat/ketentuan dan disetujui terlebih dahulu oleh Pihak Pertama
yang diperoleh dari Dealer beralamat di…. Pasal 2 : Margin Keuntungan dan Total Kewajiban 1. Atas permohonan Pihak Kedua, Pihak Pertama dengan ini mengadakan Barang dan Pihak Kedua menyatakan telah menerima Barang dengan baik. Atas pengadaan Barang tersebut, Perjanjian ini berlaku sebagai tanda bukti penerimaan barang yang sah, 2. Pihak Kedua atas Pembiayaan Murabahah ini sepakat dan mengikatkan diri untuk membayar Pokok Pembiayaan yang dihitung berdasarkan perhitungan sebagai berikut:
Harga OTR
Premi Asuransi TLO: Rp..............................................................
: Rp...........................................................
38
Biaya Administrasi : Rp……………………………………….
Harga Perolehan
Uang Muka
; Rp...............................................................
Pokok Pembiayaan
: Rp.........................................................
: Rp..............................................................
3. Pihak Kedua sepakat Margin keuntungan Pihak Pertama sebesar: 4. Maka atas pengadaan Barang tersebut, berdasarkan perhitungan pada ayat 2 dan 3 pasal ini, maka Pihak Kedua secara sah dengan ini memiliki kewajiban kepada Pihak Pertama, selanjutnya disebut Total Kewajiban. sejumlah:…….Dalam jangka waktu ........ bulan, Angsuran per bulan
:
Rp...............................Angsuran
terakhir
;
Rp...............................Angsuran
l
tanggal....................pembayaran
angsuran
jatuh
tempo
pada
selanjutnya
pada
tanggal……bulan……. Surat Perjanjian ini dibuat rangkap 3 (tiga) dengan aslinya masingmasing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan berlaku sejak tanggal sebagaimana tersebut di atas. Telah dibaca, dimengerti dan disepakati isi perjanjian ini. Pasal 3 : Tata Cara Pembayaran, Denda dan Ganti Kerugian 1. Pihak kedua sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama untuk membayar kembali Total Kewajiban, sebagaimana Pasal 2 Perjanjian ini, dengan cara mengangsur dengan tertib dan teratur seusai jadwal pembayaran angsuran dengan tanpa perlu terlebih dahulu dilakukan penagihan/pemberitahuan oleh Pihak Pertama.
39
2. Cara pembayaran kewajiban Pihak Kedua kepada Pihak Pertama dapat dilakukan secara tunai, cheque, bilyet giro, atau cara fain yang disetujui dan sediakan oleh Pihak Pertama. 3. Pembayaran dengan cheque dan/atau bflyet giro harus dibuat atas nama "PT Federal International Finance" Pembayaran tersebut dianggap sah diterima apabila telah dapat diuangkan dan/atau dipindahbukukan oleh Pihak Pertama sebagaimana mestinya. 4. Atas setiap keterlambatan pembayaran angsuran di atas, dengan tidak mengurangi ketentuan mengenai Wanprestasi dan Berakhirnya Perjanjian, Pihak Kedua sepakat membayar dengan keterlambatan sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu Rupiah) ditambah dengan Ganti Kerugian. 5. Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat bahwa Perjanjian dan pembukuan.
Pihak Pertama merupakan bukti mutlak, sempurna dan
mengikat terhadap Pihak Kedua dan Pemberi Jaminan sehubungan dengan Pembiayaan, Jaminan dan seluruh jumlah yang wajib dibayar oleh Pihak Kedua kepada Pihak Pertama. 6. Pihak Kedua dimungkinkan untuk melakukan pembayaran dipercepat sepanjang mengikuti persyaratan dan/atau perhitungan Pihak Pertama. Pasal 4 : Hak dan Kewajiban atas Barang Jaminan dan Asuransi 1. a. Dengan diterimanya Barang oleh Pihak Kedua, Pihak Kedua/pemberi jaminan setuju untuk menyerahkan Barang sebagai Barang jaminan b. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan/diri untuk memelihara dan menjaga Barang jaminan tersebut sebaik-baiknya dan
40
memperbaiki segala kerusakan atas biaya Pihak Kedua/Pemberi Jaminan. c. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk setiap waktu mengizinkan Pihak Pertama dan/atau kuasanya untuk melihat dan/atau memeriksa kondisi Barang Jaminan di manapun Barang Jaminan itu berada 2.
a. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat bahwa atas segala risiko hilang atau musnahnya Barang jaminan karier &sebab apapun juga sepenuhnya menjadi tanggung jawab Pihak Ketiga/Pemberi Jaminan, sehingga dengan hilangnya atau musnahnya Barang Jaminan tidak meniadakan, mengurangi atau menunda pemenuhan kewajibankewajiban Pihak Kedua terhadap &.Pihak
Pertama, bagaimana
ditentukan dalam Perjanjian ini. b. Pihak Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk mengasuransikan Barang Jaminan ke perusahaan asuransi yang disediakan oleh Pihak Pertama dengan biaya-biaya ditanggung oleh Pihak Kedua/Pemberi Jaminan yang dibayarkan c.
Jika Barang jaminan yang Pemberi Jaminan hilang sebagaimana Pihak Kedua/Pemberi jaminan sepakat untuk menerima penggantian asuransi apabila klaim asuransi dapat dicairkan) memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih setelah dikurangi dengan maya dan/atau ongkos-ongkos dikeluarkan oleh Pihak Pertama untuk
41
mengajukan, mengurus menyelesaikan klaim/tuntutan penggantian asuransi. Pasal 5 : Wanprestasi Pihak Kedua/Pemberi Jaminan sepakat dan mengikatkan diri kepada Pihak Pertama dan atau kuasanya lelah terjadi keadaan wanprestasi yang dengan lewatnya waktu telah cukup membuktikan den tidak perlu dibuktikan lagi akan tetapi cukup dengan terjadinya salah satu atau lebih keadaan sebagai berikut: 1. Pihak Kedua talak dan/atau tidak dan/atau gagal memenuhi salah satu lebih kewajiban sebagaimana ditentukan dalam Perjanjian ini; 2. Pihak Kedua mulai melakukan Kewajiban pembayaran angsuran pada tanggal jatuh tempo angsuran Pasal 6 : Ketentuan Pidana 1. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dilarang mengalihkan dengan cara apapun, termasuk tetapi tidak terbatas pada menggadaikan, menjual atau menyewakan Barang Jaminan kepada pihak lain kecuali dengan persetujuan tertulis dari Pihak Pertama. 2. Perbuatan sebagaimana ayat (1) pasal ini tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama merupakan perbuatan pidana berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Pidana. Pasal 7 : Berakhirnya Perjanjian dan Konsekuensinya Perjanjian ini akan berakhir apabila :
42
a. Pihak Kedua telah melunasi seluruh kewajibannya kepada Pihak Pertama. b. Salah satu pihak lalai untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan yang tercantum dalam Perjanjian ini dan atau telah terjadi keadaan wanprestasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 di atas. c. Barang jaminan yang berada di bawah penguasaan Pihak Kedua/Pemberi Jaminan hilang atau musnah disita atau terancam di suatu tindakan pihak lain atau siapapun juga dan karena sebab e. Atas pertimbangan Pihak Pertama disertai dengan pernyataan Pihak Kedua, Pihak Kedua menyatakan tidak sanggup lagi untuk meneruskan pembayaran. f. Pihak Kedua/Pemberi Jaminan dinyatakan pailit diletakkan di bawah pangampuan, meninggal dunia atau mengajukan penundaan pembayaran kewajibannya. Dengan berakhirnya perjanjian karena sebab-sebab diatas, maka: a. Pihak pertama berhak menuntut pelunasan kepada Pihak Kedua. Sebagaimana pihak kedua setuju untuk melakukan pelunasan atas seluruh atau sisa kewajiban pembiayaan yang masih ada, untuk seketika dan sekaligus lunas. b. Apabila Pihak Kedua tidak dapat melunasi seluruh/ sisa kewajibannya kepada Pihak Pertama, maka Pihak Kedua sepakat mengikatkan diri untuk menyerahkan kembali Barang Jaminan kepada Pihak Pertama untuk dijual guna pelunasan seluruh/ sisa
43
kewajibannya
sebagaimana
Pihak
Pertama
berhak
untuk
mengambil atau menerima kembali penyerahan Barang Jaminan serta melakukan penjualan, menerima uang hasil penjualan dan memperhitungkannya dengan seluruh/sisa kewajiban yang masih ada dari pihak Kedua atau dan pihak lain siapapun yang menguasai Barang jaminan tersebut. Dalam hal hasil penjualan tersebut lebih besar dari sisa kewajiban Pihak Kedua, maka Pihak Pertama akan memberikan kelebihan tersebut kepada Pihak Kedua demikian pula berlaku sebaliknya. Pasal 8 : Penyelesaian Sengketa Segala perselisihan yang mungkin timbul dari pelaksanaan Perjanjian ini, Para Pihak setuju: 1. Memilih cara penyelesaian secara musyawarah mufakat; 2.Jika cara penyelesaian pada ayat (1) di atas tidak terjadi kesepakatan, tanpa harus dibuktikan terlebih dahulu, maka Para Pihak memilih domisili hukum yang tetap dan seumumnya di kantor Panitera Pengadilan Negeri yang wilayah hukumnya meliputi kantor cabang Pihak Pertama. Pasal 9 : Lain-lain 1. Segala sengketa atau resiko kerugian lainnya yang timbul selama Perjanjian ini berlangsung, termasuk tetapi tidak terbatas pada kondisi Barang, dokumentasi Barang seperti Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan/atau Bukti Kepemilikan Kendaraan
44
Bermotor (BPKB) tidak akan menghalangi pelaksanaan hak-hak dan kewajiban para Pihak sesuai isi Perjanjian. 2. Pihak Kedua dengan ini menyatakan persetujuannya kepada Pihak Pertama untuk mengalihkan atau menjaminkan semua hak atau piutang yang timbul dari Perjanjian ini kepada pihak lain. dengan cara dan dalam bentuk apapun juga baik seluruh maupun sebagian. 3. Jika terdapat pihak lain yang terkait dalam pembiayaan, maka: a. Pihak Pertama berhak menunjuk dan dengan m memberi kuasa kepada salah satu Pihak Pertama lainnya untuk menandatangani, mengurus serta melaksanakan segala hak, kepentingan, tanggung jawab dan kewajiban selaku Pihak Pertama. b. Pihak Pertama berhak atas angsuran dan jaminan secara pari pasu dan proporsional menurut pembiayaan, sesuai haknya masing-masing. 4. Segala beban pajak, bea materai dan ongkos-ongkos yang timbul berhubungan
dengan
Perjanjian
ini
sepenuhnya
menjadi
tanggungan dan dibayar oleh Pihak Kedua, Hal-hal lain yang belum diatur dalam Perjanjian ini akan diatur dan ditetapkan kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak. B. Praktek Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Demak proses pengajuan pembiayaan murabahah sebagai berikut: a. Nasabah datang ke FIF untuk mengajukan pembiayaan sepeda motor dengan membawa beberapa persyaratan sebagai berikut:
45
1) Nasabah membawa identitas diri asli dan foto copy KTP suami istri. 2) Nasabah membawa Kartu Keluarga, rekening listrik. 3) Nasabah membawa slip gaji pegawai b. Kemudian pihak FIF melakukan survey, setelah proses penyurveiyan kemudian pihak FIF berhak menentukan apakah pengajuan pembiayaan itu di terima atau ditolak. Setelah pengajuan pembiayaan itu di setujui oleh pihak FIF kemudian pihak FIF mengeluarkan unit sepeda motor. Pembiayaan murabahah adalah produk yang dijalankan oleh PT FIF syariah Demak merupakan interprestasi dari pembiayaan jual-beli, hal ini dimaksutkan untuk menghindari praktek system bunga yang dipraktekkan oleh lembaga keuangan konvensional PT FIF syariah mengartikan pembiayaan murabahah adalah akad jualbeli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan margin keuntungan kepada nasabah. Syarat utama dalam pembiayaan murabahah adalah mengetahui harga dasar dan keuntungan yang disepakati oleh kedua belah pihak, dalam menentukan harga jual nasabah tidak dijelasakan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh pihak
PT FIF Syariah Demak guna
memperoleh barang. Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biaya-
46
biaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait dengan pembiayaan suatu nasabah. Contoh kasus: Bapak Ahmad Ihwan melakukan transaksi jual beli murabahah atas sepeda motor dengan pihak FIF syari’ah 1. Harga OTR (Or, The Road)
Rp. 19.200.000
2. Premi Asuransi TLO (Total Loss Only)
Rp. 323.000
3. Biaya Administrasi
Rp. 700.000
4. Harga Perolehan
Rp. 20.223.000
5. Uang Muka
Rp. 5.000.000
6. Pokok Pembiayaan
Rp. 15.223.000
Kedua pihak sepakat margin keuntungan pihak pertama sebesar Rp. 2.777.000. Dengan ini total kewajiban yang harus dibayar bapak Ahmad Ihwan adalah sebesar Rp. 18.000.000 dalam jangka waktu yang sudah disepakati selama 12 bulan, jadi angsuran setiap bulan sebesar Rp. 1.458 .000 Awal mulahnya dalam proses penandatanganan perjanjian murabahah pihak PT FIF Syariah Demak menjelaskan secara terperinci biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak guna memperoleh barang dan margin keuntungan kepada nasabah, namum dalam perkembanganya
47
nasabah tidak menginginkan proses yang berteleh-teleh dan merepotkan, nasabah menginginkan proses yang cepat dan istan3 Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar akad murabahah.4 Tingkat keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak berbeda-beda tergantung lamanya jangkah waktu angsuran semakin besar pulah keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak dan juga harga sudah ditentukan di awal sebelum akad tersebut dilakukan JENIS/TYPE
MEGA PRO CW 19 200 000
UANG MUKA 3 000 000 3 500 000 4 000 000 4 500 000 5 000 000
ANGSURAN PER BULAN/ARREAR 12 BLN 1 652 000 1 603 000 1 555 000 1 506 000 1 458 000
24 BLN 963 000 935 000 907 000 880 000 852 000
36 BLN 742 000 721 000 700 000 679 000 658 000
48 BLN 618 000 600 000 582 000 565 000
5
3
Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF Syariah Pos Demak pada tanggal 25 Mei 2009. 4
Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009. 5 Brosur PT FIF Syariah Demak
48
Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biayabiaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya. Dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait dengan pembiayaan suatu nasabah. Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani oleh nasabah6 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut digunakan oleh nasabah Berdasarkan hasil wawancara dengan PT FIF Syariah Demak dijelaskan sebagai berikut:7 1. Akad jual beli atas barang tertentu dan penjual menyebutkan dengan jelas marjin keuntungan yang diperoleh kepada pembeli 2. dulu praktek pembiayaan murabahah dijelaskan secara rinci dan detail syarat dan ketentuan akad murabahah oleh FIF namun dalam perkembangannya masyarakat tidak mau proses yang bertele-tele dan lama masyarakat menginginkan yang cepat atau instant. 6 7
Dokumen Ibid
49
3. Peluang pembiayaan murabahah di Demak sangat bagus ini disebabkan oleh mayoritas masyarakat Demak beragama Islam, tidak menutup juga kemungkinan juga nasabah yang non muslim juga banyak. Masyarakat Demak lebih suka menggunakan akad murabaha daripada akad reguler. 4. Masyarakat Demak tidak mau melakukan sistem murabahah secara murni yaitu tidak mau proses yang lama dan bertele-tele. 5. Masyarakat Demak yang religius Lebih murah dari pada yang reguler Transparan 6. Program Head offis 7. menyambut baik dengan adanya pembiayaan yang berbasisi syariah 8. disosialisasikan lebih detail agar customer lebih mengerti Adapun berdasarkan wawancara dengan para nasabah PT FIF Syariah Demak dijelaskan sebagai berikut: a) sebaiknya fif jangan langsung memintak kita menandatangani Surat perjanjian
sebaiknya
nasabah
diberi
peluang
membaca
dan
mempelajari dirumah, sebenarnya Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak
disampaikan secara detail dan
transparan mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan
50
dalam pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar akad murabahah.8 b) PT FIF Syariah Demak sudah membantu kita untuk memiliki kendaraan bermotor tapi ada biaya-biaya lain yang tak jelas, dan sebagai nasabah yang butuh ya kita tunduk dan ikut apa kata PT FIF Syariah Demak sepanjang tidak memberatkan saya . tapi kedepan antara peryataan dan kenyataan harus sama jangan sampai nasabah dibuat bingung karena ketidak jelasan tersebut nasabah berpandangan negatif . jadi sesudah akad jangan sampai ada biaya lain yang menggelembung walaupun kecil tapi terasa memberatkan dan nasabah menganggap tersebut menyimpang.9
8
Hasil Wawancara dengan bapak Didin, selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, Mei 2009. 9 Hasil Wawancara dengan bapak ahmad ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal , 28 Mei 2009.
BAB IV ANALISIS PRAKTEK JUAL-BELI MURABAHAH DI FIF SYARIAH DEMAK
A. Analisis Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak Dalam buku-buku Fiqih Muamalah Islamiah yang membahas jual beli sangat banyak jumlahnya. Jumlahnya bisa mencapai puluhan, namun yang dikembangkan sebagai sandaran pokok dalam pembiayaan modal kerja dan investasi dalam perbankan syariah hanya tiga: (1). bai'al murabahah, (2). Bai'as Salam, (3). bai'al istishna.1 Dalam jual beli Murabahah dapat digambarkan oleh tiga pihak yaitu A, B dan C. A meminta B untuk membelikan barang yang dibutuhkan oleh A, B tidak mempunyai barang-barang yang dimaksud, tapi B berjanji untuk membelikannya dari pihak ke tiga yaitu C. Murabahah merupakan bentuk jual beli dengan komisi dimana pembeli tidak mempunyai barang yang diinginkannya kecuali lewat perantara atau ketika pembeli tidak mau susahsusah mendapatkannya sendiri sehingga mencari jasa perantara. Jadi singkatnya, murabahah adalah akad jual beli barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Akad ini merupakan salah satu bentuk natural certainty
1
Moh Rifai, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002, hlm. 61.
50
51
contracts, karena dalam murabahah ditentukan berapa required rate of profitnya (keuntungan yang ingin diperoleh).2 Berdasarkan keterangan tersebut, dapat dikatakan juga bahwa murabahah adalah jual-beli di mana harga dan keuntungan disepakati antara penjual dan pembeli. Aplikasi dalam lembaga keuangan: pada sisi aset, murabahah dilakukan antara nasabah sebagai pembeli dan bank sebagai penjual, dengan harga dan keuntungan disepakati di awal. Pada sisi liabilitas, murabahah diterapkan untuk deposito, yang dananya dikhususkan untuk pembiayaan murabahah saja. 3 PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak merupakan salah satu lembaga keuangan non Bank yang menggunakan prinsip syariah menjalankan konsep murabahah. Pembiayaan murabahah yang dilakukan di FIF syari’ah cabang Demak mula-mula dimulai dari keinginan nasabah yang ingin memiliki sepeda motor, kemudian nasabah mengajukan pembiayaan dengan datang ke kantor FIF syari’ah cabang Demak untuk memperoleh pembiayaan. Setelah itu nasabah dimohon untuk mengisi data untuk pengajuan pembiayaan murabahah dengan membawa persyaratan yang sudah diterangkan pada bab III. Setelah data diisi lengkap maka pihak FIF syari’ah cabang Demak akan melakukan survey untuk kelayakan nasabah apakah nasabah memang layak untuk diberikan
2
Ibid., Zainul Arifin, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Jakarta: alvabet, 2000, hlm. 200. 3
52
pembiayaan. Apabila dalam penyurveian nasabah dinyatakan layak untuk mendapat pembiayaan maka akan dilakukan akad murabahah. Adapun mengenai ketentuan dan syarat-syarat yang ditetapkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak bagi seseorang yang ingin mengajukan pembiayaan khusunya pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak penulis anggap sudah sesuai dengan koridor Hukum Islam yang dalam hal ini adalah konsep jual beli dalam Islam, karena kalau dilihat dari ketentuan tersebut adanya syarat-syarat yang sesuai dengan syarat-syarat yang menjadikan sah dalam akad jual beli, seperti: (i) adanya orang yang berakad, yang mana dalam hal ini yang terjadi di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak adalah pihak pemohon sebagai pembeli dan pihak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak sebagai penjual. (ii) Ma’kud alaih (obyek akad) yaitu sesuatu hal yang akan dibiayai oleh PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak yaitu sepeda motor honda serta (iii) adanya akad atau shighot, dalam hal ini sudah tertuang dalam surat perjanjian pembiayaan Murabahah. Jual beli belum dikatakan sah apabila belum terjadinya ijab qabul, sebab ijab qabul menunjukkan rela atau tidak rela seseorang dalam berakad. Dimana dalam pembiayaan di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak yaitu antara nasabah dengan pihak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak. Hal ini sesuai dengan surat An-Nisa’ ayat 29 yang berbunyi:
53
βr& HωÎ) È≅ÏÜ≈t6ø9$$Î/ Μà6oΨ÷t/ Νä3s9≡uθøΒr& (#þθè=à2ù's? Ÿω (#θãΨtΒ#u™ š⎥⎪Ï%©!$# $y㕃r'¯≈tƒ 4 öΝä3ΖÏiΒ <Ú#ts? ⎯tã ¸οt≈pgÏB šχθä3s? Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (An-Nisa’ ayat 29). 4 Pada dasarnya ijab qabul harus dilakukan dengan lesan, akan tetapi kalau tidak memungkinkan karena bisu, jauh dari barang yang dibeli maka boleh dengan perantara surat menyurat yang mengandung arti ijab qabul5. Dalam mekanisme pembiayaan Murabahah yang terjadi di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak ijab qabul dilakukan dengan surat menyurat yaitu dengan adanya surat perjanjian akad Murabahah yang ditandatangani oleh kedua belah pihak yang mana dalam surat tersebut terdapat jumlah pembiayaan yang disetujui, jaminan yang dijaminkan, margin yang disepakati serta jatuh tempo yang disepakati antara nasabah dengan pihak PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak. Adapun praktek pembiayaan murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak yaitu ternyata semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya 4
Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Al-Qur’an dan Terjemahnya, Surabaya: DEPAG RI, 1978, hlm. 107 5 Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya hlm 74
54
pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya ternyata juga dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan yang diminta itu dianggap oleh PT FIF Syariah Demak belum meng-cover pengeluaranpengeluaran tersebut. Para Ulama seperti Imam Syafi’i, Maliki, Hambali dan Hanafi ada kesamaan tentang tentang pembebanan biaya yang mana memperbolehkan adanya pembebanan biaya yang terkait, akan tetapi mereka juga sepakat bahwa pekerjaan yag seharusnya dilakukan oleh penjual tidak dimaksukkan dalam beban biaya yang ditambahkan, karena hal tersebut sudah termasuk dalam keuntungan yang diterima.6 Dari pendapat tersebut dapat dimengerti bahwa pembebanan biayabiaya tesebut tidak terperinci dan pembebanan tersebut termasuk dalam pekerjaan yang dapat dilakukan olah pihak PT FIF Syariah Demak itu sendiri, seperti biaya transportasi telpon dan lain-lain. Hal ini dimaksudkan biaya yang dapat dibebankan kepada nasabah merupakan pembebanan yang dilakukan oleh pihak ke tiga, yang mana dalam hal ini tidak dilakukan oleh pihak PT FIF Syariah Demak. Hal ini dikarenakan pekerjaan yang semestinya dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak termasuk dalam keuntungan yang akan diperoleh oleh pihak PT FIF Syariah Demak. Dalam menyikapi hal ini penulis juga 6
Adi Warman karim, Ekonomi Islam Suatu Kajian Kontemporer, jakarta :Gema Insani Press 2000 hlm 87
55
sepakat terhadap ke empat madzhab tersebut karena selain tidak terperinci juga tidak ada standarisasi dalam pembiayaan tersebut, selain itu biaya yang dimaksudkan merupakan sudah menjadi tanggung jawab dari PT FIF Syariah Demak Menurut peneliti, praktek yang dikembangkan PT FIF Syariah Demak dapat dikatakan murabahah tidak jauh berbeda dengan pembiayan lesing konvensional hanya sekedar perubahan nama dari sistem berbasis bunga menuju sistem berbasis syariah tanpa mengubah substansi sama sekali.
B. Analisis Hukum Islam terhadap Praktek Pembiayaan Murabahah di PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak Sebagian ulama yang lain, mengkategorikan jual beli murabahah ke dalam jenis jual beli berdasarkan harga sehingga terbagi menjadi 4 jenis, yaitu: 1. bai al-murabahah, yakni jual-beli mabi’ dengan ra’s al-mal (harga pokok) ditambah sejumlah keuntungan tertentu yang disepakati dalam akad. 2. bai’ al-tauliyah, yakni jual-beli mabi’ dengan harga asal (ra’s al-mal) tanpa ada penambahan atau pengurangan 3. bai’ al-wadhia’ah, yakni jual-beli barang dengan harga asal dengan pengurangan sejumlah harga atau diskon.
56
4. bai’ al-musawamah, yakni jual-beli barang dengan tsaman yang disepakati kedua pihak, karena pihak penjual cenderung merahasiakan harga asal.7 Prinsip murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak mengacu pada Peraturan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam-LK) Departemen Keuangan Nomor: Per-04/Bl/ 2007 tentang akad-akad yang digunakan dalam kegiatan perusahaan pembiayaan berdasarkan
prinsip
syariah.
Aplikasi pada PT FIF Syariah Demak disebutkan bahwa perusahaan tersebut menggunakan murabahah untuk kegiatan pembiayaan syariah Skema transaksi pada murabahah harus memenuhi beberapa persyartan yang dijadikan sebagai rukun, yakni :
1. Bank dan nasabah harus melakukan akad murabahah yang bebas riba. 2. Barang yang diperjualbelikan tidak diharamkan oleh syari’ah Islam. 3. Bank membiayai sebagian atau seluruh harga pembelian barang yang telah disepakati kualifikasinya. 4. Bank membeli barang yang diperlukan nasabah atas nama bank sendiri, dan pembelian ini harus sah dan bebas riba. 5. Bank harus menyampaikan semua hal yang berkaitan dengan pembelian, misalnya jika pembelian dilakukan secara hutang.
7
141
Ghufron A. mas’adi, FiqhbMuamalah kontekstual, PT Raja Grafindo Persada,2002, hal
57
6. Bank kemudian menjual barang tersebut kepada nasabah (pemesan) dengan harga jual senilai harga beli plus keuntungannya. Dalam kaitan ini Bank harus memberitahu secara jujur harga pokok barang kepada nasabah berikut biaya yang diperlukan. 7. Nasabah membayar harga barang yang telah disepakati tersebut pada jangka waktu tertentu yang telah disepakati. 8. Untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan atau kerusakan akad tersebut, pihak bank dapat mengadakan perjanjian khusus dengan nasabah. 9. Jika bank hendak mewakilkan kepada nasabah untuk membeli barang dari pihak ketiga, akad jual beli murabahah harus dilakukan setelah barang, secara prinsip, menjadi milik bank.8
Dalam melakukan perhitungan keuntungan pihak FIF syari’ah masih menggunakan sistem perhitungan keuntungan yang sama seperti yang dilakukan oleh FIF konvensional dimana margin diawal lebih besar dan secara bertahap menurun lebih kecil. Semestinya begitu keuntungan disepakati dan pembayaran dilakukan secara tangguh maka pembagian pokok dan margin dan angsuran dilakukan secara merata dan tetap selama jangka waktu angsuran. Dalam pembebanan biaya-biaya yang dikeluarkan oleh PT FIF Syariah Demak terkait dengan pengadaan barang yang diinginkan oleh nasabah tersebut tidak ditambahkan dalam harga dasar suatu barang akan tetapi 8
Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006, hlm 144
58
dimasukan biaya administrasi, biaya administrasi tersebut terdiri dari biayabiaya apa saja yang akan dikeluarkan oleh pihak PT FIF Syariah Demak yang harus ditanggung dalam menjalankan bisnis ini, sepertiy biaya untuk menggaji karyawan, biaya listik dan air dan biaya-biaya lainnya, Tingkat keuntungan yang di inginkan oleh PT FIF Syariah Demak berbeda-beda lamanya jangka waktu angsuran semakin lama jangka waktunya semakin besar pula keuntungan yang diinginkan oleh PT FIF Syariah Demak praktek. Dengan asumsi tersebut maka tidak adanya standar yang menyatakan biaya-biaya terkait dengan pembiayaan suatu nasabah. Dalam pelaksanaan pembiayaan murabahah penawaran harga tidak disampaikan secara detail dan transparan mengetahui harga pokok dan margin keuntungan yang diinginkan oleh pihak FIF syari’ah sebagai total biaya yang harus ditanggung oleh pembeli sesuai kesepakatan bersama. Nasabah ditempatkan sebagai posisi yang sangat lemah dalam transaksi ini dikarenakan nasabah sangat membutukan kendaraan bermotor dan dalam pengambilan STNK dan BPKB nasabah masih dikenakan biaya-biaya diluar akad murabahah.9 Melihat praktek yang demikian maka dapat dikatakan bahwa PT FIF Syariah Demak tidak memenuhi syarat murabahah sehingga praktek PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut murabahah. . Karena beberapa syarat pokok murabahah antara lain sebagai berikut.
9
Hasil Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah Demak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009.
59
a) Murabahah merupakan salah satu bentuk jual beli ketika penjual secara eksplisit menyatakan biaya perolehan barang yang akan dijualnya dan menjual kepada orang lain dengan menambahkan tingkat keuntungan yang diinginkan. b) Tingkat keuntungan dalam murabahah dapat ditentukan berdasarkan kesepakatan bersama dalam bentuk lumpsum atau persentase tertentu dari biaya. c) Semua biaya yang dikeluarkan penjual dalam rangka memperoleh barang, seperti biaya pengiriman, pajak, dan sebagainya dimasukkan ke dalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini. Akan tetapi, pengeluaran yang timbul karena usaha, seperti gaji pegawai, sewa. tempat usaha, dan sebagainya tidak dapat dimasukkan ke dalam harga untuk suatu transaksi. Margin keuntungan
yang
diminta
itulah
yang
meng-cover
pengeluaran-
pengeluaran tersebut. d) Murabahah dikatakan sah hanya ketika biaya-biaya perolehan barang dapat ditentukan secara pasti. Jika biaya-biaya tidak dapat dipastikan, barang/komoditas tersebut tidak dapat dijual dengan prinsip murabahah. Didalam akad murabahah yang dilakukan oleh PT FIF Syariah Demak terdapat surat kuasa pembebanan jaminan fidusia yang harus ditandatangani oleh nasabah10 yang berisi tentang serah terima pemberian kuasa atas barang
10
Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak
60
dari nasabah kepada PT FIF Syariah Demak yang kemudian benda tersebut digunakan oleh nasabah . Fidusia adalah pengalihan hak kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik pemilik benda11 Fuqoha berbedah pendapat mengenai pemanfaatan barang jaminan oleh pemiliknya (al-rahin). Menurut fuqoha hanafiayahdan hanabilah al-rahin tidak dapat memanfatkan barang gadai secara sewenang-wenang, kecuali atas izin dari pemegang gadai.dan setiap resiko yang ditimbulkan dari pemanfaatan barang tersebut menjadi tanggung jawab pihak yang mengambil manfaat. fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang murabahah, Jaminan dalam murabahah dibolehkan, agar nasabah serius dengan pesanannya.12 Menurut fuqoha syafi’iyah, pemanfatan barang gadai oleh pemiliknya tidak diperlukan izin dari pihak pemegang gadai, karena menurut mereka pemilikan atas barang yang digadaikan tetap bersifat sempurna (milk al-tam) sehingga ia mempunyai kekuasaan penuh untuk bertasaruf atasnya sepanjang tidak merugikan pihak pemegang gadai. Berbedah dengan Malikiyah yang berpendapat bahwa pemilikan atas barang gadai tidak lagi bersifat
11
12
undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusA fatwa dewan syari'ah nasional no: 04/dsn-mui/iv/2000 tentang murabahah,
61
sempurna,karena itu menurut fuqoha Malikyah rahin tidak berhak memanfaatkan barang gadai sekalipun ada izin dari pihak murtahin.13 Walaupun Bai’ al-murabahah tidak memiliki rujukan atau referensi langsung dari al-Qur’an dan Sunnah. Para ilmuwan, ulama, dan praktisi lembaga keuangan syari’ah menggunakan rujukan atau dasar hukum jual-beli sebagai rujukannya Agama Islam mengajarkan bahwa, dalam bermuamalah tidak boleh terjadi penipuan, pengkhianatan, pemalsuan dan ghasab, sebaliknya wajib diselenggarakan dengan jelas dan terang-terangan serta tidak memasukkan syarat atau praktek yang tidak jelas, agar tidak melanggar hak masyarakat. Pada prinsipnya, dalam sistem keuangan Islam, lembaga-lembaga keuangan non bank yang diperlukan memiliki peran yang hampir sama. Perbedaannya terletak pada prinsip dan mekanisme operasional dengan menghapuskan system bunga, baik dalam mekanisme investasi (langsung ataupun tak langsung dan pasar uang antar bank) praktek atau sistem bebas bunga akan lebih mudah diterapkan secara integral.14 Mengenai pembebanan biaya, para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut.15
13
Ghufron A. mas’adi, op.cit,. hlm 179 Heri Sudarsono, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonsia, 2004, hlm. 3. 15 Ibid., hlm 162 14
62
Jumhur ulama sepakat bahwa jual-beli murabahah ialah, jika penjual menyebutkan harga pembelian barang kepada pembeli, kemudian ia menyatakan atasnya laba dalam jumlah tertentu.16 Murabahah pada awalnya merupakan konsep jual-beli yang sama sekali tidak ada hubungannya dengan pembiayaan. Namun demikian bentuk jual beli ini kemudian digunakan oleh perbankan syariah dengan menambah beberapa konsep lain sehingga menjadi bentuk pembiayaan. Akan tetapi, validitas transaksi seperti ini tergantung beberapa syarat yang benar-benar harus diperhatikan agar transaksi tersebut diterima secara syariah. Dalam pembiayaan ini, bank sebagai pemilik dana membelikan barang sesuai dengan spesifikasi yang diinginkan oleh nasabah yang membutuhkan pembiayaan, kemudian menjualnya ke nasabah tersebut dengan penambahan keuntungan tetap. Sementara itu nasabah akan mengembalikan utangnya dikemudian hari secara tunai maupun cicilan.17 Para ulama mazhab berbeda pendapat tentang biaya apa saja yang dapat dibebankan kepada harga jual barang tersebut. Misalnya, ulama mazhab Maliki membolehkan biaya-biaya yang langsung terkait dengan transaksi jual beli itu dan biaya-biaya yang tidak langsung terkait dengan transaksi tersebut, namun memberikan nilai tambah pada barang itu. Ulama mazhab Syafi'i membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli kecuali biaya tenaga kerjanya sendiri karena 16
Ibnu Rusyd, Bidayatul Mujtahid Wanihayatul Muqtashid, Juz. II, Beirut: Dâr Al-Jiil, 1409 H/1989, hlm 293. 17
Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007, hlm,
83
63
komponen ini termasuk dalam keuntungannya. Begitu pula biaya-biaya yang tidak menambah nilai barang tidak boleh dimasukkan sebagai komponen biaya.18 Ulama mazhab Hanafi membolehkan membebankan biaya-biaya yang secara umum timbul dalam suatu transaksi jual beli, namun mereka tidak membolehkan biaya-biaya yang memang semestinya dikerjakan oleh si penjual. Ulama mazhab Hambali berpendapat bahwa semua biaya langsung maupun tidak langsung dapat dibebankan pada harga jual selama biaya-biaya itu harus dibayarkan kepada pihak ketiga dan akan menambah nilai barang yang dijual. Secara ringkas, dapat dikatakan bahwa keempat mazhab membolehkan pembebanan biaya langsung yang harus dibayarkan kepada pihak ketiga. Keempat mazhab sepakat tidak membolehkan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna. Keempat mazhab juga membolehkan pembebanan biaya tidak langsung yang dibayarkan kepada pihak ketiga dan pekerjaan itu harus dilakukan oleh pihak ketiga. Bila pekerjaan itu harus dilakukan oleh si penjual, mazhab Maliki tidak membolehkan
pembebanannya,
sedangkan
ketiga
mazhab
lainnya
membolehkannya. Mazhab yang empat sepakat tidak membolehkan
18
Adiwarman Karim, op.cit., hlm. 104.
64
pembebanan biaya tidak langsung bila tidak menambah nilai barang atau tidak berkaitan dengan hal-hal yang berguna.19 Dengan demikian apabila PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak tidak mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna, itu berarti PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak sudah bertindak benar dan sesuai dengan hukum Islam. Sebaliknya jika PT FIF Syariah Demak membebani pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal-hal yang berguna maka hal itu bertentangan dengan hukum Islam. Dengan demikian apabila PT FIF Syariah Demak mengambil keuntungan dalam batas yang wajar maka hal itu menunjukkan bahwa PT FIF Syariah Demak sudah benar, namun bila sebaliknya, apalagi sampai menyimpangi perjanjian maka hal itulah yang sangat bertentangan dengan hukum Islam, di sini berarti ada unsur kecurangan atau penipuan. Karena bagaimanapun setiap orang harus konsekuen memegang janji dan tidak boleh melakukan tindakan curang apalagi ada unsur penipuan. Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli secara murabahah, maka jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual-beli sehingga menurut hemat penulis bahwa jual-beli sah dalam pandangan Islam
19
Ibid., hlm. 104.
65
akan tetapi menurut wahbah zuhaily jual-beli murabahah yang dipraktekan oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut jual-beli murabahah karena tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus jual-beli murabahah
BAB V PENUTUP
A. Kesimpulan Dengan memperhatikan uraian bab pertama sampai bab kelima, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 1. Murabahah adalah produk yang dikembangkan oleh PT Federal International Finance (FIF) Demak produk ini didasarkan pada prinsip jual-beli yang dalam istilah fiqh Islam disebut dengan bai al-murabahah sebagaimana yang didefinisikan oleh ulama fiqh adalah menjual barang dengan harga pokok ditambah dengan keuntungan yang disepakatioleh kedua belah pihak, Di dalam praktek murabaha yang dilakukan PT Federal International Finance (FIF)F syariah Demak yaitu dalam menentukan harga jual, harga perolehan barang ditambah dengan marjin keuntungan yang diinginkan. Namun dalam kenyataannya bahwa semua biaya yang dikeluarkan PT Federal International Finance (FIF)Syariah Demak dalam rangka memperoleh sepeda motor, seperti biaya pengiriman, pajak, gaji karyawan dan sebagainya tidak dimasukkan kedalam biaya perolehan untuk menentukan harga agregat dan margin keuntungan didasarkan pada harga agregat ini juga harga sudah ditentukan diawal sebelum adanya akad murabahah. Ternyata biaya-biaya perolehan barang tidak ditentukan secara pasti. Dengan kata lain, biaya-biaya tidak dapat dipastikan
66
67
2. Ditinjau dari hukum Islam, PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak yang mengenakan pembebanan biaya langsung yang berkaitan dengan pekerjaan yang memang semestinya dilakukan penjual maupun biaya langsung yang berkaitan dengan hal tersebut dan tidak dijelaskan secar detail kepada nasabah bahwa semua biaya yang dikeluarkan PT FIF Syariah Demak , Secara umum tentang syarat-syarat jual-beli yang dipraktekkan oleh PT FIF Syariah Demak apabilah dikaitkan jual-beli secara murabahah, maka jual-beli murabahah tersebut sudah memenuhi syarat-syarat umum jual-beli sehingga menurut hemat penulis bahwa jualbeli sah dalam pandangan Islam akan tetapi menurut wahbah zuhaily jualbeli murabahah yang dipraktekan oleh PT FIF Syariah Demak tidak bisa disebut jual-beli murabahah karena tidak terpenuhiya syarat-syarat khusus jual-beli murabahah B. Saran-saran Berdasarkan permasalahan yang penulis bahas dalam skripsi ini, penulis hendak menyampaikan saran sebagai berikut: 1. Hendaknya PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak memperhatikan
syarat
pokok
transaksi
murabahah.
Jika
menyimpang dari syarat pokok tersebut maka itu berarti PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak telah menyimpang dari kaidah-kaidah murabahah perspektif hukum Islam.
68
2. PT Federal International Finance (FIF) syari’ah Demak sebagai lembaga pembiayaan seharusnya berkomitmen untuk dapat melaksanakan transaksi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam, sehingga pelaksanaannya yang tidak sesuai dengan prinsip Islam harus di hindari
C. Penutup Syukur Alhamdulillah, penulis panjatkan senantiasa kehadirat Allah SWT. Atas segala Rahmat dan HidayahNYA yang dilimpahkan kepada penulis. Sehingga dengan kemampuan terbatas penulis mampu menyelesaikan skripsi ini. Penulis sadar, bahwa karya ilmiah ini masih jauh dari kesempurnaan, oleh karenanya diharapkan adanya kritik dan saran inovatif demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis memohon kepada Allah SWT, semoga karya ilmiah ini bermanfaat kepada pembaca, khususnya kepada penulis. Amin.
DAFTAR PUSTAKA
Alimin, Muhammad, Etika dan Perlindungan Konsumen dalam Ekonomi Islam, Yogyakarta: BPFE, 2004. Anshori, Abdul Ghofur, Hukum dan Praktik Perwakafan di Indonesia, Yogyakarta: Pilar Media, 2006. Antonio, Syafi'i, Bank Syariiah dari Teori ke Praktek, Jakarta: Gema Insani Press, 2003. Arifin, Zainul, Memahami Bank Syari’ah Lingkup, Peluang, Tantangan, dan Prospek, Jakarta: alvabet, 2000. Arikunto, Suharsimi, Prosedur Penelitian (Suatu Pendekatan Praktek), Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2002. Askarya, Akad &Produk Bank Syariah, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2007. Azwar, Saifuddin, Metode Penelitian, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, Cetakan IV, 2001. Basyir, Ahmad Azhar, Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam), Yogyakarta: UII Press, 2000. Bukhari, Al-Imam Abu Abdillah Muhammad ibn Ismail ibn al-Mugirah ibn Bardizbah, Sahih al-Bukhari, juz 2, Beirut Libanon: Dar al-Fikr, 1410 H/1990 M. Danim, Sudarman, Menjadi Peneliti Kualitatif, Bandung: CV. Pustaka Setia, Cetakan I. Departemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Jakarta: Balai Pustaka, 2004. Dokumen PT Federal International Finance (FIF) Syariah Demak. Dewan Syari’ah Nasional Mjelis Ulama Indonesia, Himpunan Fatwa Dewan Syari’ah Nasional, Cipitat: CV. Agung Persada, 2006 Ghazzi, Syekh Muhammad ibn Qâsim, Fath al-Qarîb al-Mujîb, Dâr al-Ihya alKitab, al-Arabiah, Indonesia, tth. Ghufron A. mas’adi, Persada,2002
FiqhbMuamalah
kontekstual,
PT
Raja
Grafindo
Hadi, Sutrisno, Metodologi Research, Yogyakarta: Fakultas Psikologi UGM, t.th. Haroen, Nasrun, Fiqh Muamalah, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000. Hussaini, Imam Taqi al-Din Abu Bakr ibn Muhammad, Kifâyah Al Akhyâr, Beirut: Dâr al-Kutub al-Ilmiah, tth, Juz, I. Idris Ahmad, Fiqh Syafi’i, jakarta : Wijaya Jazirî, Abd Arrahmân, Kitab al-Fiqh ‘alâ al-Mazâhib al-Arba’ah, Beirut: Dâr alFikr, 1972, Juz III. Karim, Adiwarman, Bank Islam Analisis Fiqih dan Keuangan, Jakarta: III T Indonesia, 2003. Kasmir, Bank dan Lembaga Keunangan Lainnya, Jakarta, PT Raja Grafindo Persada, 2003. Khalaf, Abd al-Wahhab, ‘Ilm Usul al-Fiqh, Kuwait: Dâr al-Qalam, 1978. Koto, Alaiddin, Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2004. M. Zein, Satria Effendi, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005. Mutahar, Ali, Kamus Arab Indonesia, Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2005, Malîbary, Syekh Zainuddin Ibn Abd Aziz, Fath al-Mu’în, Beirut: Dâr al-Kutub alIlmiah, tth. Muchtar, Kamal, Ushul Fiqh, Jilid 1, Yogyakarta: PT Dana Bhakti Wakaf, 1995. Muhamad, Sistem & Prosedur Operasional Bank Syariah, Yogyakarta: UII Press, 2000. Rifai, Moh, Konsep Perbankan Syariah, Semarang: Wicaksana, 2002. Rusyd, Ibnu, Bidayatul Mujtahid (Analisa Fiqh Para Mujtahid), penerjemah Imam Ghazali Said dan Ahmad Zaidun, Jakarta: Pustaka Amani, Cet. Ke 3. Sabiq, Sayyid, Fiqh al-Sunnah, Kairo: Maktabah Dar al-Turas, tth, Juz III. Satria Effendi M. Zein, Ushul Fiqh, Jakarta: Prenada Media, 2005 San'ani, Muhammad bin Ismail al-Kahlani, Subul as-Salam, Jilid III, Cairo: Syirkah Maktabah Mustafa al-Babi al-Halabi, 1950.
Sijistani, Al-Imam Abu Daud Sulaiman ibn al-Asy’as al-Azdi, Sunan Abi Daud, Kairo: Tijarriyah Kubra, 1354 H/1935 M. Sudarsono, Heri, Bank dan Lembaga Keuangan Syari'ah: Deskripsi dan Ilustrasi, Yogyakarta: Ekonsia, 2004. Suhendi, Hendi, Fiqh Muamalah, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2002. Syafei, Rachmat, Fiqih Muamalah, Bandung: Pustaka Setia, 2001. Syariah.org/forums/archive/index.php'M 11 .html Syarifuddin, Amir, Garis-garis Besar Fiqh, Jakarta: Kencana, 2003. undang-undang republik indonesia nomor 42 tahun 1999 tentang jaminan fidusa Wawancara dengan bapak Didin, bapak Ihwan selaku nasabah PT FIF Syariah Pos Demak pada tanggal 25, 26, 28 Mei 2009. wap/aplikasi%20akad%20murabahah.htm Wawancara dengan Bapak Kristiawan selaku readhead/Kepala PT FIF Syariah Pos Demak pada tanggal 25 Mei 2009. Yayasan Penterjemah/Pentafsir al-Qur’an, Surabaya: DEPAG RI, 1978.
Al-Qur’an
dan
Terjemahnya,
Zahrah, Muhammad Abu, Usul al-Fiqh, Cairo: Dâr al-Fikr al-‘Arabi, 1958. Zuhaily, Wahbah, al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuh, Juz, IV, Beirut: Dar al-Fkr, 1989.
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
Nama NIM Tempat Tanggal Lahir Jenis Kelamin Alamat Riwayat Pendidikan Formal
: Khoirul Anam : 2103168 : Jepara, 06 September 1984 : Laki-laki : : 1. MI Matoliul Huda Bugel Kec, Kedung. Kab Jepara (1997) 2. MTS Matoliul Huda Bugel, Kec Kedung, Kab Jepara (2000) 3. MA Walisongo Pecangaan Jepara (2003) 4. Fakultas Syari’ah IAIN Walisongo Semarang
Demikian riwayat hidup penulis ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.
Semarang, 31 Desember 2009 Hormat saya,
Khoirul Anam
