ANALISIS PERBANDINGAN KESENJANGAN HARAPAN (EXPECTATION GAP) DARI FISKUS, KONSULTAN PAJAK, DAN MANAJER ATAS SIKAP DAN KINERJA KONSULTAN PAJAK
SKRIPSI Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk Memenuhi Syaratsyarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh : Ni Made Astri NIM : 1050 8200 2672
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H / 2009 M
ANALISIS PERBANDINGAN KESENJANGAN HARAPAN (EXPECTATION GAP) DARI FISKUS, KONSULTAN PAJAK, DAN MANAJER ATAS SIKAP DAN KINERJA KONSULTAN PAJAK
Skripsi Diajukan kepada Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial untuk Memenuhi Syaratsyarat Meraih Gelar Sarjana Ekonomi
Oleh :
Ni Made Astri NIM : 1050 8200 2672
Di bawah Bimbingan
Pembimbing I
Pembimbing II
Dr. Yahya Hamja, MM
Afif Sulfa, SE., Ak., M. Si
JURUSAN AKUNTANSI FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA 1430 H / 2009 M
Hari ini Tanggal Delapan Belas Bulan November Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Komprehensif atas nama Ni Made Astri NIM: 105082002672 dengan Judul Skripsi “Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap Dan Kinerja Konsultan Pajak”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama masa ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 18 November 2009
Tim Penguji Ujian Komprehensif
Afif Sulfa, SE., Ak., M. Si
Rahmawati, SE., MM
Ketua
Sekretaris
Prof. Dr. Ahmad Rodoni, MM Penguji Ahli
Hari ini Tanggal Sebelas Bulan Desember Tahun Dua Ribu Sembilan telah dilakukan Ujian Skripsi atas nama Ni Made Astri NIM: 105082002672 dengan Judul Skripsi “Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap Dan Kinerja Konsultan Pajak”. Memperhatikan penampilan mahasiswa tersebut selama masa ujian berlangsung, maka skripsi ini sudah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
Jakarta, 11 Desember 2009
Tim Penguji Ujian Skripsi
Dr. Yahya Hamja, MM
Afif Sulfa, SE., Ak., M. Si
Penguji I
Penguji II
Amilin, SE., Ak., M. Si Penguji Ahli
DAFTAR RIWAYAT HIDUP
PERSONAL
Nama
: Ni Made Astri
Jenis Kelamin
: Perempuan
Tempat dan Tanggal Lahir
: Jakarta, 18 Agustus 1987
Agama
: Islam
Kewarganegaraan
: Indonesia
Alamat
: Jl. Pondok Pinang Timur No. 41A Kel. Pondok Pinang, Kec. Kebayoran Lama Jakarta Selatan 12310
Telepon
: 0815 851 49423
PENDIDIKAN
•
Jurusan Akuntansi, Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta 2005-2009
•
SMUN 47 Jakarta, 2002-2005
•
SMPN 161 Jakarta, 1999-2002
•
SDN 09 Pagi Jakarta, 1993-1999
•
TK PUTRA II Jakarta, 1991-1993
THE ANALYSIS COMPARISON OF EXPECTATION GAP FROM TAX OFFICERS, TAX CONSULTANTS, AND MANAGERS ABOUT THE ATTITUDE AND PERFORMANCE OF THE TAX CONSULTANTS By : Ni Made Astri ABSTRACT This puspose of this research are to found the empirical evidences about the existence of expectation gap between tax officers, tax consultants, and managers about the attitude and performance of the tax consultants. This expectation gap includes the tax consultants integrity and the attitude to his client and the causes that influence the tax consultants performance. Data used in this research to obtained from tax officers perception, tax consultants perception, and managers perception in Jakarta. Data were collected by questionaires and sampling method used convenience sampling. To collected from 87 respondents. There are 27 respondents from tax officers, 34 respondents from tax consultants, and 26 respondents from managers. The analysis methods consist of test quality and hypotesis analysis used in Independent Sample T test method and One Way ANOVA. Independent Sample T test is used for the first hypotesis, for the second, and for the third hypotesis. One Way ANOVA is used for the fourth hypotesis. The results of this research shows the existence expectation gap between tax officers and tax consultants for the first hypotesis, tax consultants and managers for the third hypotesis and between tax officers, tax consultants, and managers for the fourth hypotesis about the attitude and performance of the tax consultants. But don’t show of expectation gap between tax officers and managers about the attitude and performance of the tax consultants for the second hypotesis. Key Words: Expectation Gap, Tax Consultant, Attitude and Performance of the Tax Consultant
ANALISIS PERBANDINGAN KESENJANGAN HARAPAN (EXPECTATION GAP) DARI FISKUS, KONSULTAN PAJAK, DAN MANAJER ATAS SIKAP DAN KINERJA KONSULTAN PAJAK Oleh : Ni Made Astri ABSTRAK Tujuan penelitian ini adalah untuk menemukan bukti empiris tentang ada tidaknya kesenjangan harapan antara fiskus, konsultan pajak, dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Kesenjangan harapan dalam penelitian ini terdiri dari sikap konsultan pajak terhapap informasi perpajakan klien dan sikap terhadap kliennya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari persepsi fiskus, persepsi konsultan pajak, dan persepsi manajer di Jakarta. Pengumpulan data dilakukan melalui kuesioner dan metode penentuan sampel yang digunakan adalah convenience sampling. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari 87 responden. Yang terdiri dari 27 responden fiskus, 34 responden konsultan pajak, dan 26 responden manajer. Metode analisis yang digunakan terdiri dari uji kualitas data dan uji hipotesis dengan metode Independent Sample T test dan One Way ANOVA. Independent Sample T test digunakan untuk hipotesis pertama, kedua, dan hipotesis ketiga. One Way ANOVA digunakan untuk hipotesis keempat. Hasil penelitian ini menujukkan adanya kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak pada hipotesis pertama, konsultan pajak dan manajer pada hipotesis ketiga serta antara fiskus, konsultan pajak, dan manajer pada hipotesis keempat atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Tapi tidak menunjukkan adanya kesenjangan harapan antara fiskus dan manajer pada hipotesis kedua. Kata Kunci: Kesenjangan Harapan, Konsultan Pajak, Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak
KATA PENGANTAR
Assalamu’alaikum. Wr. Wb. Alhamdulillaahirabbil’aalamiin. Segala puji dan syukur hanya bagi Allah yang memiliki segala sesuatu yang ada di bumi dan di langit yang telah melimpahkan rahmat dan karunia yang tak terhingga. Shalawat dan salam semoga selalu tercurahkan kepada Sang Pejuang Islam Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman suram ke zaman terang-benderang seperti sekarang ini, dimana atas kesemuanya penulis memperoleh kemampuan studi sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Dari Fiskus, Konsultan Pajak, Dan Manajer Atas Sikap Dan Kinerja Konsultan Pajak”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ekonomi S1 pada Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam penulisan skripsi ini penulis telah berusaha semaksimal mungkin untuk memberikan hasil yang terbaik. Namun demikian penulis juga mempunyai keterbatasan kemampuan dalam penulisan skripsi. Oleh karena itu penulis menyadari tanpa bimbingan, arahan, dukungan dan bantuan berbagai pihak, maka skripsi ini tidak dapat terselesaikan. Untuk itu, sebagai bentuk penghargaan yang tak terlukiskan, izinkanlah penulis menuangkan dalam bentuk ucapan terima kasih kepada: 1. Ayahanda dan Ibundaku tercinta, rasa terima kasih yang mendalam atas semuanya, yang selalu memberikan dukungan baik moril maupun materil, kesabaran, keikhlasan, perhatian, serta cinta dan kasih sayang yang tak lekang oleh waktu. Setiap do’a yang engkau panjatkan adalah ketulusan yang tak pernah ternilai dengan apapun di dunia ini, dan semoga Allah SWT selalu meridhai setiap langkah engkau di dunia dan akhirat... Amiiin.
2. Kakak dan adikku tersayang (Mas Wayan dan Ria) yang selalu membuat keceriaan di rumah. 3. Bpk. Dr. Yahya Hamja selaku Dosen Pembimbing I, yang telah meluangkan waktu di tengah kesibukannya untuk memberikan bimbingan, arahan, dan motivasi kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. 4. Bpk. Afif Sulfa, SE., Ak., M. Si., selaku Ketua Jurusan Akuntansi dan sekaligus selaku Dosen Pembimbing II yang dengan sabar memberikan bimbingan, arahan, saran dan motivasi hingga skripsi ini dapat terselesaikan. 5. Ibu Yessi Fitri, selaku Sekretaris Jurusan Akuntansi. 6. Para Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang telah memberikan ilmu, perhatian serta nasihat kehidupan yang berguna kepada semua mahasiswanya tak terkecuali penulis. 7. Seluruh staf Bagian Keuangan, Jurusan, Akademik dan Kemahasiswaan yang telah memberikan pelayanannya selama ini. 8. Segenap pengurus dan pegawai Perpustakaan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial (P-FEIS), Perpustakaan Utama (PU) UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, Lembaga Ilmu dan Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jakarta, dan perpustakaanperpustakaan Universitas lain yang telah membantu penulis dalam mencari data-data yang diperlukan. 9. Untuk seluruh jajaran dan staf KPP PMB dan KPP Cilandak yang telah bersedia membantu dalam pengisian kuesioner. 10. Untuk semua konsultan pajak yang telah bersedia meluangkan waktu untuk membantu peneliti dalam mengisi kuesioner. 11. Untuk para manajer dan semua stafnya pada perusahaan di Jakarta yang telah meluangkan waktunya untuk mengisi kuesioner penelitian dan mempermudah proses penelitian. 12. Seluruh karyawan di ESQ Leadership Center, terima kasih atas pengalaman kerja serta pembelajaran yang telah diberikan selama proses magang. 13. For my best friends in UIN: Pw, Unun, Lisda, Yanti, dan semuanya yang tidak bisa disebutkan satu per satu. Terima kasih atas support dan persahabatan yang luar biasa.
14. Teman-teman Akuntansi angkatan 2005 khususnya Akuntansi B dan Akuntansi Pajak. Terimakasih atas pertemanan selama masa kuliah ini & atas bantuan serta do’a nya untuk penulis. 15. Serta untuk semua pihak yang tak bisa penulis sebutkan satu-persatu namanya, terima kasih atas dukungan, bantuan, do’a dan semangat yang telah diberikan kepada penulis. Semoga amal dan jasa baik yang telah diberikan kepada penulis dapat diterima oleh Allah SWT dengan pahala yang berlimpah. Dengan segala kelemahan dan kekurangan, semoga karya ilmiah ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca pada umumnya. Semoga Allah SWT senantiasa meridhai setiap langkah kita. Amiiin.
Jakarta, 3 Desember 2009
Penulis
DAFTAR ISI
LEMBAR PENGESAHAN DOSEN PEMBIMBING..................................... i LEMBAR PENGESAHAN KOMPREHENSIF ............................................ i LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI ........................................................... iii DAFTAR RIWAYAT HIDUP ...................................................................... iv ABSTRACT ................................................................................................. v ABSTRAK ................................................................................................... vi KATA PENGANTAR .................................................................................. vii DAFTAR ISI ................................................................................................ x DAFTAR TABEL ........................................................................................ xiii DAFTAR GAMBAR.................................................................................... xiv DAFTAR LAMPIRAN................................................................................. xv
BAB I : PENDAHULUAN........................................................................ 1 A. Latar Belakang Penelitian ........................................................ 1 B. Perumusan Masalah ................................................................. 7 C. Tujuan dan Manfaat Penelitian................................................. 8 1. Tujuan Penelitian ................................................................ 8 2. Manfaat Penelitian .............................................................. 8
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA .............................................................. 9 A. ...........................................................................................Land asan Teori................................................................................ 9 1. Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) ............................ 9 2. Pajak................................................................................... 11 3. Wajib Pajak dan Fiskus........................................................ 13 4. Konsultan Pajak................................................................... 16 5. Sikap dan Kinerja....................................................................24 B. ...........................................................................................Penel itian Terdahulu ........................................................................ 27
C. ...........................................................................................Kera ngka Pemikiran........................................................................ 29 D. ...........................................................................................Peru musan Hipotesis....................................................................... 30
BAB III : METODOLOGI PENELITIAN ................................................ 31 A. Ruang Lingkup Penelitian..................................................... 31 B. Metode Penentuan Sampel .................................................... 31 C. Metode Pengumpulan Data ................................................... 32 D. Metode Analisis Data............................................................ 33 E. Operasional Variabel Penelitian............................................. 38
BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN ................................................... 49 A. Gambaran Umum Objek Penelitian.......................................... 49 B. Analisis dan Pembahasan ......................................................... 52 1. Uji Kualitas Data ................................................................. 52 a. Uji Validitas.................................................................... 52 b. Uji Reliabilitas ................................................................ 59 2. Uji Asumsi atau Persyaratan ................................................ 60 a. Uji Normalitas................................................................. 60 3. Uji Hipotesis........................................................................ 61 a. Kesenjangan Harapan Fiskus dan Konsultan Pajak atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak ..............61 b. Kesenjangan Harapan Fiskus dan Manajer Pajak atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak ..............64 c. Kesenjangan Harapan Konsultan Pajak dan manajer atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak ..............................................................66 d. Kesenjangan Harapan Fiskus , Konsultan Pajak,
dan manajer atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak ..............................................................69
BAB V : PENUTUP ................................................................................... 74 A. Kesimpulan.............................................................................. 74 B. Implikasi.................................................................................. 75 C. Keterbatasan ............................................................................ 75 D. Rekomendasi ........................................................................... 76
DAFTAR PUSTAKA LAMPIRAN
DAFTAR TABEL
No.
Keterangan
3.1
Subvariabel dan Indikator Untuk Kuesioner Tentang Sikap
Halaman
dan Kinerja Konsultan Pajak..........................................……........... 46 4.1
Tingkat Pengembalian Kuesioner ................................................... 49
4.2
Karakteristik Responden................................................................. 50
4.3
Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPIP.................................... 54
4.4
Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPTK ...................................54
4.5
Hasil Uji Validitas Data Subvariabel FMKKP................................ . 55
4.6
Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPTK.................................. 57
4.7
Hasil Uji Validitas Data Subvariabel FMKKP............................... .. 58
4.8
Hasil Uji Reliabilitas ...................................................................... 59
4.9
Hasil Uji Normalitas....................................................................... 60
4.10
Output SPSS 1 Independent Sample T-test Fiskus dan Konsultan Pajak...........................................................................61
4.11
Output SPSS 2 Independent Sample T-test Fiskus dan Konsultan Pajak...........................................................................62
4.12
Output SPSS 1 Independent Sample T-test Fiskus dan Manajer....................................................................................... 64
4.13
Output SPSS 2 Independent Sample T-test Fiskus dan Manajer........................................................................................65
4.14
Output SPSS 1 Independent Sample T-test Konsultan Pajak dan Manajer........................................................................................66
4.15
Output SPSS 2 Independent Sample T-test Konsultan Pajak dan Manajer........................................................................................67
4.16
Uji Homogenitas.................................................................................70
4.17
Output SPSS 1 One Way Fiskus, Konsultan Pajak, dan manajer.......71
4.18
ANOVA..............................................................................................72
DAFTAR GAMBAR
No.
Keterangan
Halaman
2.1
Kerangka Pemikiran .................................................................... 29
DAFTAR LAMPIRAN
No.
Keterangan
Halaman
1
Kuesioner Penelitian…….. ............................................................. 81
2
Daftar Kantor Konsultan Pajak......................................................... 89
3
Daftar Jawaban Responden…….. ................................................... 90
4
Hasil Uji Validitas dan Reliabilitas................................................. 100
5
Hasil Uji Hipotesis ......................................................................... 117
6
Surat Keterangan Riset.......................................................................130
BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Sejalan dengan perkembangan perpajakan saat ini, tuntutan akan kebutuhan tenaga profesional untuk membantu permasalahan perpajakan sangat dibutuhkan. Pada umumnya orang tidak memahami Undang-Undang pajak secara cermat, tapi pihak pertama yang paling concern adalah konsultan (Majalah Berita Pajak, 2008). Banyaknya perubahan yang dilakukan pemerintah dalam undangundang maupun peraturan perpajakan mengakibatkan kesulitan dalam pelaksanaan perpajakan bagi wajib pajak. Contohnya, perubahan undangundang perpajakan yang berkenaan dengan Ketentuan Umum Perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan urutan sebagai berikut: 1. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah menjadi; 2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1994 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah menjadi; 3. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2000 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, diubah menjadi; 4. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Selain itu, akhir-akhir ini pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sedang menggalakkan program intensifikasi dan ekstensifikasi
pajak. Dalam program ekstensifikasi pajak, DJP mengupayakan kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) guna meningkatkan jumlah wajib pajak yang terdaftar. Salah satu upaya yang dilakukan pada awal tahun 2009 untuk mendukung program ektensifikasi pajak adalah diberlakukannya kebijakan fiskal luar negeri bagi wajib pajak dalam negeri yang akan bertolak ke luar negeri, dimana wajib pajak yang tidak mempunyai NPWP dikenakan fiskal luar negeri kurang lebih sebesar dua kali lipat dari sebelum adanya peraturan ini. Banyaknya aturan baru dan kondisi bisnis yang semakin sulit, membuat wajib pajak (WP), terutama perusahaan, semakin banyak menggunakan jasa konsultan pajak. Menurut managing partner MUC Consulting Group, salah satu konsultan pajak di Jakarta. Sugianto mengatakan, dalam situasi krisis seperti saat ini, perusahaan tidak akan mengambil risiko terkena masalah pajak. "Dia harus fokus ke bisnis, sehingga mereka meminta jasa konsultan. Jadi, ini semua sudah menjadi kebutuhan perusahaan," kata Sugianto. Menurut dia, jasa konsultasi pajak terus berkembang dan semakin diminati wajib pajak. Tahun ini saja, secara kumulatif, jasa konsultasinya melayani lebih dari 150 perusahaan, dengan sekitar 500 penugasan. "Dari tahun ke tahun, trennya memang meningkat," kata Sugianto (http://antikorupsi.org/indo). Melihat fenomena yang terjadi, maka fungsi konsultan pajak ini penting karena berusaha membantu wajib pajak melakukan segala sesuatu yang
benar,
sesuai
dengan
ketentuan
undang-undang,
yang
dapat
menghindarkan wajib pajak dari perbuatan yang menyalahi hukum (Soemitro, 2004). Selain itu, sistem pemungutan pajak yang digunakan di Indonesia saat ini adalah self assessment, dimana setiap wajib pajak diberikan kepercayaan untuk menghitung, menyetor, melapor dan melaksanakan kewajiban perpajakannya sendiri. Kepercayaan yang diberikan wajib pajak oleh pemerintah dalam urusan perpajakan yang dilakukan sendiri, tentu tidak begitu saja dibiarkan. Pemerintah melalui Direktorat Jenderal Pajak khususnya pemeriksa pajak (fiskus) harus tetap memantau atau mengawasi perilaku wajib pajak agar sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Dengan kata lain fiskus harus melakukan pemeriksaan guna memantau tingkat kepatuhan wajib pajak tersebut. Dalam proses pemeriksaan, wajib pajak boleh meminta bantuan konsultan pajak untuk mendampinginya menjawab pertanyaanpertanyaan fiskus atau membantu untuk memecahkan masalah perpajakan yang dihadapi dengan cara-cara yang tidak menyimpang dari aturan. Dalam hal ini peran konsultan pajak adalah sebagai jembatan antara fiskus dengan wajib pajak. Menggunakan jasa konsultan pajak kadang-kadang juga masih dibayangi rasa ragu-ragu terhadap “kreativitas” konsultan pajak yang disebabkan mereka lebih mengetahui seluk beluk perpajakan sedangkan pemahaman wajib pajak kadang masih belum begitu mendalam (Jurnal Pajak Indonesia, 2004). Konsultan pajak yang semakin penting perannya dalam dunia perpajakan memang membutuhkan kualitas sumber daya manusia yang handal dengan kompetensi yang memadai dan memiliki integrits moral yang
tidak diragukan lagi (Jurnal Pajak Indonesia, 2004). Untuk meningkatkan kualitas dari konsultan pajak salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah memperbaiki kinerja untuk lebih baik lagi. Apalagi tantangan yang akan dihadapi didepan nanti oleh konsultan pajak yang semakin berat. Contohnya saja saat ini Direktorat Jenderal Pajak sedang melakukan modernisasi perpajakan salah satu upaya yang dilakukan adalah adanya Account Representative (AR), yang bertugas membantu wajib pajak dalam hal memberikan konsultasi perpajakan. Walaupun AR tidak menggeser peran konsultan pajak hingga saat ini seperti yang dikatakan oleh Drs. Tubagus Ch. Amakhi, Ak.,S.H.,M.E., karena tugas atau kewengangan AR terbatas dan tidak flexible juga perbedaan peran dan fungsi, dimana AR mewakili kantor pajak (fiskus/pemerintah, sedangkan konsultan pajak mewakili Wajib Pajak (WP) (Indonesian Tax Review, 2008). Tapi hal ini hendaknya dapat dijadikan motivasi untuk memberikan pelayanan yang diwujudkan dalam kinerja yang lebih baik lagi. Semakin baik perpajakan kita maka akan semakin diperlukan konsultan-konsultan pajak untuk presisi karena hanya konsultan pajak itulah ahlinya. Melihat hal ini sepertinya membuat pemerintah termotivasi untuk membuat undang-undang untuk memperbaiki profesi konsultan pajak (Majalah berita pajak, 2008). Perlunya undang-undang mengenai konsultan pajak guna sebagai batasan peran dan tanggung jawab bagi konsultan pajak karena
terkadang
wajib
pajak
(manajer
perusahaan)
beranggapan
menyerahkan seluruh urusan perpajakannya kepada konsultan pajak. Padahal wajib pajak seharusnya turut andil di dalamnya. Seperti kasus yang terjadi di
Bandung (Kapanlagi.com) penyidikan kasus dugaan mark down atau mengurangi penerimaan pajak dari setoran wajib pajak (perusahaan) oleh Polda Jabar yang telah mengamankan tiga tersangka staf Direktorat Jendral Pajak RI dan melibatkan konsultan pajak. Dugaannya adalah apakah mark down itu keinginan perusahaan wajib pajak ataukah permainan orang pajak dengan konsultan Dalam hal itu, ketiganya diduga bekerja sama dengan konsultan pajak yang disewa perusahaan. Diduga konsultan pajak tersebut juga pernah bekerja di Ditjen Pajak RI, sehingga mengetahui seluk-beluk praktik mark down. Hal ini, bisa jadi memicu adanya perbedaan harapan (gap) antara kinerja aktual dengan harapan publik. Dimana kualitas kerja konsultan pajak tidak sesuai lagi dengan yang diharapkan. Seharusnya konsultan pajak dapat membantu wajib pajak menghemat pajak dengan cara yang legal bukan illegal seperti pada kasus diatas. Disinilah terjadi gap, tentang apa yang diharapkan wajib pajak dengan apa yang seharusnya konsultan pajak lakukan. Penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Nasser dan Ayuningtyas (2007) yaitu menguji apakah terjadi perbedaan persepsi antara mahasiswa, auditor dan manajer terhadap sikap dan kinerja auditor. Perbedaan penelitian ini dengan penelitian Nasser dan Ayuningtyas (2007) adalah: 1. Adanya perbedaan responden dari kelompok mahasiswa akuntansi Universitas Trisakti menjadi fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak ,auditor yang tergabung dalam IAI Kompartemen Akuntan Publik yang diambil dari direktori Kantor Akuntan Publik menjadi konsultan pajak yang terdaftar sebagai anggota IKPI per November 2008, dan manajer yang terdiri dari direktur, manajer keuangan dan pialang saham menjadi
manajer baik manajer keuangan atau orang yang menangani pajak pada perusahaan-perusahaan go publik yang terdapat dalam listed companies BEJ 2008 maupun non go publik di wilayah Jakarta. 2. Penelitian ini mengenai sikap dan kinerja konsultan pajak. Sedangkan penelitian sebelumnya mengenai sikap dan kinerja auditor. 3. Pada penelitian sebelumnya indikator dari sikap dan kinerja auditor meliputi aspek-aspek penting dalam proses audit dan tanggung jawab auditor, faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, sikap auditor terhadap laporan keanguan kliennya dan sikap auditor terhadap kliennya. Sedangkan, dalam penelitian ini hanya terdapat tiga indikator yaitu sikap konsultan pajak terhadap informasi perpajakan klien, sikap konsultan pajak terhadap kliennya dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak. Tanggung jawab konsultan pajak dimasukkan ke dalam faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak. 4. Metode analisis pada penelitian sebelumnnya adalah One Way ANOVA dan Kruskal Wallis, sedangkan pada penelitian ini adalah uji Independent Sample T-test dan One Way ANOVA. Terus meningkatnya kebutuhan akan konsultan pajak dan terbatasnya penelitian tentang konsultan pajak membuat penulis tertarik untuk mengangkat
tema
tersebut,
sehingga
dirumuskanlah
judul “Analisis
Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Dari Fiskus, Konsultan Pajak Dan Manajer Atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak”.
B. Perumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka, masalah dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut: 1. Apakah terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak atas sikap dan kinerja konsultan pajak? 2. Apakah terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak? 3. Apakah terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak? 4. Apakah terdapat kesenjangan harapan antara fiskus, konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak?
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian 1. Tujuan Penelitian Untuk
mengetahui
apakah
terdapat
kesenjangan
harapan
(expectation gap) antara persepsi fiskus, konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. 2. Manfaat Penelitian Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi: 1. Profesi Konsultan Pajak
Sebagai salah satu sarana untuk meningkatkan kinerja konsultan pajak menjadi lebih baik lagi agar dapat bersaing di masa yang akan datang dengan profesi-profesi yang lainnya serta memenuhi harapan para pengguna jasanya. 2. Pemerintah Sebagai bahan masukan untuk membuat standar profesi atau undangundang mengenai konsultan pajak agar meminimalisir expectation gap. 3. Dunia Bisnis Sebagai sarana informasi dalam menyampaikan dan mengukur harapan mereka sendiri terhadap konsultan pajak. 4. Dunia Pendidikan Sebagai sarana belajar, menambah pemahaman dan pengetahuan khususnya dibidang perpajakan. Dan juga sebagai landasan untuk melahirkan penelitian selanjutnya.
BAB II TINJAUAN PUSTAKA
A. Landasan Teori 1. Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Porter
(1993)
dalam
penelitian
Nasser
dan
Ayuningtyas
menyatakan bahwa expectation gap itu terdiri dari dua bagian yaitu: 1. jarak antara apa yang diharapkan publik terhadap apa yang seharusnya para auditor peroleh atau kerjakan (the reasonableness gap) dan 2. apa yang publik harapkan secara masuk akal, apa yang auditor dapat lakukan dengan baik dan apa yang auditor bisa lakukan (the performance gap). Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat dikatakan bahwa expectataion gap dapat juga diartikan: 1. jarak antara apa yang diharapkan publik terhadap apa yang seharusnya para konsultan pajak peroleh atau kerjakan (the reasonableness gap) dan 2. apa yang publik harapkan secara masuk akal, apa yang konsultan pajak dapat lakukan dengan baik dan apa yang konsultan pajak bisa lakukan (the performance gap). Dalam kaitan tugas profesi konsultan pajak seakan-akan terdapat suatu konflik kepentingan, yang mana di satu sisi harus sepenuhnya membantu wajib pajak dalam masalah perpajakannya, tetapi di sisi lain juga harus membantu pemerintah ikut serta mengamankan penerimaan
pajak (Budileksmana, 2000). Tetapi sebenarnya hal tersebut bukanlah suatu konflik yang dapat menyebabkan gap karena dalam membantu kepentingan wajib pajak, konsultan pajak harus senantiasa berpedoman dan tidak boleh melanggar pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Seperti Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 98 Tahun 2005 dan peraturan yang dibuat oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang diperuntukkan untuk mengatur mengenai konsultan pajak. Jadi, publik bisa saja tidak paham apa persepsi dan tanggung jawab profesi ini. Penelitian Nasser dan Ayuningtyas menyebutkan bahwa istilah kesenjangan harapan ini pertama kali muncul di Amerika tahun 1970-an, ketika masyarakat menilai kualitas kerja auditor tidak sesuai lagi dengan yang
diharapkan.
mengungkapkan
Kegagalan
kegagalan
auditor
atau
untuk
memberikan
mendeteksi tanda
ataupun
bahaya
atas
ketidakefisienan perusahaan publik menyebabkan auditor dianggap tidak lagi akomodatif dan kompeten. Hasil kaji ulang Cohen Commision ternyata membuktikan adanya perbedaan harapan antara kinerja aktual dengan harapan masyarakat keuangan di Amerika. Perbedaan ini muncul sebagai akibat terlambatnya organisasi profesi akuntan dan akuntan itu sendiri menyikapi perubahan fenomena dan tuntutan dunia bisnis secara cepat. Jika dibandingkan dengan peristiwa diatas, maka kesenjangan harapan bisa jadi terjadi akibat penilaian publik (wajib pajak orang pribadi
maupun badan, fiskus dan masyarakat pada umumnya) terhadap sikap dan kualitas kerja konsultan pajak.
2. Pajak a. Pengertian Pajak Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, mendefinisikan pajak sebagai berikut: Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan UndangUndang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof.
Dr. P. J. A. Andriani definisi pajak yaitu
sebagai berikut: Pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturanperaturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan (Zain, 2005). Menurut Mr. Dr. N. J. Feldman definisi pajak adalah (Ilyas, 2007): Pajak adalah prestasi yang dipaksakan sepihak oleh dan terutang kepada penguasa, (menurut norma-norma yang ditetapkannya secara umum), tanpa adanya kontra-prestasi, dan semata-mata digunakan untuk menutup pengeluaran-pengeluaran umum.
Berdasarkan beberapa definisi pajak yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan unsur-unsur yang terkandung dalam pajak adalah sebagai berikut: 1. Pajak merupakan pembayaran yang dilakukan oleh warga negara. 2. Pajak merupakan pembayaran untuk negara. 3. Pajak didasarkan pada undang-undang. 4. Pajak mempunyai sifat yang memaksa. 5. Manfaat yang diterima dari pajak tidak secara langsung. 6. Pajak digunakan untuk keperluan negara. b. Sistem Pemungutan Pajak Sistem pemungutan pajak menurut Ilyas dan Burton dalam buku “Hukum Pajak” dibagi atas empat macam, yaitu: a. Official assessment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemungut pajak (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar (pajak yang terutang) oleh seseorang. b. Semi self assessment system Suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada fiskus dan wajib pajak untuk menentukan besarnya pajak seseorang yang terutang. c. Self assessment system
Suatu sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang penuh kepada wajib pajak untuk menghitung, memperhitungkan, menyetorkan, dan melaporkan sendiri besarnya utang pajak. d. Witholding system Suatu sistem pemunutan pajak yang memberikan wewengang kepada pihak ketiga untuk memungut/memotong besarnya pajak yang terutang.
3. Wajib Pajak dan Fiskus a. Hak dan Kewajiban Wajib Pajak Menurut Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, pasal 1 angka 2 disebutkan bahwa: Wajib pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan perpajakan. Hak-hak wajib pajak yang diatur dalam Undang-undang perpajakan adalah: 1. Hak untuk mendapatkan pembinaan dan pengarahan dari fiskus. 2. Hak untuk membetulkan Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Hak untuk memperpanjang waktu penyampaian SPT. 4. Hak memperoleh kembali kelebihan pembayarn pajak.
5. Hak mengajukan keberatan. 6. Hak mengajukan banding. 7. Hak mengadukan pejabat yang membocorkan rahasia wajib pajak. 8. Hak untuk mengajukan permohonan untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak. 9. Hak meminta keterangan mengenai koreksi dalam penerbitan ketetapan pajak. 10. Hak memberikan alasan tambahan. 11. Hak mengajukan gugatan. 12. Hak untuk menunda penagihan pajak. 13. Hak memperoleh imbalan bunga. 14. Hak mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 15. Hak mengurangi penghasilan kena pajak dengan biaya yang telah dikeluarkan. 16. Hak pengurangan berupa Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP). 17. Hak menggunakan norma penghitungan penghasilan neto. 18. Hak memperoleh fasilitas perpajakan. 19. Hak untuk melakukan pengkreditan pajak masukan terhadap pajak keluaran. Sedangkan, kewajiban wajib pajak yang diatur dalam Undangundang perpajakan adalah: 1. Kewajiban untuk mendaftarkan diri.
2. Kewajiban mengisi dan menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT). 3. Kewajiban membayar atau menyetor pajak. 4. Kewajiban membuat pembukuan atau pencatatan. 5. Kewajiban mentaati pemeriksaan pajak. 6. Kewajiban melakukan pemotongan atau pemungutan pajak. 7. Kewajiban membuat faktur pajak. 8. Kewajiban melunasi bea materai. b. Hak Dan Kewajiban Fiskus Menurut
Peraturan
Menteri
Kauangan,
PMK
123/PMK.03/2006, Tanggal 7 Desember 2006, Pasal 1 angka 2, yang dimaksud dengan: Fiskus (pemeriksa pajak) adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak atau tenaga ahli yang ditunjuk oleh Direktur Jenderal Pajak yang diberi tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan pajak. Adapun hak-hak fiskus tersebut adalah sebagai berikut: 1. Hak menerbitkan Nomor Pokok Wajib (NPWP) Pajak atau Nomor Pokok Pengusah Kena Pajak secara jabatan. 2. Hak menerbitkan surat ketetapan pajak. 3. Hak menerbitkan surat paksa dan surat perintah melaksanakan penyitaan. 4. Hak melakukan pemeriksaan atau penyegelan. 5. Hak menghapuskan atau mengurangi sanksi administrasi.
6. Hak melakukan penyidikan. 7. Hak melakukan pencegahan. 8. Hak melakukan penyanderaan. Sama halnya dengan wajib pajak, maka sebagai fiskus juga mempunyai kewajiban yang harus dilakukan, yaitu: 1. Kewajiban untuk membina wajib pajak. 2. Kewajiban menerbitkan surat ketetapan pajak lebih bayar. 3. Kewajiban merahasiakan data wajib pajak. 4. Kewajiban melaksanakan putusan.
4. Konsultan Pajak a. Pengertian Konsultan Pajak Pasal 32 UU Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan ayat 3 berbunyi: Orang pribadi atau badan dapat menunjuk seorang kuasa dengan surat kuasa khusus untuk menjalankan hak dan memenuhi kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
Pasal 3a berbunyi: Persyaratan serta pelaksanaan hak dan kewajiban kuasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan atau berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan. Sesuai isi pasal 32 ayat 3a maka, Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.03/2005 Tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 485/KMK.03/2003 Tentang Konsultan Pajak Indonesia, menyatakan bahwa: Konsultan Pajak adalah setiap orang yang dalam lingkungan pekerjaannya secara bebas memberikan jasa profesional kepada Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Ikatan Konsultan Pajak Indonesia adalah suatu organisasi yang beranggotakan para Konsultan Pajak dan dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang diberikan kewenangan sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan ini. b. Konsultan Pajak sebagai Profesi Konsultan pajak merupakan salah satu profesi yang tidak asing lagi bagi kalangan dunia usaha dan perorangan yang berkepentingan dengan perpajakan. Dalam kongres pada tahun 2000, pemerintah melalui Menteri Keuangan menyampaikan amanat dari Ibu Megawati selaku Wakil presiden, bahwa profesi konsultan pajak itu adalah partner strategis pemerintah. Yang artinya, sebagai mitra pemerintah untuk menggali potensi penerimaan dan untuk menjaga hak dan kewajiban warga negara serta mitra pengemban amanat wajib pajak (Jurnal Pajak Indonesia, Vol.3, No.9, April 2004). Menurut Roy dan Mc Neil (Harahap, 1991), bahwa ciri-ciri dari suatu profesi mapan adalah sebagai berikut: 1. Memeriksa jasa yang bermanfaat bagi masyarakat. 2. Terikat pada prinsip-prinsip etik yang tekanannya pada kebajikan berupa pelayanan, kejujuran, integritas, serta pengabdian pada kesejahteraan yang dilayani.
3. Mempunyai persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menjadi anggota, yang diatur dengan undang-undang. 4. Mempunyai prosedur dalam menegakkan disiplin anggota yang melanggar kode etik. 5. Mempunyai pengetahuan minimal dalam bidang keahliannya (body of knowledge) yang diperoleh melalui pendidikan formal. 6. Mempunyai bahasa sendiri dan mengenal hal-hal yang sangat teknis hanya dimengerti oleh mereka yang menjadi anggota. Dari ciri-ciri profesi diatas dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak adalah sebagai profesi. Karena memenuhi dari ciri-ciri tersebut diatas, yaitu: jasa yang diberikan sangat bermanfaat bagi masyarakat (wajib pajak) seperti tax planning, mereview kepatuhan dan lainnya. Terikat pada kode etik dan hukum yang disusun baik oleh organisasi (Ikatan Konsultan Pajak Indonesia) dan pemerintah. Persyaratan untuk menjadi konsultan pajakpun tidak main-main, seorang konsultan pajak harus mengikuti Ujian Sertifikasi Konsultan Pajak. Setiap pelanggaran kode etik dikenakan sanksi tegas yang diatur dalam kode etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) juga dalam Keputusan Menteri Keuangan. d. Hak dan Kewajiban Konsultan Pajak Hak Konsultan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 98/PMK.03/2005
adalah sebagai berikut: a. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak
Sertifikat A berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya, kecuali Wajib Pajak yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. b. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat B berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajaknnya, kecuali kepada Wajib Pajak Penanaman Modal, Bentuk Usaha Tetap dan yang berdomisili di negara yang mempunyai persetujuan penghindaran pajak berganda dengan Indonesia. c. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak Sertifikat C berhak memberikan jasa di bidang perpajakan kepada Wajib Pajak Orang Pribadi dan Badan dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya. Kewajiban Konsultan Pajak: 1. Konsultan Pajak wajib mematuhi semua peraturan perundang undangan perpajakan. 2. Konsultan Pajak wajib menyampaikan kepada Wajib Pajak agar melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan. 3. Dalam mengurus pelaksanaan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakan dari Wajib Pajak, setiap Konsultan Pajak wajib.
i. memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak yang masiln berlaku ii. memiliki Surat Kuasa Khusus dari Wajib Pajak dan Surat Pernyataan dengan bentuk sebagaimana ditetapkan. 4. Konsultan Pajak wajib mematuhi prosedur dan tata tertib kerja yang berlaku di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak dan dilarang melakukan tindakan-tindakan yang merugikan kepentingan negara. 5. Konsultan Pajak yang telah memiliki Izin Praktek Konsultan Pajak waib mengikuti penataran/pendidikan penyegaran perpajakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam setahun yang diselenggarakan oleh Direktorat Jenderal Pajak dan/atau Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 6. Konsultan Pajak wajib mematuhi Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Kode Etik Ikatan Konsultan Pajak Indonesia. 7. Konsultan Pajak wajib membuat Laporan Tahunan yang berisi jumlah dan keterangan mengenai Wajib Pajak yang telah diberikan jasa di bidang perpajakan dan melampirkan fotokopi Sertifikat penataran/ pendidikan penyegaran perpajakan. 8. Laporan Tahunan sebagaimana dimaksud di sampaikan kepada Direktur Jenderal Pajak paling lama akhir bulan April tahun takwim berikutnya. 9. Konsultan Pajak dapat mengajukan permohonan penundaan penyampaian Laporan Tahunan, yang disampaikan secara tertulis untuk paling lama 3 (tiga) bulan. e. Kode Etik Konsultan Pajak
Berikut adalah kode etik profesi konsultan pajak yang disusun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI): 1. Kode Etik IKPI adalah kaidah moral yang menjadi pedoman dalam berfikir, bersikap dan bertindak bagi setiap anggota IKPI. 2. Setiap anggota IKPI wajib menjaga citra martabat profesi dengan senantiasa berpegang pada Kode Etik IKPI. 3. Kode Etik IKPI juga mengatur sanksi terhadap tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan oleh anggota IKPI. Kepribadian konsultan pajak Indonesia. Konsultan Pajak Indonesia wajib: 1. Setia dan taat sepenuhnya kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; 2. Patuh pada hukum dan peraturan perpajakan, serta menjunjung tinggi integritas, martabat dan kehormatan profesi konsultan pajak; 3. Melakukan tugas profesi dengan penuh tanggung jawab, dedikasi tinggi dan independen; 4. Menjadi Wajib Pajak yang baik; 5. Menjaga kerahasiaan dalam menjalankan profesi. Konsultan Pajak Indonesia dilarang: 1. Melakukan kegiatan profesi lain yang terikat dengan pekerjaan sebagai pegawai negeri, kecuali dibidang riset, pengkajian dan pendidikan; 2. Meminjamkan ijin praktek untuk digunakan oleh pihak lain;
3. Menugaskan karyawannya yang tidak menguasai pengetahuan perpajakan untuk bertindak, memberikan nasehat dan menangani urusan perpajakan. Hubungan dengan wajib pajak. Konsultan Pajak Indonesia wajib: 1. Bersikap profesional; 2. Menjaga kerahasiaan dalam hubungan dengan Wajib Pajak; 3. Menolak permintaan Wajib Pajak untuk melakukan rekayasa pajak atau perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang perpajakan. Konsultan Pajak Indonesia dilarang: 1. Memberikan petunjuk atau keterangan yang dapat menyesatkan Wajib Pajak mengenai pekerjaan yang sedang dilakukan. 2. Memberikan jaminan kepada Wajib Pajak bahwa pekerjaan yang berhubungan dengan instansi perpajakan pasti dapat diselesaikan. 3. Menetapkan syarat-syarat yang membatasi kebebasan Wajib Pajak untuk pindah atau memilih konsultan pajak lain. 4. Menerima setiap ajakan dari pihak manapun untuk melakukan tindakan yang diketahui atau patut diketahui melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan. f. Jasa yang Diberikan Oleh Konsultan Pajak Menurut Budileksmana (2000), bila dibandingkan dengan profesi akuntan publik, maka terdapat jasa-jasa layanan yang pada
prinsipnya adalah sama dengan yang diberikan oleh konsultan pajak, yaitu: 1. Audit laporan keuangan. Dalam hal ini akuntan public menentukan kewajaran penyajian laporan keuangan atau kesesuaiannya dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK). Sedangkan konsultan pajak melakukan compliance audit untuk meneliti apakah penerapan perpajakan yang dilakukan wajib pajak telah sesuai dengan ketentuan
perundang-undangan
perpajakan.
Dalam
hal
ini
konsultan pajak juga memberikan saran-saran perbaikan dan penyempurnaan kepada wajib pajak.
2. Jasa kompilasi, yaitu akuntan publik melaksanakan berbagai kegiatan akuntansi kliennya, seperti pencatatan transaksi akuntansi sampai dengan penyusunan
laporan
keuangan.
Sedangkan
konsultan pajak juga memberikan jasa penyusunan laporan keuangan fiskal untuk tujuan pelaporan pajak klien. Pada prinsipnya jasa yang diberikan konsultan pajak kepada wajib pajak adalah berkaitan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakan dari wajib pajak. Selain yang telah disebutkan diatas, jasajasa lain yang dapat diberikan oleh konsultan pajak meliputi: 1. Membantu wajib pajak dalam membuat perhitungan pajaknya yang harus dibayar dan sekaligus memberikan pengarahan dalam pengisian Surat Pemberitahuan (SPT) sebagai laporan tahunannya.
2. Memberikan konsultasi atas masalah perpajakan yang dihadapi wajib pajak. 3. Memberikan informasi mengenai hak dan kewajiban wajib pajak sesuai perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 4. Membantu mengusahakan terciptanya iklim yang lebih sehat dalam bidang perpajakan agar wajib pajak merasakan adanya kepastian hukum dalam masalah perpajakan.
5. Sikap dan Kinerja Sikap kerja merupakan hasil penilaian atau evaluasi terhadap orang-orang, atau kejadian-kejadian ditempat kerja – apakah memuaskan, baik, menyenangkan, menguntungkan, atau sebaliknya (Panggabean, 2004). Sikap konsultan pajak dalam penelitian ini berarti merupakan hasil penilaian dari wajib pajak selaku klien, fiskus, dan konsultan pajak itu sendiri terhadap informasi perpajakan dan kliennya – apakah baik dan sesuai dengan apa yang diharapkan. Menurut Mangkunegara dalam Trisnaningsih (2007), kinerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa kinerja konsultan pajak adalah hasil kerja yang dicapai konsultan pajak dalam
melaksanakan tugasnya dalam membantu klien melaksanakan kewajiban dan memenuhi hak perpajakannya sesuai tanggung jawab yang diberikan kepadanya sesuai aturan yang berlaku. Terdapat banyak ahli yang mengungkapkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja. Hal ini, menyebabkan banyaknya pula faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja seseorang. Berikut beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja menurut beberapa ahli: 1. Larkin (1990) dalam Trisnaningsih (2007) menyatakan bahwa terdapat empat dimensi personalitas dalam mengukur kinerja auditor, antara lain: kemampuan (ability), komitmen profesional, motivasi, dan kepuasan kerja. 2. Menurut Gibson (1987) dalam Cokroaminoto (2007) menyatakan bahwa terdapat tiga kelompok variabel, yaitu: kelompok variabel individu terdiri dari variabel kemampuan dan ketrampilan, latar belakang pribadi dan demografis, kelompok variabel psikologis terdiri dari variabel persepsi, sikap, kepribadian, belajar dan motivasi, dan kelompok variabel organisasi terdiri dari variabel sumber daya, kepemimpinan, imbalan, struktur dan desain pekerjaan. 3. Dale Timpe (1992) mengungkapkan kinerja adalah kulminasi tiga elemen yang saling berkaitan: keterampilan, upaya, dan sifat keadaan eksternal. 4. Menurut Malayu S. P. Hasibuan (2001) dalam Wahyudin (2009) bahwa kinerja karyawan dapat diukur dengan kesetiaan, prestasi kerja,
kejujuran,
kedisiplinan,
kreativitas,
kerjasama,
kepemimpinan,
kepribadian, prakarsa, kecakapan, dan tanggung jawab.
Berdasarkan faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kinerja menurut beberapa ahli yang telah dikemukakan diatas, maka dapat disimpulkan bahwa terdapat empat belas faktor yang dapat mempengaruhi kinerja yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu kepribadian, kemampuan, tanggung jawab, prestasi kerja, komitmen profesi, jabatan, kerjasama, kondisi eksternal, kewajiban sosial, pengalaman, motivasi, sikap klien, kepemimpinan, dan pendapatan.
B. Penelitian Terdahulu
Penelitian mengenai expectation gap, khususnya berkenaan dengan konsultan pajak masih sangat terbatas. Penelitian mengenai expectation gap dengan berbagai isu relatif lebih kepada auditor.
Nasser dan Ayuningtyas (2007) meneliti mengenai expectation gap mahasiswa, auditor dan manajer terhadap sikap dan kinerja auditor. Dari penelitian tersebut disimpulkan bahwa sebagian besar tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa, auditor dan manajer mengenai sikap auditor terhadap laporan keuangan kliennya dan sikap auditor terhadap kliennya serta terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor, kecuali faktor memberikan pertimbangan yang benar, memberikan pelayanan yang bermanfaat bagi klien. Tapi, perbedaan persepsi terjadi antara
mahasiswa, auditor dan manajer terhadap aspek-aspek penting dalam proses audit dan tanggung jawab auditor.
Yeni (2001) juga melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuanagn terhadap peran dan tanggung jawab auditor. Hasil penelitiannya menunjukkan, secara keseluruhan tidak terdapat perbedaan persepsi antara mahasiswa dengan auditor serta antara mahasiswa dengan
pemakai
laporan
keuangan
kecuali
factor
mempertahankan
independensi, tanggung jawab illegal act klien dan memperbaiki keefektifan audit. Tetapi, terdapat perbedaan persepsi antara auditor dengan pemakai laporan keuangan juga antara mahasiswa, auditor dan pemakai laporan keuangan, kecuali faktor pengkomunikasian hasil audit. Penelitian yang dilakukan oleh Arrozi (2004) mengenai expectation auditor, investor dan akuntan manajemen terhadap pemeriksaan laporan keuangan menunjukkan hasil bahwa terdapat expectation gap antara auditor, investor dan akuntan manajemen pada dimensi responsibility yaitu faktorfaktor
auditor
bertanggungjawab
untuk
penemuan
penyelewengan,
pemeliharaan catatan akuntansi, auditor tidak melaksanakan pertimbangan dalam penyelesaian prosedur pemeriksaan. Pada dimensi reliability pada faktor laporan keuangan tidak terdapat kesalahan material, auditor tidak setuju kebijakn akuntansi yang digunakan dalam laporan keuangan, perluasan keyakinan yang diberikan auditor ditunjukkan secara nyata dan perusahaan bebas dari penyelewengan. Sedangkan pada dimensi decision usefulness terdapat expectation pada faktor-faktor laporan keuangan auditan tidak berguna memantau kinerja manajemen.
Penelitian Iip Latipah (2008) mengenai analisis pengukuran kepuasan wajib pajak melalui kinerja account representative(AR) menyimpulkan bahwa tingkat kepuasan wajib pajak terhadap kinerja AR di KPP PMB selama ini adalah sebesar 91,63% artinya kinerja AR selama ini dinilai cukup sesuai dengan harapan wajib pajak. Penelitian Annisa Ekowati (2005) mengenai analisis persepsi para tax associate tentang sistem penilaian prestasi kerja pada konsultan pajak X di Jakarta menyimpulkan bahwa sistem penilain prestasi kerja kurang obyektif, karena belum adanya kriteria yang diterapkan dalam memberi penilaian.
B. Kerangka Pemikiran Gambar dibawah ini menunjukkan kerangka pemikiran yang dibuat dalam penelitian mengenai “Analisis Perbandingan Kesenjangan Harapan (Expectation Gap) Dari Fiskus, Konsultan Pajak dan Manajer Atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak”.
Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran
Expectation gap
Fiskus
Konsultan Pajak
Manajer
Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak
C. Perumusan Hipotesis Berdasarkan kerangka teori dan kerangka pemikiran maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian sebagai berikut: Ha1 : Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Ha2 : Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Ha3 : Terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Ha4 : Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus, konsultan pajak, dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak.
BAB III METODOLOGI PENELITIAN
A. Ruang Lingkup Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah terjadi kesenjangan harapan (expectation gap) antara fiskus, konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Responden dalam penelitian ini adalah fiskus pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Perusahaan Masuk Bursa dan KPP Pratama Cilandak, Konsultan pajak pada Kantor Konsultan Pajak yang terdaftar sebagai anggota IKPI per November 2008 dan manajer di perusahaan-perusahaan go publik yang terdapat dalam listed companies BEJ 2008 maupun non go publik di wilayah Jakarta.
B. Metode Penentuan Sampel
Populasi penelitian ini adalah fiskus yang ada pada Kantor Pelayanan Pajak, Konsultan Pajak pada Kantor Konsultan Pajak dan manajer yang terdiri dari manajer keuangan atau orang yang menangani pajak pada perusahaanperusahaan di wilayah Jakarta. Jumlah dari keseluruhan sampel yang meliputi fiskus, konsultan pajak dan manajer yang diambil adalah 137 responden. Yang terbagi menjadi 37 kuesioner pada fiskus, 50 kuesioner pada konsultan pajak, dan 50 kuesioner pada manajer. Tipe desain pengambilan sampel dari populasi adalah representasi, yaitu sampel yang diambil dapat mewakili dari masing-masing populasi. Teknik pengambilan sampel menggunakan convenience sampling, yang berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukurnya dan bersifat kooperatif (Teguh, 2005).
C. Metode Pengumpulan Data Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari sumber asli. Data primer diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada fiskus, konsultan pajak dan manajer. Adapun data-data yang digunakan untuk mendukung penelitian diperoleh melalui serangkaian kegiatan sebagai berikut: 1. Field Research Penelitian secara langsung pada obyek yang diteliti melalui pemberian kuesioner kepada fiskus, konsultan pajak dan manajer. Kuesioner yang diberikan dalam bentuk tertutup dalam arti jawaban untuk kuesioner telah
ditentukan sehingga responden hanya memilih salah satu dari alternatif jawaban yang tersedia (Andini, 2004). 2. Library Research Penelitian dilakukan dengan mengumpulkan data dan informasi melalui hasil laporan, buku-buku, majalah, surat kabar, internet dan perundangundangan serta peraturan pelaksanaannya yang berhubungan dengan penelitian (Andini, 2004).
D. Metode Analisis Data Metode analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis statistik yang perhitungannya dilakukan dengan menggunakan SPSS versi 12.00. 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Data Suatu instrumen pengukur dikatakan valid jika instrumen tersebut mengukur apa yang seharusnya diukur sesuai harapan peneliti. Suatu
kuesioner
dikatakan
valid
jika
pertanyaannya
mampu
mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengukuran validitas dalam penelitian ini menggunakan korelasi antar skor butir pertanyaan dengan total skor konstruk atau variabel. Uji signifikansi dilakukan dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2, dalam hal ini n adalah jumlah sampel. Untuk menguji apakah suatu pernyataan valid atau tidak valid dengan membandingkan nilai r hitung dengan r tabel.
Nilai dari r hitung diperoleh dari tampilan Cronbach’s Alpha pada kolom Correlated Item-Total Correlation (Ghozali, 2005). Adapun dasar pengambilan keputusannya: Jika r hitung > r tabel maka, butir pernyataan dinyatakan valid Jika r hitung < r tabel maka, butir pernyataan dinyatakan tidak valid
b. Uji Reliabilitas Instrumen Uji ini dilakukan guna menguji konsistensi penggunaan instrumen variabel terhadap data yang dikumpulkan. Instrumen dikatakan reliabel apabila terdapat kesamaan data dalam waktu yang berbeda. Suatu kuesioner dikatakan reliabel dan handal jika jawaban responden tersebut konsisten dari waktu ke waktu. Jika hasil dari Cronbach Alpha dibawah 0,60 maka dikatakan bahwa data tersebut mempunyai keandalan (reliable) yang relatif rendah (Ghozali, 2005). Uji reliabilitas data ini menggunakan bantuan program SPSS.
2. Uji Asumsi atau Persyaratan Uji ini dilakukan guna memenuhi asumsi dalam penggunaan metode pengujian hipotesis yang akan dilakukan sehingga penggunaan rumus tersebut tidak menyimpang dari ketentuan yang berlaku. a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan untuk melihat apakah populasi terdistribusi secara normal atau tidak dengan menggunakan metode
One Sample Kolmogrov-Smirnov test. Tujuan dari pengujian normalitas ini adalah untuk menentukan apakah digunakan statistik parametrik atau non parametrik (Nasser dan Ayuningtyas, 2007). Adapun dasar pengambilan keputusan berdasarkan probabilitas: Jika asymp.Sig <0,05 maka H0 ditolak, data terdistribusi tidak normal. Jika asymp.Sig >0,05 maka H0 diterima, data terdistribusi normal. 3. Uji Hipotesis Uji hipotesis dilakukan untuk memberi jawaban atas perumusan hipotesis yang telah disusun sebelumnya. Pengujian hipotesis yang dilakukan dalam penelitian ini merupakan pengujian hipotesis komparatif yang berarti menguji parameter populasi yang berbentuk perbandingan melalui ukuran sampel yang juga berbentuk perbandingan. Hal ini juga dapat berarti menguji kemampuan generalisasi (signifikansi hasil penelitian) yang berupa perbandingan keadaan variabel dari dua sampel atau lebih. Model komparasi yang digunakan adalah komparasi antara dua sampel untuk menguji Ha1, Ha2, dan Ha3. Sedangkan untuk pengujian hipotesis empat (Ha4) menggunakan model komparasi antara lebih dari dua sampel (komparasi sampel k). Dan model komparasi sampel yang digunakan adalah sampel yang tidak berkorelasi atau sampel independen. Sampel independen adalah sampel yang tidak berkaitan satu sama lain (Sugiyono, 2008). Hipotesis ini secara statistis dinyatakan dengan: Ha: µ 1 ≠ µ 2 ≠ µ 3 Keterangan: µ 1 = rata-rata harapan fiskus µ 2 = rata-rata harapan konsultan pajak
µ 3 = rata-rata harapan manajer
Adapun pengujian hipotesisnya terdiri dari: 1. Uji Beda T-test (Independent Sample T Test) Uji ini digunakan untuk menentukan apakah dua sampel yang tidak berhubungan memiliki nilai rata-rata yang berbeda. Uji t dilakukan untuk menguji : Ha1= Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak atas sikap dan kinerja konsultan pajak Ha2 = Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak Ha3 = Terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak Terdapat dua langkah analisis dalam menggunakan uji beda ttest. Langkah pertama dengan melihat ada tidaknya perbedaan pada rata-rata populasi. Langkah kedua dengan melihat nilai signifikansi untuk menentukan apakah perbedaan tersebut nyata secara statistik atau tidak. Dasar pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0,05 maka, H0 diterima artinya tidak berbeda Jika probabilitas < 0,05 maka, H0 ditolak artinya berbeda
Pada hipotesis kedua (Ha2) dan hipotesis ketiga (Ha3) taraf kesalahan atau tingkat signifikansi yang digunakan adalah 5% (0,05) sedangkan pada hipotesis pertama (Ha1) tingkat signifikansi yang menjadi dasar pengambilan keputusan adalah 10% (0,10). Dasar pengambilan
keputusan
ini
karena
didalam
penelitian
yang
berdasarkan sampel mengandung dua tipe kesalahan yaitu tipe I dan tipe II. Tipe I adalah menyalahkan H0 padahal H0 benar. Selain itu, tujuan penelitian adalah ingin menolak (menyalahkan) H0 dan menerima Ha. Untuk ilmu sosial umunya digunakan 5% dan 10% karena dengan tingkat kesalahan ini tidak berdampak fatal. Beda dengan penelitian di farmasi atau kedokteran yang bisa fatal bagi manusia sehingga tingkat signifikansi kecil yaitu sebesar 1% (Ghozali, 2009). 2. One Way Analysis Of Variance (One- Way ANOVA) Uji one- way ANOVA digunakan untuk menguji beda rata-rata lebih dari dua sampel (Nasser dan Ayuningtyas, 2007). One-Way ANOVA dilakukan untuk menguji hipotesis nol keempat (Ha4) atas tiga sampel yang berbeda yaitu fiskus, konsultan pajak dan manajer, hipotesis tersebut yaitu: Ha4 =
Tidak terdapat kesenjangan harapan antara fiskus, konsultan pajak, dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak
Dasar pengambilan keputusan: Jika probabilitas > 0.05, H0 diterima atau Ha ditolak Jika probabilitas < 0.05, H0 ditolak atau Ha diterima
E. Operasional Variabel Penelitian Variabel penelitian yang digunakan adalah sikap dan kinerja konsultan pajak yang dipersepsikan oleh tiga kelompok responden, yaitu fiskus, konsultan pajak, dan manajer terhadap tiga kategori sebagai subvariabel, yang antara lain: 1. Sikap konsultan pajak terhadap informasi perpajakan pada Surat Pemberitahuan (SPT) maupun laporan keuangan klien (SKPIP) Pada subvariabel ini responden diminta memberikan pendapat bagaimana sikap konsultan pajak terhadap informasi perpajakan klien pada SPT maupun laporan keuangan klien. Terdapat empat belas indikator pertanyaan. Pada nomor 1, 8, 9, dan 10 didapat dari referensi Agus Setiawan dan Basri Musri dalam Tax Audit dan Tax Review (2007). Nomor 2, 3, dan 5, diadopsi dari Nasser dan Ayuningtyas (2007) yang telah disesuaikan. Untuk nomor 4, 6, dan 7 diadopsi dari Maria Ulfah (2007) dan nomor 11 hingga 14 dari referensi Budileksmana (2000). 2. Sikap konsultan pajak terhadap kliennya (SKPTK) Subvariabel SKPTK ingin menunjukkan bagaimana konsultan pajak bersikap terhadap kliennya dalam memberikan pelayanan atas jasajasanya. Pada bagian ini terdapat dua puluh tiga indikator pertanyaan. Pada nomor 1 dibuat atas referensi Agus Setiawan dan Basri Musri dalam Tax
Audit dan Tax Review (2007). Nomor 4 hingga 9 dibuat berdasarkan referensi dari kode etik konsultan pajak yang disusun oleh IKPI pada poin hubungan konsultan pajak dengan wajib pajak (pernyataan nomor 8 dan 9 adalah pernyataan negatif). Untuk nomor 2, 10 hingga 19, dan juga nomor 21 hingga 23 diadopsi dari Iip Latipah (2008) dan Ricky Wellyando (2006), dan untuk nomor 20 diadopsi dari Yeni (2001). 3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak (FMKKP) Pada subvariabel FMKKP ini terdiri dari beberapa faktor yang dapat mempengaruhi kinerja konsultan pajak. Terdapat banyak faktor yang mempengaruhi kinerja suatu profesi atau sumber daya manusia Pada penelitian ini, peneliti menggunakan empat belas faktor yang dapat mempengaruhi kinerja konsultan pajak, yaitu: a. Kepribadian Kepribadian diartikan sebagai kecenderungan kepribadian seseorang yang menetap pada diri seseorang (Maria Ulfah, 2007). Pada faktor kepribadian ini terdapat enam indikator pertanyaan. Pada pertanyaaan nomor 1 sampai dengan 5 dibuat atas referensi dari kode etik profesi konsultan pajak yang disusun oleh Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) yang mengatur mengenai kepribadian konsultan pajak Indonesia. Pada pertanyaan nomor 6 dibuat atas referensi Jurnal Perpajakan Indonesia, volume 3, nomor 9, april 2004 pada wawancara utama dengan Tjoe Tjoe Alihartono. b. Kemampuan
Konsultan pajak memiliki aturan bagi profesinya yang menuntut dirinya agar memenuhi kualifikasi tertentu sebelum bisa menjadi seorang konsultan pajak seperti syarat sertifikasi untuk izin prakteknya. Hal itu merupakan jaminan bagi klien atas kemampuannya menjalankan tugas sesuai permintaan klien. Terdapat sembilan indikator pertanyaan pada faktor kemampuan ini. Pada pertanyaan nomor 7 sampai dengan 14 diadopsi dari kuesioner Nasser dan Ayuningtyas (2007) pada indikator faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja auditor yang telah disesuaikan untuk konsultan pajak oleh penulis. Sedangkan pada pertanyaan nomor 15, dibuat berdasarkan referensi Indonesian Tax Review, volume I, Edisi 07, 2008 pada Tax Focus dengan judul wacana AR: Antara WP dan DJP. c. Tanggung Jawab Seberapa jauh tanggung jawab konsultan pajak dalam menjalankan tugasnya. Terdapat delapan pertanyaan, terdiri dari: pertanyaan nomor 16 diadopsi dari Nasser dan Ayuningtyas (2007) yang telah disesuaikan, nomor 17 dan 20 diadopsi dari Arrozi (2004) pada dimensi Responsibility, nomor 18 dan 19 atas referensi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 pada kewajiban konsultan pajak, nomor 21 dan 22 diadopsi dari Yeni (2001) yang telah disesuaikan, dan nomor 23 berasal dari referensi UU KUP tahun 2007 pasal 32 ayat 3. d. Prestasi Kerja
Prestasi kerja merupakan hasil kerja yang dicapai oleh individu maupun organisasi dalam melaksanakan tugasnya yang dapat dinilai oleh suatu metode atau dapat diukur sejauhmana pencapaiannya. Terdapat dua buah pertanyaan yaitu nomor 24 berasal dari referensi Annisa Ekowati (2005) dan nomor 25 atas referensi Peraturan Menteri Keuangan Nomor 98/PMK.03/2005 pada kewajiban konsultan pajak nomor tujuh. e. Komitmen Profesi Komitmen profesi dapat diartikan tingkat loyalitas individu pada profesinya (Idris, 2008). Terdapat lima pertanyaan yang terdiri dari nomor 26, 27, dan 28 yang diadopsi dari Yeni (2001). Nomor 29 berasal dari kode etik konsultan pajak dan nomor 30 dari referensi Budileksmana (2000). f. Jabatan Para karyawan akan termotivasi dan terpuaskan dengan pekerjaanpekerjaannya bila mereka merasa bahwa jabatan-jabatannya memilki arti, bila mereka bertanggungjawab secara pribadi atas hasil upayaupaya mereka dan bila umpan balik diberikan secara teratur (Dale Timpe, 1992). Terdapat satu pertanyaan yaitu nomor 31 yang berasal dari referensi Dale Timpe (1992) dalam buku seri Manajemen Manusia: Kinerja. g. Kerjasama Kerjasama merupakan suatu jalinan yang baik yang dilakukan seseorang kepada sekitarnya dalam menjalankan tugasnya. Terdapat
dua pertanyaan yaitu nomor 32 yang diadopsi dari Maria Ulfah (2007) pada komponen motivasi poin lima yang telah disesuaikan oleh peneliti dan nomor 33 dari referensi Yaslis Ilyas (2002). h. Kondisi Eksternal Suatu kondisi di luar kendali karyawan yang dapat mendukung atau tidak mendukung produktivitas karyawan (Dale Timpe, 1992). Terdapat lima pertanyaan yaitu, nomor 34 dan 36 yang dibuat berdasarkan referensi Indonesian Tax Review, volume I, Edisi 07, 2008 pada Tax Focus dengan judul wacana AR: Antara WP dan DJP dan wacana Kubu Berbeda, Tapi Saling Bersinergi. Nomor 35 dan 38 berasal dari referensi Majalah Berita Pajak, volume XL, No. 1618, edisi 1 September, 2008. Sedangkan nomor 37, diadopsi dari Nasser dan Ayuningtyas (2007). i.
Kewajiban Sosial Merupakan pandangan tentang pentingnya peranan profesi serta manfaat yang diperoleh masyarakat maupun profesional karena adanya pekerjaan tersebut (Winanto, 2008). Adapun pertanyaan yang tercakup didalamnya yaitu nomor 39, 40, dan 41 diadopsi dari Ahmad Winanto (2008) yang telah disesuaikan untuk konsultan pajak. Pada nomor 42 diadopsi dari Nasser dan Ayunungtyas (2007).
j.
Pengalaman Pengalaman adalah lamanya seseorang bekerja pada suatu perusahaan atau organisasi (Winanto, 2008). Semakin banyak pengalaman yang dimilki seseorang mengenai objek stimulusnya sebagai hasil dari
seringnya terjadi kontak antara perseptor dan objeknya semakin tinggi pula verdikalitasnya (Malik, 2007). Pada pertanyaan nomor 43 diadopsi dari Trisnaningsih (2007) yang terdapat pada variabel kinerja auditor poin pertama yang telah disesuaikan. Nomor 44 atas referensi Indonesian Tax Review, volume I, Edisi 07, 2008 pada Tax Focus dengan judul wacana AR: Antara WP dan DJP dan nomor 45 diadopsi dari Maria Ulfah (2007) pada komponen kepribadian poin dua. k. Motivasi Motivasi sebagai keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong keinginan individu untuk melakukan kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai suatu tujuan (Maria Ulfah, 2007). Terdapat satu pertanyaan yaitu nomor 46 yang diadopsi dari Trisnaningsih (2007) pada poin tujuh dalam variabel kinerja auditor yag telah dimodifikasi oleh peneliti. l.
Sikap Klien Sikap klien yang dimaksud adalah sikap yang ditunjukkan klien (wajib pajak) yang menggunakan jasa konsultan pajak dalam berhadapan dengan konsultan pajak atas masalah perpajakannya. Terdapat empat indikator pertanyaan yaitu, nomor 47 yang diadopsi dari Arrozi (2004) pada dimensi Responsibility poin empat yang telah disesuaikan untuk pajak, nomor 48 dan 49 yang diadopsi dari Maria Ulfah (2007) pada komponen kepribadian poin empat dan lima. Nomor 50 timbul dari pemikiran peneliti atas dasar referensi Majalah Berita Pajak, volume XL, No. 1618, edisi 1 September, 2008, dimana Dirjen Pajak, Darmin
Nasution mengungkapkan bahwa semakin baik perpajakan kita maka akan semakin diperlukan konsultan-konsultan pajak untuk presisi karena hanya konsultan pajak itulah ahlinya. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa semakin baiknya perpajakan kita salah satunya dilihat dari tingkat kepatuhan wajib pajak. Kepatuhan wajib pajak terlihat dari pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya. Apabila wajib pajak tersebut menggunakan jasa konsultan pajak maka, konsultan pajak itulah yang membantu dalam pelaksanaan hak dan kewajiban perpajakannya (hasil dari kinerja konsultan pajak). m. Kepemimpinan Kepemimpinan adalah suatu kegiatan untuk mempengaruhi perilaku orang-orang agar bekerjasama menuju kepada suatu tujuan tertentu yang mereka inginkan (Siagian, 1983). Terdapat empat indikator pertanyaan, nomor 51 dan 54 diadopsi dari Nasser dan Ayuningtyas (2007), nomor 52 diadopsi dari Arrozi (2004), dan nomor 53 dari referensi Sondang Siagian (1985) yang mengungkapkan bahwa salah satu ciri-ciri kepemimpinan adalah memiliki sense of priority. n. Pendapatan Pendapatan merupakan timbal balik atau imbalan yang diberikan klien kepada pemberi jasa. Hal ini dapat dikatakan sebagai suatu bentuk penghargaan atas apa yang telah dilakukan menurut tugas dan tanggung jawabnya. Hanya terdapat satu indikator pertanyaan yaitu nomor 55 yang diadopsi dari Yeni (2001) yang telah dimodifikasi.
Responden
diminta
menyatakan
tingkat
kesetujuan
atau
ketidaksetujuan dalam 5 rentang skala likert dengan standar penilaian terendah 1 dan tertinggi 5 dengan tipe jawaban: •
Sangat tidak setuju (STS) dengan bobot 1
•
Tidak setuju (TS) dengan bobot 2
•
Netral dengan bobot 3
•
Setuju (S) dengan bobot 4
•
Sangat setuju dengan bobot 5
Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 3.1.
Tabel 3.1 Subvariabel dan Indikator Untuk Kuesioner Tentang Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak Variabel
Subvariabel
Indikator
Ukuran Skala
Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak
1. Sikap konsultan Konsultan pajak dapat menjamin pajak terhadap bahwa: informasi a. SPT diisi dengan jelas, tepat perpajakan pada dan lengkap SPT dan laporan b. SPT bebas dari penyimpangan keuangan klien yang disengaja c. SPT bebas dari kesalahan yang tidak disengaja d. SPT disampaikan tepat waktu e. SPT diisi sesuai ketentuan perpajakan yang berlaku f. SPT diisi sesuai informasi perpajakan yang relevan g. Informasi perpajakan pada laporan keuangan telah sesuai dengan peraturan perpajakan
Ordinal Likert
Konsultan pajak wajib: a. Mempelajari seluruh berkas wajib pajak b. Menyiapkan berkas wajib pajak c. Menganalisis SPT dan laporan keuangan wajib pajak d. Menyusun laporan keuangan fiskal e. Memberikan pengarahan dalam pengisian SPT f. Membantu membuat laporan keuangan fiskal g. Membuat perhitungan pajak yang harus dibayar wajib pajak
Berlanjut ke halaman 47 Lanjutan dari halaman 46 2. Sikap konsultan a. Memberikan masukan yang pajak terhadap berguna bagi klien (WP) kliennya b. Peduli terhadap masalah perpajakan klien c. Memberikan jawaban dan respon yang efektif dan jelas
Likert
d. e. e. f. g. h. i. j.
k.
l.
m. n. o.
Tidak menawarkan fee untuk mendapatkan klien Menjaga kerahasiaan wajib pajak Menolak untuk melakukan penyimpangan Memberikan petunjuk yang tidak menyesatkan wajib pajak Memberikan jaminan bahwa pekerjaan dapat diselesaikan Membatasi wajib pajak dalam memilih konsultan pajak lain Cepat tanggap terhadap masalah klien Terbuka dalam mengkomunikasikan informasi perpajakan Memberikan kemudahan, ketepatan dan kecepatan dalam mengelola dan penyelesaian pelayanan terhadap WP Segera menginformasikan perubahan ketentuan perpajakan dan intepretasinya yang berkaitan dengan bisnis WP Mengikuti perkembangan bisnis WP Memberikan pelayanan secara tepat dan tuntas Kejujuran, keterampilan, ketepatan dan ketegasan dalam penerapan peraturan perpajakan
Berlanjut ke halaman 48 Lanjutan dari halaman 47 p. Mempermudah WP dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya q. Memiliki pemahaman tentang bisnis serta kebutuhan WP r. Memperhatikan terpeliharanya manajemen perpajakan klien yang baik
s. t.
u. v. w.
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak
Sumber: Data diolah dari berbagai referensi
a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. k. l. m. n.
Konsultan pajak memonitor kepatuhan WP Bersikap ramah, sopan dan bersahabat kepada WP dari seluruh proses pelayanan Mudah dihubungi melalui berbagai media komunikasi Mudah dihubungi melelui berbagai media komunikasi Menunjukkan penampilan, sikap, kepribadian dan kinerja yang professional dalam memberikan jasanya Karakteristik kepribadian Kemampuan Tanggung jawab Prestasi kerja Komitmen profesi Jabatan Kerjasama Kondisi eksternal Kewajiban sosial Pengalaman Motivasi Sikap klien Kepemimpinan Pendapatan
Likert
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Objek Penelitian Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya kesenjangan harapan dari beberapa kelompok responden atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Responden dalam penelitian ini terbagi dalam tiga kelompok responden yaitu fiskus, konsultan pajak dan manajer. Fiskus sebagai kelompok pertama merupakan aparat pajak yang bekerja pada Kantor Pelayanan Pajak Perusahaan Masuk Bursa (KPP PMB) dan KPP Pratama Jakarta Cilandak. Konsultan pajak sebagai kelompok kedua merupakan konsultan pajak yang bekerja pada kantor konsultan pajak di wilayah Jakarta. Sedangkan manajer sebagai kelompok ketiga meliputi manajer keuangan atau orang yang menangani pajak yang bekerja pada perusahaan di wilayah Jakarta baik perusahaan dagang, manufaktur maupun jasa.
Jumlah keseluruhan
kuesioner yang disebarkan adalah 137 buah yang terdiri dari 37 buah pada fiskus, 50 buah pada konsultan pajak dan 50 buah pada manajer (lihat tabel 4.1).
Kelompok responden
Fiskus Konsultan pajak Manajer Jumlah
Tabel 4.1 Distribusi Kuesioner Jumlah Jumlah Tingkat kuesioner kuesioner pengembalian yang yang disebar kembali 37 28 75,7% 50 39 78% 50 30 60% 137 97
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Jumlah kuesioner yang bisa digunakan 27 34 26 87
Berdasarkan tabel 4.1 dapat diuraikan bahwa jumlah kuesioner yang telah disebar pada fiskus sebanyak 37 buah dengan tingkat pengembalian 75,7% atau 28 buah dan yang dapat digunakan sebanyak 27 buah. Pada 50 buah kuesioner yang disebar pada kelompok konsultan pajak hanya 39 buah yang kembali atau 78% dan yang bisa digunakan sebanyak 34 buah. Pada kelompok manajer tingkat pengembalian kuesioner sebesar 60% atau 30 buah dari 50 buah yang disebar dan sebanyak 26 buah yang bisa digunakan. Tabel 4.2 Karakteristik Responden Kelompok Karakteristik responden responden Fiskus Konsultan pajak 1. Jenis kelamin: - Pria 20 15 - Wanita 7 19 27 34 Jumlah 2. Umur responden: - < 25 tahun 1 12 - 25-35 tahun 11 16 - > 35 tahun 15 6 27 34 Jumlah 3. Pendidikan terakhir: - D3 2 6 - S1 19 28 - S2 6 - S3 27 34 Jumlah 4. Lama bekerja: - < 1 tahun 13 - 1-3 tahun 1 9 - 3-5 tahun - > 5 tahun 26 12 27 34 Jumlah
Manajer 11 15 26 17 9 26 2 21 3 26 6 4 16 26
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dari tabel 4.2 di atas diketahui bahwa dari sebanyak 27 responden fiskus terdapat jumlah responden berjenis kelamin pria sebanyak 20 orang dan responden berjenis kelamin wanita sebanyak 7 orang. Disimpulkan bahwa
sampel responden fiskus pria jumlahnya lebih banyak dibanding sampel responden fiskus wanita. Sebanyak 34 responden konsultan pajak yang berjenis kelamin pria sebanyak 15 orang dan wanita berjumlah 19 orang. Dan sampel responden sebanyak 26 orang pada manajer yang berjenis kelamin pria sebanyak 11 orang dan 15 orang yang bekelamin wanita. Sehingga dapat disimpulkan pada dua kelompok responden yaitu konsultan pajak dan manajer yang berjenis kelamin wanita lebih banyak dibanding pria. Untuk kategori umur responden, sampel responden fiskus yang mendominasi adalah yang berumur lebih dari 35 tahun sebanyak 15 orang, peringkat kedua, yang berumur 25 sampai dengan 35 tahun dengan jumlah 11 orang dan paling sedikit yang berumur 25 tahun sebanyak 1 orang. Pada kelompok konsultan pajak yang mendominasi adalah yang berumur 25 sampai dengan 35 tahun sebanyak 16 orang, urutan kedua sebanyak 12 orang pada umur kurang dari 25 tahun dan paling sedikit yaitu sebanyak 6 orang pada umur lebih dari 35 tahun. Sedangkan yang paling banyak dari kelompok responden manajer adalah umur 25 sampai dengan 35 tahun sebanyak 17 orang dan paling sedikit berjumlah 9 orang yang berumur lebih dari 35 tahun. Untuk kategori pendidikan terakhir, dari ketiga kelompok responden yaitu fiskus, konsultan pajak dan manajer yang mendominasi dalam penelitian ini adalah S1 dengan masing-masing sebanyak 19 orang, 28 orang dan 21 orang. Pendidikan terakhir D3 pada kelompok responden fiskus dan manajer berjumlah sama yaitu 2 orang dan konsultan pajak sebanyak 6 orang. Pada pendidikan terakhir S2, kelompok responden fiskus sebanyak 6 orang dan konsultan pajak sebanyak 3 orang.
Lamanya masa kerja responden diuraikan sebagai berikut, responden yang masa kerjanya lebih dari 5 tahun menjadi responden mayoritas dengan jumlah 26 orang pada kelompok fiskus dan 16 orang pada kelompok manajer, sedangkan pada kelompok konsultan pajak menempati urutan kedua dari total responden pajak yaitu sebanyak 12 orang. Berikutnya responden yang masa kerjanya kurang dari 1 tahun sebanyak 13 orang pada kelompok responden konsultan pajak, responden yang masa kerjanya 1 sampai dengan 3 tahun berjumlah 1 orang pada kelompok fiskus, 9 orang pada kelompok konsultan pajak dan 6 orang pada kelompok manajer. Pada lama kerja 3 sampai dengan 5 tahun hanya 4 orang pada kelompok responden manajer.
B. Analisis dan Pembahasan 1. Uji Kualitas Data a. Uji Validitas Validitas ditentukan dengan menggunakan uji signifikansi yang membandingkan nilai r hitung dengan r tabel untuk degree of freedom (df)= n-2 sehingga besarnya df dapat dihitung 87-2= 85 dengan df= 85 dan alpha= 0,05 didapat r table= 0,2108 (table r two tail). R hitung setiap item pertanyaan terdapat pada tampilan output cronbach’s alpha pada kolom Correlated Item- Total Correlation . Jika r hitung lebih besar dari r tabel dan bernilai positif maka butir pertanyaan tersebut dinyatakan valid. Sebelum kuesioner diberikan kepada responden, terlebih dahulu dilakukan uji coba (try out) atau pra survey kepada 15
responden dengan memberikan 92 pertanyaan untuk menguji validitas dan reliabilitas dari seluruh pertanyaan tersebut. Kuesioner terdiri dari 3 kategori yang terdiri dari sikap konsultan pajak terhadap informasi perpajakan klien (SKPIP) sebanyak 14 butir pertanyaan, sikap konsultan pajak terhadap kliennya (SKPTK) sebanyak 23 butir pertanyaan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak sebanyak (FMKKP) 55 butir pertanyaan. Uji coba kuesioner tersebut dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner tersebut dapat dipahami oleh responden dan apakah responden tersebut dapat memahami dan mengerti maksud dari pertanyaan yang diberikan. Kemudian setelah itu kuesioner disebarkan kepada 2 (dua ) KPP, 13 (tiga belas) Kantor konsultan pajak , dan 50 (lima puluh) perusahaan di wilayah Jakarta dengan memberikan 92 pertanyaan. Hasil pengujian validitas dapat ditunjukkan sebagai berikut:
Tabel 4.3 Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPIP Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan SKPIP1 .759 .2108 Valid SKPIP2 .752 .2108 Valid SKPIP3 .697 .2108 Valid SKPIP4 .683 .2108 Valid SKPIP5 .699 .2108 Valid SKPIP6 .713 .2108 Valid SKPIP7 .729 .2108 Valid
SKPIP8 SKPIP9 SKPIP10 SKPIP11 SKPIP12 SKPIP13 SKPIP14
.583 .365 .656 .484 .460 .658 .642
.2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dari tampilan tabel 4.3 di atas maka dapat dilihat bahwa semua pertanyaan dalam subvariabel SKPIP valid. Hal tersebut karena r hitung lebih besar dari r tabel maka dapat dikatakan pertanyaan tersebut valid.
Tabel 4.4 Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPTK Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan SKPTK1 .699 .2108 Valid SKPTK2 .693 .2108 Valid SKPTK3 .778 .2108 Valid SKPTK4 .357 .2108 Valid SKPTK5 .634 .2108 Valid SKPTK6 .698 .2108 Valid SKPTK7 .783 .2108 Valid SKPTK8 -.160 .2108 Tidak Valid SKPTK9 .006 .2108 Tidak Valid SKPTK10 .802 .2108 Valid SKPTK11 .845 .2108 Valid SKPTK12 .800 .2108 Valid Berlanjut ke halaman 55 Lanjutan dari halaman 54 SKPTK13 .786 .2108 Valid SKPTK14 .619 .2108 Valid SKPTK15 .717 .2108 Valid SKPTK16 .803 .2108 Valid SKPTK17 .784 .2108 Valid SKPTK18 .862 .2108 Valid SKPTK19 .763 .2108 Valid SKPTK20 .695 .2108 Valid SKPTK21 .760 .2108 Valid SKPTK22 .703 .2108 Valid SKPTK23 .717 .2108 Valid
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dari Tampilan tabel 4.4 diatas dapat dikatakan bahwa pertanyaan pada subvariabel SKPTK valid kecuali pada SKPTK8 dan SKPTK9, dikarenakan r hitung lebih kecil dari r tabel.
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas Data Subvariabel FMKKP Pertanyaan r hitung r tabel FMKKP1 .459 .2108 FMKKP2 .487 .2108 FMKKP3 .423 .2108 FMKKP4 .683 .2108 FMKKP5 .673 .2108 FMKKP6 .544 .2108 FMKKP7 .665 .2108 FMKKP8 .541 .2108 FMKKP9 .714 .2108 FMKKP10 .676 .2108 FMKKP11 .549 .2108 FMKKP12 .625 .2108 FMKKP13 .573 .2108 FMKKP14 .614 .2108 FMKKP15 .567 .2108 FMKKP16 .627 .2108 FMKKP17 .204 .2108 FMKKP18 .652 .2108 FMKKP19 .480 .2108 Berlanjut ke halaman 56 Lanjutan dari halaman 55 FMKKP20 .178 .2108 FMKKP21 .205 .2108 FMKKP22 .182 .2108 FMKKP23 .218 .2108 FMKKP24 .449 .2108 FMKKP25 .538 .2108 FMKKP26 .528 .2108 FMKKP27 .218 .2108 FMKKP28 .409 .2108 FMKKP29 .376 .2108 FMKKP30 .462 .2108 FMKKP31 .388 .2108 FMKKP32 .547 .2108
Keterangan Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid
Tidak Valid Tidak Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
FMKKP33 FMKKP34 FMKKP35 FMKKP36 FMKKP37 FMKKP38 FMKKP39 FMKKP40 FMKKP41 FMKKP42 FMKKP43 FMKKP44 FMKKP45 FMKKP46 FMKKP47 FMKKP48 FMKKP49 FMKKP50 FMKKP51 FMKKP52 FMKKP53 FMKKP54 FMKKP55
.498 .693 .563 .154 .472 .435 .688 .510 .389 .457 .437 .362 .608 .577 .674 .347 .482 .256 .612 .552 .687 .541 .536
.2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108
Valid Valid Valid Tidak Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Pada tabel 4.5 terlihat bahwa terdapat lima buah pertanyaan yang
tidak
valid,
yaitu
FMKKP17,
FMKKP20,
FMKKP21,
FMKKP22, dan FMKKP36. Setelah pertanyaan yang tidak valid tersebut dikeluarkan dan tidak ikut disertakan dalam pengujian berikutnya baik pada tabel 4.4 dan tabel 4.5. Pengujian dilakukan kembali setelah pertanyaan yang tidak valid tidak diikutsertakan namun, hasil dari pengujian tersebut menunjukkan FMKKP23 dan FMKKP50 menjadi tidak valid karena memiliki r hitung lebih kecil dari r tabel yang masing-masing 0,209, 0,139, dan 0,159 sehingga harus kembali dikeluarkan dan tidak diikutsertakan
dalam
pengujian
selanjutnya.
Hasil
pengujian
berdasarkan pertanyaan yang sudah dikeluarkan dapat dilihat pada tabel 4.6 dan tabel 4.7.
Pertanyaan SKPTK1 SKPTK2 SKPTK3 SKPTK4 SKPTK5 SKPTK6 SKPTK7 SKPTK10 SKPTK11 SKPTK12 SKPTK13 SKPTK14 SKPTK15 SKPTK16 SKPTK17 SKPTK18 SKPTK19 SKPTK20 SKPTK21 SKPTK22 SKPTK23
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Data Subvariabel SKPTK r hitung r tabel Keterangan .699 .2108 Valid .717 .2108 Valid .762 .2108 Valid .385 .2108 Valid .641 .2108 Valid .693 .2108 Valid .793 .2108 Valid .838 .2108 Valid .848 .2108 Valid .825 .2108 Valid .785 .2108 Valid .653 .2108 Valid .746 .2108 Valid .812 .2108 Valid .770 .2108 Valid .855 .2108 Valid .778 .2108 Valid .720 .2108 Valid .780 .2108 Valid .719 .2108 Valid .712 .2108 Valid
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Data Subvariabel FMKKP Pertanyaan r hitung r tabel Keterangan FMKKP1 .523 .2108 Valid FMKKP2 .562 .2108 Valid FMKKP3 .457 .2108 Valid FMKKP4 .718 .2108 Valid FMKKP5 .719 .2108 Valid FMKKP6 .586 .2108 Valid FMKKP7 .694 .2108 Valid FMKKP8 .589 .2108 Valid FMKKP9 .730 .2108 Valid FMKKP10 .669 .2108 Valid FMKKP11 .550 .2108 Valid FMKKP12 .649 .2108 Valid FMKKP13 .581 .2108 Valid FMKKP14 .637 .2108 Valid FMKKP15 .518 .2108 Valid
FMKKP16 FMKKP18 FMKKP19 FMKKP24 FMKKP25 FMKKP26 FMKKP27 FMKKP28 FMKKP29 FMKKP30 FMKKP31 FMKKP32 FMKKP33 FMKKP34 FMKKP35 FMKKP37 FMKKP38 FMKKP39 FMKKP40 FMKKP41 FMKKP42 FMKKP43 FMKKP44 FMKKP45 FMKKP46 FMKKP47 Berlanjut ke halaman 59 Lanjutan dari halaman 58 FMKKP48 FMKKP49 FMKKP51 FMKKP52 FMKKP53 FMKKP54 FMKKP55
.693 .642 .439 .415 .549 .532 .219 .391 .419 .474 .321 .626 .571 .725 .590 .481 .509 .709 .473 .366 .528 .456 .337 .634 .598 .708
.2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
.317 .430 .606 .612 .743 .489 .554
.2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108 .2108
Valid Valid Valid Valid Valid Valid Valid
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
b. Uji Reliabilitas Variabel yang digunakan dalam penelitian ini merupakan variabel tunggal yaitu sikap dan kinerja konsultan pajak. Sikap konsultan pajak dilihat dari dua sisi yaitu sikap konsultan pajak terhadap informasi perpajakan klien (SKPIP) dan sikap konsultan
pajak terhadap kliennya (SKPTK). Sedangkan, kinerja konsultan pajak dilihat dari faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja konsultan pajak (FMKKP). Hasil pengujian reliabilitas dalam penelitian ini dengan uji statistik Cronbach’s Alpha (α) adalah sebagai berikut:
Kategori SKPIP SKPTK FMKKP Keseluruhan
Tabel 4.8 Hasil Uji Reliabilitas Cronbach’s Alpha .917 .965 .957 .976
N of Items 14 21 48 83
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dilihat dari tampilan output tabel 4.8 memperlihatkan Cronbach’s Alpha (α) untuk seluruh item pertanyaan dalam variabel sikap dan kinerja konsultan pajak sebesar 0,976, yang artinya bahwa semua pertanyaan yang menjadi indikator dalam penelitian ini bersifat reliable karena nilai Cronbach’s Alpha (α) lebih dari 0,60. Untuk kategori reliabilitas sesuai dengan pernyataan Sugiyono (2007:183), maka seluruh pertanyaan dalam variabel sikap dan kinerja konsultan pajak sifatnya sangat tinggi karena di atas 0,80.
2. Uji Asumsi atau Persyaratan a. Uji Normalitas Uji normalitas dilakukan dengan menggunakan metode One Sample Kolmogrov-Smirnov Test. Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh terdistribusi secara normal atau tidak sehingga menentukan pengujian selanjutnya. Jika data
terdistribusi normal maka dilakukan uji parametrik namun, jika sebaliknya maka digunakan uji non parametrik. Hasilnya dapat dilihat sebagai berikut: Tabel 4.9 Hasil Uji Normalitas One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test N Normal Parameters(a,b) Most Extreme Differences
Mean Std. Deviation Absolute Positive Negative
Kolmogorov-Smirnov Z Asymp. Sig. (2-tailed) a Test distribution is Normal. b Calculated from data. Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
SKPIP 87 54.9310 7.73514
SKPTK 87 86.9195 10.91640
FMKKP 87 189.8621 21.28553
Total 87 331.7126 35.87572
.135
.134
.058
.097
.135 -.058 1.256 .085
.134 -.110 1.251 .087
.058 -.045 .538 .934
.097 -.056 .901 .391
Hasil analisis yang didapat dari tabel 4.9 di atas adalah besarnya nilai Kolmogorov-Smirnov secara keseluruhan sebesar 0,901 dan signifikan pada 0,391 yang artinya data dari variabel sikap dan kinerja konsultan pajak terdistribusi secara normal karena tingkat signifikansi lebih dari 0,05. Dan jika dilihat per kategori maka data juga
dinyatakan
terdistribusi
secara
normal
karena
tingkat
signifikansinya lebih dari 0,05 yaitu SKPIP dengan signifikansi 0,085, SKPTK dengan signifikansi 0,087 dan FMKKP dengan signifikansi sebesar 0,934.
3. Uji Hipotesis
Pengujian hipotesis dalam penelitian ini menggunakan uji parametrik yaitu Independent Sample T-test dengan menggunakan program SPSS 12.00. a. Kesenjangan Harapan Fiskus dan Konsultan Pajak atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak Tabel 4.10 Output SPSS 1 Independent Sample T-test Fiskus dan Konsultan Pajak Group Statistics
TSKPIP
PROFESI FISKUS KONSULTAN PAJAK
N 27
Mean 54.8519
Std. Deviation 7.88720
Std. Error Mean 1.51789
34
54.7353
8.96224
1.53701
TSKPTK
FISKUS KONSULTAN PAJAK
27
84.7037
11.90932
2.29195
34
91.1765
9.83337
1.68641
TFMKKP
FISKUS KONSULTAN PAJAK
27 34
186.7407 198.2059
22.43725 17.81518
4.31805 3.05528
Total
FISKUS KONSULTAN PAJAK
27
326.2963
39.89198
7.67722
34
344.1176
30.37120
5.20862
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Berdasarkan output SPSS yang pertama ini dapat dilihat bahwa rata-rata (mean) untuk fiskus adalah 326,2963 dengan jumlah sampel 27 dan mean untuk konsultan pajak adalah 344,1176 dengan jumlah sampel sebanyak 34. Dari hasil rata-rata tersebut dapat dilihat bahwa ada perbedaan antara persepsi fiskus dan konsultan pajak atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Skor rata-rata yang dimiliki konsultan pajak juga jauh lebih baik dibandingkan dengan fiskus, baik itu mengenai SKPTK, dan FMKKP kecuali SKPIP namun skor yang diperoleh konsultan pajak dibanding fiskus pada SKPIP memang lebih kecil tapi tidak berbeda jauh. Untuk melihat apakah benar perbedaan tersebut secara nyata dalam statistik maka harus melihat output bagian kedua berikut ini:
Tabel 4.11 Output SPSS 2 Independent Sample T-test Fiskus dan Konsultan Pajak Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances
TSKPIP
TSKPTK
TFMKKP
Total
Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed Equal variances assumed Equal variances not assumed
t-test for Equality of Means
90% Confidence Interval of the Difference
t
1.049
.310
.053
59
.958
.11656
2.19246
Lower -4.27054
Upper 4.50365
.054
58.334
.957
.11656
2.16019
-4.20700
4.44011
-2.326
59
.024
-6.47277
2.78334
-12.04222
-.90331
-2.275
50.184
.027
-6.47277
2.84552
-12.18765
-.75788
-2.226
59
.030
-11.46514
5.15146
-21.77319
-1.15709
-2.167
48.895
.035
-11.46514
5.28964
-22.09565
-.83463
-1.982
59
.052
-17.82135
8.99344
-35.81717
.17447
-1.921
47.513
.061
-17.82135
9.27736
-36.47967
.83697
.352
.400
.912
.555
.529
Sig. (2-tailed)
Std. Error Difference
Sig.
.012
df
Mean Difference
F
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dari hasil pengujian Independent Sample T test pada tabel 4.11 dapat dilihat bahwa F hitung Levene’s test sebesar 0,400 dengan probabilitas 0,529. Dapat disimpulkan bahwa Ho tidak dapat ditolak atau memiliki varians yang sama karena probabilitas lebih besar dari 0.05. Langkah kedua dengan melihat t-test untuk menentukan apakah terdapat perbedaan secara signifikan. Berdasarkan tabel 4.11 nilai t dapat dilihat pada equal variances assumed karena dari hasil Levene’s test populasi memilki varians sama adalah -1,982 dengan probabilitas signifikansi 0,052. Hasil tersebut menyatakan bahwa hipotesis diterima yang karena signifikansi 0,052 < 0,10 (∂ = 10% atau 0,10). Dengan kata lain terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak atas sikap dan kinerja konsultan pajak.
Berdasarkan hasil mean dan t-test memperlihatkan adanya kesenjangan harapan antara fiskus dan konsultan pajak. Hal ini terjadi mungkin disebabkan fiskus tidak terlibat langsung atau tidak menggunakan
jasa
profesional
dari
konsultan
pajak
untuk
melaksanakan hak dan pemenuhan kewajiban perpajakannya karena pengetahuan akan perpajakan fiskus sudah memadai sehingga fiskus kurang mengetahui bagaimana sikap konsultan pajak terhadap kliennya dan kinerja dari konsultan pajak itu sendiri. Walaupun fiskus mengetahui sikap yang harus ditunjukkan konsultan pajak melalui peraturan ataupun kode etik namun, hal itu terkadang tidak sesuai dengan realita yang terjadi akibat perbedaan peran antara fiskus yang mewakili kantor pajak dan konsultan pajak yang mewakili wajib pajak. b. Kesenjangan Harapan Fiskus dan Manajer atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak Tabel 4.12 Output SPSS 1 Independent Sample T-test Fiskus dan Manajer Group Statistics
TSKPIP TSKPTK TFMKKP
Std. Error Mean 1.51789
55.2692
5.90971
1.15899
84.7037
11.90932
2.29195
26
83.6538
9.68274
1.89894
27 26
186.7407 182.1923
22.43725 21.20570
4.31805 4.15878
27 26
326.2963 321.1154
39.89198 34.59980
7.67722 6.78558
N 27
Mean 54.8519
26
FISKUS MANAJER
27
FISKUS MANAJER
Total
Std. Deviation 7.88720
PROFESI FISKUS MANAJER
FISKUS MANAJER
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Skor rata-rata yang ditunjukkan pada tabel 4.12 fiskus memilki nilai total yang lebih besar yaitu 326,2963 dibandingkan manajer
sebesar 321,1154. Hal ini menunjukkan bahwa fiskus memiliki persepsi yang lebih baik dibandingkan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak, walupun perbedaan ini tidak signifikan.
Tabel 4.13 Output SPSS 2 Independent Sample T-test Fiskus dan Manajer Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F
Sig.
t-test for Equality of Means t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower
TSKPIP
Equal variances assumed
1.777
.188
Equal variances not assumed TSKPTK
Equal variances assumed
.112
.739
Equal variances not assumed TFMKKP
Equal variances assumed
.012
.913
Equal variances not assumed Total
Equal variances assumed
.041
.840
Equal variances not assumed
Upper
-.217
51
.829
-.41738
1.92013
-4.27219
3.43743
-.219
48.137
.828
-.41738
1.90978
-4.25696
3.42220
.351
51
.727
1.04986
2.98812
-4.94904
7.04875
.353
49.627
.726
1.04986
2.97641
-4.92955
7.02926
.758
51
.452
4.54843
6.00159
-7.50026
16.59713
.759
50.984
.452
4.54843
5.99508
-7.48729
16.58416
.504
51
.616
5.18091
10.27406
-15.44512
25.80695
.506
50.462
.615
5.18091
10.24616
-15.39443
25.75625
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Dari hasil pengujian pada table 4.13 didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,616. Hasil tersebut lebih besar dari tingkat signifikansi yang telah ditetapkan sebesar 0,050. Nilai t hitung juga lebih kecil dari t tabel (df= 53-2 =51) yaitu 0,504 < 2.0076. Dengan demikian hipotesis tidak diterima, maka dapat disimpulkan tidak
terdapat kesenjangan harapan yang signifikan antara fiskus dengan mnanajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Dari pemaparan diatas disimpulkan bahwa tidak terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dan manajer. Hal ini memberikan indikasi bahwa fiskus dan manajer memilki pengetahuan atau informasi yang cukup mengenai sikap dan kinerja konsultan pajak. Informasi itu mungkin didapat dari peraturan perpajakan yang berlaku berarti pemerintah selaku pembuat peraturan perpajakan itu berhasil mencegah adanya salah pengertian antara wajib pajak dengan fiskus. c. Kesenjangan Harapan Konsultan Pajak dan Manajer atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak Tabel 4.14 Output SPSS 1 Independent Sample T-test Konsultan Pajak dan Manajer Group Statistics
TSKPIP
PROFESI KONSULTAN PAJAK MANAJER
34
Mean 54.7353
Std. Deviation 8.96224
Std. Error Mean 1.53701
N 26
55.2692
5.90971
1.15899
TSKPTK
KONSULTAN PAJAK MANAJER
34
91.1765
9.83337
1.68641
26
83.6538
9.68274
1.89894
TFMKKP
KONSULTAN PAJAK
34 26
198.2059 182.1923
17.81518 21.20570
3.05528 4.15878
34 26
344.1176 321.1154
30.37120 34.59980
5.20862 6.78558
MANAJER Total
KONSULTAN PAJAK MANAJER
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Berdasarkan tabel 4.14 dapat dilihat bahwa rata-rata (mean) untuk konsultan pajak adalah 344,1176 lebih besar daripada mean manajer yang sebesar 321,1154. Dari hasil tersebut dapat dilihat bahwa konsultan pajak memilki persepsi yang lebih baik dibandingkan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Selain itu, berdasarkan
rata-rata skor yang didapat oleh dua populasi tersebut terlihat terdapat perbedaan yang signifikan antara persepsi konsultan pajak dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Untuk melihat perbedaan tersebut secara statistik maka, dapat melihat tabel 4.15 dibawah ini: Tabel 4.15 Output SPSS 2 Independent Sample T-test Konsultan Pajak dan Manajer Independent Samples Test Levene's Test for Equality of Variances F
TSKPIP
Equal variances assumed
6.203
Sig.
.016
Equal variances not assumed TSKPTK
Equal variances assumed
.354
.554
Equal variances not assumed TFMKKP
Equal variances assumed
.640
.427
Equal variances not assumed Total
Equal variances assumed
.214
.645
Equal variances not assumed
t-test for Equality of Means t
df
Sig. (2-tailed)
Mean Difference
Std. Error Difference
95% Confidence Interval of the Difference Lower
Upper
-.263
58
.794
-.53394
2.03066
-4.59874
3.53087
-.277
56.910
.783
-.53394
1.92501
-4.38883
3.32096
2.956
58
.005
7.52262
2.54500
2.42826
12.61699
2.962
54.366
.005
7.52262
2.53968
2.43167
12.61358
3.177
58
.002
16.01357
5.04105
5.92281
26.10434
3.103
48.554
.003
16.01357
5.16044
5.64087
26.38628
2.737
58
.008
23.00226
8.40504
6.17776
39.82677
2.689
49.992
.010
23.00226
8.55417
5.82064
40.18389
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Pada hasil output pada tebel 4.15 menunjukkan bahwa kedua populasi memiliki varians yang sama. Hal ini terbukti F hitung berada pada equal variances assumed dengan probabilitas 0,645 yang lebih besar dari 0,050. Dari hasil pengujian pada kolom t-test for Equality of Means didapatkan nilai probabilitas sebesar 0,008. Hasil tersebut lebih kecil dari tingkat signifikansi yang yang telah ditetapkan sebesar
0,050. Dan t hitung sebesar 2,737 yang hasil tersebut lebih besar dari t tabel sebesar 2,0017 (df= 60-2= 58). Dari pengujian tersebut tampak bahwa hipotesis diterima dengan kata lain terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dengan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak. Namun pada kategori SKPIP persepsi konsultan pajak dan manajer tidak terdapt perbedaan karena probabilitasnya sebesar 0,783 yang lebih besar dari 0,050. Secara keseluruhan terlihat bahwa terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dan manajer. Pada penelitian terdahulu dalam Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor: Studi Empiris Mengenai Expectation Gap (Yeni, 2001) bahwa terdapat kesenjangan harapan antara auditor dan pemakai laporan keuangan terhadap peran dan tanggung jawab auditor. Jika membandingkan dengan penelitian sebelumnya maka, dapat penulis simpulkan bahwa terjadi kesenjangan harapan antara auditor selaku pemberi jasa yang menerima fee dari klien sesuai penugasannya dengan pemakai laporan keuangan sebagai penerima jasa dari auditor dan memberikan fee. Hal ini serupa dengan kesenjangan harapan yang terjadi antara konsultan pajak sebagai pemberi jasa yang menerima fee dari klien atau wajib pajak sesuai penugasannya dengan manajer sebagai penerima jasa dan memberikan fee tersebut. Atas dasar ini, biasanya pemberi jasa dituntut memberikan pengorbanan yang lebih atas kepentingan penerima jasa. Konsultan pajak yang dianggap sebagai orang yang memiliki pengetahuan yang
memadai dalam bidang perpajakan dituntut untuk memenuhi harapan klien yang dinilai terlalu tinggi dari apa yang seharusnya dilakukan konsultan pajak. Klien beranggapan bahwa segala urusan perpajakan yang diberikan kepada konsultan pajak menjadi urusan konsultan pajak sepenuhnya. Padahal jika ditelaah kembali, klien seharusnya ikut terlibat didalamnya. Hal ini dimungkinkan karena dalam UndangUndang No.28 Tahun 2007 mengenai Ketentuan Umum Perpajakan pada pasal 32 diatur penyerahan urusan perpajakan kepada pihak lain sehingga memberikan kelonggaran kepada wajib pajak untuk mengkuasakan hak dan kewajiban perpajakan kepada pihak lain dalam hal ini pihak lain yang dimaksud adalah wakil atau kuasa wajib pajak yang memahami masalah perpajakan seperti konsultan pajak. Hal inilah yang membuat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dan manajer. d. Kesenjangan Harapan Fiskus, Konsultan Pajak dan Manajer atas Sikap dan Kinerja Konsultan Pajak Pengujian hipotesis keempat dalam penelitian ini yang ingin mengetahui apakah ada kesenjangan harapan antara ketiga kelompok responden yaitu fiskus, konsultan pajak, dan manajer atas sikap dan kinerja konsultan pajak menggunakan one way analysis of variances (ONE WAY ANOVA). Dari pengujian tersebut maka didapatkan hasil sebagai berikut:
Tabel 4.16 Uji Homogenitas Test of Homogeneity of Variances
TSKPIP TSKPTK TFMKKP Total
Levene Statistic 2.928
df1 2
df2 84
Sig. .059
.135 .304
2 2
84 84
.874 .739
.215
2
84
.807
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Uji homogenitas dilakukan sebagai pemenuhan atas salah satu asumsi ANOVA yang harus dilakukan. Uji ini bertujuan untuk melihat apakah ketiga sampel populasi memilki varians yang sama dengan asumsi jika nilai probabilitas Levene Test lebih besar dari nilai probabilitas yang telah ditetapkan yaitu 0,050 maka Ho diterima yang berarti sampel memilki varians yang sama. Dari hasil uji homegenitas pada tabel 4.16 menunjukkan bahwa nilai probbilitas sebesar 0,807 yang lebih besar dari 0,050 . Dengan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa ketiga sampel memiliki varians yang sama sehingga asumsi ANOVA dapat terpenuhi.
Tabel 4.17 Output SPSS 1 Oneway Fiskus, Konsultan Pajak dan Manajer Descriptives N
TSKPIP
TSKPTK
TFMKKP
Total
Mean
Std. Deviation
Std. Error
95% Confidence Interval for Mean Lower Upper Bound Bound
Minimum
Maximum
FISKUS
27
54.8519
7.88720
1.51789
51.7318
57.9719
43.00
70.00
KONSULTAN PAJAK
34
54.7353
8.96224
1.53701
51.6082
57.8624
36.00
70.00
MANAJER
26
55.2692
5.90971
1.15899
52.8822
57.6562
45.00
69.00
Total
87
54.9310
7.73514
.82929
53.2825
56.5796
36.00
70.00
FISKUS
27
84.7037
11.90932
2.29195
79.9925
89.4149
48.00
105.00
KONSULTAN PAJAK
34
91.1765
9.83337
1.68641
87.7454
94.6075
65.00
105.00
MANAJER
26
83.6538
9.68274
1.89894
79.7429
87.5648
62.00
102.00
Total
87
86.9195
10.91640
1.17036
84.5929
89.2461
48.00
105.00
FISKUS
27
186.7407
22.43725
4.31805
177.8649
195.6166
149.00
239.00
KONSULTAN PAJAK
34
198.2059
17.81518
3.05528
191.9899
204.4219
165.00
228.00
MANAJER
26
182.1923
21.20570
4.15878
173.6271
190.7575
145.00
225.00
Total
87
189.8621
21.28553
2.28205
185.3255
194.3986
145.00
239.00
FISKUS
27
326.2963
39.89198
7.67722
310.5156
342.0770
252.00
414.00
KONSULTAN PAJAK
34
344.1176
30.37120
5.20862
333.5206
354.7147
277.00
402.00
MANAJER
26
321.1154
34.59980
6.78558
307.1402
335.0905
257.00
388.00
Total
87
331.7126
35.87572
3.84628
324.0665
339.3588
252.00
414.00
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Berdasarkan tabel 4.17 diketahui bahwa mean antar masingmasing populasi memilki perbedaan. Hal ini terlihat bahwa rata-rata fiskus sebesar 326,2963, konsultan pajak sebesar 344,1176 dan manajer sebesar 321,1154. Secara keseluruhan konsultan pajak mempunyai mean tertinggi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa konsultan pajak mempunyai persepsi yang lebih baik mengenai sikap dan kinerja konsultan pajak apabila dibandingkan dengan fiskus dan manajer.
Tabel 4.18 ANOVA Sum of Squares TSKPIP
TSKPTK
TFMKKP
Total
Between Groups Within Groups Total Between Groups Within Groups Total
df
Mean Square
4.446
2
2.223
5141.140
84
61.204
5145.586
86
1025.981
2
512.991 109.791
9222.455
84
10248.437
86
Between Groups Within Groups
4159.562
2
2079.781
34804.782
84
414.343
Total
38964.345
86
8944.003
2
4472.002
101743.8
84
1211.236
110687.8
86
Between Groups Within Groups Total
F
Sig.
.036
.964
4.672
.012
5.019
.009
3.692
.029
Sumber: Data Primer yang Diolah (2009)
Tabel 4.18 merupakan hasil uji untuk melihat apakah ketiga sampel mempunyai rata-rata (mean) yang sama. Terdapat dua dasar pengambilan keputusan yang dapat digunakan. Pertama, jika F hitung > F tabel maka Ho ditolak atau adanya perbedaan dari ketiga rata-rata sampel. F tabel diperoleh dari tabel F dengan sigmifikansi 5%, DF1= 3-1= 2 dan DF2= 87-3= 84 sehingga didapat angka 3,11. Kedua, berdasar pada nilai probabilitas, jika nilai probabilitas < 0,050 maka Ho ditolak. Hal ini terlihat dari F hitung 3,692 > 3,11 dan nilai probabilitas 0,029 < 0,050. Atas dasar tersebut sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis diterima maka, terdapat kesenjangan harapan yang signifikan atas sikap dan kinerja konsultan pajak antara fiskus, konsultan pajak dan manajer. Hal ini disebabkan karena perbedaan bidang pekerjaan dan kepentingan diantara ketiga kelompok
responden tersebut. Fiskus merupakan pegawai pemerintah dan mengemban tugas mengamankan penerimaan negara. Konsultan pajak merupakan tenaga profesional yang mandiri dan independen yang mengemban amanat dari wajib pajak dan di sisi lain sebagai mitra pemerintah.
Sedangkan
manajer
sebagai
wajib
pajak
yang
membutuhkan bantuan konsultan pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakannya serta menginginkan keuntungan. Selain itu, kesenjangan ini terjadi mungkin akibat dari belum adanyaatau kurangnya UU atau peraturan yang mengatur profesi konsultan pajak. Hal ini diperkuat oleh kutipan dari Darmin Nasution selaku Dirjen Pajak yang mengatakan bahwa akan dibuat UU untuk memperbaiki profesi konsultan pajak (Majalah Berita Pajak, 2008).
BAB V KESIMPULAN DAN IMPLIKASI
A. Kesimpulan Sampel dalam penelitian ini berjumlah 87 responden yang terbagi dalam tiga populasi sampel yaitu 27 responden fiskus, 34 responden konsultan pajak dan 26 responden manajer di wilayah Jakarta. Pada pengujian untuk hipotesis satu, hipotesis dua dan hipotesis tiga menggunakan Independent Sample T-test. Sedangkan, untuk pengujian hipotesis empat menggunakan One Way Analysis Of
Variances (One Way ANOVA) dengan bantuan
program SPSS 12.00. Hasil pengujian dan analisis data maka dapat disimpulkan bahwa: 1. Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dengan konsultan pajak dengan menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,10 yaitu sebesar 0,052. 2. Tidak terdapat kesenjangan harapan antara fiskus dengan manajer dengan menunjukkan nilai signifikansi diatas 0,050 yaitu sebesar 0,616. 3. Terdapat kesenjangan harapan antara konsultan pajak dengan manajer yang menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,050 yaitu sebesar 0,008. 4. Terdapat kesenjangan harapan antara fiskus, konsultan pajak dan manajer yang menunjukkan nilai signifikansi dibawah 0,050 yaitu sebesar 0,029
B. Implikasi Penelitian ini menunjukkan bahwa kesenjangan harapan tidak hanya terjadi pada auditor dan pemakai laporan keuangan tapi, kesenjangan harapan juga terjadi pada fiskus, konsultan pajak dan manajer. Tampaknya setiap profesi termasuk konsultan pajak harus mendapatkan pengawasan baik dari pemerintah, masyarakat dan konsultan pajak itu sendiri. Aturan-aturan yang telah ada saat ini dibuat untuk mencegah kesenjangan harapan tersebut namun, sepertinya aturan saja tidak cukup sehingga harus diimbangi oleh peningkatan kualitas konsultan pajak. Dari pemaparan diatas maka suatu standar profesi konsultan
pajak
sangat
dibutuhkan
sehingga
memperkecil
adanya
kesenjangan.
C. Keterbatasan Keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 1. Kurang cermat dalam membuat kuesioner. Kuesioner yang digunakan oleh peneliti dirasakan kurang mencerminkan konsep sikap dan kinerja konsultan pajak karena diadaptasi dari penelitian terdahulu yag bersal dari auditor. Membuat kuesioner yang baik memang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga yang ekstra sehingga bisa meminimalisir butir pertanyaan yang tidak valid.
2. Jumlah sampel yang relatif sedikit pada masing-masing populasi. Untuk memperoleh sampel yang banyak memang membutuhkan waktu, biaya dan tenaga ekstra serta yang tidak kalah penting ialah koneksi agar memudahkan dalam penyebaran kuesioner. 3. Pengisian kuesioner tidak terkontrol langsung oleh peneliti. Pengisian kuesioner tidak diawasi langsung oleh peneliti.
D. Rekomendasi Penelitian yang akan datang diharapkan dapat menyajikan hasil penelitian yang lebih berkualitas lagi dengan adanya beberapa rekomendasi mengenai beberapa hal, diantaranya: 1. Agar lebih banyak penelitian mengenai konsultan pajak karena penulis yakin bahwa banyak hal yang belum tergali dari potensi yang dimiliki oleh profesi konsultan pajak. Apalagi peraturan perpajakan yang sering berubah-ubah yang membuat peran konsultan pajak sangat dibutuhkan dalam membantu wajib pajak memahaminya. 2. Memilih populasi sampel yang lain serta ruang lingkup yang lebih luas. 3. Agar peneliti mengawasi pengisian kuesioner atau terlibat langsung di dalamnya sehingga meminimalisir pernyataan yang kurang dimengerti responden.
DAFTAR PUSTAKA
Andini. “Analisis Pembiayaan Murabahah Pada Perbankan Syariah (Studi Kasus Pada Bank Muamalat Indonesia)”, Skripsi S1 Program Manajemen UIN Syahid Jakarta, 2004. Arrozi, M. F. “Expectation Auditor, Investor Dan Akuntan Manajemen Terhadap Pemeriksaan Laporan Keuangan”, Simposium Nasional Akuntansi VII, Denpasar Bali, 2004. Budiartha, Ketut. “Pemeriksaan Akuntansi dan Pemeriksaan Pajak Serupa Tapi Tak Sama”, Jurnal Perpajakan Indonesia, Vol. 3 No. 10, Mei, 2004. Budileksmana, Antariksa. “Manfaat Dan Peranan Konsultan Pajak Dalam Era Self Assessment Perpajakan”, Jurnal Akuntansi Dan Investasi, Vol. 1 No. 2, Juli 2000. Cokroaminoto, “Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kinerja Individu”, diakses tanggal 23 Desember 2009, dari: http://cokroaminoto.wordpress.com/2007/06/12/faktor-faktoryang-mempengaruhi-kinerja-individu-respon-untuk-zaenul/. Ekowati, Annisa. “Analisis Persepsi Para Tax Associate Tentang Sistem Penilaian Prestasi Kerja pada Konsultan Pajak X di Jakarta”, Skripsi FISIP UI, Depok, 2005. Fuadi, Raihan. “Kesenjangan Harapan Audit Antara Auditor dan Auditee di Jakarta” , Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Ghozali, Imam. “Aplikasi Analisis Multivariat Dengan Program SPSS”, Edisi III, Universitas Diponegoro, Jakarta, 2005. Ghozali, Imam.“ Re: [statistik-indonesia] taraf nyata”, diakses tanggal 3 Desember 2009, dari: http:/tech.dir.groups.yahoo.com/group/statistikindonesia/message/3 43. Hamid, Abdul. “Buku Pedoman Penulisan Skripsi”, FEIS UIN Press, Jakarta, 2007.
Humprey, Christopher, Peter Moizer dan Stuart Turley. “The Audit Expectations Gap in Britain: An Empirical Investigation”, Jurnal diakses tanggal 16 Januari 2009, dari: www.proquest.com. Idris,
M. “Pengaruh Profesionalisme, Motivasi, dan Komitmen Organisasional Terhadap Peningkatan Kinerja Auditor (Studi Empiris pada Kantor Akuntn Publik di Jakarta”. Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008
IKPI. Daftar Konsultan Pajak, diakses tanggal 16 Januari 2009, dari http://www.ikpi.or.id/?task=spage&id=3. Ilyas, Wirawan dan Richard Burton. “Hukum Pajak”, Edisi 3, Salemba 4, Jakarta, 2007. Ilyas, Yaslis. “Kinerja Teori, Penilaian, Dan Penelitian”, Pusat Kajian Ekonomi Kesehatan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia, Depok, 2002. Indonesian Tax Review. “AR: Antara WP dan DJP”, Vol. 1 Edisi 07, 2008. Indriantoro, Nur dan Bambang Supomo. “Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen”, BPFE, Yogyakarta, 2002. Jawa Pos. “Aturan Baru, Saatnya Konsultan Pajak Panen”, artikel diakses tanggal 21 Januari 2009, dari http://antikorupsi.org/indo. Jurnal Pepajakan Indonesia Vol. 3 No. 9, April 2004. Kode
Etik IKPI, diakses tanggal 16 http://www.ikpi.or.id/?task=spage&id=3.
Januari
2009,
dari
Konsultan Pajak di Bandung Diperiksa Polisi, artikel diakse tanggal 21 Januari 2009, dari http://www.kapanlagi.com/h/0000232265.html. Latipah, Iip. “Analisis Pengukuran Kepuasan Wajib Pajak Melalui Kinerja Account Representative (Studi Kasus di KPP Perusahaan Masuk Bursa)”, Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Lubis, Irwansyah. “Hukum Pajak Indonesia Suatu Pengantar”, YP2SDM, Jakarta, 2006.
Majalah Berita Pajak vol.XL No.1618, 1 September, hal 10-13, 2008. Malik, Maria Ulfah. “Pengaruh Persepsi Wajib Pajak Badan Terhadap Pelaksanaan Self Assessment System dalam Memenuhi Kewajiban Pajak (Studi Kasus Pada KPP PMB)”, Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2007. Nasser, Etty. M dan F. Agathasari Ayuningtyas. R. “Expectation Gap Mahasiswa, Auditor Dan Manajer Terhadap Sikap Dan Kinerja Auditor”,Media Riset Akuntansi, Auditing dan Informasi, Vol. 7 No. 3, Desember 2007. Panggabean, Mutiara S. “Manajemen Sumber Daya Manusia”, Ghalia Indonesia, Bogor, 2004. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 98/PMK.03/2005, diakses tanggal 16 Januari 2009, dari: http://www.ortax.org/ortax/?mod=aturan&page=show&id=730#. Rosita. ”Analisis Persepsi Akuntan Pendidik dan mahasiswa Akuntansi Terhadap Kode Etik Akuntan Publik Indonesia (Studi Empiris: Perguruan Tinggi di Jakarta” Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Setiawan, Agus dan Basri Musri. “Tax Audit dan Tax Review”, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2007. Siagian, P Sondang. “Sistem Informasi Untuk Pengambilan Keputusan”, Gunung Agung, Jakarta, 1985. Siagian, P Sondang. “Peranan Staf dalam Manajemen”, Gunung Agung, Jakarta, 1983. Soemitro, Rochmat dan Dewi Kania Sugiharti. “Asas Dan Dasar Perpajakan”, Edisi Revisi 1, Refika Aditama, Bandung, 2004.
Sopianti, Siti. “Analisis Persepsi dan Harapan Wajib Pajak Orang Pribadi Terhadap Kualitas Pelayanan Permohonan NPWP di KPP Cibinong (Studi Empiris Mengenai Expectation Gap)”, Skripsi S1 UIN Syahid Jakarta, 2007.
Sugiyono. “Metodologi Penelitian Bisnis”, CV Alfabeta, Bandung, 2007. Teguh, Muhammad. “Metodologi Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi”, PT Raja Grafindo, Jakarta, 2005. Timpe, A. Dale. “Seri manajemen Manusia: Kinerja”, Elex Media Komputindo, Jakarta, 1992. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan. Wahyudin, Tri. “Pengertian dan Faktor yang Mempengaruhi Kinerja”, diakses tanggal 23 Desember 2009, dari: http://turwahyudin.wordpress.com/2009/06/03/pengertian-faktorpengukuran-kinerja/. Wellyando, Ricky. “Evaluasi atas Kinerja Pelayanan Account Representative Terhadap Wajib Pajak pada KPP Modern di Lingkungan Kantor Wilayah Dirjen Pajak Jakarta Khusus”, Skripsi STAN, Jakarta, 2006. Winanto, Ahmad. “Pengaruh Profesionalisme dan Pengalaman Auditor Terhadap Pertimbangan Tingkat Materialitas dalam Pemeriksaan Laporan Keuangan”, Skrpsi S1 UIN Syarif Hidayatullah, Jakarta, 2008. Yeni, N. S. “Persepsi Mahasiswa, Auditor Dan Pemakai Laporan Keuangan Terhadap Peran Dan Tanggung Jawab Auditor: Studi Empiris Mengenai Expectation Gap”, Simposium Nasional Akuntansi IV, 2001. Zain, Mohammad. “Manajemen Perpajakan”, Edisi 2, Salemba Empat, Jakarta, 2005.
