ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI

ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI THE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT PREPAREDNESS IN MANAGING PEOPLE WITH DISABILITY TO FACE EARTHQUAKE DISASTER Riskyana Wulandari1 Universitas Pertahanan ([email protected]) Abstrak - Berdasarkan paradigma bencana sebagai perang, gempa bumi dipandang sebagai musuh yang harus dilawan. Pemerintah adalah unsur utama dalam penanggulangan bencana yang berkewajiban melindungi segenap warga Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Meski demikian, kebijakan dan strategi yang telah disusun cenderung kurang peka terhadap kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Kondisi ini menyebabkan perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi kurang menyertakan kelompok disabilitas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas menghadapi gempa bumi. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Bantul dengan partisipan yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan materi audio-visual yang kemudian dianalisis secara tematik menurut Cresswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan bencana Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas adalah dengan mengintegrasikan prioritasi dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas ke dalam setiap kegiatan mulai dari asesmen, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem informasi, pangkalan sumber daya, sistem peringatan, pembentukan mekanisme respon, kemudian pendidikan, sosialisasi dan simulasi. Ke depannya, Pemerintah Daerah dapat membangun kesadaran disabilitas pada setiap lapisan masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang positif antar pihak dalam bencana, dan mengkader penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan yang mampu berkomunikasi sercara efektif dengan keberagaman disabilitas. Kata Kunci: Kesiapan Pemerintah Daerah, Penyandang Disabilitas, Pelibatan dalam Penanggulangan Bencana Abstract - Within the paradigm of disaster as a war, earthquake is an enemy that must be countered. Government is the main element in disaster management that has the responsibility to protect its citizen, including people with disability. However, the policies and strategies which are formulated tend to be insensitive toward the special needs of disability and resulted in disaster planning that lacks disability inclusion. This qualitative research aims to analyze the local government preparedness in managing people with disability to face the earthquake disaster. The research is taken place at Bantul Region. The participants are selected through purposive and snowball sampling. The data collecting techniques are indepth interview, qualitative observation, document 1

Penulis adalah Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, dan Magister Sains dalam bidang Pertahanan dari Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.

Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 23

study and audio-visual material which then analyzed thematically according to Cresswell. The results showed that local government disaster preparedness in managing people with disability is by integrating proritizing and opening participation for people with disability in every starts from assessment, planning, institusional framework, information system, resource base, warning system, response mechanism, education, socialization and simulation. In the future, local government should raise the awareness of disability in every level of community to create positive communication between stakeholders in disasters and empower people with disability as volunteers that able to communicate effectively with the diversity of disability. Keywords: Local Government Preparedness, People with Disability, Involvement in Disaster Management

Pendahuluan

D

yang mengalami disabilitas juga termasuk

i dalam sistem pertahanan negara, ancaman

bencana

adalah

Penyandang

disabilitas

adalah

yang

kelompok minoritas terbesar di dunia.

mengancam keselamatan umum2. Hal

Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk

tersebut

satu

dunia adalah penyandang disabilitas yang

perspektif menghadapi bencana yaitu

berarti setara dengan lebih dari satu

bencana sebagai perang3. Unsur utama

miliar orang5. Di Indonesia, PUSDATIN

yang

perlawanan

Kementerian sosial menyebutkan bahwa

adalah

jumlah penyandang disabilitas pada tahun

pemerintahan dengan didukung unsur

2010 mencapai 11.580.117 penduduk6.

lainnya. Perlawanan terhadap bencana

Kemudian di Kabupaten Bantul, jumlah

melalui antisipasi dan pengurangan risiko

penduduk

merupakan perwujudan dari pertahanan

mencapai 7.051 jiwa7. Salah satu peristiwa

negara yang bertujuan untuk menjaga

yang mendorong angka penyandang

dan melindungi keselamatan segenap

disabilitas di Kabupaten Bantul adalah

bangsa4. Berdasarkan tujuan pertahanan

gempa bumi yang melanda Provinsi D.I.

sejalan

bertindak

menghadapi

nirmiliter

di dalamnya.

dengan

dalam bencana

salah

negara tersebut maka keselamatan warga

2

3

4

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2014, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Pengarang). S. Maarif, 2015, disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan Republik Indonesia, loc.cit.

5

6

7

penyandang

disabilitas

The World Bank, 2016, “Disaster Overview”, dalam http://www.worldbank.org/en/topic/disability/ov erview. ILO, 2011, Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia, dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_233426.pd f. Diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2016.

24 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1

bencana12.

Yogyakarta pada tahun 2006 dan hal ini

penanggulangan

diperkuat dengan pernyataan Kepala

penyandang disabilitas kurang dilibatkan

Dinas Sosial setempat 8. Pada peristiwa

dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap

gempa bumi tahun 2006, permukiman di

darurat

Kabupaten

tidak

bencana yang ada tidak sensitif terhadap

memiliki struktur yang tahan guncangan

kebutuhan mereka13. Upaya jalur dan

gempa dan dengan kualitas bahan yang

evakuasi yang tersedia juga sering kali

jelek9.

tidak

Bantul

Kondisi

cenderung

ini

menyebabkan

sehingga

mudah

program

diakses

dan

Apalagi

kesiapan

kurang

masyarakat berisiko tertimpa runtuhan

memperhatikan cara penyelamatan yang

bangunan dan mengalami luka hingga

tepat bagi penyandang disabilitas 14,15.

cacat.

Selain itu, dari sisi pendidikan, terdapat

Penyandang

disabilitas

rentan

sekolah-sekolah yang belum memiliki

dalam situasi bencana akibat hambatan

materi pengajaran Pengurangan Risiko

dan kebutuhan yang dialaminya10. Ragam

Bencana (PRB) yang khusus bagi anak-

kebutuhan

anak berkebutuhan khusus16.

penyandang

disabilitas

diklasifikasikan mulai dari aspek fisik,

Padahal secara legislasi dan strategi

intelektual, mental, dan/ atau sensorik 11.

kebijakan isu penyandang disabilitas telah

Beragamnya

banyak disebutkan sebagai salah satu

tersebut

hambatan

menyebabkan

yang

dialami

penyandang

disabilitas kesulitan untuk mengakses dan menggunakan umumnya

8

sumber tersedia

daya

yang dalam

E. Kristanti, 30 Mei 2011, “Duka 100 Penderita Cacat Korban Gempa DIY”, dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/22349 7-duka-100-penderita-cacat-korban-gempa-diy. 9 Bappenas, 2006, Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah, (Jakarta: Pengarang). 10 R. Probosiwi, 2013, “Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol.4, No.2, hlm.5-12. 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

kelompok

rentan

yang

harus

12

J. Halpern, & M. Tramontin, 2007, Disaster Mental Health: Theory and Practice, (USA: Brooks/Cole Cengage Learning). 13 A. Santoso et al., 2015, “Disabilitas dan Bencana: Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.12, hlm.2033-2039. 14 R. Probosiwi, loc.cit. 15 L. Irawan et al., 2014, “Pengelolaan Bencana Erupsi Gunungapi Kelud 2014 Berbasis Masyarakat”, dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, Bunga Rampai Penelitian: Pengelolaan Bencana Pada Kegunungapian Kelud Pada Periode Krisis Erupsi 2014, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 16 Lissa, 2 Januari 2011, “Seperti Apakah PRB Berbasis Sekolah dan Masyarakat?”, Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat), (Kupang: Handicap Interantional Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia).


diprioritaskan dalam bencana. Misalnya

darurat atau pemulihan, komunitas, dan

dalam

individu

Konvensi

Disabilitas

dan

Hak

Penyandang Opsional17;

Protokol

untuk

secara

efektif

mengantisipasi, merespon dan pulih dari

prinsip utama Kerangka Sendai18; Undang-

potensi

Undang Republik Indonesia Nomor 24

Kesiapan

Tahun 2007 tentang Penanggulangan

pengembangan dan persiapan model

Bencana Pasal 55; Perka BNPB Nomor 14

evakuasi khusus adalah bentuk kesiapan

Tahun

Penanganan,

bencana dalam penanganan penyandang

Perlindungan dan Partisipasi Penyandang

disabilitas20. Kesiapan ini bertujuan untuk

Disabilitas

mengantisipasi

2014

tentang

dalam

Penanggulangan

dampak bencana

bersifat

timbulnya

korban

bencana

Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang

disabilitas

Penyandang Disabilitas. Meski demikian,

masyarakat dapat terhindar dari risiko21.

legislasi dan strategi kebijakan ini pada

Dan telah menjadi tanggung jawab

kenyataannya

pemerintah sebagai unsur utama dalam

dengan

pelaksanaan

belum yang

selaras ada

di

lapangan sebagaimana telah diuraikan

sehingga

yang

setiap

lapisan

membangun kesiapan ini. Penelitian ini

antara

penyandang

perlawanan terhadap bencana untuk

dalam permasalahan di atas. Kesenjangan

kelompok

luas,

Bencana; serta Undang-Undang Republik

masih

dari

bahaya” 19.

suatu

bermaksud

untuk

mengkaji kesiapan pemerintah daerah

seharusnya dan yang ada seperti dalam

dalam

uraian di atas menunjukkan

bahwa

disabilitas menghadapi bencana gempa

perlu

bumi. Jenis bencana ini dipilih sebab ilmu

melibatkan

pengetahuan dan tekonologi yang ada

penyandang disabilitas. Kesiapan bencana

belum mampu memprediksi secara tepat

(disaster

adalah

kapan, dimana dan seberapa besar

yang

intensitas gempa bumi yang dapat terjadi

pemerintah,

sehingga masyarakat harus selalu siap

kesiapan

bencana

memperhitungkan

“pengetahuan dikembangkan

dan

preparedness) dan oleh

kapasitas

penanganan

penyandang

organisasi profesional dalam tanggap 17

United Nations, 2006, Convention On The Rights of Persons With Disabilities and Optional Protocol, (New York: Author). 18 United Nations, 2015, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), (Sendai: Author).

19

UNISDR, 2009, UNISDR Terminology On Disaster Risk Reduction”, (Geneva: United Nations). 20 L. Irawan et al., loc.cit. 21 John Twigg, 2015, Disaster Risk Reduction, (London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute.


untuk menghadapi bencana ini22. Hal ini

agenda perubahan demi memperbaiki

menunjukkan bahwa pemerintah dan

kehidupan para penyandang disabilitas.

masyarakat harus selalu siap terhadap

Penelitian

ini

Kabupaten

bumi tahun 2006 disebut-sebut sebagai

Istimewa

salah satu peristiwa yang mendorong

penelitian berjumlah 19 orang yang terdiri

jumlah penyandang disabilitas bertambah

atas: Satuan Kerja Perangkat Daerah

di Kabupaten Bantul23.

(SKPD), para penyandang disabilitas, dan

Yogyakarta.

Daerah Partisipan

Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)

Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan cara pandang induktif yang berfokus pada pemaknaan individual dan untuk menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan24. Sudut dunia

Provinsi

di

risiko gempa bumi. Selain itu, gempa

pandang

Bantul,

bertempat

(worldview)

yang

diterapkan adalah transformatif yang memandang para penyandang disabiilitas

yang

dipilih

melalui

purposive

dan

snowball sampling. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi kualitatif, studi dokumen dan materi audio-visual. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Cresswell25.

sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kondisi ini tampak dari jarangnya

pelibatan

penyandang

disabilitas

dalam

perencanaan

pengurangan risiko bencana dan adanya kecenderungan

keluarga

menutupi

keberadaan penyandang disabilitas untuk menghindari

stigma

negatif

dari

masyarakat. Harapan dari penelitian ini adalah agar mampu mengusulkan suatu

Hasil dan Pembahasan Pemerintah

Kabupaten

menunjukkan dalam

Bantul

pembangunan

penanganan

kesiapan

penyandang

disabilitas menghadapi bencana gempa bumi

yang

sesuai

dengan

konsep

kesiapan bencana oleh Twigg26. Twigg merumuskan bahwa terdapat sembilan kegiatan kesiapan bencana yang telah diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah

22

S. Diposaptono, & Budiman, 2008, Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami, (Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer). 23 E. Kristanti, op.cit. 24 J. Cresswell, 2016, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).

ini. Kesembilan kegiatan ini tidak bersifat kaku, 25 26

namun

dalam

pelaksanaannya

Ibid. John Twigg, loc.cit.


dapat berlangsung secara simultan. Meski

selalu menjadi tahapan dasar dalam

demikian, kegiatan asesmen umumnya

penentuan tindakan selanjutnya.

Gambar 1. Diagram Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Sumber: diadaptasi dari Twigg (2015)

1. Asesmen Kerentanan

yang

Kabupaten Bantul belum memiliki kajian

kerentanan

risiko gempa bumi dan berdasarkan hasil

memverifikasi bank data yang dikelola

wawancara, asesmen kerentanan terkait

oleh dinas terkait27, seperti Dinas Sosial.

penyandang disabilitas yang dilakukan

Kajian

pada Desa Tangguh Bencana (Destana)

merupakan proses yang sangat kompleks,

cenderung masih bersifat umum dan

meski demikian Pemerintah Daerah dapat

belum

jenis

memberdayakan para agen bencana yang

asesmen

ada seperti, LSM, Forum Pengurangan

kerentanan dapat dikembangkan sebagai

Risiko Bencana (FPRB), dan Organisasi

langkah awal dalam pengidentifikasian

Penyandang Disabilitas (OPD), untuk

merinci

kedisabilitasannya.

jenis

hambatan

hingga Padahal

dan

kondisi

diperoleh

dapat

risiko

para

penyandang disabilitas. Selain itu, data

27

dari

Ibid.


hasil

asesmen

digunakan

bencana

untuk

memang

melakukan peran asesmen kerentanan

tentang

pada lingkup yang kecil.

disabilitas, namun dalam pelaksanaannya

Di FPRB

Desa Desa

penanganan

penyandang

Kebonagung

misalnya,

menerapkan prinsip inklusif agar tetap

dan

Indonesia

menjangaku para penyandang disabilitas

ASB

mengidentifikasi warga yang mengalami

setempat.

disabilitas

dengan

tersebut juga secara tidak langsung

Washington

Group

berisikan

menggunakan Question

yang

pertanyaan-pertanyaan

Perencanaan-perencanaan

memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas

sebagaimana

Kailes

dan

mudah

Enders29 mengidentifikasi terdapat lima

penggunaan

kebutuhan dasar keberfungsian bagi

Washington Group Question, masyarakat

kelompok special needs. Lima kebutuhan

desa

ini disebut C-MIST, yaitu: Communication,

sederhana,

ringkas,

digunakan28.

dan

Melalui

dapat

mengidentifikasi

dan

memahami kapabilitas serta hambatan

Medical,

yang dialami para warga disabilitas yang

Independence,

kemudian dipetakan ke dalam peta

Transportation. Pelibatan tenaga ahli

evakuasi tingkat pedukuhan. Pada peta

dalam program Desa Tangguh Bencana

evakuasi tersebut terdapat simbol-simbol

(Destana)

yang menunjukkan rumah penduduk yang

informasi kepada penyandang disabilitas,

mengalami

jenis

rencana penyediaan buffer stock, rencana

hambatannya. Data ini menjadi dasar

program sosialisasi disabilitas dan gender,

dalam

adalah

disabilitas

perencanaan

dan

penanggulangan

Maintaining

Functional

Supervision,

untuk

bentuk

dan

mengkomunikasikan

perencanaan

yang

bencana gempa bumi juga berguna untuk

memenuhi kebutuhan komunikasi dan

memverifikasi bank data yang dimiliki

medis.

oleh Pemerintah Desa. 2. Perencanaan Perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi yang disusun oleh BPBD Bantul memang tidak ada yang khusus 28

Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia, 2015, Technical Report 2: Capacity Building for Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia”, (Sydney: University of Sydney).

Perencanaan yang dilakukan oleh dinas lainnya juga terdapat yang secara tidak langsung mendukung penanganan penyandang

disabilitas

menghadapi

bencana gempa bumi. Misalnya, program

29

J.I. Kailes, & A. Enders, 2007, “Moving Beyond ‘Special Needs’: A function-Based Framework for Emergency Management and Planning”, Journal of Disability Policy Studies, Vol.17, No.4, pp.230237.


Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus)

dan ilustrasi yang menggambarkan peran,

dan Pelayanan Terpadu Jamkesus) yang

tanggung jawab, dan koordinasi dari

memberikan pelayanan kesehatan dan

struktur

bantuan pengadaan alat bantu untuk

penanggulangan

memenuhi kebutuhan independensi dan

sesungguhnya. Selain telah diuraikan

medis bagi penyadan disabilitas selama

dalam dokumen Rencana Penangulangan

prabencana. Kemudian pengadaan kursi

Bencana

roda dan ambulans mudah akses pada

kerangka kerja institusional ini juga

unit-unit

didukung dengan adanya regulasi yang

puskesmas

adalah

bentuk

organisasi

(RPB)

sumber daya transportasi yang dapat

menyebutkan

dimanfaatkan

wewenang

gempa

pada

bumi.

Kabupaten

tanggung

Bantul,

jawab

masing-masing

dan

pemangku

perencanaan

Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna

pembangunan aksesibilitas pada gedung-

Siaga Bencana; Permenkes Nomor 64

gedung publik dengan standar desain

Tahun 2013 tentang Penanggulangan

universal

memudahkan

Krisis Kesehatan; Permen PU Nomor

masyarakat dengan berbagai hambatan

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis

untuk mengevakuasi diri ketika terjadi

Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan

gempa bumi30.

Gedung dan Lingkungan; Permen PU

sehingga

tak

yang

kepentingan, seperti mandat Permensos

adalah

yang

bencana

bencana

kalah

pentingnya

Lalu

situasi

dalam

Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman

3. Kerangka kerja institusional Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun oleh BPBD Bantul telah

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.

mencakup garis besar pembagian peran

4. Sistem informasi

dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah

Sistem

informasi

gempa

bumi

yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini

dibangun dengan kerjasama antara BPBD

Coppola31

Bantul dan BMKG. BMKG secara rutin

bahwa perencanaan mencakup deskripsi

menyampaikan informasi aktivitas gempa

sesuai

30

dengan

penjelasan

Handicap International, 2005, How to Include Disability Issues in Disaster Management: Following Floods 2004 in Bangladesh, (Bangladesh: Author). 31 D. Coppola, 2011, Introduction to International Disaster Management (2nd Edition), USA: Elsevier Inc.

bumi yang terekam kepada BPBD Bantul melalui e-mail. Apabila intensitas yang terekam perlu diwaspadai maka BMKG akan meneruskannya secara langsung


kepada BPBD Bantul yang kemudian

Sumber daya yang paling utama adalah

didistribusikan melalui saluran media

yang

yang ada, seperti website dan radio serta

independensi bagi penyandang disabilitas

ditunjang dengan pelaporan masyarakat

itu sendiri berupa alat bantu adaptif.

setempat. Melalui saluran media berupa

Suhartini adalah partisipan penelitian ini

website dan radio maka masyarakat yang

yang

mengalami hambatan mendengar atau

menuturkan bahwa dirinya merasa lebih

melihat dapat tetap mengakses informasi

percaya diri dan yakin melakukan aktivitas

bencana gempa bumi32.

dengan

Pemanfaatan media radio sebagai sarana

distribusi

menjadi

informasi

perhatian

Gadingsari.

FPRB

oleh Desa

bencana

FPRB

mendukung

mengalami

kemandirian/

hambatan

menggunakan

tuna

melihat

netra.

Menurutnya, hal tersebut juga berlaku pada situasi bencana. Ia memahami

Desa

bahwa pada situasi seperti di tempat

Gadingsari

pengungsian, orang-orang akan sibuk

mengkonfirmasi kejadian-kejadian gempa

dengan

bumi yang dirasakan oleh masyarakat

sehingga penggunaan tongkat tuna netra

kepada BMKG dan disebarluaskan melalui

akan

siaran radio. Upaya ini secara tidak

melakakukan kegiatan secara mandiri

langsung juga mengenalkan BMKG dan

tanpa harus terus bergantung kepada

BPBD Bantul sebagai sumber resmi

orang lain.

informasi bencana kepada masyarakat. Tujuannya

adalah

untuk

urusannya

memudahkan

masing-masing

dirinya

untuk

Sumber daya yang kedua adalah

mencegah

peralatan, perlengkapan dan logistik.

terjadinya penyerbarluasan informasi dari

BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial

sumber tidak bertanggung jawab yang

Bantul telah menganggarkan pengadaan

justru dapat menimbulkan bahaya dengan

peralatan, perlengkapan dan logistik

mengarahkan masyarakat pada tindakan

dalam kegiatan perencanaan yang telah

tidak tepat33.

dibahas sebelumnya. Pengadaan tersebut meliputi buffer stock obat-obatan, hingga

5. Pangkalan Sumber Daya Berdasarkan hasil wawancara, terdapat empat

sumber

penanganan

daya

utama

penyandang

dalam

disabilitas.

kursi roda dan ambulans pada unit-unit puskemas. Ketersediaan transportasi ini membantu

proses

evakuasi

korban

bencana menjadi lebih efektif agar dapat 32 33

J.I. Kailes, & A. Enders, op.cit. John Twigg, loc.cit.


mengurangi jumlah korban luka dan

Bantul berfokus membangun gedung

meninggal34.

berstruktur

Sumberdaya

yang

ketiga

tahan

gempa

dan

yaitu

menyediakan aksesibilitas pada gedung-

tempat pengungsian. Kasi Pencegahan

gedung baru pasca gempa 2006 dan pada

dan Mitigasi BPBD Bantul menyatakan

gedung

bahwa tidak terdapat tempat evakuasi

seperti puskesmas.

pelayanan

publik

terdepan

khusus untuk bencana gempa bumi. Hal

Sumber daya yang keempat adalah

ini dikarenakan warga umumnya akan

sumber daya manusia (SDM). SDM yang

mengungsi di sekitar rumah atau tetap

diperlukan

menghuni rumahnya yang masih utuh

penyandang

untuk menjaga harta benda.

penanggulangan bencana yang terlatih

Meski

dalam

penanganan

disabilitas

relawan

yang

secara

efektif

staf

demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul

dan

tetap mempersiapkan gedung-gedung

berkomunikasi

publik mulai dari perkantoran Pemerintah

penyebaran

Kabupaten, kantor kecamatan dan desa

pelaksanaan tindakan respon, pembuatan

serta gedung pelayanan publik lainnya

asesmen

agar dapat difungsikan sebagai tempat

distribusi barang bantuan35. Pemerintah

pengungsian jika terjadi bencana gempa

Kabupaten

bumi.

tersebut ke dalam Satuan Tugas (Satgas)

Pembangunan gedung pemerintah

tenaga

adalah

peringatan,

kebutuhan

Bantul

mampu dalam

evakuasi,

pengelolaan

membentuk

SDM

sesuai dengan bidang masing-masing

harus memperhatikan faktor struktur

seperti

bangunan tahan gempa dan aksesibilitas

(Pusdalops), Tim Reaksi Cepat (TRC),

bagi penyandang disabilitas. Hal ini telah

Search And Rescue (SAR), Pemadam

diatur

Nomor

Kebakaran dari BPBD Bantul; Taruna

30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis

Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra

Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan

kerja Dinas Sosial Bantul; dan Bantul

Gedung dan Lingkungan, dan Permen PU

Emergency

Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman

Kesehatan

Teknis Pembangunan Bangunan Gedung

kemampuan Satgas ini masih terbatas

Negara. Namun keterbatasan anggaran

untuk dapat berkomunikasi secara efektif

menyebabkan

dengan para penyandang disabilitas. Oleh

34

dalam

Permen

Pemerintah

D. Coppola, loc.cit.

PU

Kabupaten

35

Pusat

Pengendalian

Squad Bantul.

John Twigg, loc.cit.


(BES)

dari

Akan

Operasi

Dinas tetapi,

karena

itu

dalam

dan

bentuk sistem peringatan berupa lampu

pelaksanaan kegiatan penanggulangan

sirine dan bendera yang dilengkapi di

bencana gempa bumi BPBD Bantul tetap

setiap kelas tuna rungu. Jadi saat terjadi

bekerjasama dan melibatkan tenaga ahli

gempa bumi, pengajar yang berada di

lainnya

ASB

dalam kelas bertugas untuk mengibarkan

Indonesia), Forum Penyandang Disabilitas

bendera kepada para siswa tuna rungu

(FPDB), dan guru-guru Sekolah Luar Biasa

sebagai isyarat tanda bahaya.

seperti

penyusunan

LSM

(seperti

(SLB) yang lebih memahami kebutuhan khusus para penyandang disabilitas.

Gempa bumi memiliki karakter yang

6. Sistem Peringatan Alat

yang

peringatan

dapat muncul secara tiba-tiba tanpa

digunakan gempa

7. Mekanisme Respon

dalam

bumi

sistem

umumnya

adanya

tanda-tanda

Karakteristik

ini

sekali37.

sama

menyebabkan

berupa sirine dan kentongan, seperti

Bantul

yang ditemui pada SLB Negeri 1 Bantul

mekanisme

serta Desa Gadingsari dan Kebonagung.

Masyarakat adalah yang pertama kali

Sistem peringatan berbasis suara/ alarm

merasakan dampak gempa bumi secara

(sirine dan kentongan) dapat diakses oleh

langsung

masyarakat umum yang tidak memiliki

sebagai yang pertama bertindak respon di

hambatan

mendengar36,

akan

tetapi

berfokus di

pada

BPBD

tingkat

sekaligus

lapangan38.

masyarakat.

dapat

Mekanisme

berperan

respon

diperkuat

oleh

penyelamatan diri pada saat gempa bumi

yang

tidak

dapat

adalah

yang

sistem peringatan yang dapat diakses masyarakat

pertama

penguatan

mengakses suara masih sangat terbatas.

berlangsung

berupa

Di Desa Kebonagung, keterbatasan ini

Berlindung,

Bertahan).

diatasi

membangun

disepakati dan disosialisasikan oleh BPBD

tanggung jawab antar warga untuk

dan Tagana Bantul kepada masyarakat

meneruskan pesan peringatan gempa

termasuk para penyandang disabilitas

dengan

cara

3B

tindakan

(Bersimpuh, Tindakan

ini

bumi kepada warga tuna rungu melalui bahasa isyarat yang dipahami. Di SLB Negeri 1 Bantul, BPBD Bantul dan FPDB memfasilitasi sekolah untuk menentukan 36

Handicap International, loc.cit.

37 38

D. Coppola, loc.cit. P. Malakar, 2013, “Making Community Based Disaster Risk Management Disability Inclusive, dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 18-19), (USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific).


disesuaikan

dengan

derajat

keterbatasan

untuk

bergerak

secara

tindakan

cepat dan mudah40. Tidak memadainya

berlindungnya tetap sama hanya saja

kualitas jalan untuk evakuasi dapat diatasi

beberapa gerakan dimodifikasi, misalnya

dengan kerjasama dan kesadaran dari

bagi yang menggunakan kursi roda dapat

keluarga maupun antar warga. Misalnya,

menyeimbangkan

dan

menurut penuturan Sudarmanto, yaitu

melindungi kepala

partisipan penelitian yang mengalami

kemampuannya.

Prinsip

menunduk sambil

kursi

rodanya

dengan menggunakan tas dll.

hambatan gerak, keluarga/ warga dapat

Penentuan respon juga mencakup

menggunakan

gerobak

untuk

rute evakuasi dan tempat perlindungan

mengevakuasi

penyandang

disabilitas

(shelter) publik39. Pada desa yang telah

fisik.

menerima program Destana seperti Desa

Mekanisme

respon

juga

Gadingsari dan Kebonagung, respon ini

mencakup

biasanya telah tercantum dalam peta

dari tim Penanggulangan Bencana Desa

evakuasi tingkat desa bahkan hingga

kepada Pemerintah Desa dan dinas

pedukuhan. Penentuan rute evakuasi

terkait, seperti BPBD, Tagana, dan Dinas

yang aman perlu melibatkan masyarakat

Kesehatan Bantul. Pendataan dalam kaji

yang berisiko sehingga dapat bertindak

cepat yang optimal sebaiknya mencakup

secara efektif dan paham kemana harus

kondisi para penyandang disabilitas baik

pergi ketika bencana gempa bumi terjadi.

dari jenis hambatan yang dialami hingga

Di Desa Kebonagung, peta evakuasi tidak

kebutuhannya sehingga dinas pemerintah

hanya menggambarkan rute evakuasi dan

dapat

tempat

juga

memenuhinya41. Pengelolaan mobilisasi

yang

sumber daya transportasi juga penting

mengalami hambatan. Adanya informasi

pada tahapan ini agar evakuasi korban

dalam bentuk peta evakuasi seperti ini

bencana gempa bumi dapat berjalan

akan

secara efektif42.

perlindungan,

menunjukkan

para

memudahkan

namun warga

warga/

tim

Penanggulangan Bencana untuk segera

langkah-langkah

ini

berkoordinasi

8. Pendidikan dan Sosialisasi

memberikan bantuan sebab manula, penyandang disabilitas, ibu hamil atau wanita dengan banyak anak kecil memiliki

40

Ibid. Ibid. 42 J.I. Kailes, & A. Enders, loc.cit. 41

39

John Twigg, loc.cit.


pelaporan

untuk

Kesiapsiagaan untuk merespon bencana

untuk mengakses tempat publik karena

secara efektif harus diperkuat pada setiap

keterbatasan mobilitas atau komunikasi 44.

tingkatan, baik dari staf atau tenaga

Country Director ASB Indonesia turut

relawan penanggulangan bencana hingga

mengutarakan bahwa salah satu faktor

masyarakat43. BPBD, Tagana, dan Dinas

yang menyebabkan rendahnya partisipasi

Kesehatan

rutin

masyarakat dalam kegiatan kebencanaan

memberikan pendidikan dan pelatihan

adalah tempat sosialisasi yang jauh untuk

kepada staf dan tenaga lapangannya

diakses. Oleh karena itu pendidikan dan

sesuai dengan tugas dan profesi masing-

sosialisasi

masing, termasuk tentang penanganan

didekatkan kepada para penyandang

kelompok

disabilitas, misalnya dilakukan secara

Bantul

risiko

secara

tinggi

seperti

diharapkan

penyandang disabilitas. Meski demikian,

bertingkat

pendidikan dan sosialisasi ini sifatnya

pedukuhan, hingga desa.

memang umum, artinya Satgas yang ada belum dibekali dengan kemampuan untuk dapat

berkomunikasi

secara

efektif

dengan keragaman disabilitas. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas pada tenaga relawan lainnya seperti FPDB sangat dibutuhkan.

dilaksanakan pada tingkat sekolah dan masyarakat.

Berdasarkan

hasil

wawancara dengan BPBD Bantul serta Sandi

(tuna

daksa)

dan

Suhartini (tuna netra), pendidikan dan sosialisasi yang diberikan dari instansi/ dinas

lebih

rumah

tangga,

9. Simulasi Semua

tahapan

kemudian

kesiapan

dilatihkan

dalam

bencana simulasi

bencana gempa bumi. Simulasi berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku yang terlibat

dalam

respon

untuk

mempraktekkan peran dan tanggung

Pendidikan dan sosialisasi juga

partisipan

dari

dapat

Pemerintah Daerah

cenderung

bertempat di balai desa, sekolahan, atau tempat pertemuan. Padahal penyandang

jawabnya

sebelum

sesungguhnya

terjadi.

kejadian Kegiatan

ini

sekaligus memperkenalkan masyarakat dengan para agen dalam penanggulangan bencana sehingga terbangun komunikasi yang

positif45.

BPBD

Bantul

telah

menyadari hal ini, oleh sebab itu mereka berusaha

agar

para

penyandang

disabilitas yang ada di tempat dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan simulasi.

disabilitas umumnya mengalami kesulitan 44 43

D. Coppola, loc.cit.

45

Handicap International, loc.cit. D. Coppola, loc.cit.


Tujuannya adalah agar antar warga,

seperti ini menyebabkan harus ada yang

tenaga relawan, dan pihak berwenang

bermain

lainnya

mengetahui

disabilitas

warga

setempat

bahwa yang

terdapat mengalami

disabilitas sehingga diperhitungkan dalam

bahwa

wawancara

terdapat

agar

penyandang

informasi

tentang

tersampaikan kepada warga lainnya. Desa Gadingsari dan Kebonagung

menunjukkan

perbedaan

sebagai

penanganan penyandang disabilitas tetap

tindakan respon yang dilatihkan. Hasil

peran

antara

termasuk

yang

penyandang

telah

melibatkan

disabilitas

beserta

partisipasi penyandang disabilitas pada

keluarga/pendamping

simulasi bencana gempa bumi lingkup

bencana gempa bumi. Desa Kebonagung

desa dan sekolah. Di SLB Negeri 1 Bantul,

bahkan melaksanakan simulasi secara

simulasi yang dilakukan fokus terhadap

berjenjang, yaitu pada setiap rumah

penanganan

disabililtas

warga yang mengalami disabilitas, tingkat

sebab para siswa terdiri atas beragam

pedukuhan, kemudian tingkat desa/ gladi.

jenis disabililitas. Simulasi yang dilakukan

Keluarga/pendamping

di SLB Negeri 1 Bantul dilaksanakan

besar

secara berjenjang yaitu dari per jurusan

membantu anggotanya yang mengalami

hingga akhirnya simulasi besar tingkat

disabilitas,

sekolah. Di setting pedesaan, simulasi

didorong untuk juga berpartisipasi dalam

bencana

biasanya

simulasi tingkat dukuh atau desa. Selain

dilaksanakan pada tingkat desa yang

itu, penyandang disabilitas tersebut juga

bertempat di Kantor Kelurahan/Desa atau

diberi kesempatan berpartisipasi dalam

titik kumpul akhir desa. Tempat simulasi

simulasi bencana gempa bumi tingkat

bencana gempa bumi seperti ini dapat

dukuh/ desa dengan mempertimbangkan

kembali menimbulkan kendala akses dan

kemampuan dan aksesnya.

penyandang

gempa

bumi

mobilitas para penyandang disabilitas46.

untuk

dalam

simulasi

memiliki

peran

menginformasikan

oleh

sebab

itu

dan

mereka

Pembahasan-pembahasan di atas

Selain itu, menurut keterangan staf TRC

menunjukkan

BPBD Bantul, kadang terdapat kasus

“memprioritaskan

dimana penyandang disabilitas itu sendiri

kesempatan

tidak mau terlibat dalam simulasi entah

disabilitas”

karena merasa malu atau lainnya. Situasi

terintegrasi ke dalam setiap kegiatan

46

kesiapan bencana gempa bumi. Inilah

Handicap International, op.cit.

bahwa dan

pelibatan (lihat


Gambar

poin membuka penyandang 1)

harus

temuan dalam penelitian yang diharapkan

Gadingsari.

dapat menjadi agenda perubahan bagi

melaksanakan program Destana yang

para

difasilitasi Pemerintah Daerah pada tahun

penyandang

konteks bencana.

disabilitas

dalam

Pengarusutamaan

Desa

2012-2013,

Gadingsari

namun

telah

pendataan

warga

inklusi penyandang disabilitas tidak hanya

disabilitas belum mendetail hingga jenis

akan

optimalnya

hambatan dan pemetaannya. Aksesibilitas

kesiapan bencana Pemerintah Daerah,

di gedung kantor kelurahan sebagai

tapi juga dapat berdampak pada kesiapan

tempat pelaksanaan pendidikan Destana

bencana di lingkup lebih kecil seperti

juga belum tampak. FPRB Desa Gadingsari

pedesaan.

baru memahami bahwa warga disabilitas

berdampak

Hasil

pada

penelitian

bahwa

BPBD

menunjukkan

Bantul

mulai

harus diperhatikan dan diikutsertakan dalam

konteks

bencana

setelah

memperhatikan dan mengikutsertakan

mendapatkan program PRB Inklusif dari

para

FPDB pada tahun 2015-2016. Berkat

penyandang

disabilitas

dalam

kegiatan kesiapan bencana gempa bumi.

program

Hal ini tampak dari partisipasi FPDB dalam

Gadingsari telah memiliki data lengkap

penyusunan

RPB,

renkon

warga

keanggotaan

FPRB

Kabupaten

maupun serta

sosialisasi dan simulasi bencana yang

dari

FPDB

yang

dengan

tersebut,

menyandang

jenis

Desa

disabilitas

hambatannya

dan

terpetakan dalam peta evakuasi desa.

dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul dan

Pengalaman

pengarusutamaan

masyarakat. Bappeda, Dinas Sosial dan

inklusi

Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa

tampak dari Desa Kebonagung yang

penyandang disabilitas diikutsertakan dan

melaksanakan Destana Inklusif dengan

diberdayakan dalam kegiatan-kegiatan

difasilitasi oleh ASB Indonesia pada tahun

Pemkab sebab yang paling mengerti dan

2014-2015. RPB Desa Kebonagung telah

ahli tentang kebutuhan para penyandang

melibatkan

disabilitas adalah yang mengalaminya

penyandang

sendiri.

kebijakan, strategi dan bentuk kegiatan

Pengarusutamaan

penyandang

dan

disabilitas

memasukkan

disabilitas

mulai

juga

isu dari

inklusi

serta dalam keanggotaan FPRB Desa.

dapat

Salah satu bentuk kegiatannya adalah

mendetail pada lingkup pedesaan yang

“menciptakan aksesibilitas fasilitas umum

bisa dipelajari dari pengalaman Desa

dan

penyandang

disabilitas

belum

rumah

untuk

mendukung


peningkatan

partisipasi

penyandang

dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan

disabilitas dan lansia”47. Kegiatan ini turut

dalam

mendorong diadakannya pembangunan

diberikan sumber daya dan kesempatan

ram di puskesmas dan kantor kelurahan

yang tepat.

penanggulangan

bencana

jika

serta pembangunan toilet penyandang disabilitas di kantor kelurahan sehingga tidak

hanya

mendukung

Kesimpulan

kesiapan

Pengarusutamaan

inklusi

bencana desa tapi juga mendukung

penyandang disabilitas dalam kesiapan

pelayanan

bencana gempa bumi dilakukan melalui

publik

bagi

penyandang

disabilitas.

prioritasi dan pembukaan kesempatan

Pengalaman-pengalaman

yang

partisipasi bagi penyandang disabilitas.

diuraikan di atas menunjukkan bahwa

Inilah

kesiapan bencana dalam penanganan

perubahan demi pengharapan hidup yang

penyandang disabilitas didukung oleh

lebih baik bagi penyandang disabilitas

kesadaran pada setiap lapisan masyarakat

dalam

terhadap

Daerah perlu mengintegrasikan prioritasi

Peristiwa

penyandang gempa

tahun

dapat

konteks

menjadi

bencana.

agenda

Pemerintah

2006

dan pembukaan kesempatan partisipasi

menjadi pembelajaran besar bagi Pemkab

pada setiap tahapan kesiapan bencana,

Bantul

dimulai

untuk

bumi

disabilitas.

yang

memperbaiki

kesiapan

dari

asesmen,

bencana yang dibangun. Pemkab Bantul

kerangka

tidak

informasi, pangkalan sumber daya, sistem

lagi

pemberian

hanya

berorientasi

pelayanan

pemberdayaan

juga

peringatan,

institusional,

pembentukan

sistem

mekanisme

penyandang

respon, kemudian pendidikan, sosialisasi

disabilitas agar dapat mengurangi risiko

dan simulasi. Kesiapan bencana juga

bencana gempa bumi. Hal ini sesuai yang

sebaiknya

dijelaskan

oleh

para

namun

pada

kerja

perencanaan,

Twigg48

bahwa

didekatkan

kepada

penyandang disabilitas melalui kegiatan

Pemerintah Daerah harus memandang

yang

penyandang disabilitas sebagai individu

disabilitas

yang memiliki keterampilan, pengalaman

hambatan mobilitas dan aksesibilitas yang

47

Pemerintah Desa Kebonagung, 2015, Rencana Penanggulangan Bencana, (Desa Kebonagung: Pengarang). 48 John Twigg, loc.cit.

berjenjang

umumnya

mengakibatkan berpartisipasi

sebab

mereka dalam

penyandang mengalami

kesulitan

kegiatan

desa.

Misalnya, sosialisasi dari rumah ke rumah


warga yang mengalami disabilitas, tingkat pedukuhan hingga desa. Ke depannya, Pemerintah Daerah diharapkan

dapat

1)

kesadaran

terhadap

membangun penyandang

disabilitas pada setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang positif antara penyandang disabilitas dengan agen

penanggulangan

bencana

dan

warga sekitar; dan 2) mengkader para penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan sehingga BPBD memiliki tenaga ahli yang mampu berkomunikasi secara efektif

dengan

keanekaragaman

disabilitas.

DAFTAR PUSTAKA BNPB. (2014). IRBI: Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2013. Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bappenas. (2006). Buku utama rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah. Jakarta: Pengarang. Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & ArbeiterSamariter-Bund Indonesia, (2015). Technical report 2: Capacity building for disability inclusive disaster risk reduction in Indonesia. University of Sydney, NSW 2006. University of Sydney.

Coppola, D. (2011). Introduction to international disaster management (2nd edition). USA: Elsevier Inc. Cresswell, J. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Pengarang. Dinas Sosial Kabupaten Bantul. (2016). Data penyandang disabilitas Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul: Pengarang. Diposaptono, S., & Budiman. (2008). Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami. Bogo: Penerbit Buku Ilmiah Populer. Halpern, J., & Tramontin, M. (2007). Disaster mental health: Theory and practice. USA: Brooks/Cole, Cengage Learning. Handicap International. (2005). How to include disability issues in disaster management: Following floods 2004 in Bangladesh. Bangaladesh: Author. ILO. (2011). Inklusi penyandang disabilitas Indonesia. Diambil dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcm s_233426.pdf. Irawan, L., Wardhani, P., & Sartohadi, J. (2014). Pengelolaan bencana erupsi Gunungapi Kelud 2014 berbasis masyarakat. Dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, Bunga rampai penelitian: Pengelolaan bencana pada Kegunungapian Kelud pada periode krisis erupsi 2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kailes, J.I., & Enders, A. (2007). Moving beyond “special needs”: A function-


based framework for emergency management and planning. Journal of Disability Policy Studies, Vol.17, No.4, pp.230-237. Kani, S. (2013). Inclusive early-warning systems and priority evacuation assitance. Di dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 18-19). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific. Kristanti, E. (30 Mei 2011). Duka 100 penderita cacat korban gempa DIY. Diambil kembali dari Nasional Viva: http://nasional.news.viva.co.id/news /read/223497-duka-100-penderitacacat-korban-gempa-diy. Lissa. (2 Januari 2011). Seperti apakah PRB berbasis sekolah dan masyarakat? Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat). Kupang, Nusa Tenggara Timur: Handicap International Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia. Maarif, S. (2015). Paradigma bencana. Disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Malakar, P. (2013). Making community based disaster risk management disability inclusive. Di dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 1819). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific. Mujiyono, Y. (27 November 2015). Puluhan penyandang disabilitas di Klaten ikuti pelatihan pengurangan risiko bencana. Diambil kembali dari RRI Online:

http://rri.co.id/purwokerto/post/beri ta/18359/ bencana_alam/puluhan_penyandan g_disabilitas_di_klaten_ikuti_pelatih an_pengurangan_risiko_bencana.ht ml. Pemerintah Desa Kebonagung. (2015). Rencana Penanggulangan Bencana. Desa Kebonagung: Pengarang. Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol.4, No.2, hlm.5-12. Santoso, A., Noor, I., & Ulum, M. (2015). Disabilitas dan bencana: Studi tentang agenda setting kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.12, hlm.2033-2039. The

World Bank. (2016). Disability overview. Diakses dari http://www.worldbank.org/en/topic /disability/overview.

Twigg, J. (2015). Disaster risk reduction. London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.


Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UNISDR. (2009). UNISDR terminology on disaster risk reduction. Geneva: United Nations. United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities and optional protocol. New York: Author. _____________. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction (20152030). Sendai: Author.


ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI

Recommend Documents