ANALISIS KESIAPAN PEMERINTAH DAERAH DALAM PENANGANAN PENYANDANG DISABILITAS MENGHADAPI BENCANA GEMPA BUMI THE ANALYSIS OF LOCAL GOVERNMENT PREPAREDNESS IN MANAGING PEOPLE WITH DISABILITY TO FACE EARTHQUAKE DISASTER Riskyana Wulandari1 Universitas Pertahanan (
[email protected]) Abstrak - Berdasarkan paradigma bencana sebagai perang, gempa bumi dipandang sebagai musuh yang harus dilawan. Pemerintah adalah unsur utama dalam penanggulangan bencana yang berkewajiban melindungi segenap warga Indonesia termasuk penyandang disabilitas. Meski demikian, kebijakan dan strategi yang telah disusun cenderung kurang peka terhadap kebutuhan khusus tiap ragam disabilitas. Kondisi ini menyebabkan perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi kurang menyertakan kelompok disabilitas. Penelitian kualitatif ini bertujuan untuk menganalisis kesiapan Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas menghadapi gempa bumi. Lokasi penelitian bertempat di Kabupaten Bantul dengan partisipan yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara mendalam, observasi, studi dokumen dan materi audio-visual yang kemudian dianalisis secara tematik menurut Cresswell. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesiapan bencana Pemerintah Daerah dalam penanganan penyandang disabilitas adalah dengan mengintegrasikan prioritasi dan pembukaan kesempatan partisipasi bagi penyandang disabilitas ke dalam setiap kegiatan mulai dari asesmen, perencanaan, kerangka kerja institusional, sistem informasi, pangkalan sumber daya, sistem peringatan, pembentukan mekanisme respon, kemudian pendidikan, sosialisasi dan simulasi. Ke depannya, Pemerintah Daerah dapat membangun kesadaran disabilitas pada setiap lapisan masyarakat untuk menciptakan komunikasi yang positif antar pihak dalam bencana, dan mengkader penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan yang mampu berkomunikasi sercara efektif dengan keberagaman disabilitas. Kata Kunci: Kesiapan Pemerintah Daerah, Penyandang Disabilitas, Pelibatan dalam Penanggulangan Bencana Abstract - Within the paradigm of disaster as a war, earthquake is an enemy that must be countered. Government is the main element in disaster management that has the responsibility to protect its citizen, including people with disability. However, the policies and strategies which are formulated tend to be insensitive toward the special needs of disability and resulted in disaster planning that lacks disability inclusion. This qualitative research aims to analyze the local government preparedness in managing people with disability to face the earthquake disaster. The research is taken place at Bantul Region. The participants are selected through purposive and snowball sampling. The data collecting techniques are indepth interview, qualitative observation, document 1
Penulis adalah Sarjana Psikologi dari Fakultas Psikologi, Universitas Airlangga, dan Magister Sains dalam bidang Pertahanan dari Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 23
study and audio-visual material which then analyzed thematically according to Cresswell. The results showed that local government disaster preparedness in managing people with disability is by integrating proritizing and opening participation for people with disability in every starts from assessment, planning, institusional framework, information system, resource base, warning system, response mechanism, education, socialization and simulation. In the future, local government should raise the awareness of disability in every level of community to create positive communication between stakeholders in disasters and empower people with disability as volunteers that able to communicate effectively with the diversity of disability. Keywords: Local Government Preparedness, People with Disability, Involvement in Disaster Management
Pendahuluan
D
yang mengalami disabilitas juga termasuk
i dalam sistem pertahanan negara, ancaman
bencana
adalah
Penyandang
disabilitas
adalah
yang
kelompok minoritas terbesar di dunia.
mengancam keselamatan umum2. Hal
Sekitar 15 persen dari jumlah penduduk
tersebut
satu
dunia adalah penyandang disabilitas yang
perspektif menghadapi bencana yaitu
berarti setara dengan lebih dari satu
bencana sebagai perang3. Unsur utama
miliar orang5. Di Indonesia, PUSDATIN
yang
perlawanan
Kementerian sosial menyebutkan bahwa
adalah
jumlah penyandang disabilitas pada tahun
pemerintahan dengan didukung unsur
2010 mencapai 11.580.117 penduduk6.
lainnya. Perlawanan terhadap bencana
Kemudian di Kabupaten Bantul, jumlah
melalui antisipasi dan pengurangan risiko
penduduk
merupakan perwujudan dari pertahanan
mencapai 7.051 jiwa7. Salah satu peristiwa
negara yang bertujuan untuk menjaga
yang mendorong angka penyandang
dan melindungi keselamatan segenap
disabilitas di Kabupaten Bantul adalah
bangsa4. Berdasarkan tujuan pertahanan
gempa bumi yang melanda Provinsi D.I.
sejalan
bertindak
menghadapi
nirmiliter
di dalamnya.
dengan
dalam bencana
salah
negara tersebut maka keselamatan warga
2
3
4
Departemen Pertahanan Republik Indonesia, 2014, Buku Putih Pertahanan Indonesia, (Jakarta: Pengarang). S. Maarif, 2015, disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Departemen Pertahanan Republik Indonesia, loc.cit.
5
6
7
penyandang
disabilitas
The World Bank, 2016, “Disaster Overview”, dalam http://www.worldbank.org/en/topic/disability/ov erview. ILO, 2011, Inklusi Penyandang Disabilitas Indonesia, dalam http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/--asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcms_233426.pd f. Diperoleh dari Dinas Sosial Kabupaten Bantul, 2016.
24 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
bencana12.
Yogyakarta pada tahun 2006 dan hal ini
penanggulangan
diperkuat dengan pernyataan Kepala
penyandang disabilitas kurang dilibatkan
Dinas Sosial setempat 8. Pada peristiwa
dalam upaya kesiapsiagaan dan tanggap
gempa bumi tahun 2006, permukiman di
darurat
Kabupaten
tidak
bencana yang ada tidak sensitif terhadap
memiliki struktur yang tahan guncangan
kebutuhan mereka13. Upaya jalur dan
gempa dan dengan kualitas bahan yang
evakuasi yang tersedia juga sering kali
jelek9.
tidak
Bantul
Kondisi
cenderung
ini
menyebabkan
sehingga
mudah
program
diakses
dan
Apalagi
kesiapan
kurang
masyarakat berisiko tertimpa runtuhan
memperhatikan cara penyelamatan yang
bangunan dan mengalami luka hingga
tepat bagi penyandang disabilitas 14,15.
cacat.
Selain itu, dari sisi pendidikan, terdapat
Penyandang
disabilitas
rentan
sekolah-sekolah yang belum memiliki
dalam situasi bencana akibat hambatan
materi pengajaran Pengurangan Risiko
dan kebutuhan yang dialaminya10. Ragam
Bencana (PRB) yang khusus bagi anak-
kebutuhan
anak berkebutuhan khusus16.
penyandang
disabilitas
diklasifikasikan mulai dari aspek fisik,
Padahal secara legislasi dan strategi
intelektual, mental, dan/ atau sensorik 11.
kebijakan isu penyandang disabilitas telah
Beragamnya
banyak disebutkan sebagai salah satu
tersebut
hambatan
menyebabkan
yang
dialami
penyandang
disabilitas kesulitan untuk mengakses dan menggunakan umumnya
8
sumber tersedia
daya
yang dalam
E. Kristanti, 30 Mei 2011, “Duka 100 Penderita Cacat Korban Gempa DIY”, dalam http://nasional.news.viva.co.id/news/read/22349 7-duka-100-penderita-cacat-korban-gempa-diy. 9 Bappenas, 2006, Buku Utama Rencana Aksi Rehabilitasi dan Rekonstruksi Wilayah Pasca Bencana Gempa Bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah, (Jakarta: Pengarang). 10 R. Probosiwi, 2013, “Keterlibatan Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana”, Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol.4, No.2, hlm.5-12. 11 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.
kelompok
rentan
yang
harus
12
J. Halpern, & M. Tramontin, 2007, Disaster Mental Health: Theory and Practice, (USA: Brooks/Cole Cengage Learning). 13 A. Santoso et al., 2015, “Disabilitas dan Bencana: Studi tentang Agenda Setting Kebijakan Pengurangan Risiko Bencana Inklusif Bagi Penyandang Disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia”, Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.12, hlm.2033-2039. 14 R. Probosiwi, loc.cit. 15 L. Irawan et al., 2014, “Pengelolaan Bencana Erupsi Gunungapi Kelud 2014 Berbasis Masyarakat”, dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, Bunga Rampai Penelitian: Pengelolaan Bencana Pada Kegunungapian Kelud Pada Periode Krisis Erupsi 2014, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar). 16 Lissa, 2 Januari 2011, “Seperti Apakah PRB Berbasis Sekolah dan Masyarakat?”, Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat), (Kupang: Handicap Interantional Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia).
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 25
diprioritaskan dalam bencana. Misalnya
darurat atau pemulihan, komunitas, dan
dalam
individu
Konvensi
Disabilitas
dan
Hak
Penyandang Opsional17;
Protokol
untuk
secara
efektif
mengantisipasi, merespon dan pulih dari
prinsip utama Kerangka Sendai18; Undang-
potensi
Undang Republik Indonesia Nomor 24
Kesiapan
Tahun 2007 tentang Penanggulangan
pengembangan dan persiapan model
Bencana Pasal 55; Perka BNPB Nomor 14
evakuasi khusus adalah bentuk kesiapan
Tahun
Penanganan,
bencana dalam penanganan penyandang
Perlindungan dan Partisipasi Penyandang
disabilitas20. Kesiapan ini bertujuan untuk
Disabilitas
mengantisipasi
2014
tentang
dalam
Penanggulangan
dampak bencana
bersifat
timbulnya
korban
bencana
Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang
disabilitas
Penyandang Disabilitas. Meski demikian,
masyarakat dapat terhindar dari risiko21.
legislasi dan strategi kebijakan ini pada
Dan telah menjadi tanggung jawab
kenyataannya
pemerintah sebagai unsur utama dalam
dengan
pelaksanaan
belum yang
selaras ada
di
lapangan sebagaimana telah diuraikan
sehingga
yang
setiap
lapisan
membangun kesiapan ini. Penelitian ini
antara
penyandang
perlawanan terhadap bencana untuk
dalam permasalahan di atas. Kesenjangan
kelompok
luas,
Bencana; serta Undang-Undang Republik
masih
dari
bahaya” 19.
suatu
bermaksud
untuk
mengkaji kesiapan pemerintah daerah
seharusnya dan yang ada seperti dalam
dalam
uraian di atas menunjukkan
bahwa
disabilitas menghadapi bencana gempa
perlu
bumi. Jenis bencana ini dipilih sebab ilmu
melibatkan
pengetahuan dan tekonologi yang ada
penyandang disabilitas. Kesiapan bencana
belum mampu memprediksi secara tepat
(disaster
adalah
kapan, dimana dan seberapa besar
yang
intensitas gempa bumi yang dapat terjadi
pemerintah,
sehingga masyarakat harus selalu siap
kesiapan
bencana
memperhitungkan
“pengetahuan dikembangkan
dan
preparedness) dan oleh
kapasitas
penanganan
penyandang
organisasi profesional dalam tanggap 17
United Nations, 2006, Convention On The Rights of Persons With Disabilities and Optional Protocol, (New York: Author). 18 United Nations, 2015, Sendai Framework for Disaster Risk Reduction (2015-2030), (Sendai: Author).
19
UNISDR, 2009, UNISDR Terminology On Disaster Risk Reduction”, (Geneva: United Nations). 20 L. Irawan et al., loc.cit. 21 John Twigg, 2015, Disaster Risk Reduction, (London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute.
26 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
untuk menghadapi bencana ini22. Hal ini
agenda perubahan demi memperbaiki
menunjukkan bahwa pemerintah dan
kehidupan para penyandang disabilitas.
masyarakat harus selalu siap terhadap
Penelitian
ini
Kabupaten
bumi tahun 2006 disebut-sebut sebagai
Istimewa
salah satu peristiwa yang mendorong
penelitian berjumlah 19 orang yang terdiri
jumlah penyandang disabilitas bertambah
atas: Satuan Kerja Perangkat Daerah
di Kabupaten Bantul23.
(SKPD), para penyandang disabilitas, dan
Yogyakarta.
Daerah Partisipan
Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)
Metode Penelitian Penelitian ini menggunakan rancangan penelitian kualitatif dengan cara pandang induktif yang berfokus pada pemaknaan individual dan untuk menerjemahkan kompleksitas suatu persoalan24. Sudut dunia
Provinsi
di
risiko gempa bumi. Selain itu, gempa
pandang
Bantul,
bertempat
(worldview)
yang
diterapkan adalah transformatif yang memandang para penyandang disabiilitas
yang
dipilih
melalui
purposive
dan
snowball sampling. Data diperoleh melalui teknik wawancara mendalam, observasi kualitatif, studi dokumen dan materi audio-visual. Data yang telah diperoleh kemudian dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif yang dikembangkan oleh Cresswell25.
sebagai kelompok yang terpinggirkan dalam masyarakat. Kondisi ini tampak dari jarangnya
pelibatan
penyandang
disabilitas
dalam
perencanaan
pengurangan risiko bencana dan adanya kecenderungan
keluarga
menutupi
keberadaan penyandang disabilitas untuk menghindari
stigma
negatif
dari
masyarakat. Harapan dari penelitian ini adalah agar mampu mengusulkan suatu
Hasil dan Pembahasan Pemerintah
Kabupaten
menunjukkan dalam
Bantul
pembangunan
penanganan
kesiapan
penyandang
disabilitas menghadapi bencana gempa bumi
yang
sesuai
dengan
konsep
kesiapan bencana oleh Twigg26. Twigg merumuskan bahwa terdapat sembilan kegiatan kesiapan bencana yang telah diilustrasikan dalam Gambar 1 di bawah
22
S. Diposaptono, & Budiman, 2008, Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami, (Bogor: Penerbit Buku Ilmiah Populer). 23 E. Kristanti, op.cit. 24 J. Cresswell, 2016, Research Design: Pendekatan Metode Kualitatif, Kuantitatif, dan Campuran (Edisi 4), (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
ini. Kesembilan kegiatan ini tidak bersifat kaku, 25 26
namun
dalam
pelaksanaannya
Ibid. John Twigg, loc.cit.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 27
dapat berlangsung secara simultan. Meski
selalu menjadi tahapan dasar dalam
demikian, kegiatan asesmen umumnya
penentuan tindakan selanjutnya.
Gambar 1. Diagram Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Penanganan Penyandang Disabilitas Sumber: diadaptasi dari Twigg (2015)
1. Asesmen Kerentanan
yang
Kabupaten Bantul belum memiliki kajian
kerentanan
risiko gempa bumi dan berdasarkan hasil
memverifikasi bank data yang dikelola
wawancara, asesmen kerentanan terkait
oleh dinas terkait27, seperti Dinas Sosial.
penyandang disabilitas yang dilakukan
Kajian
pada Desa Tangguh Bencana (Destana)
merupakan proses yang sangat kompleks,
cenderung masih bersifat umum dan
meski demikian Pemerintah Daerah dapat
belum
jenis
memberdayakan para agen bencana yang
asesmen
ada seperti, LSM, Forum Pengurangan
kerentanan dapat dikembangkan sebagai
Risiko Bencana (FPRB), dan Organisasi
langkah awal dalam pengidentifikasian
Penyandang Disabilitas (OPD), untuk
merinci
kedisabilitasannya.
jenis
hambatan
hingga Padahal
dan
kondisi
diperoleh
dapat
risiko
para
penyandang disabilitas. Selain itu, data
27
dari
Ibid.
28 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
hasil
asesmen
digunakan
bencana
untuk
memang
melakukan peran asesmen kerentanan
tentang
pada lingkup yang kecil.
disabilitas, namun dalam pelaksanaannya
Di FPRB
Desa Desa
penanganan
penyandang
Kebonagung
misalnya,
menerapkan prinsip inklusif agar tetap
dan
Indonesia
menjangaku para penyandang disabilitas
ASB
mengidentifikasi warga yang mengalami
setempat.
disabilitas
dengan
tersebut juga secara tidak langsung
Washington
Group
berisikan
menggunakan Question
yang
pertanyaan-pertanyaan
Perencanaan-perencanaan
memenuhi kebutuhan para penyandang disabilitas
sebagaimana
Kailes
dan
mudah
Enders29 mengidentifikasi terdapat lima
penggunaan
kebutuhan dasar keberfungsian bagi
Washington Group Question, masyarakat
kelompok special needs. Lima kebutuhan
desa
ini disebut C-MIST, yaitu: Communication,
sederhana,
ringkas,
digunakan28.
dan
Melalui
dapat
mengidentifikasi
dan
memahami kapabilitas serta hambatan
Medical,
yang dialami para warga disabilitas yang
Independence,
kemudian dipetakan ke dalam peta
Transportation. Pelibatan tenaga ahli
evakuasi tingkat pedukuhan. Pada peta
dalam program Desa Tangguh Bencana
evakuasi tersebut terdapat simbol-simbol
(Destana)
yang menunjukkan rumah penduduk yang
informasi kepada penyandang disabilitas,
mengalami
jenis
rencana penyediaan buffer stock, rencana
hambatannya. Data ini menjadi dasar
program sosialisasi disabilitas dan gender,
dalam
adalah
disabilitas
perencanaan
dan
penanggulangan
Maintaining
Functional
Supervision,
untuk
bentuk
dan
mengkomunikasikan
perencanaan
yang
bencana gempa bumi juga berguna untuk
memenuhi kebutuhan komunikasi dan
memverifikasi bank data yang dimiliki
medis.
oleh Pemerintah Desa. 2. Perencanaan Perencanaan penanggulangan bencana gempa bumi yang disusun oleh BPBD Bantul memang tidak ada yang khusus 28
Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & Arbeiter-Samariter-Bund Indonesia, 2015, Technical Report 2: Capacity Building for Disability Inclusive Disaster Risk Reduction in Indonesia”, (Sydney: University of Sydney).
Perencanaan yang dilakukan oleh dinas lainnya juga terdapat yang secara tidak langsung mendukung penanganan penyandang
disabilitas
menghadapi
bencana gempa bumi. Misalnya, program
29
J.I. Kailes, & A. Enders, 2007, “Moving Beyond ‘Special Needs’: A function-Based Framework for Emergency Management and Planning”, Journal of Disability Policy Studies, Vol.17, No.4, pp.230237.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 29
Jaminan Kesehatan Khusus (Jamkesus)
dan ilustrasi yang menggambarkan peran,
dan Pelayanan Terpadu Jamkesus) yang
tanggung jawab, dan koordinasi dari
memberikan pelayanan kesehatan dan
struktur
bantuan pengadaan alat bantu untuk
penanggulangan
memenuhi kebutuhan independensi dan
sesungguhnya. Selain telah diuraikan
medis bagi penyadan disabilitas selama
dalam dokumen Rencana Penangulangan
prabencana. Kemudian pengadaan kursi
Bencana
roda dan ambulans mudah akses pada
kerangka kerja institusional ini juga
unit-unit
didukung dengan adanya regulasi yang
puskesmas
adalah
bentuk
organisasi
(RPB)
sumber daya transportasi yang dapat
menyebutkan
dimanfaatkan
wewenang
gempa
pada
bumi.
Kabupaten
tanggung
Bantul,
jawab
masing-masing
dan
pemangku
perencanaan
Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna
pembangunan aksesibilitas pada gedung-
Siaga Bencana; Permenkes Nomor 64
gedung publik dengan standar desain
Tahun 2013 tentang Penanggulangan
universal
memudahkan
Krisis Kesehatan; Permen PU Nomor
masyarakat dengan berbagai hambatan
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
untuk mengevakuasi diri ketika terjadi
Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan
gempa bumi30.
Gedung dan Lingkungan; Permen PU
sehingga
tak
yang
kepentingan, seperti mandat Permensos
adalah
yang
bencana
bencana
kalah
pentingnya
Lalu
situasi
dalam
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman
3. Kerangka kerja institusional Perencanaan penanggulangan bencana yang disusun oleh BPBD Bantul telah
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara.
mencakup garis besar pembagian peran
4. Sistem informasi
dan fungsi SKPD dan lembaga pemerintah
Sistem
informasi
gempa
bumi
yang ada di Kabupaten Bantul. Hal ini
dibangun dengan kerjasama antara BPBD
Coppola31
Bantul dan BMKG. BMKG secara rutin
bahwa perencanaan mencakup deskripsi
menyampaikan informasi aktivitas gempa
sesuai
30
dengan
penjelasan
Handicap International, 2005, How to Include Disability Issues in Disaster Management: Following Floods 2004 in Bangladesh, (Bangladesh: Author). 31 D. Coppola, 2011, Introduction to International Disaster Management (2nd Edition), USA: Elsevier Inc.
bumi yang terekam kepada BPBD Bantul melalui e-mail. Apabila intensitas yang terekam perlu diwaspadai maka BMKG akan meneruskannya secara langsung
30 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
kepada BPBD Bantul yang kemudian
Sumber daya yang paling utama adalah
didistribusikan melalui saluran media
yang
yang ada, seperti website dan radio serta
independensi bagi penyandang disabilitas
ditunjang dengan pelaporan masyarakat
itu sendiri berupa alat bantu adaptif.
setempat. Melalui saluran media berupa
Suhartini adalah partisipan penelitian ini
website dan radio maka masyarakat yang
yang
mengalami hambatan mendengar atau
menuturkan bahwa dirinya merasa lebih
melihat dapat tetap mengakses informasi
percaya diri dan yakin melakukan aktivitas
bencana gempa bumi32.
dengan
Pemanfaatan media radio sebagai sarana
distribusi
menjadi
informasi
perhatian
Gadingsari.
FPRB
oleh Desa
bencana
FPRB
mendukung
mengalami
kemandirian/
hambatan
menggunakan
tuna
melihat
netra.
Menurutnya, hal tersebut juga berlaku pada situasi bencana. Ia memahami
Desa
bahwa pada situasi seperti di tempat
Gadingsari
pengungsian, orang-orang akan sibuk
mengkonfirmasi kejadian-kejadian gempa
dengan
bumi yang dirasakan oleh masyarakat
sehingga penggunaan tongkat tuna netra
kepada BMKG dan disebarluaskan melalui
akan
siaran radio. Upaya ini secara tidak
melakakukan kegiatan secara mandiri
langsung juga mengenalkan BMKG dan
tanpa harus terus bergantung kepada
BPBD Bantul sebagai sumber resmi
orang lain.
informasi bencana kepada masyarakat. Tujuannya
adalah
untuk
urusannya
memudahkan
masing-masing
dirinya
untuk
Sumber daya yang kedua adalah
mencegah
peralatan, perlengkapan dan logistik.
terjadinya penyerbarluasan informasi dari
BPBD, Dinas Kesehatan dan Dinas Sosial
sumber tidak bertanggung jawab yang
Bantul telah menganggarkan pengadaan
justru dapat menimbulkan bahaya dengan
peralatan, perlengkapan dan logistik
mengarahkan masyarakat pada tindakan
dalam kegiatan perencanaan yang telah
tidak tepat33.
dibahas sebelumnya. Pengadaan tersebut meliputi buffer stock obat-obatan, hingga
5. Pangkalan Sumber Daya Berdasarkan hasil wawancara, terdapat empat
sumber
penanganan
daya
utama
penyandang
dalam
disabilitas.
kursi roda dan ambulans pada unit-unit puskemas. Ketersediaan transportasi ini membantu
proses
evakuasi
korban
bencana menjadi lebih efektif agar dapat 32 33
J.I. Kailes, & A. Enders, op.cit. John Twigg, loc.cit.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 31
mengurangi jumlah korban luka dan
Bantul berfokus membangun gedung
meninggal34.
berstruktur
Sumberdaya
yang
ketiga
tahan
gempa
dan
yaitu
menyediakan aksesibilitas pada gedung-
tempat pengungsian. Kasi Pencegahan
gedung baru pasca gempa 2006 dan pada
dan Mitigasi BPBD Bantul menyatakan
gedung
bahwa tidak terdapat tempat evakuasi
seperti puskesmas.
pelayanan
publik
terdepan
khusus untuk bencana gempa bumi. Hal
Sumber daya yang keempat adalah
ini dikarenakan warga umumnya akan
sumber daya manusia (SDM). SDM yang
mengungsi di sekitar rumah atau tetap
diperlukan
menghuni rumahnya yang masih utuh
penyandang
untuk menjaga harta benda.
penanggulangan bencana yang terlatih
Meski
dalam
penanganan
disabilitas
relawan
yang
secara
efektif
staf
demikian, Pemerintah Kabupaten Bantul
dan
tetap mempersiapkan gedung-gedung
berkomunikasi
publik mulai dari perkantoran Pemerintah
penyebaran
Kabupaten, kantor kecamatan dan desa
pelaksanaan tindakan respon, pembuatan
serta gedung pelayanan publik lainnya
asesmen
agar dapat difungsikan sebagai tempat
distribusi barang bantuan35. Pemerintah
pengungsian jika terjadi bencana gempa
Kabupaten
bumi.
tersebut ke dalam Satuan Tugas (Satgas)
Pembangunan gedung pemerintah
tenaga
adalah
peringatan,
kebutuhan
Bantul
mampu dalam
evakuasi,
pengelolaan
membentuk
SDM
sesuai dengan bidang masing-masing
harus memperhatikan faktor struktur
seperti
bangunan tahan gempa dan aksesibilitas
(Pusdalops), Tim Reaksi Cepat (TRC),
bagi penyandang disabilitas. Hal ini telah
Search And Rescue (SAR), Pemadam
diatur
Nomor
Kebakaran dari BPBD Bantul; Taruna
30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis
Siaga Bencana (Tagana) sebagai mitra
Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan
kerja Dinas Sosial Bantul; dan Bantul
Gedung dan Lingkungan, dan Permen PU
Emergency
Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman
Kesehatan
Teknis Pembangunan Bangunan Gedung
kemampuan Satgas ini masih terbatas
Negara. Namun keterbatasan anggaran
untuk dapat berkomunikasi secara efektif
menyebabkan
dengan para penyandang disabilitas. Oleh
34
dalam
Permen
Pemerintah
D. Coppola, loc.cit.
PU
Kabupaten
35
Pusat
Pengendalian
Squad Bantul.
John Twigg, loc.cit.
32 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
(BES)
dari
Akan
Operasi
Dinas tetapi,
karena
itu
dalam
dan
bentuk sistem peringatan berupa lampu
pelaksanaan kegiatan penanggulangan
sirine dan bendera yang dilengkapi di
bencana gempa bumi BPBD Bantul tetap
setiap kelas tuna rungu. Jadi saat terjadi
bekerjasama dan melibatkan tenaga ahli
gempa bumi, pengajar yang berada di
lainnya
ASB
dalam kelas bertugas untuk mengibarkan
Indonesia), Forum Penyandang Disabilitas
bendera kepada para siswa tuna rungu
(FPDB), dan guru-guru Sekolah Luar Biasa
sebagai isyarat tanda bahaya.
seperti
penyusunan
LSM
(seperti
(SLB) yang lebih memahami kebutuhan khusus para penyandang disabilitas.
Gempa bumi memiliki karakter yang
6. Sistem Peringatan Alat
yang
peringatan
dapat muncul secara tiba-tiba tanpa
digunakan gempa
7. Mekanisme Respon
dalam
bumi
sistem
umumnya
adanya
tanda-tanda
Karakteristik
ini
sekali37.
sama
menyebabkan
berupa sirine dan kentongan, seperti
Bantul
yang ditemui pada SLB Negeri 1 Bantul
mekanisme
serta Desa Gadingsari dan Kebonagung.
Masyarakat adalah yang pertama kali
Sistem peringatan berbasis suara/ alarm
merasakan dampak gempa bumi secara
(sirine dan kentongan) dapat diakses oleh
langsung
masyarakat umum yang tidak memiliki
sebagai yang pertama bertindak respon di
hambatan
mendengar36,
akan
tetapi
berfokus di
pada
BPBD
tingkat
sekaligus
lapangan38.
masyarakat.
dapat
Mekanisme
berperan
respon
diperkuat
oleh
penyelamatan diri pada saat gempa bumi
yang
tidak
dapat
adalah
yang
sistem peringatan yang dapat diakses masyarakat
pertama
penguatan
mengakses suara masih sangat terbatas.
berlangsung
berupa
Di Desa Kebonagung, keterbatasan ini
Berlindung,
Bertahan).
diatasi
membangun
disepakati dan disosialisasikan oleh BPBD
tanggung jawab antar warga untuk
dan Tagana Bantul kepada masyarakat
meneruskan pesan peringatan gempa
termasuk para penyandang disabilitas
dengan
cara
3B
tindakan
(Bersimpuh, Tindakan
ini
bumi kepada warga tuna rungu melalui bahasa isyarat yang dipahami. Di SLB Negeri 1 Bantul, BPBD Bantul dan FPDB memfasilitasi sekolah untuk menentukan 36
Handicap International, loc.cit.
37 38
D. Coppola, loc.cit. P. Malakar, 2013, “Making Community Based Disaster Risk Management Disability Inclusive, dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 18-19), (USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific).
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 33
disesuaikan
dengan
derajat
keterbatasan
untuk
bergerak
secara
tindakan
cepat dan mudah40. Tidak memadainya
berlindungnya tetap sama hanya saja
kualitas jalan untuk evakuasi dapat diatasi
beberapa gerakan dimodifikasi, misalnya
dengan kerjasama dan kesadaran dari
bagi yang menggunakan kursi roda dapat
keluarga maupun antar warga. Misalnya,
menyeimbangkan
dan
menurut penuturan Sudarmanto, yaitu
melindungi kepala
partisipan penelitian yang mengalami
kemampuannya.
Prinsip
menunduk sambil
kursi
rodanya
dengan menggunakan tas dll.
hambatan gerak, keluarga/ warga dapat
Penentuan respon juga mencakup
menggunakan
gerobak
untuk
rute evakuasi dan tempat perlindungan
mengevakuasi
penyandang
disabilitas
(shelter) publik39. Pada desa yang telah
fisik.
menerima program Destana seperti Desa
Mekanisme
respon
juga
Gadingsari dan Kebonagung, respon ini
mencakup
biasanya telah tercantum dalam peta
dari tim Penanggulangan Bencana Desa
evakuasi tingkat desa bahkan hingga
kepada Pemerintah Desa dan dinas
pedukuhan. Penentuan rute evakuasi
terkait, seperti BPBD, Tagana, dan Dinas
yang aman perlu melibatkan masyarakat
Kesehatan Bantul. Pendataan dalam kaji
yang berisiko sehingga dapat bertindak
cepat yang optimal sebaiknya mencakup
secara efektif dan paham kemana harus
kondisi para penyandang disabilitas baik
pergi ketika bencana gempa bumi terjadi.
dari jenis hambatan yang dialami hingga
Di Desa Kebonagung, peta evakuasi tidak
kebutuhannya sehingga dinas pemerintah
hanya menggambarkan rute evakuasi dan
dapat
tempat
juga
memenuhinya41. Pengelolaan mobilisasi
yang
sumber daya transportasi juga penting
mengalami hambatan. Adanya informasi
pada tahapan ini agar evakuasi korban
dalam bentuk peta evakuasi seperti ini
bencana gempa bumi dapat berjalan
akan
secara efektif42.
perlindungan,
menunjukkan
para
memudahkan
namun warga
warga/
tim
Penanggulangan Bencana untuk segera
langkah-langkah
ini
berkoordinasi
8. Pendidikan dan Sosialisasi
memberikan bantuan sebab manula, penyandang disabilitas, ibu hamil atau wanita dengan banyak anak kecil memiliki
40
Ibid. Ibid. 42 J.I. Kailes, & A. Enders, loc.cit. 41
39
John Twigg, loc.cit.
34 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
pelaporan
untuk
Kesiapsiagaan untuk merespon bencana
untuk mengakses tempat publik karena
secara efektif harus diperkuat pada setiap
keterbatasan mobilitas atau komunikasi 44.
tingkatan, baik dari staf atau tenaga
Country Director ASB Indonesia turut
relawan penanggulangan bencana hingga
mengutarakan bahwa salah satu faktor
masyarakat43. BPBD, Tagana, dan Dinas
yang menyebabkan rendahnya partisipasi
Kesehatan
rutin
masyarakat dalam kegiatan kebencanaan
memberikan pendidikan dan pelatihan
adalah tempat sosialisasi yang jauh untuk
kepada staf dan tenaga lapangannya
diakses. Oleh karena itu pendidikan dan
sesuai dengan tugas dan profesi masing-
sosialisasi
masing, termasuk tentang penanganan
didekatkan kepada para penyandang
kelompok
disabilitas, misalnya dilakukan secara
Bantul
risiko
secara
tinggi
seperti
diharapkan
penyandang disabilitas. Meski demikian,
bertingkat
pendidikan dan sosialisasi ini sifatnya
pedukuhan, hingga desa.
memang umum, artinya Satgas yang ada belum dibekali dengan kemampuan untuk dapat
berkomunikasi
secara
efektif
dengan keragaman disabilitas. Oleh sebab itu peningkatan kapasitas pada tenaga relawan lainnya seperti FPDB sangat dibutuhkan.
dilaksanakan pada tingkat sekolah dan masyarakat.
Berdasarkan
hasil
wawancara dengan BPBD Bantul serta Sandi
(tuna
daksa)
dan
Suhartini (tuna netra), pendidikan dan sosialisasi yang diberikan dari instansi/ dinas
lebih
rumah
tangga,
9. Simulasi Semua
tahapan
kemudian
kesiapan
dilatihkan
dalam
bencana simulasi
bencana gempa bumi. Simulasi berfungsi sebagai wadah bagi para pelaku yang terlibat
dalam
respon
untuk
mempraktekkan peran dan tanggung
Pendidikan dan sosialisasi juga
partisipan
dari
dapat
Pemerintah Daerah
cenderung
bertempat di balai desa, sekolahan, atau tempat pertemuan. Padahal penyandang
jawabnya
sebelum
sesungguhnya
terjadi.
kejadian Kegiatan
ini
sekaligus memperkenalkan masyarakat dengan para agen dalam penanggulangan bencana sehingga terbangun komunikasi yang
positif45.
BPBD
Bantul
telah
menyadari hal ini, oleh sebab itu mereka berusaha
agar
para
penyandang
disabilitas yang ada di tempat dapat turut berpartisipasi dalam kegiatan simulasi.
disabilitas umumnya mengalami kesulitan 44 43
D. Coppola, loc.cit.
45
Handicap International, loc.cit. D. Coppola, loc.cit.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 35
Tujuannya adalah agar antar warga,
seperti ini menyebabkan harus ada yang
tenaga relawan, dan pihak berwenang
bermain
lainnya
mengetahui
disabilitas
warga
setempat
bahwa yang
terdapat mengalami
disabilitas sehingga diperhitungkan dalam
bahwa
wawancara
terdapat
agar
penyandang
informasi
tentang
tersampaikan kepada warga lainnya. Desa Gadingsari dan Kebonagung
menunjukkan
perbedaan
sebagai
penanganan penyandang disabilitas tetap
tindakan respon yang dilatihkan. Hasil
peran
antara
termasuk
yang
penyandang
telah
melibatkan
disabilitas
beserta
partisipasi penyandang disabilitas pada
keluarga/pendamping
simulasi bencana gempa bumi lingkup
bencana gempa bumi. Desa Kebonagung
desa dan sekolah. Di SLB Negeri 1 Bantul,
bahkan melaksanakan simulasi secara
simulasi yang dilakukan fokus terhadap
berjenjang, yaitu pada setiap rumah
penanganan
disabililtas
warga yang mengalami disabilitas, tingkat
sebab para siswa terdiri atas beragam
pedukuhan, kemudian tingkat desa/ gladi.
jenis disabililitas. Simulasi yang dilakukan
Keluarga/pendamping
di SLB Negeri 1 Bantul dilaksanakan
besar
secara berjenjang yaitu dari per jurusan
membantu anggotanya yang mengalami
hingga akhirnya simulasi besar tingkat
disabilitas,
sekolah. Di setting pedesaan, simulasi
didorong untuk juga berpartisipasi dalam
bencana
biasanya
simulasi tingkat dukuh atau desa. Selain
dilaksanakan pada tingkat desa yang
itu, penyandang disabilitas tersebut juga
bertempat di Kantor Kelurahan/Desa atau
diberi kesempatan berpartisipasi dalam
titik kumpul akhir desa. Tempat simulasi
simulasi bencana gempa bumi tingkat
bencana gempa bumi seperti ini dapat
dukuh/ desa dengan mempertimbangkan
kembali menimbulkan kendala akses dan
kemampuan dan aksesnya.
penyandang
gempa
bumi
mobilitas para penyandang disabilitas46.
untuk
dalam
simulasi
memiliki
peran
menginformasikan
oleh
sebab
itu
dan
mereka
Pembahasan-pembahasan di atas
Selain itu, menurut keterangan staf TRC
menunjukkan
BPBD Bantul, kadang terdapat kasus
“memprioritaskan
dimana penyandang disabilitas itu sendiri
kesempatan
tidak mau terlibat dalam simulasi entah
disabilitas”
karena merasa malu atau lainnya. Situasi
terintegrasi ke dalam setiap kegiatan
46
kesiapan bencana gempa bumi. Inilah
Handicap International, op.cit.
bahwa dan
pelibatan (lihat
36 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
Gambar
poin membuka penyandang 1)
harus
temuan dalam penelitian yang diharapkan
Gadingsari.
dapat menjadi agenda perubahan bagi
melaksanakan program Destana yang
para
difasilitasi Pemerintah Daerah pada tahun
penyandang
konteks bencana.
disabilitas
dalam
Pengarusutamaan
Desa
2012-2013,
Gadingsari
namun
telah
pendataan
warga
inklusi penyandang disabilitas tidak hanya
disabilitas belum mendetail hingga jenis
akan
optimalnya
hambatan dan pemetaannya. Aksesibilitas
kesiapan bencana Pemerintah Daerah,
di gedung kantor kelurahan sebagai
tapi juga dapat berdampak pada kesiapan
tempat pelaksanaan pendidikan Destana
bencana di lingkup lebih kecil seperti
juga belum tampak. FPRB Desa Gadingsari
pedesaan.
baru memahami bahwa warga disabilitas
berdampak
Hasil
pada
penelitian
bahwa
BPBD
menunjukkan
Bantul
mulai
harus diperhatikan dan diikutsertakan dalam
konteks
bencana
setelah
memperhatikan dan mengikutsertakan
mendapatkan program PRB Inklusif dari
para
FPDB pada tahun 2015-2016. Berkat
penyandang
disabilitas
dalam
kegiatan kesiapan bencana gempa bumi.
program
Hal ini tampak dari partisipasi FPDB dalam
Gadingsari telah memiliki data lengkap
penyusunan
RPB,
renkon
warga
keanggotaan
FPRB
Kabupaten
maupun serta
sosialisasi dan simulasi bencana yang
dari
FPDB
yang
dengan
tersebut,
menyandang
jenis
Desa
disabilitas
hambatannya
dan
terpetakan dalam peta evakuasi desa.
dilakukan di SLB Negeri 1 Bantul dan
Pengalaman
pengarusutamaan
masyarakat. Bappeda, Dinas Sosial dan
inklusi
Dinas Kesehatan juga menjelaskan bahwa
tampak dari Desa Kebonagung yang
penyandang disabilitas diikutsertakan dan
melaksanakan Destana Inklusif dengan
diberdayakan dalam kegiatan-kegiatan
difasilitasi oleh ASB Indonesia pada tahun
Pemkab sebab yang paling mengerti dan
2014-2015. RPB Desa Kebonagung telah
ahli tentang kebutuhan para penyandang
melibatkan
disabilitas adalah yang mengalaminya
penyandang
sendiri.
kebijakan, strategi dan bentuk kegiatan
Pengarusutamaan
penyandang
dan
disabilitas
memasukkan
disabilitas
mulai
juga
isu dari
inklusi
serta dalam keanggotaan FPRB Desa.
dapat
Salah satu bentuk kegiatannya adalah
mendetail pada lingkup pedesaan yang
“menciptakan aksesibilitas fasilitas umum
bisa dipelajari dari pengalaman Desa
dan
penyandang
disabilitas
belum
rumah
untuk
mendukung
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 37
peningkatan
partisipasi
penyandang
dan kapasitas yang dapat dimanfaatkan
disabilitas dan lansia”47. Kegiatan ini turut
dalam
mendorong diadakannya pembangunan
diberikan sumber daya dan kesempatan
ram di puskesmas dan kantor kelurahan
yang tepat.
penanggulangan
bencana
jika
serta pembangunan toilet penyandang disabilitas di kantor kelurahan sehingga tidak
hanya
mendukung
Kesimpulan
kesiapan
Pengarusutamaan
inklusi
bencana desa tapi juga mendukung
penyandang disabilitas dalam kesiapan
pelayanan
bencana gempa bumi dilakukan melalui
publik
bagi
penyandang
disabilitas.
prioritasi dan pembukaan kesempatan
Pengalaman-pengalaman
yang
partisipasi bagi penyandang disabilitas.
diuraikan di atas menunjukkan bahwa
Inilah
kesiapan bencana dalam penanganan
perubahan demi pengharapan hidup yang
penyandang disabilitas didukung oleh
lebih baik bagi penyandang disabilitas
kesadaran pada setiap lapisan masyarakat
dalam
terhadap
Daerah perlu mengintegrasikan prioritasi
Peristiwa
penyandang gempa
tahun
dapat
konteks
menjadi
bencana.
agenda
Pemerintah
2006
dan pembukaan kesempatan partisipasi
menjadi pembelajaran besar bagi Pemkab
pada setiap tahapan kesiapan bencana,
Bantul
dimulai
untuk
bumi
disabilitas.
yang
memperbaiki
kesiapan
dari
asesmen,
bencana yang dibangun. Pemkab Bantul
kerangka
tidak
informasi, pangkalan sumber daya, sistem
lagi
pemberian
hanya
berorientasi
pelayanan
pemberdayaan
juga
peringatan,
institusional,
pembentukan
sistem
mekanisme
penyandang
respon, kemudian pendidikan, sosialisasi
disabilitas agar dapat mengurangi risiko
dan simulasi. Kesiapan bencana juga
bencana gempa bumi. Hal ini sesuai yang
sebaiknya
dijelaskan
oleh
para
namun
pada
kerja
perencanaan,
Twigg48
bahwa
didekatkan
kepada
penyandang disabilitas melalui kegiatan
Pemerintah Daerah harus memandang
yang
penyandang disabilitas sebagai individu
disabilitas
yang memiliki keterampilan, pengalaman
hambatan mobilitas dan aksesibilitas yang
47
Pemerintah Desa Kebonagung, 2015, Rencana Penanggulangan Bencana, (Desa Kebonagung: Pengarang). 48 John Twigg, loc.cit.
berjenjang
umumnya
mengakibatkan berpartisipasi
sebab
mereka dalam
penyandang mengalami
kesulitan
kegiatan
desa.
Misalnya, sosialisasi dari rumah ke rumah
38 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
warga yang mengalami disabilitas, tingkat pedukuhan hingga desa. Ke depannya, Pemerintah Daerah diharapkan
dapat
1)
kesadaran
terhadap
membangun penyandang
disabilitas pada setiap lapisan masyarakat sehingga tercipta komunikasi yang positif antara penyandang disabilitas dengan agen
penanggulangan
bencana
dan
warga sekitar; dan 2) mengkader para penyandang disabilitas sebagai tenaga relawan sehingga BPBD memiliki tenaga ahli yang mampu berkomunikasi secara efektif
dengan
keanekaragaman
disabilitas.
DAFTAR PUSTAKA BNPB. (2014). IRBI: Indeks risiko bencana Indonesia tahun 2013. Sentul: Direktorat Pengurangan Risiko Bencana Deputi Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan. Bappenas. (2006). Buku utama rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pasca bencana gempa bumi di Provinsi Daerah Istimewa dan Provinsi Jawa Tengah. Jakarta: Pengarang. Centre for Disability Research Policy, University of Sydney, & ArbeiterSamariter-Bund Indonesia, (2015). Technical report 2: Capacity building for disability inclusive disaster risk reduction in Indonesia. University of Sydney, NSW 2006. University of Sydney.
Coppola, D. (2011). Introduction to international disaster management (2nd edition). USA: Elsevier Inc. Cresswell, J. (2016). Research design: Pendekatan metode kualitatif, kuantitatif, dan campuran (Edisi 4). Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Departemen Pertahanan Republik Indonesia. (2014). Buku Putih Pertahanan Indonesia. Jakarta: Pengarang. Dinas Sosial Kabupaten Bantul. (2016). Data penyandang disabilitas Kabupaten Bantul. Kabupaten Bantul: Pengarang. Diposaptono, S., & Budiman. (2008). Hidup Akrab dengan Gempa dan Tsunami. Bogo: Penerbit Buku Ilmiah Populer. Halpern, J., & Tramontin, M. (2007). Disaster mental health: Theory and practice. USA: Brooks/Cole, Cengage Learning. Handicap International. (2005). How to include disability issues in disaster management: Following floods 2004 in Bangladesh. Bangaladesh: Author. ILO. (2011). Inklusi penyandang disabilitas Indonesia. Diambil dari http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/ public/---asia/---ro-bangkok/---ilojakarta/documents/publication/wcm s_233426.pdf. Irawan, L., Wardhani, P., & Sartohadi, J. (2014). Pengelolaan bencana erupsi Gunungapi Kelud 2014 berbasis masyarakat. Dalam J. Sartohadi, & E. Pratiwi, Bunga rampai penelitian: Pengelolaan bencana pada Kegunungapian Kelud pada periode krisis erupsi 2014. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Kailes, J.I., & Enders, A. (2007). Moving beyond “special needs”: A function-
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 39
based framework for emergency management and planning. Journal of Disability Policy Studies, Vol.17, No.4, pp.230-237. Kani, S. (2013). Inclusive early-warning systems and priority evacuation assitance. Di dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 18-19). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific. Kristanti, E. (30 Mei 2011). Duka 100 penderita cacat korban gempa DIY. Diambil kembali dari Nasional Viva: http://nasional.news.viva.co.id/news /read/223497-duka-100-penderitacacat-korban-gempa-diy. Lissa. (2 Januari 2011). Seperti apakah PRB berbasis sekolah dan masyarakat? Newsletter SAHABAT (Siaga Hadapi Bencana Bagi Penyandang Cacat). Kupang, Nusa Tenggara Timur: Handicap International Federation Program Indonesia dan ASB Indonesia. Maarif, S. (2015). Paradigma bencana. Disampaikan dalam perkuliahan Prodi Manajemen Bencana, Fakultas Manajemen Pertahanan, Universitas Pertahanan Indonesia. Malakar, P. (2013). Making community based disaster risk management disability inclusive. Di dalam C. Axelsson, Disability Inclusive Disaster Risk Management: Voices from the field & good practices (halaman 1819). USA: CBM and Disability Inclusive DRR Network for Asia and Pacific. Mujiyono, Y. (27 November 2015). Puluhan penyandang disabilitas di Klaten ikuti pelatihan pengurangan risiko bencana. Diambil kembali dari RRI Online:
http://rri.co.id/purwokerto/post/beri ta/18359/ bencana_alam/puluhan_penyandan g_disabilitas_di_klaten_ikuti_pelatih an_pengurangan_risiko_bencana.ht ml. Pemerintah Desa Kebonagung. (2015). Rencana Penanggulangan Bencana. Desa Kebonagung: Pengarang. Perka BNPB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Penanganan, Perlindungan dan Partisipasi Penyandang Disabilitas dalam Penanggulangan Bencana. Permen PU Nomor 30/PRT/M/2006 tentang Pedoman Teknis Fasilitas dan Aksesibilitas Pada Bangunan Gedung dan Lingkungan. Permen PU Nomor 45/PRT/M/2007 tentang Pedoman Teknis Pembangunan Bangunan Gedung Negara. Probosiwi, R. (2013). Keterlibatan penyandang disabilitas dalam penanggulangan bencana. Jurnal Penanggulangan Bencana, Vol.4, No.2, hlm.5-12. Santoso, A., Noor, I., & Ulum, M. (2015). Disabilitas dan bencana: Studi tentang agenda setting kebijakan pengurangan risiko bencana inklusif bagi penyandang disabilitas di Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, Indonesia. Jurnal Administrasi Publik (JAP), Vol.3, No.12, hlm.2033-2039. The
World Bank. (2016). Disability overview. Diakses dari http://www.worldbank.org/en/topic /disability/overview.
Twigg, J. (2015). Disaster risk reduction. London: Humanitarian Policy Group Overseas Development Institute. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.
40 | Jurnal Prodi Manajemen Bencana | April 2017 | Volume 3 Nomor 1
Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas. UNISDR. (2009). UNISDR terminology on disaster risk reduction. Geneva: United Nations. United Nations. (2006). Convention on the rights of persons with disabilities and optional protocol. New York: Author. _____________. (2015). Sendai framework for disaster risk reduction (20152030). Sendai: Author.
Analisis Kesiapan Pemerintah Daerah Dalam Penanganan ... | Riskyana Wulandari | 41