ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA BONTANG TAHUN

1

ANALISIS EFEKTIVITAS DAN KONTRIBUSI PAJAK HOTEL DAN RESTORAN TERHADAP PENERIMAAN ASLI DAERAH KOTA BONTANG TAHUN 2012-2014

Oleh: Diana Amalia Puspitasari Universitas Negeri Surabaya [email protected]

Abstract The Indonesian Government has reformed in taxation known as Autonomous Territory which is dividing resources of revenue such as territorial taxes and central taxes. Hotel and restaurant taxes is one of the City/Regencial taxes which are having an enormous potential in Bontang City, where big companies at and they need public services such as hotels and restaurants to keep their employees on the line. The purpose of this research is to know how the effectivity and the contribution of amount of hotel and restaurant taxes for the Native Territorial Revenue in Bontang City. This research did in Revenues Departement, Monetary Management, and Territorial Assests of Bontang City. This research used qualitative method, by analyzing target data, realization of revenue and contribution of hotel and restaurant taxes for 2012-2014 period. The result show that every target period and realization of hotel and restaurant taxes revenue are increasing with average effectivity level at 138,64% which means very good. And so with the contribution that shows an average score at 6,07% which means contribution of parking taxes toward Native Territorial Revenue is still very less. Keywords: Autonomous Territory, Territorial Taxes, Central Taxes, Hotel Taxes, Restaurant Taxes, Effectivity, Contribution.

PENDAHULUAN Latar Belakang Sektor Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan utama Negara yang akan digunakan dalam pembangunan dan pengembangan untuk mencapai

2

kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, pendapatan Negara dari sector ini merupakan “motor penggerak” kehidupan ekonomi masyarakat dan sarana nyata bagi pemerintah untuk mampu menyediakan berbagai sarana dan prasarana kepentingan umum. Untuk lebih mengetahui kontribusi pajak terhadap penerimaan Negara dapat dilihat dari tabel berikut.

Tahun 2011 2012 2013 2014

Tabel 1.1 Kontribusi Penerimaan Pajak Terhadap Pendapatan Negara (Triliun Rupiah) Pendapatan Penerimaan Presentase Negara Pajak 1.210,6 873,9 72,19 % 1.338,1 980,5 73,27 % 1.502,0 1.148,3 76,45 % 1.635,3 1.246,1 76,20 % Sumber : Nota Keuangan dan RAPBN (Tahun Anggaran 2014)

Berdasarkan tabel diatas, dapat terlihat bahwa dengan kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara yang menunjukkan angka di atas 60% tiap tahunnya, menandakan bahwa peranan pajak sangat potensial dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Negara. Tingginya kontribusi penerimaan pajak terhadap pendapatan Negara tersebut, pemerintah telah melakukan salah satu upaya yaitu pembaruan peraturan di bidang Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Keuangan pada tahun 1999 yang dikenal dengan otonomi daerah. Dengan otonomi semacam ini, daerah dituntut untuk menggali potensi dan sumber keuangan baru serta sumber-sumber Pendapatan Asli Daerahnya (PAD). Sumber-sumber pendapatan asli daerah berdasarkan Undang-Undang no 25 tahun 1999 terdiri dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan daerah dan lain-lain pendapatan daerah yang sah seperti penjualan asset tetap daerah dan jasa giro. Menurut Trywilda (2012), diantara sumber-sumber pendapatan tersebut, hasil pajak daerah merupakan sumber pendapatan yang sangat potensial dan

3

memegang peranan penting dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pada tabel 1.2 berikut ini dapat dilihat seberapa besar kontribusi pajak daerah dalam pendapatan asli daerah di Kota Bontang. Tabel 1.2 Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang PAD yang diterima 2012 2013 2014 Retribusi Daerah 3.663.367.153 4.512.252.870 5.729.690.011 Pajak Daerah 27.908.404.760 36,145,578,819 51.768.747.070 Laba BUMD/ Hasil pengelolaan kekayaan 9.816.808.264 7.061.099.487 7.243.464.076 daerah Pendapatan lainnya 46.781.226.403 49.013.522.486 60.916.265.228 TOTAL 88.169.806.581 96.732.453.663 125.658.166.386 Sumber : Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan , dan Aset Kota Bontang

Berdasarkan data diatas, pajak daerah menjadi sumber terbesar nomor 2 (dua) setelah pendapatan lainnya terhadap pendapatan asli daerah kota Bontang dengan angka yang selalu menunjukkan peningkatan. Pajak daerah tersebut dapat dikembangkan sesuai kondisi masing-masing daerah dengan menggunakan sumber-sumber daya alam serta potensi yang terdapat di masing-masing daerah yang nantinya berguna untuk mengurangi seminimal mungkin ketergantungan keuangan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat. Salah satu jenis pajak daerah yang ada pada sebagian pemerintahan kota/kabupaten yang memilki kontribusi cukup besar bagi penerimaan asli daerah adalah pajak hotel dan restoran. Seperti yang dikatakan Legislator dari Komisi II DPRD Kota Bontang, Bapak Arif mengatakan bahwa Pemerintah Kota Bontang harus mencari cara dalam meningkatkan penerimaan asli daerah kota Bontang dengan lebih peka melihat potensi usaha hotel dan restoran sebagai pintu masuk dalam menghasilkan penerimaan asli daerah. Berdasarkan informasi mengenai struktur perekonomian, Kota Bontang didominasi oleh sector industry

4

pengolahan, khususnya sub-sektor Minyak Bumi dan Gas Alam (Migas) dengan kontribusi mencapai 88% dari total PDRB Kota Bontang. Dengan banyaknya perusahaan besar yang ada di Kota Bontang, kebutuhan akan catering juga semakin meningkat. Tentu hal ini dapat menjadi peluang besar usaha restoran untuk menyediakan kebutuhan catering bagi perusahaan-perusahaan tersebut. Bahkan berdasarkan data yang didapat dari Badan Pusat Statistik Kota Bontang, pada pertengahan tahun 2013 yang lalu, sector hotel dan restoran telah menyerap tenaga kerja terbesar di Kota Bontang yaitu mencapai 29,55 % dari keseluruhan tenaga kerja yang ada. Hal ini secara tidak langsung membuktikan bahwa jumlah usaha dalam sektor tersebut sedang mengalami peningkatan dan diprediksi untuk tahun-tahun mendatang akan semakin baik. Berdasarkan beberapa alasan yang telah dikemukakan diatas, maka perlu adanya suatu metode perhitungan untuk melihat sejauh mana pajak Hotel dan Restoran yang merupakan salah satu komponen pajak daerah Kota Bontang memberikan kontribusinya bagi pendapatan asli daerah Kota Bontang. Sehingga peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai “analisis efektivitas dan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap penerimaan asli daerah kota Bontang” untuk mengetahui lebih lanjut seberapa efektif dan besarnya kontribusi pajak hotel dan restoran bagi pendapatan asli daerah Kota Bontang. Rumusan Masalah 1. Bagaimana efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014 ?

5

2. Bagaimana kontribusi Pajak Hotel dan Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014?

KAJIAN PUSTAKA Pajak Daerah Menurut Suandy (2011:37) Pajak daerah adalah pajak yang wewenang pemungutannya ada pada Pemerintah Daerah yang pelaksanaannya dilakukan oleh Dinas Pendapatan Daerah. Pajak daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, terdiri atas 4 jenis pajak daerah provinsi yakni pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, dan pajak pengambilan dan pemanfaatan air di bawah tanah dan air di permukaan. Sedangkan untuk 7 jenis pajak daerah kabupaten/kota ialah pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan dan pengelolaan bahan galian golongan C serta pajak parkir. Pajak Hotel Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 tahun 2001, Pajak hotel adalah salah satu jenis pajak daerah kabupaten/kota merupakan pajak atas pelayanan hotel. Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga

6

dan hiburan. Jasa penunjang sebagaimana dimaksud adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, seterika, transportasi, dan fasilitas sejenislainnya yang disediakan atau dikelola Hotel. Menurut Andi (2013:13) yang tidak termasuk objek Pajak Hotel adalah jasa tempat tinggal asrama yang diselenggarakan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah, jasa sewa apartemen, kondominium dan sejenisnya, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di pusat pendidikan atau kegiatan keagamaan, jasa tempat tinggal di rumah sakit, asrama perawat, panti jompo, panti asuhan, dan panti social lainnya yang sejenis, serta jasa biro perjalanan atau perjalanan wisata yang diseleggarakan oleh hotel yang dapat dimanfaatkan oleh umum. Selain objek dan bukan objek pajak hotel, terdapat pula subjek pajak hotel dimana merupakan Orang pribadi atau Badan yang melakukan pembayaran kepada orang pribadi atau Badan yang mengusahakan hotel. Dasar pengenaan pajak hotel berasal dari

jumlah

pembayaran atau yang seharusnya dibayar oleh hotel. Tarif pajak hotel ditetapkan paling tinggi sebesar 10% yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Pajak Restoran Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 tahun 2001, Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan restoran. Sedangkan yang merupakan objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran (meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain). Tidak termasuk objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran yang nilai penjualannya tidak melebihi batas tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan

7

Daerah. Menurut Andi (2013:14) yang termasuk subjek pajak restoran adalah Orang Pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Dasar Pengenaan Pajak Restoran adalah jumlah pembayaran yang diterima atau yang seharusnya diterima Restoran. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Menurut Halim (2007) Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Kelompok PAD dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daeran yang sah. Pengertian Efektivitas Menurut Mardiasmo (2009:134) efektivitas adalah ukuran berhasil tidaknya suatu organisasi dalam mencapai tujuannya. Apabila suatu organisasi berhasil mencapai tujuan, maka organisasi tersebut dapat dikatakan telah berjalan dengan efektif. Di bawah ini terdapat tabel 2.1 yang menggambarkan klasifikasi pengukuran dari efektivitas. Tabel 2.1 Klafisikasi Pengukuran Efektivitas 1 > 100 Sangat efektif 2 90 – 100 Efektif 3 80 - 89 Cukup efektif 4 70 - 79 Kurang efektif 5 <69 Tidak efektif Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

8

Pengertian Kontribusi Menurut Guritno (1997:76) kontribusi adalah sesuat yang diberikan bersama-sama dengan pihak lain untuk tujuan biaya atau kerugian tertentu atau bersama. Sehingga kontribusi yang dimaksud dapat diartikan sebagai sumbangan yang diberikan oleh pendapatan pajak atas hotel dan restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Untuk mengetahui klasifikasi kriteria kontribusi dapat dilihat dari tabel berikut ini. Tabel 2.2 1

Klafisikasi Kriteria Kontribusi 0,00 % - 10 % Sangat kurang

2

10,10% - 20%

Kurang

3

20,10% - 30%

Sedang

4

30,10 % - 40%

Cukup Baik

5

40,10% - 50%

Baik

6

Diatas 50%

Sangat Baik

Sumber : Depdagri, Kepmendagri Nomor 690.900.327 Tahun 1996. Pedoman Penilaian Kinerja Keuangan (Kesek, 2013).

Penelitian Terdahulu Menurut Hasanudin dan Heince (2014) dalam penelitiannya yang menganalisis efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap Penerimaan Asli Daerah (PAD) di Provinsi Maluku Utara. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa penerimaan pajak kendaraan bermotor terhadap PAD Provinsi Maluku Utara dinilai efektif. Akan tetapi kontribusi pajak kendaraan bermotor tahun 2009-2013 dikatakan kurang baik dikarenakan berada di angka 16, 68%. Selain itu, efektivitas dan kontribusi pajak kendaraan bermotor terhadap

9

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan tren yang menurun dari tahun ke tahun. Menurut Irwansyah (2014) dalam penilitiannya mengenai efektivitas dan kontribusi pajak hotel terhadap pendapatan asli daerah di Kota Semarang yang menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel selalu mengalami fluktuasi dari tahun ke tahun dengan pertumbuhan tertinggi pajak hotel berada di tahun 2011 dan terendah di tahun 2009. Dan untuk efektivitas penerimaan pajak hotel di kota Semarang dinilai belum efektif. Hal tersebut searah dengan kontribusi pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Semarang yang belum bisa dikatakan baik. Penelitiannya selanjutnya dilakukan oleh Kesek (2013) yang melakukan penelitian mengenai efektivitas dan kontribusi penerimaan pajak parker terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado, dimana setiap tahun target dan realisasi penerimaan pajak selalu emningkat dengan tingkat efektivitas dan besarnya kontribusi yang bervariasi. Seperti pada tahun 2009 dan 2012, dimana efektivitas penerimaan pajak parker terhadap Pendpatan Asli Daerah Kota Manado dikatakan sangat efektif. Sedangkan pada tahun 2010 dan 2011, tingkat efektivitas tersebut menurun menjadi kurang efektif. Secara keseluruhan kontribusi pajak parker terhadap PAD Kota Manado selama tahun 2009-2012 rata-rata sebesr 1,655 yang berarti masih kurang.

Meskipun demikian, walaupun secara presetasi masih

sangat kecil kontribusinya terhadap PAD, namun secara nominal menunjukkan peningkatan yang signifikan terutama pada tahun 2011 dan 2012.

10

METODE PENELITIAN Jenis Penelitian Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif. Menurut Bondan dan Taylor dalam Moleong (2006:11) penelitian deskriptif didefinisikan sebagai suatu prosedur penelitian yang menghasilkan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang diamati. Adapun jenis dan sumber data yang digunakan adalah data primer yang diperoleh peneliti melalui wawancara secara langsung ke objek penelitian dalam hal ini melakukan wawancara ke pihak Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kota Bontang serta data sekunder diperoleh peneliti dari sumber yang sudah ada dalam hal ini adalah Penerimaan asli daerah Kota Bontang, target dan realisasi penerimaan pajak Kota Bontang serta Peraturan Daerah tentang Pajak Hotel dan Restoran Kota Bontang. Peneliti menggunakan wawancara dan studi pustaka sebagai teknik pengumpulan data dalam penelitian ini. Kemudian untuk menganalisisnya, peneliti menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif, yaitu dengan mengumpulkan, menyusun, mengolah dan menganalisis data angka, agar dapat meberikan gambaran mengenai suatu keadaan tertentu sehingga dapat ditarik kesimpulan. Berikut adalah perhitungan angka-angka menggunakan rumus efektivitas dan kontribusi atau mengukut rasio. a. Rasio Efektivitas

(Kesek, 2013)

11

a. Rasio Kontribusi

(Kesek, 2013)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN Gambaran Umum Objek Penelitian Objek penelitian dalam penelitian ini adalah Pajak Hotel dan Restoran yang dikelola oleh Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bontang. Dimana Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah tersebut adalah satuan kerja di lingkungan Pemeritahan Kota Bontang yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah di bidang pendapatan, pengeololaan keuangan dan asset berdasarkan asas otonomi dan pembantuan. Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah dipimpin oeleh seorang kepala dinas di bantu oleh sekretaris dan 4 (empat) Kepala Bidang yaitu Kepala Bidang Pendapatan, Kepala Bidang Keuangan, Kepala Bidang Kekayaan dan Aset serta Kepala Bidang Akuntansi. Efektivitas Pajak Hotel dan Pajak Restoran Perkembangan jumlah target dan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang digunakan sebagai indicator dalam mengukur tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2012-2014 dapat dilihat dalam tabel 4.1 di bawah ini.

12

Tabel 4.1 Target dan Realisasi Penerimaaan Pajak Hotel dan Pajak Restoran Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014 Tahun Target (Rp) Realisasi (Rp) Presentase Kriteria 2012 4.400.000.000 6.988.912.957,20 158,83 % Sangat Efektif 2013 5.400.000.000 7.364.270.022,70 136,37 % Sangat Efektif 2014 6.850.000.000 8.269.502.446,80 120,72 % Sangat Efektif Rata-Rata 138,64 % Sangat Efektif Sumber : data diolah, 2014 Tabel 4.1 di atas menunjukkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel rata-rata dari tahun ke tahun adalah 109,89%. Hal ini menunjukkan bahwa penerimaan pajak hotel dan restoran dalam kurun waktu tersebut adalah sangat efektif. Jika kita analisis satu persatu, pada tahun 2012 target penerimaan pajak hotel dan restoran hanya sebesar Rp 4.400.000.000 dikuti dengan realisasi yang jauh melampau target yakni sebesar Rp 6.988.912.957 dan membuktikan bahwa pada tahun 2012 penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang dinilai sangat efektif yakni sebesar 158,83 %. Pada tahun 2013, target tersebut naik sebesar Rp 1.000.000.000 menjadi Rp 5.400.000.000. Pemerintah menaikkan target tersebut lantaran tingkat pengunjung atau wisatawan pada tahun 2013 diperkirakan akan meningkat seiring dengan dirilisnya film yang menggunakan Kota Bontang sebagai tempat pengambilan gambar didalamnya. Maka secara otomatis akan lebih banyak masyarakat Indonesia khususnya diluar Pulau Kalimantan yang ingin berkunjung ke Kota Bontang. Terbukti dengan peningkatan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran yang mencapai Rp 7.364.270.022. Tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2013 mengalami penurunan menjadi 136,37 %. Walaupun mengalami penurunan dari segi presentase, efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran tetap dikatakan sangat efektif.

13

Pada tahun 2014, penurunan yang sama terjadi juga pada tingkat efektivitas menjadi 120,72 %, diikuti dengan kenaikan target penerimaan sebesar Rp 1.450.000.000 menjadi Rp 6.850.000.000 serta kenaikan realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran di Kota Bontang yang meningkat menjadi Rp 8.269.502.446. Pemerintah memang selalu menaikkan target penerimaan pajak hotel dan restoran, seperti yang diungkapkan Bapak Arif selaku Legislator dari Komisi II DPRD Kota Bontang bahwa dengan kenaikan target yang terus meningkat tersebut dapat menjadi patokan agar kinerja Pemerintah terus meningkat dalam menghimpun penerimaan asli daerah lebih banyak lagi. Akan tetapi dengan presentase tingkat efektivitas yang selalu berada pada angka di atas 100% membuktikan bahwa Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah telah berhasil dalam mengelola pajak hotel dan restorannya. Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah Perbandingan mengenai realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran dan realisasi pendapatan asli daerah yang nantinya digunakan sebagai indicator dalam mengukur seberapa besar kontribusi pajak hotel dan pajak restoran terhadap pendapatan asli daerah dapat dilihat dalam tabel 4.2 berikut ini. Tabel 4.2 Kontribusi Pajak Hotel dan Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Pemerintah Daerah Kota Bontang tahun 2012-2014 Realisasi Pajak Tahun Hotel & Pajak Realisasi PAD (Rp) Presentase Kriteria Restoran (Rp) 2012 6.988.912.957,20 96.732.453.663,73 7,22 % Sangat Kurang 2013 7.364.270.022,70 125.658.166.386,87 5,86 % Sangat Kurang 2014 8.269.502.446,80 160.367.872.156,65 5,15 % Sangat Kurang Rata-Rata 6,07 % Sangat Kurang Sumber : data diolah, 2014

14

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah rata-rata tahun 2012-2014 adalah sebesar 6.07 %. Melihat angka tersebut dan membandingkan dengan criteria atau indicator kontribusi maka penilaiannya adalah kontribusi yang sangat kurang. Jika kita analisis satu persatu, kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah tahun 2012 berada pada presentase 7,22 % dengan jumlah reaslisasi PAD sebesar Rp 96.732.453.663. Kondisi tersebut didukung dengan jumlah wajib pajak hotel yang terdaftar sebanyak 25 dan 112 wajib pajak restoran. Jumlah ini memang bertambah tiap tahunnya. Terbukti dengan jumlah realisasi pajak hotel dan restoran yang meningkat sebesar R 375.357.065 pada tahun 2013. Kenaikan tersebut memang tidak sebanding dengan kenaikan pendapatan asli daerah Kota Bontang yang cukup signifikan yakni sebesar Rp 25M. Sehingga kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang mengalami penurunan menjadi 5,86% pada tahun 2013. Kenaikan jumlah realisasi penerimaan pajak hotel dan restoran pada tahun 2013 salah satunya disebabkan oleh meningkatnya jumlah wajib pajak restoran yakni berjumlah 120 usaha. Sedangkan wajib pajak hotel masih berjumlah 25 usaha. Hal ini dikarenakan untuk membuat usaha dalam sector tersebut membutuhkan waktu lebih dari satu tahun lamanya. Akan tetapi berdasarkan data yang di himpun dalam wawancara dengan DPPKA Kota Bontang, 25 wajib pajak hotel yang terdaftar tersebut semuanya aktif dalam melaporkan SPT nya. Pada tahun berikutnya yakni tahun 2014, penerimaan pajak hotel dan restoran kembali mengalami peningkatan menjadi Rp 8.269.502.446. Peningkatan tersebut berbanding terbalik dengan kontribusi pajak hotel dan restoran terhadap

15

Pendapatan Asli Daerah yang kembali mengalami penurunan. Kenaikan yang cukup signifikan dari jumlah realisasi Pendapatan Asli Daerah menjadi salah satu penyebabnya. Hal ini dikarenakan salah satu komponen PAD yaitu Pendapatan lainnya turut mengalami kenaikan yang signifikan juga, seperti hasil pengelolaan kekayaan daerah karena notabene di Kota Bontang banyak perusahaan-perusahaan yang

memanfaatkan

kekayaan

daerah

untuk

diolah

kembali

sehingga

menghasilkan pemasukan bagi daerah yang cukup besar juga. Melihat kontribusi penerimaan pajak menunjukkan tren menurun tiap tahunnya, Pemerintah Kota Bontang tidak tinggal diam. Melalui DPPKA Kota Bontang, Pemerintah menghimbau agar kegiatan ekstensifikasi, dalam hal ini adalah menyaring wajib pajak baru untuk mendaftar dan melaporkan SPT nya harus lebih di tingkatkan. Hal ini dikarenakan sejak tahun 2012, banyak rumah makan atau restoran dan hotel yang bermunculan di Kota Bontang. Terbukti sampai saat ini jumlah usaha restoran di Kota Bontang meningkat bertambah sejumlah 9 usaha menjadi 129. Rencana tersebut didukung dengan gencarnya kegiatan Pemerintah Kota Bontang untuk

lebih mempublikasikan dan

mempromosikan tempat wisata yang ada di Kota Bontang. Diantara banyaknya usaha baru restoran dan hotel tersebut, belum banyak yang berkenan untuk membayar pajak, khususnya untuk usaha yang masih menghasilkan omset yang rendah. Kemudian salah satu alasan lainnya adalah adalah minimnya pengetahuan tentang perpajakan dan kesadaran wajib pajak. Maka dari itu, Pemerintah perlu melakukan sosialisasi tentang perpajakan lebih banyak lagi agar kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran dapat meningkat seiring dengan bertambahnya jumlah usaha tersebut di Kota Bontang.

16

PENUTUP Kesimpulan Berdasarkan seluruh uraian yang telah dipaparkan oleh penulis, dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas penerimaan pajak hotel dan restoran Kota Bontang adalah sangat efektif. Hal ini membuktikan bahwa Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah Kota Bontang dinilai baik atau efektif dalam mengelola penerimaan pajak hotel dan restoran, walaupun memang tingkat efektivitas tersebut menunjukkan kecenderungan yang menurun akibat adanya dari perbedaan antara kenaikan target dan kenaikan realisasinya didukung dengan upaya Pemerintah menaikkan target agar kinerja Pemerintah dapat lebih terpacu akan hal itu. Berbanding terbalik dengan tingkat efektivitas yang menunjukkan hasil sangat baik, kontribusi penerimaan pajak hotel dan restoran terhadap pendapatan asli daerah justru masih sangat kurang. Salah satu penyebabnya adalah naiknya jumlah realisasi penerimaan asli daerah yang cukup signifikan sehingga berpengaruh terhadap presentase kontribusi pajak hotel dan restoran tersebut. Penerimaan asli daerah yang meningkat berasal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah karena notabene di Kota Bontang banyak perusahaan-perusahaan yang memanfaatkan kekayaan daerah untuk diolah kembali sehingga menghasilkan pemasukan bagi daerah yang cukup besar juga. Kemudian kurangnya pegetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak untuk membayar pajak menjadi salah satu faktor pendukung lainnya.

17

Saran Setelah melakukan penelitian, pembahasan dan merumuskan kesimpulan, maka penulis dapat memberikan beberapa saran berdasarkan hasil yang diperoleh dari penelitian ini

bahwa sebaiknya

Pemerintah Kota

Bontang lebih

memperhatikan perkembangan jumlah usaha hotel dan restoran diantaranya dengan mulai memberikan sosialisasi, himbauan dan teguran kepada wajib pajak yang masih enggan untuk membayar pajaknya lantaran masih sedikitnya omset yang mereka terima. Hal ini dikareakan usaha hote dan restoran tersebut memiliki peranan atau potensi yang besar dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang. DAFTAR PUSTAKA Supriyanto, Edy. 2013. Hukum Pajak Indonesia. Graha Ilmu. Semarang Andi, 2013. Perpajakan Esendi dan Aplikasi. Tmbooks. Sleman. Halim, abdul. 2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Salemba Empat. Jogjakarta Mardiasmo. 2009. Akuntansi Sektor Publik. Andi. Yogyakarta. Moleong, Lexy J. 2006. Metodologi Penelitian Kualitatif. PT Remaja Rosdakarya. Bandung. Suandy, Erly. 2011. Hukum Pajak. Salemba Empat. Yogyakarta. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 14 tahun 2001 tentang Pajak Hotel. Peraturan Daerah Kota Bontang Nomor 9 tahun 2011 tentang Pajak Restoran. Nota Keungan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2014. Guritno, T. 1997. Kamus Ekonomi –bisnis-perbankan : Inggris-Indonesia. Gajah Mada University Press. Yogyakarta.

18

Kesek,Feisly. 2013. “Efektivitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Manado”. Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado. Irwansyah. 2014. “Efektivitas dan Kontribusi Pajak Hotel Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi di Perusahaan Daerah Kota Semarang)”. Skripsi, Universitas Diponegoro. Hasanudin dan Heince R.N. 2014. “Analisis Efektivitas dan Kontribusi Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah di Provinsi Maluku Utara”. Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado. Trywilda, Arinda, dkk. 2012. “Analisis Kontribusi Pajak Hotel dan Restoran Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Samarinda”. Jurnal, Universitas Mulawarman