Analisa Kebijakan untuk Meningkatkan Partisipasi Masyarakat Lokal dalam Upaya Pelestarian Kayu Cendana di Kabupaten TTS, NTT
A.Hasil Survei Cendana: elitis tetapi terlindungi kilas-balik-perda-cendana.docx laporan-sementara-cendana-ITTOMaret-2010.doc RANGKUMAN EKONOMI CENDANA.ppt (Sumber: Ir. Palulun Boroh) ..\ITTO BOGOR\cendana presentasi itto.pptx (Sumber: Chris Koenunu)
B. Jawaban Terhadap Pertanyan Penelitian: 1. Pertanyaan 1: Apakah kebijakan yang berlaku dalam hal pengelolaan kayu cendana telah cukup memberikan perhatian terhadap kepentingan masyarakat lokal? Jawaban: Tidak memadai, Kurang sinkron, kurang sosialisasi, kurang memberikan peluang bagi peranan masyarakat, minim upaya pemberdayaan. 2. Pertanyaan 2: Bagaimana dampak kebijakan yang berlaku terhadap kehidupan masyarakat lokal? Jawaban: tidak ada dampak positif yang signifikan terhadap tingkat kesejahteraan, hilangnya sense of belonging terhadap cendana, minim upaya melakukan budidaya, menyuburkan ketidak perdulian masyarakat dan kecenderungan melanggar norma hukum.
3. Pertanyaan 3: Bagaimana persepsi masyarakat lokal terhadap kebijakan yang kini berlaku? Jawaban : sebagian besar belum mengetahui adanya perbahan kebijakan dan masih hidup dalam susana traumatis 4. Pertanyaan 4: Apakah ada insentif ekonomi yang tersedia bagi masyarakat lokal yang terlibat di dalam upaya penanaman atau pengelolaan kayu cendana? • Jawaban: Tidak ada yang spesifik kecuali SKEP Gubernur NTT No. 260/SKEP/HK/1995 tentang stratifikasi harga jual kayu cendana sesuai diamter dan kualitas kayu serta Keputusan Bupati TTS melalui SK No. 8/2002 guna menyesuaikan harga cendana berasarkan kenaikan harga barang yang dipandang sebagai perbaikan terhadap melalui SKEP Gubernur NTT No. 260/SKEP/HK/1995.
5. Pertanyaan 5: Intervensi kebijakan dan insentif ekonomi apa yang perlu dikembangkan untuk mengoptimalkan partisipasi masyarakat lokal dalam upaya pelestarian kayu cendana? Jawaban: • Instervensi harus di dasarkan pada aspek teknis: konservasi, perlindungan dan rehabilitasi; • Sinkronisasi kebijakan cendana mulai dari tingkat pusat sampai daerah, sebagai implementasi tata goodgovernance, yang melibatkan proses : 1. Re-visi tentang cendana di tingkat pusat yang diikuti dengan revisi kebijakan dan penganggaran; 2. review dan revisi perda Propinsi dan Kabupaten yang diselenggarakan secara partisipatif antar stakeholder guna menjamin kepemilikan cendana di tangan masyarakat, pemjaminan pemasaran dan peran serta aktif kelompok pengusaha.
3. Pengkaitan isu cendana ke dalam RPJP/RPJMD daerah Propinsi dan Kabupaten guna menjamin adanya kebikajan dan alokasi penganggaran yang pasti; 4. Penjalinan Networking multistakeholder, dalam dan luar negeri, untuk tujuan: pendanaan, data base, suport teknis, pemberdayaan masyarakat dan pembinaan antar stakeholder (diklat, penyuluhan, bimbingan teknis dan lain sebagainya)
• Pengendalian revitalisasi cendana yang meliputi aspek monitoring dan evaluasi terhadap populasi cendana; • Adanya insentif bagi usaha konservasi pohon induk; • Pengembangan pola-pola pengembangan cendana yang terintegrasi dengan kebutuhan jangka pendek masyarakat sekaligus membuka kerjasama antar sektor/sub-sektor (agroforestri dan lain-lain)
C. Kekuatan dan Peluang 1. Secara kultural cendana dianggap masyarakat TTS sebagai salah satu simbol budaya; 2. Populasi cendana yang ada nyaris total berada di ruang terlarang (forbidden space) dan tempat tinggal (dweling space) yang aman secara kultural. Dalam perspektif hukum positif ruang-ruang dimaksud umumnya terdapat di lahan hak milik. 3. Adanya perubahan kebijakan di tingkat Propinsi dan Kabupaten yang mendorong kepemilikan cendana oleh masyarakat; 4. Permintaan produk cendana yang tinggi.
Peta Persebaran Pohon Induk Cendana di TTS
Lahan kritis Timor Barat
Agak Kritis Kritis Potensial Kritis Sangat Kritis Tidak Kritis
Luas SWP Timor Barat 1.512.079 ha : 1.008.311 ha (66,68 %) Lahan Kritis 110.662 ha (7,32 %) Sangat Kritis 25.005 ha (1,65 %) Potensial Kritis 363.500 ha (24,04) Agak Kritis 3.820 ha (0,25) Tidak Kritis Sumber : Citra Landsat Propinsi NTT, Tahun 2003
