Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
ANALISA KEBIJAKAN KETENAGAKERJAAN KOTA BEKASI Oleh : Andi Sopandi, M.Si
ABSTRAK
Manpower planning is a systematic planning process is used as a basis and reference in formulating policies, strategies, and implementation of sustainable manpower development programs. Therefore, the required analysis of potential, input, process, output and employment in a comprehensive impact Keyword: Strategic Planning, Input, Process, Output and Employment Impact I.
PENDAHULUAN
1. Latar Belakang Perencanaan tenaga kerja adalah proses penyusunan rencana ketenagakerjaan secara sistematis yang dijadikan dasar dan acuan dalam penyusunan kebijakan, strategi, dan pelaksanaan program pembangunan ketenagakerjaan yang berkesinambungan. Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-undang Republik Indonesia nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan diimplementasikan melalui Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 tahun 2007 tentang Tata Cara Memperoleh Informasi Ketenagakerjaan dan Penyusunan serta Pelaksanaan Perencanaan Tenaga Kerja. Kedua peraturan perundang-undangan tersebut menyatakan bahwa penting dan strategisnya kedudukan dari rencana tenaga kerja di daerah baik bersifat rencana tenaga kerja tahunan, jangka menengah maupun jangka pangjang. Hal demikian sejalan dengan semakin kompleksnya permasalahan ketenagakerjaan yang terjadi khususnya di wilayah perkotaan. Permasalahan klasik yang sering muncul dalam ketenagakerjaan, yaitu masalah pemutusan hubungan kerja (PHK), upah minimum kota (UMK), sengketa ketenagakerjaan antara pengusaha dan pekerja. Masalah-masalah lainnya seperti keterbatasan lapangan kerja dan masih rendahnya latar belakang pendidikan dan keahlian para pencari kerja. Di lapangan sering kali terjadi kombinasi dari masalah-masalah tersebut di atas sehingga memerlukan strategi penanganan khusus. Sementara itu permasalahan utama ketenagakerjaan bagi pemerintah daerah adalah masalah pengangguran. Pengangguran sering kali muncul akibat adanya lapangan kerja yang sangat terbatas baik jenis maupun jumlahnya, sementara pencari kerja jumlahnya semakin bertambah banyak dari tahun ke tahun. Kondisi demikian akan mengakibatkan terjadinya pengangguran.
Di samping itu latar belakang pendidikan dan keahlian yang 120
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
dimiliki para pencari kerja kebanyakan masih berada di bawah standar kualitas keahlian yang dibutuhkan oleh perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan yang ada di daerah tersebut tidak dapat menerima para pencari kerja seperti itu.
Kondisi seperti ini juga dapat
mengakibatkan terjadinya pengangguran. Secara umum, pemicu utama pengangguran sebenarnya adalah pemutusan hubungan kerja (PHK), terutama PHK massal. Di Kota Bekasi, pengangguran terbuka yang diindikasikan dengan indikator pencari kerja yang terdaftar pada Dinas Tenaga Kerja Kota Bekasi, pada tahun 2000 tercatat sebanyak 31.488 orang sedangkan pada tahun 2008 meningkat menjadi 42.376 orang. Sementara itu, pencari kerja yang ditempatkan/mendapat pekerjaan hanya sebanyak 2.048 orang (6,50%) pada tahun 2000 dan sebanyak 2.197 orang (5,16%) pada tahun 2008. Tingginya angka pencari kerja yang tidak dapat terserap oleh lapangan pekerjaan yang tersedia tersebut menunjukkan bahwa jumlah dan jenis lapangan pekerjaan yang tersedia di Kota Bekasi sangat terbatas ditambah lagi keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja masih banyak yang berada di bawah standar kualifikasi keahlian yang dibutuhkan perusahaan. Hal demikian dapat dilihat dari latar belakang pendidikan para pencari kerja yang terdaftar sebagian besar berpendidikan tamat SD, SMP dan SMA/SMK, pada tahun 2000 yakni mencapai 90,59% sedangkan pencari kerja dengan latar belakang akademi dan universitas hanya sebanyak 9,41%. Sementara itu pada tahun 2008 para pencari kerja dengan latar belakang pendidikan tamat SD, SMP dan SMA/SMK masih sebesar 70,30%, sedangkan pencari kerja dengan latar belakang akademi dan universitas sebanyak 29,70% . Berdasarkan realitas di atas diperlukan strategi dan inovasi baru dalam perencanaan tenaga kerja untuk meningkatkan penyerapan tenaga kerja baik melalui penambahan lapangan kerja-lapangan kerja baru maupun lewat pendekatan peningkatan keahlian dan ketrampilan para pencari kerja dengan melibatkan lembaga latihan ketrampilan (LPK) atau balai latihan kerja (BLK). Untuk menjawab permasalahan tersebut maka Pemerintah Kota Bekasi sangat berkepentingan untuk Menyusun Masterplan/Rencana Induk Ketenagakerjaan yang akan dijadikan sebagai pedoman dalam perencanaan tenaga kerja baik tahunan maupun jangka menengah dan jangka panjang. Dengan adanya Masterplan/Rencana Induk tersebut diharapkan arah kebijakan dan strategi pengurangan pengangguran melalui peningkatan penyerapan tenaga kerja untuk meningkatkan daya beli masyarakat sebagai mana diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bekasi Tahun 2008-2013 bisa diwujudkan dengan baik. 2. Perumusan masalah
121
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut: 1) Bagaimanakah kondisi dan potensi ketenagakerjaan di Kota Bekasi? 2) Bagaimanakah permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perencanaan ketenagakerjaan Kota Bekasi? 3) Bagaimanakah strategi peningkatan ketenagakerjaan di Kota Bekasi? 3. Tujuan Tujuan kajian ini adalah: 1) Mengidentifikasi kondisi dan potensi ketenagakerjaan di Kota Bekasi. 2) Menganalisis permasalahan yang terjadi berkaitan dengan perencanaan ketenagakerjaan Kota Bekasi. 3) Merumuskan strategi peningkatan ketenagakerjaan di Kota Bekasi untuk memecahkan permasalahan dan penyusunan strategi kebijakan ketenagakerjaan. II.
METODOLOGI KAJIAN
Kajian dalam rangka Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan ini bertujuan untuk membuat perencaan ketenagakerjaan baik perihal penyediaan lapangan kerja untuk mengurangi pengangguran, rencana penyerapan tenaga kerja, penyediaan tenaga kerja maupun pendayagunaan tenaga kerja. Masterplan ketenagakerjaan ini juga merupakan bahan masukkan bagi pengambilan kebijakan di bidang ketenagakerjaan. Untuk itu ruang lingkup kajian meliputi seluruh aspek pembangunan ketenagakerjaan mulai dari potensi sumber daya manusia tenaga kerja yang dimiliki Kota Bekasi, potensi ekonomi dan potensi kelembagaan ketenagakerjaan yang telah ada, kebijakan Pemerintah Kota Bekasi yang telah diterapkan, sampai
dengan
keterlibatan
semua
unsur
pelaku
utama
pembangunan
bidang
ketenagakerjaan. Untuk itu langkah-langkah pendekatan dalam metode kajian yang akan diterapkan yaitu: 1) Identifikasi dan klasifikasi data untuk kebutuhan kajian; 2) Pengumpulan data; dan 3) Analisis data. Selanjutnya data hasil analisis dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan rancangan perencanaan tenaga kerja daerah atau masterplan ketenagakerjaan. 1. Identifikasi dan Klasifikasi Data Kebutuhan Kajian Kebutuhan data untuk keperluan kajian dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan dapat diidentifikasikan dan diklasifikasikan sebagaimana Tabel 1. 122
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
Tabel 1 Identifikasi dan Klasifikasi Kebutuhan Data
KEBUTUHAN DATA A. Data Skunder 1. Sektor ekonomi unggulan/basis 2. Penduduk bekerja per sektor ekonomi 3. Jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran 4. Jumlah angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan 5. Jumlah pencari kerja 6. Distribusi penduduk angkatan kerja 7. Jumlah penyelenggara pelatihan kerja 8. Jumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha 9. Jumlah pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh 10. Peraturan daerah dan peraturan lainnya 11. Upah minimum kota (UMK) B. Data Primer 1. Kapasitas daya tampung BLK/LPK/PJTKI 2. Sarana prasarana BLK/LPK/PJTKI 3. Pola kerjasama antara BLK/LPK/PJTKI, pemerintah dan pengusaha 4. Peranan serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha 5. Penyelenggaraan pelatihan kerja 6. Penyelenggaraan pemagangan 7.
Penyelenggaraan bursa kerja
2. Pengumpulan Data Pengumpulan data untuk jenis data skunder dilaksanakan dengan cara kolekting langsung dari instansi sumber datanya. Sedangkan untuk jenis data primer dikumpulkan melalui pengisian kuesioner/wawancara dengan narasumber yang dipilih secara random dengan sistim proporsional. Teknik dan cara pengumpulan data per jenis data yang kebutuhan untuk kajian dalam rangka Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan secara rinci dapat dilihat pada Tabel 2. Data yang sudah terkumpul selanjutnya dianalisis menggunakan tolls analisis sebagai berikut : 1) Analisis Sektor Ekonomi Basis; 2) Analisis Penyerapan Tenaga Kerja; 3) Analisis elastisitas tenaga kerja; dan 4) Analisis Neraca Tenaga Kerja; serta 5) Analisis SWOT. Kelima tools analisis tersebut merupakan alat analisis utama.
Sedangkan alat analisis
pendukung yang akan digunakan adalah : 1) Angka partisipasi angkatan kerja; 2) Rasio Ketergantungan; dan 3) Piramida penduduk.
123
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
Tabel 2 Teknik dan Cara Pengumpulan Data KEBUTUHAN DATA
SUMBER DATA
CARA PENGUMPULAN
Sektor ekonomi unggulan/basis Penduduk bekerja per sektor ekonomi Jumlah penduduk, angkatan kerja dan pengangguran Jumlah angkatan kerja dan pengangguran berdasarkan pendidikan yang ditamatkan Jumlah pencari kerja Distribusi penduduk angkatan kerja Jumlah penyelenggara pelatihan kerja Jumlah pengusaha dan asosiasi pengusaha Jumlah pekerja/buruh dan serikat pekerja/buruh Peraturan daerah dan peraturan lainnya Upah minimum kota (UMK) Kapasitas daya tampung BLK/LPK Sarana prasarana BLK/LPK Pola kerjasama antara BLK/LPK, pemerintah dan pengusaha Peranan serikat pekerja/buruh dan asosiasi pengusaha Penyelenggaraan pelatihan kerja
Bappeda BPS BPS BPS
Kolekting Kolekting Kolekting Kolekting
BPS BPS Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker Disnaker BLK/LPK BLK/LPK BLK/LPK
Kolekting Kolekting Kolekting Kolekting Kolekting Kolekting Kolekting Kuisioner/wawancara Kuisioner/ wawancara Kuisioner/ wawancara
SP dan Apindo Disnaker, BLK/LPK Disnaker Disnaker PJTKI/PPTKIS
Kuisioner/ wawancara Kuisioner/ wawancara
Penyelenggaraan pemagangan Penyelenggaraan bursa kerja Pengiriman tenaga kerja luar negeri
III. 1.
Kuisioner/ wawancara Kuisioner/ wawancara Kuisioner/ wawancara
HASIL PENELITIAN
Analisis Sektor Ekonomi Basis dan Tenaga Kerja Basis Berdasarkan hasil analisis sector ekonomi basis di tingkat regional (ordo Jabodebek/
Jakarta Bogor Depok dan Bekasi), Kota Bekasi memiliki 9 (Sembilan) sector basis dengan nilai LQ diatas 1 (satu) yaitu : industry, listrik, gas, air bersih, restoran, perdagangan, jasa angkutan, pertanian dan jasa pemerintahan umum. Kesembilan sektor tersebut dapat dilihat pada Gambar 1. Gambar 1. menunjukkan bahwa aktivitas ekonomi di Kota Bekasi didominasi oleh kesembilan sector di atas, masing-masing berkontribusi secara signifikan terhadap pembentukan output ekonomi daerah (PDRB). Dari sisi ketenagakerjaan, hasil analisis serapan
tenaga
kerja
pada
perusahan
skala
sedang
(perusahan
yang
memiliki
karyawan/tenaga kerja sebanyak 25-99 orang) dan perusahaan skala besar (perusahaan yang memiliki karyawan/tenaga kerja diatas 100 orang) menunjukkan bahwa perusahaan di bidang industri menyerap tenaga kerja paling besar yaitu 68,71%, disusul perusahaan di bidang perdagangan sebesar
13,84%, urutan selanjutnya
adalah perusahaan di bidang jasa
perusahaan dan pelayanan kesehatan masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 13,84% dan 6,03%.
Sedangkan untuk perusahan-perusahan di bidang lainnya seperti 124
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
lembaga pendidikan, keuangan, pariwisata/hiburan, bangunan dan jasa-jasa lainnya hanya mampu menyerap tenaga kerja di bawah 5%.
INDUSTRI (1,61)
RESTORAN (1,71)
JASA ANGKUTAN (1,17)
LISTRIK (2,41)
PERDAGANGAN (1,51)
PERTANIAN (1,42)
GAS (8,50)
AIR BERSIH (1,02)
JASA PEMERINTAHAN UMUM (1,23)
Sumber : Kajian Pengembangan Ekonomi Regional, 2008 (diolah).
Gambar 1. Sektor Ekonomi Basis
Gambar 2 Serapan Tenaga Kerja pada Perusahaan Skala Sedang dan Besar 2.
Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Penyerapan tenaga kerja (Serap TK) merupakan perbandingan antara selisih tenaga
kerja (∆TK) dari penyerapan tenaga kerja pada tahun t (TKt) dan penyerapan tenaga kerja pada tahun t-1 (TKt-1) dengan Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE). Analisis penyerapan tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui seberapa besar dampak pertumbuhan ekonomi terhadap penyerapan tenaga kerja. Artinya seberapa banyak tenaga kerja yang dapat terserap untuk setiap kenaikan 1%
LPE (Laju Pertumbuhan
Ekonomi). Tabel 3. menunjukkan bahwa setiap peningkatan LPE 1% akan berpengaruh terhadap penyerapan tenaga kerja pada lapangan usaha utama sebanyak 17.057 orang. Lapangan usaha yang memiliki pengaruh paling besar terhadap perubahan peningkatan LPE adalah 125
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
lapangan usaha industry pengolahan dan perdagangan- rumah makan- jasa akomodasi masing-masing menyerap tenaga kerja sebanyak 27.679 pekerja dan 7.080 pekerja.
Tabel 3. Daya Serap Tenaga Kerja Akibat Pertumbuhan Ekonomi LAPANGAN USAHA UTAMA
Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa AkoModasi Jasa Kemasyarakat-An, Sosial Dan Perorangan Lainnya (Pertambangan, Bangunan, Listrik, Gas, Air Minum, Angkutan) JUMLAH
3.
TENAGA KERJA (ORANG) TAHUN TAHUN 2007 2009 9,854 21,422 210,366 191,259 186,323 234,774
∆ TK (ORANG)
-
LPE (%)
SERAP TK PER 1% LPE
11,568 19,107 48,451
-0.54% -0.69% 6.84%
(21,258 ) 27,679 7,080
233,457
241,705
8,248
7.81%
1,056
200,647
221,962
21,315
10.51%
2,027
840,647
911,122
70,475
4.13%
17,057
Analisis Elastisitas Tenaga Kerja Analisis elastisitas tenaga kerja sangat berguna untuk mengetahui seberapa besar
pengaruh perubahan peningkatan output ekonomi daerah (LPE 1%) terhadap persentase daya serap tenaga kerja. Tabel 4. Daya Serap Tenaga Kerja Akibat Pertumbuhan Ekonomi Tahun 2007-2009 LAPANGAN USAHA UTAMA Pertanian Industri Pengolahan Perdagangan, Rumah Makan Dan Jasa Ako-Modasi Jasa Kemasyarakat-An, Sosial Dan Perorangan Lainnya (Pertambangan, Bangunan, Listrik, Gas, Air Minum, Angkutan) JUMLAH
TENAGA KERJA (ORANG) TAHUN TAHUN 2007 2009 9,854 21,422 210,366 191,259 186,323 234,774
LPTK (%)
LPE (%)
117.39% -9.08% 26.00%
-0.54% -0.69% 6.84%
-215.73% 13.16% 3.80%
ELASTISITAS
233,457
241,705
3.53%
7.81%
0.45%
200,647
221,962
10.62%
10.51%
1.01%
840,647
911,122
8.38%
4.13%
2.03%
Tabel 4. menunjukkan bahwa elastisitas tenaga kerja di Kota Bekasi untuk tahun 20072009 sebesar 2,03%. Artinya setiap perubahan kenaikan output ekonomi daerah (LPE 1%) mengakibatkan penyerapan tenaga kerja sebesar 2,03%. Penyerapan tenaga kerja sector lapangan usaha industry pengolahan merupakan sektor lapangan usaha tertinggi dalam penyerapan tenaga kerja dibandingkan dengan sector-sektor lapangan usaha lainnya yaitu 13,16%.
Sedangkan sector lapangan usaha pertanian berpengaruh negative sebanyak -
251,73%.
126
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
4.
Analisis Rasio Ketergantungan Rasio Ketergantungan (RK-Total) didapat dengan membagi total dari jumlah penduduk
usia belum produktif (0-14 tahun) dan jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Sedangkan untuk Rasio Ketergantungan Tua (RK-Tua) diperoleh dengan membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif jumlah penduduk usia tidak produktif (65 tahun keatas) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Dan untuk Rasio Ketergantungan Muda (RK-Muda) dihasilkan dari membagi total dari jumlah penduduk usia belum produktif (0-14 tahun) dengan jumlah penduduk usia produktif (15-64 tahun). Tabel 5. Rasio Ketergandungan Penduduk RASIO PENDUDUK PERSENTASE KETERGANTUNGAN (JIWA) (%) (RK)
URAIAN
Anak-anak (0 - 14 th) Dewasa (15 - 64 th) Tua ( ≥ 65 th) JUMLAH
5.
596.083
25,70
35,81
1.664.498
71,76
-
58.937
2,54
3,54
2.319.518
100
39,35
Analisis Angka Partisipasi Angkatan Kerja
Analisis Angka Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) ini bermanfaat untuk mengetahui bagian dari tenaga kerja yang sesungguhnya terlibat, atau berusaha untuk terlibat, dalam kegiatan produktif yaitu memproduksi barang dan jasa, dalam kurun waktu tertentu.
Penghitungan
APAK dapat dilakukan dengan membandingkan antara jumlah penduduk yang termasuk dalam angkatan kerja dengan jumlah penduduk yang termasuk dalam usia kerja. Tabel 6. Angka Partisipasi Angkatan Kerja URAIAN Angkatan Kerja Bekerja Mencari Kerja Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga Lainnya Jumlah
LAKI-LAKI
PEREMPUAN
TOTAL
(%)
700.192 611.560 88.632 158.638 112.106 15.650
358.340 299.562 58.778 487.449 94.350 381.494
1.058.532 911.122 147.410 646.087 206.456 397.144
62,10 86,07 13,93 37,90 31,95 61,47
30.882 858.830
11.605 845.789
42.487 1.704.619
6,58 100,00
127
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (APAK) penduduk Kota Bekasi tahun 2009 mencapai 62,10%. Berdasarkan jenis kelamin, APAK laki-laki (81,53%) lebih tinggi, hampir dua kali lipat daripada APAK perempuan (42,37%), karena laki-laki biasanya berperan sebagai kepala rumah tangga yang memberi nafkah pada keluarga. Perkembangan APAK dari tahun 2004-2009 menunjukkan bahwa penduduk angkatan kerja selalu lebih besar dari pada penduduk bukan angkatan kerja. Penduduk angkatan kerja tahun 2004 sebesar 55,88% dan meningkat menjadi 62,10% pada tahun 2009. Penjelasan secara rinci dapat dilihat pada Table 7.. Tabel 7. Perkembangan Angka Partisipasi Angkatan Kerja Kota Bekasi TAHUN 2004 URAIAN
JUMLAH
Angkatan Kerja Bekerja Mencari Kerja Bukan Angkatan Kerja Sekolah Mengurus Rumah Tangga LAINNYA JUMLAH
TAHUN 2008
(%)
JUMLAH
(%)
TAHUN 2009 JUMLAH
(%)
755,374 651,090 104,284 596,396
55.88% 86.19% 13.81% 44.12%
1,004,681 931,307 73,374 613,533
62.09% 92.70% 7.30% 37.91%
1,058,532 911,122 147,410 646,087
62.10% 86.07% 13.93% 37.90%
122,702 319,944
20.57% 53.65%
128,803 405,596
20.99% 66.11%
206,456 397,144
31.95% 61.47%
153,750 1,351,770
25.78% 100.00%
79,854 1,618,214
13.02% 100.00%
42,487 1,704,619
6.58% 100.00%
6. Analisis Neraca Tenaga Kerja Tabel 8. Proyeksi Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015 KECAMATAN PONDOKGEDE JT.SAMPURNA JATIASIH BT.GEBANG BKS TIMUR RAWALUMBU BKS SELATAN BKS BARAT M.SATRIA BKS UTARA MUSTIKAJAYA PDK MELATI KOTA BEKASI
LPP
EKSIS TING 2009
PROYEKSI 2010
2011
2012
2013
2014
2015
3.13%
231,389
238,631
246,101
253,804
261,748
269,940
278,389
3.21%
86,936
89,727
92,607
95,580
98,648
101,814
105,082
2.03%
183,461
187,185
190,985
194,862
198,818
202,854
206,972
2.69%
102,563
105,322
108,155
111,064
114,052
117,120
120,271
3.13%
266,277
274,611
283,207
292,071
301,213
310,641
320,364
2.77%
229,326
235,678
242,207
248,916
255,811
262,897
270,179
2.85%
175,231
180,225
185,361
190,644
196,078
201,666
207,413
2.76%
294,342
302,466
310,814
319,392
328,208
337,266
346,575
3.11%
169,097
174,356
179,778
185,369
191,134
197,079
203,208
3.01%
340,224
350,465
361,014
371,880
383,074
394,604
406,482
2.70%
140,051
143,832
147,716
151,704
155,800
160,007
164,327
3.10%
100,621
103,740
106,956
110,272
113,690
117,215
120,848
3,03%
2,319,518
2,386,239
2,454,901
2,525,559
2,598,273
2,673,103
2,750,110
Analisis neraca tenaga kerja dipergunakan untuk mengetahui keadaan tenaga kerja di daerah. Dapat juga digunakan untuk merencanakan persediaan dan kebutuhan tenaga kerja di masa yang akan datang.
Agar dapat menganalisis dan merencanakan persediaan dan
128
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
kebutuhan tenaga kerja dengan baik, maka diperlukan data-data pendukung sebagai berikut : 1) Proyeksi penduduk; 2) Proyeksi persediaan angkatan kerja; 3) Proyeksi penyerapan tenaga kerja. Dengan asumsi bahwa LPP 3,03% (sesuai dengan asumsi proyeksi penduduk dalam dokumen RPJMD), maka dapat diproyeksikan kembali jumlah penduduk Kota Bekasi hingga tahun 2015 sebagaimana Table 8. Angkatan kerja merupakan bagian dari penduduk usia kerja, yaitu penduduk yang berusia di atas 15 tahun, baik penduduk yang bekerja ataupun yang menganggur/ mencari pekerjaan. Proyeksi angkatan kerja tahun 2010-2015 dapat dilihat pada Table 9. Tabel 9 Proyeksi Angkatan Kerja Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015
1,056,354
1,086,786
2,673,103
2,750,110
1,663,325
1,026,783 2,598,273
1,616,749
2015
998,048
1,571,490
2014
2,525,559
1,527,511
PROYEKSI 2012 2013
970,125
1,484,776
2011
2,454,901
1,443,248 942,991 2,386,239
1,058,532 646,087
613,533
JUMLAH PENDUDUK
2010
2,319,518
BUKAN ANGKATAN KERJA
2,238,717
ANGKATAN KERJA
EKSISTING 2008 2009 1,004,681
URAIAN
Penduduk angkatan kerja ini selanjutnya dijadikan sebagai data dasar potensi tenaga kerja daerah/ketersediaan tenaga kerja daerah. Proyeksi LPE Kota Bekasi yang baru menunjukkan bahwa pada tahun 2010 LPE diproyeksikan sebesar 5.09%, kemudian menjadi 5,12% pada tahun 2011 dan pada akhir 2015 menjadi 6,07%. Proyeksi LPE ini sangat moderat sehingga kemungkinan ketercapaiannya sangat besar. Tabel 10. Proyeksi Penyerapan Tenaga Kerja Penduduk Kota Bekasi Tahun 2010-2015 TAHUN
LPE (%)
2010 2011 2012 2013 2014 2015
5,09 5,12 5,25 5,38 5,65 6,07
PENYERAPAN TENAGA KERJA (ORANG) 999,296 1,087,990 1,178,935 1,272,133 1,370,008 1,475,158
129
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
Proyeksi penyerapan tenaga kerja tahun 2010-2015 berdasarkan hasil perhitungan dan analisis ketersediaan tenaga kerja dan proyeksi LPE serta elastisitas tenaga kerja dapat dilihat pada Tabel 10. Perhitungan perbandingan antara persediaan tenaga kerja dan kebutuhan kenaga kerja /penyerapan tenaga kerja disajikan dalam Table 11 necara angkatan kerja Kota Bekasi. Tabel 11. Proyeksi Neraca Tenaga Kerja Kota Bekasi Tahun 2010-2015 KETERSEDIAAN TAHUN TENAGA KERJA (ORANG) 2010 2011 2012 2013 2014 2015
1,443,248 1,484,776 1,527,511 1,571,490 1,616,749 1,663,325
KEBUTUHAN PERSENTASE TENAGA PENGANGGURAN PENGANGGURAN KERJA (%) (ORANG) 999,296 443,952 30.76% 1,087,990 396,786 26.72% 1,178,935 348,576 22.82% 1,272,133 299,357 19.05% 1,370,008 246,741 15.26% 1,475,158 188,166 11.31%
7. Analisis SWOT 7.1
Identifikasi Faktor Kunci Keberhasilan (Key success Faktors/KSF) Identifikasi KSF dilakukan dengan cara menyusun daftar KSF potensial yang
berhubungan dengan penyusunan masterplan ketenagakerjaan. KSF potensial diperoleh dari hasil analisis kualitatif melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden di lapangan. Hasil identifikasi KSF untuk acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan sebagai berikut: 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18)
Rencana tenaga kerja Upah minimum Kota (UMK) Peraturan daerah dan peraturan lainnya. Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Jumlah perusahaan besar dan menengah Ketersediaan tenaga kerja Kebutuhan tenaga kerja Pengangguran Pemutusan hubungan kerja Penyelesaian sengketa buruh dan pengusaha Fasilitasi tripatrit Jumlah balai latihan kerja Pertumbuhan perusahaan Investasi Kebijakan tata ruang untuk industry Kompetisi minat usaha bagi pengusaha dengan daerah lain Kualitas tenaga kerja Jumlah lembaga pendidikan SMK dan akademi
19) Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan 20) Pasar bebas dan tenaga kerja global 21) PPTKIS 22) Apindo 23) Serikat buruh/pekerja 24) Informasi ketenagakerjaan 25) Pengawas ketenagakerjaan 26) Letak geografis wilayah 27) Infrastruktur kota 28) Sektor ekonomi basis 29) Kondisi social budaya 30) Keamanan dan ketertiban 31) Tenaga kerja luar daerah 32) Kebijakan 1 juta tenaga kerja di Jawa Barat 33) BLK Cevest 34) Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek 35) UMK wilayah Jabodetabek 36) Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek
130
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
7.2 Identifikasi Situasi Internal dan Eksternal Berdasarkan hasil identifikasi KSF, isu strategis utama yang berpengaruh terhadap situasi internal acuan penyusunan masterplan ketenagakerjaan disajikan pada Tabe1 12. Tabel 12. Key Success Factors Acuan Penyusunan Masterplan Ketenagakerjaan NO 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.
KEY SUCCESS FACTORS (KSF) EKSTERNAL INTERNAL Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Pasar bebas dan tenaga kerja global Ketersediaan tenaga kerja Tenaga kerja luar daerah Pertumbuhan perusahaan PPTKIS Alokasi anggaran APBD untuk Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat ketenagakerjaan Informasi ketenagakerjaan BLK Cevest Pengangguran Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek Peraturan daerah dan peraturan lainnya UMK wilayah Jabode-tabek Pemutusan hubung-an kerja (PHK) Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek
7.2.1 Analisis Situasi Internal dan Eksternal Analisis situasi internal dan eksternal (SWOT) merupakan analisis lanjutan dari hasilhasil analisis sebelumnya baik yang bersifat kualitatif maupun analisis kuantitatif untuk penyusunan masterplan ketenagakerjaan. Hasil analisis SWOT disajikan dalam Table 13. Tabel 13. Hasil Analisis SWOT
PELUANG (O)
KELEMAHA N (W)
KEKUAT AN (S)
SWOT
ANALISIS LINGKUNGAN
BOBOT
RATING
SKOR
INTERNAL Ketersediaan tenaga kerja Pertumbuhan perusahaan Informasi ketenagakerjaan Pemutusan hubung-an kerja (PHK)
0,30 0,40 0,15 0,15
4 4 3 2
1,20 1,60 0,45 0,30
TOTAL Pertumbuhan ekonomi daerah (LPE) Alokasi anggaran APBD untuk ketenagakerjaan Pengangguran Peraturan daerah dan peraturan lainnya
1,00 0,40 0,35 0,10 0,15
4 4 3 3
3,55 1,60 1,40 0,30 0,45
TOTAL
1,00
EKSTERNAL PPTKIS Kebijakan 1 juta tena-ga kerja di Jawa Barat BLK Cevest Terdapat banyak industry di sekitar Jabodetabek
0,30 0,10 0,20 0,40
131
3,75
4 2 3 4
1,20 0,20 0,60 1,60
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
ANCAMAN (T)
SWOT
ANALISIS LINGKUNGAN
BOBOT
RATING
SKOR
TOTAL Pasar bebas dan tenaga kerja global Tenaga kerja luar daerah UMK wilayah Jabode-tabek Kebijakan investasi di wilayah Jabodetabek
1,00 0,30 0,20 0,20 0,30
4 3 2 2
3,60 1,20 0,60 0,40 0,60
TOTAL
1,00
2,80
Keterangan : a) Skala Bobot 0-1, skala 0 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya, skala 1 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. b) Skala Rating 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya, skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar. c) Skala Skor 1-4, skala 1 berarti pengaruh terhadap acuan/tjuan tidak ada pengaruhnya, skala 4 berarti pengaruhnya terhadap acuan/tujuan sangat besar.
Setelah dilakukan analisis lanjutan, yakni dengan cara mengurangkan total skor kelemahan (W) terhadap total skor kekuatan (S) dan mengurangkan total skor ancaman (T) terhadap total skor peluang (O), maka diperoleh hasil sebagai berikut. Berdasarkan gambar di atas, hasil analisis SWOT berada di posisi kuadran IV yaitu strategi conservative. Strategi conservative adalah strategi meminimalisir kelemahan (W) dan mengoptimalkan peluang (O). Berdasarkan hasil analisis diperoleh 14 (empatbelas) strategi yang dapat diterapkan untuk perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan. Keempatbelas strategi tersebut sebagai berikut. 1.
Pengiriman TKI berkualitas dari penduduk Kota Bekasi untuk meningkatkan LPE.
2.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penempatan kerja.
3.
Kerjasama Pemkot dengan PPTKIS.
4.
Perda ketenagakerjaan.
5.
Penyediaan lapangan kerja untuk meningkatkan LPE.
6.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk penyediaan lapangan kerja.
7.
Penyediaan lapangan kerja.
8.
Perda perbaikan iklim berinvestasi.
9.
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM angkatan kerja untuk meningkatkan LPE.
10.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan ketrampilan.
11.
Kerjasama Pemkot dengan BLK Cevest.
12.
Peningkatan alokasi anggaran APBD untuk pelatihan ketrampilan.
13.
Peningkatan kualitas SDM angkatan kerja. Dan
14.
Perda perbaikan iklim berinvestasi. 132
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
15.
Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM angkatan kerja untuk meningkatkan LPE.
16.
Perda ketenagakerjaan. IV.
KESIMPULAN
Berdasarkan uraian dan hasil analisis di atas, dapat dirumuskan beberapa kesimpulan, sebagai berikut. 1) Kondisi wilayah, kondisi perekonomian, kondisi social budaya serta keamanan dan ketertiban secara umum sangat kondusif bagi pengembangan ketenagakerjaan di Kota Bekasi. 2) Jumlah penduduk pada tahun 2015 diprediksi mencapai 2.756.116 jiwa dengan LPP sebesar 3,03%.
Jumlah angkatan kerja 1.663.325 jiwa, penyerapan tenaga kerja
1.475.158 jiwa dan pengangguran 11,31%. 3) Pada tahun 2015 laju pertumbuhan ekonomi (LPE) Kota Bekasi diprediksi mencapai 6,07% dengan daya serap tenaga kerja 17.323 orang per kenaikan 1% LPE. 4) Sektor lapangan usaha yang banyak menyerap tenaga kerja adalah sector industry pengolahan, kemudian sector perdagangan hotel restoran dan sector jasa-jasa. 5) Dalam kurun waktu lima tahun terakhir (2004-2005) perusahaan skala besar, menengah dan kecil mengalami peningkatan jumlah yang cukup berarti (20,37%) dan mampu menyerap tenaga kerja hingga 82.903 orang. 6) Kota Bekasi memiliki dua unit balai latihan kerja (BLK) milik pemerintah yaitu BLK Cevest dan BLK Provinsi Jawa Barat serta 54 unit lembaga latihan swasta (LLS), 63 unit PPTKIS dan 178 sekolah menengah kejuruan (SMK). 7) Kota Bekasi belum memiliki peraturan daerah yang mengatur tentang ketenagakerjaan. 8) Sektor ekonomi basis berdasarkan serapan tenaga kerja di Kota Bekasi terdiri dari industry, perdagangan, restoran, layanan kesehatan, hotel, keuangan, lembaga pendidikan, jasa perusahaan, dan keuangan. 9) Rasio ketergantungan penduduk 39,35% dan tingkat partisipasi angkatan kerja (APAK) 62,10%. 10) Berdasarkan hasil analisis SWOT, strategi perencanaan tenaga kerja berada pada kuadran IV (conservative) yaitu strategi untuk mengeliminir kelemahan (Weakness) dan mengoptimalkan peluang (Opportunity). 11) Terdapat lima strategi perencanaan tenaga kerja dalam rangka penyusunan masterplan ketenagakerjaan
yaitu
a)
strategi
peningkatan
alokasi
APBD
untuk
bidang
ketenagakerjaan, b)kerjasama Pemerintah Kota Bekasi dengan PPTKIS, BLK dan LLS, 133
Jurnal Paradigma Vol X. No. 2 Desember 2009
c)penyusunan perda tenaga kerja, d)penyediaan lapangan kerja baru dan e)penyusunan perda perbaikan iklim investasi. 12) Kebijakan yang telah dirumuskan untuk perencanaan tenaga kerja meliputi
a)
Peningkatan alokasi anggaran APBD, b) Peningkatan kerjasama Pemkot Bekasi dengan PPTKIS, BLK Cevest dan LLS, c) Pengaturan ketenagakerjaan, d) Peningkatan investasi dan usaha mandiri, dan e) Pengaturan investasi. 13) Strategi
dan
kebijakan
dalam
perencanaan
tenaga
kerja
pelaksanaannya
diimplementasikan ke dalam 15 program dan 15 kegiatan. 14) Untuk memudahkan implementasi pelaksanaan perencanaan tenaga kerja maka disusun roadmap tahapan pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan ketenagakerjaan dalam bentuk suatu tabel. Daftar Pustaka Adi, Isbandi Rukminto. 2001. Pemberdayaan, Pengembangan Masyarakat dan Intervensi Komunitas; Pengantar pada Pemikiran dan Pendekatan Praktis. Jakarta: FE-UI. Craib, Ian. 1992. Teori-Teori Sosial Modern; Dari Parsons Sampai Habermas. Jakarta: Rajawali Pers. Ediyono, Setijati H. 1999. Prinsip-Prinsip Lingkungan dalam Pembangunan yang Berkelanjutan. Jakarta: Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. Ife, Jim. 1995. Community Development; Creating Community Alternatives-Vision, Analysis and Practic”. Australia: Longman. Jhonson, Doyle Paul. 1986. Teori Sosiologi Klasik dan Modern. Jakarta: Gramedia. Miles, Mathew B. dan A. Michael Huberman. 1992. Analisa Data Kualitatif. Jakarta: UI Press. Rangkuti, Freddy. 1999. Analisis SWOT; Teknik Membedah Kasus. Jakarta: Gramedia Setiawan, Bonni. Peralihan ke Kapitalisme di Dunia Ketiga; Teori-Teori Radikal dari Kalsik Sampai Kontempore”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Sheldon E.B and W.E. Moore. 1968. Indicator of Social Change Concepts and Measurements. New York: Russel Sage Foundation. Sjahrir dan Brown. 1992. Indonesian Financial and Trade Policy Deregulation: Reform and Response, dalam Adrew J. MacIntyre and Kanishaka Jayasuriya (eds). The Dynamic of Economic Policy Reform in South-East Asia and South-West Pasific. Singapore: Oxford University Press. Todaro, Michael P. 1993. “Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga”. Jakarta: Erlangga. Yustika, Ahmad Erani. 2000. “Industrialisasi Pinggiran”. Yogyakarta: Pustaka Pelajar Yuwono S, Arief M, Simanjuntak PJ dan Sagir S. 1985. Produktifitas dan Tenaga Kerja Indonesia. Jakarta: Lembaga Sarana Informasi Usaha dan Produktifitas,
134
