SKRIPSI
AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
PANDE MADE ADHISTYA PRAMESWARI 1116051148
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
i
AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK
Skripsi ini dibuat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Udayana
PANDE MADE ADHISTYA PRAMESWARI NIM. 1116051148
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS UDAYANA DENPASAR 2016
ii
KATA PENGANTAR Puji syukur penulis panjatkan kehadapan Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya, skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik. Adapun judul skripsi ini adalah “AKIBAT HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TERKAIT TERJADINYA MALADMINISTRASI DALAM PELAYANAN PUBLIK”. Skripsi ini diajukan sebagai kewajiban dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum di Universitas Udayana, penulis juga merasa bangga dan bahagia karena melalui skripsi ini penulis dapat memberikan sebuah karya tulis bagi seluruh civitas academica Universitas Udayana. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak sedikit hambatan yang dialami dan tidak akan berhasil dengan baik tanpa adanya dukungan dari berbagai pihak secara langsung maupun tidak langsung. Melalui kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas bantuan materiil dan non-materiil. Oleh karenanya dengan kerendahan hati izinkan penulis menyampaikan ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada yang terhormat: 1. Bapak Prof. Dr. I Gusti Ngurah Wairocana, SH., MH., Dekan Fakultas Hukum Universitas Udayana. 2. Bapak I Ketut Sudiarta,SH., MH., Pembantu Dekan I Fakultas Hukum
vi
Universitas Udayana. 3. Bapak I Wayan Bela Siki Layang,SH.,MH., Pembantu Dekan II Fakultas Hukum Universitas Udayana. 4. Bapak I Wayan Suardana,SH.,MH., Pembantu Dekan III Fakultas Hukum Universitas Udayana. 5. Bapak A.A. Gede Oka Parwata,S.H.,Msi, Ketua Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 6. Bapak A.A. Ketut Sukranatha,S.H.,M.H., Sekretaris Program Ekstensi Fakultas Hukum Universitas Udayana. 7. Bapak Ketut Suardita, S.H.,M.H., Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah berperan selama ini dalam bidang akademik penulis. 8. Ibu Ayu Pt Laksmi Danyanthi,SH., M.Kn., Dosen Pembimbing Akademik yang berperan membantu dalam bidang akademik 9. Bapak Prof. Dr. I Wayan Parsa,SH.,M.Hum Dosen Pembimbing I yang dengan kebijaksanaannya telah membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini. 10. Bapak Nengah Suharta,SH.,MH., Dosen Pembimbing II yang dengan penuh perhatian, kesabaran serta kerendahan hati telah membimbing penulis menyusun skripsi ini serta memberikan tauladan serta pelajaran, yang akan selalu menjadi pedoman bagi penulis.
vii
11. Seluruh
Dosen
Pengajar,
khususnya
Dosen
Bidang
Hukum
Pemerintahan, di Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah banyak memberikan ilmu serta wawasan kepada penulis. 12. Seluruh Staf Laboratorium Hukum, Perpustakaan dan Tata Usaha Fakultas Hukum Universitas Udayana yang telah memberikan bantuan selama penulis kuliah di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 13. Ir.Pande Ngurah Karyawan dan Ni Made Yuni Gumala SKM.,M.Kes orangtua penulis yang telah dan selalu mendoakan, memberikan semangat serta dukungan materiil maupun non-materiil yang tak terhingga kepada penulis, yang selalu dapat membuat penulis bersyukur atas setiap keadaan, doa tulus yang tiada henti, serta selalu menjadi motivasi utama dalam menyelesaikan pendidikan penulis di Fakultas Hukum Universitas Udayana. 14. Pande Restu Adikresna Prawira,
merupakan
kakak
penulis yang
telah memberikan dukungan materiil dan non-materiil, setia menemani, memberikan nasehat, memberikan perhatiannya. Serta Gabby, Putri Pradnya, Hierra Andira, Saras yang merupakan saudara sepupu penulis, yang selalu memberi dukungan moril maupun materiil. 15. Dewa Ari Yudha , Ida Bagus Uya, Empik merupakan teman penulis yang telah sabar serta kerendahan hati telah memberi dukungan penulis untuk menyusun skripsi ini serta memberikan tauladan serta memotivasi, yang
viii
akan selalu menjadi pedoman bagi penulis. 16. Meliaa, Karina, Jennie, Dyah Paramitha, Ida Yuliana, dan Agung Cahya, Rhisma, Ima, Amelia, yang selalu membantu, memotivasi dan memberikan dukungan, semangat, yang juga merupakan rekan penulis dalam PKKH periode ke-28 tahun 2014 Fakultas Hukum Universitas Udayana.
17. Rekan-rekan fungsionaris Himpunan Mahasiswa Program Ekstensi (HMPE) periode kepengurusan tahun 2013/2014. 18. Teman-teman SMA 1 Denpasar angkatan 48 khususnya Mira Dewi, Putri Kartika, Risna Jayanthi, Vivi Silvy, Regina Gitaloka, Shanty Adnyani serta rekan-rekan SMP penulis Regina Noviana, Yuni Hendra dan ary Purwaningsih yang telah memberikan dukungannya selama ini kepada penulis. 19. Teman-teman Sinta, Jisna, Adhya, Juniarta yang telah memberi dukungan selama ini kepada penulis. 20. Seluruh teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Udayana, khususnya Mahasiswa Fakultas Hukum Angkatan 2011, adik-adik 2012, 2013, dan 2014 yang telah mendukung penulis selama ini. Beserta segenap pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang telah banyak memberikan bantuan dan dukungan untuk penyelesaian skrirpsi
ix
ini. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih kurang sempurna, maka penulis denan tangan yang terbuka mengharapkan adanya kritik dan saran yang membangun. Akhir kata, penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan menjadi sebuah karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.
Denpasar,16 Maret 2016
Penulis.
x
ABSTRAK Ombudsman merupakan lembaga negara yang mempunyai wewenang untuk mengawasi penyelenggara pelayanan publik. Tulisan ini bertujuan untuk membahas akibat hukum rekomendasi Ombudsman wilayah Bali terkait terjadinya maladministrasi dalam pelayanan publik. Lembaga hanya memiliki satu kepentingan yaitu mewujudkan Good Governance, melalui salah satu produk hukum Rekomendasi yang juga diartikan sebagai saran (suggestion), namun kadangkala berupa juga berarti nasihat. Dalam kaitannya dengan tugas dan wewenang Ombudsman maka rekomendasi Ombudsman adalah lebih dari sekadar saran atau nasihat biasa kepada pejabat pemerintah, baik itu yang sifatnya kasusperkasus maupun yang sifatnya sistemik. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Pendekaatan yang digunakan adalah dengan pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach ) dan pendekatan konsep hukum (conceptual approach). Berdasarkan latar belakang penulis membuat rumusan masalah yaitu Bagaimana kekuatan hukum rekomendasi ombudsman wilayah Bali dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik. Serta akibat hukum rekomendasi ombudsman wilayah Bali jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti. Akibat hukum jika rekomendasi ombudsman tidak ditindak lanjuti , dalam hal ini akibat hukum itu sendiri harus diambil oleh penyelenggara pelayan publik sebagai bentuk tanggung jawab dan kewajibannya sesuai dengan Undang-Undang Pelayanan Publik. Apabila tanggung jawab dan kewajiban ini tidak dilaksanakan, maka Ombudsman dapat menilai bahwa penyelenggara pelayanan publik tersebut dapat diberikan rekomendasi berupa sanksi administratif. Kesimpulan yang dapat ditarik adalah kekuatan hukum rekomendasi Ombudsman dalam hal terjadinya praktek maladministrasi terhadap penyelenggaraan pelayanan publik dalam hal ini dapat dikatakan mengikat dan wajib untuk dilaksanakan,serta bersifat morally binding yang pada dasarnya mencoba menempatkan manusia untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang tidak diancam dengan sanksi hukum melalui kesadaran moral yang tumbuh dari lubuk hati. Kata Kunci : Rekomendasi ,Ombudsman, Maladministrasi, Pelayanan Publik
xii
ABSTRACT Ombudsman is a state agency that has authority to supervise public service providers. This paper aims to discuss the legal consequences Ombudsman's recommendation related to the Bali region maladministration in the public service. Institutions have only one interest is to realize good governance, through a legal product recommendation is also interpreted as a suggestion (suggestion), but sometimes in the form of well meaning advice. In relation to the duties and powers of the Ombudsman, the Ombudsman's recommendation is more than the usual suggestions or advice to government officials, whether it is a case-by-case nature as well as the systemic nature. The method used in this paper is a normative legal research methods. Pendekaatan used is the approach of legislation (statute approach) and the approach of the legal concepts (conceptual approach). Under the background of the authors to formulate the problem is How the force of law on the ombudsman Bali region in terms of the practice of maladministration against the public service. As well as the legal consequences on the region Bali ombudsman ombudsman if recommendations are not followed up. The legal consequences if the ombudsman's recommendations are not followed up, in this case due to the law itself must be taken by the organizers of public servants as a form of responsibility and obligations in accordance with the Public Service Act. If the responsibilities and obligations are not implemented, the Ombudsman can assess that providers of public services can be provided on the form of administrative sanctions. The conclusion that can be drawn is the power of the law on the Ombudsman in terms of the practice of maladministration in the conduct of public service in this case can be said to be binding and mandatory to be implemented, and is morally binding that basically tries to put people to do or not do something that is not threatened with sanctions law through the moral consciousness that grows from the heart. Keywords: Recommendations, Ombudsman, maladministration, the Public Service
xiii
DAFTAR ISI Daftar Isi Halaman Sampul Halaman Sampul Dalam ........................................................................................ i Halaman Prasyarat Gelar Sarjana Hukum ............................................................. ii Halaman Persetujuan Pembimbing Skripsi .......................................................... iii Halaman Pengesahan Penguji .............................................................................. iv Kata Pengantar .......................................................................................................v Halaman Pernyataan Keaslian .................................................................................. .vi Abstrak ............................................................. .......................................................... x Abstract ...................................................................................................................... xi Daftar isi ................................................................................................................... xii BAB I PENDAHULUAN .......................................................................................... 1 1.1 Latar Belakang Masalah ............................................................................ 1 1.2 Rumusan Masalah ..................................................................................... 7 1.3 Ruang Lingkup Masalah ........................................................................... 7 1.4 Orisinalitas Penelitian ............................................................................... 8 1.5 Tujuan Penelitian ....................................................................................... 9 1.5.1 Tujuan Umum .................................................................................... 9 1.5.2 Tujuan Khusus ................................................................................ 10 1.6 Manfaat Penelitian ................................................................................... 10 1.6.1 Manfaat Teoritis .............................................................................. 10 1.6.2 Manfaat Praktis ................................................................................ 11
xii
1.7 Landasan Teoritis ......................................................................................... 11 1.7.1 Teori Negara Hukum ......................................................................... 11 1.7.2 Teori Kewenangan ............................................................................. 14 1.8 Metode Penelitian ......................................................................................... 16 1.8.1 Jenis Penelitian .................................................................................... 16 1.8.2 Jenis Pendekatan ................................................................................ 17 1.8.3 Sumber Bahan Hukum ....................................................................... 18 1.8.4 Teknik Pengumpulan Bahan Hukum ................................................. 19 1.8.5Teknik Pengolahan Dan Analisis Bahan Hukum ................................ 20 BAB II TINJAUAN UMUM OMBUDSMAN REPUBLIK INDONESIA ................. 21 2.1 Ombudsman Republik Indonesia ................................................................. 21 2.1.1Pengertian Ombudsman Republik Indonesia ...................................... 21 2.1.2 Fungsi dan Tujuan Ombudsman Republik Indonesia ........................ 22 2.1.3 Kewenangan Ombudsman .................................................................. 22 2.2 Konsep Penyelenggaran Pelayanan Publik .................................................. 27 2.3 Konsep Ombudsman Sebagai Lembaga Pengawasan Pelayanan Publik ..... 30 2.4 Konsep Maladministrasi ............................................................................... 31 2.5 Rekomendasi ................................................................................................ 35 2.5.1 Pengertian Rekomendasi ...................................................................... 35 2.5.2 Jenis Rekomendasi ............................................................................... 36 2.5.3 Menyusun Rekomendasi ...................................................................... 38 BAB III KEKUATAN HUKUM REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI DALAM HAL TERJADINYA MALADMINISTRASI TERHADAP PENYELENGGARA PELAYANAN PUBLIK ..................... 41 3.1 Dasar Hukum Ombudsman Wilayah Bali ............................................. 41 3.2 Peran Ombudsman Wilayah Bali Dalam Menangani Tindakan Maladministrasi Oleh Pemerintah Daerah ........................................... 44 3.3 Kekuatan Hukum Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali Dalam Penyelesaian Maladministrasi ................................................... 47
xiii
BAB
IV AKIBAT HUKUM JIKA REKOMENDASI OMBUDSMAN WILAYAH BALI TIDAK DITINDAK LANJUTI OLEH PEMERINTAH DAERAH ............................................................................ 59 4.1 Pengaruh Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali TerhadapPemerintah Daerah ......... .......................................................... 59 4.2 Akibat Hukum Jika Rekomendasi Ombudsman Wilayah Bali Tidak Ditindak Lanjuti Oleh Pemerintah Daerah ................................. 61
BAB V PENUTUP ......................................................................................................... 67 5.1 Simpulan .................................................................................................. 67 5.2 Saran ........................................................................................................ 68
DAFTAR PUSTAKA RINGKASAN SKRIPSI LAMPIRAN
xiv
