AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAM DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAM DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA

TAHUN 2005-2009

DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN 2005

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN NOMOR : E.55.PK.04.10 TAHUN 2005 TENTANG STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAM DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 2005-2009 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Menimbang

Mengingat

: a. bahw a penyebaran H IV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, sudah mencapai taraf yang meng k hawatirkan, tidak terkecuali pada Lembaga Pemasyarakatan/ Rumah Tahanan negara; b. bahwa untuk menanggulangi penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lembaga Pemasyarakatan/Rumah Tahanan Negara tersebut perlu disusun perencanaan dan langkah-langkah terpadu agar dapat berhasil guna dan berdaya guna; c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas, dipandang perlu menetapk an Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarak atan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia. : 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP;

2.

Undang -undang Republik Indones ia Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian; 3. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan; 4. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan; 5. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika; 6. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika; 7. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia; 8. Undang -undang Republik Indones ia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Otonomi Daerah; 9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP; 10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Pembinaan dan Pembimbing an Napi/Tahanan Pemasyarakatan; 11. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelak s anaan H ak Napi/Tahanan Pemasyarakatan; 12. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 36 Tahun 1994 tentang K omis i Penanggulangan AIDS (KPA);

13. Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 17 Tahun 2002 tentang Badan Narkotika Nasional; 14. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002 tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekusor dan Zat Aditif lainnya; 15. Keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor : M.05.PW.09.02 Tahun 1995 tanggal 14 Maret 1995 tentang Karantina Imigrasi; 16. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.75.PR.09.02 Tahun 2001 tangg al 13 Desember 2001 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor : M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan HAM RI; 17. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor E.04.PR. 07.03 Tahun 2003 tang g al 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika; 18. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI Nomor E.04.PR. 09.03 Tahun 2004 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/Rutan di L i ng kung an Direktorat Jenderal Pemasyarakatan; 19. Keputusan Menteri Koordinator Bidang K esejahteraan Rak yat/K etua K omisi Penanggulangan AIDS Nomor 9/K ep/

Menko/Kesra/IV/1994 tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS; 20. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua K omis i Penang g ulang an AIDS (K PA) Nomor 20/KEP/MENKO/KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) Nomor B/01/XII/2003/BNN Tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahg unaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif Dengan Cara Suntik. MEMUTUSKAN : Menetapkan : K EPUT USAN DIREK T UR JENDERAL PEMASYARAK ATAN T ENTANG ST RAT EGI PENANGGULANGAN H IV /AIDS DAN

PERTAMA

PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 2005-2009 : Menerbitkan Buku Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia Tahun 2005-2009 sebagaimana tersebut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

: Buku Strategi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA, merupakan pedoman yang wajib dijadikan acuan bagi Lapas/Rutan, LSM, maupun Ins tansi lainnya dalam penyelenggaraan penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas/Rutan; : Sumber pendanaan bagi pelaksanaan Strategi sebagaimana tersebut pada Diktum PERTAMA Keputusan ini dapat berasal dari Anggaran negara, swasta, maupun LSM dalam dan luar negeri; : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan, apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaik an sebagaimana mestinya. Ditetapkan : Jakarta Pada tanggal : 27 Juni 2005 DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Drs. MARDJAMAN, BC.IP NIP. 040011877

LAMPIRAN STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 2005-2009

RINGKASAN EKSEKUTIF Penyalahgunaan narkoba di Indonesia dari tahun ke tahun menunjukkan perkembangan yang demikian pesatnya, apabila tidak disikapi secara multi-dimensional maka bahaya penyalahgunaan nark oba akan meng ancam kehidupan bangsa dan negara karena hal tersebut berpotensi akan terjadinya k ehilangan g eneras i (lost generation). Meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia tidak hanya terjadi di tengah-tengah masyarakat umum saja, namun juga telah menjadi ancaman dalam kehidupan di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lapas dan Rutan). Sebagai dampak buruk lanjutan dari penyalahgunaan narkoba, terutama karena penggunaan jarum suntik adalah merebaknya berbagai penyakit menular seperti Hepatitis, TBC dan juga HIV/AIDS. Perkembangan epidemi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik di Indonesia relatif pesat, khususnya di Lapas atau saat menjalani masa penahanan. HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas pemerintah Indonesia. Oleh karena itu ,”Strategi Penanggulangan HIV/ AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lapas dan Rutan di Indonesia” sangat dibutuhkan sebagai pedoman kerja selama tahun 2005-2009 untuk mengurangi angka kesakitan dan angka kematian pada narapidana maupun masyarakat di Indonesia melalui integrasi program multisektoral.

i

Berdasarkan visi dan misi Direktorat Bina Khusus Nark otik a, Direktorat Jenderal Pemas yarak atan, maka disus unlah s trategi penangg ulangan H IV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2005-2009 yang meliputi 8 (delapan) program yaitu Prog ram Penegak an H uk um Terhadap Penyalahguna Narkoba; Program Pencegahan dan Perawatan; Program Penelitian, Pengembangan, dan Pengamatan; Program Pengembangan Kerjasama dan Kordinasi Multisektoral; Program Lingkungan yang Kondusif; Program Rehabilitasi; Program Bimbingan Hukum dan Program Pelayanan Sosial. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan bertanggung jawab atas pelaksanaan operasional penanggulangan HIV/ AIDS dan penyalahg unaan nark oba pada Lapas /Rutan bekerjasama dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah, instansi terkait lainnya serta Lembaga Swadaya Masyarakat yang peduli terhadap penang gulang an H IV /AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Dengan tersedianya strateg i ini hasil akhir dari keseluruhan program ini di Lapas/Rutan dapat menekan peredaran gelap narkoba dan penyebaran penyakit menular seperti HIV/AIDS dan IMS. Selanjutnya narapidana/tahanan yang menderita sakit mendapatkan hak pelayanan kesehatan serta dapat mengikuti kegiatan baik di bidang Bimbingan Hukum maupun bidang Pelayanan Sosial di Lapas/Rutan.

ii

S TRATEGI P EN AN GG U LAN GAN H I V/ AID S D AN P E NY ALAH GU N AAN

KATA PENGANTAR Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, berkat rahmat dan hidayah-Nya penyus unan Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan Negara (Rutan) di Indones ia Tahun 2005-2009, dapat diselesaikan. Buku Strategi ini dapat dijadikan sebagai pedoman dalam mengatasi ancaman penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba secara menyeluruh di Lapas dan Rutan, serta mengendalikan penyakit menular lainnya s e perti TBC, H epatitis dan lain-lain yang dalam pelaksanaannya dilakukan secara bertahap. Keberhasilan penyusunan Strategi Nasional ini tidak terlepas dari hasil kerjasama instansi terkait baik di dalam jajaran Direktorat Jenderal Pemasyarakatan maupun pihakpihak lain seperti Departemen Kesehatan, Badan Narkotika Nasional (BNN), Komisi Penanggulangan AIDS (KPA), IHPCP, ASA-FHI, CHR dan lain-lain. Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia khusus nya jajaran Direk torat Jenderal Pemas yarakatan menyadari betapa pentingnya strategi ini karena memuat k ebijak an dan prog ram dalam meng atasi anc aman penyebaran HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia. Strategi ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi semua unit pelaksana teknis di lingkungan Direktorat Jenderal

KATA PENGANTAR

iii

Pemasyarakatan, Lembaga Swadaya Masyarakat, Lembaga Donor dan lain-lain, dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia. Setiap pelaksana program dapat lebih mengembangkan kegiatan sesuai dengan tugas, fungsi dan kemampuan masing-masing. Kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lapas dan Rutan di Indonesia Tahun 2005-2009, kami ucapkan terima kasih yang setulus-tulusnya, semoga apa yang kita kerjakan mendapat limpahan rahmat dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Amin. Jakarta, 27 Juni 2005 DIREKTUR JENDERAL PEMASYARAKATAN

Drs. MARDJAMAN, Bc.IP NIP. 040011877

iv


DAFTAR ISI

RINGKASAN EKSEKUTIF

i

KATA PENGANTAR

iii

DAFTAR ISI

v

DAFTAR LAMPIRAN

vii

BAB I

1 1 2 2

BAB II

PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Kondisi Umum 1. Penyalahgunaan Narkoba 2. Penyebaran HIV/AIDS di Kalangan Penyalahguna Narkoba Suntik (Penasun) 3. Kondisi Penyebaran HIV/AIDS di Lapas/Rutan C. Pengertian D. Dasar Hukum TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT BINA KHUSUS NARKOTIKA A. Tugas B. Fungsi C. Susunan Organisasi

BAB III ANALISIS SITUASI A. Kondisi Internal 1.Kekuatan

DAFTAR ISI

6 8 13 16

21 21 22 22 25 25 25

v

B.

2.Kelemahan Kondisi Eksternal 1.Tantangan 2.Peluang

27 28 28 29

BAB IV STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN TAHUN 2005-2009 31 A. Visi 31 B. Misi 31 C. Tujuan 31 1. Umum 32 2. Khusus 32 D. Sasaran 33 E. Strategi 35 F. Kebijakan 37 G. Program 38

BAB V PROGRAM TAHUN 2005-2009 41 A. Program Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba 41 1. Pemberantasan Penyelundupan Narkoba Ke Dalam Lapas/ Rutan 41 B. Program Pencegahan dan Perawatan 42 1. Pencegahan HIV, IMS, TBC dan Penyakit Menular Lainnya 42 2. Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA 49 3. Pencegahan, Perawatan dan Pengobatan bagi Ketergantungan Narkoba 51

vi


C.

D.

E. F. G. H.

4. Pelayanan Pengobatan untuk Mengendalikan HIV, IMS, TBC dan Penyakit-penyakit Menular Lainnya 5. Kesehatan dan Keamanan Kerja (K-3) Program Penelitian, Pengembangan dan Pengamatan 1. Penelitian dan Pengembangan 2. Pengamatan Program Kerjasama dan Koordinasi Multisektoral 1. Kerjasama dan Koordinasi Multisektoral 2. Penanggulangan Berkesinambungan Program Lingkungan yang Kondusif Program Rehabilitasi Program Bimbingan Hukum Program Pelayanan Sosial

55 58 60 60 62 64 64 66 68 70 71 72

BAB VI PENUTUP

75

REFERENSI

76

LAMPIRAN

79

DAFTAR ISI

vii

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1: 79 Profil Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia Tahun 2005-2009 Lampiran 2: 86 Profil Analisis Situasi (Kualitatif) Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia Tahun 2005-2009 Lampiran 3 88 Struktur Organisasi Direktorat Jendral Pemasyarakatan Lampiran 4 89 Struktur Organisasi Direktorat Bina Khusus Narkotika Lampiran 5 90 Struktur Organisasi Lembaga Pemasyarakatan Narkotika Kelas IIA Lampiran 6 Daftar Singkatan

92

Lampiran 7 94 Daftar Nama Tim Penyusun Strategi Penanggulangan HIV/ AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia Tahun 2005-2009

viii


1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat. Indonesia yang semula hanya sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran gelap narkoba, namun dalam perkembangannya menjadi tempat potensial untuk pemasaran dan produksi, bahkan kini telah menjadi eksportir narkoba secara gelap. Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara, apabila tidak disikapi secara multi dimensional, negara berpotensi kehilangan generasi bangsa. Penanggulangan penyalahgunaan narkoba dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta. Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang cenderung meningkat tidak hanya terjadi dalam masyarakat umum namun juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lapas/ Rutan).

BAB 1 PENDAHULUAN

1

Perkembangan epidemi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik di Indonesia relatif pesat. Hal ini berdampak terhadap kehidupan dalam Lapas/ Rutan. HIV/AIDS dan Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas perhatian pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, “Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia” sangat dibutuhkan, sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang dapat ditempuh selama tahun 2005-2009 untuk mengurangi angka kesakitan dan kematian pada narapidana maupun masyarakat di Indonesia melalui integrasi program multisektoral. Strategi ini mencakup berbagai upaya peningkatan status kesehatan narapidana serta masyarakat dari HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Lapas/Rutan.

B. Kondisi Umum 1. Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu fenomena global yang terjadi di hampir semua negara di dunia, walaupun bentuk dan tingkatan yang berbeda di tiap negara. 2

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA (2005 - 2009)

Kecenderungan peningkatan penyalahgunaan dan penyuntikan narkoba di seluruh dunia diperkirakan telah melibatkan 20 juta orang di 128 negara. Cara pemakaian narkoba pun telah berubah dan masih terus berubah secara cepat. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah peralihan dari menghisap opium menjadi menyuntikkan heroin. Negara-negara berkembang, terutama di Asia Selatan, Asia Tenggara serta Amerika Latin adalah negara-negara yang mengalami perubahan cepat di dalam jalur perdagangan narkoba dan tingkat kemurnian narkoba yang tersedia. Sebagian besar negara Barat mulai mengalami epidemi penyuntikan heroin pada akhir 1960-an kemudian berlanjut hingga sepanjang 1980an dan 1990-an1. Sementara itu negara-negara Asia mulai mengalami epidemi ini pada akhir 1980-an dan terus berlanjut hingga 1990-an. Penyuntikan heroin saat ini telah menjadi masalah di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dan diperkirakan terdapat 10 juta orang

1

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi Dampak Buruk Narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

BAB 1 PENDAHULUAN

3

yang menyuntik heroin secara rutin di seluruh dunia 2. Dari 100 negara tersebut, lebih dari 80 di antaranya telah melaporkan infeksi HIV di kalangan penyalahguna narkoba suntik (Penasun). Dimulai pada akhir tahun 1990-an, Indonesia juga menunjukkan peningkatan dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk peningkatan kasus Penasun. Perkiraan yang ada menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1,3 sampai 2 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, 30.000-40.000 di antaranya adalah penyalahguna narkoba suntik 3. Sejauh ini proporsi napi dan tahanan narkoba di Lapas/Rutan sekitar 19,19% dari jumlah napi/tahanan yang ada (88.887 jiwa)4.

2

Ibid

3

Departemen Kesehatan. 2003. “Hasil Surveilans HIV di Lapas/Rutan”, Jakarta:

Departemen Kesehatan. 4 Departemen Kehakiman dan HAM. 2004.”Narapidana dan Tahanan di Lapas/ Rutan”.Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.

4


BAB 1 PENDAHULUAN

5

2. Penyebaran HIV/AIDS di Kalangan Penyalahguna Narkoba Suntik (Penasun) Beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba, antara lain meningkatnya kasus kriminal dan kekerasan, penyimpangan perilaku sosial, kebutuhan pengobatan ketergantungan narkoba, kemungkinan tertularnya HIV/AIDS, Hepatitis serta penyakit lainnya akibat peningkatan jumlah Penasun. Diperkirakan sekitar 13,2 juta pengguna narkoba melalui jarum suntik (IDU), 80% di antaranya berada di negara berkembang maupun negara yang pemerintahannya sedang mengalami transisi (seperti negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa Timur), di mana dari 80% orang yang mengalami HIV, terinfeksi melalui peralatan suntik. 5. Pada akhir 2004, di Asia dan Pasifik lebih dari 7 juta orang telah terinfeksi HIV, termasuk 1,1 juta orang yang baru terinfeksi pada tahun-tahun terakhir ini 6.

5

UNAIDS. Juli 11-16, 2004.”Leadership Statement: Injecting Drug Use and HIV/

AIDS, 15th International AIDS Conference”, Bangkok, Thailand: UNAIDS 6

UNAIDS. 2004. “Potraits of Commitment: From Southeast Asia and The Pacific”. Bangkok: UNAIDS.

6


Di beberapa negara, seperti Indonesia, Cina, Thailand, Myanmar, Malaysia, Iran, Vietnam dan India Timurlaut, telah ditemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi ledakan epidemi HIV di antara para Penasun. Tingkat penyebaran HIV di antara Penasun biasanya mencapai 60-90% dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun, dimulai saat ditemukannya kasus pertama 7. Di Indonesia, peningkatan kasus HIV/AIDS karena penyalahgunaan narkoba, khususnya dengan cara suntik, telah meningkat dengan tajam pada tahun 19998. Hal tersebut terlihat melalui hasil surveilans pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta yang menunjukkan telah terjadi peningkatan infeksi HIV secara signifikan di antara kelompok

7

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi

dampak Buruk. 8

Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission. 2002.”Special Cabinet Session on HIV/AIDS: The Threat of HIV/AIDS in Indonesia is Increasingly Evident and Calls for More Concrete Measure of Prevention”. Jakarta: Family Health International and USAID.

BAB 1 PENDAHULUAN

7

penyalahguna narkoba, yaitu dari 0% pada tahun 1997 menjadi 48% pada tahun 2002 9.

3. Kondisi Penyebaran HIV/AIDS di Lapas/Rutan Sejalan dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS dalam masyarakat, terjadi pula peningkatan dalam Lapas/ Rutan. Seperti terdapat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2. Prevalensi HIV Pada Narapidana di Indonesia NO

PROPINSI

PREVALENSI HIV PADA NAPI 1999

2000

2001

2002

2003

1.69

17.53

22

7.55

17.65

7

20.6

5

21.1

-

0.68

-

4.23

-

9.6

10.2

10.7

-

-

2.5

2.3

2.8

Babel

1

-

-

-

-

7

DIY

-

2.8

-

8

Banten

-

-

-

9

Kalimantan Timur

-

-

-

1

DKI

2

Jawa

Barat

0.9

3

Jawa

Timur

-

4

Bali

5

Lampung

6

18.7

10.8 -

21.3 0.36

Sumber : Departemen Kesehatan (September, 2004).

9 Reid, G dan Costigan, G. 2002. “Revisting the Hidden Epidemic: A Situational Assessment of Drug Use in Asia in the Context of HIV/AIDS”. The Centre for Harm Reduction. Melbourne, Australia: The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltd.

8


Tabel di atas memperlihatkan peningkatan prevalensi HIV di Lapas/Rutan. Contohnya di Lapas/Rutan DKI Jakarta pada tahun 2002 sebesar 7,55% meningkat pada 2003 menjadi 17,65%, Jawa Barat pada tahun 2002 sebesar 5 % menjadi 21,1% pada tahun 2003, dan Banten pada tahun 2002 sebesar 10,8 % menjadi 21,3% pada tahun 2003. Angka HIV akan kelihatan lebih kecil apabila populasi Lapas/Rutan dilihat secara keseluruhan, namun masalah ini tetap perlu untuk diperhatikan. Perkiraan yang dibuat pada tahun 2002 menyatakan bahwa sekitar 8-12% napi/tahanan adalah HIV positif 10. Kesehatan napi/tahanan berhubungan erat dengan kesehatan dalam masyarakat. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang tepat, Lapas/Rutan dapat menjadi tempat yang potensial bagi penyebaran HIV. Walaupun demikian, dengan langkah-langkah yang tepat Lapas/Rutan juga dapat menawarkan peluang pencegahan yang baik. 10

Departemen Kesehatan. 2003.”Estimasi Nasional Infeksi HIV Pada Orang Dewasa Indonesia, Tahun 2003". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

BAB 1 PENDAHULUAN

9

Sejalan dengan tujuan strategi kesehatan masyarakat, maka Lapas/Rutan pun mempunyai tujuan untuk mempromosikan, melindungi kesehatan, mengurangi tingkat penyakit dan kematian di antara napi/tahanan. Dengan adanya epidemi ganda HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam tahuntahun terakhir ini, memunculkan tantangan baru dan penting bagi isu kesehatan masyarakat di Lapas/Rutan. Bukti-bukti yang ada dari negara-negara lain mengindikasikan bahwa tingkat infeksi HIV di kalangan napi/tahanan secara signifikan lebih tinggi dari pada yang ada dalam masyarakat11. Beberapa napi/tahanan memang telah terinfeksi sebelum masuk Lapas/Rutan, tetapi sebagian terinfeksi pada waktu mereka berada dalam Lapas/Rutan. Perilaku yang membuat napi/tahanan rawan HIV telah umum terjadi, yaitu akibat perilaku berisiko yang meliputi praktik seksual tidak aman, penggunaan bersama peralatan suntik, tato, kekerasan lain termasuk perkosaan dan kekerasan berdarah umum 11

UNAIDS. April 1997. “UNAIDS Best Practice Collection: UNAIDS point of view on Prisons and AIDS”. New York: United Nations.

10


lainnya. Meskipun angka penyalahgunaan narkoba suntik di Lapas/Rutan lebih kecil dari penyalahgunaan di masyarakat, tetap sangat berbahaya12. Hal ini disebabkan karena adanya kelangkaan peralatan setiap kali menyuntik, dan jarum yang sama biasanya akan digunakan bersama dan bergantian. Hal tersebut sebagai faktor utama terjadinya kasus HIV baru di dalam Lapas/Rutan. Hubungan seksual tidak aman di antara napi/tahanan adalah faktor penting lainnya dalam penularan HIV di antara napi/tahanan. Angka hubungan seksual sesama jenis di Lapas/Rutan berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan seksual ini bisa dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pemaksaan, yang di dalamnya terdapat unsur perkosaan. Risiko tertular HIV pun menjadi tinggi, mengingat tidak adanya penggunaan kondom dan terjadinya luka pada waktu terjadi pemaksaan. 12

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001 .”Mengurangi Dampak Buruk narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction

BAB 1 PENDAHULUAN

11

Tato dan bentuk penusukan lain pada kulit, umum terjadi dalam Lapas/Rutan dan juga menyebabkan adanya risiko penularan HIV karena langkanya peralatan steril. Terdapat pula risiko penularan HIV dari ibu pengidap HIV ke anak, apabila napi/tahanan hamil dan menyusui tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang selayaknya. Lapas/Rutan di Indonesia telah memainkan peranan yang cukup aktif dalam menghadapi HIV dan penyalahgunaan narkoba. Walaupun beberapa napi/tahanan telah berstatus HIV positif pada waktu mereka masuk ke dalam Lapas/ Rutan, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penularan juga terjadi di antara napi/tahanan. Di Indonesia, seperti halnya juga di negara lain, penelitian yang ada menunjukkan bahwa umumnya penularan HIV di Lapas/Rutan terjadi karena adanya penggunaan bersama peralatan suntik dan melalui hubungan seksual tidak aman.

12


C.

Pengertian a. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah kumpulan gejala penyakit (sindroma) yang mengindikasikan menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. b. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan napi/ tahanan dan anak didik pemasyarakatan (psl. 1 Undang-undang no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). c. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama proses penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di sidang pengadilan (Keputusan Menkeh RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990). d. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa,

BAB 1 PENDAHULUAN

13

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan (UndangUndang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). f.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

g. Zat

(bahan)

adiktif

penyalahgunaannya

ialah dapat

bahan

yang

menimbulkan

ketergantungan psikis (Undang-Undang No. 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan). h. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan gejala putus narkotika apabila penyalahgunaan dihentikan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). i.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

14


j.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti di dalam darah, air mani atau cairan vagina, serta ibu yang sedang menyusui.

k. Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah penyakitpenyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. l.

Voluntary Counselling and Testing (VCT) adalah gabungan dua kegiatan yaitu konseling dan tes HIV secara sukarela ke dalam satu jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan baik bagi pihak klien maupun bagi pemberi pelayanan kesehatan.

m. Informed consent adalah pernyataan kesediaan untuk mendapat pelayanan test HIV secara tertulis. n. Pendidikan sebaya merupakan program edukasi yang melibatkan sekelompok orang dengan berbagai status sosial atau latar belakang di mana mereka saling belajar dan berbagi pengalaman secara formal maupun informal terhadap perspektif isu yang relatif sama pada HIV/AIDS dan narkoba suntik. o. Narapidana (UU 12/95) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

BAB 1 PENDAHULUAN

15

p. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan (PP No. 58. Thn. 1999). q. Ko-infeksi (coinfection) adalah infeksi yang menyertai infeksi utama. r.

Terapi ketergantungan dan pengalihan narkoba (drug substitution treatment/subsitusi obat) adalah salah satu bentuk terapi medis untuk mengatasi ketergantungan narkoba di mana jenis obat yang digunakan menurut rekomendasi pemerintah maupun WHO (World Health Organization).

s. PEP (post exposure prophylaxis/profilaksis pasca pajanan) yaitu upaya menghindari terjadinya penularan bakteri, virus, zat renik patogen yang bisa menyebabkan penyakit.

D.

Dasar Hukum a. Undang Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya. b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

16


d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. e. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Kesehatan. f.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

g. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. i.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

k. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Napi/Tahanan Pemasyarakatan. l.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/ Tahanan Pemasyarakatan.

m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS.

BAB 1 PENDAHULUAN

17

n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional. o. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002, tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya. p. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05.PW.09.02 Tahun 1995 tanggal 14 Maret 1995 tentang Karantina Imigrasi. q. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.75.PR.09.02 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. r.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.PR.07.10 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 dan No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

s. Keputusan Menteri Hukum dan HAM No. E.04.PR.09.03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

18


Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/ Rutan

di

Lingkungan

Direktorat

Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. t. Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS No. 9/Kep/ Menko/Kesra/IV/1994 Tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS. u. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat selaku Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) No. 20//KEP/MENKO/ KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) No. B/01/XII/2003/BNN Tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif Dengan Cara Suntik v. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Dirjen P2M&PL Departemen Kesehatan RI Tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TBC di Lapas/ Rutan/Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

BAB 1 PENDAHULUAN

19

(No. SK: KS.00.01.4.306 dan NO.E.36.UM.06.07, Tanggal 24 Maret Tahun 2004, tentang “Peningkatan Upaya Penanggulangan Tuberkolosis di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Indonesia).

20


2

TUGAS POKOK, FUNGSI, DAN SUSUNAN ORGANISASI DIREKTORAT BINA KHUSUS NARKOTIKA

Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu anggota dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menangani penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Bina Khusus Narkotika. A. Tugas Direktorat Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan di bidang perawatan kesehatan, pelayanan sosial, bimbingan hukum dan kemitraan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB 2


21

B. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Khusus Narkotika menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan teknis perawatan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; b. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan teknis pelayanan sosial bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; c. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan teknis bimbingan hukum bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; d. Penyiapan penyusunan rancangan kebijakan dan pembinaan teknis kemitraan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Susunan Organisasi Direktorat Bina Khusus Narkotika terdiri dari: a. Direktur Bina Khusus Narkotika; b. Sub Bagian Tata Usaha;

22


c. Subdit Perawatan Kesehatan;

•

Seksi Identifikasi Ketergantungan Narkotika;

•

Seksi Perawatan Jasmani;

•

Seksi Perawatan Mental Rohani.

d. Subdit Bimbingan Hukum;

•

Seksi Konsultasi Hukum;

•

Seksi Pembinaan Kesadaran Hukum;

•

Seksi Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

e. Subdit Pelayanan Sosial;

•

Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan;

•

Seksi Ketrampilan dan Usaha;

•

Seksi Seni dan Budaya.

f. Subdit Kemitraan;

BAB 2

•

Seksi Kerjasama Instansi Pemerintah;

•

Seksi Kerjasama LSM dan Antar Negara;

•

Seksi Monitoring dan Evaluasi.


23

24


3 A.

ANALISIS SITUASI Kondisi Internal

1. Kekuatan a. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. b. Dibentuknya Lapas Narkotika serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri. c. Minat yang tinggi dari aparatur/SDM Direktorat Bina Khusus Narkotika dan Lapas/Rutan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. d. Sudah adanya Kelompok Kerja (Pokja) Ditjen Pemasyarakatan mengenai penanggulangan HIV/ AIDS yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Badan Narkotika Nasional, organisasi non-pemerintah dan lembaga donor, yang dibentuk pada tahun 2004.

BAB 3 ANALISIS SITUASI

25

e. Sudah ada penyuluhan kepada petugas pemasyarakatan dan napi/tahanan mengenai HIV/ AIDS dan narkoba. f.

Sudah adanya temu konsultasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/Rutan dan Dinas Kesehatan mengenai program penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/Rutan di tingkat propinsi.

g. Sudah adanya peraturan perundang-undangan mengenai HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba h. Adanya Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. i.

Adanya dukungan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui tugas belajar.

j.

Adanya dukungan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi napi/tahanan narkoba.

26


2. Kelemahan a. Kemampuan dan pengetahuan petugas Lapas/ Rutan untuk menangani Lapas/Rutan masih perlu ditingkatkan. b. Diindikasikan adanya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba pada Lapas/Rutan. c. Dukungan dana operasional Direktorat Bina Khusus Narkotika dan Lapas/Rutan Narkotika kurang memadai. d. Belum ada subseksi rehabilitasi sosial di Lapas/ Rutan. e. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. f.

Layanan Konseling dan VCT belum optimal.

g. Belum tersedianya sarana tes HIV, narkoba dan penyakit menular lainnya secara optimal. h. Jumlah petugas pemasyarakatan pada Lapas/ Rutan belum sesuai dengan beban kerja. i.

Tidak semua Lapas/Rutan memiliki angka riil mengenai jumlah narapidana dan tahanan yang berlatar belakang penyalahguna narkoba suntik.

j.

Sebagian besar Lapas/Rutan di kota-kota besar, memiliki tingkat hunian melebihi daya tampung.


27

B. Kondisi Eksternal 1. Tantangan a. Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat baik pada kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. b. Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran gelap narkoba, namun sudah menjadi daerah pemasaran dan bahkan telah menjadi produsen gelap narkoba. c. Kurangnya pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. d. Tingginya peredaran gelap narkoba menyebabkan meningkatnya penyalahgunaan narkoba di Indonesia. e. Peningkatan kasus HIV secara signifikan pada kelompok penyalahguna narkoba. f.

Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan HIV dan narkoba.

g. Masih adanya stigma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS.

28


h. Tingginya jumlah narapidana dan tahanan yang memiliki latar belakang sebagai penyalahguna narkoba suntik.

2. Peluang a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah. b. Adanya kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan HIV/AIDS bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik di dalam maupun luar negeri. c. Adanya dukungan kebijakan pemerintah maupun kesepakatan bersama antara instansi pemerintah mengenai penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. d. Adanya LSM yang peduli AIDS bahkan mulai melaksanakan kegiatan di Lapas/Rutan. e. Terbentuknya KPA Propinsi dan KPA Kabupaten/ Kota. f.

Terbentuknya BNP di Propinsi dan BNK di Kabupaten/Kota.


29

g. Adanya kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri. h. Tersedianya dana dari lembaga donor internasional untuk pelaksanaan program-program penanggulangan HIV/AIDS (MKEP.MENKO. KESRA/XII/2003 No.20). i.

Terbukanya peluang untuk meningkatkan koordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya yang berfokus pada penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

j.

Terbukanya peluang melakukan kegiatan advokasi dengan melibatkan para anggota DPR yang akan mendukung program penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahguna narkoba berdasarkan buktibukti yang ada melalui kegiatan legislasi.

k. Sudah ada dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat

dan

media

massa

dalam

penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba. l.

Adanya beberapa daerah yang mempunyai peraturan daerah tentang HIV/AIDS.

30


4

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN TAHUN 2005-2009

Visi dan misi dalam penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba di Lapas/Rutan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Bina Khusus Narkotika adalah sebagai berikut: A. Visi Terwujudnya manusia mandiri yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. B. Misi 1. Melaksanakan perawatan kesehatan. 2. Melaksanakan bimbingan hukum. 3. Melaksanakan pelayanan sosial. 4. Membangun kemitraan.

C. Tujuan Strategi ini disusun untuk memberi arah dan pedoman dalam setiap upaya penanggulangan HIV/AIDS dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan.

BAB 4


31

1. Tujuan Umum Mencegah

dan

mengurangi

penularan

HIV,

meningkatkan kualitas hidup ODHA, meningkatkan penegakan hukum dan mengembangkan metode pelayanan terapi rehabilitasi Narkoba di lingkungan Lapas/Rutan.

2. Tujuan Khusus a. Mengurangi penyebaran HIV/AIDS terhadap napi/ tahanan dan petugas di Lapas/Rutan. b. Memberikan perawatan, pengobatan dan dukungan bagi penderita HIV/AIDS di Lapas/Rutan. c. Memberikan rehabilitasi sosial yang meliputi bimbingan hukum dan pelayanan sosial terhadap napi/tahanan. d. Meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran Narkoba di Lapas/ Rutan. e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan sebagai tenaga terapi dan rehabilitasi di dalam Lapas/Rutan.

32


f.

Mencegah, merawat dan mengobati penyakit menular di Lapas/Rutan seperti: TBC, Hepatitis, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan lainnya.

g. Membangun kemitraan dan koordinasi multisektoral antara Departemen Hukum dan HAM dengan pihakpihak terkait baik pemerintah, swasta, maupun LSM dari dalam/luar negeri. h. Membangun data base yang akurat tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan besaran penyebaran penularan HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya.

D. Sasaran 1. Terhindarnya napi/tahanan dan petugas Lapas/Rutan dari penyalahgunaan narkoba. 2. Berkurangnya derita bagi pengidap HIV/AIDS dan mencegah infeksi yang lebih luas di Lapas/Rutan. 3. Meningkatnya kualitas kesehatan napi/tahanan melalui upaya pencegahan infeksi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Lapas/Rutan.

BAB 4


33

4. Berkurangnya penularan HIV/AIDS dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, perawatan, pengobatan dan pasca rawat. 5. Meningkatnya pelayanan terhadap pengidap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di lingkungan Lapas/ Rutan. 6. Meningkatnya

pelaksanaan

langkah-langkah

implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan di Lapas/Rutan. 7. Meningkatnya kualitas program pencegahan, pengobatan dan perawatan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan. 8. Didapatnya informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderungan perilaku risiko baru, penularan IMS dan HIV/AIDS, yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan HIV/ AIDS. 9. Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan kebijakan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan.

34


10. Terwujudnya

jaminan penanggulangan

yang

berkesinambungan terhadap penderita HIV/AIDS di Lapas/Rutan. 11. Berkembangnya kebijakan yang dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pelaksanaan program pencegahan dan perawatan bagi penderita HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkoba secara komprehensif di Lapas/Rutan. 12. Meningkatnya pelaksanaan terapi dan rehabilitasi sosial bagi napi/tahanan narkoba dengan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 13. Meningkatnya pelaksanaan bimbingan hukum sehingga terwujud napi/tahanan yang sadar hukum serta sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 14. Meningkatnya pelayanan sosial bagi napi/tahanan narkotika untuk membentuk napi/tahanan yang memiliki kemampuan dan keterampilan usaha dengan dilandasi pergembangan kepribadian.

E. Strategi Sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi yang dilakukan adalah:

BAB 4


35

1. Membangun hubungan yang harmonis antara pemerintah, instansi terkait, swasta, LSM baik dalam maupun luar negeri, organisasi profesi, masyarakat bisnis, media massa, pemuka agama, pemuka masyarakat serta melibatkan ODHA dan keluarganya dalam menyusun Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; 2. Menerapkan Prosedur Kewaspadaan atau Pencegahan Universal dalam setiap tindakan medis di Lapas/Rutan; 3. Menggali dan mendayagunakan sumber dana dari berbagai pihak yang peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta maupun bantuan lain dari luar negeri; 4. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berkala dan terintegrasi dengan menggunakan indikator-indikator pencapaian dalam periode tahunan maupun lima tahunan; 5. Meningkatkan kemampuan petugas pemasyarakatan melalui berbagai pelatihan di bidang penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

36


F. Kebijakan Kebijakan yang menjadi acuan dalam penanggulangan HIVAIDS dan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2005-2009 antara lain: 1. Meningkatkan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya dengan memutus jaringan dan peredarannya; 2. Meningkatkan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/Rutan; 3. Melindungi kerahasiaan ODHA dan memberikan hak atas pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi; 4. Melakukan VCT untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV/AIDS pada napi/tahanan. 5. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan napi/tahanan penyalahgunaan narkoba yang berbasis masyarakat; 6

Meningkatkan efisiensi dan efektifitas kerja pemasyarakatan dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaan napi/tahanan;

7

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah dengan melibatkan organisasi non pemerintah serta orang-orang yang peduli akan masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba;

BAB 4


37

8. Meningkatkan

penegakan

hukum

terhadap

penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan; 9. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi sosial dengan berbagai metode yang sudah teruji di Lapas/ Rutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidang terapi maupun rehabilitasi napi/ tahanan kasus narkoba; 10. Meningkatkan upaya bimbingan hukum sebagai bentuk kegiatan yang menunjang keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 11. Meningkatkan pelayanan sosial di Lapas/Rutan sebagai bentuk pelayanan yang berkesinambungan bagi napi/ tahanan narkotika.

G. Program Untuk menanggulangi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan, ditetapkan delapan program prioritas: 1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba; 2. Pencegahan dan Perawatan; 3. Penelitian, Pengembangan dan Pengamatan;

38


4. Kerjasama dan Koordinasi Multi-sektoral; 5. Lingkungan yang Kondusif; 6. Rehabilitasi; 7. Bimbingan Hukum; 8. Pelayanan Sosial.

BAB 4


39

40


5

PROGRAM TAHUN 2005-2009

A. Program Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba 1. Pemberantasan Penyelundupan Narkoba ke Dalam Lapas/Rutan Napi/tahanan dan petugas yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. Tujuan Menciptakan Lapas/Rutan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan koordinasi dengan pihak kepolisian dan BNN/BNP/BNK; 2) Meningkatkan kualitas pengamanan di dalam Lapas/Rutan;

BAB 5 PROGRAM TAHUN 2005 - 2009

41

3) Mengoptimalkan

fungsi

Satgas

P4GN

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Lapas/Rutan.

B. Program Pencegahan dan Perawatan 1. Pencegahan HIV, IMS, TBC dan Penularan Menular lainnya HIV dikaitkan dengan perilaku manusia seperti hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan narkoba suntik. Perilaku seks dan penyuntikan dapat membuat seseorang menjadi rentan terhadap infeksi lain, yang pada gilirannya akan membuat rentan terhadap infeksi HIV. Kegiatan pencegahan mencakup peningkatan pengetahuan dan keterampilan napi/tahanan, yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka sebelum dan selama masa penahanan serta masa persiapan pelepasan. Pencegahan juga membutuhkan kondisi di mana para napi/tahanan memiliki akses terhadap materi yang diperlukan yang berisi informasi mengenai caracara melindungi diri.

42


Program komunikasi, informasi dan edukasi hendaknya bersandar pada langkah-langkah yang berdasarkan pada bukti (evidence-based) seperti penggunaan kondom,

pelaksanaan

kewaspadaan

umum,

pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Selain itu, materi KIE hendaknya memuat pesan jelas serta sesuai dengan “budaya” Lapas/Rutan serta tingkat pendidikan napi/tahanan. Penyampaian materi tentang pengetahuan HIV/AIDS harus disajikan dalam kurikulum pendidikan yang disusun secara sistematis yang disampaikan melalui pendidikan formal dan non formal serta dilakukan oleh petugas/ pelatih yang memiliki kemampuan memadai. Untuk menghasilkan tenaga pelatih diperlukan peningkatan kapasitas bagi petugas Lapas/Rutan (capacity building). Berdasarkan konsep tersebut, maka sasarannya meliputi:


43

Kelompok rentan: Kelompok rentan adalah kelompok orang dengan kondisi tubuh mudah tertular HIV dan penyakit infeksi menular lainnya pada saat mereka tinggal di Lapas/Rutan, yang tercermin dari kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin serta orientasi seksualnya. Kelompok rentan mencakup ibu yang sedang hamil, wanita, remaja dan waria (transsexuals) Kelompok berisiko infeksi: Kelompok berisiko infeksi terdiri dari kelompok orang yang mempunyai perilaku risiko atau risiko infeksi yang relatif tinggi karena keberadaan status kesehatan atau lingkungan kerja yang dimilikinya. Kelompok tersebut meliputi:

•

Pengguna narkoba jarum suntik;

•

Orang yang melakukan hubungan seksual tidak aman;

44

•

Orang bertato;

•

Orang yang cenderung menindik bagian tubuhnya;

•

Orang yang terinfeksi melalui penularan seksual;


•

Orang yang merawat atau memberikan pelayanan kepada ODHA di Lapas/Rutan (Petugas medis, petugas keamanan dan kelompok sebaya).

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA): Memberikan bantuan khusus pada ODHA agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mencegah penyebaran HIV/ AIDS pada orang lain. a. Tujuan Memastikan mereka yang berada di dalam Lapas/ Rutan dapat melindungi diri mereka sendiri dari infeksi HIV dan menghindari menularnya virus ini kepada orang lain. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:


45

1) Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan mempromosikan perilaku positif untuk mencegah penularan. 2) Mengembangkan pendidikan sebaya, melalui koordinasi dengan napi/mantan napi yang telah mendapat pelatihan; Penelitian menunjukkan bahwa napi/tahanan lebih cenderung untuk menerima dan yakin terhadap informasi mengenai narkoba dan halhal yang berkaitan dengan seks apabila diberikan oleh sebaya mereka daripada sumber lain, maka sebaya akan digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para napi/tahanan tentang risiko HIV. 3) Melakukan upaya pencegahan penularan HIV ibu-ke-bayi di Lapas/Rutan;

46


Layanan kesehatan di Lapas/Rutan dan koordinasinya dengan layanan kesehatan eksternal, harus ditingkatkan untuk membantu mencegah penularan HIV dari ibu-ke-bayi. Ibu hamil dan menyusui pengidap HIV yang ditahan, mendapat terapi pencegahan anti-retroviral, prosedur melahirkan yang

aman dan

keterampilan serta materi yang diperlukan untuk memanfaatkan pengganti susu ibu. 4) Penyediaan akses dan cara pakai untuk hubungan seks yang aman; Dalam melakukan berbagai upaya pencegahan penularan HIV diperlukan penyediaan akses pencegahan sebagai antisipasi penanggulangan dampak buruk dan penyalahgunaan narkoba maupun perilaku seksual yang tidak aman. 5) Menerapkan kewaspadaan umum (Universal Precaution); Kewaspadaan umum harus diterapkan secara ketat oleh setiap orang yang dapat secara


47

langsung terpapar, seperti oleh petugas medis, paramedis, keamanan, sebaya serta pelaku penindikan dan tato. Untuk alasan ini, mereka harus diberikan pengetahuan, keterampilan dan fasilitas yang memungkinkan mereka mencegah penularan. Infrastruktur, sumber daya yang memadai dan kebijakan kerja harus diperkuat untuk mendukung penerapan kewaspadaan umum di Lapas/Rutan. 6) Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV pada kalangan Penasun. Berbagi jarum suntik, perlengkapan dan cairan suntik dapat menularkan HIV langsung melalui darah. Penasun juga harus memiliki akses pada terapi substitusi dan layanan pengobatan narkoba pada saat berada di Lapas/Rutan untuk mengurangi penggunaan jarum suntik.

48


2. Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA Melakukan perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA di Lapas/Rutan melalui pendekatan klinis, koordinasi dengan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat, perawatan berbasis sebaya serta mendukung pembentukan kelompok dukungan bagi ODHA. Layanan perawatan, pengobatan dan dukungan yang ditargetkan pada kebutuhan napi/tahanan pada setiap tingkat perkembangan penyakit. a. Tujuan Meringankan derita yang diakibatkan oleh HIV/AIDS, mencegah infeksi lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup napi/tahanan yang mengidap HIV/ AIDS. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Mengintensifikan advokasi pada pemegang kebijakan yang menangani pelayanan kesehatan;


49

2) Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi mereka yang terlibat dalam perawatan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA, serta meningkatkan jumlah petugas medis, konselor dan perawat sukarela (termasuk napi/ tahanan lainnya); 3) Membuat perawatan, pengobatan dan dukungan yang tersedia bagi ODHA di lingkungan Lapas/Rutan; 4) Membentuk jejaring sebaya bagi dukungan terhadap HIV dan perawatan terhadap pengidap AIDS di kalangan napi/tahanan; 5) Menyusun, menyebarkan dan menggunakan pedoman khusus bagi perawatan terhadap napi/ tahanan pria, wanita dan remaja.

3. Pencegahan, Perawatan, dan Pengobatan bagi Ketergantungan Narkoba Menyediakan berbagai ragam pilihan untuk mengurangi risiko penyuntikan dan mengurangi atau

50


menghentikan semua penyalahgunaan narkoba dalam rangka memberikan layanan pencegahan penyalahgunaan dan pengobatan bagi penyalahguna narkoba. a. Tujuan Mengurangi penularan HIV dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, pengobatan dan pasca rawat. b. Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Meningkatkan secara intensif informasi, komunikasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba; Penyediaan informasi yang akurat mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan bagi para narapidana maupun tahanan sebagai referensi mereka untuk


51

mengatasi masalah HIV/AIDS dan narkoba suntik. Hal ini termasuk edukasi bagi pengguna narkoba suntik di mana informasi yang bersifat edukasi tersebut mampu membantu mereka untuk menghindari atau merubah perilaku. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membangun kesadaran umum melalui kampanye, pengadaan pelayanan kesehatan, pendidikan sebaya serta kolaborasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. 2) Menyediakan akses pada terapi substitusi bagi para napi/tahanan; Banyak penelitian menghasilkan bukti yang konsisten dan kuat bahwa pengobatan substitusi dikaitkan dengan pengurangan substansial dalam penyalahgunaan opiat, kriminalitas, kematian yang diakibatkan oleh kelebihan dosis, serta perilaku berisiko yang terkait dengan penularan HIV, Penasun di Lapas/Rutan

52


hendaknya disediakan akses pada layanan substitusi yang berkesinambungan. Menjalin kesinambungan dari perawatan substitusi narkoba antara Lapas/Rutan dan komunitas umum. 3) Memperkuat dan memperluas layanan pengobatan narkoba; Layanan program pengobatan narkoba yang ada dan pengembangan program baru dengan menyediakan rehabilitasi medis, sosial, mental, dan spiritual yang berbasis penelitian kepada napi/tahanan. 4) Membentuk

program

sebaya

untuk

melaksanakan kegiatan edukasi tentang narkoba, perawatan dan pasca rawat narkoba; Program dukungan sebaya bagi napi/tahanan yang

mencoba

untuk

berhenti

dari

penyalahgunaan narkoba hendaknya juga diperluas.


53

Program-program

tersebut

membantu

penyalahguna narkoba dalam pencegahan kambuh dan mengembangkan sikap dan keterampilan yang memadai bagi terbentuknya perubahan positif ke arah gaya hidup bebasnarkoba. 5) Memperkuat dan memperluas program pascarawat di tengah masyarakat bagi mantan napi/ tahanan; Mengembangkan rujukan antara pengobatan narkoba dan kelompok bantu-diri di Lapas/Rutan yang sama dengan layanan yang ada di tengahtengah masyarakat umum. 6) Mengembangkan program pencegahan terjadinya penanggulangan tindak pidana residivis di tengah masyarakat bagi para mantan napi/tahanan

yang

memiliki

catatan

penyalahgunaan narkoba dengan cara memberikan keterampilan dan penempatan kerja yang disponsori suatu lembaga atau badan.

54


Menciptakan kerjasama dengan Departemen Sosial, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta (komunitas bisnis) untuk menyediakan program keterampilan kerja, penempatan kerja, dan pengupayaan sponsor bagi para mantan napi/tahanan.

4. Pelayanan Pengobatan untuk Mengendalikan IMS, TBC dan Penyakit-penyakit Menular Lainnya Dengan mengatur interaksi antara HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, kehidupan napi/tahanan yang mengidap HIV maupun yang tidak terkena HIV dapat dilindungi. Peningkatan virus HIV dapat berdampak pada penyebaran penyakit infeksi lainnya dan menciptakan epidemi baru. Beberapa penyakit infeksi dapat membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap HIV, atau sebaliknya mereka yang telah mengidap HIV juga rentan akan terinfeksi penyakit lainnya. ODHA merupakan orang risiko tinggi terbesar tertular penyakit menular lainnya.


55

IMS meningkatkan risiko penularan HIV hingga paling tidak dua sampai lima kali lipat dan membantu penyebaran HIV. Jika tidak diobati, IMS tidak saja hanya meningkatkan tingkat infeksi seseorang yang mengidap HIV positif, namun juga dapat mengakibatkan mereka yang HIV negatif lebih rentan terhadap infeksi. Ko-infeksi dengan HIV serta penyakit menular lainnya menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang serius yakni pada individu dan populasi umum pada Lapas/Rutan. a. Tujuan Mengurangi interaksi antara virus HIV dan penyakit menular lain di dalam lingkungan Lapas/Rutan. b. Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Mengembangkan dan memperkuat layanan pencegahan dan pengobatan IMS;

56


Orang yang mengidap IMS cenderung 2-9 kali lebih mudah terinfeksi HIV daripada mereka yang tak mengidap IMS. Upaya harus dilakukan untuk mencegah infeksi baru melalui intervensi dan deteksi dini serta layanan pengobatan. 2) Memperkuat jejaring penyedia obat-obatan bagi napi/tahanan penyalahguna narkoba yang mengidap HIV, TBC dan substitusi opiat; Memastikan penyediaan obat yang tidak terputus bagi

napi/tahanan

serta

memastikan

keberlangsungan perawatan bagi pasien saat masuk, pindah dan meninggalkan Lapas/Rutan. 3) Memadukan pengobatan TBC dengan terapi anti retroviral serta terapi substitusi; Pengobatan TBC, HIV dan ketergantungan opiat semuanya membutuhkan pengawasan klinis jangka panjang. Upaya terapi dilakukan pada metode perawatan terpadu bagi para napi/ tahanan.


57

4) Mengintegrasikan pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi napi/tahanan. Meningkatkan upaya koordinasi antara layanan kesehatan yang diawasi oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta untuk menanggulangi penyakit menular yang berinteraksi dengan HIV/ AIDS di lingkungan Lapas/Rutan. 5. Kesehatan dan Keamanan Kerja (K-3) Dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan prosedur yang benar agar petugas tidak terluka serta terinfeksi dalam melakukan tugasnya di Lapas/Rutan. a.

Tujuan Mengembangkan dan melaksanakan langkahlangkah implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan bagi petugas di Lapas/Rutan.

b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan di atas adalah:

58


1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan K-3 bagi para petugas di Lapas/Rutan; Pendidikan pelatihan K-3 mencakup informasi HIV/AIDS dan ketergantungan narkoba serta prosedur pengendalian infeksi. Target pelatihan harus secara spesifik menjawab kebutuhankebutuhan dari masing-masing tipe petugas, termasuk petugas medis dan paramedis, petugas keamanan dan administrasi. 2) Meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan terkena infeksi pada waktu Kerja; Mengembangkan prosedur dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menghindari kemungkinan terkenanya infeksi pada waktu melakukan pekerjaan di Lapas/Rutan dan karantina imigrasi, termasuk pemberian vaksinasi bagi para petugas dan menyediakan post exposure prophylaxis (profilaksis pasca pajanan) 3) Mengembangkan kebijakan, pedoman dan Standar Operasional Pelaksanaan.


59

Mengembangkan Kebijakan, Pedoman dan Standar Operasional guna mendukung pelaksanaaan K-3 yang baik di Lapas/Rutan.

C. Program Penelitian, Pengembangan, dan Pengamatan 1. Penelitian dan Pengembangan Membangun kapasitas penelitian melalui kerjasama antara institusi penelitian lokal, nasional dan internasional dengan fokus pada HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas/Rutan. a. Tujuan Meningkatkan kualitas program pencegahan, pengobatan dan perawatan terhadap pengidap HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan studi tentang manajemen perawatan di lingkungan Lapas/Rutan; 60


Studi mengidentifikasi model pendekatan yang paling tepat bagi perawatan klinis bagi kasus HIV/AIDS serta pengobatan narkoba atau terapi substitusi bagi penyalahgunaan narkoba. 2) Melaksanakan studi mengenai dampak intervensi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba setelah napi meninggalkan Lapas/ Rutan; Penelitian menggambarkan kondisi sosialekonomi napi/tahanan yang mengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; 3) Melaksanakan penelitian; Penelitian untuk melengkapi masukan dalam hal rancangan pendekatan dan program-program baru bagi pencegahan, pengobatan dan program sebaya. 4) Memperkuat jejaring penanggulangan HIV/AIDS.


61

Membina hubungan antara Departemen Hukum dan HAM RI, dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Pengamatan Melakukan surveilans epidemiologi dan perilaku guna memperoleh informasi penting bagi penyusunan perencanaan

penanggulangan HIV/AIDS dan

penyalahgunaan narkoba yang komprehensif. a. Tujuan Memperoleh informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderungan perilaku risiko baru, penularan HIV, IMS, TBC dan Penyakit Menular Lainnya yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan HIV/AIDS. b. Kegiatan

62


Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Meningkatkan koordinasi dengan badan surveilans lain; Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan surveilans rutin dan anonim (unlinked and anonymous) terhadap HIV/AIDS, IMS tertentu dan TBC di dalam Lapas/Rutan. 2) Menyediakan

dan

mengembangkan

laboratorium di dalam Lapas/Rutan; Meningkatkan laboratorium di lingkungan Lapas/Rutan untuk membantu kegiatan surveilans dan tujuan-tujuan diagnosa serta menyusun suatu jejaring laboratorium rujukan.


63

3) Membangun dan mengembangkan data base mengenai latar belakang perilaku narapidana dan tahanan. D. Program Kerjasama dan Koordinasi Multisektoral 1. Kerjasama dan Koordinasi Multi-sektoral Melakukan kerjasama dan koordinasi penanggulangan HIV/AIDS antar instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat serta swasta, guna mengantisipasi perkembangannya yang relatif pesat. a. Tujuan Menyelaraskan kebijakan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkoba terutama yang menggunakan jarum suntik tidak steril (suci hama) di Lapas/Rutan. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai ini adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi yang lebih luas dengan KPA/KPAD dan BNN/BNP/BNK;

64


Memperkuat mekanisme koordinasi yang ada saat ini antara Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan kelompok kerja HIV/AIDS dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI, dan BNN/BNP/BNK. 2) Memperkuat Kelompok Kerja HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; Meningkatkan peran Kelompok Kerja HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba pada tingkat Propinsi di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. 3) Menyusun perencanaan strategi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang berkesinambungan; Perencanaan strategi untuk HIV/AIDS dan penyalahgunaan

narkoba

hendaknya

dipersiapkan dengan partisipasi dari seluruh stakeholder. Perencanaan ini diaplikasikan melalui rencana tahunan.


65

4) Membentuk jejaring informasi HIV/AIDS. Membangun strategi dan jejaring pengguna narkoba dan HIV/AIDS yang terdiri dari berbagai pihak

untuk

menciptakan

kebijakan,

perencanaan, anggaran dan pelaksanaan yang efektif dan optimal. Perlu membina hubungan yang teratur antara seluruh stakeholder melalui pertemuan ad hoc dari berbagai institusi pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kecamatan. Pertemuan stakeholder diharapkan menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 2. Penanggulangan Berkesinambungan Membangun komitmen dan memelihara kepemimpinan yang kuat pada seluruh tingkatan administratif agar dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi mereka yang terlibat dalam isu HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

66


a. Tujuan Menjamin suatu penanggulangan yang berkesinambungan

terhadap

HIV/AIDS

dan

penyalahgunaan narkoba melalui komitmen serta kepemimpinan yang kuat, dengan informasi dan sumber daya yang mendukung. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1).

Melakukan advokasi untuk penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba dilakukan dalam rangka mendapatkan dukungan stakeholder masyarakat yang diperlukan untuk penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan.

2).

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pencegahan, pengobatan dan perawatan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.


67

3).

Meningkatkan fasilitas penanggulangan HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Memberikan akses pelayanan di Lapas/Rutan (termasuk kewaspadaan umum).

4).

Menggali sumber pendanaan untuk melakukan penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba dari Pemerintah, Swasta dan Lembaga Donor.

E. Program Lingkungan yang Kondusif Merumuskan kebijakan, peraturan dan prosedur penanganan penderita HIV/AIDS dan penyalahguna narkoba di Lapas/Rutan untuk mengeliminir stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM. 1. Tujuan Menetapkan kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan program pencegahan dan perawatan HIV/AIDS secara

68


komprehensif bagi penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Menyusun prosedur dan mekanisme penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba sesuai dengan kebutuhan Lapas/Rutan setempat; b. Mengadvokasi pemerintah dan DPR untuk merubah atau merivisi Undang-undang yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam rangka program pencegahan dan perawatan HIV/ AIDS di Lapas/Rutan yang dilakukan pada tingkat propinsi dan nasional. c. Membangun kapasitas (Capacity Building) pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI, menghindari stigma, sikap diskriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penyediaan


69

layanan bagi napi/tahanan yang mengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. F. Program Rehabilitasi. Dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan metode rehabilitasi yang digunakan adalah Criminon, Theurapeutic Community (TC), dan metode lainnya yang mendukung penyembuhan. 1. Tujuan Membentuk sikap dan kepribadian napi/tahanan narkoba agar mampu menghindarkan diri dari penyalahgunaan narkoba maupun perbuatan melanggar hukum. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan program rehabilitasi dengan metode Criminon, TC dan metode lainnya di Lapas/Rutan;

70


b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Criminon Indonesia, BNN, Departemen Sosial dan LSM; c. Meningkatkan tenaga instruktur yang mampu melaksanakan program Criminon, TC dan metode lainnya; d. Mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program rehabilitasi. G. Program Bimbingan Hukum Program Bimbingan Hukum memberikan konsultasi hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum. 1. Tujuan Membentuk sikap yang sadar hukum serta sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:


71

a. Melaksanakan konsultasi hukum; b. Melaksanakan bimbingan dalam peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi napi maupun tahanan; c. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan dalam kesadaran hukum; d. Mempersiapkan tenaga penyuluh dan pembimbing di bidang hukum.

H. Program Pelayanan Sosial Program Pelayanan Sosial memberikan pendidikan seni dan budaya, pendidikan dan bimbingan ketrampilan usaha, serta pendidikan dan bimbingan lanjutan. 1. Tujuan Memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk pelayanan yang mampu mengisi kegiatan penanggulangan narkoba yang meliputi pendidikan seni, budaya dan ketrampilan usaha kepada napi/tahanan narkotika sehingga mampu membentuk manusia yang mandiri.

72


2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Membentuk usaha di Lapas/Rutan yang mampu memberi pendidikan dan ketrampilan usaha sebagai bekal ketrampilan napi/tahanan narkoba; b. Melaksanakan kegiatan yang mampu membina kemampuan bersosialisasi bagi napi/ tahanan narkotika serta dalam kemampuan seni dan budaya; c. Melaksanakan kegiatan pendidikan umum maupun kursus-kursus dalam membina dan meningkatkan kemampuan napi/tahanan narkotika. d. Membentuk tenaga instruktur yang terampil di bidang pendidikan, usaha, seni dan budaya.


73

74


6

PENUTUP

Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan HIV/AIDS dan Narkotika secara nasional maupun global. Untuk keberhasilan upaya penanggulangan tersebut diperlukan langkah-langkah sistematis, terarah dan terencana yang tersusun dalam ’Strategi Penanggulangan HIV/ AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005 – 2009. Dengan

demikian

penanggulangan

HIV/AIDS

dan

Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia dapat berjalan efektif serta hasilnya optimal. Oleh karena itu dalam operasioanal kegiatan yang ada pada strategi ini, diperlukan perencanaan anggaran dan jadwal kegiatan yang baik.

BAB 6 PENUTUP

75

REFERENSI Departemen Kesehatan. 2003. “Hasil Surveilans HIV di Lapas/Rutan”, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. ———————. 2003. “Estimasi Nasional Infeksi HIV Pada Orang Dewasa Indonesia, Tahun 2003”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan. ———————. September 2004. “Evaluasi Surveilans PMS dan HIV/AIDS”, Jakarta: Subdit AIDS dan PMS, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman dan HAM. 2004. “Narapidana dan Tahanan di Lapas/Rutan”. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM. Departemen Kesejahteraan Rakyat.2003 .”Agreement Between The Coordinationg Minister of Welfare Affairs on Behalf of National Aids Commission and The Chief of National Police of Narcotics Board.” Jakarta: Departemen Kesejahteraan Rakyat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maret 2005. “Keadaan dan Masalah Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS di Lapas/Rutan”. Jakarta: Direktorat Bina Khusus Narkotika. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. “Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

76


Kinerja Instansi Pemerintah”, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission. 2002. “Special Cabinet Session on HIV/AIDS: The Threat of HIV/AIDS in Indonesia is Increasingly Evident and Calls for More Concrete Measure of Prevention”. Jakarta: Family Health International and USAID. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen Hukum dan HAM RI dan Dirjen PPMPL Departemen Kesehatan RI Tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TBC di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia. (No.SK: KS.00.01.4.306 dan NO.E.36.UM.06.07, 24 Maret 2004, “Peningkatan Upaya Penanggulangan Tuberkolosisdi Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Indonesia). Reid, G dan Costigan, G. 2002. Revisting the Hidden Epidemic: A Situational Assessment of Drug Use in Asia in the Context of HIV/AIDS The Centre for Harm Reduction.” Melbourne, Australia: The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltd. Sutomo, S. 2004. “The National Strategic Plan for Prevention and Control a DF/DHF Indonesia 2004 – 2008”, Jakarta: Ministry of Health Directorate General Communicable Disease Control and Environmental Health and World Health Organization. The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi Dampak Buruk narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

BAB 6 PENUTUP

77

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi dampak Buruk Narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

UNAIDS. Juli 11-16, 2004. “Leadership Statement: Injecting

Drug Use and HIV/AIDS,15th International AIDS Conference”, Bangkok, Thailand: UNAIDS ———————. 2004. “Potraits of Commitment: From Southeast Asia and The Pacific”. Bangkok: UNAIDS. United Nation Information Services (UNIS). 17 Mei, 2004. “Round Table on HIV-AIDS and Prisons During The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.”.Vienna, Austria: Vienna International Centre.

78


LAMPIRAN

79

Profil Strategi Penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005 - 2009

Lampiran 1

80


LAMPIRAN

81

82


LAMPIRAN

83

84


LAMPIRAN

85

86


Profil Analisis Situasi (Kualitatif) Strategi Penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005–2009

Lampiran 2

LAMPIRAN

87

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Lampiran 3 88


LAMPIRAN

89

Lampiran 4 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KHUSUS NARKOTIKA

90


Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan

Subseksi Registrasi

SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK

Urusan Umum

Subseksi Sarana Kerja

Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Subseksi Keamanan

SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

SEKSI KEGIATAN KERJA

Urusan Kepegawaian dan Keuangan

SUB BAGIAN TATA USAHA

LEMBAGA PEMASYARAKATAN NARKOTIKA KELAS II A

STRUKTUR ORGANISASI


PETUGAS PENGAMANAN

K.P.L.P.

Lampiran 5

LAMPIRAN

91

Lampiran 6

DAFTAR SINGKATAN AIDS

: Acquired Immunodeficiency Syndrome

ARV

: Anti Retroviral

ASA/FHI

: Aksi Stop Aids/ Family Health International

BNN

: Badan Narkotika Nasional

BPS

: Badan Pusat Statistik

CHR

: Centre for Harm Reduction

Dep. Hukum dan HAM : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DEPKES

: Departemen Kesehatan RI

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

HIV

: Human Immonudeficiency Virus

IHPCP

: Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project

IMS

: Infeksi Menular Seksual

IDU’s

: Injecting Drug Users

K3

: Kesehatan dan Keamanan Kerja

KIE

: Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KPA

: Komisi Penanggulangan AIDS

92


KPAD

: Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

KUHAP

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lapas

: Lembaga Pemasyarakatan

MENKO KESRA

: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

P4GN

: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Rutan

: Rumah Tahanan Negara

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

ODHA

: Orang Hidup dengan HIV/AIDS

PBB

: Persatuan Bangsa-Bangsa

Penasun

: Penyalahguna Narkoba Suntikan

Perjasun

: Pertukaran Jarum Suntik

SOP

: Standard Operating Procedure

UNAIDS

: Joint United Nations Programme on HIV/ AIDS

UNGGAS

: United Nations General Assembly Special Session

Universal precautio

: Kewaspadaan Universal

SUBDIT

: Sub Direktorat

WHO

: World Health Organization

VCT

: Voluntary Counseling and Testing

LAMPIRAN

93

Lampiran 7 DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Penasehat

: Drs. MARDJAMAN, Bc.IP (Direktur Jenderal Pemasyarakatan)

Penanggung Jawab : Drs. UNTUNG SUGIYONO, Bc.IP, MM (Direktur Binsustik) Konsultan

: ADI SOEJATNO, Bc.IP, SH, MH

Tim Pelaksana : 1. Ketua

: dr. HENDRA SALIM (Kasubdit Perawatan Kesehatan)

2. Sekretaris : 1. Dra. EMI SULISTYATI (Kasi Identifikasi Ketergantungan Narkotika) 2. SRI YUWONO, Bc.IP, S.IP (Kasi Perawatan Jasmani) 3. Anggota : 1. Drs. M. DZULHAQQILLMUBIN, M.Si. (Kasubdit Pelayanan Sosial) 2. Drs. SISWADI KARDJAREJA, Bc.IP (Kasubdit Kemitraan)

94


3. SYAHRIR SUAIB, SH (Kasubdit Bimbingan Hukum) 4. Dra. MARTHA MASSELENG (Kasi Kerjasama LSM dan Antar Negara) 5. Dra. HERNA LUSY, MM (Kasi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan) 6. Drs. YUSMAR K, MM (Ditjen Perlindungan HAM) 7. INANG WINARSO (IHPCP) 8. CIPTASARI PRABAWATI, MSc (ASA) 9. HENRI PUTRANTO, S.Sos (ASA) 10. ELISABETH EMRYS, MPH (CHR) 11. JOLANDA M. H SUMUAL BEEBY, MSi (CHR) 12. BEBI R SUTOMO, Ir. MSi (CHR) 13. DEVI KARYADI, S.Sos (CHR) 14. SANDY PERMANA S.Hum (CHR) 15. JULI MARINTAN SINAGA (CHR) 16. DIENA OKTORIANI, SE. MAAC (CHR) 17. KESTER SUMUAL, SH (Asian Harm Reduction Network)

LAMPIRAN

95

1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penyalahgunaan narkoba di Indonesia akhir-akhir ini berkembang pesat. Indonesia yang semula hanya sebagai tempat transit perdagang an dan peredaran g elap narkoba, namun dalam perkembangannya menjadi tempat potensial untuk pemasaran dan produksi, bahkan kini telah menjadi eksportir narkoba secara gelap. Bahaya penyalahgunaan narkoba dapat mengancam kehidupan bangsa dan negara, apabila tidak disikapi secara multi dimensional, negara berpotensi kehilangan generasi bangsa. Penangg ulangan penyalahg unaan nark oba dapat dilaksanakan secara optimal oleh pemerintah dengan melibatkan lembaga swadaya masyarakat (LSM) dan swasta. Situasi penyalahgunaan narkoba di Indonesia yang cenderung meningkat tidak hanya terjadi dalam masyarakat umum namun juga terjadi di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara (Lapas/ Rutan).

BAB 1 PENDAHUL UAN

1

Perkembangan epidemi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba melalui jarum suntik di Indonesia relatif pesat. Hal ini berdampak terhadap kehidupan dalam Lapas/ Rutan. HIV/AIDS dan Penyalahgunaan narkoba merupakan masalah kesehatan yang perlu mendapatkan prioritas perhatian pemerintah Indonesia. Oleh karena itu, “Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba pada Lapas dan Rutan di Indonesia” sangat dibutuhkan, sebagai pedoman untuk menentukan langkah-langkah yang dapat ditempuh selama tahun 2005-2009 untuk mengurangi angka kesak itan dan kematian pada narapidana maupun masyarakat di Indonesia melalui integrasi program multisektoral. Strategi ini mencakup berbagai upaya peningkatan status kesehatan narapidana serta masyarakat dari HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Lapas/Rutan.

B. Kondisi Umum 1. Penyalahgunaan Narkoba Penyalahgunaan narkoba merupakan suatu fenomena global yang terjadi di hampir semua negara di dunia, walaupun bentuk dan tingkatan yang berbeda di tiap negara. 2

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN P ENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA (2005 - 2009)

Kecenderungan peningkatan penyalahgunaan dan penyuntikan narkoba di seluruh dunia diperkirakan telah melibatkan 20 juta orang di 128 neg ara. Cara pemakaian narkoba pun telah berubah dan masih terus berubah secara cepat. Salah satu perubahan besar yang terjadi adalah peralihan dari menghisap opium menjadi menyuntikkan heroin. Negara-negara berkembang, terutama di Asia Selatan, Asia Tenggara serta Amerika Latin adalah negara-negara yang mengalami perubahan cepat di dalam jalur perdagangan narkoba dan tingkat kemurnian narkoba yang tersedia. Sebagian besar negara Barat mulai mengalami epidemi penyuntikan heroin pada akhir 1960-an kemudian berlanjut hingga sepanjang 1980an dan 1990-an1. Sementara itu negara-negara Asia mulai mengalami epidemi ini pada akhir 1980-an dan terus berlanjut hingga 1990-an. Penyuntikan heroin saat ini telah menjadi masalah di lebih dari 100 negara di seluruh dunia dan diperkirakan terdapat 10 juta orang

1

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi Dampak Buruk Narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

BAB 1 PENDAHUL UAN

3

yang menyuntik heroin secara rutin di seluruh dunia2. Dari 100 negara tersebut, lebih dari 80 di antaranya telah melaporkan infeksi HIV di kalangan penyalahguna narkoba suntik (Penasun). Dimulai pada akhir tahun 1990-an, Indonesia juga menunjukk an peningk atan dalam jumlah kasus penyalahgunaan narkoba, termasuk peningkatan kasus Penasun. Perkiraan yang ada menyebutkan bahwa terdapat sekitar 1,3 sampai 2 juta penyalahguna narkoba di Indonesia, 30.000-40.000 di antaranya adalah penyalahguna narkoba suntik 3. Sejauh ini proporsi napi dan tahanan narkoba di Lapas/Rutan sekitar 19,19% dari jumlah napi/tahanan yang ada (88.887 jiwa)4.

2

Ibid

3

Departemen Kesehatan. 2003. “Hasil Surveilans HIV di Lapas/Rutan”, Jakarta:

Departemen Kesehatan. 4

Departemen Kehakiman dan HAM. 2004.”Narapidana dan Tahanan di Lapas/ Rutan”.Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM.

4


BAB 1 PENDAHUL UAN

5

2. Penyebaran HIV/AIDS di Kalangan Penyalahguna Narkoba Suntik (Penasun) Beberapa masalah yang timbul sehubungan dengan penyalahgunaan narkoba, antara lain meningkatnya kasus kriminal dan kekerasan, penyimpangan perilaku sosial, kebutuhan peng obatan ketergantungan narkoba, kemungkinan tertularnya HIV/AIDS, Hepatitis serta penyakit lainnya akibat peningkatan jumlah Penasun. Diperkirakan sekitar 13,2 juta pengguna narkoba melalui jarum suntik (IDU), 80% di antaranya berada di negara berkembang maupun negara yang pemerintahannya sedang mengalami transisi (seperti negara-negara di Asia Tenggara dan Eropa Timur), di mana dari 80% orang yang mengalami HIV, terinfeksi melalui peralatan suntik.5. Pada akhir 2004, di Asia dan Pasifik lebih dari 7 juta orang telah terinfeksi HIV, termasuk 1,1 juta orang yang baru terinfeksi pada tahun-tahun terakhir ini 6.

5

UNAIDS. Juli 11-16, 2004.”Leadership Statement: Injecting Drug Use and HIV/

AIDS, 15th International AIDS Conference”, Bangkok, Thailand: UNAIDS 6

UNAIDS. 2004. “Potraits of Commitment: From Southeast Asia and The Pacific”. Bangkok: UNAIDS.

6


Di beberapa negara, seperti Indonesia, Cina, Thailand, Myanmar, Malaysia, Iran, Vietnam dan India Timurlaut, telah ditemukan bukti-bukti bahwa telah terjadi ledakan epidemi HIV di antara para Penasun. Tingkat penyebaran HIV di antara Penasun biasanya mencapai 60-90% dalam waktu 6 bulan sampai satu tahun, dimulai saat ditemukannya kasus pertama7. Di Indonesia, peningkatan kasus HIV/AIDS karena penyalahgunaan narkoba, khususnya dengan cara suntik, telah meningkat dengan tajam pada tahun 19998. Hal tersebut terlihat melalui hasil surveilans pada Rumah Sakit Ketergantungan Obat (RSKO) di Jakarta yang menunjukkan telah terjadi peningkatan infeksi H IV s e c ara s i gnifikan di antara k elompok

7

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi

dampak Buruk. 8

Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission. 2002.”Special Cabinet Session on HIV/AIDS: The Threat of HIV/AIDS in Indonesia is Increasingly Evident and Calls for More Concrete Measure of Prevention”. Jakarta: Family Health International and USAID.

BAB 1 PENDAHUL UAN

7

penyalahguna narkoba, yaitu dari 0% pada tahun 1997 menjadi 48% pada tahun 2002 9.

3. Kondisi Penyebaran HIV/AIDS di Lapas/Rutan Sejalan dengan meningkatnya kasus HIV/AIDS dalam masyarakat, terjadi pula peningkatan dalam Lapas/ Rutan. Seperti terdapat dalam tabel di bawah ini : Tabel 2. Prevalensi HIV Pada Narapidana di Indonesia NO

PROPINSI

PREVALENSI HIV PADA NAPI 1999

2000

2001

2002

2003

1.69

17.53

22

7.55

17.65

7

20.6

5

21.1

-

0.68

-

-

9.6

10.2

10.7

1

DKI

2

Jawa

Barat

0.9

3

Jawa

Timur

-

4

Bali

18.7

4.23

5

Lampung

-

-

2.5

2.3

2.8

6

Babel

1

-

-

-

-

7

DIY

-

2.8

-

8

Banten

-

-

-

9

Kalimantan Timur

-

-

-

10.8 -

21.3 0.36

Sumber : Departemen Kesehatan (September, 2004).

9

Reid, G dan Costigan, G. 2002. “Revisting the Hidden Epidemic: A Situational Assessment of Drug Use in Asia in the Context of HIV/AIDS”. The Centre for Harm Reduction. Melbourne, Australia: The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltd.

8


Tabel di atas memperlihatkan peningkatan prevalensi HIV di Lapas/Rutan. Contohnya di Lapas/Rutan DKI Jakarta pada tahun 2002 sebesar 7,55% meningkat pada 2003 menjadi 17,65%, Jawa Barat pada tahun 2002 sebesar 5 % menjadi 21,1% pada tahun 2003, dan Banten pada tahun 2002 sebesar 10,8 % menjadi 21,3% pada tahun 2003. Angka HIV akan kelihatan lebih kecil apabila populasi Lapas/Rutan dilihat secara keseluruhan, namun masalah ini tetap perlu untuk diperhatikan. Perkiraan yang dibuat pada tahun 2002 menyatakan bahwa sekitar 8-12% napi/tahanan adalah HIV positif10. Kesehatan napi/tahanan berhubungan erat dengan kes ehatan dalam mas yarakat. Tanpa intervensi kesehatan masyarakat yang tepat, Lapas/Rutan dapat menjadi tempat yang potensial bagi penyebaran HIV. Walaupun demikian, dengan langkah-langkah yang tepat Lapas/Rutan juga dapat menawarkan peluang pencegahan yang baik. 10

Departemen Kesehatan. 2003.”Estimasi Nasional Infeksi HIV Pada Orang Dewasa Indonesia, Tahun 2003". Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan.

BAB 1 PENDAHUL UAN

9

Sejalan dengan tujuan strategi kesehatan masyarakat, maka Lapas/Rutan pun mempunyai tujuan untuk mempromosikan, melindungi kesehatan, mengurangi tingkat penyakit dan kematian di antara napi/tahanan. Deng an adanya epidemi g anda HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang terjadi dalam tahuntahun terakhir ini, memunculkan tantangan baru dan penting bagi isu kesehatan masyarakat di Lapas/Rutan. Bukti-bukti yang ada dari negara-neg ara lain meng indikas ikan bahwa ting kat infeksi HIV di kalangan napi/tahanan secara signifikan lebih tinggi dari pada yang ada dalam masyarakat11. Beberapa napi/tahanan memang telah terinfeksi sebelum masuk Lapas/Rutan, tetapi sebagian terinfeksi pada waktu mereka berada dalam Lapas/Rutan. Perilaku yang membuat napi/tahanan rawan HIV telah umum terjadi, yaitu akibat perilaku berisiko yang meliputi praktik seksual tidak aman, penggunaan bersama peralatan suntik, tato, kekerasan lain termasuk perkosaan dan kekerasan berdarah umum 11

UNAIDS. April 1997. “UNAIDS Best Practice Collection: UNAIDS point of view on Prisons and AIDS”. New York: United Nations.

10


lainnya. Meskipun angka penyalahgunaan narkoba suntik di Lapas/Rutan lebih kecil dari penyalahgunaan di masyarakat, tetap sangat berbahaya12. Hal ini disebabkan karena adanya kelangkaan peralatan setiap kali menyuntik, dan jarum yang sama biasanya akan digunakan bersama dan bergantian. Hal tersebut sebagai faktor utama terjadinya kasus HIV baru di dalam Lapas/Rutan. Hubungan seksual tidak aman di antara napi/tahanan adalah faktor penting lainnya dalam penularan HIV di antara napi/tahanan. Angka hubungan seksual sesama jenis di Lapas/Rutan berbeda antara negara yang satu dengan yang lainnya. Hubungan seksual ini bisa dilakukan atas dasar suka sama suka, tetapi juga dapat terjadi karena adanya pemaksaan, yang di dalamnya terdapat unsur perkosaan. Risiko tertular HIV pun menjadi tinggi, mengingat tidak adanya penggunaan kondom dan terjadinya luka pada waktu terjadi pemaksaan. 12

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001 .”Mengurangi Dampak Buruk narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction

BAB 1 PENDAHUL UAN

11

Tato dan bentuk penusukan lain pada kulit, umum terjadi dalam Lapas/Rutan dan juga menyebabkan adanya risiko penularan HIV karena lang kanya peralatan steril. Terdapat pula risiko penularan HIV dari ibu pengidap HIV ke anak, apabila napi/tahanan hamil dan menyusui tidak mendapatkan pelayanan kesehatan yang selayaknya. Lapas/Rutan di Indonesia telah memainkan peranan yang c ukup aktif dalam menghadapi HIV dan penyalahgunaan narkoba. Walaupun beberapa napi/tahanan telah berstatus HIV positif pada waktu mereka masuk ke dalam Lapas/ Rutan, terdapat bukti-bukti yang menunjukkan bahwa penularan juga terjadi di antara napi/tahanan. Di Indonesia, seperti halnya juga di negara lain, penelitian yang ada menunjukkan bahwa umumnya penularan HIV di Lapas/Rutan terjadi karena adanya penggunaan bersama peralatan suntik dan melalui hubungan seksual tidak aman.

12


C.

Pengertian a. AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome) adalah k umpulan g e j ala penyak i t (s i ndroma) yang mengindikasikan menurunnya kekebalan tubuh yang disebabkan oleh HIV. b. Lembaga Pemasyarakatan selanjutnya disebut Lapas adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan napi/ tahanan dan anak didik pemasyarakatan (psl. 1 Undang - undang no. 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan). c. Rumah Tahanan Negara, selanjutnya disebut Rutan adalah unit pelaksana teknis tempat tersangka dan terdakwa ditahan selama pros es penyelidikan, penuntutan dan pemeriksaaan di sidang pengadilan (Keputusan Menkeh RI No. M.02-PK.04.10 Tahun 1990). d. Narkoba adalah singkatan dari narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya. e. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman baik sintetis maupun semi sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan k esadaran, hilangnya ras a,

BAB 1 PENDAHUL UAN

13

mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulk an k etergantungan (UndangUndang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). f.

Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikotropika melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktifitas mental dan perilaku (Undang-Undang No.5 Tahun 1997 tentang Psikotropika).

g. Zat

(bahan)

adiktif

penyalahgunaannya

ialah dapat

bahan

yang

menimbulk an

ketergantungan psikis (Undang-Undang No. 23 Tahun 1995 tentang Kesehatan). h. Ketergantungan narkotika adalah gejala dorongan untuk menggunakan narkotika secara terus menerus, toleransi dan g e jala putus nark otika apabila penyalahgunaan dihentikan (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika). i.

Penyalahguna adalah orang yang menggunakan narkotika tanpa sepengetahuan dan pengawasan dokter (Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Narkotika).

14


j.

HIV (Human Immunodeficiency Virus) adalah virus penyebab AIDS. HIV terdapat di dalam cairan tubuh seseorang yang telah terinfeksi seperti di dalam darah, air mani atau cairan vagina, serta ibu yang sedang menyusui.

k. Infeksi Menular Seksual (IMS) adalah penyakitpenyakit yang ditularkan melalui hubungan seksual. l.

Voluntary Counselling and Testing (VCT) adalah gabungan dua kegiatan yaitu konseling dan tes HIV secara sukarela ke dalam satu jaringan pelayanan agar lebih menguntungkan baik bagi pihak klien maupun bagi pemberi pelayanan kesehatan.

m. Informed consent adalah pernyataan kesediaan untuk mendapat pelayanan test HIV secara tertulis. n. Pendidikan sebaya merupakan program edukasi yang melibatkan sekelompok orang dengan berbagai status sosial atau latar belakang di mana mereka saling belajar dan berbagi pengalaman secara formal maupun informal terhadap perspektif isu yang relatif sama pada HIV/AIDS dan narkoba suntik. o. Narapidana (UU 12/95) adalah terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lapas.

BAB 1 PENDAHUL UAN

15

p. Tahanan adalah tersangka atau terdakwa yang di tempatkan dalam Rutan/Cabang Rutan (PP No. 58. Thn. 1999). q. Ko-infeksi (coinfection) adalah infeksi yang menyertai infeksi utama. r.

Terapi ketergantungan dan pengalihan narkoba (drug substitution treatment/subsitusi obat) adalah salah s atu bentuk terapi medis untuk meng atas i ketergantungan narkoba di mana jenis obat yang digunakan menurut rekomendasi pemerintah maupun WHO (World Health Organization).

s. PEP (post exposure prophylaxis/profilaksis pasca pajanan) yaitu upaya menghindari terjadinya penularan bakteri, virus, zat renik patogen yang bisa menyebabkan penyakit.

D.

Dasar Hukum a. Undang Undang Dasar 1945 dengan Amandemennya. b. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP. c.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1992 Tentang Keimigrasian.

16


d. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan. e.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 1995 Tentang Kesehatan.

f.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika.

g. Undang Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 1997 Tentang Narkotika. h. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. i.

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Otonomi Daerah.

j.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan KUHAP.

k.

Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbing an Napi/Tahanan Pemasyarakatan.

l.

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Tentang Syarat-syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Napi/ Tahanan Pemasyarakatan.

m. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1994 Tentang Komisi Penanggulangan AIDS.

BAB 1 PENDAHUL UAN

17

n. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2002 Tentang Badan Narkotika Nasional. o. Instruksi Presiden Republik Indonesia No. 3 Tahun 2002, tentang Penanggulangan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Psikotropika, Prekursor dan Zat Adiktif Lainnya. p. Keputusan Menteri Kehakiman RI No. M.05.PW.09.02 Tahun 1995 tanggal 14 Maret 1995 tentang Karantina Imigrasi. q. Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.75.PR.09.02 Tahun 2001 tanggal 13 Desember 2001 tentang perubahan K eputus an Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.01-PR.07.10 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kehakiman dan Hak Asasi Manusia RI. r.

Keputusan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. M.PR.07.10 Tahun 2001, tanggal 13 Desember 2001 dan No. M.04.PR.07.03 Tahun 2003 tanggal 16 April 2003 tentang Pembentukan Lembaga Pemasyarakatan Narkotika.

s. K eputus an Menteri

H uk um dan H AM No.

E.04.PR.09.03 Tahun 2004 Tentang Pembentukan

18


Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/ Rutan

di

Ling k ung an

Direk torat

Jenderal

Pemasyarakatan Departemen Hukum dan HAM RI. t.

Keputusan Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat/Ketua Komisi Penanggulangan AIDS No. 9/Kep/ Menko/Kesra/IV/1994 Tentang Strategi Nasional Penanggulangan HIV/AIDS.

u. Keputusan Bersama Menteri Koordinator Bidang K esejahteraan Rak yat s e l aku K etua K omisi Penanggulangan AIDS (KPA) No. 20//KEP/MENKO/ KESRA/XII/2003 dan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia selaku Ketua Badan Narkotika Nasional (BNN) No. B/01/XII/2003/BNN Tentang Pembentukan Tim Nasional Upaya Terpadu Pencegahan Penularan HIV/AIDS dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Zat/Bahan Adiktif Dengan Cara Suntik v. Nota K esepahaman Dirjen Pemasyarak atan, Departemen Kehakiman dan HAM RI dan Dirjen P2M&PL Departemen K esehatan RI Tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TBC di Lapas/ Rutan/Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia.

BAB 1 PENDAHUL UAN

19

(No. SK: KS.00.01.4.306 dan NO.E.36.UM.06.07, Tanggal 24 Maret Tahun 2004, tentang “Peningkatan Upaya Penanggulangan Tuberkolosis di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Indonesia).

20


2


Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia merupakan salah satu anggota dari Komisi Penanggulangan AIDS Nasional. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan mempunyai tugas merumus kan dan melaksanakan kebijakan serta standarisasi teknis di bidang Pemasyarakatan. Salah satu tugas Direktorat Jenderal Pemasyarakatan adalah menang ani penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba, yang secara teknis dilaksanakan oleh Direktorat Bina Khusus Narkotika. A. Tugas Direktorat Bina Khusus Narkotika mempunyai tugas melak s anak an s ebag i an tugas Direk torat Jenderal Pemasyarakatan di bidang perawatan kesehatan, pelayanan sosial, bimbingan hukum dan kemitraan bagi tahanan dan w arg a binaan pemas yarak atan k hus us nark otika berdasarkan kebijakan teknis yang ditetapkan oleh Direktur Jenderal Pemasyarakatan.

BAB 2 TUGAS PO KOK, FUNGSI , DAN SUSUNAN ORGANIS ASI DIREKTO RAT BINA KHUS US NA RKOTIKA

21

B. Fungsi Untuk melaksanakan tugas tersebut, Direktorat Bina Khusus Narkotika menyelenggarakan fungsi: a. Penyiapan penyusunan rancangan kebijak an dan pembinaan teknis perawatan kesehatan bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; b. Penyiapan penyusunan rancangan kebijak an dan pembinaan teknis pelayanan sosial bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; c. Penyiapan penyusunan rancangan kebijak an dan pembinaan teknis bimbingan hukum bagi tahanan dan warga binaan pemasyarakatan khusus narkotika; d. Penyiapan penyusunan rancangan kebijak an dan pembinaan teknis kemitraan; e. Pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga Direktorat.

C. Susunan Organisasi Direktorat Bina Khusus Narkotika terdiri dari: a. Direktur Bina Khusus Narkotika; b. Sub Bagian Tata Usaha;

22


c. Subdit Perawatan Kesehatan;

•

Seksi Identifikasi Ketergantungan Narkotika;

•

Seksi Perawatan Jasmani;

•

Seksi Perawatan Mental Rohani.

d. Subdit Bimbingan Hukum;

•

Seksi Konsultasi Hukum;

•

Seksi Pembinaan Kesadaran Hukum;

•

Seksi Pembinaan Kesadaran Berbangsa dan Bernegara.

e. Subdit Pelayanan Sosial;

•

Seksi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan;

•

Seksi Ketrampilan dan Usaha;

•

Seksi Seni dan Budaya.

f. Subdit Kemitraan;

•

Seksi Kerjasama Instansi Pemerintah;

•

Seksi Kerjasama LSM dan Antar Negara;

•

Seksi Monitoring dan Evaluasi.

BAB 2 TUGAS PO KOK, FUNGSI , DAN SUSUNAN ORGANIS ASI DIREKTO RAT BINA KHUS US NA RKOTIKA

23

24


3 ANALISIS SITUASI A.

Kondisi Internal 1. Kekuatan a. Tugas pokok dan fungsi Direktorat Bina Khusus Narkotika Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. b. Dibentuknya Lapas Narkotika serta tugas pokok dan fungsi berdasarkan Keputusan Menteri. c. Minat yang tinggi dari aparatur/SDM Direktorat Bina Khusus Narkotika dan Lapas/Rutan untuk meningkatkan kemampuan dan pengetahuan. d. Sudah adanya Kelompok Kerja (Pokja) Ditjen Pemasyarakatan mengenai penanggulangan HIV/ AIDS yang terdiri dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Komisi Penanggulangan AIDS, Departemen Kesehatan, Departemen Sosial, Badan Narkotika Nasional, organisasi non-pemerintah dan lembaga donor, yang dibentuk pada tahun 2004.


25

e. Sudah ada penyuluhan k epada petug as pemasyarakatan dan napi/tahanan mengenai HIV/ AIDS dan narkoba. f.

Sudah adanya temu konsultasi antara Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kepala Lapas/Rutan dan Dinas Kesehatan mengenai program penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/Rutan di tingkat propinsi.

g. Sudah adanya peraturan perundang-undangan mengenai HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba h. Adanya Kelompok Kerja Penanggulangan HIV/AIDS di tingkat Propinsi dan Kabupaten/Kota. i.

Adanya dukungan kebijakan dari Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pengembangan kemampuan sumber daya manusia melalui tugas belajar.

j.

Adanya dukungan kebijakan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dalam pelaksanaan rehabilitasi sosial bagi napi/tahanan narkoba.

26


2. Kelemahan a. Kemampuan dan pengetahuan petugas Lapas/ Rutan untuk menangani Lapas/Rutan masih perlu ditingkatkan. b. Diindikas ik an adanya penyalahg unaan dan peredaran gelap narkoba pada Lapas/Rutan. c. Dukungan dana operasional Direk torat Bina Khusus Narkotika dan Lapas/Rutan Narkotika kurang memadai. d. Belum ada subseksi rehabilitasi sosial di Lapas/ Rutan. e. Terbatasnya sarana dan prasarana kesehatan. f.

Layanan Konseling dan VCT belum optimal.

g. Belum tersedianya sarana tes HIV, narkoba dan penyakit menular lainnya secara optimal. h. Jumlah petugas pemasyarakatan pada Lapas/ Rutan belum sesuai dengan beban kerja. i.

Tidak semua Lapas/Rutan memiliki angka riil mengenai jumlah narapidana dan tahanan yang berlatar belakang penyalahguna narkoba suntik.

j.

Sebagian besar Lapas/Rutan di kota-kota besar, memiliki tingkat hunian melebihi daya tampung.


27

B. Kondisi Eksternal 1. Tantangan a. Bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba telah berkembang sangat pesat baik pada kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. b. Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit perdagangan dan peredaran gelap narkoba, namun sudah menjadi daerah pemasaran dan bahkan telah menjadi produsen gelap narkoba. c. K urang nya pemahaman tentang bahaya penyalahgunaan narkoba di masyarakat. d. Tingginya peredaran gelap narkoba menyebabkan mening katnya penyalahg unaan nark oba di Indonesia. e. Peningkatan kasus HIV secara signifikan pada kelompok penyalahguna narkoba. f.

Masih kurangnya koordinasi lintas sektoral dalam penanganan HIV dan narkoba.

g. Masih adanya stig ma dan diskriminasi dari masyarakat terhadap pengidap HIV/AIDS.

28


h. Tingginya jumlah narapidana dan tahanan yang memiliki latar belakang sebagai penyalahguna narkoba suntik.

2. Peluang a. Adanya dukungan dari pemerintah daerah. b. Adanya kesempatan mengikuti pelatihan dan pendidikan HIV/AIDS bagi pegawai di lingkungan Direktorat Jenderal Pemasyarakatan baik di dalam maupun luar negeri. c. Adanya dukungan kebijakan pemerintah maupun kesepakatan bersama antara instansi pemerintah meng e nai penang g ulang an H IV /AIDS dan penyalahgunaan narkoba. d. Adanya LSM yang peduli AIDS bahkan mulai melaksanakan kegiatan di Lapas/Rutan. e. Terbentuknya KPA Propinsi dan KPA Kabupaten/ Kota. f.

Terbentuk nya BNP di Propins i dan BNK di Kabupaten/Kota.


29

g. Adanya kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait dalam penanggulangan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba baik dalam negeri maupun luar negeri. h. Tersedianya dana dari lembaga donor internasional untuk pelaksanaan program-program penanggulangan HIV/AIDS (MKEP.MENKO. KESRA/XII/2003 No.20). i.

Terbuk anya peluang untuk mening k atk an koordinasi dengan lembaga pemerintahan lainnya yang berfokus pada penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

j.

Terbukanya peluang melakukan kegiatan advokasi dengan melibatkan para anggota DPR yang akan mendukung program penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahguna narkoba berdasarkan buktibukti yang ada melalui kegiatan legislasi.

k. Sudah ada dukungan dari tokoh agama, tokoh masyarakat

dan

media

mass a

dalam

penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan Narkoba. l.

Adanya beberapa daerah yang mempunyai peraturan daerah tentang HIV/AIDS.

30


4

STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA DI LAPAS/RUTAN TAHUN 2005-2009

Visi dan misi dalam penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba di Lapas/Rutan yang terkait dengan tugas dan fungsi Direktorat Bina Khusus Narkotika adalah sebagai berikut: A. Visi Terwujudnya manusia mandiri yang bebas HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. B. Misi 1. Melaksanakan perawatan kesehatan. 2. Melaksanakan bimbingan hukum. 3. Melaksanakan pelayanan sosial. 4. Membangun kemitraan.

C. Tujuan Strategi ini disusun untuk memberi arah dan pedoman dalam setiap upaya penangg ulang an HIV /AIDS dan penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan.

BAB 4

STRATEGI P ENANGGULANGAN HIV/AI DS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LAPAS DAN RUTAN DI INDONESIA (2005 - 2009)

31

1. Tujuan Umum Mencegah

dan meng urangi

penularan H IV,

meningkatkan kualitas hidup ODHA, meningkatkan penegakan hukum dan mengembangkan metode pelayanan terapi rehabilitasi Narkoba di lingkungan Lapas/Rutan.

2. Tujuan Khusus a. Mengurangi penyebaran HIV/AIDS terhadap napi/ tahanan dan petugas di Lapas/Rutan. b. Memberikan peraw atan, peng obatan dan dukungan bagi penderita HIV/AIDS di Lapas/Rutan. c. Memberikan rehabilitas i sosial yang meliputi bimbingan hukum dan pelayanan sosial terhadap napi/tahanan. d. Meningkatkan pemberantasan dan penanggulangan penyalahgunaan serta peredaran Narkoba di Lapas/ Rutan. e. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petugas pemasyarakatan sebagai tenaga terapi dan rehabilitasi di dalam Lapas/Rutan.

32


f.

Mencegah, merawat dan mengobati penyakit menular di Lapas/Rutan seperti: TBC, Hepatitis, IMS (Infeksi Menular Seksual) dan lainnya.

g. Membangun kemitraan dan koordinasi multisektoral antara Departemen Hukum dan HAM dengan pihakpihak terkait baik pemerintah, swasta, maupun LSM dari dalam/luar negeri. h. Membangun data bas e yang ak urat tentang penyalahgunaan peredaran gelap narkoba dan besaran penyebaran penularan HIV/AIDS serta penyakit menular lainnya.

D. Sasaran 1. Terhindarnya napi/tahanan dan petugas Lapas/Rutan dari penyalahgunaan narkoba. 2. Berkurangnya derita bagi pengidap HIV/AIDS dan mencegah infeksi yang lebih luas di Lapas/Rutan. 3. Meningkatnya kualitas kesehatan napi/tahanan melalui upaya pencegahan infeksi HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di Lapas/Rutan.

BAB 4


33

4. Berkurangnya penularan HIV/AIDS dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, perawatan, pengobatan dan pasca rawat. 5. Meningkatnya pelayanan terhadap pengidap HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya di lingkungan Lapas/ Rutan. 6. Mening k atnya

pelak s anaan

lang k ah-langk ah

implementas i k esehatan dan keamanan dalam pekerjaan di Lapas/Rutan. 7. Mening k atnya k ualitas program penc e g ahan, pengobatan dan perawatan HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, serta pencegahan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan. 8. Didapatnya informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderungan perilaku risiko baru, penularan IMS dan H IV /AIDS, yang dapat digunak an dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan HIV/ AIDS. 9. Terwujudnya keselarasan dan keterpaduan kebijakan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS serta penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan.

34


10. Terwujudnya jaminan penang g ulang an yang berkesinambungan terhadap penderita HIV/AIDS di Lapas/Rutan. 11. Berkembangnya kebijakan yang dapat menciptakan suatu lingkungan yang mendukung pelaks anaan program pencegahan dan perawatan bagi penderita HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkoba secara komprehensif di Lapas/Rutan. 12. Meningkatnya pelaksanaan terapi dan rehabilitasi sosial bagi napi/tahanan narkoba dengan berbagai metode yang dapat dipertanggungjawabkan. 13. Meningkatnya pelaksanaan bimbingan hukum sehingga terwujud napi/tahanan yang sadar hukum serta sadar dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 14. Meningkatnya pelayanan sosial bagi napi/tahanan nark otika untuk membentuk napi/tahanan yang memiliki kemampuan dan keterampilan usaha dengan dilandasi pergembangan kepribadian.

E. Strategi Sebagai cara untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka strategi yang dilakukan adalah:

BAB 4


35

1. Membang un hubungan yang harmonis antara pemerintah, instansi terkait, swasta, LSM baik dalam maupun luar negeri, organisasi profesi, masyarakat bis nis , media mas s a, pemuk a agama, pemuk a masyarakat serta melibatkan ODHA dan keluarganya dalam menyusun Strategi Penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; 2. Menerapkan Prosedur Kewaspadaan atau Pencegahan Universal dalam setiap tindakan medis di Lapas/Rutan; 3. Menggali dan mendayagunakan sumber dana dari berbagai pihak yang peduli terhadap penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan baik yang berasal dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, swasta maupun bantuan lain dari luar negeri; 4. Monitoring dan evaluasi program dilakukan secara berk ala dan terinteg rasi dengan meng gunakan indikator-indikator pencapaian dalam periode tahunan maupun lima tahunan; 5. Meningkatkan kemampuan petugas pemasyarakatan melalui berbagai pelatihan di bidang penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

36


F. Kebijakan Kebijakan yang menjadi acuan dalam penanggulangan HIVAIDS dan penyalahgunaan narkoba pada Lapas/Rutan di Indonesia tahun 2005-2009 antara lain: 1. Mening katkan penanganan dan tindakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba dan obat berbahaya dengan memutus jaringan dan peredarannya; 2. Meningkatkan pelaksanaan penanggulangan HIV/AIDS di Lapas/Rutan; 3. Melindungi kerahasiaan ODHA dan memberikan hak atas pelayanan pengobatan, perawatan dan dukungan tanpa diskriminasi; 4. Melakukan VCT untuk menegakkan diagnosis infeksi HIV/AIDS pada napi/tahanan. 5. Meningkatkan pelaksanaan pembinaan napi/tahanan penyalahgunaan narkoba yang berbasis masyarakat; 6

Mening k atk an efisiens i dan efek tifitas k erja pemasyarakatan dalam rangka pelayanan tahanan dan pembinaan napi/tahanan;

7

Meningkatkan kerjasama lintas sektoral antar instansi pemerintah deng an melibatkan org anisas i non pemerintah serta orang-orang yang peduli akan masalah HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba;

BAB 4


37

8. Mening k atk an

penegak an

huk um

terhadap

penyimpangan kebijakan yang telah ditetapkan; 9. Meningkatkan upaya terapi dan rehabilitasi sosial dengan berbagai metode yang sudah teruji di Lapas/ Rutan melalui kerjasama dengan berbagai pihak yang berkompeten di bidang terapi maupun rehabilitasi napi/ tahanan kasus narkoba; 10. Meningkatkan upaya bimbingan hukum sebagai bentuk kegiatan yang menunjang keberhasilan penanggulangan penyalahgunaan narkoba. 11. Meningkatkan pelayanan sosial di Lapas/Rutan sebagai bentuk pelayanan yang berkesinambungan bagi napi/ tahanan narkotika.

G. Program Untuk menanggulangi HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan, ditetapkan delapan program prioritas: 1. Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan Narkoba; 2. Pencegahan dan Perawatan; 3. Penelitian, Pengembangan dan Pengamatan;

38


4. Kerjasama dan Koordinasi Multi-sektoral; 5. Lingkungan yang Kondusif; 6. Rehabilitasi; 7. Bimbingan Hukum; 8. Pelayanan Sosial.

BAB 4


39

40


5

PROGRAM TAHUN 2005-2009

A. Program Penegakan Hukum Terhadap Penyalahguna Narkoba 1. Pemberantasan Penyelundupan Narkoba ke Dalam Lapas/Rutan Napi/tahanan dan petugas yang terbukti terlibat dalam penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. a. Tujuan Menciptakan Lapas/Rutan yang bebas dari penyalahgunaan narkoba. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Mening k atk an k oordinas i dengan pihak kepolisian dan BNN/BNP/BNK; 2) Meningkatkan kualitas pengamanan di dalam Lapas/Rutan;


41

3) Meng optimalkan

fungs i

Satg as

P4GN

(Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba) di Lapas/Rutan.

B. Program Pencegahan dan Perawatan 1. Pencegahan HIV, IMS, TBC dan Penularan Menular lainnya HIV dik aitkan dengan perilak u manus ia seperti hubungan seks yang tidak aman dan penyalahgunaan narkoba suntik. Perilaku seks dan penyuntikan dapat membuat seseorang menjadi rentan terhadap infeksi lain, yang pada gilirannya akan membuat rentan terhadap infeksi HIV. K egiatan penc eg ahan menc akup pening k atan pengetahuan dan keterampilan napi/tahanan, yang sesuai dengan kebutuhan khusus mereka sebelum dan s elama mas a penahanan serta masa pers iapan pelepasan. Pencegahan juga membutuhkan kondisi di mana para napi/tahanan memiliki akses terhadap materi yang diperlukan yang berisi informasi mengenai caracara melindungi diri.

42


Program komunikasi, informasi dan edukasi hendaknya bersandar pada langkah-langkah yang berdasarkan pada bukti (evidence-based) seperti penggunaan k ondom,

pelaks anaan

k ewas p adaan

umum,

pengurangan dampak buruk penyalahgunaan narkoba dan sebagainya. Selain itu, materi KIE hendaknya memuat pesan jelas serta sesuai dengan “budaya” Lapas/Rutan serta tingkat pendidikan napi/tahanan. Penyampaian materi tentang pengetahuan HIV/AIDS harus disajikan dalam kurikulum pendidikan yang disusun secara sistematis yang disampaikan melalui pendidikan formal dan non formal serta dilakukan oleh petugas/ pelatih yang memiliki kemampuan memadai. Untuk meng hasilk an tenag a pelatih diperluk an peningkatan kapasitas bagi petugas Lapas/Rutan (capacity building). Berdasarkan konsep tersebut, maka sasarannya meliputi:


43

Kelompok rentan: Kelompok rentan adalah kelompok orang dengan kondisi tubuh mudah tertular HIV dan penyakit infeksi menular lainnya pada saat mereka tinggal di Lapas/Rutan, yang tercermin dari kondisi kesehatan, usia, jenis kelamin serta orientasi seksualnya. Kelompok rentan mencakup ibu yang sedang hamil, wanita, remaja dan waria (transsexuals) Kelompok berisiko infeksi: Kelompok berisiko infeksi terdiri dari kelompok orang yang mempunyai perilaku risiko atau risiko infeksi yang relatif tinggi karena keberadaan status kesehatan atau lingkungan kerja yang dimilikinya. Kelompok tersebut meliputi:

•

Pengguna narkoba jarum suntik;

•

Orang yang melakukan hubungan seksual tidak aman;

44

•

Orang bertato;

•

Orang yang cenderung menindik bagian tubuhnya;

•

Orang yang terinfeksi melalui penularan seksual;


•

Orang yang merawat atau memberikan pelayanan kepada ODHA di Lapas/Rutan (Petugas medis, petugas keamanan dan kelompok sebaya).

Orang dengan HIV/AIDS (ODHA): Memberikan bantuan khusus pada ODHA agar mereka dapat mengambil peran aktif dalam mencegah penyebaran HIV/ AIDS pada orang lain. a. Tujuan Memastikan mereka yang berada di dalam Lapas/ Rutan dapat melindungi diri mereka sendiri dari infeksi HIV dan menghindari menularnya virus ini kepada orang lain. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut:


45

1) Menyelenggarakan Komunikasi, Informasi dan Edukasi; Meningkatkan pengetahuan, merubah sikap dan mempromosikan perilaku positif untuk mencegah penularan. 2) Mengembangkan pendidikan sebaya, melalui koordinasi dengan napi/mantan napi yang telah mendapat pelatihan; Penelitian menunjukkan bahwa napi/tahanan lebih cenderung untuk menerima dan yakin terhadap informasi mengenai narkoba dan halhal yang berkaitan dengan seks apabila diberikan oleh sebaya mereka daripada sumber lain, maka sebaya akan digunakan untuk memberikan edukasi dan informasi kepada para napi/tahanan tentang risiko HIV. 3) Melakukan upaya pencegahan penularan HIV ibu-ke-bayi di Lapas/Rutan;

46


L ayanan k esehatan di L apas /Rutan dan koordinas inya dengan layanan kesehatan eksternal, harus ditingkatkan untuk membantu mencegah penularan HIV dari ibu-ke-bayi. Ibu hamil dan menyusui pengidap HIV yang ditahan, mendapat terapi pencegahan anti-retroviral, pros e d ur melahirk an yang aman dan keterampilan serta materi yang diperlukan untuk memanfaatkan pengganti susu ibu. 4) Penyediaan aks e s dan c ara pakai untuk hubungan seks yang aman; Dalam melakukan berbagai upaya pencegahan penularan HIV diperlukan penyediaan akses pencegahan sebagai antisipasi penanggulangan dampak buruk dan penyalahgunaan narkoba maupun perilaku seksual yang tidak aman. 5) Menerapkan kewaspadaan umum (Universal Precaution); Kewaspadaan umum harus diterapkan secara ketat oleh setiap orang yang dapat secara


47

langsung terpapar, seperti oleh petugas medis, paramedis, keamanan, sebaya serta pelaku penindikan dan tato. Untuk alasan ini, mereka harus diberikan pengetahuan, keterampilan dan fasilitas yang memungkinkan mereka mencegah penularan. Infrastruktur, sumber daya yang memadai dan k ebijak an k erja harus diperk uat untuk mendukung penerapan kewaspadaan umum di Lapas/Rutan. 6) Meningkatkan upaya pencegahan penularan HIV pada kalangan Penasun. Berbagi jarum suntik, perlengkapan dan cairan suntik dapat menularkan HIV langsung melalui darah. Penasun juga harus memiliki akses pada terapi substitusi dan layanan pengobatan narkoba pada saat berada di Lapas/Rutan untuk mengurangi penggunaan jarum suntik.

48


2. Perawatan, dukungan dan pengobatan bagi ODHA Melakukan perawatan, pengobatan dan dukungan bagi ODHA di Lapas/Rutan melalui pendekatan klinis, koordinas i deng an berbagai Lembag a Swadaya Masyarak at, peraw atan berbas i s s ebaya serta mendukung pembentukan kelompok dukungan bagi ODHA. Layanan perawatan, pengobatan dan dukungan yang ditargetkan pada kebutuhan napi/tahanan pada setiap tingkat perkembangan penyakit. a. Tujuan Meringankan derita yang diakibatkan oleh HIV/AIDS, mencegah infeksi lebih luas dan meningkatkan kualitas hidup napi/tahanan yang mengidap HIV/ AIDS. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Mengintensifikan advokasi pada pemegang kebijakan yang menangani pelayanan kesehatan;


49

2) Meningkatkan edukasi dan pelatihan bagi merek a yang terlibat dalam peraw atan, pengobatan dan dukungan terhadap ODHA, serta meningkatkan jumlah petugas medis, konselor dan perawat sukarela (termasuk napi/ tahanan lainnya); 3) Membuat peraw atan, peng obatan dan dukung an yang ters e dia bagi ODHA di lingkungan Lapas/Rutan; 4) Membentuk jejaring sebaya bagi dukungan terhadap HIV dan perawatan terhadap pengidap AIDS di kalangan napi/tahanan; 5) Menyusun, menyebarkan dan menggunakan pedoman khusus bagi perawatan terhadap napi/ tahanan pria, wanita dan remaja.

3. Pencegahan, Perawatan, dan Pengobatan bagi Ketergantungan Narkoba Menyediakan berbag ai rag am pilihan untuk mengurangi risiko penyuntikan dan mengurangi atau

50


menghentikan semua penyalahgunaan narkoba dalam rangka memberikan layanan pencegahan penyalahgunaan dan pengobatan bagi penyalahguna narkoba. a. Tujuan Mengurangi penularan HIV dan risiko kesehatan lainnya melalui penyediaan berbagai layanan pencegahan, pengobatan dan pasca rawat. b. Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Mening k atk an s ec ara intens if informasi, komunikasi dan edukasi mengenai pencegahan penyalahgunaan narkoba; Penyediaan informasi yang akurat mengenai dampak buruk penyalahgunaan narkoba sangat dibutuhkan bagi para narapidana maupun tahanan sebag ai referensi mereka untuk


51

mengatasi masalah HIV/AIDS dan narkoba suntik. Hal ini termasuk edukasi bagi pengguna narkoba suntik di mana informasi yang bersifat edukasi tersebut mampu membantu mereka untuk menghindari atau merubah perilaku. Upaya tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, mulai dari membang un kesadaran umum melalui k ampanye, peng adaan pelayanan kesehatan, pendidikan sebaya serta kolaborasi pemerintah dan lembaga swadaya masyarakat. 2) Menyediakan akses pada terapi substitusi bagi para napi/tahanan; Banyak penelitian menghasilkan bukti yang konsisten dan kuat bahwa pengobatan substitusi dikaitkan dengan pengurangan substansial dalam penyalahgunaan opiat, kriminalitas, kematian yang diakibatkan oleh kelebihan dosis, serta perilaku berisiko yang terkait dengan penularan H IV, Penas un di L apas /Rutan

52


hendaknya disediakan akses pada layanan substitusi yang berkesinambungan. Menjalin kesinambungan dari perawatan substitusi narkoba antara Lapas/Rutan dan komunitas umum. 3) Memperk uat dan memperluas layanan pengobatan narkoba; Layanan program pengobatan narkoba yang ada dan pengembangan program baru dengan menyediakan rehabilitasi medis, sosial, mental, dan spiritual yang berbasis penelitian kepada napi/tahanan. 4) Membentuk

prog ram

s e baya

untuk

melak s anak an k egiatan eduk as i tentang narkoba, perawatan dan pasca rawat narkoba; Program dukungan sebaya bagi napi/tahanan yang

menc oba

untuk

berhenti

dari

penyalahgunaan nark oba hendaknya juga diperluas.


53

Prog ram-prog ram

ters e b ut

membantu

penyalahguna narkoba dalam pencegahan kambuh dan mengembangk an s ik ap dan keterampilan yang memadai bagi terbentuknya perubahan positif ke arah gaya hidup bebasnarkoba. 5) Memperkuat dan memperluas program pascarawat di tengah masyarakat bagi mantan napi/ tahanan; Mengembangkan rujukan antara pengobatan narkoba dan kelompok bantu-diri di Lapas/Rutan yang sama dengan layanan yang ada di tengahtengah masyarakat umum. 6) Meng e mbang k an prog ram penc e g ahan terjadinya penanggulangan tindak pidana residivis di tengah masyarakat bagi para mantan napi/tahanan

yang

memiliki

c atatan

penyalahgunaan nark oba deng an cara memberikan keterampilan dan penempatan kerja yang disponsori suatu lembaga atau badan.

54


Menciptakan kerjasama dengan Departemen Sosial, lembaga swadaya masyarakat dan sektor swasta (komunitas bisnis) untuk menyediakan program keterampilan kerja, penempatan kerja, dan pengupayaan sponsor bagi para mantan napi/tahanan.

4. Pelayanan Pengobatan untuk Mengendalikan IMS, TBC dan Penyakit-penyakit Menular Lainnya Dengan mengatur interak si antara HIV/AIDS dan penyakit menular lainnya, kehidupan napi/tahanan yang mengidap HIV maupun yang tidak terkena HIV dapat dilindungi. Peningkatan virus HIV dapat berdampak pada penyebaran penyak it infek si lainnya dan menciptakan epidemi baru. Beberapa penyakit infeksi dapat membuat seseorang menjadi lebih rentan terhadap HIV, atau sebaliknya mereka yang telah mengidap HIV juga rentan akan terinfeksi penyakit lainnya. ODHA merupakan orang risiko tinggi terbesar tertular penyakit menular lainnya.


55

IMS meningkatkan risiko penularan HIV hingga paling tidak dua sampai lima k ali lipat dan membantu penyebaran HIV. Jika tidak diobati, IMS tidak saja hanya meningkatkan tingkat infeksi seseorang yang mengidap HIV positif, namun juga dapat mengakibatkan mereka yang HIV negatif lebih rentan terhadap infeksi. Ko-infeksi deng an H IV s e rta penyak i t menular lainnya menimbulkan dampak kesehatan masyarakat yang serius yakni pada individu dan populasi umum pada Lapas/Rutan. a. Tujuan Mengurangi interaksi antara virus HIV dan penyakit menular lain di dalam lingkungan Lapas/Rutan. b. Kegiatan Kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain sebagai berikut: 1) Mengembang kan dan memperkuat layanan pencegahan dan pengobatan IMS;

56


Orang yang mengidap IMS cenderung 2-9 kali lebih mudah terinfeksi HIV daripada mereka yang tak mengidap IMS. Upaya harus dilakukan untuk mencegah infeksi baru melalui intervensi dan deteksi dini serta layanan pengobatan. 2) Memperkuat jejaring penyedia obat-obatan bagi napi/tahanan penyalahg una narkoba yang mengidap HIV, TBC dan substitusi opiat; Memastikan penyediaan obat yang tidak terputus bagi

napi/tahanan

s erta

memas tik an

keberlangsungan perawatan bagi pasien saat masuk, pindah dan meninggalkan Lapas/Rutan. 3) Memadukan pengobatan TBC dengan terapi anti retroviral serta terapi substitusi; Pengobatan TBC, HIV dan ketergantungan opiat semuanya membutuhkan pengawasan klinis jangka panjang. Upaya terapi dilakukan pada metode perawatan terpadu bagi para napi/ tahanan.


57

4) Mengintegrasikan pelayanan kesehatan yang lebih luas bagi napi/tahanan. Meningkatkan upaya koordinasi antara layanan kesehatan yang diawasi oleh beberapa instansi pemerintah dan swasta untuk menanggulangi penyakit menular yang berinteraksi dengan HIV/ AIDS di lingkungan Lapas/Rutan. 5. Kesehatan dan Keamanan Kerja (K-3) Dilakukan upaya pengembangan dan peningkatan pengetahuan yang relevan dengan kebijakan dan prosedur yang benar agar petugas tidak terluka serta terinfeksi dalam melakukan tugasnya di Lapas/Rutan. a.

Tujuan Mengembangkan dan melaksanakan langkahlangkah implementasi kesehatan dan keamanan dalam pekerjaan bagi petugas di Lapas/Rutan.

b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilakukan untuk dapat mencapai tujuan di atas adalah:

58


1) Melaksanakan pendidikan dan pelatihan K-3 bagi para petugas di Lapas/Rutan; Pendidikan pelatihan K-3 mencakup informasi HIV/AIDS dan ketergantungan narkoba serta prosedur pengendalian infeksi. Target pelatihan harus secara spesifik menjawab kebutuhankebutuhan dari masing-masing tipe petugas, termas uk petugas medis dan paramedis, petugas keamanan dan administrasi. 2) Meningkatkan kewaspadaan dari kemungkinan terkena infeksi pada waktu Kerja; Mengembangkan prosedur dan sumber-sumber yang dapat digunakan untuk menghindari kemungkinan terkenanya infeksi pada waktu melak ukan pek erjaan di Lapas /Rutan dan k arantina imigras i , termas uk pemberian vaksinasi bagi para petugas dan menyediakan post exposure prophylaxis (profilaksis pasca pajanan) 3) Mengembangkan kebijakan, pedoman dan Standar Operasional Pelaksanaan.


59

Mengembangkan Kebijakan, Pedoman dan Standar Operas i onal g una menduk ung pelaksanaaan K-3 yang baik di Lapas/Rutan.

C. Program Penelitian, Pengembangan, dan Pengamatan 1. Penelitian dan Pengembangan Membangun kapasitas penelitian melalui kerjasama antara ins titus i penelitian lok al, nas ional dan internasional deng an fokus pada H IV /AIDS dan penyalahgunaan narkoba di lingkungan Lapas/Rutan. a. Tujuan Mening katkan kualitas prog ram penceg ahan, pengobatan dan perawatan terhadap pengidap HIV/ AIDS dan penyalahgunaan nark oba melalui pelaksanaan penelitian dan pengembangan. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Melaks anak an studi tentang manajemen perawatan di lingkungan Lapas/Rutan; 60


Studi mengidentifikasi model pendekatan yang paling tepat bagi perawatan klinis bagi kasus HIV/AIDS serta pengobatan narkoba atau terapi substitusi bagi penyalahgunaan narkoba. 2) Melak s anak an studi meng e nai dampak intervens i HIV/AIDS dan penyalahg unaan narkoba setelah napi meninggalkan Lapas/ Rutan; Penelitian menggambarkan kondisi sosialekonomi napi/tahanan yang mengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; 3) Melaksanakan penelitian; Penelitian untuk melengkapi masukan dalam hal rancangan pendekatan dan program-program baru bag i pencegahan, peng obatan dan program sebaya. 4) Memperkuat jejaring penanggulangan HIV/AIDS.


61

Membina hubungan antara Departemen Hukum dan HAM RI, dengan instansi/lembaga terkait lainnya baik dalam lingkup nasional maupun internasional. 2. Pengamatan Melakukan surveilans epidemiologi dan perilaku guna memperoleh informasi penting bagi penyusunan perenc anaan

penang gulang an H IV/AIDS dan

penyalahgunaan narkoba yang komprehensif. a. Tujuan Memperoleh informasi tentang besaran, penyebaran dan kecenderungan perilaku risiko baru, penularan HIV, IMS, TBC dan Penyakit Menular Lainnya yang dapat digunakan dalam memformulasikan kebijakan dan kegiatan pencegahan HIV/AIDS. b. Kegiatan

62


Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan ini adalah sebagai berikut: 1) Mening k atk an koordinasi dengan badan surveilans lain; Meningkatkan koordinasi dengan Departemen Kesehatan dan Badan Pusat Statistik untuk melaksanakan surveilans rutin dan anonim (unlinked and anonymous) terhadap HIV/AIDS, IMS tertentu dan TBC di dalam Lapas/Rutan. 2) Menyediakan

dan

mengembangk an

laboratorium di dalam Lapas/Rutan; Meningkatkan laboratorium di lingkungan L apas /Rutan untuk membantu k egiatan surveilans dan tujuan-tujuan diagnosa serta menyusun suatu jejaring laboratorium rujukan.


63

3) Membangun dan mengembangkan data base mengenai latar belakang perilaku narapidana dan tahanan. D. Program Kerjasama dan Koordinasi Multisektoral 1. Kerjasama dan Koordinasi Multi-sektoral Melakukan kerjasama dan koordinasi penanggulangan HIV/AIDS antar instansi pemerintah, Lembaga Swadaya Mas yarakat s erta s w as ta, g una meng antis ipas i perkembangannya yang relatif pesat. a. Tujuan Menyelaraskan kebijakan pencegahan, perawatan dan pengobatan HIV/AIDS serta penyalahgunaan narkoba terutama yang menggunakan jarum suntik tidak steril (suci hama) di Lapas/Rutan. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai ini adalah sebagai berikut: 1) Melaksanakan koordinasi yang lebih luas dengan KPA/KPAD dan BNN/BNP/BNK;

64


Memperkuat mekanisme koordinasi yang ada saat ini antara Komisi Penanggulangan AIDS Propinsi dan kelompok kerja HIV/AIDS dalam lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI, Kepolisian RI, dan BNN/BNP/BNK. 2) Memperkuat Kelompok Kerja HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan; Meningkatkan peran Kelompok Kerja HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba pada tingkat Propinsi di Lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI. 3) Menyusun perencanaan strategi penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba yang berkesinambungan; Perenc anaan s trategi untuk HIV /AIDS dan penyalahg unaan

narkoba

hendaknya

dipersiapkan dengan partisipasi dari seluruh stakeholder. Perencanaan ini diaplikasikan melalui rencana tahunan.


65

4) Membentuk jejaring informasi HIV/AIDS. Membangun strategi dan jejaring pengguna narkoba dan HIV/AIDS yang terdiri dari berbagai pihak

untuk

menc i p tak an

kebijakan,

perencanaan, anggaran dan pelaksanaan yang efektif dan optimal. Perlu membina hubungan yang teratur antara seluruh stakeholder melalui pertemuan ad hoc dari berbagai institusi pada tingkat nasional, propinsi, kabupaten dan kecamatan. Pertemuan stakeholder diharapkan menghasilkan sumber daya yang dibutuhkan dan dapat dimanfaatkan secara efisien dan efektif. 2. Penanggulangan Berkesinambungan Membangun komitmen dan memelihara kepemimpinan yang kuat pada seluruh tingkatan administratif agar dapat menjadi sumber motivasi dan inspirasi bagi merek a yang terlibat dalam isu H IV /AIDS dan penyalahgunaan narkoba.

66


a. Tujuan Menjamin suatu penangg ulangan yang berk esinambung an

terhadap

H IV/AIDS

dan

penyalahgunaan narkoba melalui komitmen serta kepemimpinan yang kuat, dengan informasi dan sumber daya yang mendukung. b. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: 1).

Melakukan advokasi untuk penanggulangan H IV /AIDS dan penyalahg unaan nark oba dilak uk an dalam rangk a mendapatk an dukungan stakeholder mas yarakat yang diperlukan untuk penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan.

2).

Melaksanakan pendidikan dan pelatihan yang berfokus pada pencegahan, pengobatan dan perawatan penyalahgunaan narkoba yang sesuai dengan kebutuhan stakeholder.


67

3).

Meningkatkan fasilitas penanggulangan HIV/ AIDS dan penyalahgunaan narkoba. Memberikan akses pelayanan di Lapas/Rutan (termasuk kewaspadaan umum).

4).

Mengg ali sumber pendanaan untuk melakukan penang gulang an H IV /AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba dari Pemerintah, Swasta dan Lembaga Donor.

E. Program Lingkungan yang Kondusif Merumus k an k ebijak an, peraturan dan pros edur penanganan penderita HIV/AIDS dan penyalahguna narkoba di Lapas/Rutan untuk mengeliminir stigma, diskriminasi dan pelanggaran HAM. 1. Tujuan Menetapk an kebijakan yang dapat menciptakan lingkungan yang dapat mendukung pelaksanaan program pencegahan dan perawatan HIV/AIDS secara

68


komprehensif bagi penyalahgunaan narkoba di Lapas/ Rutan. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Menyusun prosedur dan mekanisme penanggulangan HIV/AIDS dan narkoba sesuai dengan kebutuhan Lapas/Rutan setempat; b. Mengadvokasi pemerintah dan DPR untuk merubah atau merivisi Undang - undang yang dapat menciptakan lingkungan yang mendukung dalam rangka program pencegahan dan perawatan HIV/ AIDS di Lapas/Rutan yang dilakukan pada tingkat propinsi dan nasional. c. Membangun kapasitas (Capacity Building) pejabat di lingkungan Departemen Hukum dan HAM RI, menghindari stigma, sikap dis kriminatif dan pelanggaran hak asasi manusia dalam penyediaan


69

layanan bagi napi/tahanan yang mengidap HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba. F. Program Rehabilitasi. Dalam penanggulangan HIV/AIDS dan penyalahgunaan narkoba di Lapas/Rutan metode rehabilitasi yang digunakan adalah Criminon, Theurapeutic Community (TC), dan metode lainnya yang mendukung penyembuhan. 1. Tujuan Membentuk sikap dan kepribadian napi/tahanan narkoba ag ar mampu menghindark an diri dari penyalahg unaan nark oba maupun perbuatan melanggar hukum. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Meningkatkan program rehabilitasi dengan metode Criminon, TC dan metode lainnya di Lapas/Rutan;

70


b. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan Criminon Indonesia, BNN, Departemen Sosial dan LSM; c. Meningkatkan tenaga instruktur yang mampu melaksanakan program Criminon, TC dan metode lainnya; d. Mengadakan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan program rehabilitasi. G. Program Bimbingan Hukum Program Bimbingan Hukum memberikan konsultasi hukum, kesadaran berbangsa dan bernegara serta kesadaran hukum. 1. Tujuan Membentuk sikap yang sadar hukum serta sadar akan kehidupan berbangsa dan bernegara. 2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut:


71

a. Melaksanakan konsultasi hukum; b. Melaksanakan bimbingan dalam peningkatan kesadaran berbangsa dan bernegara bagi napi maupun tahanan; c. Melaksanakan pendidikan dan bimbingan dalam kesadaran hukum; d. Mempersiapkan tenaga penyuluh dan pembimbing di bidang hukum.

H. Program Pelayanan Sosial Program Pelayanan Sosial memberikan pendidikan seni dan budaya, pendidikan dan bimbingan ketrampilan usaha, serta pendidikan dan bimbingan lanjutan. 1. Tujuan Memberikan pelayanan sosial sebagai bentuk pelayanan yang mampu mengisi kegiatan penanggulangan narkoba yang meliputi pendidikan seni, budaya dan ketrampilan usaha kepada napi/tahanan narkotika sehingga mampu membentuk manusia yang mandiri.

72


2. Kegiatan Kegiatan yang dapat dilaksanakan untuk mencapai tujuan tersebut adalah sebagai berikut: a. Membentuk usaha di Lapas/Rutan yang mampu memberi pendidikan dan ketrampilan usaha sebagai bekal ketrampilan napi/tahanan narkoba; b. Melaksanakan kegiatan yang mampu membina kemampuan bersosialisasi bagi napi/ tahanan narkotika serta dalam kemampuan seni dan budaya; c. Melaksanakan kegiatan pendidikan umum maupun kursus-kursus dalam membina dan meningkatkan kemampuan napi/tahanan narkotika. d. Membentuk tenaga instruktur yang terampil di bidang pendidikan, usaha, seni dan budaya.


73

74


6

PENUTUP

Penanggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba di Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Neg ara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari upaya penanggulangan HIV/AIDS dan Narkotika secara nasional maupun global. Untuk keberhasilan upaya penanggulangan tersebut diperlukan langkah-langkah sistematis, terarah dan terencana yang tersusun dalam ’Strategi Penanggulangan HIV/ AIDS dan Penyalahg unaan Nark oba pada L e mbag a Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005 – 2009. Deng an

demikian penang g ulang an

H IV /AIDS dan

Penyalahgunaan Narkoba pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia dapat berjalan efektif serta hasilnya optimal. Oleh karena itu dalam operasioanal kegiatan yang ada pada strategi ini, diperlukan perencanaan anggaran dan jadwal kegiatan yang baik.

BAB 6 PENUTUP

75

REFERENSI Departemen Kesehatan. 2003. “Hasil Surveilans HIV di Lapas/Rutan”, Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia. ———————. 2003. “Estimasi Nasional Infeksi HIV Pada Orang Dewasa Indonesia, Tahun 2003”. Jakarta: Departemen Kesehatan Republik Indonesia, Direktorat Jenderal Pemberantasan Penyakit Menular dan Penyehatan Lingkungan. ———————. September 2004. “Evaluasi Surveilans PMS dan HIV/AIDS”, Jakarta: Subdit AIDS dan PMS, Departemen Kesehatan Republik Indonesia. Departemen Kehakiman dan HAM. 2004. “Narapidana dan Tahanan di Lapas/Rutan”. Jakarta: Departemen Kehakiman dan HAM. Departemen Kesejahteraan Rak yat.2003.”Agreement Between The Coordinationg Minister of Welfare Affairs on Behalf of National Aids Commission and The Chief of National Police of Narcotics Board.” Jakarta: Departemen Kesejahteraan Rakyat. Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Maret 2005. “Keadaan dan Masalah Penanggulangan Narkoba dan HIV/ AIDS di Lapas/Rutan”. Jakarta: Direktorat Bina Khusus Narkotika. Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. 2003. “Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas

76


Kinerja Instansi Pemerintah”, Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia. Ministry of Health Indonesia and The National AIDS Commission. 2002. “Special Cabinet Session on HIV/AIDS: The Threat of HIV/AIDS in Indonesia is Increasingly Evident and Calls for More Concrete Measure of Prevention”. Jakarta: Family Health International and USAID. Nota Kesepahaman Dirjen Pemasyarakatan, Departemen H ukum dan H AM RI dan Dirjen PPMPL Departemen Kesehatan RI Tentang Peningkatan Upaya Penanggulangan TBC di Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Wilayah Indonesia. (No.SK: KS.00.01.4.306 dan NO.E.36.UM.06.07, 24 Maret 2004, “Pening k atan Upaya Penanggulangan Tuberkolosisdi Lapas/Rutan/ Cabang Rutan di Seluruh Indonesia). Reid, G dan Costigan, G. 2002. Revisting the Hidden Epidemic: A Situational Assessment of Drug Use in Asia in the Context of HIV/AIDS The Centre for Harm Reduction.” Melbourne, Australia: The Macfarlane Burnet Institute for Medical Research and Public Health Ltd. Sutomo, S. 2004. “The National Strategic Plan for Prevention and Control a DF/DHF Indonesia 2004 – 2008”, Jakarta: Ministry of Health Directorate General Communicable Disease Control and Environmental Health and World Health Organization. The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi Dampak Buruk narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

BAB 6 PENUTUP

77

The Centre for Harm Reduction and Asian Harm Reduction. 2001. “Mengurangi dampak Buruk Narkoba di Asia, Edisi Indonesia”, Jakarta: The Centre for Harm Reduction.

UNAIDS. Juli 11-16, 2004. “Leadership Statement: Injecting

Drug Use and HIV/AIDS,15th International AIDS Conference”, Bangkok, Thailand: UNAIDS ———————. 2004. “Potraits of Commitment: From Southeast Asia and The Pacific”. Bangkok: UNAIDS. United Nation Information Services (UNIS). 17 Mei, 2004. “Round Table on HIV-AIDS and Prisons During The Commission on Crime Prevention and Criminal Justice.”.Vienna, Austria: Vienna International Centre.

78


L A MPI R A N

79

Profil Strategi Penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005 - 2009

Lampiran 1

80


L A MPI R A N

81

82


L A MPI R A N

83

84


L A MPI R A N

85

86


Profil Analisis Situasi (Kualitatif) Strategi Penganggulangan HIV/AIDS dan Penyalahgunaan Narkoba Pada Lembaga Pemasyarakatan Dan Rumah Tahanan Negara di Indonesia, Tahun 2005–2009

Lampiran 2

L A MPI R A N

87

STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT JENDERAL PEMASYARAKATAN

Lampiran 3 88


L A MPI R A N

89

Lampiran 4 STRUKTUR ORGANISASI DIREKTORAT BINA KHUSUS NARKOTIKA

90


Subseksi Bimbingan Kemasyarakatan dan Keperawatan

Subseksi Registrasi

SEKSI BIMBINGAN NAPI/ANAK DIDIK

Urusan Umum

Subseksi Sarana Kerja

Subseksi Pelaporan dan Tata Tertib

Subseksi Keamanan

SEKSI ADMINISTRASI KEAMANAN DAN TATA TERTIB

Subseksi Bimbingan Kerja dan Pengelolaan Hasil Kerja

SEKSI KEGIATAN KERJA

Urusan Kepegawaian dan Keuangan

SUB BAGIAN TATA USAHA


STRUKTUR ORGANISASI


PETUGAS PENGAMANAN

K.P.L.P.

Lampiran 5

L A MPI R A N

91

Lampiran 6

DAFTAR SINGKATAN AIDS

: Acquired Immunodeficiency Syndrome

ARV

: Anti Retroviral

ASA/FHI

: Aksi Stop Aids/ Family Health International

BNN

: Badan Narkotika Nasional

BPS

: Badan Pusat Statistik

CHR

: Centre for Harm Reduction

Dep. Hukum dan HAM : Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia DEPKES

: Departemen Kesehatan RI

DPR

: Dewan Perwakilan Rakyat

HIV

: Human Immonudeficiency Virus

IHPCP

: Indonesia HIV/AIDS Prevention and Care Project

IMS

: Infeksi Menular Seksual

IDU’s

: Injecting Drug Users

K3

: Kesehatan dan Keamanan Kerja

KIE

: Komunikasi, Informasi dan Edukasi

KPA

: Komisi Penanggulangan AIDS

92


KPAD

: Komisi Penanggulangan AIDS Daerah

KUHAP

: Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

Lapas

: Lembaga Pemasyarakatan

MENKO KESRA

: Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat

P4GN

: Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba

Rutan

: Rumah Tahanan Negara

LSM

: Lembaga Swadaya Masyarakat

ODHA

: Orang Hidup dengan HIV/AIDS

PBB

: Persatuan Bangsa-Bangsa

Penasun

: Penyalahguna Narkoba Suntikan

Perjasun

: Pertukaran Jarum Suntik

SOP

: Standard Operating Procedure

UNAIDS

: Joint United Nations Programme on HIV/ AIDS

UNGGAS

: United Nations General Assembly Special Session

Universal precautio

: Kewaspadaan Universal

SUBDIT

: Sub Direktorat

WHO

: World Health Organization

VCT

: Voluntary Counseling and Testing

L A MPI R A N

93

Lampiran 7 DAFTAR NAMA TIM PENYUSUN STRATEGI PENANGGULANGAN HIV/AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAN DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN 2005 – 2009

Penasehat

: Drs. MARDJAMAN, Bc.IP (Direktur Jenderal Pemasyarakatan)

Penanggung Jawab : Drs. UNTUNG SUGIYONO, Bc.IP, MM (Direktur Binsustik) Konsultan

: ADI SOEJATNO, Bc.IP, SH, MH

Tim Pelaksana : 1. Ketua

: dr. HENDRA SALIM (Kasubdit Perawatan Kesehatan)

2. Sekretaris : 1. Dra. EMI SULISTYATI (Kasi Identifikasi Ketergantungan Narkotika) 2. SRI YUWONO, Bc.IP, S.IP (Kasi Perawatan Jasmani) 3. Anggota : 1. Drs. M. DZULHAQQILLMUBIN, M.Si. (Kasubdit Pelayanan Sosial) 2. Drs. SISWADI KARDJAREJA, Bc.IP (Kasubdit Kemitraan)

94


3. SYAHRIR SUAIB, SH (Kasubdit Bimbingan Hukum) 4. Dra. MARTHA MASSELENG (Kasi Kerjasama LSM dan Antar Negara) 5. Dra. HERNA LUSY, MM (Kasi Pendidikan dan Bimbingan Lanjutan) 6. Drs. YUSMAR K, MM (Ditjen Perlindungan HAM) 7. INANG WINARSO (IHPCP) 8. CIPTASARI PRABAWATI, MSc (ASA) 9. HENRI PUTRANTO, S.Sos (ASA) 10. ELISABETH EMRYS, MPH (CHR) 11. JOLANDA M. H SUMUAL BEEBY, MSi (CHR) 12. BEBI R SUTOMO, Ir. MSi (CHR) 13. DEVI KARYADI, S.Sos (CHR) 14. SANDY PERMANA S.Hum (CHR) 15. JULI MARINTAN SINAGA (CHR) 16. DIENA OKTORIANI, SE. MAAC (CHR) 17. KESTER SUMUAL, SH (Asian Harm Reduction Network)

L A MPI R A N

95

AIDS DAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA LEMBAGA PEMASYARAKATAM DAN RUMAH TAHANAN NEGARA DI INDONESIA TAHUN

Recommend Documents