ACADEMIC HANDBOOK LAW SCIENCE STUDY PROGRAM U N I V E R S I T A S I N T E R N A S I O N A L B A T A M

ACADEMIC HANDBOOK LAW SCIENCE STUDY PROGRAM UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

ACADEMIC SYLLABUS OF LAW SCIENCE STUDY PROGRAM

FAKULTAS HUKUM SCHOOL OF LAW

Universitas Internasional Batam J l .

G a j a h M a d a , B a l o i S e I L a d i B a t a m – I n d o n e s I a 2 9 4 4 2 Tel : +62 778 743 7111, 600 2999 Fax : +62 778 743 7112, 600 4219 WebsIte : http://www.uIb.edu

UNIVERSITAS INTERNASIONAL BATAM

VISION To be a University with International Quality Standard that produces graduates that can meet global dynamic changes (Menjadi Universitas yang memiliki Kualitas Standar Internasional yang menghasilkan lulusan yang mampu menghadapi perubahan global yang dinamis)

MISSION To continuously implement Comprehensive Education, Analytical Research and Humane Society Services according to International Quality Standar (Untuk terus menerapkan Pendidikan yang Komprehensif, Penelitian Analitis dan Pengabdian Masyarakat sesuai dengan Standar Kualitas Internasional)

QUALITY POLICY By implementing International Quality Standards in its entire processes and activities, UIB is committed to produce Competent and Competitive Graduates with Qualified Hard Skills, Soft Skills, Leaderships and Entrepreneurship Skills. (Dengan mengimplementasikan Standar Kualitas Internasional dalam seluruh kegiatan dan proses, UIB berkomitmen untuk menghasilkan lulusan yang Kompeten dan Kompetitif dengan Keterampilan Umum, Keterampilan Khusus, Keterampilan Kepemimpinan dan Kewirausahaan yang berkualitas)

QUALITY OBJECTIVES 70% of study programs should be accredited ‘A’ by the National Accreditation Board for Higher Education of Indonesia (70% Program Studi terakreditasi ‘A’ oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi Indonesia) 100% of Graduates should have TOEIC of minimum 700 (100% lulusan mencapai nilai TOEIC minimum 700) 90% of graduates should complete their study within the prescribed period (maximum 4 years) (90% lulusan menyelesaikan pendidikan dengan periode waktu yang ditentukan (maksimal 4 tahun)) 80% of graduates GPA should be minimum 3.00 out of 4.00 (80% lulusan memiliki IPK minimal 3.00 dari 4.00) 80% students should satisfy with the provided services and facilities (based on students satisfaction index: minimum score 4 out of 5) (80% mahasiswa puas dengan fasilitas dan pelayanan yang diberikan (berdasarkan kuesioner kepuasan mahasiswa: minimal skor 4 dari 5)) 80% teaching Staff (lectures) should obtain minimum score 3.00 out of 4.00 on lectures performance index (80% staff pengajar (dosen) memiliki nilai minimal 3.00 dari 4.00 pada kuesioner performa dosen) 50% of graduates should work in foreign/multi national corporations or have their own businesses (50% lulusan bekerja di perusahaan asing/multi nasional atau memiliki usaha bisnis sendiri)

SCHOOL OF LAW UIB School of Law provides bachelor degree program : (Program Studi Ilmu Hukum UIB menyediakan program sarjana: )

Law Science Study Program

This program brings the real experiences and knowledge in law science study program. Law science focusing on business law in the national and international context. Supported by its location in Batam, as a developing Industrial City and as a business area since Batam become a free trade zone area, along with the best curriculum being developed, Universitas Internasional Batam law science study program is able to produce experienced graduates. (Program ini memberikan pengalaman dan pengetahuan yang nyata di Program Studi Ilmu Hukum yang berfokus pada hukum bisnis dalam konteks nasional dan internasional. Didukung dengan lokasi di kota Batam sebagai kota industri yang berkembang dan area bisnis sejak menjadi Kawasan Perdagangan Bebas, bersamaan dengan kurikulum terbaik yang sedang dikembangkan, Program Studi Ilmu Hukum Universitas Internasional Batam mampu menghasilkan lulusan yang berpengalaman.)

Law Science Study Program VISION As a Study Program with international quality standard that produces law graduates that can meet dynamic changes of business law in the national and international context. (Sebagai program studi dengan standar mutu internasional yang menghasilkan sarjana hukum yang mampu mengikuti dinamika perubahan hukum bisnis dalam konteks nasional dan internasional) MISSION 1. To implement legal education on business law through international comparative law approaches. (Menerapkan pendidikan ilmu hukum di bidang hukum bisnis melalui pendekatan perbandingan hukum internasional.) 2. To conduct analytical research on business law based on international comparative law methods. (Melaksanakan penelitian yang analitis dalam bidang hukum bisnis dengan metode perbandingan hukum internasional.) 3. To carry out society services through consultation and advocacy. (Menyelenggarakan pengabdian masyarakat melalui konsultasi dan pendampingan hukum.) 4. To collaborate with higher educational and relevant institutions at national and international level. (Melaksanakan kerjasama dengan Perguruan Tinggi dan lembaga yang terkait pada tingkat nasional maupun internasional.) 5. To provide informative and professional academic and non academic services by using current information and technology. (Menyediakan sistem pelayanan akademik dan non akademik yang informatif dan profesional dengan menggunakan media informasi dan teknologi terkini.)

PURPOSE OF EDUCATION

1. Produce students to have academic ability in business law through international comparative law method. (Menghasilkan mahasiswa untuk memiliki kemampuan akademik di bidang hukum bisnis melalui metode perbandingan hukum internasional.) 2. Produce students with the ability to conduct analytical and applicative business law research on a national and international scale. (Menghasilkan mahasiswa dengan kemampuan melakukan penelitian hukum bisnis yang analitis dan aplikatif dalam skala nasional dan internasional.) 3. Produce students who are able to apply their knowledge and skills to the community through consultation and legal assistance. (Menghasilkan

mahasiswa

yang

mampu

mengaplikasikan

pengetahuan

dan

keterampilannya kepada masyarakat melalui konsultasi dan pendampingan hukum.) 4. Realizing national and international cooperation to improve the insight and network of students and academic partners. (Merealisasikan kerjasama nasional maupun internasional untuk meningkatkan wawasan dan jejaring mahasiswa dan civitas academica.) 5. Providing academic and non-academic services of quality to students and stakeholders by using the latest Information Communication and Technolgy (ICT). (Memberikan pelayanan akademik dan non akademik yang bermutu kepada mahasiswa dan stakeholders dengan menggunakan Information Communication and Technology (ICT) terkini.)

PROGRAMME OUTCOMES

1. Able to develop the law science with law approaches through the comparative law and able to describe it on undergraduate project. (Mampu mengembangkan ilmu hukum melalui pendekatan perbandingan hukum dan mampu menjelaskannya dalam tugas akhir.) 2. Able to describe idea with argumentative and creative way in law science, therefore students able to publish their idea in law journal. (Mampu menjelaskan ide secara argumentatif dan kreatif dalam Ilmu Hukum, dengan begitu mahasiswa mampu mempublikasikan ide tersebut kedalam jurnal hukum.) 3. Able to understand and identify the local and international legal issues with comparative legal methods. (Mampu memahami dan mengidentifikasikan permasalahan hukum baik nasional maupun internasional dengan metode perbandingan hukum.) 4. Able to choose, develop and give the best solutions based on legal principle as a basic on decision making to solve the legal issues. (Mampu memilih, mengembangkan, dan memberikan solusi terbaik berdasarkan prinsip hukum sebagai dasar pengambilan putusan dalam menyelesaikan isu hukum.) 5. Able to formulate the legal problem solving. (Mampu memformulasikan penyelesaian masalah hukum.) 6. Mastery the theories concept concerning (a) types, structurce, and law theories (b) source, principle and law norms (c) system or rules of Indonesian law and history of development. (Menguasai teori konsep terkait (a) tipe, struktur, dan teori hukum (b) sumber, prinsip, dan norma hukum perkembangannya.)

(c)

sistem

dan aturan hukum

Indonesia dan sejarah

7. Mastery the basic concept of sociological law, and comparative law to understand the law contextually, systematically, and complete with purpose to develop the scientific argumentation. (Menguasai konsep dasar sosiologi hukum dan perbandingan hukum untuk memahami hukum

secara

kontekstual,

sistematis,

dan

lengkap

dengan

tujuan

untuk

mengembangkan argumentasi ilmiah.) 8. Mastery the basic knowledge concerning history and theories aspects in Indonesian positive law, including Private law, Public law, Administration law, International law, Customary law, Islamic law with material aspect or procedural aspect. (Menguasai pengetahuan dasar terkait aspek sejarah dan teori dalam hukum positif Indonesia, yang meliputi hukum Perdata, hukum Pidana, hukum Administrasi, hukum Internasional, hukum Adat, hukum Islam dengan aspek material dan prosedural.)

PROSPECT 1. Notary (Notaris) 2. Public servant (Pegawai Negeri Sipil) 3. Prosecutor (Jaksa) 4. Lawyer (Pengacara) 5. Lecturer (Dosen) 6. Researcher (Peneliti) 7. Politicians (Politisi) 8. Enterpreneur (Pengusaha/Wirausaha)

There is a facility called Workshop and general lecture for students in making the thesis and also for the law laboratory such as lab. moot court and lab. Alternative Dispute Resolution (ADR). The study program has been also equipped by a library completed with international book collection.

(Terdapat fasilitas yang disebut Workshop dan perkuliahan umum bagi mahasiswa dalam menyusun tugas akhir (Skripsi) dan laboratorium hukum seperti laboratorium peradilan semu dan laboratorium alternatif penyelesaian sengketa (APS). Program studi ini juga dilengkapi dengan perpustakaan yang lengkap dengan koleksi buku internasional.)

COMPETENCY BASED CURRICULUM 2016 / 2017 LAW SCIENCE STUDY PROGRAM UNIVERSITAS INTERNAS IONAL BATAM

Semester I No Kode Nama Mata kuliah 1. UM99012 Bahasa Inggris I 2.

UM00032

3.

UM99001

4.

UM99022

5. 6.

IH51207 IH00032

7.

IH00043

8.

IH51203

sks

No

2

1.

Bahasa Mandarin I Pendidikan Agama Bahasa Indonesia

2

2.

2

3.

2

4.

Sosiologi Hukum Pengantar Hukum Indonesia Pengantar Ilmu Hukum Ilmu Negara

2 3

5. 6.

Semester II Kode Nama Mata kuliah UM9901 Bahasa Inggris II 3 UM9902 Bahasa Mandarin 0 II UM9900 Pancasila 2 IH51601 Hukum Internasional IH51301 Hukum Pidana IH51303 Hukum Perdata

3

7.

IH51304

3

8.

IH00028

TOTAL Semester III Nama Mata kuliah UM99023 Leadership & Entrepreneur (LED) I IH51501 Hukum Acara Perdata L510004 Lab. Hukum Acara Perdata

Hukum Islam

Hukum Tata Negara TOTAL

19

Semester IV Nama Mata kuliah UM9902 LED II 1

2 2 2 3 4 4 3 3 23

No Kode

sks

No

1.

2

1.

4

2.

IH51504

Hukum Agraria

3

1

3.

IH51603

3

4

4.

L516002

Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara Lab HA PTUN

2. 3.

4.

IH51502

Hukum Acara Pidana

Kode

sks

sks 2

1

5.

L514001

Lab. Hukum Acara Pidana

1

5.

IH00037

6.

IH00039

3

6.

L510005

7.

IH51511

3

7.

IH51703

8.

IH51202

Hukum Administrasi Negara Hukum Perdata Internasional Hukum Adat

2

8.

IH51409

9.

IH51402

Hukum Dagang

4

9.

IH51609

10

UM99024

Pendidikan Kewarganegaraa n TOTAL

26

Hukum Perbankan Hukum Ketenagakerjaan

3

TOTAL

1 3

3

22

Semester VI

Nama Mata kuliah ADR Arbitrase

sks

No

Kode

3

1.

IH51509

Hak Kekayaan Intelektual Etika Profesi Hukum

4

2.

IH51xxx

3

3.

IH51816

1.

IH51508

2.

IH51806

3.

IH51607

4.

IH51608

Hukum Bisnis Internasional

3

4.

IH51510

5.

IH51606

3

5.

IH51611

6.

IH0007

Hukum Pengangkutan Hukum Anti Trust

2

6.

IH51707

7.

IH51305

Hukum Lingkungan

3

7.

IH51xxx

TOTAL

3

2

Semester V No Kode

Hukum Acara Pengadilan Agama Lab HA Pengadilan Agama Hukum Pajak

21

Nama Mata kuliah Hukum Investasi

sks

Mata Kuliah Pilihan I Hukum Perlindungan Konsumen Perancangan Perundangundangan Metodologi Penelitian Perancangan Kontrak Mata Kuliah Pilihan II

2

TOTAL

3

2

3 3 3 3

19

No Kode

sks

No

1.

Semester VII Nama Mata kuliah IH51802 Seminar Hukum

2

1.

2.

UM99015

Kerja Praktek

3

3.

IH51xxx

Mata Kuliah Pilihan III

2

4.

IH51xxx

Mata Kuliah Pilihan IV

3

5.

IH51xxx

Mata Kuliah Pilihan V IH51xxx Mata Kuliah Pilihan VI TOTAL

2

6.

Semester VIII Nama Mata kuliah UM9901 Skripsi 1 Kode

sks 6

3 15

TOTAL

6

ELECTED SUBJECT CO MPETENCY BAS ED CURRICULUM 2016 / 2017 ELECTRICAL ENG INEERING STUDY PROG RAM

UNIVERSITAS INTERNASIO NAL BATAM

No 1. 2.

Kode IH51814 IH00038

Mata Kuliah Pilihan Nama Mata kuliah Lingkungan Internasional Hukum Kepailitan & PKPU

3.

IH51817

Kriminologi & Viktimologi

2

4.

IH51807

Hukum Laut Internasional

3

5.

IH00031

E-Commerce

2

6.

IH00029

Konsultasi & Legal Opinion

3

7

IH511043

Hukum Pengungsian Internasional

2

8

IH511044

Hukum Hak Asasi Internasional

2

9

IH511045

Hukum Angkasa

2

10

IH511046

Hukum Diplomatik

2

11

IH511047

Hukum Perjanjian Internasional

2

sks 2 3

12

IH511048

Hukum Humaniter Internasional

2

13

IH511049

Seminar dan Isu Restorative Justice

2

14

IH511050

Pidana Anak

2

15

IH511051

Gender dalam Hukum

2

16

IH511052

Pidana Keimigrasian

2

17

IH511053

Cyber Law

2

18

IH511054

Media Law

2

19

IH511055

Legal Clinic (probono Legal service)

2

20

IH511056

Sport Law

2

21

IH511057

Hukum Kontrak dan Dagang Internasional

2

22

IH511058

International Intellectual Property Law

2

23

IH511059

Legal Project Management

2

24

IH511060

ADR International

2

25

IH511061

Transaksi Korporasi

2

26

IH511062

Corporate Finance

2

Syllabus For The Bachelor Of Law Science Study Program

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SILABUS Mata Kuliah Kode Mata kuliah Semester Sistem Penilaian

: Sosiologi Hukum : IH51207 :I : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Sosiologi Hukum merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dipelajari untuk memberikan pemahaman mengenai ilmu hukum yang bersifat empiris, yang mempelajari hubungan timbal balik antara hukum dan gejala sosial lain seperti struktur sosial dan dinamika sosial yang tumbuh dalam masyarakat. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa bahwa sosiologi sebagai ilmu pengetahuan, mampu menganalisa tentang proses sosial, Interaksi sosial, Kelompok Sosial, Kebudayaan dan Masyarakat, Stratifikasi Sosial, Lembaga Sosial, Objek dan masalah Sosiologi Hukum, memahami pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi Hukum, Struktur Sosial Hukum, perubahan Sosial, Hukum dan Masyarakat. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Sosiologi, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1990 2. Sosiologi Hukum, Georges Gurvitch, Bhratara, 1996 3. Sosiologi, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1990 4. Sosiologi Hukum, Georges Gurvitch, Bhratara, 1996

5. Sosiologi, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1990 6. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1980 D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan sosiologi hukum. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Sosiologi ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Sosiologi Hukum. SESI

1

TOPIK Sosiologi sebagai Sebuah Ilmu Pengetahuan: 1. Batasan Pengertian tentang Sosiologi 2. Pemikiran sosial sebelum lahirnya Sosiologi 3. Metode dalam Kajian Sosiologi 4. Spesialisasi dalam Ilmu Sosiologi

2

Proses Sosial dan Interaksi Sosial 1. Pengertian Interaksi Sosial dan 2. Bentuk-bentuk Interaksi Sosial

3

Kelompok Sosial 1. Pengertian Tentang Kelompok Sosial dan Tipe Kelompok-Kelompok Sosial 2. Dinamika Kelompok Sosial

4

Kebudayaan dan Masyarakat 1. Batasan tentang Kebudayaan 2. Unsur Fungsi dan Hakekat Kebudayaan 3. Kebudayaan Materiil dan Immateriil

5

Stratifikasi Sosial 1. Pengertian dan Terjadinya Stratifikasi Sosial 2. Kelas-kelas Status Sosial dan Mobilitas Sosial

Syarat Terjadinya

6

Lembaga Sosial 1. Batasan tentang lembaga Sosial 2. Jenis-jenis Lembaga Sosial 3. Sistem Pengendalian Sosial

7

Sosiologi Hukum sebagai sebuah Ilmu Pengetahuan 1. Tiga perspektif dalam Sosiologi Hukum 2. Batasan tentang Sosiologi Hukum 3. Metode dalam Sosiologi Hukum 4. Teori dan Konsep dalam Sosiologi Hukum

8

Objek dan Masalah Sosiologi Hukum 1. Kecenderungan dalam Yurisprudensi dan Hubungan dengan Sosiologi 2. Kecenderungan dalam Sosiologi dan Hubungan dengan Hukum 3. Definisi Hukum

9

Pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi Hukum 1. Hasil pemikiran ahli filsafat Hukum dan Ilmu Hukum serta Ahli Hukum 2. Hasil pemikiran para Sosiolog 3. Hukum Adat di Indonesia dan Sosiologi hukum

10

Struktur Sosial Hukum 1. Kaedah Sosial dan Hukum 2. Lembaga Kemasyarakatan, Kelompok Sosial dan lapisan-lapisan Sosial serta Kekuasaan dan Hukum

11 & 12

Perubahan Sosial dan Hukum 1. Teori tentang Hukum dan perubahan Sosial 2. Hubungan Perubahan Sosial dgn Hukum 3. Hukum sebagai alat perubah Masyarakat 4. Hukum sarana pengatur perikelakuan 5. Batasan penggunaan Hukum

13 & 14

Masyarakat, Hukum dan Masyarakat 1. Aspek-aspek yang dapat dijadikan bahan kajian dan penelitian Sosiologi Hukum 2. Hukum dan sistem Sosial Masyarakat 3. Hukum dan Pengendalian Sosial 4. Hukum dan Kebudayaan

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote. G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.

Universitas Internasional Batam Program Studi Ilmu Hukum


: Pengantar Hukum Indonesia : IH00032 :I : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Hukum Indonesia mempelajari mengenai dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari secara garis besar hukum- hukum positif yang lebih khusus yang ada di Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan cabang hukum lainnya sebagai gambaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar lebih mengenal cabang-cabang ilmu hukum khusus tersebut. B. Tujuan Pengantar Hukum Indonesia mempelajari mengenai dasar-dasar hukum yang ada di Indonesia. Mata kuliah ini mempelajari secara garis besar hukum- hukum positif yang lebih khusus yang ada di Indonesia, seperti hukum pidana, hukum perdata, hukum tata negara, dan cabang hukum lainnya sebagai gambaran bagi mahasiswa Fakultas Hukum agar lebih mengenal cabang-cabang ilmu hukum khusus tersebut. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pengantar Hukum Indonesia, J.B Daliyo, SH 2. Pengantar Hukum Indonesia, R. Abdoel Djamali, SH 3. Pengantar Tata Hukum Indonesia, A.Siti Sutami, SH 4. Pengantar Dalam Hukum Indonesia, E.Utrecht Moh. Saleh Djindang, SH 7. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia, Drs. C.S.T Kansil, SH

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan hokum di Indonesia. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pengantar Hukum Indonesia ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pengantar Hukum Indonesia. SESI

TOPIK

1

Tata Hukum Indonesia 1. Pengertian Tata Hukum dan Tata Hukum Indonesia a. Pengertian Tata Hukum b. Pengertian Tata Hukum Indonesia c. Pengertian Sejarah Tata Hukum 2. Tujuan mempelajari Tata Hukum Indonesia

2

Sumber sumber Hukum di Indonesia

3

Sistem Hukum 1. Sistem Hukum 2. Sistem Hukum 3. Sistem Hukum 4. Sistem Hukum

4

Hukum Tata Negara 1. Pengertian Negara dan Proklamasi 2. Unsur-unsur Negara 3. Sistem Pemerintahan Negara 4. Asas Desentralisasi, Dekonsentralisasi dan 5. Sumber Hukum Tata Negara

5

Hukum Administrasi Negara

Eropa Kontinental Anglo Saxon Adat Islam

1. Pengertian Hukum Administrasi Negara 2. Sumber-sumber Hukum Administrasi Negara 3. Bentuk-bentuk perbuatan pemerintah

6

Hukum Pidana 1. Pengertian Hukum Pidana 2. Tujuan Hukum Pidana 3. Sejarah Hukum Pidana 4. Pembagian Hukum Pidana 5. Peristiwa Pidana / Delik / Tindak Pidana 6. Kejahatan dan Pelanggaran 7. Jenis Hukuman

7

Hukum Perdata 1. Pembagian dan Sistematik Hukum Perdata 2. Sejarah Hukum Perdata di Indonesia 3. Sejarah Hukum Perdata

8

1. Sejarah Hukum Dagang 2. Sistematika KUHD 3. Hubungan antara KUHD dengan KUH Perdata

9

Hukum Acara Pidana 1. Pengertian Hukum Acara Pidana 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Pidana 3. Asas-asas Hukum Acara Pidana 4. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Pidana 5. Proses Pelaksanaan Hukum Acara Pidana a. Pemeriksaan Pendahuluan b. Pemeriksaan dimuka sidang pengadilan c. Putusan hakim pidana d. Upaya hukum e. Pelaksanaan Putusan hakim pidana f. Alat-alat bukti perkara pidana

10

Hukum Acara Perdata 1. Pengertian Hukum Acara Perdata 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara Perdata 3. Asas-asas Hukum Acara Perdata 4. Pihak-pihak dalam Hukum Acara Perdata

5. Proses beracara di pengadilan 6. Upaya hukum 7. Alat-alat bukti dalam perkara perdata

11

Hukum Acara PTUN 1. Pengertian Hukum Acara PTUN 2. Tujuan dan Fungsi Hukum Acara PTUN

12 & 13

Materi pokok bahasan I-XII dengan melakuksn perbandingan hukum

14

Materi pokok bahasan I-XII dengan melakuksn perbandingan hukum




: Pengantar Ilmu Hukum : IH00043 :I : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pengantar Ilmu Hukum merupakan mata kuliah wajib dalam Fakultas Hukum yang merupakan pengantar dalam mempelajari ilmu hukum itu sendiri. Mata kuliah ini merupakan dasar untuk pelajaran lebih lanjut dalam studi ilmu hukum yang mempelajari pengertian-pengertian dasar tentang hukum yang ada tidak hanya di suatu negara tertentu tapi ilmu hukum secara keseluruhan. B. Tujuan Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami: Ilmu Hukum suatu orientasi, Hukum sebagai peraturan, beberapa Konsep Hukum, Perbangdingan Hukum, Hukum dan Sumber-Sumber hukum, Hukum sebagai pranata/institusi sosial, Hukum sebagai institusi keadilan, Proses Hukum, Penemuan hukum dan interpretasi hukum, Hukum dan rekayasa sosial, Hukum dalam perspektif perkembangan, Berbagai sistem hukum di dunia, Teori Hukum, Hukum dan Metode ilmu dan Bidang-bidang studi hukum. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Ilmu Hukum, Prof. Dr. Satjipto Rahardjo, S.H. 2. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia Drs. C.S.T. Kansil, SH

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan hukum. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pengantar Ilmu Hukum ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pengantar Ilmu Hukum. SESI

1&2

TOPIK Ilmu Hukum Suatu orientasi 1. Ilmu Hukum bersifat interdisipliner 2. Nilai dasar hukum 3. asal mula hukum 4. asas-asas pokok hukum 5. Sistem Hukum 6. sumber-sumber hukum 7. hukum dan ketertiban

2

Hukum sebagai sistem peraturan 1. perbedaan norma alam dengan norma susila 2. Norma sebagai pemerintah dan penilaian 3. norma hukum dan peraturan hukum 4. peraturan hukum dan peristiwa Hukum 5. Akibat hukum 6. Dasar Hukum 7. Hubungan Hukum 8. Asas Hukum 9. Sistem Hukum

3

Beberapa Konsep Hukum 1. Hak dan kewajiban 2. Penguasaan 3. Pemilikan

4

Pembidangan Hukum 1. Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis 2. Hukum Perdata dan hukum Publik 3. Hukum Domestik dan Internasional 4. Hukum Substantif dan prosedural 5. lapangan- lapangan hukum

5

Hukum dan sumber-sumber hukum 1. Sumber-sumber hukum yang bersifat hukum dan sosial 2. Hakikat Peundang-undangan 3. Hakikat Sosial Peundang-undangan 4. Bahasa perundang-undangan 5. Perundang-undangan sebagai instrumen kebijakan 6. Kodifikasi dan interpretasi 7. Hukum perundang-undangan sbg sistem terbuka 8. Kebiasaan 9. preseden 10. Keputusan hakim (Yurisprudensi) 11. Traktat 12. Pendapat Sarjana Hukum (Doktrin)

6

Hukum sebagai Pranata / Institusi Sosial 1. Institusi sosial dan hukum 2. Sistem sosial dan pengendalian Sosial 3. Norma Sosial 4. Hukum sebgai mekanisme pengintegrasi 5. Hukum dan kekuasaan 6. Hukum dan perlapisan sosial 7. Kultur Hukum

7

Pembidangan Hukum 1. Hukum Tertulis dan Tidak Tertulis 2. Hukum perdata dan Hukum Publik 3. Hukum Domestik dan Internasional 4. Hukum Substansi dan Prosedural

8

Proses Hukum 1. Pembuatan hukum 2. Penegakan Hukum

3. Peradilan 4. Administrasi Keadilan

9

Penemuan Hukum dan Interpretasi Hukum 1. Pembentukan hukum oleh hakim 2. hakim bukan pencipta hukum 3. Interpretasi / penafsiran hukum 4. Cara-cara penafsiran hukum 5. Penafsiran undang-undang secara tata bahasa, sistematis, historis, sosiologis, autentik, ekstensif, restriktif, analogis, dan secara a contrario

10

Hukum dan rekayasa sosial 1. hukum berhadapan dengan perubahan 2. hukum sebagai sarana rekayasa sosial Hukum dalam perspektif Perkembangan 1. Hukum modern 2. Hukum di negara-negara Berkembang

11

Berbagai sistem hukum 1. Sistem hukum romawi 2. Common Law Sistem Sistem lain Teori hukum 1. Teori-teori Yunani dan romawi 2. Hukum alam 3. Posistivisme dan tilitarianisme 4. Teori Hukum mirni 5. Pendekata-pendekatan sejarah dan antropologis 6. pendekatan-pendekatan sosiologis

12

Hukum dan metode ilmu 1. masalah konsep 2. hukum dan langkah-langkah metodologis 3. Perundang-undangan dan metode ilmu 4. Prediksi tingkah laku secara ilmiah 5. Yurimetri dan komputer 6. Hukum dan metode ilmu

13

Bidang-bidang studi hukum 1. Sosiologi Hukum 2. Antropologi hukum

3. Perbandingan Hukum 4. Sejarah hukum 5. Politik Hukum 6. Psikologi Hukum 7. Filsafat Hukum 14

Presentasi Kelompok




: Ilmu Negara : IH51203 :I : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Ilmu Negara merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman kepada mahasiswa Fakultas Hukum mengenai Negara dalam artian abstrak, yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan objek dari Ilmu Negara, asal- usul mengapa Negara terbentuk, hingga hubungannya dengan keilmuan hukum lainnya. Mata kuliah ini merupakan pondasi bagi mata kuliah ilmu hukum lainnya yang menjadikan negara sebagai objek kajiannya, seperti Hukum Tata Negara, Hukum Administrasi Negara dan mata kuliah lainnya. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa bahwa sosiologi sebagai ilmu pengeta huan, mampu menganalisa tentang proses sosial, Interaksi sosial, Kelompok Sosial, Kebudayaan dan Masyarakat, Stratifikasi Sosial, Lembaga Sosial, Objek dan masalah Sosiologi Hukum, memahami pemikiran-pemikiran yang mempengaruhi terbentuknya Sosiologi Hukum, Struktur Sosial Hukum, perubahan Sosial, Hukum dan Masyarakat. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Ilmu Negara (Umum dan Indonesia), Prof. Drs. CST. Kansil, SH dan Christine ST. Kansil, SH, MH. 2. Ilmu Negara (Pengambangan Teori Bernegara dan Suplemen), Hendra Nurtjahjo, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan ilmu negara. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Ilmu Negara ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Ilmu Negara. SESI

TOPIK

1

1. Definisi Ilmu Negara 2. Ruang Lingkup Ilmu negara 3. Perbedaan Ilmu Negara dengan ilmu sosial lainnya 3. Hakekat Obyek Ilmu Negara 4. Sistematika Ilmu Negara

2

1. Hakekat Ilmu Negara 2. Pandangan para ahli tentang Ilmu Negara 3. Pengertian Negara

3

1. Teori 2. Teori 3. Teori 4. Teori 5. Teori 6. Teori 7. Teori

4

1. Wilayah 2. Rakyat 3. Pemerintah 4. Pengakuan

di zaman di zaman di zaman di zaman di zaman di zaman di zaman

Yunani Kuno Romawi Kuno Abad Pertengahan Renaissance Monarkamen Berkembangnya Hukum Alam Berkembangnya Teori Kedaulatan

5

1. Klasifikasi negara klasik tradisional 2. Klasifikasi negara dlm bentuk monarki dan Republik 3. Klasifikasi negara menurut para ahli

6

1. Negara Kesatuan 2. Negara Federal 3. Perbedaan antara negara serikat dengan perserikatan negara 4. Organisasi Internasional

7

1. Pemikiran para ahli : - Shang Hiang - Machiavelli - Dante

8

1. Pertumbuhan Primer 2. Pertumbuhan Sekunder

9

1. Kekuasaan 2. Kewibaaan 3. Kedaulatan 4. Kedaulatan Hukum

10

1. Pengertian Kenegaraan 2. Pengertian Filsafat Negara 3. Pengertian pemerintahan 4. Demokrasi di Indonesia

11

1. Teori 2. Teori 3. Teori 4. Teori

12

Kedaulatan Kedaulatan Kedaulatan Kedaulatan

Tuhan Negara Hukum Rakyat

1. Negara Kesatuan 2. Negara Federal 3. Negara konfederasi 4. kerjasama Antar Negara 1. Teori 2. Teori 3. Teori 4. Teori

Sifat-Hakikat Negara Pembenaran Negara Tujuan Negara Terjadinya Negara

5. Teori Tipe Utama Negara

13

14

1. Teori 2. Teori 3. Teori 4. Teori 5. Teori 6. Teori 7. Teori 8. Teori 9. Teori

Bentuk Negara, Bentuk Pemerintahan, dan Susunan Negara Unsur-Unsur Negara Kedaulatan Konstitusi Alat Perlengkapan Negara Lembaga Perwakilan Fungsi Negara Sendi-Sendi Negara Kerjasama Antar Negara

Presentasi kelompok




: Pancasila : UM99002 : II : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pancasila sebagai sistem filsafat dan sistem etika, perubahan dalam era reformas i. Pancasila sebagai Ideologi, UUD 1945 dalam gerak pelaksanaannya, Pancasila sebagai paradigma dalam pembangunan nasional, Pancasila dalam kehidupan berbangsa, pengantar pendidikan kewarganegaraan, demokrasi, HAM, Wawasan Nusantara, Ketahanan Nasional, Politik Strategi Nasional, Otonomi Daerah. B. Tujuan Membangkitkan jiwa nasionalisme, menambah wawasan kebangsaan dan memupuk moral baik mahasiswa. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Abdul, Roeslan, 1979, Pengembangan Pancasila Di Indonesia, Jakarta: Yayasan Idayu. 2. Admoredjo, Sudijto bin. 2009. “Negara Hukum dalam Perspektif Pancasila”. Makalah dalam Kongres Pancasila di UGM Yogyakarta, 30-31 Mei s.d. 1 Juni 2009. 3. Aiken,H.D..2009. Abad Ideologi, Yogyakarta: Penerbit Relief. 4. Ali, As’ad Said. 2009. Negara Pancasila Jalan Keselamatan Berbangsa. Jakarta: Pustaka LP3ES. 5. Asdi, Endang Daruni. 2003. Manusia Seutuhnya Dalam Moral Pancasila. Jogjakarta: Pustaka Raja.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunkan kombinasi antara Lecturing (20%), diskusi (20%), dan project/aktualisasi diri pancasila (60%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan pancasila. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pancasila ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pancasila. SESI

1 (Class) 2 (Class)

3 (Class)

TOPIK a. Pengantar Pancasila; b. Sejarah Pancasila; c. Adat istiadat Pancasila a. Makna Sila pertama "Ketuhanan Yang Maha Esa"; b. Makna Sila pertama "Kemanusiaan yang adil dan beradab"; c. Makna Sila ketiga "Persatuan Indonesia"; d. Makna Sila Keempat "Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat dalam kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan"; e. Makna Sila Kelima "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia" a. Makna Pancasila sebagai dasar negara; b. Fungsi Pancasila sebagai dasar negara; c. Pancasila sebagai Pandangan hidup;

4 (Off Class)

a. Makna Pancasila sebagai falsafah hidup bangsa;

5-7 (off Class)

a. Sila-Sila pada Pancasila

8 (Class) 9&10 (Class)

Kewiraan dan atau Bela Negara a. Pentingnya ketahanan nasional b. Ketahanan nasional dari berbagai aspek seperti dari aspek politik, ekonomi, sosial budaya dan keamanan

11 (Class) 12-14 (off Class)

a. Makna hak asasi manusia b. Pengaturan hukum tentang hak asasi manusia Bela negara



LAW SCIENCE STUDY PROGRAM SYLLABUS Subject Subject Code Semester Scoring System

: International Law : IH51601 : II : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This subject introduces international law in general. In this subject, students will understand the definition of international law, content of international law, scope of international law, historical development of international law, subjects of international law, sources of international law, recognition and jurisdiction in international law, state responsibility and the relation with national law. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about the international law in general and able to analyze and give the solutions to the international issues. C. Books and References 1. ASIL Guide to Electronic Resources for International Law http://www.asil.org/resource/pil1.htm; American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/ 2. Modern International Law: An Introduction to the Law of Nations, James H.Wolfe, Prentice Hall, USA, 2004; 3. Fundamental Perspectives on International Law, 4th Ed., William R. Slomanson Thomson West, Australia, 2003. 4. http://courses.kvasaheim.com/ps376/casebriefs.php; 5. http://www.icj-cij.org/;ASIL Guide to Electronic Resources for International Law

6. http://www.asil.org/resource/pil1.htm; American Society of Comparative Law 7. http://www.comparativelaw.org/; http://courses.kvasaheim.com/ps376/casebriefs.php D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of international law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international law. Meetings

Materials

1

1.Overview of international Law; 2.Overview of Comparative Law

2

1. Defining the term 'law of nations; 2. The division of international law; 3. Sources of international law; 4. Interpretation of international law; 5. Branches of international law

3

1. The requirements of international system; 2.Fundamental conflicts over international law

4

1. The relationship between international law and national law; 2. Monism Approach; 3.Dualism Approach

5

1. The meaning of subject of law; 2. Subjects of international law

6

1. Recognition of States; 2. Recognition of Governments

7

1. The meaning of state responsibility; 2.Fundamental elements of state responsibility; 3. State sovereignty; 4.Immunity

8

1.The meaning of humanrights; 2. International Bill of Human Rights; 3. Human Rights around the world

9

1. The meaning of citizenship; 2.How to acquire a citizenship; 3. New Forms of Citizenship; 4.Dual Nationality; 5. Stateless; 6. Refugees

10

1. The meaning of jurisdiction; 2. Jurisdictional Principles;

3. Extradition; 4.Categories of territory; 5.New Modes of Territory 11 12, 13, 14 (Students' Presentation)

1.Diplomacy; 2. ICJ; 3.ICC 1. Explaining the approaches of international law in Indonesia and other states; 2. Comparing the application of international law in Indonesian and other statess. 3.Explaing the case of law in Indonesia and other states relating to international law issues

F. Structured Assignment Structured assignment is done by essay project. The essay project is done by team work, individuals and presentation (uploaded via Edmodo). G. General Information To avoid plagiarism, each student shall write the references for each idea, words, and data used in essay project.

Universitas Internasional Batam Law Science Study Program


: Hukum Pidana : IH51301 : II : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Pidana merupakan salah satu konsentrasi hukum yang ada dalam Fakultas Hukum. Mata kuliah ini menjelaskan mengenai aturan hukum tentang kejahatan dan pelanggaran terhadap kepentingan umum dimana perbuatan tersebut akan dikenakan sanksi maupun ancaman pidana yang merupakan suatu penderitaan, khususnya di Indonesia. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari perbuatan-perbuatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, apa sanksi dari perbuatan tersebut, dan bagaimana upaya huku yang dapat dilakukan. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan mampu mengevaluasi suatu peristiwa pidana dengan memberikan pendapat hukum. C. Buku dan Bahan bacaan 1. KUHPidana 2. Kasus lapangan 3. Andi Hamzah, 1994, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta, Jakarta 4. Bambang Poernomo, 1981, Asas-Asas Hukum Pidana, Ghalia Indonesia 5. Muladi dan Barda Nawawi Arif, 1998, Teori- Teori Dan Kebijakan Pidana. Alumni, Bandung

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Pidana. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Pidana ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Pidana. SESI

1

TOPIK Pengertian hukum pidana, sifat hukum pidana, wujud hukum pidana, penggolongan hukum pidana, Kasus-kasus pidana, perdata, dan administratif

2-3

1. KUHP Buku 1 Bab 1-3: Batas-batas berlakunya aturan pidana dalam perundang-undangan, pidana, hal-hal yang menghapuskan, mengurangi, atau memberatkan pidana.

4-5

2. KUHP Buku 1 Bab 4-6: Percobaan, penyertaan dalam tindak pidana, dan perbarengan tindak pidana.

6-7

3. KUHP Buku 1 Bab 7-9: Mengajukan dan menarik kembali pengaduan; hapusnya kewenangan menuntut pidana, dan menjalankan pidana; arti dari beberapa istilah dalam hukum pidana

8

4. KUHP Buku 2 Bab 1-4: Kejahatan terhadap keamanan negara, kejahatan terhadap martabat presiden dan wakil presiden, kejahatan terhadap negara sahabat dan terhadap kepala negara sahabat dan wakilnya, kejahatan terhadap melakukan kewajiban dan hak kenegaraan.

9

5. KUHP Buku 2 Bab 5-8: Kejahatan terhadap ketertiban umum, perkelahian tanding, kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang, kejahatan terhadap penguasa umum.

10

6. KUHP Buku 2 Bab 9-12: Sumpah palsu dan keterangan palsu, pemalsuan mata uang dan uang kertas, pemalsuan materai dan merk, pemalsuan surat

11

7. KUHP Buku 2 Bab 13-17: Kejahatan terhadap asal-usul dan perkawinan, kejahatan terhadap kesusilaan, meninggalkan orang yang perlu ditolong, penghinaan, membuka rahasia.

12

8. KUHP Buku 2 Bab 18-21: Kejahatan terhadap kemerdekaan orang, kejahatan terhadap nyawa, penganiayaan, menyebabkan mati atau luka-luka karena kealpaan

13

9. KUHP Buku 2 Bab 22-26: pencurian, pemerasan dan pengancaman, penggelapan, perbuatan curang, perbuatan merugikan pemiutang atau orang yang mempunyai hak.

14

10. KUHP Buku 2 Bab 27-30: Menghancurkan atau merusakkan barang, kejahatan jabatan, kejahatan pelayaran, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan, penadahan penerbitan dan percetakan.

15

11. KUHP Buku 3 Bab 1-5: Pelanggaran keamanan umum bagi orang atau barang dan kesehatan, pelanggaran ketertiban umum, pelanggaran terhadap penguasa umum, pelanggaran mengenai asal-usul dan perkawinan, pelanggaran terhadap orang yang memerlukan pertolongan.

16

12. KUHP Buku 3 Bab 6-9: Pelanggaran kesusilaan; pelanggaran mengenai tanah, tanaman, dan pekarangan; pelanggaran jabatan; pelanggaran pelayaran.

17-18

13. Undang-Undang Khusus diantaranya: UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, UU No. 44 Tahun 2008 tentang Pornografi, UU No. 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, UU No.15 Tahun 2003 tentang Penetapan Perpu No.1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi Undang-Undang, UU No. 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang, UU No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi

19-20

Contoh kasus dari berbagai macam tindak pidana

21-22

Contoh kasus yang akan dievaluasi secara mendalam

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibua t ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote. G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.



: Hukum Perdata : IH51303 : II : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Perdata merupakan kaidah hukum yang mengatur mengenai perbuatan atau hubungan subjek hukum, baik itu individu maupun badan hukum, untuk kepentingan para pihak dan pihak-pihak lain yang bersangkutan dengannya, tanpa melibatkan kepentingan publik, umum, maupun masyarakat yang lebih luas. Dalam mata kuliah ini akan dipelajari secara mendalam mengenai aturan-aturan hukum keperdataan yang ada di Indonesia, hingga upaya hukum penyelesaian sengeketa hukum perdata. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat: Memahami pengertian dan ruang lingkup Hukum Perdata Indonesia, Memahami Sejarah dan Sistematika KUHPerdata (BW) di Indonesia, Memahami pengertian Hukum Perorangan dan wujud subjek hukum, Menganalisis kewenangan berhak dan kecakapan berbuat, Menganalisis mengenai Badan Hukum, Memahami pengertian macam- macam domisili bagi subjek hukum, Menganalisis tentang hukum benda dan hak kebendaan, Memahami tentang hak Privilegie dan Retentie, Memahami tentang Hukum Perikatan serta Memahami tentang Kadaluarsa dan Alat Bukti. C. Buku dan Bahan bacaan 1. FX . Suhardana, SH, Hukum Perdata I. 2. CST Kansil, SH dan Christine ST Kansil, SH, MH, Modul Hukum Perdata.

3. Prof. R. Soebekti Pokok-Pokok Hukum Perdata. 4. Prof. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dkk. Kompilasi Hukum Perikatan. 5. Abdulkadir Muhammad, SH, Hukum Perdata Indonesia. 6. Prof. Mariam Darus Badrulzaman, S.H., dkk. Kompilasi Hukum Perikatan. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Perdata. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Perdata ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Perdata.

SESI

1

TOPIK 1. Pengertian dan Ruang Lingkup Hukum Perdata: - Defenisi Hukum Perdata - Hukum Perdata dalam arti luas dan arti sempit. - Hukum Perdata material dan Hukum Perdata Formal.

2

2. Hukum Perdata Material di Indonesia. - Sistem Hukum Perdata - Asas-asas Hukum Perdata

3

3. Sejarah dan Sistematika Hukum Perdata di Indonesia - Sejarah terbentuknya KUHP (BW) di Indonesia - Sejarah berlakunya KUHPdt

4

4. Pengertian dan Wujud Subjek Hukum - Pengertian Subjek Hukum - Wujud Subjek Hukum - Nama, Kewarganegaraan dan domisili

5

5. Kewenangan Berhak dan kecakapan Berbuat. - Pengertian Kewenangan berhak - Pasal 2 KUHPerdata - Pengertian Kecakapan Berbuat - Akibat hukum ketidakcakapan Berbuat - Pengertian dan akibat hukum pendewasaan. - Pengertian dan akibat hukum pengampuan.

6

6. Badan Hukum - Pengertian dan Hakekat Bdn Hk - Syarat formal dan material - Kedudukan Badan Hukum - Macam-macam Badan Hukum - Siapakah yang berhak mewakili - Tanggung jawab Badan Hukum

7

7. Domisili - Pengertian dan Macam2 Domisili - Pentingnya Domisili - Keadaan Tidak Hadir

8

8. Catatan Sipil - Sejarah Catatan Sipil - Fungsi Catatan Sipil - Macam-macam akta Catatan Sipil - Kegunaan Akta yang dibuat oleh Catatan Sipil.

9 & 10

11

9. Perkawinan - Arti perkawinan menurut psl 1 UU No. 1/1974 dan KUHPerdata - Hakekat, asas, sifat, syarat, dasar tujuan dan bukti perkawinan menurut UU No. 1/1974 dan KUHPdt KUHPerdata - Arti, syarat, akibat pencegahan menurut UU No. 1/1974 & KUHPdt - Arti, syarat, akibat pembatalan perkawinan menurut UU Nomor 1/1974 dan KUHPerdata 10. Hukum Benda - Pengertian benda - 7 macam benda - Pengertian hukum benda

- Buku II KUHPdt - UUPA no. 5/1960 - Sistem hukum benda - Perbedaan sistem hukum benda dengan sistem hukum perikatan menurut KUHPerdata.

12

11. Hak Kebendaan - Pengertian hak Kebendaan - Ciri-ciri hak kebendaan - Hak kebendaan yang memberi jaminan - Cara memperoleh - Cara mengalihkan

13

12. Privilegie dan Hak Retentie - Pengertian Privilegie - Akibat hukum Previlegie - Pengertian Hak Retentie - Akibat hukum hak Retentie

14

15

16 & 17

13. Hukum Perikatan - Pengertian Hukum Perikatan - Pengaturan Hukum Perikatan - Asas-asas Hukum Perikatan - Buku III KUHPerdata sebagai hukum pelengkap 14. Syarat sah Perikatan - Adanya Kesepakatan - Cakap untuk berbuat Hukum - Ada Hal Tertentu - Sebab yang halal Syarat Subjektif dan Objektif - Akibat hukum Perikatan - Pelaksanaan Perikatan 15. Perikatan yang lahir dari Perjanjian - Pengertian dan lahirnya Perjanjian - Jenis perjanjian 16. Perikatan yang lahir dari Undang2 - Ketentuan Undang-Undang - Penyelenggaraan Kepentingan - Pembayaran Hutang

- Perbuatan Melawan Hukum

18

19

20 - 21

22

23 - 24

17. Syarat-syarat Objek Verbintenis 18. Kesalahan (schuld) - Unsur-unsur Kesalahan - Akibat Kesalahan 19. Wan Prestasi 1. Bentuk-bentuk Wanprestasi 2. Upaya Hukum (Rechtmiddel) 3. Kerugian - Bentuk-bentuk Kerugian - Faktor-faktor pengganti Kerugian 4. Overmacht - Akibat Overmacht - Bentuk-bentuk Overmacht - Sifat Overmacht 1. Perikatan Pokok (Principal) dan Perikatan Tambahan 2. Perikatan Spesifik dan Perikatan Generik 3. Perikatan Murni - Perikatan bersyarat - Perikatan dengan ketetapan waktu - Perikatan manasuka - Perikatan Tanggung Menanggung - Perikatan yang dapat dibagi dan Perikatan tidak dapat dibagi - Perikatan dengan Ancaman Hukuman. 4. Hibah 5. Maatschap (Persekutuan) 6. Lastgeving (Pemberian Kuasa) 7. Tanggungan Perorangan (Borgtocht) 8. Perjanjian Perdamaian 1. Menurut KUHPerdata - Karena Pembayaran - Penawaran Pembayaran tunai diikuti dengan penitipan barang - Pembaharuan hutang - Kompensasi Hutang

- Percampuran Hutang - Pembebasan Hutang - Musnahnya Barang Terutang - Pembatalan Perjanjian - Berlakunya Syarat Batal - Daluarsa ( Lewat Waktu ) 2. Diluar KUHPerdata

25 - 26

27 - 28

Pembuktian dalam Hukum Acara Perdata - Alat Pembuktian Surat - Kesaksian - Persangkaan - Pengakuan - Sumpah 1. Daluarsa untuk memperoleh hak 2. Daluarsa untuk dibebaskan dari suatu tuntutan hukum




: Hukum Islam : IH51304 : II : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Islam merupakan salah satu sistem hukum yang ada di dunia, dan juga berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai aturan-aturan Islam yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lain dan juga benda dalam masyarakat, serta mengenai aspek-aspek hukum Islam yang hidup didalamnya. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Hukum Islam, mahasiswa akan mampu untuk: 1) Membedakan pelaksanaan hukum Islam di Indonesia dan negara lain; 2) Menganalisa kasuskasus yang menggunakan sumber Hukum Islam. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Asas-Asas Hukum Islam, Mohammad Idris Ramulyo, SH., MH. 2. Hukum Islam, Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia, Prof. H. Mohammad Daud Ali, SH. 3. Hukum Islam, R. Abdul Djamali, SH. 4. Hukum Islam, Asas-asas & Pengantar Studi Hukum dalam Tata Hukum Indonesia, Prof. DR.H. Suparman Usman, S.H. 5. Hukum Islam, R. Abdul Djamali, SH.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Islam. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Islam ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Islam. SESI

1

TOPIK Pendahuluan 1. Hukum Islam dalam Kurikulum Fakultas Hukum 2. Kerangka Dasar Agama dan Ajaran Islam

2

Ruang Lingkup Hukum Islam 1. Ruang Lingkup Hukum Islam 2. Ciri-ciri Hukum Islam 3. Tujuan Hukum Islam 4. Salah paham terhadap Agama Islam dan Hukum Islam

3

Asas-asas Hukum Islam 1. Pengertian Asas 2. Beberapa Asas Hukum Islam a. Asas-asas Umum b. Asas-asas Hukum Pidana c. Asas-asas Hukum Perdata d. Asas-asas Hukum Perkawinan e. Asas Hukum Waris

4

Sejarah Pertumbuhan dan Perkembangan Hukum Islam 1. Tahap-tahap Pertumbuhan 2. Masa Nabi Muhammad 3. Masa Khulafa U Rasyidin 4. Masa Pembinaan, Pengembangan dan Pembukuan 5. Masa Kelesuan Pemikiran

6. Masa Kebangkitan Kembali (abad ke-19)

5

Sumber Hukum Islam 1. Al-Qur'an 2. Sunnah / Al-Hadits 3. Idjma 4. Qiyas

6

Sistem Hukum Islam 1. Ibadat 2. Muamalat 3. Munakahat 4. Jinayat 5. Aqdhiyah 6. Al-Khilafah

7

Munakahat 1. Dasar-dasar Pemikiran 2. Arti dan Tujuan Perkawinan 3. Proses Perkawinan 4. Kewajiban dan Hak Suami Istri 5. Putusnya Perkawinan 6. Akibat-akibat Putusnya Perkawinan

8

Hukum Waris 1. Pengertian dan Pemikiran Hukum Waris 2. Pembagian Harta Warisan 3. Harta Warisan Rahim

9

Muamalat 1. Pengertian Muamalat 2. Jual Beli 3. Sewa-Menyewa 4. Hutang Piutang 5. Pinjam Meminjam 6. Bagi Hasil ( Qiradh ) 7. Pemberian

10

11

12 - 13

14

1. Pengertian dan definisi 2. Dasar Hukum Hibah, hadiah dan shadaqah 3. Rukun dalam hibah, hadiah dan shadaqah 1, Pengertian Zakat 2. Pengawasan Zakat 3. Pendaya gunaan zakat 4. Sanksi Jinayat 1. Pengertian dan Macam-macam Jinayat 2. Hukum Qisas 3. Kitab Hudud 4. Pembelaan Diri 1. Sejarah Pengadilan Agama 2. Penadilan Agama pada umumnya 3. Peradilan Agama di Indonesia




: Hukum Tata Negara : IH00028 : II : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Tata Negara merupakan sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari Negara, menunjukkan masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatannya, hubungan antar alat pelengkapan Negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga Negara dan hak-hak asasinya. B. Tujuan Setelah mempelajari Hukum Tata Negara sebagai ilmu pengetahuan, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan sejarah konstitusi dan ketatanegaraan, serta memahami konsep negara dan pemerintahan negara dan memahami fungsi dan wewenang lembaga negara yang ada di Republik Indonesia. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Moh. Kusnardi, SH & Harmally Ibrahim SH, Pusat Studi HTN FH-UI, Jakarta, 1988 2. Asas-asas Hukum Tata Negara, Abu Daud Busro, SH & Abubakar Busro, SH. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Tata Negara.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Tata Negara ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Tata Negara. SESI

1

TOPIK 1. Pengertian hukum Tata Negara 2. Sumber Hukum Tata negara 3. Ruang Lingkup Hukum tata Negara dengan cabang Ilmu pengetahuan lainnya

2

1. Pembentukan Negara Republik Indonesia : - Perdebatan dalam sidang BPUPKI - Ide Negara Pancasila - Piagam Jakarta - Penetapan Konstitusi 2. Perkembangan rumusan konstitusi : - Rumusan Konstitusi dalam UUD 1945, RIS 1949, UUDS 1950 3. Pengertian Konstitusi: - Pegnertian konstitusi menurut beberapa ahli hukum - Isi dan bentuk konstitusi - perubahan Konstitusi 4. Asas - asas dalam UUD 1945 5. Sejarah ketatanegaraan Indonesia - Jaman Hindia Belanda, penjajahan jepang, dan kemerdekaan indonesia

3

1. Pengerttian negara 2. Unsur-unsur negara 3. Sistem pemerintahan menurut sifatnya 4. Sistem pemerintahan pusat 5. sistem pemerintahan daerah

4

1. Konsep negara Hukum Eropa Kontinental 2. Konsep negara Hukum Anglo Saxon

3. Pembentukan dan hirarkis Peraturan Perundang-undangan di indonesia

5

6

1. pengertian 2. Teori kekuasaan negara 3. Kekuasaan negara sebelum amandemen UUD 1945 1. Pengertian Presiden 2. Kekuasaan Presiden - eksekutif - legislatif - Kepala Negara 3. Perbandingan Lembaga presiden dengan negara lain

7

1. Pengertian Dewan Perwakilan Rakyat 2. Kekuasaan Dewan Perwakilan Rakyat 3. Perbandingan Dewan Perwakilan Rakyat dengan negara lain

8

1. Mahkamah Agung; 2. Mahkamah Konstitusi ; 3. Kejaksaan Agung ; 4.Kepolisian Repoblik Indonesia

9

1. Pengertian pemilihan umum 2. bentuk pemilihan umum - sistem distrik - sistem proporsional 3. Pemilihan umum di indonesia: - pemilihan langsung legislatif - pemilihan langsung eksekutif

10

1. pengertian Kewarganegaraan 2. Sejarah kewarganegaraan di indonesia 3. Asas kewarganegaraan

11

1. pengertian hak Asasi Manusia 2. Sejarah hak Asasi Manusia 3. Hak Asasi Manusia di Indonesia 4. Komisi Pemilihan umum 5 Komisi Yudisial 6. Komosi Pemberantasan Korupsi

12-14

Mengulang bahan ajar

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote. G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi. Universitas Internasional Batam Program Studi Ilmu Hukum


: Hukum Acara Perdata : IH51501 : III : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Acara Perdata merupakan peraturan hukum yang mengatur bagaimana cara ditaatinya Hukum perdata materiil dengan peraturan hakim. Mata kuliah ini memberikan pemahaman tentang penanganan perkara perdata sejak adanya tuntutan hak hingga pelaksanaan putusan hakim, yang dipelajari agar menumbuhkan sikap taat peraturan perundang-undangan beracara perdata bagi mahasiswa Fakultas Hukum. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Hukum Acara Perdata, mahasiswa akan mampu untuk melakukan pendampingan hukum dalam proses hukum acara perdata. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Abdulkadir Muhammad, S.H. 2. Citra Aditya Bakti 2000Batasan-batasan Hukum Acara Perdata 3. Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Abdulkadir Muhammad, S.H Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Mandar Maju, 2002 4. Teori dan Praktek, Iskandar Oeripkartawinata, S.H, Mandar Maju, 2002 5. Hukum Acara Perdata Indonesia, Prof Abdulkadir Muhammad, S.H

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Acara Perdata. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Perdata ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Acara Perdata.

SESI

TOPIK Sumber-sumber hukum acara perdata 1. Pengertian hukum acara perdata

1&2 2. Sifat hukum acara perdata 3. Hukum Acara perdata fositif Batasan-batasan Hukum Acara Perdata 3&4

1. Batasan-batasan 2. Fungsi Hukum Acara Perdata

5&6

Asas-asas hukum acara perdata Cara Pengajuan Tuntutan 1. Tuntutan hak 2. Tuntutan Pokok

7&8

3. Tuntutan Tambahan 4. Pihak Berperkara 5. Gugatan kelompok 6. Pengabungan tuntutan

7. Kompetensi absolut hakim 8. Kompetensi Relatif Hakim 9. Upaya penjaminan hak Gugatan 1. Tempat pengajuan gugatan 2. Syarat gugatan 9 & 10 3. Bentuk gugatan 4. Isi gugatan 5. Sifat hukum dari gugatan Dalil Gugatan 11 & 12

1. Membuat Gugatan 2. Praktek peradilan semu Petitum gugatan 1. Petitum gugatan perdata

13 & 14 2. Apa saja yang masuk dalm petitum gugatan Tuntutan Provisionil & Surat Kuasa 1. Penjelasan Provisionil 15 & 16 2. Penjelasan surat kuasa 3. Membuat surat kuasa intervensi & Rekopensi 19 & 20

1. Intervensi 2. Rekopensi

Verstek 21 & 22

1. Penjelasan 2. Pengaruh keadaan pembuktian & jenis alat-alat bukti

23 & 24

1. Pembuktian 2. Jenis-jenis alat bukti putusan & class action 1. Pelaksanaan putusan

25 & 26 2. Class action Upaya Hukum 27 & 28

Presentasi kelompok




: Hukum Acara Pidana : IH51502 : III : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah Hukum Acara Pidana merupakan hukum acara bagi penyelesaian perkara pidana, baik pemeriksaan pendahuluan, pemeriksaan sidang pengadilan, pelaksanaan putusan pengadilan maupun pengawasan serta pengamatan pelaksaan putusan pengadilan. Mata kuliah ini mempelajari bagaimana proses penyelesaian perkara pidana dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Hukum Acara Pidana, mahasiswa akan mampu untuk melakukan pendampingan hukum dalam proses hukum acara pidana. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Acara Pidana Andi hamzah 2. Yahya Harahap Hukum Acara Pidana 3. Moh Faizal Salam Hukum Acara Pidana D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Acara Pidana.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Pidana ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Acara Pidana. SESI

TOPIK Acara pidana selama jaman sebelum kolonial hindia belanda Perubahan per uu sejak diberlakukannya azas konkordansi

1

Hk acara pidana jaman jepang dan kemerdekaan Hk acara pidana pada saat jaman UU Darurat 1950 Lahirnya KUHAP

2 dan 3

Pengertian KUHAP, sumber, fungsi, tujuan KUHAP, dan sifat pidana

4

Tersangka/terdakwa, penyelidik, penyidik, JPU, Penasehat Hukum, hakim

5

Pengertian penyelidikan dan penyelidik, dasar hukum, tahap-tahap Pengertian penyidikan dan penyidik, penegrtian penyidik pembantu

6 Dasar hukum, wewenang, tahap Pengertian, syarat-syarat, tujuan, pejabat yang berwenang melakukan penangkapan, penahanan 7

Tindak pidana yang dapat dilakukan penahanan Jangka waktu penangkapan dan penahanan, jenis penahanan, penangguhan penahanan Pemeriksaan saksi dan saksi ahli Penyidikan tindak pidana ekonomi

8 Penyidikan tindak pidana korupsi Penyidikan tindak pidana koneksitas

Pengertian dan dasar hukum 9 Syarat-syarat pengertian dan dasar hukum 10 syarat-syarat pengertian 11

acara pra peradilan kasus pra peradilan dalam praktek pengertian

12

pra penuntutan dan penuntutan macam-macam pemeriksaan pemeriksaan acara biasa

13

saksi, saksi ahli, terdakwa pemeriksaan acara cepat pemeriksaan acara singkat sistem pembuktian dalam acara pidana sistem pembuktian yang dianut oleh Indonesia

14 teori pembuktian dalam hukum acara pidana teori pembuktian yang dianut oleh Indonesia pengertian surat dakwaan syarat-syarat surat dakwaan 15

perubahan surat dakwaan bentuk-bentuk surat dakwaan

16

pengertian

macam-macam proses dan tenggang waktu prosedur pembuatan putusan sifat putusan, putusan sela, verzet 17 acara pengambilan putusan, isi putusan formalitas yang harus dipenuhi dalam putusan 18-19

pengertian, macam upaya hukum biasa dan luar biasa, alasan diajukan upaya hukum biasa dan luar biasa, acara pemeriksaan dalam upaya hukum biasa untuk pidana pokok

20 pidana tambahan dasar hukum 21 kedudukan Penasihat hukum 22 -25

18-19

mahasiswa diberikan kasus dan diminta untuk disimulasikan melalui peradilan semu pengertian, macam upaya hukum biasa dan luar biasa, alasan diajukan upaya hukum biasa dan luar biasa, acara pemeriksaan dalam upaya hukum biasa untuk pidana pokok

20 pidana tambahan dasar hukum 21 kedudukan Penasihat hukum 22 -25

mahasiswa diberikan kasus dan diminta untuk disimulasikan melalui peradilan semu



: Hukum Administrasi Negara : IH00039 : III : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Adminidtrasi Negara merupakan peraturan hukum yang mengatur administrasi yang menjadi sebab bagaimana negara itu berfungsi. Dalam mata kuliah ini, akan dijelaskan mengenai aturan hukum mengenai hubungan antara warga negara dan pemerintahnya yang merupakan jabatan-jabatan dalam negara, serta bagaimana negara sebagai penguasa menjalankan usaha-usaha untuk memenuhi tugasnya. B. Tujuan Mata kuliah ini memberikan penjelasan kepada mahasiswa bahwa dalam suatu negara dibutuhkan adanya administrasi negara untuk menjadikan pemerintahan bergerak dengan mengetahui batasan dari kekuasaan pemerintah dalam mengeluarkan keputusan. Pelaksanaan pemerintahan tersebut didasarkan pada asas umum pemerintah yang layak sehingga pemerintah tidak sewenang-wenang dalam melakukan tindakan hukum. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Prof. Dr. Philipus M. Hadjon, SH dkk 2. Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR. 3. Hukum Administrasi Negara, Prof. Dr. Mr. S. Prajudi Atmosudirjo. 4. Dimensi-Dimensi Pemikiran Hukum Administrasi Negara; SF. Marbun, Deno Kamelus, dkk.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Administrasi Negara. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Administrasi Negara ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Administrasi Negara.

SESI

1

TOPIK Istilah dan Pengertian Hukum Administrasi Negara 1. Peristilahan HAN 2. Unsur HAN 3. Pembagian HAN 4. Pengertian Administrasi Negara 5. Objek Administrasi 6. Pengertian HAN menurut sarjana 7. Kedudukan Hukum Administrasi dalam Lapangan Hukum Sifat dan Fungsi HAN 1. Sifat HAN 2. Fungsi HAN

2

3-4

Sumber-sumber HAN 1. Sumber Hukum dalam arti Formil 2. Sumber hukum dalam pengertian Sosiologis 3. Sumber hukum dalam pengertian Sejarah Susunan Pemerintahan 1. Hubungan antara tingkat-tingkat dalam pemerintahan 2. Susunan Pemerintah Negara Indonesia 3. Lembaga-lembaga Negara 4. Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Pusat 5. Penyelenggara Pemerintahan Tingkat Daerah

5

1. Kedudukan Hukum Pemerintah 2. Kewenangan Pemerintah 3. Tindakan Pemerintah

6

Keputusan Administrasi Negara 1. Pengertian Keputusan Administrasi Negara 2. Kompetensi ( Atribusi, Delegasi dan Mandat) 3. Susunan Intern 4. Keputusan Tata Usaha Negara menurut UU No 5/1986 (UU No 9/2004) 5. Macam-macam Keputusan TUN 6. Pencabutan Keputusan

7

Perkembangan Hukum Administrasi di Indonesia Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik 1. Istilah dan Pengertian Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik 2. Kedudukan Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik

8

Pembatasan Kekuasaan Melalui Administrasi Negara 1. Pengertian kekuasaan 2. Hubungan Kekuasaan dan Hukum Administrasi Negara 3. Pembatasan Kekuasaan Penyelenggaraan Pemerintah

9

1. Pengertian Politik Hukum Nasional dan Internasional 2. Tinjauan Terhadap Politik Hukum Nasional dan Internasional 3. Implementasi Politik Hukum Nasional dan Internasional terhadap Hukum Administrasi Negara

10

1. Perlindungan Hukum 1 .PH dalam Bidang Perdata 1. PH dalam Bidang Publik 2. Penegakan Hukum 3. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

11

Kedudukan Hukum Para Petugas Publik 1. Para Pejabat Politik 2. Para Pegawai Negeri 3. Para Hakim 4. Para Pegawai BUMN

12

Sanksi-sanksi 1. Sanksi-sanksi pada umumnya 2. Paksaan Pemerintahan 3. Penarikan Kembali Keputusan Selaku Sanksi 4. Sanksi Administrasi Lainnya 5. Sanksi Pidana 6. Sanksi-sanksi Kumulasi

13

Peradilan Tata Usaha Negara 1. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Peradilan TUN 2. Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Upaya Administratif 4. Kompetensi Absolut Peradilan TUN 5. Tenggang Waktu Menggugat 6. Hak Gugat 7. Petitum 8. Alasan Menggugat 9. Alat Bukti 10. Hukum Acara 11. Acara Formal 12. Banding 13. Kasasi 14. Peninjauan Kembali 15. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 16. Peranan Pejabat/Badan TUN dalam Sengketa TUN

14

presentasi kelompok

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumb er referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.

G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.


PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SILABUS Subject Subject Code Semester Scoring System

: International Private Law : IH51511 : III : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description Private International Law course discusses private issues between private parties with international characterization. The beginning of this course will discuss about theories and the basic concept of private international law. Therefore, the discussion will focus more on positive norms of private international law and conflict of laws approaches based on international conventions (including Den Haag convention) and Indonesian national law. B. Purpose Through this course, students will able to: 1) anylze cases and define the existence of conflict of laws; 2) solve cases using conflict of law approaches; 3) compare the using of conflict of law approaches in Indonesian and other states. C. Books and References 1. ASIL Guide to Electronic Resources for International Law http://www.asil.org/resource/pil1.htm; American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/. 2. Hague Conference on Private International Law official website; International Institute for the Unification of Private Law (UNIDROIT) http://www.unidroit.org/; British Institute of International and Comparative Law (BIICL).

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of international private law. E. Lecture Notes/ Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international private law. Meetings

Materials

1

1.Overview of Conflicts of Law; 2.Overview of Comparative Law.

2

1. The meaning of private international law (conflict of laws); 2. The aspects of private international law (conflict of laws); 3. Choice of law rules; 4.The status of foreign law; 5.Harmonisation

3

Case law based on the students' findings

4

1. Characterisation; 2.Incidental question; 3. Renvoi

5

1.Choice of Law; 2.Hague Conference

6

1. State; 2.Jurisdiction; 3.Procedure

7

1. Forum non conveniens ; 2. Lex causae; 3. Lex fori ; 4. Forum shopping; 5. Lis alibi pendens

8

1. Domicile ; 2. Lex domicilii; 3. Habitual residence; 4. Nationality ; 5. Lex patriae

9

1. Lex loci arbitri; 2. Lex situs; 3. Lex loci contractus; 4. Lex loci delicti Commissi; 5. Lex loci solutionis

10

1.Proper law; 2.Lex loci celebrationis; 3. Choice of law clause; 4.Forum selection clause

11

1. Enforcement of Foreign Judgment; 2.The process of enforcement

12, 13, 14 (Students' Presentation)

1. Explaining the concept of ASEAN Countries' conflict of laws approaches; 2. Comparing the Indonesian conflict of laws with ASEAN Countries' conflict of laws. 3.Explaing the case of law in Indonesia and ASEAN Countries.




: Hukum Adat : IH51202 : III : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Hukum Adat merupakan salah satu sistem hukum yang juga berlaku di Indonesia. Mata kuliah ini akan memperkenalkan kepada mahasiswa Fakultas Hukum mengenai hukum adat sebagai hukum tidak tertulis di dalam peraturan-peraturan legislatif yang ada di Indonesia yang memiliki sanksi dan akibat hukum. Mata kuliah ini akan menjelaskan mengenai Hukum Adat secara keseluruhan dan masyarakat adat, sejarah perkembangannya, sejarah politik, serta manfaat dari Hukum Adat itu sendiri. B. Tujuan Setelah mempelajari hukum adat mahasiswa diharapkan mampu memahami pengertian mengenai hukum adat, mampu menganalis perbedaan hukum adat dengan hukum pada umumnya, baik dari segi kebudayaan, perkawinan, warisan maupun lainnya. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pengantar Ilmu Hukum Adat Indonesia, Prof. Hilman Hadikusuma, SH, PT. Mandar Maju 1992. 2. Rekonseptualisasi Hukum Adat Kontemporer, Prof. Dr. H.R. Otje Salman Soemadiningrat, S.H, Alumni Bandung. 2002". 3. Asas-asas Hukum Adat Suatu Pengantar, Prof. Bushar Muhammad, SH. Pradnya Paramita 1994.

4. Bab-bab tentang Hukum Adat, Prof. Dr. R. Soepomo, SH, Pradnya Paramita, 2000 hal 33. 5. Hukum Adat Indonesia dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Prof. R. Subekti, SH. Alumni Bandung 1991. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Adat. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Adat ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Adat. SESI

TOPIK

1

Pengertian Hukum Adat 1. Pengertian Hukum Adat 2. Unsur-unsur Hukum Adat 3. Istilah Hukum Adat

2

Hukum Adat dilihat dari segi perundang-undangan 1. Sebelum Kemerdekaan 2. Sesudah Kemerdekaan 3. Dasar hukum berlakunya Hukum Adat

3

Hukum Adat dilihat dari segi kebudayaan 1. Corak Hukum Adat 2. Sifat Hukum Adat 3. Perbedaan sistem Hukum Adat dengan sistem Hukum lainnya 4. Bidang-bidang Hukum Adat 5. Hukum Adat sebagai bagian dari Kebudayaan Indonesia 6. Hukum Adat sebagai cerminan Kepribadian bangsa

4

Tujuan mempelajari Hukum Adat 1. Hukum Adat sebagai Ilmu pengetahuan 2. Syarat-syarat Hukum Adat dapat dijadikan landasan hukum nasional

3. Nilai-nilai Universal dalam Hukum Adat 4. Lembaga-lembaga Hukum Adat 5. Syarat-syarat agar hakim dapat mengadili perkara berdasarkan hukum adat 6. Arti pentingnya Pasal 27 (1) UU No. 4 tahun 2004 bagi hukum adat 7. Fungsi Hukum Adat

5

1. Pengertian Masyarakat Hukum Adat 2. Faktor-faktor timbulnya Persekutuan Hukum 3. Pembagian Masyarakat Hukum Adat 4. Benda dalam Hukum Adat 5. Corak Masyarakat Hukum Adat 6. Masyarakat Hukum Adat pada masa sekarang 7. Lembaga Masyarakat Desa

6

Transaksi Tanah 1. Macam-macam Transaksi Tanah 2. Sahnya Transaksi Tanah 3. Transaksi Jual Gadai Tanah 4. Hak Pembeli Gadai 5. Perbedaan Transaksi Jual Gadai Tanah menurut Hukum Adat dengan KUH Perdata 6. Jual Gadai Tanah setelah berlakunya UUPA 7. Transaksi Jual Lepas Tanah 8. Panjer 9. Sahnya perjanjian jual lepas tanah 10. Transaksi Bagi Hasil 11. Sewa Tanah 12. Perjanjian Pinjaman Uang dengan Jaminan tanah 13. Perbedaan Perjanjian dengan jaminan tanah dengan transaksi jual gadai tanah 14. Perbedaan Hak Tanggungan dengan Hak gadai tanah

7

Hukum Keluarga 1. Hubungan anak dengan orang tuanya 2. Hubungan anak dengan keluarga orang tuanya 3. Pemeliharaan anak yatim, piatu dan yatim piatu 4. Anak Angkat 5. Yurisprudensi anak angkat

8&9

10

11 & 12

Hukum Perkawinan Adat 1. Pengertian perkawinan menurut hukum adat 2. Asas-asas Perkawinan menurut hukum Adat 3. Tiga sistem perkawinan dalam hukum Adat 4. Perkawinan hukum Adat yang tidak sesuai dengan UU Nomor 1 tahun 1974 Harta Kekayaan Perkawinan 1. Asas harta kekayaan dalam perkawinan 2. Harta kekayaan keluarga 3. Pembagian harta kekayaan 4. Harta Bawaan 5. Harta Bersama 6. Hadiah Perkawinan Hukum Adat Waris 1. Sifat Hukum Adat Waris 2. Dasar Persamaan Hak 3. Penggantian Waris 4. Pewarisan dan Hibah Wasiat 5. Hadiah yang tidak bersifat Pewarisan 6. Kedudukan Janda 7. Kedudukan Anak Angkat 8. Kedudukan Anak Tiri 9. Utang Pewaris

13

Hukum Pidana Adat 1. Sifat Pelanggaran Hukum Adat 2. Lahirnya Pidana Adat 3. Lapangan berlakunya Hukum Pidana Adat 4. Perbedaan Hukum Pidana Adat dengan Hukum Pidana dalam KUHP

14

Presentasi Mahasiswa



: Hukum Dagang : IH51402 : III : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pokok bahasan yang menjadi bahan utama dalam mata kuliah Hukum Dagang adalah segala aspek hukum yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan. Mata kuliah ini akan membahas bentuk-bentuk badan usaha yang ada di Indonesia seperti Firma, CV, PT, dan Koperasi. Selain itu juga membahas mengenai bagaimana cara pendiriannya, pertanggungjawaban dari pengurusnya, serta berakhirnya badan usaha dan akibat hukum yang timbul gejala sosial lain seperti struktur sosial dan dinamika sosial yang tumbuh dalam masyarakat. B. Tujuan Mempelajari hukum dagang sebagai salah satu ilmu pengetahuan memberikan harapan agar mahasiswa mampu memahami hukum yang berlaku pada Badan Usaha, serta mampu memahami prosedur pendaftaran dan pembuatan kontrak dagang. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Dagang, Sentosa Sembiring, SH, MH 2. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, H.M.N, Purwosutjipto, SH. 3. Hukum Dagang, Sentosa Sembiring, SH, MH 4. Pengertian Pokok Hukum Dagang Indonesia, H.M.N. D. Sistem Pengajaran

Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Dagang. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Dagang ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Dagang. SESI

TOPIK Pendahuluan 1. Latar Belakang Munculnya Hukum 2. Pengertian Hukum Dagang 3. Pengaturan Hukum Dagang 4. Hubungan KUHD dengan KUH Per-

1&2 5. Sejarah Hukum Dagang 6. Pengertian Perusahaan 7. Kewajiban membuat pembukuan 8. Undang-Undang Dokumen PerusaBadan Usaha 1. Penggolongan Badan Usaha 3&4

2. Perusahaan Dagang 3. Persekutuan Perdata 4. Firma

Dagang

5. Persekutuan Komanditer Perseroan Terbatas 1. Dasar Hukum Perseroan Terbatas 5&6

2. Pendirian Perseroan Terbatas 3. Modal dalam Perseroan Terbatas 4. Organ dalam Perseroan Terbatas Badan Usaha Milik Negara 1. Dasar Hukum BUMN

7&8

2. Pengertian BUMN 3. Perjan 4. Perum Koperasi 1. Dasar Hukum Koperasi

9 & 10

2. Makna Usaha Koperasi 3. Pendirian Koperasi 4. Keanggotaan Koperasi Usaha Kecil 1. Landasan Hukum Usaha Kecil

11 & 12

2. Pengertian Usaha Kecil 3. Kriteria Usaha Kecil 4. Pembinaan dan Pengembangan

13 & 14

Wajib Daftar Perusahaan

1. Dasar Hukum Wajib Daftar Perusahaan 2. Latar Belakang Munculnya UU Wa-jib Daftar Perusahaan 3. Pengertian Wajib Daftar Perusahaan 5. Waktu Pendaftaran Perusahaan 6. Sanksi tidak Mendaftarkan PerusaPedagang Perantara 1. Pengertian Pedagang Perantara 2. Penggolongan Pedagang Perantara berdasarkan hubungan kerja 15 & 16

3. Agen Perdagangan 4. Makelar 5. Komisioner 6. Perantara Pedagang Efek Kontrak Dagang 1. Pengertian Kontrak 2. Asas Kebebasan Berkontrak

17 & 18 3. Kontrak Standar 4. Jual Beli Dagang 5. Dokumen-dokumen dlm jual beli dagang Letter of Credit 1. Pengertian L/C 19 & 20 2. Pihak-pihak dalam pembukaan L/C 3. Jenis-jenis L/C

4. Fungsi L/C Lembaga Pembiayaan 1. Dasar Hukum 21 & 22

2. Pengertian Lembaga Pembiayaan 3. Jenis-jenis Lembaga Pembiayaan 4. Pendirian Lembaga Pembiayaan Hak Atas Kekayaan Intelektual 1. Pengertian HAKI

23 & 24

2. Hak Cipta 3. Merek 4. Paten Persaingan Usaha 1. Pentingnya Etika Bisnis 2. Perjanjian yang Dilarang

25 & 26 3. Kegiatan yang Dilarang 4. Komisi Pengawas Persaingan Usaha 5. Perbuatan Melanggar Hukum Penyelesaian Sengketa Bisnis 1. Secara Konvensional ( Gugatan Perdata ) 27 & 28 2. Permohonan Pailit 3. Secara Non Konvensional




: Kewarganegaraan : UM99027 : III : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap Pendidikan Kewarganegaraan secara keseluruhan. Mahasiswa juga akan diberikan pemahaman mengenai Negara, Kedudukan Hukum, Kewenangan, dan Tindakan Pemerintah, Otonomi Daerah, hingga terkait Demokrasi dan Hak Asasi Manusia di Indonesia. B. Tujuan Dengan mempelajari pendidikan kewarganegaraan diharapkan dapat berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Noor Ms, Bakry, Pendidikan Kewarganegaraan, Yogyakarta. Pustaka Pelajar, 2009 2. Winarno, Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan, Jakarta, PT Bumi Aksara, 2007 3. Hukum Administrasi Negara, Ridwan HR. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Pendidikan Kewarganegaraan.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pendidikan Kewarganegaraan. SESI

TOPIK

1

Pengantar Pendidikan Kewarganegaraan

2

Indonesia Sebagai Negara Kebangsaan 1. Negara, Konstitusi dan Konstitusionalisme.

3, 4 2. Indonesia sebagai negara teokrasi, nomokrasi dan demokrasi 1. Kedudukan Hukum Pemerintah 5

2. Kewenangan Pemerintah 3. Tindakan Pemerintah

6

Hak dan Kewajiban Warganegara

7

Demokrasi dan Demokrasi Pancasila

8

Negara Hukum indonesia dan HAM

9

Wawasan Nusantara &

Bela Negara

1. Perlindungan Hukum (PH dalam Bidang Perdata, PH dalam Bidang Publik) 10

2. Penegakan Hukum 3. Pertanggungjawaban Hukum Pemerintah

11

HANKAMRATA dan Geopolitik dan Geostrategi Indonesia

12

Otonomi Daerah dan Negara Kesatuan

13

Peradilan Tata Usaha Negara

1. Karakteristik dan Prinsip-prinsip Peradilan TUN 2. Organisasi Peradilan Tata Usaha Negara 3. Upaya Administratif 4. Kompetensi Absolut Peradilan TUN 5. Tenggang Waktu Menggugat 6. Hak Gugat 7. Petitum 8. Alasan Menggugat 9. Alat Bukti 10. Hukum Acara 11. Acara Formal 12. Banding 13. Kasasi 14. Peninjauan Kembali 15. Pelaksanaan Putusan Pengadilan 16. Peranan Pejabat/Badan TUN dalam Sengketa TUN 14

Ketahanan Nasional Indonesia

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.




: Hukum Agraria : IH51504 : IV : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

H. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan memberikan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum terhadap empat prinsip pokok dalam Hukum Agraria. Mahasiswa juga akan diberikan pemahaman mengenai hak-hak atas tanah serta kegunaan dan peruntukkannya untuk keperluan perorangan, perusahaan dan korporasi. I. Tujuan Setelah mempelajari hukum agraria mahasiswa di harapkan mampu memahami UUPA dan penjelasannya serta memahami kedudukan hukum adat di Indonesia. Selain itu, mahasiswa di harapkan mampu menganalisis ketentuan pokok – pokok dasar hukum tanah serta hak – hak yang melekat diatas tanah. J. Buku dan Bahan bacaan 3. Hukum Agraria Indonesia, Prof Boedi Harsono 2002. 4. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok- pokok agrarian. 5. Hak guna usaha Hukum Agraria Indonesia, Prof Boedi Harsono 2002 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 Pokok- pokok agraria.

K. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Agraria.

L. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Agraria ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempe lajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Agraria. SESI

TOPIK

1

UUPA dan Penjelasannya 1. Ruang lingkup hukum agraria 2. Hukum tanah sebagai cabang hukum yang mandiri

2

kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah nasional 1. Peraturan yang dicabut 2. Pasal-pasal peralihan 3. Pasal lainnya

3

kesatuan dan kesederhanaan hukum tanah nasional 1. Sifat Nasioanl 2. Pertimbangan politis UUPA 3. UUPA sebagai UU pokok

4

Kedudukan hukum adat 1. Hak ulayat 2. Hak menguasai dari negara 3. Latihan

5

Hukum Tanah Nasional 1. Hak penguasaan atas tanah dalam hukum 2. Hak- hak atas tanah

3. Hak bangsa Indonesia 4. Sumber hukum

6

Kualifikasi: 1. Teori-teori Kualifikasi Dalam HPI. 2. Kualifikasi Masalah Substansial Atau Prosedural. 1. Tujuan UUPA 2. Konsepsi hukum tanah nasional 3. Hukum tanah nasional dimasa mendatang

7

Kententuan pokok hak penguasaan tanah dalam hukum nasional

8

Landreform 1. Tujuan, dan program landreform 2. Pembatasan luas maksimum 3. Aparatur penyelenggaraan lan reform 4. Land reform sekarang

9

hak tanggungan 1. Hak tanggungan sebagai lembaga jaminan 2. Hak tanggungan sebagai hubungan konkrit 3. Sanksi administratif

10

hak guna bangunan hak guna usaha 1. Pembebanan 2. Pemberian hak 3. Sertifikat 4. Hapusnya 5. Eksekusi

11

Hak Milik 1. Pembebanan 2. Pemberian hak 3. Sertifikat 4. Hapusnya 5. Eksekusi

12

Hak sewa tanah 1. Pembebanan 2. Pemberian hak 3. Sertifikat 4. Hapusnya 5. Eksekusi

13

hak guna usaha, hak pakai 1. Pembebanan 2. Pemberian hak 3. Sertifikat 3. Eksekusi

14

pendaftran tanah 1. Pokok-poko penyelenggaran pendaftran 2. Pendaftaran tanah pertama kali 3. Penerbitan sertifikat 4. Pemeliharaan data pendaftaran tanah REVIEW

M. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote. N. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.



: Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara : IH51603 : IV : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pembahasan dalam mata kuliah ini dimulai dengan membahas posisi dan kedudukan Peradilan Tata Usaha Negara dalam sistem peradilan di Indonesia. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai kompetensi-kompetensi yang ada dalam Pengadilan Tata Usaha Negara itu sendiri, serta bagaimana proses hukum dalam pengadilan tersebut. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Peradilan Tata Usaha Negara, mahasiswa akan mampu untuk: 1) memahami kedudukan Peradilan TUN dalam Lingkungan MA; 2) beracara di PTUN, PT TUN dan MA; 3) menganalisa kasus-kasus tata usaha negara. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Penjelasannya, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1987. 2. Zairin Harahap, Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara, Edisi Revisi, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta 2007 3. Martiman Prodjohamidjojo, S.H. Hukum Acara Peradilan Tata Usah Negara, Ghalia Indonesia 1993. 4. rof DR. Mr Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, Seri Pustaka Ilmu Administrasi, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1981

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Acara Pengadilan Tata Usaha Negara. SESI

TOPIK 1. Negara Hukum

1

2. Peradilan Administrasi 3. Negara Hukum Pancasila 1. Hukum Acara PTUN

2

2. Asas-asas Hukum PTUN 3. Kompetensi PTUN 1. Pengajuan Gugatan

3 2. Perbedaan Penyelesaian sengketa TUN 4 Pangkal sengketa TUN 5

Kedudukan para pihak dalam kasus

6

Gugatan ke PTUN

7

Review Materi 1-7

8

Syarat-syarat Gugatan

9

Pembuktian

10

Putusan PTUN

11

Pelaksanaan putusan PTUN

12 & 13

Upaya-upaya Hukum

14

Presentasi Kelompok




: Hukum Acara Pengadilan Agama : IH00037 : IV : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari mengenai Peradilan Agama sebagai salah satu pilar penegakan hukum diakui keberadaannya dalam UUD 1945. Pengadilan Agama tidak hanya mengadili perkara dalam bidang Perkawinan dan Kewarisan saja namun telah ditambah dengan kewenangan mengadili dalam bidang ekonomi syariah. Perkembangn tersebut diharapkan dapat diketahui oleh mahasiswa Fakultas Hukum sehingga mahasiswa memiliki kemampuan tidak hanya dalam bidang teoritis saja tetapi juga dalam praktik di Pengadilan, termas uk dalam membuat surat-surat di bidang kepengacaraan perdata di Pengadilan Agama. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah Hukum Acara Peradilan Agama, mahasiswa akan mampu untuk: 1) melakukan proses pengajuan gugatan dan tata cara beracara pada Pengadilan Agama, PTA dan MA, 2) melakukan mediasi sebelum proses persidangan di PA, 3) beracara di PA, PTA dan MA, 4) membahas kasus terkait dengan kompetensi peradilan agama, 5) menjelaskan peraturan Per-UU-an terkait Peradilan Agama. C. Buku dan Bahan bacaan 1. UU No.7/1989; Artikel (Muh.Muslih) 2. UU No.3/2006 3. UU No.5/2009 4. Website MA; Kasus yang ditentukan dosen; Website lainnya.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Acara Pengadilan Agama. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Acara Pengadilan Agama ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Acara Pengadilan Agama. SESI 1

TOPIK Menerangkan SAP dan materi Hukum Islam dan perbandingan hukum

2

Membahas UU No.7/1989; Artikel (Muh.Muslih)

3

Membahas UU No.3/2006

4

Membahas UU No.5/2009

5

1)Prosedur Acara di PA Batam (Website PA Batam).2)Artikel Hukum Acara Peradilan Agama (Edi-Riadi)

6

1) Prosedur Mediasi.2)Pelaksanaan Mediasi; 3)Mediasi Berhasil; 4)Mediasi gagal.

7

1)Pembuatan permohonan banding: 2)Prosedur Acara di PTA

8

Pembuatan permohonan kasasi

9

Putusan pengadilan negara lain terkait masalah perceraian

10

Putusan pengadilan negara lain terkait masalah harta bersama

11

Putusan pengadilan negara lain terkait masalah waris Islam

12

Putusan negara lain terkait masalah hibah

13

Putusan MARI dan pengadilan agama terkait sengketa ekonomi syariah

14

Analisis perbandingan dan desain peradilan agama di negara asia asia lainnya




: Hukum Pajak : IH51703 : IV : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan membahas mengenai hubungan antara pajak, masyarakat, dan negara. Disini akan dipelajari mengenai dasar-dasar hukum perpajakan, ketentuan umum, konsep, unsur-unsur pajak, tata cara perpajakan dan fungsi pajak dalam memahami secara mendalam mengenai Hukum Pajak. B. Tujuan Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu untuk memahami konsep, jenis, unsur, dan aturan-aturan mengenai perpajakan yang ada di Indonesia. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Pajak, Dra. Erly Suandy, M.Si., Akt. hal 7 2. Pengantar Perpajakan, Tony Marsyahrul. 3. Perpajakan, Dra. Haula Rosdiana, M.Si. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Pajak.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Pajak ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Pajak. SESI

TOPIK

1

Pendahuluan 1. Sejarah Pemungutan pajak 2. Sumber-sumber penerimaan negara 3. Laba dari badan usaha Mulik negara

2

Pajak dan Hukum pajak 1. Pengertian Pajak 2. Definisi Pajak 3. Ciri-Ciri yang melekat Pada pengertian pajak 4. Funsi Pajak 5. Kedudukan hukum pajak 6. Hubungan Hukum Pajak dengan Hukum perdata 7. Sistematika Hukum pajak 8. Perlawanan terhadap pajak

3

Teori-teori pemungutan Pajak 1. Asas-asas Pemungutan pajak 2. teori-teori Pembenaran pemungutan pajak 3. Syarat-syarat pemungutan pajak 4. Stelsel pemungutan pajak

4

Pembagian pajak 1. Pembagian Pajak 2. Cara pemungutan Pajak 3. Pajak daerah dan retribusi daerah

5

Subjek dan objek pajak 1. Pajak Penghasilan 2. pajak pertambahan Nilai 3. Pajak bumi dan bangunan 4. bea perolehan hak atas tanahdan bangunan

6

tarif pajak 1. tarif Tetap 2. Tarif roporsional 3. Tarif Progresif 4. Tarif Degresif

7

Peradilan dalam hukum pajak 1. Peradilan Administrasi pajak

8

Reformasi Pajak 1. Tax Reform 1983 2. Tax Reform 1994 3. Tax Reform 2000

9

NPWP 1. Pengertian umum dan NPWP 2. NPWP dan Pengukuhan pengusaha kena pajak

10

Utang Pajak 1. Timbulnya Utang Pajak 2. Berakhirnya Utang Pajak 3. System Pemungutan Pajak

11

Penetapan dan ketetapan Pajak 1. Fungsi Ketetapan Pajak 2. Macam-macam Ketetapan pajak

12

Pembukuan, pencatatan dan Pembayaran serta Pelaporan Pajak 1. Pembukuan dan Pencatatan Pajak 3. Surat Pemberitahuan (SPT)

13

Peenagihan, Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak 1. Pemeriksaan Pajak 2. Pemeriksaan Pajak 3. Penyidikan Pajak

14

Hukum Pajak Internasional 1. Pengertian Hukum Pajak Internasional 2. Sumber-sumber hukum Pajak Internasional 3. Subjek dan Objek Pajak dalam Pajak Internasional

4. Double taxation




: Hukum Perbankan : IH51409 : IV : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari lembaga perbankan sebagai bagian dalam sistem keuangan dengan pendekatan utama pada aspek hukum yang berkaitan dengan sejarah perbankan yang ada di Indonesia, jenis dan usaha bank, penanganan bank bermasalah, dan hubungannya dengan bidang hukum lain. Selain itu juga mempelajari berbagai karakter hukum positif menyangkut perbankan sebagai bagian dari ekonomi moneter. B. Tujuan Setelah mempelajari matakuliah ini, mahasiswa diharapakn mampu memahami fungsi, perkembangan peraturan aspek-aspek hukum dan kebijakan di bidang perbankan C. Buku dan Bahan bacaan 1. Muhamad Djumhana, Hukum Perbankan Di Indonesia, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000. 2. O.P Simorangkir, Dasar-Dasar dan Mekanisme Perbankan. Cet. IV, Jakarta, Yagrat, 1983. 3. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan 4. Undang-undang No. 21 tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Perbankan. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Perbankan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Perbankan. SESI 1

2, 3

4&5

TOPIK 1. Periode penjajahan Belanda 2. Periode penjajahan Jepang 3. Periode Kemerdekaan a. Pada pemerintah Orde Lama b. Pada pemerintah Orde Baru: 1. Tahap stabilisasi dan rehabilitasi 2. Tahap pembangunan 3. Tahap 1992-sekarang 1. Pengertian Hukum Perbankan 2. Sumber hukum perbankan 3. Faktor-faktor yang mendukung pembentukan hukum perbankan: a. perjanjian b. Yurisprudensi c. Doktrin 1. Peran HAN dalam kegiatan perbankan 2. Perundang-undangan di bidang perbankan yang terbaru 1. Organisasi perbankan: a. organisasi ekstern b. organisasi intern c. Unit banking system d. multiple office system 1. Pengertian Bank 2. Jenis-jenis Bank 3. Kepemilikan bank

4. Bentuk hukum bank 5. Pendirian Bank 6. Pengawasan Bank 6, 7, 8

9, 10, 11

12, 13

14

1. Usaha Bank 2. Perluasan usaha bank 3. Jasa-jasa perbankan 4. perlindungan nasabah 5. Etika perbankan 1. Teori rahasia Bank 2. Rahasia Bank di Indonesia 3. Penentuan ketentuan rahasia bank 4. pembukaan rahasia bank 5. pembocoran rahasia bank 6. Penerapan rahasia bank dalam kasus-kaus a. Kredit macet dan rahasia bank b. Pelaku tindak pidana dan rahasia bank c. Informasi antar bank dan rahasia bank 7. Sanksi terhadap pelanggaran atas kewajiban 1. Penggolongan kredit macet 2. penyelamatan kredit a. badan usaha piutang dan lelang negara b. gugatan perdata c. arbitrase 1. tindak pidana perbankan 2. tipologi kejahatan perbankan: a. penipuan atau kecurangan di bidang perkreditan b. penggelapan dana masyarakat c. penyelewengan atau penyalahgunaan dana masyarakat d. pelanggaran terhadap peraturan keuangan e. pidana terhadap kejahatan dan pelanggaran perbankan 1. Kepailitan perbankan 2. Likuidasi pada umumnya 3. likuidasi dalam perbankan




: Hukum Ketenagakerjaan : IH51609 : IV : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari mengenai materi yang bersangkutan dengan ketenagakerjaan seperti filosofi hubungan industrial dan asas-asas dalam hubungan industrial, asas dan tanggung jawab pekerja dalam hubungan industrial, perlindungan pengupahan dan kesjahteraan pekerja dan juga lembaga penyelesaian perselisihan dalam hubungan industrial. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan mampu memahami pengertian serta sumber hukum ketenagakerjaan, memahami perjanjian dan hubungan kerja, serta mampu menganalisis permasalahan yang terjadi dalam hukum ketenagakerjaan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Kuliah Hukum perburuhan, Fak. Hukum UNDIP, Semarang 2. Pokok-pokok Hukum Ketenagakerjaan di indonesia, Sendjun H. Manulang, SH 3. Hukum Perburuhan dalam tanya jawab, A. Ridwan Halim, SH 4. Sari hukum Perburuhan Actual, A. Ridwan halim, SH dan Ny. Sri Subiandini Gultom, SH 5. UU No. 13 tahun. 2003: ketenagakerjaan"

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Ketenagakerjaan. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Ketenagakerjaan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Ketenagakerjaan. SESI

TOPIK

1

pengertian dan peristilahan Hk. Ketenagakerjaan 1. Pengertian Tenaga kerja 2. Pengertian Pekerja/buruh 3. Pengertian Pengusaha 4. Pengertian pemberi kerja 5. Pengertian hukum ketenagakerjaan 6. Tujuan (hakekat) Hukum ketenagakerjaan 7. Sifat (kedudukan) Hukum ketenagakerjaan 8. Subjek hukum Ketenagakerjaan 9. Objek Hukum ketenagakerjaan 10. Hubungan Hukum Ekonomi dengan hukum ketenagakerjaan

2

Sumber-sumber hukum ketenagakerjaan 1. Tertulis 2. Tidak tertulis

3

Perjanjian kerja 1. Pengertian Perjanjian Kerja 2. Bentuk-bentuk perjanjian kerja 3. Syarat-syarat perjanjian kerja 4. isi perjanjian kerja 5. Jenis-jenis perjanjian kerja 6. Tujuan perjanjian kerja 7. berakhirnya perjanjian kerja

4

Hubungan kerja 1. Pengertian hubungan kerja 2. Metode hubungan kerja 3. Wujud pertanggungjawaban dalam hubungan kerja 4. Pengertian Outsourching

5

Peraturan Perusahaan dan perjanjian kerja bersama 1. Pengertian peraturan perusahaan 2. Prosedur pembuatan Peraturan perusahaan 3. pengertian Perjanjian kerja bersama 4. Isi perjanjian kerja bersama 5. Prosedur pembuatan perjanjian Kerja bersama

6

Hak dan kewajiban Pekerja/buruh dan pengusaha/pemberi kerja 1. Hak-hak Pekerja/buruh 2. kewajiban-kewajiban Pekerja/buruh 3. hak-hak pengusaha/pemberi kerja 4. kewajiban-kewajiban pengusaha/pemberi kerja

7

Pengupahan 1. pengertian upah 2. Struktur dan skala upah 3. ketentuan waktu kerja 4. Ketentuan waktu istirahat 5. Ketentuan Cuti 6. Perhitungan jam lembur 7. Perhitungan upah lembur

8

Hubungan industrial 1. Pengertian hubungan industrial 2. Asas-asas hubungan industrial 3. tiga asas hubungan industrial 4. Landasan hubungan industrial 5. Sarana-sarana hubungan industrial

9

Perencanaan dan penempatan tenaga kerja 1. permasalahan dan penempatan tenaga kerja 2. permasalahan tenaga kerja 3. penanganan permasalahan tenaga kerja 4. perencanaan tenga kerja

5. penempatan tenga kerja

10

Keselamatan dan kesehatan kerja 1. pengertian keselamatan dan kesehatan kerja 2. faktor-faktor penyebab terjadinya kecelakaan kerja 3. Akibat-akibat kecelakaan kerja 4. langkah-langkah penanggulangan kecelakaan kerja 5. pengertian kesehatan kerja 6. sumber-sumber bahaya kesehatan kerja 7. pengawasan kesehatan kerja

11

Jamsostek 1. Pengertian Jamsostek 2. Dasar Hukum Program Jamsostek 3. Program-program jamsostek 4. syarat-syarat kepesertaan jamsostek 5. iuran jamsostek tiap-tiap program 6. berakhirnya kepesertaan jamsostek

12

Perselisihan Hubungan Industrial 1. Pengertian hubungan industrial 2. jenis-jenis hubungan industrial 3. Prosedur penyelesaian perselisihan hubungan industrial 4. keanggotaan P4D/P4P 5. Tugas P4D/P4P 6. Fungsi P4D/P4P

13

Pemutusan hubungan kerja (PHK) 1 Pengertian PHK 2. macam-macam PHK 3. alasan pembenaran PHK 4. Macam-macam PHK yan gdilarang 5. Uang pesangon, penghargaan dan penggantian hak menurut UU No. 13 Th. 2003

14

Serikat Buruh dan ILO 1. Pengertian Serikat pekerja / serikat buruh 2. prosedur pembentukan Serikat pekerja/serikat buruh 3. Pengertian Lembaga Bipatrite

4. perbedaan Serikat Pekerja/Serikat Buruh dengan Lembaga Bipatrite 5. Keanggotaan Lembaga Bipatrite




: ADR and Arbitration : IH51508 :V : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This subject will discuss on how to solve cases such as business cases, employee cases, and private cases through arbitration and alternative dispute resolution. Alternative Dispute Resolution are negotiation, mediation and consiliation. B. Purpose Through this subject, students will able to : 1) understand negotiation process; 2) understand mediation process and act as a mediator; 3) understand consiliation process and act as a conselor; 4) analyze local arbitration cases; 5) analyze international arbitration cases. C. Books and References 1. ASIL Guide to Electronic Resources for International Law http://www.asil.org/resource/pil1.htm; American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/ 2. ADR, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase, Suyud Margono, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 23-48; 3. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, H.Priyatna Abdurrasyid, PT.Fikahati Aneska, Jakarta. 4. ADR handouts

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students’ ability in knowing the development of ADR and Arbitration. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international humanitarian law. Meetings

Materials

1

1.Overview of ADR & Arbitration; 2.Overview of Comparative Law

2

1. The difference between litigation & non litigation; 2.Types of ADR; 3. The advantage of ADR

3

Introduction to Negotiation: 1)The meaning of negotiation; 2) The approaches to negotiation; 3) The Process of negotiation (Theory); 4) Tactics of negotiation; 5) Cases on negotiation

4

1. Forming a negotiation group; 2. Setting a negotiation scenerio; 3. Conducting a business negotiation simulation (role play)

5

Introduction to Mediation: 1)The meaning of mediation; 2) The approaches to mediation; 3) The Process of mediation (Theory); 4) Cases on mediation

6

1. Forming a mediation group; 2. Setting a mediation scenario; 3. Conducting a business mediation simulation (role play)

7

Introduction to Concilaition: 1)The meaning of conciliation; 2) The approaches to conciliation; 3) The Process of conciliation (Theory); 4) Tactics of conciliation; 5) Cases on conciliation 1. Forming a conciliation group; 2. Setting a conciliation scenario; 3. Conducting a business conciliation simulation (role play)

8

Introduction to Domestic Arbitration: 1)The meaning of domestic arbitration; 2) The approaches to domestic arbitration; 3) The Process of domestic arbitration (Law No.30 of 1999); 4) Cases on domestic

arbitration 9

1. Forming a arbitration group; 2. Setting a arbitration scenario; 3. Conducting a business arbitration simulation (role play)

10

Introduction to International Arbitration: 1)The meaning of international arbitration; 2) The approaches to international arbitration; 3) The Process of international arbitration (UNCITRAL Arbitral Rules); 4) Cases on international arbitration

11

1. Forming an arbitration group; 2. Setting an arbitration scenerio; 3. Conducting a business arbitral simulation (role play)


1. Explaining the concept of other states' arbitration law; 2. Comparing the Indonesian Arbitration Law with other states' laws. 3.Explaing the facts of the arbitration case. 4.Stating the issues of the case. 5.Advancing the claimant's and repondent's argument. 6.Discussing the arbitrators oponions. 7.Stating the contents of awards.




: Hak Kekayaan Intelektual : IH51806 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini memberikan pemahaman bagi mahasiswa Fakultas Hukum mengenai HKI dimulai dari ketentuan undang-undang dan konvensi internasional, perlindungan HKI, alasan pemberian perlindungan HKI, hingga akhirnya mahasiswa mampu menerapkannya dalam kegiatan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk menunjang industri, perdagangan dan ekonomi negara. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah HAKI, mahasiswa akan mampu untuk: 1) melakukan proses pendaftaran HAKI (hak cipta, hak merek, hak paten, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang dan varietas tanaman, pene gtahuan tradisional dan indiaksi geografis; 2) membahas kasus terkait HAKI di Indonesia dan luar negeri. C. Buku dan Bahan bacaan 1. UU No. 6/1982 sebagaimana Telah diubah berturut-turut dengan UU No. 7/1987 dan UU 12/1997 Kemudian disempurnakan dan Diganti dengan UU No. 19/2002 dan diganti dengan UU No. 28 tahun 2014. 2. Website Dirjen HAKI (Hak Cipta): http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi 3. UU No. 14/2001 4. Website Dirjen HAKI (Hak Merk): http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi

5. Website Dirjen HAKI (Desain Tata http://www.dgip.go.id/ebscript/publicportal.cgi

Letak

Sirkuit

Tarpadu):

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hak Kekayaan Intelektual. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hak Kekayaan Intelektual ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajar i materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hak Kekayaan Intelektual. SESI

TOPIK

1

UU No. 6/1982 sebagaimana telah diubah berturut-turut dengan UU No. 7/1987 dan UU 12/1997 Kemudian disempurnakan dan diganti dengan UU No. 19/2002

2

Form Pendaftaran Ciptaan & Skema Pendaftaran Hak Cipta (Dirjen HAKI)

3

UU No. 14/2001

4

Form Permohonan Paten (Dirjen HAKI)

5

UU No. 15/2001

6

Form Permohonan merk (Dirjen HAKI)

7

UU No. 31/2000

8

Form Permohonan Pendaftaran Desain Industri (Dirjen HAKI)

9

UU No. 32/2000

10

Form Permohonan Pendaftaran Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (Dirjen HAKI)

11

UU No. 30/2000

12

Form Permohonan Pendaftaran Rahasia Dagang (Dirjen HAKI)

13

UU No. 29/2000

14

Ikhtisar pengetahuan tradisional (Dirjen HAKI)

15

Indikasi Geografis (Dirjen HAKI)

16 & 17

Form Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (Dirjen HAKI)

18& 19

WIPO: Law and Policy (http://www.wipo.int/about- ip/en/iprm/)

20&21


22 & 23

Kasus pelanggaran hak cipta di Indonesia dan LN (search internet)

24&25


26

Kasus pelanggaran hak merk di Indonesia dan LN (search internet)

27 & 28 15

presentasi kelompok Indikasi Geografis (Dirjen HAKI)

16 & 17

Form Permohonan Pendaftaran Indikasi Geografis (Dirjen HAKI)

18& 19


20&21


22 & 23


24-28


F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dib uat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.




: Etika Profesi Hukum : IH51607 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini menyajikan beberapa materi yang berkaitan dengan kegiatan profesi hukum yang meliputi: hakikat manusia dan HAM, etika dan moral, katagori profesi dan profesi hukum, kode etik profesi dan kode etik profesi hukum (Kode Etik Hakim, Jaksa, Polisi, Advokat, Notaris dan Dosen Hukum), profesional hukum; masalah profesi hukum serta materi kesalahan dan tanggung jawab profesi, organisasi profesi hukum. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu memahami dasar etika, norma dan profesi pada umumnya. Serta mampu memahami kode etik profesi yang ada dan mampu menganalisis problem solving sebuah kasus. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Prof. Drs. CST. Kansil, SH & Christine ST. Kansil, SH. 2. Etika Profesi Hukum, Prof. Abdulkadir Muhammad, SH., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001. 3. Etika Profesi Hukum (Norma-Norma Bagi Penegak Hukum), E. Sumaryono, Kanisius, 1995. 4. Etika Profesi Hukum, YE. Kunter

5. Pokok-Pokok Etika Profesi Hukum, Prof. Drs. CST. Kansil, SH & Christine ST. Kansil, SH. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Etika Profesi Hukum. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Etika Profesi Hukum ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Etika Profesi Hukum. SESI

TOPIK

1

1. Pengertian etika 2. Pengertian moral 3. Perbuatan & rasa bertanggungjawab 4. Moralitas perbuatan manusia

2

Perbedaan Hukum dan Moral Sistem birokrasi hukum di Indonesia Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum di Indonesia Teori kebenaran dan Jenis-jenis etika

3&4

5&6

Dasar hukum Definisi Hakim Kekuasaan Kehakiman Tugas hakim Struktur organisasi hakim Pengawasan hakim: Intern (Kode Etik) Ekstern (Komisi Yuidisial) Sikap ideal hakim Dasar Hukum Definisi Advokat Sejarah Pengacara praktek, prosecure, Penasihat hukum, konsultan hukum, advokat Advokat dan Firma Hukum Organisasi advokat: Peradi sebagai Induk organisasi advokat Tugas advokat

7

8

9&10

11&12

13&14

Hak dan kewajiban advokat Syarat Menjadi advokat Penindakan Etika umum profesi advokat 1. Dasar Hukum Koperasi 2. Makna Usaha Koperasi 3. Pendirian Koperasi 4. Keanggotaan Koperasi 5. Organ dalam Koperasi 1. Dasar hukum 2. Definisi jaksa 3 Sejarah Kejaksaan 4. Tugas & Wewenang Jaksa 5 Doktrin Kejaksaan 6 Struktur Organisasi 7 Etika Profesi 1 Dasar Hukum 2 Definisi Notaris 3 Profesi Notaris dalam Sejarah 4 Kedudukan Notaris dalam tata negara 5 Notaris Menurut: UU Jabatan Notaris: 6 Kewenangan, Kewajiban, larangan dan wilayah kerja Notaris 7 Protokol Notaris b. Kode Etik Notaris: Kewengan, Kewajiban & Sanksi Organisasi Profesi Notaris Definisi Dasar Hukum Fungsi Kepolisian Tugas dan Kewenangan Polisi Kompetensi Relatif Kepolisian Tanggung Jawab Polisi Serba-serbi taraf, pangkat dan jabatan Polisi Etika profesi Polri Pengawasan Polri Materi perkuliahan terkait dengan melakukan perbandingan hukum

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dib uat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote. G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.


LAW SCIENCE STUDY PROGRAM SILABUS Subject Subject Code Semester Scoring System

: International Business Law : IH51608 :V : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject discusses about economic theory related to international business law. This subject also discusses about dynamic of international organizatio n, globalization, power of socio-cultural, politic, and law which give impact to international business activities. B. Purpose Through this subject, students will be able to understand the definition, basic principal, subjects and sources of international business law. Students are also able to solve international business cases. C. Books and References 1. Hukum Perdagangan Internasional Huala Adolf, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005. 2. Pengantar Hukum Bisnis, Munir Fuady, Citra Aditya Bakti, Bandung,2002, hal.1-3." 3. Hukum Perdagangan Internasional Huala Hudolf, PT. Raja Grafindo Persada, jakarta, 2005, hal 19-35 4. World Trade Organization 5. Guide to GATT Law and Practice, http://webcat1.library.ubc.ca/vwebv/holdingsInfo?bibId=998451

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of International Business Law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall lea rn the material/lecture notes related to International Business Law. Meetings

1

Materials Definition and General Principles of International Business Law: 1.Definition of International Business Law. 2. International Trade as a part of International Business Law. 3. Definition of International Trade Law. 4. Approaches of International Trade Law 5.General Principles of International Trade Law

2

Existence, Purpose, and Development of International Trade Law: 1. Existence and Purpose of International Trade Law; 2. Development of International Trade Law 3. Unification and Harmonisation of Law on International Trade Law.

3

Subject of International Trade Law: 1. States. 2. International Trade Organizations. 3. Individual.

4

Sources of International Trade Law: 1. International Traties; 2. International Customary Law; 3. General Principles of Law; 4. Jurisprudence 5. Contract 6. National Law

5

Presentation (Materials in Meeting 1-4)

6-7

The United Nations Convention On Contracts for the Internastional Sales of Goods (CISG) (Vienna 1980)

8-9

E-Commerce based on UNCITRAL Model Law 1996: 1. Law Cases on E-Commerce 2. UNCITRAL Model Law.

10

International Payment Methods: 1. Documentally Credit; 2. Special Types of Documentally Credit.

11

Dispute Resolutions on International Trade/Business: 1. Parties. 2. Principles of Dispute Resolutions on International Trade/Business. 3. Dispute Resolutions Forum. 4. Applicable Law. 5. Implementation on the Decision of international Trade/Business' Disputes.

12

General Agreements on Tariffs and Trade (GATT 1947): 1. Definition GATT. 2.Principles of GATT. 3. Rules on GATT.

13-14

Group Presentation on Cases related to International Trade Law




: Hukum Pengangkutan : IH51606 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari mengenai aspek hukum peran pengangkutan dalam perdagangan, angkutan orang dan barang, serta ruang lingkup dari hukum pengangkutan itu sendiri. Selain itu juga akan dipelajari mengenai asas-asas, teori dan praktek dari hukum pengangkutan, subjek dan objek, serta penyelenggaraan pengangkutan baik darat, laut, udara, dan telekomunikasi. gejala sosial lain seperti struktur sosial dan dinamika sosial yang tumbuh dalam masyarakat. B. Tujuan Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelaskan tentang pengangkutan udara, darat dan laut. Serta menjelaskan mengenai hukum asuransi yang berlaku dalam pengakutan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pokok-pokok Hukum Perkapalan, Djohari Santosa, UII Press, Yogyakarta, 2004. 2. Mengenal Asuransi Angkutan Darat & Udara, Radiks Purba, Djambatan, Jakarta, 1997. 3. Pengangkutan Kargo Udara (Tanggungjawab Pengangkutan Dalam Dimensi Hukum Udara Nasional & Internasional, DR. H. Toto T. Suriaatmadja, SH, MH., Pustaka Bani Quraisy, Bandung, 2005." 4. Modul Hukum Dagang, Prof. Drs. CST. Kansil, SH & Christine ST. Kansil, SH., MH., Djambatan, Jakarta, 2001.

5. Pengertian Pokok Hukum Dagang, HMN. Purwosutjipto, Djambatan, Jakarta, 1987." D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Pengangkutan. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Pengangkutan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Pengangkutan. SESI

TOPIK

1

1. Pengertian pengangkutan 2. Sejarah pengangkutan 3. Fungsi pengangkutan 4. Jenis-jenis pengangkutan 5. Ketentuan umum tentang pengangkutan darat, laut & udara

2

1. Perjanjian asuransi 2. Tujuan asuransi 3. Prinsip kepentingan 4. Prinsip jaminan 5. Prinsip kepercayaan 6. Prinsip itikad baik 7. Resiko 8. Syarat pertanggungan 9. Polis

3

1. Sejarah perkembangan pengangkutan udara 2. Tanggungjawab pengangkut udara : - Surat kargo udara - Hak & kewajiban - Kerusakan & kehilangan - Periode tanggungjawab pengangkut kargo & keterlambatan - Peubah tanggungjawab pengangkut kargo

3. Ganti Rugi

4

1. Prinsip tanggungjawab 2. Arti pengangkutan udara menurut hukum Indonesia 3. Hal-hal yg mempengaruhi terhadap pengangkut

5

1. Obyek asuransi 2. Bahaya & Resiko 3. Isi polis pengangkutan udara 4. Penutupan asuransi pengangkutan udara 5. Klaim & kewajiban tertanggung

6

1. Sejarah perkembangan pengangkutan darat 2. Pengaturan pengangkutan darat domestik 3. Tanggungjawab pengangkut darat 4. Perbandingan peraturan pengangkutan dengan negara lain

7

1. Obyek asuransi 2. Isi polis angkutan muatan darat 3. Kewajiban tertanggung dlm klaim 4. Dokumen klaim 5. Asuransi Lain yang berhubungan dengan pengangkutan darat

8

1. Perkermbangan pengangkutan laut 2. Jenis-jenis pelayaran 3. pihak yang terlibat dalam pengangkutan laut 4. Tanggung jawab pengangkut

9 & 10

11

1. Incoterms 2. Syarat perdagangan Kelompok E 3. Syarat perdagangan kelompok F 4. Syarat perdagangan kelompok C 5. Syarat perdagangan kelompok D 1. Konosemen (Bill of Lading) 2. Shipping instructions 3. Surat Bukti Opslaag (SBO) 4. Resi Gudang

5. Resi Mualim Manifest Kapal 6. Delivery Order

12

1. Tugas ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) 2. Jenis EMKL 3. Perusahaan EMKL 4. Jenis pelayanan perusahaan EMKL 5. Hubungan hukum antara perusahaan EMKL dengan penerima/pengirim barang

13

1. Manfaat asuransi dlm pengiriman barang melalui laut 2.Pihak-pihak yg terkait dalam asuransi pengiriman melalui laut 3. Prosedur pembuatan perjanjian asuransi barang melalui laut 4. Jangka waktu & hapusnya jaminan 5. Klaim dan dokumen yg diperlukan 6. Proses penyelesaian klaim 7. Kendala yg dihadapi dlm proses penyelesaian klaim

14

1. Pengaturan 2. Jenis perjanjian kerja laut 3. Isi Perjanjian kerja laut 4. Macam hubungan kerja dalam perjanjian kerja laut 5. Masalah pembatasan kebebasan kerja 6. Pengupahan 7. Perselisihan pengupahan 8. Putusan perjanjian kerja laut





: Hukum Anti Trust : IH0007 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan mempelajari tentang relevansi hukum anti monopoli sebagai kebutuhan dan aturan publik, perbandingan hukum anti monopoli dari beberapa Negara, praktik bisnis curang dalam anti monopoli, pendekatan hukum persiangan usaha, perjanjian yang dilarang dalam anti monopoli, kegiatan yang dilarang dalam anti monopoli, posisi dominan yanh dilarang dalam anti monopoli, pengecualian terhadap kegiatan dan perjanjian yang bersifat monopoli, penegakan hukum anti monopoli, aspek HKI dalam hukum anti monopoli, serta dampak implementasi Undang-undang anti monopoli yang ada di Indonesia. B. Tujuan Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelakan Pengantar Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, Pekerjaan yang Dilarang, Kegiatan yang Dilarang, Posisi dominan dan Penegakan Hukum Persaingan Usaha. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Persaingan di Indonesia (UU No 5/1999, Te ntang Larangan Praktek Monopoli, Hukum Bisnis Anti Monopoli, Seri Hukum Bisnis; Ahmad Yani Gunawan Widjaya, Rajawali Pers 2000 2. Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat (Tinjauan Terhadap UU No 5/1999, Hukum Persaingan di Indonesia (UU No 5/1999, Tentang Larangan Praktek Monopoli

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Anti Trust. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Anti Trust ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Anti Trust. SESI

1

2

3, 4 & 5

TOPIK Pengantar Hukum Anti Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat: 1.Istilah yang digunakan. 2.Tujuan Hukum Anti Monopoli 3.Ciri Monopoli 4.Efek Negatif Monopoli 5.Pentingnya Hukum Anti Monopoli Mengenal Undang-Undang Anti Monopoli Indonesia: 1.Perumusan Istilah atau Konsep-Konsep Dasar 2.Perumusan Macam Perjanjian Yang Dilarang Dilakukan Pengusaha 3.Perumusan Macam Kegiatan Yang Dilarang Dilakukan Pengusaha 4.Perumusan Macam Posisi Dominan Yang Tidak Boleh Dilakukan Pengusaha 5.Masalah Susunan, Tugas, dan Fungsi Komisi Pengawas Persaingan Usaha 6.Perumusan Tata Cara Penanganan Perkara Persaingan Usaha Oleh Komisi Pengawas Persaingan Usaha 7.Ketentuan Sanksi 8.Perumusan Perbuatan atau Perjanjian 9.Hal-Hal yang Menyangkut Pelaksanaan Undang-Undang Perjanjian Yang Dilarang: 1.Perjanjian Oligopoli 2.Perjanjian Penetapan Harga 3.Diskriminasi Harga Dan Diskon 4.Perjanjian Pembagian Wilayah 5.Pemboikotan 6.Kartel

7.Trust 8.Oligopsoni 9.Integrasi Vertikal 10.Perjanjian Tertutup 6&7

Presentasi Materi Pertemuan 1-5

Kegiatan Yang Dilarang: 1.Monopoli 2.Monopsoni 3.Penguasaan Pasar 8 4.Dumping 5.Manipulasi Biaya 6.Persekongkolan 7.Bentuk Persekongkolan Posisi Dominan : 1.Karateristik Posisi Dominan 2.Bentuk-Bentuk Kegiatan Posisi Dominan Yang Dilarang 9&10 3.Kegiatan Posisi Dominan yang Bersifat Umum 4.Jabatan Rangkap 5.Kepemilikan Saham Mayoritas 6.Penggabungan, Peleburan, dan Pengambilan Penegakan Hukum Persaingan Usaha: 11,12&13 1.Membuat rangkuman 3000 kata 2.Presentasi mahasiswa 14

Presentasi Materi Pertemuan 8-13



: Hukum Lingkungan : IH51305 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari mengenai aspek-aspek hukum yang berkaitan dengan upaya perlindungan, konsep ekologi dan kaitannya dnegan pelaksanaan kegiatan pembangunan, serta upaya perlindungan lingkungan itu sendiri. B. Tujuan Setelah mahasiswa mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menjelakan hal- hal yang berkaitan dengan lingkungan hidup dan pengaturannya, serta mampu membuat AMDAL sederhana, dan mampu meng-audit lingkungan hidup. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum Tata Lingkungan, Koesnadi Hardjasoemantri, Gadjah Mada University Press.3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Pembaharuan Hukum Lingkungan Nasional, Rachmadi Usman, S.H., PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003. 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Lingkungan.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Lingkungan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Lingkungan. SESI

TOPIK

1

1. Pengertian lingkungan 2. Pengertian hukum lingkungan 3. Kedudukan hukumlingkungan 4. Peranan hukum lingkungan 5. Ruang lingkup hukumlingkungan

2

1. Undang-Undang No 4 tahun 1982 - alasan diadakan RUU lingkungan hidup 1982 - Pertimbangan digantikannya UU No.4/1982 dengan UU No. 23/1997 2. Fungsi UU No. 23 /1997

3

4

5&6

7

1. Pengertian & wawasan pengelolaan lingkungan hidup 2. Asas & Tujuan pengelolaan lingkungan hidup 3. Sasaran pengelolaan lingkungan hidup 4. Hak, kewajiban & peran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup 5. Wewenang pemerintah dalam pengelolaan lingkungan hidup 6. Kelembagaan pengelolaan lingkungan hidup 1. Perlindungan fungsi lingkungan hidup sumber daya alam non hayati 2. Perlindungan sumber daya buatan 3. Perlindungan cagar budaya 4. Baku mutu lingkungan 1. Sistem perijinan pengelolaan lingkungan hidup 2. Pengawasan & pengendalian penataan lingkungan hidup 3. Sanksi administrasi sebagai instrumen pengendalian dampak lingkungan hidup 4. Audit lingkungan hidup 1. Pengertian AMDAL 2. Dampak penting AMDAL 3. Dampak sosial & kesehatan dari dampak lingkungan 4. Dampak positif & negatif dari dampak lingkungan 5. Cara pembuatan AMDAL

8,9&10

11 & 12

13 & 14 8,9&10

11 & 12

13 & 14

1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luarpengadilan 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan 1. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana 2. Pengertian & jenis tindakpidana lingkungan hidup 3. Sanksi hukuman dalam tindak pidana lingkungan hidup 4. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup 5. Penyidikan tindak pidana lingkungan hidup 1. Pencemaran air 2. Pencemaran darat 3. Pencemaran udara 1. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan 2. Penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui pengadilan 1. Penegakan hukum lingkungan melalui instrumen hukum pidana 2. Pengertian & jenis tindak pidana lingkungan hidup 3. Sanksi hukuman dalam tindak pidana lingkungan hidup 4. Pertanggungjawaban pidana korporasi dalam tindak pidana lingkungan hidup 5. Penyidikan tindak pidanalingkungan hidup 1. Pencemaran air 2. Pencemaran darat 3. Pencemaran udara




: International Refugee Law : IH11043 :V : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject introduces international ADR & Arbitration in general. In this subject, students will be able to understand and analyze 1) The origin and Evolution of International Refugee Law; 2) Governing Law related International Refugee; 3) Determination of the Status of Refugees; 4) Loss and Denial of Refugee Status; 5) Concept of Non-Refoulement; 6) Concept of Asylum in International Law; 7) Armed Conflicts and Protection of Refugees in Armed Conflicts; 8) International Refugee Regime; 9) Responsibility of States; and 10) The role of International Organizations and Non-Governmental Organizations related to Refugee Law. B. Purpose By learning this course, students are able to understand International Refugee Law in general, therefore students are also able to analyze cases related to International Refugee Law based on its regulations, treaties, and international conventions. C. Books and References 1. International Refugee Law, BS Chimni 2. An Introduction to International Refugee Law, Rafiqul Islam and Jahid Hossain Bhuiyan

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of International Refugee Law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to International Refugee Law. Meetings

Materials

1

The Origin and Evolution of International Refugee Law 1. Class Contract 2. History and Changes of International Refugee Law 3. War and Persecution

2

1. Governing Law related International Refugee 2. Determine the Applicable Law in the case of International Refugee Law 3. Case Analysis: Rohingya Refugees

3 4 5

6

7

8

9

Determination of the Status of Refugees: Analysis and Applicatio n 1. Determination of the Status of Refugee, Asylum, and Stateless 2. Case analysis: Suriah Refugee 1. Loss of Refugee Status 2. Denial of Refugee Status 1. Definition and Concept of Non-Refoulement 2. Implication on the violation of the Principle of Non-Refoulement 3. Case analysis: Implementation on Non-Refoulement Principle 1. Concept of Asylum in International Law 2. Legal Basic of Asylum 3. Case Analysis: Dalai Lama & Hasan Tiro 1. Armed Conflicts and Protection of Refugees in Armed Conflicts 2. 1951 Convention and its Protocols 1. Cooperation in the International Refugee Regime 2. Types of Cooperation 3. Types of Protection Responsibility of Country 1. Legal Grounds 2. Sanctions

3. Conflict of Law 10 11

12 & 13

14

1. UNHCR 2. International Red Cross 1, Role of UN Security Council in Refugees 2. Refugee Flows as ‘Threats to the Peace The Protection of Women Refugees under the International Refugee Convention 1. Women Protection based on 1951 Convention 2. Case Analysis: Palestinian Refugees' Camp 1. Rights of Children in Refugees Situations 2. Legal Frameworks on Children's Protection in Refugees Situations




: International Human Rights Law : IH511044 :V : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This course discusses rights related human rights in international context. It discusses history, types, scope, subject, international organizations and non-govermnetal organizations on human rights law, to regulations which applicable related to the related cases. B. Purpose By learning this course, students will be able to understand human rights law in international context including terms and regulations related to human rights law. In the end, students will also able to analyze cases related to international human rights law. C. Books and References 1. Research handbook on international human rights law, Sarah Joseph & Adam McBeth 2. International Refugee Law, BS Chimni D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of international humanitarian law.

E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international humanitarian law. Meetings

1

Materials The United Nations and human rights 1. Class Contract 2. Introduction 3. Universal Declaration of Human Rights

2

Economic, social and cultural rights : an examination of state obligations 1. Convention on Economic, social and cultural rights 2. State Responsibility in the fulfillment of Economic, social and cultural rights 3. Case Analysis

3

1. United Nations High Commissioner for Refugee 2. International Organization on Human Rights 3. International Red Cross

4

1. Non Governmental Organization on Human Rights 2. Role of NGOs in the development of International Human Rights

5

Civil and Political Rights 1. International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR) 2. Contracting Parties 3. Annex & Protokol ICCPR 4. Case Analysis

6

Human rights in economic globalisation 1. Globalization Impact on the Development of International Human Rights. 2. Third Dynamic of Human Rights 3. Human Rights on the Information Access in Open Society

7

Human rights and development 1. First Dynamic (Universal Declaration of Human Rights) 2. Second Dynamic (International Covenant on Civil and Political Rights) 3. Third Dynamic (Convention on Economic, Social, and Cultural Rights) 4. Fourth Dynamic (Open Society)

8

1. International Human Rights and Gender 2. Feminism in International Law 3. CEDAW-Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against

Women

9

Refugees and displaced persons : the refugee definition and "humanitarian" protection 1. International Human Rights on Refugee 2. 1951 Convention on Refugee

10

The Role of International Organisations in the Protection of Refugees 1. Role of International Organization on the Protection of Refugee 2. Cooperation between UNHCR&UNCHR

11

International criminal law 1. International criminal law 2. International Criminal Court 3. Rome Statute 4. Case Analysis

12 & 13

14

The International Court of Justice (ICJ) and human rights 1. Role of ICJ 2. Case Analysis: ICJ's Verdict on Cases related to the violation of Human Rights Counter-terrorism and human rights 1. Dillema on Terrorism and Human Rights Action 2. Case Analysis: Guantanamo Prison




: Space Law (Hukum Angkasa) : IH511045 :V : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject discusses the Background, History and development of Space Law. This subject also discusses the regulations related to it, and the implementation of it practically. B. Purpose By learning this course, students are able to analyze and solve problems and issues related to Space Law, with international conventions and treaties as their base for problems solving. C. Books and References 1. Handbook of Space Law, Frank von der Dunk Fundamentals of Space Law and Policy, Fabio Troncheti 2. Research handbook on international human rights law, Sarah Joseph & Adam McBeth 3. Handbook of Space Law, Frank von der Dunk D. Teaching System Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Space Law.

E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Space Law.

Meetings

1

2

Materials 1. Background of Space Law 2. History of Space Law 3. Development of Space Law

1. Chicago Convention 1944 2. Doctrine related to International Space Law 3. Case Analysis

3

1. Law No. 5 of 1960 on Agrarian 2. Law No. 36 of 1999 on Telecommunication 3. Law No. 1 of 2009 on Flights 4. Government Regulation No. 5 of 2010 on Navigation

4

1. International Civil Aviation Organization 2. International Air Transport Association (IATA) 3. Regional Organization

5

1. Missile Tests and Space Weaponry 2. Preservation Clause

6

1. Law No. 36 of 1999 on Telecommunication 2. Wave and Frequency 3. Case analysis

7

1. Satellite Remote Sensing Technology 2. Freedom and Provacy in realtime remote sensing 3. State Sovereignity

8

1. Navigation Authority 2. Navigation Dispute

3. Case analysis

9

1. Imaginary Law 2. Private Flights to Space 3. Regulation Prospect

10

1. Environmental Aspects in flights/space activity 2. Extraterrestrial 3. Case Analysis

11

1. Commerce Aspects 2. Drone Amazone 3. Google's Air Baloon 4. Case Analysis 5. Space-X

12&13

1. Intellectual Property Rights in the Context of Space Activities 2. Case Analysis



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SILABUS Subject Subject Code Semester Scoring System

: Diplomacy Law : IH511046 :V : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This subject introduces Diplomacy Law in general. It will discuss about 1) The Background and History of Diplomatic Law; 2) Vienna Convention 1961 as an international convention related to Diplomacy Law; 3) Diplomacy & International Law; 4) Subject or The main actor on Diplomatic Law; 5) Modes of Diplomacy Practice; 6) Sanction in Diplomacy Law; 7) Tools and Instrument of Diplomatic Law; and 8) The Challange of 21st Century Diplomacy. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about Diplomacy Law in general and able to analyze and criticize cases related to Diplomacy Law. C. Books and References 1. Diplomatic Law, Commentary on the Vienna Convention on Diplomatic Relations, Eileen Denza. 2. The Oxford Handbook of Modern Diplomacy, Andrew E Cooper. 3. Vienna Convention 1961 D. Sistem Pengajaran The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve studentts ability in knowing the development of Diplomacy Law.

E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Diplomacy Law. Meetings 1

2

3

4

5

6

7

8,9

10

Materials The Background and History of Diplomatic Law: 1. History of Diplomatic Law 2. Development of Diplomatic Law Vienna Convention 1961: 1. Relationship between Diplomat and Consular 2. Analysis on Vienna Convention 1961 Preambule 3. Discussion Vienna Convention 1961: 1. Analysis on Article 1-53 Vinena Convention 1961 2. Analysis on Optional Protocol of Vienna Convention 1961 3. Discussion Diplomacy & International Law: 1. Main and Anti-main stream on international law 2. Principle of Diplomacy Law 3. Stability of Diplomacy Law The main actor on Diplomatic Law: 1. Political Actor (President & Ministry of Foreign Affairs) 2. Birocracy in diplomacy relation 1. Modern Diplomacy Mission 2. Diplomacy in International Organization 3. Evolution of Diplomat & Ambassador 1. Civil Society 2. Multinational Corporation Diplomacy 3. Formal & Informal Lobby Modes of Diplomacy Practice 1. Conferential Diplomacy 2. Commission Diplomacy 3. Legal Frameworks 1. Negotiation 2. Mediation 3. Humanity Diplomacy 4. Deffense Diplomacy

11

12

13

14 (Students' Presentation)

5. Economic Diplomacy 6. Cultural Diplomacy 7. Soft Power Diplomacy 8. Diplomacy Sanction Sanction in Diplomacy Law: 1. Types of Diplomacy Sanction 2. Exceptional Reasons 3. Counter measure Tools and Instrument of Diplomatic Law: 1. Hard, soft and smart power approaches in Diplomacy 2. Trade Diplomacy 3. Food Stability Diplomacy 4. Refugee and Asylum Diplomacy The Challange of 21st Century Diplomacy: 1. Doha Devolepment Agenda 2. Climate Change Diplomacy 3. Nuclear Diplomacy 4. Illegal Taping Students will be assigned to implement logical, critical, and systematical thoughts on The Cases related to Diplomacy Law.




: International Treaty Law : IH511047 :V : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This subject introduces International Treaty Law in general. This subject will discuss about 1) Identification and classification of Law of Treaties; 2) Concept of law of Nations and the International System; 3) Relationship of treaties and national law; 4) Billateral and Multilateral Treaties; 5) Consequence of Treaties upon third parties; 6) Enforcement of TRIMs Agreement; 7) Establishment WTO from Law of Treaties Perspective; 8) Comparison between the application of international law treaties in Indonesian and Other States. B. Purpose After taking this course, students are able to: 1) Obey the law and dicipline in social and society life; 2) Able to comply and develop scientific descriptions of studies on the concepts of the significances of international law of treaties and its comparison to other Nations' Laws; 3) Understanding the theoritical concept on law of treaties which enhance the ability and professional requairement of the students for international practice. C. Books and References 1. Research Handbook on the Law of Treaties, Christian J.Thams, 2014 2. Perjanjian Penanaman Modal dalam Hukum 3. Perdagangan Internasional (WTO), Huala Adolf, 2004 4. Treaty Interpretation, Richard Gardiner

5. Modern International Law: An Introduction to the Law of Nations, James H.Wolfe, Prentice Hall, USA, 2004 6. ASIL Guide to Electronic Resources for International Law http://www.asil.org/resource/pil1.htm ; American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/ D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students’ ability in knowing the development of International Intellectual Property Law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to International Intellectual Property Law. Meetings

1

Materials

Identification and classification of Law of Treaties

2, 3

Concept of law of Nations and the International System

4, 5

Relationship of treaties and national law

6, 7

Billateral and Multilateral Treaties

8, 9

Consequence of Treaties upon third parties 1. Enforcement of TRIMs Agreement

10, 11

2. Establishment WTO from Law of Treaties Perspective 12, 13, 14 (Students Presentation)

Comparison between the application of international law treaties in Indonesian and Other States




: International Humanitarian Law : IH511048 :V : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject introduces international humanitarian law in general. In this subject, students will understand and analyze the definition of the term 'International Humanitarian Law' (IHL), the significance of IHL, sources of IHL, interpretation of IHL, combatant under IHL; caselaws relating to combattan, non combatant under IHL, caselaws relating to non combattan, ICRC, UNHCR, relation of Human Rights and IHL, and a anumber of case simulations. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about the international humanitarian law in general and able to analyze and give the solutions to the IHL issues and cases. C. Books and References 1. ICRC: https://www.icrc.org/eng/resources/documents/misc/57jmuk.htm 2. Fact Sheet No.13, International Humanitarian Law and Human http://www.ohchr.org/Documents/Publications/FactSheet13en.pdf 3. Supplementary materials in Edmodo 4. Case Simulation in Edmodo

Rights:

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of international humanitarian law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international humanitarian law. SESI

TOPIK

1

1.Overview of international humanitarian lLaw; 2.Overview of comparative law

2

1.Defining the term 'International Humanitarian Law' (IHL); 2. The significance of IHL

3

1. Sources of IHL; 2. Interpretation of IHL

4

1. Combatant under IHL; 2.Caselaws

5

1. Non Combatant under IHL; 2.Caselaws

6

ICRC

7

UNHCR

8

Relation of Human Rights and IHL

9

Cases on Genocide Case Simulation

10 11

"International Armed Conflict/Murder Of Prisoners/Reprisals" Case Simulation Prisoners Of War/Reprisals Case Simulation


1.Internal Disturbances/Reprisals/ Conduct Of Attacks; 2. Equal Treatment Of The Sick, 3. Repatriation Of Neutral Medical Units, 4. Territory Of A Sovereign State/Medical Authorities




: Seminar dan Isu Restorative : IH511049 :V : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

Justice

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Matakuliah Seminar dan Isu Restorative Justice merupakan salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dipelajari untuk memberikan pemahaman mengenai prospek dan implementasi kebijakan hukum dimasa depan sehingga dapat memilih dan menentukan pilihan penyelesaian hukum. Dengan konsep pendekatan restorative justice merupakan suatu pendekatan yang lebih menitik-beratkan pada kondisi terciptanya keadilan dan keseimbangan bagi masyarakat. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa bahwa dengan mempelajari seminar dan restorative Justice mahasiswa dapat menguasai prospek dan implementasi kebijakan hukum dimasa depan sehingga dapat memilih dan menentukan pilihan penyelesaian hukum yang paling tepat dengan berorientasi kepada konsep dan teori keadilan restoratif. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Restorative Justice, Jacquetta Stevans 2. Restorative Justice, Garry Johnstone 3. Concepts and Procedures of Whistleblower Law, Stephen M. Kohn

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Seminar dan Isu Restorative Justice. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Seminar dan Isu Restorative Justice ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Seminar dan Isu Restorative Justice. SESI

1

2

3

4

5

TOPIK Concepts and approach dealing on dispute settlement 1. Penjelasan Perkuliahan 2. Kontrak Perkuliahan Retributive Justice 3. Restitutive Justice 4. Case Analysis: Capital Penalty, retributive or restitutive justice? Concepts and Approach of Restorative Justice 1.Background and History 2. Concepts and Approach 3. Comparison of Restorative Justice and Restitutive Justice Restorative Justice Foundations 1. The Philosophycal Aspect 2. Social Foundations 3. Political and Economic Foundations 4. Ideas, Values & Debates Balanced and Restorative Approach 1. Keseimbangan dalam pendekatan restorative 2. Dampak pendekatan restorative terhadap daya tahan komunitas 3. Perbedaan pendekatan restorative dan pendekatan tradisional(juvenile justice) Developing Cultural Awareness 1. Pengertian dan Konsep Kebudayaan 2. Perbedaan antar nilai kebudayaan 3. Nilai universal antar kebudayaan dalam pendekatan restorative

4. Restorative Justice & Cultural Competence

6

7

Role of Victim in restorative justice 1. Hak dan Kewajiban Korban 2. Dampak fisik, psikologis dan finansial bagi korban kerjahatan 3. Dampak jangka pendek, menengah dan jangka panjang bagi korban 4. pelbagai cara mempertemukan keinginan korban

1. Pendekatan dalam mengintegrasikan pendekatan Juvenile 2. Perubahan Peran terdakwa 3. pengembangan skill dan treatment

8

Analyse the Community Engagement on Restorative Justice 1. Identifikasi Peran partisipan bagi komunitasnya 2. Hubungan Komunitas dan Kejahatan 3. Peran utama komunitas dalam pendekatan restortiv 4. Mengidentifikasi unsur dari komunitas dan menentukan tingkat perikatannya.

9

Analyse the simple practice of Restorative Approach 1. Community Service 2. Majelis Pemulihan 3. Victim Impact Panels 4. Dialog mediasi korban-terdakwa 5. Restitusi 6. Circle Sentencing

10

Found the vision where to live and work and how to solve the problem 1. Kultur Organisasi 2. Komponen Kultur Organisasi 3. Perubahan secara evolusioner

11

Legal framework for Restorativ Approach 1. UU Lalu lintas 2. UU KDRT 3. Tort Law 4. Case Analysis: kasus kecelakaan lalu lintas putra ahmad dhani

12&13

Create The Action Plan to adopt the restorative approach

1. Assestment terhadap kesiapan masyarakat 2. Menentukan tujuan utama yang hendak dicapai dan bagaimana memulainya 3. Memilih participant yang tepat 4. Dampak terhadap stakeholder 5. Strategic Planning

14

Review and Simulation 1. Review materi 1-13 2. Melakukan Simulasi pendekatan restorativ




: Hukum Investasi : IH51509 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan menjelaskan secara keseluruhan mengenai investasi, pengertian, kegiatan, masalah-masalah yang timbul terkait dengan investasi serta pelaksanaan dan implementasi dari aturan-aturan hukum mengenai investasi yang ada di Indonesia serta perbandingan hukumnya. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertianpengertian pokok tentang investasi, kegiatan investasi serta hal- hal yang diharapkan oleh para pelaku pelakunya dan ketentuan perundang undangan yang mengaturnya. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Climate Change Convention 1992. 2. Manila Declaration 1981, Naerobi Declaration 1982, Tokyo Declaration 1987, Amazone Declaration 1989, Rio Declaration 1992. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatka n kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Investasi.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Investasi ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Investasi. SESI

TOPIK

1

Pengenalan Konsep Pembelajaran di Kelas

2

1. Pengertian hukum investasi 2. Ruang lingkup hukum investasi di indonesia

3

Proses Penaman Modal Dalam Negeri(PMDN)

4

1. Bidang-bidang dalam

5,6&7

Vienna Convention 1985

8

Bassel Convention 1989

9

Climate Change Convention 1992

10

Manila Declaration 1981, Naerobi Declaration 1982, Tokyo Declaration 1987, Amazone Declaration 1989, Rio Declaration 1992

11&12

Penerapan hukum investasi

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah d ibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.

G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumb er referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi.



: International Environment Law : IH51814 : VI : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject discusses about aspects of law related to the legal protection of environment which have been and should have been done by States which related to law and international conventions on environment. B. Purpose Through this subject, students will be able to: 1) explain about environment international law and its development; 2) understanding products of environment international law; 3) Anylze cases based on environment international law; 4) Solve the cases environment international law. C. Books and References 1. Hukum Lingkungan Internasional Perspektif Bisnis Internasional (I Bagus Wyasa Putra) 2. Hukum Perlindungan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 3. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global (Munadjat Danusaputro)" 4. Subject of International Environmental Law. 5. Hukum Perlindungan Lingkungan (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press) 6. Hukum Lingkungan, Buku IV: Global (Munadjat Danusaputro)" 7. Principle of International Environmental Law. 8. Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment - Declaration of Stockholm 1972

9. Vienna Convention 1985 D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of International Environment Law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to International Environment Law. SESI

TOPIK

1

1. Definition of International Environmental Law 2. Scope of International Environmental Law

2

Subject of International Environmental Law

3

Principle of International Environmental Law

4

Development of International Environmental Law : 1. Era before 1950; 2. 1960-1972 Era; 3. Era after 1972.

5-6

Declaration of the United Nations Conference on the Human Environment Declaration of Stockholm 1972

7 8

Vienna Convention 1985 Bassel Convention 1989

9

Climate Change Convention 1992

10

Manila Declaration 1981 and Naerobi Declaration 1982

11

Tokyo Declaration 1987, Amazone Declaration 1989, Rio Declaration 1992

12

Implementation of International Environmental Law Regultaions into national law.

13

Case Studies

14

Case Studies




: Hukum Perlindungan Konsumen : IH51816 : VI : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini dipersiapkan untuk memberikan pemahaman bahwa perlindungan konsumen merupakan segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum kepada konsumen dan meningkatkan kesadaran, kemampuan dan kemandirian konsumen dalam melindungi diri. Perlindungan konsumen juga mencakup aspek peningkatan dan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat memahami pengertianpengertian pokok tentanghukum perlindungan konsumen, kegiatan perlindungan konsumen serta hal-hal yang diharapkan oleh para pelaku pelakunya dan ketentuan perundang undangan yang mengaturnya. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Kristiyanti, Cellina Tri Siwi. Hukum Perlindungan Konsumen, Sinar Grafika, Jakarta. 2009 2. Adi Nugroho, Susanti, 2008, Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau Dari Hukum Acara Serta Kendala Implementasinya, Kencana Prenada Media Group, Jakarta.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Perlindungan Konsumen. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Perlindungan Konsumen ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Perlindungan Konsumen. SESI 1 2

3 4 5 6 7 8 9 10&11

12&13

TOPIK Pengenalan Konsep Pembelajaran di Kelas 1. Pengertian konsumen 2. Jenis konsumen 3. Batasan konsumen akhir 4. Konsumen akhir menurut undang-undang 1. Hubungan konsumen dan produsen 2. Hubungan perikatan dan perjanjian Tahap -tahap transaksi konsumen 1. Pertanggungjawaban produk 2. Hubungan product liability dan perlindungan konsumen Fault and no fault liability 1. Batasan hukum konsumen dan hukum perlindungan konsumen 2. Kepentingan-kepentingan konsumen 3. Praktek niaga yang merugikan konsumen 1. Tinjauan aspek hukum privat dan publik 2. Hukum perlindungan konsumen prinsip hukum perlindungan konsumen 1. kedudukan konsumen 2. Hak-hak konsumen 3. Contoh hak atas kebutuhan konsumen 1. UUPK Anatomi (15 bab, 65 pasal) 2. UUPK Konsumen 3. UUPK Hak & Kewajiban 4. UUPK Jasa

5. UUPK Pelaku usaha 6. UUPK Barang

14

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

UUPK Hal-hal baru UUPK Pertanggungjawaban Pidana Korporasi UUPK Hak Gugat Lembaga Konsumen UUPK Gugatan Kepentingan Kelompok UUPK Beban Pembuktian Terbalik UUPK Norma-norma Perlindungan Konsumen Beberapa substansi Aturan hukum konsumen di Negara ASEAN lainnya




: Perancangan Perundang-undangan : IH51510 : VI : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan memberikan gambaran tentang bagaimana proses dan tahapan penyusunan peraturan perundang-undangan, teknik penyusunan, asas-asas yang harus diperhatikan dalam penyusunan dan lembaga- lembaga yang terkait dengan penyusunan peraturan perundang- undangan, termasuk juga herarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis hukum perancangan perundang- undangan beserta perkembangannya serta memahami produkproduk perancangan perundang-undangan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Himpunan Peraturan Perundang-Undangan DR. Saifudin, S.H., M.H. 2. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Hukum, Georges Gurvitch, Bhratara, 1996 D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Perancangan Perundang-undangan.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Perancangan Perundang-undangan ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Perancangan Perundang-undangan. SESI

TOPIK

1

Pengertian Perancangan Perundang-Undangan 1. Pengantar perancangan Perundang-undangan 2. Pengertian Perancangan perundang-undangan 3. Prinsip pembentukan 4. Asas Pembentukan 5. Hirarki Perundang-Undangan Indonesia

2

Norma 1. Pengertian Norma 2. Karakter Nalar hukum 3. Norma kewenangan 4. Norma kelakuan 5. Norma Larangan 6. Norma Perintah 7. Norma izin

3, 4 & 5

6&7

Proses penyusunan peraturan perundang-undangan 1. Proses penyusunan 2. Naskah Akademik - Pendahuluan - Ruang Lingkup - Kesimpulan & saran - Lampiran 3. Faktor penyusunan perundang- undangan 4. Metode Roccipi Bahasa perundang-undangan 1. Pengertian bahasa perundang-undangan 2. Teknik penulisan 3. Cara pembentukan istilah 4. Penyerapan kata asing

5. Pilihan istilah 6. Menyusun definisi 7. Merumuskan kalimat perundang-undangan 8. Struktur kalimat 9. Penggunaan kata serapan 10.teknik pengacuan 8, 9, 10, 11

Struktur Perundang-undangan 1. Struktur yang baik 2. Pengelo




: Metodologi Penelitian : IH51611 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membekali para mahasiswa dengan pengetahuan, pemahaman dan penerapan berbagai metode penelitian dalam rangka penyusunan tugas akhir. Dalam perkuliahan dibahas berbagai jenis penelitian, langkah-langkah penelitian ilmiah mulai dari penentuan topik, identifikasi permasalahan, tinjauan pustaka, penentuan fokus masalah, penentuan variabel, disain dan perancangan, teknik pengumpulan data, analisis dan penarikan kesimpulan. Kegiatan pembelajaran me liputi perkuliahan dengan berbagai pendekatan dan metode yang banyak melibatkan mahasiswa, seperti diskusi, kegiatan observasi di lapangan untuk belajar mengidentifikasi masalah dan praktik pembuatan proposal penelitian B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan mampu merumuskan judul penelitian, menyusun latar belakang permasalahan, menyusun kerangka teoritis dalam penelitian, serta mampu dalam pengolahan, analisa dan konstruksi data. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Pengantar Penelitian Hukum, Prof. Dr. Soerjono Soekanto, SH., MA

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Metodologi Penelitian. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Metodologi Penelitian ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Metodologi Penelitian. SESI

1& 2

3&4

TOPIK Pendahuluan 1. Pengertian dan Ilmu Pengetahuan 2. Fungsi metodologi dalam Penelitian 3. Tipe-tipe data yang diteliti 4. Tujuan penelitian 5. Macam-macam penelitian 6. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian 7. Tipe-tipe perencanaan penelitian 8. usul penelitian 9. penyusunan Perencanaan Penelitian 10. Alat-alat Pengumpulan data 11. Tata cara penerapan sampling 12. Masalah-masalah etika dalam penelitian 13. Struktur Organisasi penelitian Penelitian Hukum, suatu Tinjauan Umum 1. Pengertian Penelitian Hukum 2. Fungsi Metodologi dalam penelitian hukum 3. Tipe-tipe data yang diteliti 4. Tujuan Penelitian hukum 5. Macam-macam penelitian Hukum 6. Langkah-langkah dalam melakukan penelitian hukum 7. Tipe-tipe perencanaan penelitian Hukum 8. Usul Penelitian Hukum 9. penyusunan Perencanaan penelitian hukum 10. Alat-alat pengumpulan data

11. Tata cara penerapan sampling didalam penelitian hukum 12. Kegunaan penelitian di bidang hukum

5

6

7

8

9 & 10

11 & 12

13

14

Perumusan judul Penelitian 1. Perumusan judul dan tujuan penelitian Penyusunan Latar belakang Masalah dalam penelitian 1. Situasi dimana masalah yang akan timbul 2. Alasan-alasan atau sebab-sebab penelitian dilakukan 3. Hal-hal yang telah diketahui tentang masalah yang akan diteliti 4. Pentingnya penelitian yang akan dilakukan Merumuskan Masalah dan Tujuan Penelitian 1. Memilih masalah yang akan diteliti 2. Kriteria memilih masalah 3. Beberapa masalah Pokok dalam penelitian Hukum 4. Merumuskan tujuan Penelitian Penyusunan kerangka Teoritis dalam penelitian 1. Kerangka Teoritis dalam penelitian hukum Perumusan hipotesa 1. Fungsi hipotesa 2. Tipe-tipe utama hipotesa 3. Perumusan hipotesa 4. Pengajuan hipotesa Metodologi pengumpulan data 1. Perencanaan penelitian Hukum 2. Sampling dan tatacaranya 3. Penerapan probability sampling 4. Bentuk-bentuk probability sampling 5. Non-probability sampling, bentuk-bentuk dan penerapannya 6. Alat-alat pengumpulan data Pengolahan, Analisa dan konstruksi data 1. Pengolahan, analisa dan konstruksi data penelitian hukum normatif 2. Pengolahan, analisa dan kontruksi data penelitian hukum sosiologis Presentasi Mahasiswa




: Perancangan Kontrak : IH51707 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan menjelaskan kepada mahasiswa Fakultas Hukum mengenai metode teknik pembuatan kontrak bisnis sehingga mahasiswa dapat merancang, menyusun, membuat, dan menyelesaikan suatu kontrak bisnis. Mata kuliah ini juga mempelajari ketentuan syarat sah kontrak, unsur, bentuk, atta cara pembuatan serta akibat hukum dari kontrak itu sendiri. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan mampu memahami mengenai kontrak, pembuatan kontrak, pembuatan surat kuasa, pembuatan akta, kontrak bisnis internasional, serta mampu melakukan praktek negosiasi dan membuat kontrak hasil negosiasi. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Ahmadi Miru, 2010, Hukum Kontrak Perancangan Kontrak, Rajawalai Pers Jakarta 2. Badrulzaman, Mariam Darus, et all, 2001, Kompilasi Hukum Perikatan 3. Emirzon, Joni, 1998, Dasar-dasar Teknik Penyusunan Kontrak, Universitas Sriwijaya, Palembang. 4. Setiawan, 1999, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Putra A Bardin, Bandung

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Perancangan Kontrak. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Perancangan Kontrak ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Perancangan Kontrak. SESI

TOPIK

1

Pemahaman Tentang Kontrak (Teori): 1. Pengertian & Arti Penting Kontrak. 2. Kontrak & Perikatan.

2

Pembuatan Kontrak (Teori & Praktek): 1.Judul (Nama Perjanjian). 2. Pembukaan. 3. KomparIsi (Para Pihak). 4. Dasar Pertimbangan.

3&4

Pembuatan Kontrak (Teori & Praktek): 1. Isi perjanjian. 2. Klausula (Clause). 3. Penutup.

5&6

Pembuatan Berbagai Jenis Kontrak (Praktek):1. Kontrak Jual Beli Kendaraan Bermotor.

7

1. Teori Pembuatan Surat Kuasa (mirip dgn kontrak. 2. Pembuatan Surat Kuasa Menjual Barang.

8

Pembuatan Akta (Teori/Praktek): 1.Pengertian Akta. 2. Akta Otentik. 3. Akta Bawah Tangan. 4.Praktek Pembuatan Akta.

9

Kontrak Bisnis Internasional (Teori & Praktek)): 1. Pengertian & Karateristik Kontrak Bisnis Internasional. 2.Hal-Hal Yang Perlu Diperhatikan Dalam Merancang Kontrak Bisnis Internasional. 3. Pembuatan Kontrak Bisnis Internasional:

10

Kontrak Bisnis Internasional (Praktek): d. Agreement (Isi Perjanjian) e. Transactional Clause/Specific Clause. f.Affirmative Convenent. g.Antisipative Clause. h. Signature Blocks.

11 & 12

Kontrak E-Commerce (Teori/Praktek): 1. Pengertian E-Commerce. 2. Model Transaksi E-Commerce. 3. Bentuk Kontrak E-Commerce. 4. Prangkat Hukum Kontrak E-Commerce. Praktek Kontrak E-Commerce.

13

Pengertian, Teknik & Tahapan Negosiasi: 1. Pengertian Negosiasi. 2. Teknik Negosiasi. 3. Tahapan Negosiasi. 4. Praktek Negosiasi

14

Praktek Negosiasi & Pembuatan Kontrak Hasil Negosiasi: 1. Praktek Negosiasi (lanjutan) 2. Pembuatan Kontrak Hasil Negosiasi. Review Materi 8-14





: Hukum Kepailitan & PKPU : IH00038 : VI : Tugas 35% Partisipasi & Kehadiran 5% Kuis 5% Ujian Tengah Semester 25% Ujian Akhir Semester 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian pailit bagi badan hukum berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia, bagaimana terjadinya dan tata cara pengajuan pailit, akibat hukum, serta upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak terkait. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini mahasiswa diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan korporasi/perusahaan dan pengaturannya, Melakukan pengurusan pendirian perusahaan serta legalitas perusahaan, Memperbandingkan produk hukum satu dengan yang lain baik produk hukum domestik maupun produk hukum negara lain, terutama berkaitan dengan perusahaan & kepailitan. Problem solving kasus hukum perusahaan & kepailitan baik litigasi maupun non litigasi. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Kitab UndangUndang Hukum Perusahaan, Prof. Drs. C.S.T. Kansil, SH dan Christine S.T. Kansil, SH, MH 2. UU No. 19/2003 tentang BUMN 3. Hukum Perusahaan Indonesia, Abdulkadir Muhammad, Citra Aditya Bakti, 2010. 4. Hukum Perseroan Terbatas, M. Yahya Harahap, Sinar Grafika, 2009." 5. Doktirn-Doktrin Modern Dalam Corporate Law, Munir Fuady, SH., LLM. " 6. "1. UU No. 40/2007 tentang Perseroan Terbatas

7. Delaware Journal of Corporate Law, https://papers.ssrn.com/sol3/ JELJOUR_Results.cfm?form_name=journalbrowse&journal_id=267305 8. Journal of Corporate Law Studies, http://www.tandfonline.com/toc/rcls20/current" 9. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Raja Grafindo Persada, 2003 10. Hukum Kepailitan: Memahami Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan, Sutan Remy Sjahdeini, Grafiti, 2010. 11. 3. UU No. 37/2004 tentang Kepailitan dan PKPU 12. Norton Journal of Bankruptcy Law and Practice, Volume 24, No. 6, 2015, http://www.nutter.com/files/Uploads/Documents/NJBLP_December_2015_Loughnane.p df 13. Hukum Kepailitan dan Penundaan Pembayaran di Indonesia, Zainal Asikin, Raja Grafindo Persada, 2001 14. Pedoman Menangani Perkara Kepailitan, Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, Raja Grafindo Persada, 2003 D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Kepailitan & PKPU. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Kepailitan & PKPU ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Hukum Kepailitan & PKPU. SESI 1

2

TOPIK 1. Definisi Perusahaan 2. Ruang Lingkup Hukum Perusahaan 1. Dasar Hukum 2. Penggolongan usaha bukan badan hukum 3. Perusahaan perorangan 4. Persekutuan Firma 5. Persekutuan Komanditer

3

1. Dasar Hukum 2. Karakteristik perusahaan berbadan hukum 3. Perseroan terbatas 4. Koperasi

4

Badan Usaha Milik Negara: 1. Perusahaan Umum (Perum) 2. Persero

5

Badan Usaha Milik Daerah: 1. Dasar Hukum 2. Pengertian BUMD

6

1. Akuisisi Perusahaan 2. Penggabungan 3. peleburan Perusahaan

7

Legalitas Perusahaan: 1. Pengertian daftar perusahaan 2. Prosedur pendaftaran perusahaan

8

Urusan Perusahaan di Indonesia dan Negara Asia lainnya: 1. Pengertian Urusan 2. wujud urusan perusahaan 3. Hubungan Antara Harta Kekayaan Perusahaan dan Harta Kekayaan Pribadi

9

Pendahuluan Hukum kepailitan di Indonesia dan Negara Asia lainnya: 1. Dasar hukum 2. Pengertian Hukum kepailitan Arti dan Tujuan kepailitan 4.Syarat Pengajuan permohonan pernyataan pailit 5. Subyek dalam kepailitan 6. Prosedur kepailitan 7. Pengurusan harta pailit 8. berakhirnya kepailitan

10

Kepailitan: 1. Arti dan Tujuan kepailitan 2. Syarat Pengajuan permohonan pernyataan pailit 3. Subyek dalam kepailitan

3.

4. Prosedur kepailitan 5. Pengurusan harta pailit 6. berakhirnya kepailitan

11

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang di Indonesia dan Negara Asia lainnya: 1. Maksud dan Tujuan PKPU 2. Syarat pengajuan PKPU 3. Subyek dalam PKPU 4. Prosedur PKPU 5. Akibat-akibat PKPU 6. Berakhirnya PKPU

12

Perbandingan Hukum Kepailitan dengan Negara Asia lainnya.

13 14

Presentasi Mahasiswa Presentasi Mahasiswa




: Pidana Anak : IH511050 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini mempelajari istilah dan pengertian anak dan hukum pidana anak, hakikat, wawasan, perlindungan anak sebagai pelaku tindak pidana, tindak pidana anak, sistem peradilan anak, peranan Balai Pemasyarakatan (BAPAS), penjatuhan pidana anak, pembinaan, dan Lembaga Pemasyarakatan Anak. B. Tujuan Mahasiswa dapat memahami kajian teori-teori kriminologis, sosiologis dan psikologis yang terkait dengan anak sehingga mampu menganalisis dan trampil dalam manyelesaikan kasuskasus yang berkaitan dengan anak baik sebagai pelaku kejahatan mampu sebagai korban kejahatan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Sistem Peradilan Pidana Anak, Angger Sigit Pramukti 2. Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia, R Wiyono D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Pidana Anak.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pidana Anak ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pidana Anak. SESI

1

TOPIK Pengantar pidana anak 1. Kontrak Kelas 2. Pengertian&Ruang Lingkup 3. Perkembangan pengaturan 4. instrumen internasional tentang perlindungan hukum anak

2

Tindak Pidana Anak 1. Kriteria Anak 2. Kenakalan & Pidana Anak 3. Perlakuan Khusus UU dalam pidana anak 4. Case Analysis

3

1. 2. 3. 4.

4

Hukum Acara Pengadilan Anak 1. Penyelidikan 2. Penyidikan 3. Penangkapan 4. Penahanan

5

Hukum Acara Pengadilan Anak 1. Dakwaan 2. Pendampingan 3. Koneksitas

6

Pembuktian 1. Teori Pembuktian 2. Tata cara Pengajuan alat bukti

Dasar Hukum Peng.Anak Kewenangan Kekhususan Peng.Anak Organisasi Pengadilan Anak

7

Putusan &Upaya Hukum dalam Pidana Anak 1. Pembacaan Putusan 2. Upaya Hukum Biasa 3. Upaya Hukum Luar Biasa

8

Penyelesaian Perkara pidana Anak 1. Penyelesaian untuk anak dibawah 12 tahun 2. Penyelesaian untuk anak diatas 12 tahun

9

KPAI & Sistem Peradilan Pidana 1. Tugas & Fungsi KPAI 2. Penyelenggaraan Sistem Peradilan Anak 3. Case Analysis: Kasus Kecelakaan Dul(putra ahmad dani)

10

11

12&13

14

1. Jenis Tindakan Dalam Pengadilan Anak 2. Efektifitas Tindakan Diversi/Restorative Justice Dalam Pidana Anak 1. Restitutiv Justice&Restorativ Justice 2. Pengertian & Konsep Diversi 3. Diversi Dalam Sistem Peradilan Anak Permasyarakatan Dalam Pidana Anak 1. Proses Permasyarakatan Dalam Pidana 2. Asimilasi Pidana Anak 1. Review Pertemuan 1-13 2. Diskusi Prospek Pengaturan Pidana Anak




PROGRAM STUDI ILMU HUKUM SILABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Semester Sistem Penilaian

: Gender dalam Hukum : IH511051 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas mengenai Gender dalam perspektif Ilmu Hukum. Dlam mata kuliah ini, mahasiswa akan mempelajari tentang Sejarah perkembangan dan kajian mengenai Gender, Jenis gender, Diskriminasi dalam gender, kesetaraan dan keadilan gender dari segi Hukum internasional, nasional dan hukum agama, hingga kasus-kasus terkait gender. B. Tujuan Dengan mempelajari mata kuliah gender dalam hukum mahasiswa dapat mengidentifikasi dan menguasai isu gender yang terdapat dalam dunia hukum sehingga mampu memilih, mengembangkan dan memberikan solusi yang tepat dan benar terkait kebijakan yang memuat isu gender dalam hukum. C. Buku dan Referensi 1. Mansour Fakih, Analisis Gender dan Transformasi Sosial, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Cetakan II, 1997. 2. Ihromi T O dkk, Kajian Wanita Dalam Pembangunan. 3. Arief Budiman, Pembagian Kerja Secara Seksual : Sebuah Pembahasan Sosiologi tentang Peran Wanita Dalam Masyarakat, PT Gramedia, Jakarta, 1985. 4. Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan. 5. Wila Candra Supriadi, Perempuan & Kekerasan Dalam Perkawinan, Mandar Maju, Bandung, 2001.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui hal terkait Gender dalam Hukum. E. Bahan Kuliah / Materi Perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pidana Anak ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Gender dalam Hukum. SESI

TOPIK Pendahuluan & Kontrak Kelas 1. Sejarah perkembangan kajian terhadap wanita

1

2.Pengertian gender 3.Dasar-dasar pemikiran hukum berspektif gender 1.Sex, gender dan kodrat

2

2. Bias gender 3. Diskriminasi gender 1. Sensitif/kepekaan gender 2. Pengharusutamaan gender (PUG)

3 3.Kesetaraan dan keadilan gender (KKG) 4. Budaya patriarkhi 4

1. Kesetaraan & Bias Gender Dalam Hukum Adat Sasak & Jawa 2. Kesetaraan & Bias Gender dalam hukum kanonik & Islam Teori Feminis:

5

a. Feminis Radikal b. Feminis Liberal

c. Feminis Marxis 1. Teori Nurture dan Nature 2. Teori Femenisme Hukum 6 3. Critical Legal Studies 4. Kritik Teori Gender 1. Analisis sosiologi perubahan terhadap isu gender 7

2. Analisis CLS terhadap isu diskriminasi gender 3. Analisis marxis terhadap pembagian kerja secara seksual 1. Isu Diskriminasi 2. Isu Ketidakadilan

8

3. Isu Kekerasan 4. Isu Eksploitasi 5. Isu Marjinalisasi 1. Ham Internasional & Gender

9

2. Feminisme Hukum Intern 3. CEDAW - Konvensi penghilangan diskriminasi dan kekerasan terhadap wanita 1. Isu Gender di Malaysia

10

2. Isu Gender di Thailand 3. Isu Gender di Singapura Isu gender dalam perundang-undangan 1.Isu gender dalam UU Perkawinan

11, 12 & 2.Isu gender dalam UU Ketenagakerjaan. 13 3.Isu gender dalam UU Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga (PKDRT). 4.Isu gender dalam Undang-Undang Pornografi dan Pornoaksi.

5.Isu gender dalam KUHPerdata. 6. Isu gender dalam KUHPidana. 7. Isu gender dalam Yurisprudensi 1. Pengaruh CEDAW terhadap UU PDKRT 14

2. CEDAW, UU PKDRT & UU Perkawinan (Benturan Nilai) 3. Affirmative Action

F. Tugas Terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan sebaiknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.




: Cyber Law : IH511053 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Cyberlaw adalah hukum yang digunakan didunia cyber (dunia maya) yang umumnya diasosiasikan dengan internet. Cyberlaw merupakan aspek hukum yang ruang lingkupnya meliputi suatu aspek yang berhubungan dengan orang perorangan atau subyek hukum yang menggunakan dan memanfaatkan teknologi internet yang dimulai pada saat online dan memasuki dunia cyber atau dunia maya. Cyberlaw sendiri merupakan istilah yang berasal dari Cyberspace Law. Cyber law akan memainkan peranannya dalam dunia masa depan, karena nyaris tidak ada lagi segi kehidupan yang tidak tersentuh oleh keajaiban teknologi dewasa ini dimana kita perlu sebuah perangkat aturan main didalamnya. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa bahwa Cyber Law dibutuhkan dalam upaya pencegahan tindak pidana, ataupun penanganan tindak pidana. Cyber law akan menjadi dasar hukum dalam proses penegakan hukum terhadap kejahatan-kejahatan dengan sarana elektronik dan komputer, termasuk kejahatan pencucian uang dan kejahatan terorisme. C. Buku dan Bahan bacaan 1. UU No. 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE) 2. Buku Cyber Law dan HAKI karangan Prof. Ahmad Ramli. 3. Arief, D. M., & Gutom, E. (2009).Cyberlaw Aspek Hukum Teknologi Informasi. Bandung: PT. Refika Aditama". 4. Prayudi, Y., & Afrianto, D. S. (2007). Antisipasi Cybercrime Menggunakan Teknik Komputer Forensik. Seminar Nasional Aplikasi Teknologi Informasi 2007.

5. Suhariyanto, B. (2012). Tindak Pidana Teknologi Informasi (Cybercrime). Depok: Raja Grafindo Persada. 6. "Wahid, A., & Labib, M. (2010). Kejahatan Mayantara (Cyber Crime). Bandung: PT. Refika Aditama". D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Cyber Law. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Cyber Law ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Cyber Law. SESI

TOPIK

1

a. Pendahuluan; b. Ruang Lingkup Cyber Law

2

a. Asas teritorial dan Asas nasional aktif dan pasif b. Urgensi pengaturan teknologi informasi

3

a. Fungsi internet secara positif dan negatif b. Perdagangan secara elektronik

4

a. Ketentuan dan Sanksi Pidana dalam UU ITE b. Alat bukti yang dapat dihadirkan dalam persidangan

5

a. Perlindungan HAKI dalam cyber space b. Pelanggaran yang terkait nama domein

6-8

Perlindungan konsumen dalam cyber space

9

Implikasi dari kebebasan penggunaan sarana internet bagi masyarakat Indonesia

10

Perbuatan yang dilarang dalam UU ITE

11

Korelasi teori dan praktek mengenai cyber crime

12

Peran Komputer dalam cyber crime

13

Pembaharuan hukum pidana dalam kaitannya dengan cybercrime

14

Review Pertemuan I – XII




: Pidana Keimigrasian : IH511052 : VI : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Pidana Keimigrasian merupakan tindak pidana umum, karena tindak pidana keimigrasian tidak mempunyai kedudukan tersendiri dalam hukum pidana, sehingga tindak pidana keimigrasian bukan merupakan tindak pidana khusus. Matakuliah tindak pidana keimigrasian adalah matakuliah yang mempelajari tindakan yang dilarang oleh hukum keimigrasian dan barang siapa yang melanggarnya diancam dengan sanksi pidana yang diatur dalam peraturan sendiri. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa untuk: 1) Berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air, memiliki nasionalisme serta rasa tanggungjawab pada negara dan bangsa; 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu hukum; 3) Mampu memahami serta mengidentifikasi permasalahan hukum dalam negeri dan luar negeri dengan menerapkan metode perbandingan hukum; 4) Menguasai pengetahuan dasar tentang sejarah dan aspek teoritis tentang pidana keimigrasian. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Nawawi Arief, Barda. 1998. Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan HukumPidana. Bandung. PT. Citra Aditya Bakti"

2. Soerjono Soekanto. 1983. Faktor- faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada. 3. Atmasasmita Romli. Tindak Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia. Citra Aditya Bakti. Bandung. 1997. 4. Sosiologi, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1990 Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1980. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Pidana Keimigrasian. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Pidana Keimigrasian ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Pidana Keimigrasian. SESI

TOPIK

1-2

1. Asas Kewarganegaraan 2. Perspektif kewarganegaraan menurut huku Indonesia 3. Cara emmeperoleh kewarganegaraan 4. Hak dan kewajiban warganegara 5. Kemerdekaan kewarganegaraan

3-4

1. Hak warganegara asing 2. Kewajiban warganegara asing 3. Pembatasan gerak 4. Aspek yang diatur untuk warganegara asing

5-8

1. Pengertian keimigrasian 2. Keimigrasian di Indonesia 3. Fungsi keimigrasian 4. Prosedural keluar dan masuk wilayah NKRI 5. Jenis-jenis izin tinggal Indonesia 6. Izin keimigrasian

9-11

1. Pengertian hukum pidana 2. Jenis-jenis pidana 3. Pengertian tindak pidana 4. Unsur-unsur tindak pidana 5. Tindak pidana keimigrasian

12-14

1. Penyalahgunaan izin tinggal 2. Penyalahgunaan visa 3. Kasus-kasus hukum tentang pidana keimigrasian lainnya




: Seminar Hukum : IH51802 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini merupakan mata kuliah mengenai tata cara penulisan yang baik, yang disusun agar memudahkan mahasiswa dalam menyiapkan tugas akhir penelitian. Se lain mempelajari tata cara penulisan, mata kuliah ini juga memberikan wawasan kepada mahasiswa tentang bagaimana mencari jurnal-jurnal terkait penelitian dan dalam mempresentasikan tulisannya. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa di harapkan mampu meringkas jurnal, mempersiapkan presentasi serta mampu dalam pelaksanaan presentasi karya ilmiah. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Sosiologi, Prof. Soejono Soekanto, Rajawali, 1990 D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Seminar Hukum.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Seminar Hukum ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Seminar Hukum. SESI

TOPIK

1&2

1. Jurnal/Karya Ilmiah

3&4

2. Mempersiapkan Presentasi

5

3. Pelaksanaan Presentasi

6, 7

4. Penampilan peserta

8,9,10,11, 4. Penampilan peserta 12,13,14 14

Review Materi 8-14



: Kriminologi & Viktimologi : IH51817 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pengetahuan kepada mahasiswa tentang pengertian dan tujuan mempelajari Kriminologi, arti kriminologi bagi Hukum Pidana, sejarah perkembangan pengertian kejahatan, kejahatan dalam hubungannya dengan normanorma, ruang lingkup dan obyek Kriminologi, aliran-lairan pemikiran dalam Kriminologi, pendekatan-pendekatan dalam mempelajari kejahatan, riset dan metode dalam Kriminologi, teori-teori tentang sebab-sebab kejahatan, viktimologi, dan kejahatan korporasi. B. Tujuan Setelah mempelajari mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat memahami: Perbedaan antara kriminologi dengan hukum pidana, karakter kejahatan, teori-teori kriminologi dan Mampu menggunakan berbagai teori kriminologi untuk menganalisa karakter suatu kejahatan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. "R. Soesilo, 1985 Kriminologi Pengetahuan Tentang Sebab-Sebab Kejahatan, Politea, Bogor". 2. Sthephan Hurwitz, 1982, Kriminologi, Saduran Ny.L.Moeljatno, Bina Aksara, Jakarta. 3. Karmen, Andrew, 1984, Crime, Victims An Introduction to Victimologi, Books/Cole Publishing Company Monterey, California.

4. Soebagjo M, dan Slamet Supriatna, 1987, Dasar-Dasar Ilmu Hukum, Edisi Pertama, Penerbit Akademika Pressindo CV., Jakarta.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Kriminologi & Viktimologi. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Kriminologi & Viktimologi ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Kriminologi & Viktimologi. SESI 1

TOPIK Pengertian kriminologi dan hukum pidana Sejarah perkembangan kriminologi Aliran dan pendekatan dalam kriminologi

2

Kejahatan dan kriminologi Kejahatan dan kriminologi

3

Teori Klasik Teori Neo-Klasik

4

Teori Biologis

5

Teori Psikoanalisis Teori Sosiologis

6

Teori Chicago School Teori Social Disorganization

7

Teori Anomie atau Strain Theory Teori Pembelajaran

8

Teori Kontrol Sosial Teori Labelling

9

Teori Konflik Teori Radikal

10

Kasus Dukun AS Kasus Fery Idham Henyansyah Kasus Pedro Lopez

11

Kasus H.H. Holmes Kasus Henry Lee Lucas Kasus Elizabeth Bathory Kasus Otties Toole

12

Teluh/Santet Pemerkosaan Pencurian

13-14

Pencabulan terhadap anak dan orang dewasa Kleptomania Pembunuhan


G. Informasi Umum Untuk menghindari penipuan/plagiarism, setiap mahasiswa diwajibkan menuliskan sumber referensi untuk setiap ide, kalimat, data yang digunakan untuk penulisan tugas/makalah/skripsi. Universitas Internasional Batam Program Studi Ilmu Hukum


: Law of the Sea : IH51807 : VII : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This Subject discusses aspects of law from state territorial such as sea territorial, maritime zone to high sea, discusses about rights and obligation of state, and focusing on shipping rights. This subject also discusses about archipelagic state, sea pollution, and how to solve cases related to Law of the Sea. B. Purpose Through this subject, students will be able to : 1) analyze cases about law of the sea in Indonesia and the other state; 2) finding solution to solve law of the sea cases. C. Books and References 1. ASIL Guide to Electronic Resources for International Law http://www.asil.org/resource/pil1.htm ; American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/. 2. UNCLOS, http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf 3. The United Nations Convention on the Law of the Sea (a historical perspective), http://www.un.org/depts/los/convention_agreements/convention_historical_perspective. html. 4. The International Court of Justice and the Law of the Sea, Bernardo Sepulveda Amor, 2012, http://www.corteidh.or.cr/tablas/r29686.pdf.

5. Law of the Sea, Settlement of Disputes, 2011 http://opil.ouplaw.com/view/10.1093/law:epil/9780199231690/law-9780199231690-e58

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of Law of the sea. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Law of the sea. Meetings 1

Materials 1.Overview of the Law of the sea; 2.Overview of Comparative Law

2

1.Status of internal waters; 2. Applicable Law in internal waters

3

1.Ports and ships; 2.Law in the ports and ships

4

1. Baseline and coastal state; 2.Status of territorial sea; 3.Measuring territorial sea from the baseline; 4.Rights and obligations of coastal states; 5.Right of Innocent Passage

5

1..Status of contiguous zone; 3.Measuring contiguous zone from the baseline; 4.Rights and obligations of coastal states

6 7

1. Status of EEZ; 2.Measuring EEZ from the baseline; 3.Rights and obligations of coastal states; 4. Case law of EEZ; 5.Hot pursuit 1. Status of High sea; 2.Rights and obligations on High Sea; 4. Case law on High Sea

8

1. Status of Contineltal Shelf; 2.Measuring Contineltal Shelf from the baseline; 3.Rights and obligations of coastal states; 4. Case law on Continental Shelf

9

1. Status of Seabed; 2.Rights and obligations of l states; 4. Case law on Seabed

10

1. Status of Archipellagic States under UNCLOS 1982; 2.Rights and obligations of Archipellagic states; 3. Case law on Archipellagic States

11

12-14

1. Concept of wawasan nusantara; 2.Rights and obligations of Indonesia 1. Explaining the approaches of UNCLOS 1982 in Indonesia and other states; 2. Comparing the application of UNCLOS 1982 in Indonesian and other statess. 3.Explaing the case of law in Indonesia and other Asia Countriesrelating to the law of the sea issues




: E-Commerce : IH00031 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini menjelaskan mengenai pengertian dan perkembangan E-Commerce di Indonesia, masalah- masalah dan isu hukum terkait dengan penggunaan E-Commerce, serta penyelesaian sengketa terkait dengan E-Commerce. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah E-Commerce, mahasiswa akan mampu untuk: 1) Menjelaskan tentang penggunaan E-Commerce dan isu hukum terkait E-Commerce; 2) Menganalisa kasus yang berhubungan dengan E-Commerce; 3) Memberikan solusi terbaik terhadap sengketa E-Commerce. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Hukum dan Internet di Indonesia, Budi Agus Riswandi, UII Press, 2003 3. Cyberlaw dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia, Ahmad M. Ramli, Refika Aditama, 2004 4. Teknologi Informasi dan Hukum E-Commerce, M. Arsyad Sanusi, PT. Dian Ariesta, 2004 5. Case Studies of E-Commerce Adoption in Indonesian SMEs: The Evaluation of Strategic Use, Mira Kartiwi, 2006, http://journal.acs.org.au/index.php/ajis/article/view/8/7 6. Kasus E-Commerce Eland Company. Du Guofa and Taobao, 2012 7. Journal of Law and Cyber Warfare, http://www.jlcw.org/

8. journal of Information, Law, and http://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/law/elj/jilt/ 9. UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001) 10. UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE 11. UU No.11/2008 tentang ITE 12. Website/Internet

Technology,

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan E-Commerce. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah E-Commerce ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan E-Commerce. SESI

TOPIK

1

E-Commerce: 1. Pengertian E-Commerce 2. Konsep E-Commerce 3) Pendekatan E-Commerce secara umum

2

Tipe-tipe Transaksi E-Commerce: 1. Business-to-business (B2B) 2. Collaborative Commerce (c-commerce) 3. Business-to-consumers (B2C) 4. Consumer-to-consumer (C2C) 5. Business-to-business-to-consumers (B2B2C) 6. Consumers-to-businesses (C2B) 7. Intrabusiness Commerce 8. Government to Citizens (G2C) and to Others

3

Model Bisnis E-Commerce

4

Manfaat dan Isu E-Commerce

5

Penggunaan E-Commerce (Online Buying)

6

Isu Hukum E-Commerce dan E-Contract

7

UNCITRAL Model Law on Electronic Signatures (2001)

8-9 10-14

UNCITRAL MODEL LAW ON ELECTRONIC COMMERCE Kasus E-Commerce DI Indonesia dan Negara Asia lainnya.




: Konsultasi & Legal Opinion : IH00029 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini akan memberikan wawasan kepada mahasiswa mengenai profesi konsultan hukum, apa saja ruang lingkup dan tugas dari konsultan hukum, etika, serta tata cara pembuatan dan penulisan legal opinion bagi konsultan hukum sehubungan dengan masalah-masalah hukum terkait. B. Tujuan Setelah mahasiswa mengambil mata kuliah ini mahasiswa di harapkan mampu mengenali profesi konsultan, ruang lingkup pekerjaan konsultan, jenis-jenis audit, legal opinion, penulisan legal opinion serta penyusunan legal opinion. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Legal Opinion Aktualisasi & Empirisme dengan Ekstra Suplemen Legal Audit & Legal Reasoning, Abraham Amos HF, Rajawali Pres, 2011 2. Due diligence dan tanggung jawab Lembaga-lembaga penunjang pada proses Penawaran umum, Asri Sitompul, SH.LLM, Varia Advokat, 2011 3. Legal Method and Reasoning, Sharon Hanson, 2003 4. Memorandum Hukum, Prof. Dr. Soedjono Dirdjosisworo, Ghalia Indonesia, 2009" D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Konsultasi & Legal Opinion.

E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Konsultasi & Legal Opinion ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Konsultasi & Legal Opinion. SESI

1

2

TOPIK Pengenalan profesi konsultan uraian jenis-jenis profesi konsultan di: 1. Pasar Modal 2. Non litigasi Asistensi 3. Konsultan investasi/penanaman modal Ruang Lingkup pekerjaan Konsultan Uraian ruang lingkup pekerjaan konsultan di: 1. Pasar modal 2. penanaman modal 3. Restrukturisasi 4. Joint Venture

3-4

Liability profession 1. Tanggung jawab konsultan berj\kaitan dengan pekerjaannya 2. Liability Profession 3. pembatasan Taggung jawab

5-7

Jenis-jenis Audit / Pemeriksaan Hukum 1. Uraian due diligence 2. Legal audit di pasar modal 3. Audit dalam rangka restrukturisasi

8-9

10

11-12

Legal opinion 1. Pengertian legal Opinion 2. Fungsi legal Opinion Ruang Lingkup resiko & tanggung jawab dalam legal opinion Penulisan Legal Opinion 1. karakteristik penulisan Hukum 2. Tujuan Penulisan Hukum 3. Bentuk penulisan hukum Metode Penyusunan legal Opinion 1. Langkah-langkah Penysunan Legal opinion 2. metode kerangka legal opinion 3. Pembuatan Contoh Legal opinion

13

14

Praktek Audit Hukum 1. Due diligence 2. legal Audit 3. penyusunan legal opinion 4.Perbandingan praktek audit hukum pasar modal di Negara Asia presentasi kelompok




: Legal Project Management : IH511059 : VII : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description This subject introduces Legal Project Management (LPM) in general. In this subject, students will understand and analyze the term 'LPM' (IHL), the significance of LPM, LPM and PMBOK, Current Trends in Legal Project Management, Lawyers & LPM, How to write a statement of work, sa mple assumptions for defining scope, Matter planning templates, Work breakdown structures, LPM software , The power of checklists, How to improve the management of legal teams, How to improve legal team meetings, Twenty- four Outlook features that can be used in LPM, Managing outsourcing and eDiscovery and case studies on LPM. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about the LPM in general and able to analyze the LPM issues and cases. C. Books and References 1. Jim Hassett and Jonathan Groner, How Legal Project Management Is Changing the Way Services Are Marketed, 2013 Bloomberg Finance L.P. (Provided in Edmodo) 2. BarBara J. Boake and rick a. Kathuria, Project Management for Lawyers (Provided in Edmodo) 3. Jim Hassett, Ph.D, The Legal Project Management Quick Reference Guide Tools and templates to increase efficiency, Third edition (Provided in Edmodo) 4. Jessen, Nancy and Baccus, Bret, Legal Project Management, http://www.acc.com/legalresources/quickcounsel/lpm.cfm Lambreth, Susan Raridon, Legal Project Management: Transforming Legal

Services, White Paper, 2011, http://static.squarespace.com/static/511be8cae4b0c9b5341e6c9a/t/515aee1ae4b01cd 3b0258a49/1364913690979/LPM%20White%20Paper.pdf 5. Lambreth, Susan Raridon, RFPs/Surveys Show Clients are Demanding Legal Project Management, 2013, http://static.squarespace.com/static/511be8cae4b0c9b5341e6c9a/t/515aefafe4b0e6ea 87e2101f/1364914095505/RFPs%20and%20Surveys%20Show%20Clients%20Dem anding%20LPM%20-%20LVG%20Newsletter%20Article.pdf 6. Practice Innovations: The Legal Project Management Article, Vol. 14, No. 2, March 2013, https://info.legalsolutions.thomsonreuters.com/signup/newsletters/practiceinnovation s/2013mar/article1.aspx?RMID=Lib_Rel_March_2013_Vol14_Issue2_Practice_Innovation s_L382741&RRID= 7. Practice Innovations: The Legal Project Management Article, Vol. 14, No. 2, March 2013, https://info.legalsolutions.thomsonreuters.com/signup/newsletters/practiceinnovations/2013mar/article1.aspx?RMID=Lib_Rel_March_2013_Vol14_Issue2_Prac tice_Innovation s_L382741&RRID= D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of international humanitarian law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Legal Project Management. SESI

TOPIK

1

1.Overview of Project Management; 2.Overview of Comparative Law

2

1. Defining the term 'LPM' ; 2. The significance of LPM

3

LPM and PMBOK

4

Current Trends in Legal Project Management

5

Lawyers & LPM

6

How to write a statement of work

7

Sample assumptions for defining scope

8

Matter planning templates, Work breakdown structures

9

LPM software , The power of checklists

10

How to improve the management of legal teams, How to improve legal team meetings

11

Twenty-four Outlook features that can be used in LPM, Managing outsourcing and eDiscovery


Case study 1—Transactional, Case study 2—Litigation




: International ADR and Arbitration : IH511060 : VII : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject introduces international ADR & Arbitration in general. In this subject, students will be able to understand and analyze the definition of ADR & Arbitration and Comparative Law, the difference between litigation & non litigation, types of ADR,The advantage of ADR, negotiation which includes: 1)The meaning o f negotiation; 2) The approaches to negotiation; 3) The Process of negotiation (Theory); 4) Tactics of negotiation; 5) Cases on negotiation, mediation which includes: 1)The meaning of mediation; 2) The approaches to mediation; 3) The Process of mediation ( Theory); 4) Cases on mediation, concilaition which includes: 1)The meaning of conciliation; 2) The approaches to conciliation; 3) The Process of conciliation (Theory); 4) Tactics of conciliation; 5) Cases on conciliation, Indonesian International Arbitrat ion which includes 1)The meaning of international arbitration; 2) The approaches to international arbitration; 3) The Process of enforcement international arbitration awards (Law No.30 of 1999); 4) Cases on international arbitration, International Arbit ration under the Model Law which includes: 1)The meaning of international arbitration; 2) The approaches to international arbitration; 3) The Process of international arbitration (UNCITRAL Arbitral Rules); 4) Cases on international arbitration. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about the international ADR and Arbitration in general and able to simulate the scenario of international ADR and arbitration.

C. Books and References 1. American Society of Comparative Law http://www.comparativelaw.org/ 2. ADR, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase, Suyud Margono, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 23-48 3. Arbitrase Dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Suatu Pengantar, H.Priyatna Abdurrasyid, PT.Fikahati Aneska, Jakarta, hal 10-21. 4. ADR handouts in Edmodo. 5. ADR, Alternative Dispute Resolution & Arbitrase, Suyud Margono, Ghalia Indonesia, Jakarta, hal 49-63 6. UNCITRAL: http://www.uncitral.org/ D. Sistem Pengajaran The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing t he development of international arbitration and ADR law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to international arbitration and ADR law. Meetings

Materials

1

1.Definition of ADR & Arbitration; 2.Overview of Comparative Law

2

1. The difference between litigation & non litigation; 2.Types of ADR; 3. The advantage of ADR

3

4

5

6

7

Introduction to Negotiation: 1)The meaning of negotiation; 2) The approaches to negotiation; 3) The Process of negotiation (Theory); 4) Tactics of negotiation; 5) Cases on negotiation Simulation 1. Forming a negotiation group; 2. Setting a negotiation scenario; 3. Conducting a business negotiation simulation (role play) Introduction to Mediation: 1)The meaning of mediation; 2) The approaches to mediation; 3) The Process of mediation (Theory); 4) Cases on mediation Simulation 1. Forming a mediation group; 2. Setting a mediation scenario; 3. Conducting a business mediation simulation (role play) Introduction to Concilaition: 1)The meaning of conciliation; 2) The approaches to conciliation; 3) The Process of conciliation (Theory); 4) Tactics of conciliation; 5) Cases on conciliation Simulation

1. Forming a conciliation group; 2. Setting a conciliation scenario; 3. Conducting a business conciliation simulation (role play)

8

9

10

11


Introduction to Indonesian International Arbitration: 1)The meaning of international arbitration; 2) The approaches to international arbitration; 3) The Process of enforcement international arbitration awards (Law No.30 of 1999); 4) Cases on international arbitration Simulation 1. Forming a arbitration group; 2. Setting a arbitration scenerio; 3. Conducting a business arbitration simulation (role play) Introduction to International Arbitration under the Model Law: 1)The meaning of international arbitration; 2) The approaches to international arbitration; 3) The Process of international arbitration (UNCITRAL Arbitral Rules); 4) Cases on international arbitratio Simulation 1. Forming an arbitration group; 2. Setting an arbitration scenerio; 3. Conducting a business arbitral simulation (role play) 1. Explaining the concept of other states' arbitration law; 2. Comparing the Indonesian Arbitration Law with other states' laws. 3.Explaing the facts of the arbitration case. 4.Stating the issues of the case.5.Advancing the claimant's and repondent's argument.6.Discussing the arbitrators oponions. 7.Stating the contents of awards.




: Transaksi Korporasi : IH511061 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Matakuliah transaksi korporasi merupakan salah satu mata kuliah wajib bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dipelajari untuk memberikan pemahaman mengenai bagaimana aturan transaksi korporasi, Dalam mata kuliah ini diajarkan tentang berbagai bentuk transaksi secara elektronik ataupun tunai dalam badan usaha yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. B. Tujuan Mahasiswa mampu memahami : 1) Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik; 2) Mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang ilmu hukum; 3) Mampu memilih, mengembangkan dan memberikan solusi yang tepat dan benar menurut kaidah ilmu hukum sebagai dasar pengambilan keputusan untuk menyelesaikan permasalahan di bidang hukum sesuai ketentuan yang berlaku; 4) Menguasai konsep teoritis tentang (a) ciri, struktur, dan teori Ilmu Hukum (b) sumber, asas, prinsip dan norma hukum (c) sistem atau tata hukum nasional Indonesia dan sejarah perkembangannya. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Soejono Soekanto, Mengenai Sosiologi Hukum, Bandung, PT. Citra Bakti, 1989. 2. Teguh Pudjo Mulyono, “Anlisis Laporan Keuangan untuk Perbankan”, Penerbit Djambatan , Jakarta, 1999.

3. Suharyo, W. 2000: Voices from the Regions: A Participatory Assessment of the New Decentralization Laws in Indonesia. Report prepared for the United Nations Support Facility for Indonesian Recovery, Jakarta 4. Ali, Mahrus, 2008, Kejahatan Korporasi (Kajian Relevansi Sanksi Tindakan bagi Penanggulangan Kejahatan Korporasi), Arti Bumi Intaran, Yogyakarta 5. Hutauruk, Rufinus Hotmaulana, 2003, Penanggulanan Kejahatan Korporasi melalui Pedekatan Restoratif Suatau Terobosan Hukum, Sinar Grafika, Jakarta. D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Transaksi Korporasi. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Transaksi Korporasi ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Transaksi Korporasi. SESI

TOPIK

1

1. Pengertian korporasi menurut para ahli 2. Pembagian badan hukum menurut jenisnya 3. Pembagian badan hukum menurut sifatya

2

1. Korporasi sebagai subjek hukum dalam berbagai lapangan hukum 2. Korporasi sebagai subjek tindak pidana

3-5

1. Istilah- istilah kejahatan korporasi 2. Pengertian kejahatan korporasi 3. Model pengambilan keputusan 4. Relevansi studi kejahatan korporasi 5. Karakteristik kejahatan korporasi 6. Bentuk-bentuk kejahatan korporasi

6-8

1. Karakteristik kejahatan ekonomi 2. Unsur-unsur pelanggaran perekonomian 3. Bentuk pelanggaran ekonomi 4. Kejahatan korporasi di bidang budaya 5. Kejahatan korporasi di bidang masyarakat luas

9-11

1. Pngertian transaksi 2. Bentuk transaksi keuangan yang mencurigakan 3. Transaksi keuangan secara tunai 4. Transaksi keuangan secara elektronik

12-14

1. Sifat pertanggungjawaban pidana korporasi 2. Pertanggungjawaban tindak pidana korporasi dalam persidangan 3. Pengaruh asas tiada pidana tanpa kesalahan 4. Penuntutan dan pemidanaan korporasi




: Media Law : IH511054 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Mata kuliah ini membahas mengenai sistem hukum yang ditujukan kepada media massa. Hukum yang mengatur media massa berupa Undang-Undang Pers nomor 32 tahun 2002 tentang penyiaran, Kode Etik Jurnalistik, aturan yang diatur dalam Aliansi Jurnalisme Independen dan lain sebagainya, sehingga pemberitaan yang dilakukan oleh media massa tidak melanggar hukum dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. B. Tujuan Menambah wawasan mahasiswa tentang sistem hukum yang mengatur media massa di Indonesia. 2. mampu melakukan pengayaan terhadap materi yang sudah diperoleh. 3. mampu mengimplementasikan materi yang sudah diperoleh dalam bentuk tugas dan presentasi. 4.mampu membuat literatur review tentang hukum media massa yang dipelajari. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Muis, Jurnalistik Hukum Komunikasi Massa Menjakau Era Cybercommunication Milenium Ketiga, PT Dharu Anuttama, Jakarta, 1999. 2. Krisna Harap, Rambu-rambu Di Sekitar Profesi Wartawan, PT Grafitti Budi Utami, Bandung, 1996. 3. Burhan Bungin, Pornomedia Konstruksi Teknologi Telematika dan Peryaan Seks Di Media Massa, Prenada Media, Jakarta, 2003. 4. Hinca IP Panjaitan, Amir Effendi Siregar, Menegakkan Kemerdekaan Pers “1001” Alasan Undang-undang Pers Lex Specialis Menyelesaikan Permasa lahan Akibat Pemberitaan Pers, Serikat Penerbit Suratkabar, Jakarta, 2005.

D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Media Law. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Media Law ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Media Law. SESI

1-2

TOPIK a. Pengertian The First Amandment b. Awal dibentuknya hukum media massa di Indonesia c. Perkembangan media massa

3-4

a. Bentuk-bentuk aturan terhadap media massa b. Adaptasi first Amandment terhadap aturan di Indonesia

5-8

a. UU no 32 tahun 2002 tentang penyiaran b. Kode Etik Jurnalistik c. UUD 45

9-10

a. Arti penting pers di Indonesia b. Kebebasan Pers di Indonesia c. Pers dalam sistem hukum d. Fenomena kebebasan dalam Orde Baru dan era Reformasi e. Sistem Pers di Indonesia

11

a. Implementasi Hukum media massa b. Efek yang ditimbulkan dari Hukum media massa

12

a. Sistem pers di Indonesia b. Kasus pelanggaran hukum media massa

13-14

Presentasi kelompok

F. Tugas terstruktur Tugas terstruktur dilakukan dengan penulisan makalah. Makalah yang dibuat ada makalah kelompok dan makalah individu yang kemudian dipresentasikan. Makalah dibuat dengan kertas quarto, huruf arial, spasi 2 dan untuk penulisan seba iknya sumber referensi untuk setiap ide, kalimat harus ditulis dalam footnote.




: Legal Clinic Perdata : IH511055 : VII : Tugas Partisipasi & Kehadiran Kuis Ujian Tengah Semester Ujian Akhir Semester

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Legal Clinic Perdata ini akan mengarahkan mahasiswa dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat terkait dengan penyelesaian kasus perdata yang sedang dihadapi oleh masyarakat. B. Tujuan Tujuan mata kuliah Legal Clinic Perdata dengan model Kombinasi In-House dan External Legal Clinic adalah untuk meningkatkan kemampuan penguasaan Lawyering Skills mahasiswa yang berbasis penguasaan hukum perdata materiil, kemampuan menganalisis kasus, serta penguasaan hukum formil seperti kemampuan melakukan wawancara dengan klien, kemampuan bernegosiasi, kemampuan membuat surat kuasa dan surat gugatan sesuai dengan hasil wawancara dengan klie n, kemampuan mengajukan gugatan ke pengadilan serta kemampuan untuk menyusun argumen pembelaan (legal writing and argument drafting programs). Sementara itu, tujuan mata kuliah Klinik Hukum Perdata dengan Model Street Law Clinic adalah untuk meningkatkan kemampuan dan kepekaan mahasiswa dalam Pelayanan Masyarakat (Public Service) dan Keadilan Sosial (Social Justice) melalui praktik mensosialisasikan materi- materi hukum perdata kepada siswa-siswi sekolah maupun masyarakat luas dibawah bimbingan dosen. C. Buku dan Bahan bacaan 1. "Bastress, Robert M. and Joseph D. Harbaugh. Interviewing, Counseling, and Negotiating: Skillls for Effective Representation. Little, Brown and Co." 2. "Boulle, Lawrence. Mediation Principle, Process and Practice. Sidney: Dispute Resolution Center, 1996" 3. "ICEL & Fakultas Hukum Universitas Indonesia. 4. “Bahan Ajar Pilihan Penyelesaian Sengketa.”Jakarta: The Asia Foundation, 1999."

5. "Rahmadi, Takdir. Mediasi: Penyelesaian Sengketa Melalui Pendekatan Mufakat. Jakarta: RajaGrafindo Perkasa, 2010." 6. "Goodpaster, Gary. Panduan Negosiasi dan Mediasi. Diterjemahkan oleh Nogar Simanjuntak. Ed. 1. Jakarta: Proyek ELIPS, 1999." 7. " Moore, Christopher. The Mediation Process Practical Strategies for Resolving Conflict. 3rd e Rev. Ed, . Boulder: Jossey-Bass, 2003." 8. "Nolan-Haley, Jacqueline M. Alternative Dispute Resolution in a Nutshell. St. Paul, Minn.: West Publishing Co.,1992" D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Legal Clinic Perdata. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Legal Clinic Perdata ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi- materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahan-bahan yang terkait dengan Legal Clinic Perdata. SESI

1-2

TOPIK 1. Pengenalan Sistem Pembelajaran Klinik Hukum 2. Pembahasan SAP 3. Pengenalan akan tujuan Klinik Perdata 4. Membangun Perspektif: Teknik Berinteraksi dengan Klien

3-4

1. Hal-hal yang boleh dilakukan oleh advokat 2. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan oleh advokat 3. Dampak/Konsekuensi atas Pelanggaran Kode Etik

5-6

1. Definisi Reformasi Hukum 2. Sejarah Reformasi Hukum 3. Pentingnya Peran Mahasiswa Hukum dalam Melakukan Reformasi Hukum

7-8

1. Komponen-Komponen yang ada di dalam Putusan 2. Urgensi Melakukan Analisis Putusan 3. Cara Melakukan Analisis Putusan

9 10

1. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 2. Tahapan dalam melakukan wawancara dan konsultasi 1. Manfaat Mediasi 2. Tahapan Mediasi

3. Etika dalam menyelenggarakan Mediasi

11

Mahasiswa diberikan waktu untuk menjelaskan kasus-kasus yang sedang ditangani dan isu apa saja yang menjadi kendala dalam penanganan kasus tersebut. Mahasiswa lain diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan memberikan masukan terkait dengan kasus tersebut. Mahasiswa juga diberikan kesempatan untuk menyampaikan evaluasi diri selama menangani kasus, dan memberikan masukan terhadap dirinya dan mahasiswa lain untuk meningkatkan performa mereka dalam menangani kasus.

12

1. Metode Analisis Hukum 2. Cara melakukan analisis hukum 3. Dokumen-dokumen yang perlu dipersiapkan dalam menangani kasus perdata 1. Metode identifikasi alat bukti

13 2. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam mengidentifikasi alat bukti" 1. Pemaparan pengalaman memberikan konsultasi dan wawancara Mahasiswa dengan Tahanan Perempuan 14

2. Hak-Hak Perdata Perempuan dan Anak 3. Faktor-faktor yang menyebabkan Hak Perdata Perempuan terabaikan 4. Strategi dalam meningkatkan pemenuhan hak-hak Perdata Perempuan "


LAW SCIENCE STUDY PROGRAM SYLLABUS Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Semester Sistem Penilaian

: Sport Law : IH511056 : VII : Tugas Partisipasi Kuis UTS UAS

35% 5% 5% 25% 30%

A. Deskripsi Mata Kuliah Matakuliah Hukum Olahraga (Sport Law) merupakan salah satu mata kuliah pilihan bagi mahasiswa Fakultas Hukum yang dipelajari untuk memberikan pemahaman mengenai prospek dan implementasi kebijakan hukum terkait keolahragaan sehingga dapat memilih dan menentukan pilihan penyelesaian hukum. B. Tujuan Dengan mempelajari hukum olahraga mahasiswa dapat menguasai dimensi yuridis dari hukum olahraga sehingga dengan pengetahuan itu mahasiswa dapat menyelesaikan permasalahan hukum yang timbul dalam bidang keolahragaan. C. Buku dan Bahan bacaan 1. Modern Sports Law, Jack Anderson, 2010 2. Sport Law, Simon Gardiner, 2011 3. Modul Sport Law, Peter Charlish, 2012 D. Sistem Pengajaran Proses pembelajaran menggunakan kombinasi antara Lecturing (50%) dan diskusi (50%). Model pembelajaran ini memahami serta meningkatkan kemampuan mahasiswa untuk mengetahui perkembangan Hukum Olahraga. E. Bahan Kuliah/materi perkuliahan Untuk mendukung pelaksanaan mata kuliah Hukum Olahraga ini, para peserta program studi ilmu hukum Universitas Internasional Batam diminta untuk mempelajari materi-

materi perkuliahan dan bahan-bahan pendukung baik yang diterangkan maupun bahanbahan yang terkait dengan Hukum Olahraga. SESI

TOPIK Hukum Olahraga 1. Pengantar

1

2. Kontrak Kelas 3. Latar belakang pengaturan 4. Sejarah Pengaturan

2

1. Prinsip-prinsip Sport Law 2. Persinggungan Hukum & Olahraga 1. Pengaruh hukum dalam pelaksanaan kompetisi/lomba

3

2. Pengaruh hukum dalam administrasi keolahragaan 3. Pengaruh hukum dalam teknis permainan 1. Peran Sport Law

4, 5

2. Keselamatan Bagi Wasit 3. Keselamatan Bagi Pemain 4. Keselamatan bagi penonton

6

1. Regulasi Transfer Pemain 2. Hubungan Keagenan 1. Kontrak Pemain: a. Kontrak Pertandingan

7

b. Kontrak Sponsoship c. Kontrak Individu d. Kontrak Kolektif Wanprestasi: a. Tindakan Indisipliner

8

b. Fundamental Breach c. Cacat Tersembunyi Force Majeur Kontrak:

a. Kecelakaan b. Penyakit 1. Regulasi Kontrak Dalam Hukum Olahraga di Indonesia 9

2. Prospek pengaturan 3. Penerapan Good Corporate Governance dalam kasus Financial Fair Play 1. Match Fixing

10

2. Fraud 3. Bribery 1. Regulasi Doping

11

2. Organisasi doping 3. Badan Test antri doping 1. Jenis sengketa olahraga

12&13

2. Forum penyelesaian sengketa olahraga 3. Arbitrase Olahraga 4. Eksistensi CAS

14

1. Review perkuliahan 2. Diskusi & Feedback Perkuliahan




: Contract and International Trade Law : IH511057 : VII : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject discusses trade in international context, including its scope, theory, sources, subjects, and how to create a contract related to international trade itself. This course also studies cases related to international trade. B. Purpose By learning this subject, students will be able to understand international trade law in a whole, able to understand the concept, history, to the choice of law and forum on dispute resolution. In the end, students will also able to make international contracts related to trade. C. Books and References 1. Huala Adolf, Arbitrase Komersial Internasional, Jakarta: Rajawali Press, 2002 2. Syahmin AK., Hukum Kontrak Internasional, Jakarta: RajaGrafindo Persada, Cetakan ketiga, 2010. 3. Taryana Sunandar, Prinsip-Prinsip UNIDROIT Sebagai Sumber Hukum Kontrak dan Penyelesaian Sengketa Bisnis Internasional, Jakarta: Sinar Grafika, 2004. 4. Yansen Dermanto Latip, Pilihan Hukum dan Pilihan Forum, Jakarta: FH-UI, Program Pascasarjana, 2002. 5. Karla, C. Shippey, International Contract: Drafting International Sales Contract, Calif: World Trade Press, 2009.

D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of Contract and International Trade Law. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Contract and International Trade Law. Meetings

1

Materials 1. Definition of International Contract Law 2. Scope of International Contract Law

2-3

Contract Law as a knowledge with Interdiciplinary character

4-5

1. Theory of International Contract Law 2. Doctrines on International Contract Law 3. Basis of International Contract Law

6-7

1. Principles of International Contract Law 2. Harmonisation of International Contract Law

8

Subject of International Contract Law

9

Sources of International Contract Law

10

Types of International Contract Law

12-13 14

Choice of Laws and Forums in International Contract Law Material Review

F. Structured Assignment Structured assignment is done by essay project. The essay project is done by team work, individuals and presentation (uploaded via Edmodo). G. General Information To avoid plagiarism, each student shall write the references for each idea, words, and data used in essay project. Universitas Internasional Batam Law Science Study Program


: International Intellectual Property Law : IH511058 : VII : Project 35% Participation 5% Quiz 5% Middle Test 25% Final Test 30%

A. Subject Description This subject introduces International Intellectual Property Rights in general. This subject will discuss about 1) Introduction and System of International Intellec tual Property; 2) Territoriality and Exhaustion of International IP Law; 3) IP Treaties and TRIPS; 4) International Legal Institutions related to International IP Law; 5) Copyrights and Neighboring Rights; 6) Patents and Laws on Patents; 7) Trademarks and Geographical Indications; 8) Unfair Competition and Trade Secrets; 9) International Enforcement of IP Rights Law; 10) Cases related to IP Rights Law. B. Purpose Through this subject, students are able to understand about introduces International Intellectual Property Rights and able to analyze and criticize cases related to International Intellectual Property Rights. C. Books and References 1. WIPO - http://www.wipo.int/portal/en/index.html 2. Http://www.bpmlegal.com/iprefs.html 3. Intellectual property : patents, trademarks, copyrights, trade secrets. By Catherine J. Holland D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of International Intellectual Property Law.

E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to International Intellectual Property Law. Meetings

Materials

1

1. Class Contract 2. Introduction 3. System of International IP Law 4. Globalization, International Trade, and Multi-National Enterprises

2

1. Territoriality of International IP Law 2. Exhaustion of International IP Law 3. Case Analysis

3

1. IP Treaties and Agreements 2. The Principle of National Treatment 3. Most Favored Nation Principle 4. Choice of Law 5. Case analysis

4

1. The World Intellectual Property Organizations 2. The European Union

5

1. Definition and Concept of Copyrights and Neighboring Rights 2. Protected Works 3. Exclusive Rights of Coprights (Economic Rights) 4. Moral Rights

6

1. Berne Convention Iplementation 2. EU Copyrights Directive 3. Case Analysis related to Copyrights: The Associated Press v. Fairey

7

1. Definition and Concept of Patents 2. Rights of Inventors 3. Patents Requirements (Novelty, Utility, Inventive Steps, Enablement)

8

1. Paris Convention 2. Patent Law Treaty 3. Patent Cooperation Treaty 4. Budapest Treaty

5. Case Analysis: Alice Corp. v. CLS Bank International

9

1. Definition and Concept of Trademarks 2. Ownership and Transfer of Trademarks 3. Subject Matter and Distinctiveness 4. Exclusive Rights 5. Trademark Law Treaty 6. Case Analysis: US: D2 Holdings v. House of Cards

10

1. Basic Approach on Rights and Exceptions in Geographical Indications 2. Madrid Agreement 3. Case Analysis

11

1, Paris Convention and TRIPS Agreement 2. Definition and Concept of Unfair Competition and Trade Secrets 3. Protection for undisclosed data

12

Enforcement obligations underTRIPS and other Treaties

13&14

Presentation




: Corporate Finance : IH511062 : VII : Project Participation Quiz Middle Test Final Test

35% 5% 5% 25% 30%

A. Subject Description The corporate finance law can be explained on the premiss that the law of corporate finance is regraded as an autonomous discipline. The law of corporate finance has a distinctive character which is based on the unique nature of the tasks in undertakes. The law corporate finance should help the firm to make decision regarding its finances in a rational way. B. Purpose Through this subject and after completed this subject, students will be able to outline and discuss the importance of financial law for the creation, to analyze the institutional framework that is necessary for the provision of credit and the operational of financial markets, to discuss the basic legal components of the financial system, and discuss the key legal problems that relate to the provision of finance and the ways in which financial institutions address such problems. C. Books and References 1. Awan McKendrick, 2010, Goode on Commercial Law, Fourth edition, London: Penguin 2. Agrawal, A. dan G.N. Mandelker. 1987. Ì Managerial Incentives and Corporate Investment and Financing Decisions î. Journal of Finance. Vol. 42, hal. 823-837. " 3. Berger, P.G, E. Ofek, dan D.L. Yermack. 1997. ìManagerial Entrenchment and Capital Structure Decisions î. Journal of Finance. Vol. 52, hal. 1411-1438. "

4. Brickley, J., R.C. Lease, dan C.W. Smith, Jr. 1988. Ownership Structure and Voting on Antitakeover Amenrments Journal of Financial Economics. Vol. 20, hal. 267291. " 8. Bradley, M., G.A. Jarrell, dan E. H. Kim. 1984. On the Existence of an Optimal Capital Structure: Theory and Evidence The Journal of Finance.Vol. 39, hal. 857-878. D. Teaching System The teaching process uses the combination between Lecturing (50%) and discussion (50%). These learning methods are able to improve students ability in knowing the development of Corporate Finance. E. Lecture Notes / Material To support this subject, students of law science study program shall learn the material/lecture notes related to Corporate Finance. Meetings

1-2

Materials 1. Persoective of the firm 2. Context 3. Financial decision making

3-4

1. Neutrual approch to the efficiency of laws 2. Different approch in the areas of law

5-8

1. Comparison with banking law 2. Comparison with private law 3. Comparison with tax law 4. Comparison accounting law 5. Comparison with commercial law

9-10

1. General and special legal tools 2. Importance of standard practices

11

1. Introduction to the money and payments 2. The legal concept of money 3. The legal concept of payments 4. Payements by bank transfers 5. Payments system

12

1. Introduction of the mechanisms of credit enhancment 2. The economic rasionale of secure finance

3. Forms of security

13-14

1. Introduction to the 2008-2009 financial crisis 2. The banking act 2009 3. The definition of filing bank



ACADEMIC HANDBOOK LAW SCIENCE STUDY PROGRAM U N I V E R S I T A S I N T E R N A S I O N A L B A T A M

Recommend Documents