PENJATUHAN PIDANA TERHADAP PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA YANG DILAKUKAN OLEH ANGGOTA TNI DI PENGADILAN MILITER 1-03 PADANG (Studi kasus: Putusan No. 108 - K / PM I-03 / AD / XII / 2012 Pada Pengadilan Militer 1-03 Padang) 1
Salamat Rijal1, Uning Pratimaratri 1, Yetisma Saini 2 Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta Email:
[email protected]
ABSTRACT Drug abuse offenses in Indonesia are very worrying. Drug abuse is not limited to civilians but rages on among law enforcement officers also military (TNI). TNI as an institution with the task of national defense has a duty to fortify himself to ward off any threats that may endanger the safety of the nation and the state, including the danger that causes by narcotics offenses will be undertaken by members of the military. The problems of this study are: 1) how does criminal punishment against drug abuse committed by members of the military at the Military Court I-03 Padang? 2) Is the consideration of the judges in criminal punishment against drug abuse committed by members of the military at the Military Court I-03 Padang?. This study uses a normative approach. The material studied is I-03/AD/XII/2012 108-K/PM Court decision. This study uses secondary data. Data were analyzed qualitatively. Based on the results of research are: 1) The decision of the judge in the form of sentences in prison and dismissed from the military service is very incriminating the defendant, at the I-03 Military Court judge dropped criminal Padang is not the same as the other District Court, because the criminal sanctions imposed by the military judge in feel heavier than the District Court. 2) Consideration of the judge in the criminal verdict against narcotics criminals in Military Court I-03, Padang is influenced by the things that burden and ease. Keywords: Actors, crime, narcotics, military court. __________________________________________________________________ Pendahuluan Salah satu perbuatan yang
narkotika yang diatur dalam Undang-
bisa dikenakan sanksi pidana adalah
undang Nomor 35 Tahun 2009
tindak
(selanjutnya disebut UU Narkotika).
pidana
penyalahgunaan
Narkotika merupakan suatu zat yang
pengangguran dan tidak terkecuali
bisa
para aparat penegak hukum dan
menimbulkan
pengaruh-
pengaruh tertentu bagi mereka yang
anggota
menggunakan dengan memasukan
pernyataan tersebut, dapat diketahui
kedalam tubuh. Pengaruh tersebut
bahwa tidak hanya masyarakat sipil
berupa pembiusan, hilangnya rasa
yang dapat terjerumus dalam tindak
sakit,
dan
pidana penyalahgunaan narkotika,
halusinasi, atau timbulnya khayalan-
tapi juga di kalangan anggota TNI
khayalan. Sifat-sifat tersebut yang
hal
diketahui ditemukan dalam dunia
mengingat fungsi TNI yang pertama
medis bertujuan untuk dimanfaatkan
adalah pertahanan dan keamanan
bagi pengobatan dan kepentingan
Negara,
manusia, seperti bidang pembedahan,
konsekuensi logis menjadi tugas
menghilangkan rasa sakit dan lain-
berikutnya setelah negara.
rangsangan
semangat
TNI.
tersebut
Berdasarkan
sangat
hal
disayangkan
ini
merupakan
Lain halnya jika seorang
lain. Tindak penyalahgunaan
pidana narkotika telah
anggota TNI terlibat dalam kasus penyalahgunaan
narkotika,
hal
lapisan
tersebut sangat mencoreng nama baik
masyarakat, tanpa memandang umur,
TNI, mengingat peran TNI sebagai
status dan jabatan, dari anak remaja,
garda terdepan dalam menghadapi
dewasa, maupun orang tua, baik dari
bahaya yang mengancam keutuhan
golongan menengah
ke bawah
bangsa, maka TNI haruslah kuat dan
sampai golongan atas, baik orang
solid. Apabila terjadi tindak pidana
yang
yang dilakukan prajurit TNI, dan
menyerang
telah
semua
bekerja
maupun
tindak
pidana
itu
dapat
memperlemah TNI maka harus cepat ditanggulangi agar tidak merambat lebih dalam lagi. Bagi
Pidana
Militer
(KUHPM)
dan
peraturan lainnya. permasalahan
yang
akan
dibahas dan dikaji. Untuk itu akan
anggota
TNI
yang
melakukan tindak pidana diproses di
diidentifikasikan sebagai berikut : 1. Bagaimanakah
penjatuhan
peradilan tersendiri di luar peradilan
pidana
umum yaitu diproses di Pengadilan
penyalahgunaan
Militer, yaitu yang tercantum dalam
yang dilakukan oleh anggota
Pasal 5 ayat (1) pada Undang-undang
TNI di Pengadilan Militer I-03
Nomor 31 Tahun 1997 tentang
Padang?
Peradilan militer, bahwa selanjutnya disebut
(UU
Peradilan
Militer)
terhadap narkotika
2. Apakah pertimbangan hakim dalam
penjatuhan
pidana
peradilan
militer
merupakan
terhadap
pelaksana
kekuasaan
kehakiman
narkotika yang dilakukan oleh
dilingkungan angkatan bersenjata,
anggota TNI di Pengadilan
untuk
Militer I-03 Padang?
keadilan
menegakkan dengan
kepentingan
hukum
dan
memperhatikan penyelenggaraan
pertahanan negara. Oleh karena itu
Adapun
penyalahgunaan
tujuan
penelitian
yang ingin dicapai adalah: 1. Untuk mengetahui penjatuhan
setiap personil militer harus tunduk
pidana
dan taat kepada ketentuan-ketentuan
narkotika yang dilakukan oleh
hukum yang berlaku bagi militer
anggota TNI di Pengadilan
yaitu Kitab Undang-undang Hukum
Militer I-03 Padang.
penyalahgunaan
2. Untuk
mengetahui
pertimbangan penjatuhan
hakim
pidana
penyalahgunaan
dalam
studi
dokumen
pengumpulan
yaitu
data
teknik
yang
tidak
terhadap
langsung ditujukan pada subyek
narkotika
penelitian, namun melalui dokumen.
yang dilakukan oleh anggota
Data di analisis secara kualitatif
TNI di Pengadilan Militer I-03 Padang. Metode Penelitian
Hasil dan Pembahasan
penelitian ini menggunakan metode
keputusan
hakim
boleh
penelitian normatif yaitu pendekatan
terlepas dari hasil pembuktian selama
yang dilakukan dengan cara meneliti
pemeriksaan
dan
hasil
sidang
bahan
ini
pengadilan.
Memproses
untuk
menggunakan data sekunder yaitu
menentukan
bersalah
data
atau
perbuatan
yang
dikumpulkan melakukan penelitian
seseorang,
hal
dari sumber-sumber yang telah ada.
dibawah
Data ini biasanya diperoleh dari
artinya hanya jajaran departemen
perpustakaan, doktrin-doktrin yang
inilah yang diberi wewenang untuk
ada di dalam buku, jurnal hukum dan
memeriksa dan mengadili setiap
internet. Dalam penelitian ini penulis
perkara yang datang untuk diadili.
pustaka.
yang
Penlitian
diperoleh
tidaknya
dilakukan
oleh
ini
semata-mata
kekuasaan
kehakiman,
meneliti putusan No. 108 - K / PM I-
Negara Indonesia menganut
03 / AD / XII / 2012 pada Pengadilan
asas “the persuasive of presedent”
Militer
Teknik
yang menurut asas ini hakim diberi
menggunakan
kebebasan dalam memutuskan suatu
1-03
pengumpulan
Padang. data
perkara
tanpa
terikat
dengan
untuk menyelengarakan pertahanan
keputusan hakim terdahulu seperti
dan
yang
kepentingan
dianut
oleh
negara
yang
keamanan
Negara
maka
Militer
diutamakan
pada
kepentingan
menganut asas “the binding force of
melebihi
presedent” sehingga seorang hakim
golongon dan perorangan.
dapat
Penjatuhan pidana terhadap Prajurit
mengambil
keputusan
dari
berdasarkan keyakinannya. Namun
TNI
kebebasan itu tidak mutlak adanya,
Hakim Militer mengenai kejahatan
karena keputusan yang diambil harus
yang
konstitusional
sehingga dianggap tidak layak lagi
tidak
sewenang-
juga
didasarkan
dilakukan
oleh
penilaian
terdakwa
wenang dan berdasarkan alat bukti
dipertahankan
yang sah.
kalangan Militer. Kepercayaan yang
Hakim dalam menjatuhkan pidana juga harus memperhatikan ketentuan Pasal 5 ayat (1) UndangUndang
Peradilan
menyatakan
Militer
Peradilan
yang Militer
merupakan pelaksanaan kekuasaan kehakiman di lingkungan TNI untuk menegakkan hukum dan keadilan dengan memperhatiikan kepentingan penyelenggaran
pertahanan
keamanan Negara. Dalam penjelasan Undang- Undang ini menyatakan
dalam
kehidupan
diberikan kepada Hakim Militer tidak dapat dialihkan kepada Hakim Peradilan Umum dalam penjatuhan pidana.
Penjatuhan
pidana
oleh
Hakim Militer harus tercakup dan tersirat dalam pertimbangan hukum putusan Hakim dan hal yang paling essensial apabila tidak dijatuhkan pidana yang sesuai maka kehadiran terpidana nantinya dalam kalangan Militer setelah ia selesai menjalankan pidana akan menggoyahkan sendi-
sendi ketertiban dalam masyarakat
penjelasan
Militer.
timbul
dinyatakan “Ketentuan ini adalah
berapakah batas minimum jangka
untuk menjamin tegaknya kebenaran,
waktu
yang
keadilan dan kepastian hukum bagi
dapat
seseorang”.
Pertanyaan
pidana
yang
penjara
dijatuhkan
untuk
menambahkan
pidana?
pasal
bersangkutan
Untuk
Mengingat dan menimbang
menjawab hal ini Hakim didalam
perkara di atas sehingga majelis
mempertimbangkan layak tidaknya
hakim mengadili dan menyatakan
Prajurit
tetap
Terdakwa Joni Indra, Koptu NRP
kalangan
31940437860674 terbukti secara sah
Militer, selain berpedoman kepada
dan meyakinkan bersalah melakukan
aspek sosiologis dan psikologis bagi
tindak
Terdakwa, juga berpedoman pada
alternatif pertama ”Tanpa hak dan
peraturan perundang-undangan yang
melawan hukum memiliki Narkotika
berlaku dan ketentuan interen di
Golongan I”. Memidana terdakwa
lingkungan TNI.
oleh
TNI
dipertahankan
Bahwa Pasal bahwa:
183
untuk dalam
menurut
KUHAP
“Hakim
menjatuhkan
ketentuan
menegaskan tidak
pidana
boleh kepada
seseorang kecuali apabila sekurangkurangnya dua alat bukti yang sah yang terdakwalah yang bersalah melakukannya”. Bahwa pada bagian
pidana
karena
itu
dalam
dakwaan
dengan
pidana
penjara selama 7 (tujuh) tahun. Menetapkan selama waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya
dari
pidana
yang
dijatuhkan. Ditambah dengan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,(satu
milyar
rupiah)
dengan
ketentuan jika denda tidak dibayar
diganti dengan pidana penjara selama
mata hakim, masyarakat dan
3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan
terdakwa, hakim menjatuhkan
dipecat dari dinas Militer.
putusan
Penerapan berat ringannya pidana yang dijatuhkan tentu bagi seorang hakim disesuaikan dengan apa yang menjadi motivasi dan akibat
perbuatan
si
pelaku,
khususnya dalam penerapan jenis pidana penjara, namun dalam hal Undang-Undang
tertentu
telah
mengatur secara normatif tentang pasal-pasal
tertentu
tentang
pemidanaan
dengan
ancaman
minimal dan maksimal seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
pidana
terhadap
penyalahgunaan narkotika yang dilakukan oleh anggota TNI di Pengadilan Militer I-03 Padang telah memenuhi rasa keadilan di
berbagai
pertimbangan-pertimbangan dan alasan-alasannya yang terbukti secara
sah
bahwa
dan
meyakinkan
terdakwa
melakukan
bersalah
tindak
penyalahgunaan sehingga
pidana narkotika
hakim
menjatuhkan
pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun.
Menetapkan
selama
waktu terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. Ditambah dengan pidana denda sebesar
Rp.
1.000.000.000,-
(satu milyar rupiah) dengan ketentuan
Kesimpulan 1. Penjatuhan
dengan
jika
denda
tidak
dibayar diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan, dan pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.
2.
Pertimbangan penjatuhan
hakim pidana
dalam terhadap
penyalahgunaan narkotika yang
Pengadilan Militer I-03 Padang
E. Y Kanter, 1981, Hukum Pidana Militer Indonesia, Alumni AHM-PTHM, Jakarta.
dipengaruhi oleh adanya hal-hal
H.
dilakukan oleh anggota TNI di
yang dapat memberatkan dan meringankan hukuman, hakim memberatkan terdakwa
hukuman dikarenakan
bertentangan dengan tugas, hak, kewajiban, dan fungsi utama TNI sebagai garda terdepan pertahanan negara. Hal-hal yang dapat
meringankan
hukuman
terdakwa salah satunya adalah perasaan hati nurani seorang hakim dan jasa-jasa
terdakwa
Daftar Pustaka Bosu.
1982,
Sendi-sendi
Kriminologi, Usaha Nasional, Surabaya.
M. Imron Anwari, 2012, Rakernas Mahkamah Agung, dengan pengadilan tingkat banding seluruh Indonesia, Penjatuhan Pidana Tambahan Pemecatan Prajurit TNI dari Dinas Militer dan Akibatnya. Manado.
Hakim Arief, 2007, Narkoba Bahaya dan Penanggulangannya, Cetakan 1, Penerbit Jember. Jimly
Asshiddiqie, 1996, Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia, Angkasa, Bandung
Makaro, Moh. Taufik, dkk, 2003, Tindak Pidana Narkotika, Ghaila Indonesia Moch. Faisal Salam, 2006, Hukum pidana Militer di Indonesia, CV Mandar Maju, Bandung. R. Abdoel Djamali, 1999, Pengantar Hukum Indonesia , PT. Raja Grafindo, Jakarta.
terhadap negara.
B.
Djoko Prakoso, dkk, 1987, Kejahatan-Kejahatan Yang Merugikan Dan Membahayakan Negara, Bina Aksara, Jakara.
Soedjono, D. 1996. Segi Hukum Tentang Narkotika di Indonesia. Karya Nusantara, Bandung. ____________________ 1990, Hukum Narkotika Indonesia, PT Citra Aditya ,Bakti, Bandung.
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat, Jakarta: Raja Grafindo Persada Sudikno Mertokusumo, 1999, Mengenal Hukum, Liberty, Yogyakarta. Peraturan Perundang-undangan Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Undang-undang No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer
