ABORTUS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA KRISTEN
Usulan Penelitian Disusun dan Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Dalam Memperoleh Gelar Sarjana Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi Surakarta
Oleh Novalia Arumsari Murnianto 12100057
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SLAMET RIYADI SURAKARTA 2015
JUDUL
: ABORTUS DITINJAU DARI ASPEK HUKUM POSITIF DAN HUKUM AGAMA KRISTEN
OLEH
: Novalia Arumsari Murnianto
NPM
: 12100057 BAB I A. Latar Belakang Masalah Kehidupan merupakan sebuah anugerah yang diberikan Tuhan Yang Maha Esa yang dimiliki oleh setiap makhluk hidup didunia yang telah lahir ataupun yang masih dalam kandungan.. Abortus semakin hari semakin memperihatinkan dan keprihatinan itu bukan tanpa alasan, karena sejauh ini tindakan pengguguran kandungan ini menimbulkan dampak yang besar bagi diri pelaku maupun dari masyarakat luas. Abortus itu sendiri mempunyai pengertian yaitu suatu tindakan pengeluaran janin sebelum dapat hidup diluar kandungan dan usia janin tersebut masih dibawah 22 minggu. 1 Abortus telah memiliki sejarah yang panjang dan dalam cara melakukan abortus itu sendiri telah dilakukan dengan berbagai metode tradisional sampai dengan metode yang sangat modern. Abortus ditinjau dari aspek hukum positif dimana diatur dalam KUHP, di dalam UU No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan Peraturan Pemerintah No 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Pada dasarnya hukum melarang abortus tetapi boleh dilakukan dengan alasan tertentu. Abortus juga ditinjau dari aspek hukum Agama Kristen, dimana hukum agama Kristen itu sendiri adalah hukum yang berasal dari Alkitab yang berisi mengenai larangan atau perintah yang ditujukan bagi umat Kristen. Didalam Alkitab berisi mengenai pandangan tentang abortus dan bagaimana Tuhan sangat tidak berkenan dengan adanya penyelenggaraan abortus yang terdapat dalam beberapa ayat di Alkitab.
1
Dianmustikaani.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-dan-menurut-pandanganislam/. Pada 9 Oktober 2015.
1
B. Pembatasan Masalah Pembatasan masalah di perlukan agar penelitian dapat terarah dan tidak meluas. Pembatasan masalah ini di maksudkan agar penelitian dapat fokus pada pokok permasalahan yaitu mengenai abortus yang dipandang dalam dua aspek hukum yaitu Aspek Hukum Positif dan Aspek Hukum Agama Kristen tersebut sehingga dapat mudah memahaminya. C. Rumusan Masalah -
Bagaimana pengaturan Hukum Positif dan Hukum Agama Kristen mengenai abortus ?
D. Tujuan Penelitian 1.
Tujuan Obyektif : -
Mengkaji pandangan dari kedua aspek hukum yaitu Aspek Hukum Positif dan Aspek Hukum Agama Kristen mengenai abortus.
2.
Tujuan Subyektif : a. Memberi sumbangan pemikiran kepada para pembaca dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang hukum. b. Memenuhi salah satu syarat meraih gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi.
E. Manfaat Penelitian 1. Manfaat secara teoritis a. Mengembangkan ilmu pengetahuan hukum yang diperoleh dari perkuliahan b. Memberikan dasar serta landasan guna penelitian lebih lanjut 2. Manfaat secara praktis a. Memberikan informasi kepada pembaca mengenai pandangan hukum positif dan hukum agama Kristen mengenai abortus sehingga masyarakat mendapat pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. BAB II A. Konsepsi Tentang Abortus Joedono mendefinisikan abortus sebagai berikut: “abortus diartikan keluarnya, dikeluarkannya embrio, foetus sebelum waktunya, yaitu sebelum dapat hidup sendiri di luar uterus. Berdasarkan definisi ini maka 2
abortus adalah keluarnya embrio atau janin sebelum umur kehamilan 20 minggu dan dengan berat kurang dari 500 gram”. 2 Selain itu menurut Prof. dr. H. Dadang Hawari, Psi mengatakan bahwa aborsi berbeda denggan keguguran. Aborsi atau pengguguran kandungan adalah terminasi (penghentian) kehamilan yang disengaja (abortus provocatus). Yakni kehamilan yang diprovokasi dengan berbagai macam cara sehingga terjadi ppengguguran. Sedangkan keguguran adalah kehamilan yang berhenti karena faktor-faktor alamiah. 3 Abortus dibagi menjadi dua bagian besar yaitu : a) Abortus yang tidak disengaja Abortus yang tidak di sengaja atau abortus spontaneous menurut Bambang Poernomo mengartikan “Abortus Spontaneus adalah abortus yang terjadi dengan sendirinya”. 4 b) Abortus yang disengaja Abortus yang disengaja atau dikenal dengan sebutan abortus provocatus adalah suatu jenis pengguguran kandungan (abortus) yang disengaja dibuat oleh seseorang dengan suatu maksud tertentu. Abortus provocatus (disengaja, digugurkan) pada dasarnya dibagi atas dua bagian yaitu sebagai berikut 5 : 1) Abortus Provocatus Criminalis, ini adalah pengguguran kandungan (abortus) tanpa alasan medis yang sah dan dilarang oleh hukum. Mengenai Abortus Provocatus Criminalis P.A.F. Lamintang mengemukakan putusan Hoge Raad sebagai berikut : “Hoge Raad 1 Nov. 1879, W. 7038, yaitu pengguguran anak dari kandungan itu hanyalah dapat dihukum, jika anak yang berada didalam kandungan itu selama dilakukan usaha pengguguran berada dalam keadaan hidup. Undang-Undang tidak mengenal anggapan hukum yang dapat memberikan kesimpulan bahwa anak yang berada di dalam kandungan itu 2 3
Umar Seno Adji, 1984 Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik,Jakarta:Ghalia Indonesia.Hal 222 Dadang Hawari, 2006, Aborsi Dimensi Psikoreligi, Jakarta:FKUI. Hal 62 4 Bambang Poernomo.Op.Cit.hal 137 5 Yayasan Pustaka, 1984, Obstetri Patologi, Yogjakarta:Hal 8
3
berada
dalam
keadaan
hidup
ataupun
mempunyai
kemungkinan untuk tetap hidup”. 6 2) Abortus Provocatus Therapeuticus, adalah pengguguran kandungan (abortus), biasanya dengan alat-alat dengan alasan bahwa kehamilan membahayakan nyawa bagi ibu. B. Konsepsi tentang Hukum Hukum pidana adalah suatu rangkaian aturan hukum yang merupakan larangan dan akan menimbulkan sanksi bagi pelanggar. Hukum pidana dibagi menjadi dua yaitu hukum pidana Materiil dan hukum pidana Formil. Hukum pidana materiil adalah hukum pidana yang berisi tentang bahan atau materinya, ialah norma dan sanksinya termasuk didalamnya orang yang bagaimana atau dalam keadaan bagaimana dapat dijatuhi pidana. Sedangkan hukum pidana formil adalah yaitu dengan cara apa pidana tersebut dilaksanakan bila ada orang yang melanggar hukum pidana materiil. 7 Dalam hukum pidana terdapat beberapa Asas yaitu : 1. Asas Legalitas 2. Asas Teriotial 3. Asas Perlindungan 4. Asas Personal 5. Asas Universal Dalam hukum pidana terdapat dua sumber hukum yaitu sumber hukum materiil dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil artinya tempat dari mana materi hukum itu diambil. Sedangkan sumber hukum formil artinya tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum. Sumber hukum formil berupa UndangUndang, Perjanjian, Adat Kebiasaan, Keputusan Hakim.
6
P.A.F Lamintang.Djisman, Samosir, 1979, Hukum Pidana Indonesia, Bandung :CV. Sinar Baru, Hal 206 7 Ibid. Hal 4
4
C. Konsepsi Tentang Hukum Agama Kristen Sejarah dari nama Kristen itu tidak berasal dari Kristen itu sendiri melainkan berasal dari orang luar yaitu penguasa Romawi pada waktu itu. Kristen merupakan penganut ajaran Kristus sebagai agama rahasia dan kalau dibedakan dengan agama Yahudi sebagai agama resmi. Pada waktu itu Kristen dianggap sebagai agama liar karena tidak mendapat perlindungan dari pemerintah. Sejarah Agama Kristen bermula pada pengajaran dari Yesus Kristus sebagai tokoh utama agama ini. Yesus lahir dikota Betlehem dan mempunyai ibu bernama Maria. Ia dibesarkan di Nazaret secara adat Yahudi. Sejak berusia tiga puluh tahun selama tiga tahun Yesus berkhotbah dan bernubuat atau memberikan mujizat kepada orang banyak. Akan tetapi nubuat Yesus yang dilakukan pada waktu itu maka akibatnya Yesus banyak dibenci oleh penguasa-penguasa Yahudi dan banyak dari penguasa-penguasa Yahudi yang bersekongkol untuk menyalibkan Yesus hingga Ia mati. Namun setelah kematiannya Ia bangkit dan setelah kebangkitannya Ia tinggal di dunia selama 40 hari sebelum kemudian Ia naik ke sorga. 8 Hukum adalah terjemahan dari kata “tora” (Bahasa Ibrani) yang kita kenal sebagai taurat. Secara harifiah taurat berarti : mengajar, menunjukkan. Tora dalam agama Kristen ini adalah petunjuk-petunjuk ilahi atau keputusan ilahi. Selain itu Tora dapat diartikan juga sebagai seluruh ptunjuk dan keputusan yang diberikan oleh Tuhan kepada umatNya. Tora ini dipandang sejak dahulu sebagai suatu tanda bahwa Tuhan senantiasa memelihara umatNya dan tidak pernah meninggalkan umatNya. BAB III Metodologi merupakan unsur yang penting dalam suatu penelitian karena metodologi mencakup usaha pengujian secara kritis, teliti dan terinci yang dilandasi dengan tujuan untuk mencari pemecahan masalah dengan jalan paling efektif dengan tetap berdasarkan pada aturan-aturan atau kaidah-kaidah ilmu pengetahuan. 8
Id.m.wikipedia.org/wiki/Kekristenan Juli 2015. Pada 04 Januari 2016.
5
. Metode yang dipakai penulis dalam penulisan skripsi adalah sebagai berikut: A. Jenis Penelitian Jenis penelitian dalam penulisan penelitian ini adalah sosiologis yang mempunyai pengertian yaitu suatu metode penelitian hukum yang berfungsi untuk melihat hukum dilingkungan masyarakat dengan memadukan bahan-bahan hukum sekunder dan dengan data primer. B. Lokasi Penelitian Penelitian dilakukan di beberapa lokasi yaitu di Gereja Masaran dan Gereja Palur. C. Sifat Penelitian Sifat penelitian bersifat deskriptif yaitu suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memperoleh data yang seteliti mungkin dengan manusia, keadaan atau gejala lainnya, serta hanya menjelaskan keadaan pbjek masalahnya yang berlaku umum. 9 Menurut Bambang Sunggono penelitian deskriptif yaitu penelitian dimana analisis data tidak keluar dari lingkup sample, bersifat deduktif, berdasarkan teori atau konsep yang bersifat umum yang diaplikasikan untuk menjelaskan tentang seperangkat data, atau menunjukkan komparasi, atau hubungan seperangkat dta yang lain. 10 D. Jenis dan Sumber Data Dalam penelitian ini menggunakan dua sumber data, yaitu : a. Data Primer Data Primer menurut Hilman Hadikusuma adalah sebagai berikut : data primer ialah data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. 11 Data primer yang diperoleh yaitu melalui penelitian lapangan yang dilakukan dengan wawancara terhadap 3 (tiga) pendeta dari 3 (tiga) gereja. b. Data Sekunder Data sekunder digolongkan dalam tiga bagian :
9
Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UII-Pres. Hal 10. Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum. Cetakan keenam. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. Hal 38 11 Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum, Bandung: Mandar Maju. Hal 65 10
6
a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat yang mengatur abortus ditinjau dari aspek hukum positif dan aspek hukum agama Kristen. Antara lain KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana), Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi dan Alkitab. b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. 12 Bahan hukum sekunder yang dipergunakan penulis berupa buku-buku ilmiah hasil penelitian para ahli, perundang-undangan dan dari internet. c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. 13 Bahan hukum tersier itu berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia dan kamus bahasa Inggris. E. Alat Pengumpulan Data 1. Studi Pustaka Penelitian dilakukan dengan cara pengumpulan data melalui kepustakaan. Penelitian dalam hal ini membaca hasil penelitian terdahulu, mengkaji dan mempelajari buku/ literature, dokumen serta bahan-bahan kepustakaan lainnya yang erat dengan kaitannya dengan masalah yang diteliti yaitu aborted dipandang dalam aspek hukum positif dan aspek hukum agama Kristen. 2. Studi Lapangan Studi lapangan yaitu suatu penelitian yang dilakukan secara langsung terhadap obyek/ masalah yang akan diteliti. Penelitian lapangan dilakukan dengan metode wawancara terhadap 3(tiga) Pendeta dari 3(tiga) Gereja. F. Jalannya Penelitian Jalannya penelitian dalam penulisan skripsi ini melalui tahap-tahap yaitu sebagai berikut :
12
Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjuan Singkat,Jakarta: Rajawali Pers. Hal 15 13 Zaennudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika.
7
1. Persiapan Penelitian Hal-hal yang diperlukan dalam penelitian ini berupa pemilihan judul, pemilihan masalah, pemilihan pendekatan, merumuskan masalah yang semuanya disusun dalam bentuk proposal penelitian kemudian diseminarkan. Setelah melalui seminar proposal konsultasi dan revisi dari pembimbing. 2. Pelaksanaan Penelitian a. Pengumpulan Data Pengumpulan data imi menegaskan mengenai permasalahan, jenis penelitian, sifat penelitian dan kategori data serta metode yang dipergunakan. b. Pengolahan Data Semua data yang masuk dilakukan penyeleksian dengan mengurangi maupun menambah data sesuai dengan permasalahan yang diteliti, hal ini bertujuan untuk memilih data yang valid. c. Analisis Data Metode
penelitian
diperlukan
dalam
proses
analisis
data
agar
pengumpulan datanya tepat dan tujuan dari penelitian menjadi jelas. Selanjutnya dari metode yang digunakan disusun suatu analisis berdasarkan hasil penelitian dan sumber data yang terdiri dari data sekunder. Data primer dan data sekunder yang terkumpul setelah diolah dilakukan analisis dengan menggunakan metode kualitatif yaitu disajikan dengan bentuk uraian dan memberikan gambaran informasi dan penjelasan tentang abortus ditinjau dari aspek hukum positif dan aspek hukum agama Kristen. d. Penarikan Kesimpulan Dari hasil analisis data maka dapat ditarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah dilakukan. Tahap ini merupakan akhir dari penelitian ini adalah menarik kesimpulan. Penelitian inti dari hasil yang diperoleh setelah data diolah atau dianalisis. e. Penyelesaian Penelitian Penyelesaian penelitian dilakukan apabila semua proses pelaksanaan penelitian mulai dari pengumpulan data, pengolahan data, analisis sampai penarikan kesimpulan telah selesai, selanjutnya semua data yang diperoleh dan telah dianalisis tersebut disusun dalam bentuk skripsi yang 8
nantinya akan dipertahankan didepan penguji. Setelah diperoleh tahap akhir yaitu penulisan laporan penelitian.
G. Metode Analisis Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif karena data yang diperlukan berbentuk informasi, uraian maupun penjelasan. Analisis kualitatif adalah cara analisis penelitian yang menghasilkan data deskriptif baik secara lisan maupun tulisan yang nyata diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh. 14 Data yang terkumpul selama penelitian akan mengalami proses reduksi yang bertujuan untuk memertegas, memperpendek dan membuat focus, membuat halhal yang tidak penting yang muncul dari catatan pengumpulan data. Data yang telah direduksi tersebut selanjutnya disajikan sehingga berbentuk sekumpulan informasi sehingga pada akhirnya dapat ditarik kesimpulan BAB IV A. ABORTUS DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM POSITIF INDONESIA Ditinjau dari aspek hukum abortus dilarang bagi setiap orang. Pengertian abortus secara umum adalah suatu tindakan pengeluaran janin sebelum dapat hidup diluar kandungan dan usia janin tersebut masih dibawah 22 minggu. Ditinjau dari aspek hukum positif di Indonesia, abortus diatur dalam : -
KUHP (Kitab-Undang-Undang Hukum Pidana)
-
Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan
-
Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) abortus
dikategorikan sebagai suatu tindak pidana yang dikenal sebagai “Abortus Provocatus Criminalis”. Didalam KUHP yang dapat dikenakan sanksi dalam perbuatan ini yaitu: a. Seorang perempuan yang mengandung b. Dokter atau bidan yang menolong atau membantu dilakukannya abortus c. Orang-orang yang mendukung terlaksananya abortus
14
Soerjono Soekanto. Op. Cit. Hal 250
9
Pada dasarnya didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) abortus tidak diperbolehkan dan bersifat melawan hukum. Menurut Simons melawan hukum berarti bertentangan dengan hukum pada umumnya. Seperti abortus merupakan tindakan yang melawan hukum pada umumnya seperti yang diatur didalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Ajaran sifat melawan hukum dibedakan menjadi dua yaitu : 1. Sifat melawan hukum formal 2. Sifat melawan hukum materiil Bahwa sifat melawan hukum atau tidaknya suatu perbuatan tidak hanya terdapat dalam undang-undang (yang tertulis), tetapi harus dilihat berlakunya asas hukum yang tidak tertulis juga. Sifat melawan hukum materiil dibagi menjadi dua (2) fungsi yaitu fungsinya yang negatif dan fungsinya yang positif. Dibawah ini dijelaskan maksud dari kedua fungsi tersebut yaitu : a. Fungsinya yang negatif b. Fungsinya yang positif Di Indonesia menganut ajaran sifat melawan hukum materiil yang diambil fungsinya yang negatif. Artinya, mengakui kemungkinan adanya hal-hal diluar undang-undang yang dapat menghapus sifat melawan hukumnya perbuatan yang memenuhi rumusan undang-undang. Abortus merupakan suatu tindakan melawan hukum menurut KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) akan tetapi abortus yang dilakukan di Indonesia juga diperbolehkan dengan alasan-alasan tertentu. Dengan demikian unsur melawan hukum dari tindak pidana abortus ini dapat dihapuskan dengan alasan-alasan tertentu. B. ABORTUS DIPANDANG DARI ASPEK HUKUM AGAMA KRISTEN Alkitab mengaakan dengan jelas betapa Tuhan sangat tidak berkenan atas tindakan abortus atau pengguguran kandungan. Karena dalam Firman Allah tidak boleh ada setiap umatNya yang melanggar perintahNya karena Hukum Allah itu kudus atau suci. a. Sanksi Yang di Berikan dalam Hukum Agama Kristen Tidak hanya didaam Hukum Positif yang memeiliki sanksi bagi para pelaku abortus, akan tetapi dalam hukum Agama Kristen juga memiliki sanksi yang tegas bagi para pelakunya yaitu berupa : 10
1. Sanksi Dunia 2. Sanksi Ilahi b. Alasan Hukum Agama Kristen Melarang Abortus Bukan tanpa alasan abortus dilarang dalam Hukum Agama Kristen. Dibawah ini beberapa alasan yang dalam Agama Kristen dilarang untuk melakukan abortus, diantaranya yaitu sebagai berikut : 1. Jangan pernah berpikir bahwa janin dalam kandungan itu belum memiliki nyawa. 2. Hukuman bagi para pelaku aborsi sangat keras. 3. Aborsi karena alasan janin yang cacat tidak dibenarkan Tuhan. 4. Aborsi karena ingin menyembunyikan aib tidak dibenarkan Tuhan. 5. Tuhan tidak pernah memperkenankan anak manusia dikorbankan. Apapun alasannya. 6. Anak-anak adalah pemberian Tuhan jagalah sebaik-baiknya.
BAB V D. Kesimpulan Pada dasarnya tindak pidana abortus dilarang di Indonesia karena bertentangan dengan peraturan yang berlaku seperti dalam KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana). Akan tetapi abortus yang dilakukan oleh seorang wanita diperbolehkan dengan indikasi-indikasi tertentu dan dengan tahap-tahap yang telah ditentukan oleh peraturan yang terdapat dalam UndangUndang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan dan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi. Sedangkan abortus dilarang keras dalam agama Kristen karena sangat bertentangan dengan ajaran agama Kristen. Sanksi yang diberikan terhadap tindak pidana abortus sangat tegas didalam hukum positif dapat berupa denda dan pidana penjara. Kemudian sanksi yang diberikan didalam agama Kristen yaitu berupa sanksi dunia dan sanksi Ilahi.
11
E. Saran Perlu adanya sosialisasi terhadap masyarakat tentang indikasi-indikasi atau alasan-alasan tertentu diperbolehkannya abortus dan aparat penegak hukum yang berwenang lebih meningkatkan kewaspadaan tentang abortus. Masyarakat juga perlu memahami tentang ajaran agama yang mengatur tentang abortus. Hal ini ditujukan agar masyarakat dapat mengerti dan paham tentang abortus serta dapat mengurangi abortus secara illegal atau gelap, sehingga masyarakat sekitar yang mengetahui adanya tindakan abortus berani melaporkannya ke pihak yang berwajib dan masyarakat dapat turut serta dalam proses penegakan hukum di Indonesia.
12
Daftar Pustaka Bambang Poernomo, 1982, Aksara.
Hukum Pidana Kumpulan Ilmiah, Jakarta:PT. Bina
Bambang Sunggono, 2003, Metode Penelitian Hukum. Cetakan keenam. Jakarta:PT. Raja Grafindo Persada. C.S.T Kansil, 1979. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta:PN Balai Pustaka. Dadang Hawari, 2006, Aborsi Dimensi Psikoreligi, Jakarta:FKUI Damascena Ari Suharso, 1985, Materi Pokok Agama Katholik, Jakarta:Karunika Hilman Hadikusuma, 1995, Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Hukum, Bandung: Mandar Maju. Jan Aritonang, 2003, Sejarah Perjumpaan Kristen di Indonesia,Jakarta:BPK. Jan Remmelink, 2003, Hukum Pidana,Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari KUHP Belanda dan KUHP Indonesia, Jakarta:PT Gramedia Pustaka Utama. Marwan Mas, 2014, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Ghalia Indonesia P.A.F Lamintang. Djisman, Samosir, C.,1979, Hukum Pidana Indonesia, Bandung:CV. Sinar Baru P. Sumitro, dan Teguh Prasetyo, 2004, Sari Hukum Pidana. Yogyakarta:Mitra Prasaja Offset R..Soeroso, 2002, Pengantar Ilmu Hukum, Jakarta:Sinar Grafika Soerjono Soekanto, 1986, Pengantar Penelitian Hukum, Jakarta:UII-Pres. Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 1990, Penelitian Hukum Normatif:Suatu Tinjuan Singkat,Jakarta: Rajawali Pers. Sudikno Mertokusumo, 2007, Mengenal Hukum suatu Pengantar,Yogyakarta Liberty Sutrisno Hadi, 1985, Metode Research, Yayasan Penelitian Fak. Psikologi UGM Tolib Setiady, 2009, Intisari Hukum Adat Indonesia. Bandung:Alfabeta 1
Umar Seno Adji, 1984, Bab-bab Tentang Kedokteran Forensik, Jakarta:Ghalia Indonesia Wirdjono Prodjodikoro, 2003, Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia, Bandung:PT Aditama Yayasan Pustaka, 1984, Obstetri Patologi, Yogjakarta Zaennudin Ali, 2009, Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Sinar Grafika. Peraturan Perundang-Undangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014 Tentang Kesehatan Reproduksi Internet Dianmustikaani.wordpress.com/2014/07/18/abortus-aborsi-menurut-medis-danmenurut-pandangan-islam/. 9 Oktober 2015. Id.m.wikipedia.org/wiki/Hukum, disunting bulan Maret 2015. 18 Oktober 2015 Sap.ubhara.ac.id/2011/10/28/pengantar-ilmu-hukum. 10 Oktober 2015 Id.m.wikipedia.org/wiki/Kekristenan Juli 2015. Pada 04 Januari 2016.
2
