PNPM Mandiri Perkotaan merupakan satu bagian yang tidak terpisahkan dari PNPM Mandiri Nasional oleh sebab itu pengelolaan program ini juga merupakan bagian dari pengelolaan program nasional PNPM Mandiri yang telah diatur dalam Pedoman Umum Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang diterbitkan oleh Tim Pengendali PNPM Mandiri. Organisasi penyelenggaraan yang diuraikan di sini adalah khusus organisasi penyelenggaraan PNPM Mandiri Perkotaan saja yang secara struktur organisasi berada di bawah kendali Tim Pengendali PNPM Mandiri Nasional. Penyelenggaraan program PNPM Mandiri Perkotaan ini dilakukan secara berjenjang dari tingkat nasional sampai tingkat desa/kelurahan dengan pengorganisasian sebagai berikut: 4.1.
TINGKAT NASIONAL
4.1.1. Project Management Unit (PMU) Penanggung jawab pengelolaan program tingkat nasional PNPM Mandiri Perkotaan adalah Departemen Pekerjaan Umum yang bertindak sebagai lembaga penyelenggara program (executing agency) yang dalam pelaksanaannya menunjuk Direktorat Jenderal Cipta Karya yang selanjutnya membentuk PMU (Project Management Unit) yang diketuai oleh seorang Kepala PMU sebagai penangung jawab operasional kegiatan seluruh pelaksanaan program, sedangkan untuk urusan administrasi keuangan dan personalia ditunjuk Satker PBL yang untuk pelaksanaan tugas sehari-hari ditunjuk PPK (Pejabat Pembuat Komitmen). Untuk melaksanakan tugas tersebut PMU dibantu oleh Konsultan Manajemen Pusat (KMP) PNPM Mandiri Perkotaan yang bertugas melakukan pengawasan, pengorganisasian dan pengendalian KMW-KMW (Konsultan Manajemen Wilayah). PMU juga dibantu oleh Tim Penelitian dan Pengembangan (Litbang) yang bertanggung jawab dalam merumuskan pengembangan konsep dan penyusunan pedoman umum program, termasuk melakukan kajian-kajian substantif yang dibutuhkan. 4.1.2. Kepala SNVT PBL Departemen Pekerjaan Umum Kepala SNVT PBL Departemen PU berperan sebagai penanggung jawab umum pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan yang berkedudukan di pusat. Tanggung jawab dan tugas pokok kepala SNVT adalah:
Bertanggungjawab atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; Menyiapkan Buku Pedoman Operasional Umum dan Pedoman Operasional Teknik PNPM Mandiri Perkotaan; Mengarahkan, memantau, dan menilai kinerja KMP dan KMW;
IV- 1
Melaksanakan sosialisasi secara nasional; Bertanggungjawab terhadap replenishment dana loan.
4.1.3. Pejabat Pembuat Komitmen Pejabat Pembuat Komitmen adalah penyelenggara dan sekaligus mewakili Departemen PU sebagai instansi penyelenggara PNPM Mandiri Perkotaan dan bertindak atas nama program di tingkat pusat (executing agency), dengan tugas pokok sebagai berikut: 4.2.
Bertanggungjawab atas kelancaran administrasi proyek; Menetapkan Kerangka Acuan Kerja (Term of Reference) konsultan manajemen wilayah tingkat propinsi; Menyiapkan dokumen pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; Memantau, dan menilai kinerja konsultan pelaksana; Melaksanakan dan bertanggungjawab terhadap replenishmen dana loan (BLM); Melakukan proses pengadaan dan pembayaran konsultan pelaksana.
TINGKAT PROPINSI Di tingkat propinsi dikoordinasikan langsung oleh Gubernur setempat melalui TKPP dan sebagai pelaksana ditunjuk Dinas Pekerjaan Umum/Bidang Ke-Cipta Karya-an di bawah kendali/koordinasi Satker Non Vertikal Tertentu (SNVT) PBL tingkat propinsi. Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan akan dilakukan oleh KMW yang ditugasi oleh PMU PNPM Mandiri Perkotaan melalui Satker PBL untuk Propinsi tersebut. TKPKD Propinsi dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan.
4.3.
TINGKAT KOTA/KABUPATEN Di tingkat kota/kabupaten dikoordinasikan langsung oleh Walikota/Bupati setempat melalui Bapeda dengan menunjuk Tim Koordinasi Pelaksanaan PNPM (TKPP). Pemkot/kab dibantu oleh Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang diangkat Menteri PU atas usulan Bupati/Walikota dibawah koordinasi Satker Kota/Kabupaten dalam mengendalikan pelaksanaan kegiatan pendampingan dan pencairan dana BLM. TKPKD Kota/Kabupaten dalam PNPM Mandiri Perkotaan berperan mengkoordinasikan TKPP dari berbagai program penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan dan pengendalian kegiatan ditingkat Kota/Kabupaten akan dilakukan oleh Koordinator Kota (Korkot), yang dibantu beberapa asisten korkot di bidang manajemen keuangan, teknik/infrastruktur, managemen data dan penataan ruang.
4.4.
TINGKAT KECAMATAN Di tingkat kecamatan, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Camat dan perangkatnya, dan (2) Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sebagai berikut:
IV- 2
4.4.1. Camat Peran pokok Camat adalah memberikan dukungan dan jaminan atas kelancaran pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya, dengan rincian tugas sebagai berikut: Melakukan pemasyarakatan program PNPM Mandiri Perkotaan kepada lurah dan perangkat kelurahan di wilayah kerjanya; Memfasilitasi berlangsungnya koordinasi dan konsolidasi dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; Melakukan pemantauan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dan menerima serta memverifikasi laporan para lurah/kades; Mendorong dan mendukung tumbuhnya prakarsa dan partisipasi warga masyarakat di wilayahnya. Mendorong dan mendukung tumbuhnya forum LKM tingkat kecamatan; Mendorong proses pembangunan partisipatif dalam penanggulangan kemiskinan di kelurahan/desa di wilayah kerjanya, termasuk perumusan program penanggulangan kemiskinan yang berbasis masyarakat; Memfasilitasi berlangsungnya integrasi antara rencana program masyarakat dan program daerah lainnya dalam Musrenbang Kecamatan. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan Forum LKM di tingkat kecamatan/kota/kabupaten, KSM, dan kelompok peduli lainnya untuk meningkatkan keberhasilan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya; serta Berkoordinasi dengan PJOK dan Tim Fasilitator dalam penyelesaian persoalan, konflik dan penanganan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya. 4.4.2. Penanggung Jawab Operasional Kegiatan (PJOK) Di tingkat kecamatan ditunjuk PJOK (Penanggung Jawab Operasional Kegiatan). PJOK adalah perangkat kecamatan yang diangkat oleh Kepala Satker PBL atas usulan walikota/bupati untuk pengendalian kegiatan di tingkat kelurahan dan berperan sebagai penanggung jawab administrasi pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya. Tugas pokok PJOK adalah sebagai berikut: Memantau pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya sesuai dengan pentahapan yang sudah ditentukan; Melaksanakan administrasi program berupa penandatanganan SPPB, memproses SPB ke bank pembayar dan lain-lain; Membuat laporan bulanan pelaksanaan tugas setiap bulan. Laporan bulanan dibuat rangkap tiga untuk diserahkan sebelum tanggal 15 setiap bulan kepada bupati/walikota. Laporan tersebut dikirim juga sebagai tembusan kepada Camat dan Lurah/Kades di wilayah kerjanya; Membuat laporan pertanggungjawaban pada akhir masa jabatannya dan menyerahkannya kepada Walikota/Bupati paling lambat satu bulan setelah masa tugasnya sebagai PJOK berakhir. Jika terjadi pergantian PJOK antar waktu, maka PJOK sebelumnya harus membuat Berita Acara Serah Terima Pekerjaan kepada PJOK penggantinya. Berita Acara tersebut memuat pelaksanaan tugas, hasil-hasil kegiatan, hasil monitoring dan evaluasi serta dilengkapi dengan uraian dan penjelasan penggunaan dana BOP-PJOK Melakukan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan dengan KMW dan Tim Fasilitator untuk bersama-sama menangani
IV- 3
4.5.
penyelesaian permasalahan dan pengaduan mengenai pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya Melakukan pemeriksaan terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan kepada masyarakat (LKM/KSM/Panitia/dsb) sesuai dengan usulan yang disetujui
TINGKAT KELURAHAN/DESA Di tingkat kelurahan/desa, unsur utama pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah (1) Lurah/Kades dan perangkatnya, dan (2) Relawan masyarakat dengan peran dan tugas masing-masing unsur adalah sbb:
4.5.1. Lurah atau Kepala Desa Secara umum peran utama Kepala Kelurahan/Lurah dan Kepala Desa adalah memberikan dukungan dan jaminan agar pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya dapat berjalan dengan lancar sesuai dengan aturan yang berlaku sehingga tujuan yang diharapkan melalui PNPM Mandiri Perkotaan dapat tercapai dengan baik. Untuk Itu Lurah/ Kepala Desa dapat mengerahkan perangkat kelurahan atau desa sesuai dengan fungsi masing-masing. Secara rinci tugas dan tanggung jawab Lurah/Kepala Desa dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan adalah sebagai berikut: • Membantu sosialisasi awal PNPM Mandiri Perkotaan ke seluruh masyarakat di wilayahnya; • Memfasilitasi proses pemahaman masyarakat mengenai PNPM Mandiri Perkotaan, dan atas nama warga mengajukan surat ke KMW dan Bappeda Kota/Kabupaten, yang menyatakan kesiapan warga masyarakat melaksanakan PNPM Mandiri Perkotaan; • Memfasilitasi pendaftaran relawan-relawan masyarakat secara demokratis, transparan dan akuntabel; • Memfasilitasi terselenggaranya pertemuan pengurus RT/RW dan masyarakat dengan KMW/Tim Fasilitator, dan relawan masyarakat dalam upaya penyebarluasan informasi dan pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan; • Memfasilitasi proses pengorganisasian masyarakat warga dan pembentukan lembaga kepemimpinan masyarakat di kelurahan/desanya. (Bentuk-bentuk dukungan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat setempat, serta ketentuan PNPM Mandiri Perkotaan); • Memfasilitasi koordinasi dan sinkronisasi kegiatan yang terkait dengan penanggulangan kemiskinan termasuk peninjauan lapangan oleh berbagai pihak berkepentingan; • Memfasilitasi pelaksanaan pemetaan swadaya (Community Self Survey) dalam rangka pemetaan kemiskinan dan potensi sumberdaya masyarakat yang dilaksanakan secara swadaya oleh masyarakat; • Memfasilitasi dan mendukung penyusunan Program Jangka Menengah Penanggulangan Kemiskinan dan rencana tahunannya oleh masyarakat yang diorganisasikan oleh lembaga kepemimpinan masyarakat setempat (LKM); • Mendorong tumbuh berkembangnya proses pembangunan partisipatif di kelurahan/desanya; • Memfasilitasi LKM dan masyarakat agar mampu mencapai kinerja mandiri; • Memfasilitasi PJM Pronangkis sebagai salah satu masukan untuk Musrenbang kelurahan/desa;
IV- 4
•
•
• •
Bersama dengan LKM/masyarakat dan kelompok peduli menyusun ‘Master Plan Kelurahan’ yang berorientasi pada kepentingan masyarakat miskin (propoor), tata cara pelayanan publik yang baik (good governance) dan berorientasi pembangunan secara berkelanjutan (sustainable development); Mendukung dan turut aktif dalam proses penggalian, pengembangan, dan pelembagaan nilai-nilai universal kemanusiaan sebagai landasan pembangunan kapital sosial di wilayahnya; Memberi laporan bulanan kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayahnya kepada Camat; dan Berkoordinasi dengan Tim Fasilitator, relawan masyarakat dan LKM, memfasilitasi penyelesaian persoalan dan konflik serta penanganan pengaduan yang muncul dalam pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan di wilayah kerjanya.
4.5.2. Relawan Masyarakat Paling tidak ada 2 perkara terkait dengan relawan masyarakat (i) mengapa perlu relawan, dan (ii) siapakah relawan. Kehadiran relawan masyarakat ini sangat dibutuhkan sebagai konsekwensi logis dari penerapan pembangunan yang berbasis pada masyarakat dan penerapkan konsep ‘membangun dari dalam’ (development from within) yang membutuhkan pelopor-pelopor penggerak dari masyarakat sendiri yang mengabdi tanpa pamrih, ikhlas, peduli, dan memiliki komitmen kuat pada kemajuan masyarakat di wilayahnya. Di sisi yang lain proses membangun dari dalam tidak akan terlaksana apabila pelopor-pelopor yang menggerakkan masyarakat tersebut merupakan individu atau sekumpulan individu yang hanya memiliki pamrih pribadi dan hanya mementingkan urusan ataupun kepentingan pribadi serta golongan atau kelompoknya. Dengan kata lain, perubahan perilaku masyarakat akan sangat ditentukan oleh relawan-relawan yang memiliki moral yang baik dan mampu menjadi contoh perubahan itu sendiri sehingga pemilihan relawan tidak boleh semata-mata didasarkan pada pengalaman, pendidikan, status sosial, dll tetapi lebih pada kandungan moral yang dimiliki. Didasarkan pada keyakinan inilah, PNPM Mandiri Perkotaan mendorong masyarakat di lokasi sasaran agar membuka kesempatan seluas mungkin bagi warga yang ikhlas, jujur, adil, peduli dan memiliki komitmen untuk membantu masyarakat dalam melaksanakan seluruh tahapan kegiatan program agar bermanfaat bagi masyarakat miskin serta seluruh masyarakat di wilayahnya. Dengan demikian peran utama para relawan adalah : •
Pelopor perubahan
•
Pengerak masyarakat dalam menjalani seluruh proses PNPM Mandiri Perkotaan yang memang direncanakan sebagai uapaya pemberdayaan masyarakat atau peningkatkan kapasitas, sehingga secara rinci relawan diharapkan menjadi pelopor dalam siklus program; refleksi kemiskinan, pemetaan swadaya, pembentukan BKM, pengorganisasian KSM, perencanaan partisipatif, dsb
•
Pengawalan nilai-nilai luhur, seperti transparansi, demokrasi, kejujuran, dsb oleh sebab itu wsetelah LKM terbentuk tim relawan ini harus berfungsi sebagai pengawas partisipatif terhadap keseluruhan proses sehingga terbangun control social yg mantap. Tata cara untuk ini akan diatur lebih lanjut dalam pedoman operasional teknik.
IV- 5
4.5.3. LKM (Lembaga Keswadayaan Masyarakat) Dilokasi-lokasi dimana P2KP dan PNPM P2KP telah mulai bekerja, maka di lokasi tersebut sdh terbentuk LKM sebagai “dewan amanah” atau “pimpinan kolektif” organisasi masyarakat warga setempat (kelurahan/desa) LKM ini bertanggungjawab menjamin keterlibatan semua lapisan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan yang kondusif untuk pengembangan keswadayaan masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan khususnya dan pembangunan masyarakat kelurahan pada umumnya. Oleh sebab itu peran utama LKM adalah : • Mengorganisasikan warga secara partisipatif untuk merumuskan rencana jangka menengah (3 tahun) penanggulangan kemiskinan (PJM Pronangkis) dan diajukan ke PJOK untuk mencairkan dana BLM; •
Sebagai dewan pengambilan keputusan untuk hal-hal yang menyangkut pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan pada khususnya dan penanggulangan kemiskinan pada umumnya;
•
Mempromosikan dan menegakkan nilai-nilai luhur (jujur, adil, transparan, demokratis, dsb) dalam setiap keputusan yang diambil dan kegiatan pembangunan yg dilaksanakan;
•
Menumbuhkan berbagai kegiatan pemberdayaan masyarakat miskin agar mampu meningkatkan kesejahteraan mereka;
•
Mengembangkan jaringan LKM di tingkat kecamatan, kota/kabupaten sebagai mitra kerja Pemerintah Daerah dan wahana untuk menyuarakan aspirasi masyarakat warga yang diwakilinya;
•
Menetapkan kebijakan dan mengawasi proses pemanfaatan dana bantuan langsung masyarakat (BLM), yang sehari-hari dikelola oleh UPK.
4.5.4. KSM (Kelompok Swadaya Masyarakat) Disamping LKM di lokasi yang telah menjalani P2KP/PNPM P2KP juga sudah terbentuk KSM atau Kelompok Swadaya Masyarakat adalah nama jenerik untuk kelompok warga masyarakat pemanfaat dana BLM PNPM Mandiri Perkotaan. KSM ini diorganisasikan oleh tim relawan dan dibantu oleh tim fasilitator terdiri dari warga kelurahan yang memiliki ikatan kebersamaan (common bond) dan berjuang untuk mencapai tujuan bersama. KSM ini bukan hanya sekedar pemanfaat pasif melainkan sekaligus sebagai pelaksana kegiatan terkait dgn penangulangan kemiskinan yang diusulkan untuk didanai oleh LKM melalui berbagai dana yg mampu digalang. Oleh sebab itu tugas pokok KSM adalah: • Menyusun usulan kegiatan pembangunan terkait dgn penangulangan kemiskinan • Mengelola dana yang diperolehnya untuk mendanai kegiatan pembangunan yg diusulkan • Mencatat dan membuat laporan kegiatan dan keuangan kegiatan pembangunan yg diusulkan
IV- 6
• •
Menerapkan nilai-nilai luhur dalam pelaksanaan pembangunan yang ditekuninya (transparansi, demokrasi, membangun dgn mutu, dsb) Secara aktif menjadi bagian dari kendali social (control social) pelaksanaan penangulangan kemiskinan di wilayahnya
Pengorganisasian pelaksanaan PNPM Mandiri Perkotaan seperti diuraikan diatas, digambarkan dalam bagan Struktur Organisasi sesuai gambar 4.1. Gambar 4.1: Struktur Organisasi Pengelolaan PNPM Mandiri Perkotaan DEPARTEMEN PU Dirjen Cipta Karya
Pusat
Direktur Penataan Bangunan dan Lingkungan
Tim Pengendali PNPM Nasional
Kepala PMU P2KP SNVT P2KP
Advisory
KE
KMP Propinsi
Bappeda Propinsi (TKPP)
SNVT PBL Prop
KMW
Kabupaten Kota
Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil Propinsi
Bappeda Kota/Kab (TKPP)
Koord.Kota/Kab
PPK & Satker
Kecamatan
TKPKD
Kepala Dinas PU/ Perumahan/Kimpraswil Kota/Kab.
TKPKD
CAMAT PJOK Kec
Kelurahan LURAH
Tim Fasilitator
Relawan
LKM
Garis pengendalian Garis fasilitasi Garis koordinasi Garis pelaporan
KSM -
IV- 7
