2

www.dadang-solihin.blogspot.com

2

Nama

: Dadang Solihin

Tempat/Tgl Lahir

: Bandung 6 November 1961

Pekerjaan

: Direktur Evaluasi Kinerja g Daerah Pembangunan Bappenas

Alamat Kantor

: Jl. Taman Suropati No. 2 J k t 10310 Jakarta

Telp/Fak Kantor

: (021) 392 6248

HP

: 0812 932 2202

Email

: [email protected]

Website

:

http://dadang-solihin.blogspot.com www.dadang-solihin.blogspot.com

3

M t i Materi • • • •

Hubungan antara Pemda dan DPRD Pola Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah Perencanaan Pembangunan Daerah Tujuan dan Permasalahan Pembangunan Daerah

• •

Tupoksi DPRD Orientasi Dasar Politik DPRD

•

Best Practices


4

Hubungan antara Pemda dan DPRD •

Kedudukannya SETARA dan bersifat KEMITRAAN.

•

Setara: – Kedudukan sama dan sejajar, artinya tidak saling membawahi. – Hal ini tercermin dalam membuat kebijakan daerah berupa Peraturan Daerah.

•

Kemitraan: – Hubungan kerja yang saling mendukung. – Bukan merupakan lawan ataupun pesaing dalam melaksanakan fungsi masing-masing. www.dadang-solihin.blogspot.com

5

Pola Kerja antara Penyelenggara Pemerintahan Daerah Perlindungan hak-hak Individu dan masyarakat

Peningkatan Kesejahteraan Individu dan Masyarakat

Pencapaian Visi dan Misi Daerah

Pemkab/ Pemkot

DPRD

Setwan Sumber: LGSP 2009 www.dadang-solihin.blogspot.com

6


7

Ruang ua g Lingkup g up Perencanaan e e ca aa (UU25/2004) (UU 5/ 00 ) NASIONAL

DAERAH

Dokumen

Penetapan

Dokumen

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJP-Nasional)

UU (Ps 13 Ayat 1) (Ps.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJP-Daerah)

Perda (Ps 13 Ayat 2) (Ps.

Rencana Pembangunan J k M Jangka Menengah h Nasional (RPJM-Nasional)

Per Pres (Ps. 19 Ayat 1)

Rencana Pembangunan J k M Jangka Menengah hD Daerah h (RPJM-Daerah)

Peraturan KDH (Ps. 19 Ayat 3)

Renstra Kementerian / Lembaga (Renstra KL)

Peraturan Pimpinan KL (Ps. 19 Ayat 2)

Renstra Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD))

Peraturan Pimpinan SKPD (Ps. 19 Ayat 4)

Rencana Kerja Pemerintah (RKP)

Per Pres (Ps. 26 Ayat 1)

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)

Peraturan KDH (Ps. 26 Ayat 2)

Rencana Kerja Kementerian / Lembaga (Renja KL)

Peraturan Pimpinan KL (Ps. 21 Ayat 1)

Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja SKPD)

Peraturan Pimpinan SKPD ( Ps. 21 Ayat 3)


Penetapan

8

Persyaratan Dokumen Perencanaan: Perencanaan: SMART  SPECIFIC-jelas, tidak mengundang multi interpretasi  MEASUREABLE-dapat diukur (“What gets measured gets managed”) g g )

 ACHIEVABLE-dapat dicapai (reasonable cost using and appropriate collection method)

 RELEVANT (information needs of the people who will use the data)

 TIMELY-tepat waktu (collected and reported at the right time to influence many manage decision) www.dadang-solihin.blogspot.com

9

Syarat Perencanaan H Harus memiliki, iliki mengetahui, t h i dan d memperhitungkan: hit k 1. Tujuan akhir yang dikehendaki. 2. Sasaran-sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya (yang mencerminkan pemilihan dari berbagai alternatif). 3. Jangka waktu mencapai sasaran-sasaran tersebut. 4. Masalah-masalah yang dihadapi. 5. Modal atau sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya. 6. kebijakan-kebijakan untuk melaksanakannya. 7. Orang, organisasi, atau badan pelaksananya. 8. Mekanisme monitoring, evaluasi, dan pengawasan pelaksanaannya. www.dadang-solihin.blogspot.com

10

Fungsi/Manfaat Perencanaan • • • •

Sebagai penuntun arah Minimalisasi ketidakpastian p Minimalisasi inefisiensi sumberdaya Penetapan standar dan pengawasan kualitas


11


12

Apa Itu Pembangunan? Pembangunan adalah:

Tujuan Pembangunan:

 proses perubahan ke arah kondisi yang lebih baik  melalui upaya yang dilakukan secara terencana. t

1 1.

Peningkatan standar hidup (levels of living) setiap orang, baik pendapatannya, tingkat konsumsi pangan sandang pangan, sandang, papan papan, pelayanan kesehatan, pendidikan, dll.

2.

p g kondisi yyang g berbagai Penciptaan memungkinkan tumbuhnya rasa percaya diri (self-esteem) setiap orang. orang

3.

Peningkatan kebebasan (freedom/democracy) setiap orang. Todaro, 2000


13

How? Ho ? 1. Mengurangi disparitas atau ketimpangan pembangunan  antar daerah  antar sub daerah g masyarakat y (p (pemerataan dan keadilan). )  antar warga 2. Memberdayakan masyarakat dan mengentaskan kemiskinan. p atau menambah lapangan p g kerja. j 3. Menciptakan 4. Meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat daerah. p atau menjaga j g kelestarian sumber daya y alam 5. Mempertahankan agar bermanfaat bagi generasi sekarang dan generasi masa datang (berkelanjutan).


14

Tantangan g dalam Pembangunan g Daerah • Mengurangi ketimpangan

Sarana dan P Prasarana yang memadai dan berkualitas

• Memberdayakan masyarakat • Mengentaskan kemiskinan. • Menambah lapangan kerja. Dunia usaha yg kondusif

Pemanfaatan sumber daya secara berkualitas

• Menjaga kelestarian SDA

Koordinasi yang semakin baik antar stakeholders

Peningkatan kapasitas SDM www.dadang-solihin.blogspot.com

15

PEMBANGUNAN DAERAH

PEMBANGUNAN DI DAERAH

Upaya terencana untuk meningkatkan kapasitas Pemerintahan Daerah

Upaya untuk memberdayakan masyarakat di seluruh daerah

Sehingga tercipta suatu kemampuan yang andal dan profesional dalam: p

Sehingga tercipta S hi t i t suatu t lingkungan yang memungkinkan masyarakat y untuk:

 Memberikan pelayanan kepada masyarakat,

 M Menikmati ik ti kkualitas lit kkehidupan hid yang lebih baik, maju, dan tenteram,,  Peningkatan harkat, martabat, dan harga diri.

M l l sumber b d  Mengelola daya ekonomi daerah.


16

PEMBANGUNAN DAERAH Dilaksanakan Melalui: Penguatan Otonomi Daerah

Pengelolaan Sumberdaya

Good Governance

Keseimbangan Peran Tiga K i b P Ti Pilar Pil P Pemerintahan i t h

D i Usaha Dunia U h

M Masyarakat k t

Menjalankan dan menciptakan lingkungan politik dan hukum yang kondusif bagi unsurunsur lain.

Mewujudkan penciptaan lapangan kerja dan pendapatan.

Penciptaan interaksi sosial, ekonomi dan politik.


17

Pergeseran Paradigma: From Government to Governance

Government  M Memberikan b ik h hak k ekslusif k l if b bagii negara untuk mengatur hal-hal publik,  Aktor di luarnya hanya dapat disertakan sejauh negara mengijinkannya mengijinkannya.

Governance  P Persoalan-persoalan l l publik blik adalah urusan bersama pemerintah, civil society dan dunia usaha sebagai tiga aktor utama.


18

Pelaku Pembangunan: g Paradigma Governance 

Interaksi antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, dan Masyarakat yang bersendikan transparansi, akuntabilitas, partisipatif, dsb. Tenaga Kerja Kontrol

Dunia Usaha S Swasta t

Kontrol

y Masyarakat

Pemerintah

Nilai

Redistibusi

Pertumbuhan

Melalui Pelayanan Pasar



Apabila sendi-sendi tersebut dipenuhi, maka Governance akan Good. Good www.dadang-solihin.blogspot.com

19

Model Go Governance ernance Sektor Swasta Tingkat Supranasional

Tingkat Nasional

Tingkat Subnasional

Perusahaan transnasional

Perusahaan P h Nasional

Perusahaan Lokal

Sektor Publik

Sektor Ketiga

Organisasi Antar Pemerintah

LSM Internasional

GOVERNANCE

Pemerintah Lokal

Ormas/LSM Nasional

LSM Lokal

(Kamarack and Nye Jr., 2002) www.dadang-solihin.blogspot.com

20

Pelaku Pembangunan: g Stakeholders STATE

CITIZENS

Executive i Judiciary g Legislature Public service Military Police

organized i d into: i t

Community-based organizations Non-governmental organizations Professional Associations Religious groups Women’s groups Media

BUSINESS Small / medium / large enterprises Multinational Corporations Fi Financial i l institutions i tit ti Stock exchange


21

Troika


22

Troika: Pola Hubungan antara Pemerintah, Dunia Usaha Swasta, Swasta dan Masyarakat

Masyarakat, Bangsa, dan Negara

Masyarakat Pemerintah

Good Governance

VISI

Dunia Usaha


23

Sinergitas Stakeholders


24

Sinergitas Stakeholders


25


26

W d h Perwakilan Wadah P kil Rakyat R k t Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara langsung oleh rakyat DPRD sebagai organisasi politik Negara yang berpihak dan berjuang untuk kepentingan rakyat Berbagai partai politik yang seharusnya menjadi organisasi politik sipil tertinggi dari rakyat LSM dan berbagai bentuk asosiasi yang menjadi wadah fungsional atas perjuangan kepentingan tertentu Berbagai organisasi kemasyarakatan yang dibentuk mulai dari tingkat dusun sampai tingkat nasional



Mana yang paling dekat dengan rakyat dan secara nyata sering memperjuangkan kepentingan rakyat?



Organisasi mana yang terkait langsung memperjuangkan kepentingan rakyat?



Lembaga dan organisasi mana yang mempunyaii sumberdaya b d pembangunan yang dapat didayagunakan untuk secara nyata t dan d cepatt memenuhi hi kebutuhan hidup rakyat?



Organisasi mana yang mempunyai dasar pijakan kuat dan konkrit di lingkungan rakyat?


27

Struktur dan Kompleksitas Keterwakilan Kepentingan Warga dalam Pembangunan

Pemda Kebijakan dan Program g Pembangunan

Bentuk Kebijakan dan Program Pembangunan DPRD Parpol LSM Produk-produk Fungsi g DPRD

Kesejahteraan sosial bagi seluruh warga

KDH, Sekda, SKPD

Kebijakan dan program p g khusus LSM

Arena Pembangunan Ekonomi Lingkungan

Sosial

Pemda

Program partai dan jjanjij kampanye

Pertumbuhan dan pemerataan

Lingkungan yang sehat dan lestari

Lembaga Intermediary DPRD Parpol Pimpinan, Komisi, Fraksi, Kaukus

Pimpinan Partai, Biro-biro dalam Partai

Ormas Agenda lobi dan tekanan p politik

Kelembagaan Pembuatan keputusan partisipatif

LSM

Ormas

Berbagai bentuk dan jenis LSM

Berbagai bentuk dan jenis Ormas

Kelompok median pendukung pemilu dan political entrepreneur Warga Negara dan Kepentingan-kepentingannya

Gender

Ekonomi

Domisili

Keamanan

Organisasi

Laki

Kaya y

Tetap p

Mapan p

Kelompok p

Perempuan

Miskin

www.dadang-solihin.blogspot.com Tidak Tetap Rentan

Individual

Sumber: ADEKSI, KAS, GTZ, ProLH (2005)

28

Fungsi DPRD menurut UU 27/2009 1. 1

Legislasi

2 2.

A Anggaran

3.

Pengawasan


29

Fungsi F ngsi Legislasi •

Fungsi Legislasi adalah kewenangan pembuatan Peraturan Daerah (Perda), yaitu menginisiasi lahirnya Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) dan juga membahas dan menyetujui/menolak Raperda yang diusulkan oleh eksekutif.

•

P d akan Perda k menjaga j kkeberlanjutan b l j t sebuah b h kkebijakan bij k di d daerah. h

•

Perda menjadi dasar hukum tindakan pemerintahan sekaligus menjadi instrumen perlindungan hukum bagi rakyat di daerah daerah.

•

Perda dapat difungsikan sebagai instrumen pembangunan.


30

Fungsi Anggaran •

•

•

•

Fungsi Anggaran adalahkewenangan menyetujui atau menolak dan menetapkan RAPBD menjadi APBD, melalui proses pembahasan Arah Kebijakan Umum, pembahasan rancangan APBD yang diajukan oleh kepala daerah, dan menerapkan Perda tentang APBD. APBD harus semakin berorientasi kepada kepentingan rakyat melalui model perencanaan kebijakan yang integratif, antara rakyat, DPRD dan p pemerintah daerah. APBD merupakan dokumen kebijakan yang memiliki pengaruh nyata terhadap prioritas dan arah kebijakan pemerintahan dalam satu tahun anggaran. Dari APBD akan sangat mudah diidentifikasi kebijakan politik anggaran daerah, daerah dimana di dalamnya terungkap: “kepada kepada kelompok mana pemerintah berpihak, dan untuk kegiatan apa pemerintah bertindak”. www.dadang-solihin.blogspot.com

31

Fungsi F ngsi Penga Pengawasan asan •

• •

•

Fungsi Pengawasan adalah kewenangan dewan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan perda dan peraturan lainnya, pengawasan pelaksanaan APBD, mengawasi kebijakan dan kinerja pemerintah daerah dalam pelaksanaan pembangunan daerah, dan kerjasama internasional di daerah daerah. Adanya pelayananan publik yang berkualitas mempersyaratkan adanya y kebijakan j daerah yyang gp progresif g memihak masyarakat. y Sebagai stakeholder utama dalam penyediaan pelayanan publik daerah, DPRD diharapkan mampu mendorong adanya peningkatan kualitas pelayanan publik. Sebagai pilar utama dalam pemerintaran daerah, DPRD perlu lebih responsif dengan memperkuat fungsi pengawasan terhadap penyediaan pelayanan publik di daerah. www.dadang-solihin.blogspot.com

32

Peran P dan d Fungsi F i DPRD (1966(1966-1998) •

•

•

•

DPRD hanya menyetujui konsep eksekutif karena kapasitas dan kewenangannya terbatas untuk menganalisis kebijakan yang diprakarsai eksekutif. Anggota dewan saat itu tidak memiliki kekuatan dan keahlian untuk melakukan analisa secara independen atau untuk meminta masukan dari masyarakat. Hal ini semakin memperlemah fungsi perwakilan DPRD dan kemampuan mereka dalam memastikan bahwa program, pelayanan, dan anggaran pemerintah daerah telah mencerminkan prioritas i it kkonstituen. tit Pemilihan umum direkayasa secara seksama untuk memilih anggota DPRD yang loyal pada rezim rezim.


33

P Peran dan d Fungsi F i DPRD (Saat (S t Ini) I i) • •

•

•

DPRD saat ini lebih cerdas dan kompeten dibandingkan di masa lalu. Anggota DPRD secara aktif terlibat dalam penyusunan peraturan daerah , tidak hanya menyetujui draf yang dipersiapkan oleh pemerintah dan memainkan peran penting dalam proses pemerintah, penganggaran daerah. Pemerintah daerah berkonsultasi dengan DPRD mengenai keputusan-keputusan kebijakan yang penting dan DPRD secara aktif mengambil bagian dalam perencanaan untuk pengembangan ekonomi k id dan masyarakat k t di d daerahnya. h Melalui pemilihan umum yang jujur dan adil, anggota DPRD kini lebih representatif dibandingkan di masa lalu lalu, di mana masyarakat memiliki harapan yang tinggi terhadap lembaga ini. www.dadang-solihin.blogspot.com

34

1/2 1/ 2 Tantangan T t bagi b i DPRD yang Efektif Ef ktif •

•

Seperti di banyak tempat lain di dunia, para politisi seringkali terlihat sebagai orang-orang yang mengutamakan kepentingan diri sendiri dan mereka tidak terjangkau, terpisah dari realita kemiskinan dan kesengsaraan lain yang masih mewarnai kehidupan sehari-hari sehari hari di Indonesia. Indonesia Banyak anggota DPRD merasa mempunyai hak istimewa dan merasa bahwa sebagai wakil terpilih yang berbicara dan bertindak atas nama masyarakat, mereka berhak menuntut perlakuan khusus dan kemudian menjauhkan diri dari masyarakat biasa.


35

2/2 Tantangan T t bagi b i DPRD yang Efektif Ef ktif •

•

•

•

Tuduhan korupsi dan penyalahgunaan sumber daya publik yang terus menghiasi catatan DPRD di daerah juga akan dapat mengikis kepercayaan publik. Menurut data Indonesian Corruption Watch pada Juni 2006, lebih dari 1.000 1 000 anggota DPRD di seluruh Indonesia sedang dalam penyelidikan karena tuduhan yang berkaitan dengan korupsi. DPRD banyak yang kurang efektif. Kebanyakan DPRD hanya menyetujui satu atau dua PERDA dalam setahun walaupun merencanakan untuk membuat lebih banyak lagi. Anggaran daerah sering pula tertunda karena keterlambatan DPRD untuk menyetujuinya.


36

Mengapa M Hal H l Ini I i Terjadi? T j di? •

•

•

•

Sistem partai yang terpusat membuat anggota DPR/D menjadi lebih berpihak kepada partai sebagai sumber legitimasi daripada berpihak pada pemilih dan masyarakat. Partai politik melihat anggotanya sebagai sumber pengumpulan dana untuk pemilihan umum berikut berikut, sehingga kebanyakan anggota DPRD memang secara teratur harus memberikan sebagian gaji mereka kepada partai. Bagi banyak anggota DPRD, para pemilih hanya perlu dimintai pendapat lima tahun sekali, sebagai bagian dari kampanye pemilihan ilih kkembali. b li “Hubungan Konstituensi” berarti memelihara kelompok kepentingan tertentu yang mendukung para anggota DPRD untuk dipilih, dipilih dan seringkali melibatkan uang. www.dadang-solihin.blogspot.com

37

Kemauan K untuk t kM Mereformasi f i •

•

•

Anggota DPRD yang progresif dan berpikiran reformis semakin sadar bahwa kebutuhan untuk mendengarkan masyarakat tidak hanya terjadi selama kampanye saja tetapi dalam praktek seharihari. Anggota DPRD semakin tanggap dan inovatif serta memahami permasalahan yang muncul akibat ketidakpercayaan rakyat pada para politisi. DPRD telah melakukan reformasi di beberapa bidang yang memungkinkan partisipasi masyarakat serta meningkatkan t transparansi. i


38


39

A Agenda d Politik P litik Nyata N t Agenda politik yang sangat nyata dan langsung memenuhi kebutuhan warga.   

Penanggulangan kemiskinan; Peningkatan aksesibilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; Pemberantasan P b t kkorupsii d dan reformasi f i birokrasi.


40

Argumentasi Politik Mendasar Argumentasi politik yang dibangun adalah sangat mendasar dan tidak klise. 



Dengan membawa dukungan politik nyata dari warga, anggota t DPRD akan k d dapatt memperkuat k t pijakan mereka dalam proses politik yang berlangsung g g dalam berbagai g sidang g DPRD. Dengan informasi dan pengetahuan yang langsung diperoleh dari warga masyarakat, para anggota DPRD akan mampu membawakan semua kepentingan warga ke dalam proses pembuatan Peraturan Daerah Daerah, penentuan APBD dan pengawasan politik.


41

Positif dan Konstruktif Pemikiran yyang g selalu mencari upaya p y perbaikan. 



Anggota DPRD akan selalu dituntut untuk berpikir positif dan konstruktif dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. fungsinya Sering tanpa disadari kebiasaan ini jjustru meningkatkan g kapasitas p modal politik yang memang dibutuhkan oleh anggota DPRD dan struktur t kt politik litik pendukungnya. d k


42

Membangun Sistem Umpan Balik Membangun g dan memperkokoh p sistem umpanbalik yang cepat dan efektif. 



Para anggota DPRD dan partai politiknya dapat selalu melakukan update terhadap informasi dan program kerjanya. kerjanya Partai politik yang diwakili oleh anggota DPRD tersebut jjuga g secara terus menerus mengevaluasi diri apakah mereka mempunyai akar yang kuat di ti k t akar tingkat k rumputt atau t justru j t berkembang menjadi partai politik yang mengambang. g g


43

Sikl Representasi Siklus R t i Wakil W kil Rakyat R k t 

Mandat politik yang bersifat sementara mengandung arti bahwa rakyat hanya memberikan sebagian hak-haknya untuk diwakili oleh anggota DPRD yang terpilih dalam proses pengambilan keputusan.



Rakyat masih dapat menggunakan haknya secara langsung untuk mempengaruhi proses pengambilan keputusan keputusan.



Jika wakil rakyat dianggap tidak dapat mewakili kepentingan mereka yang memilihnya memilihnya, maka kekuasaan perwakilan itu dapat dicabut oleh para pemilih melalui mekanisme Pemilu lima tahun yang akan datang.



Dalam jeda waktu di antara dua pemilihan umum, apabila seorang wakil rakyat tidak dapat mewakili kepentingan para pemilihnya, maka secara politik yang bersangkutan akan mengalami delegitimasi di mata publik. www.dadang-solihin.blogspot.com

44

Siklus Representasi Wakil Rakyat RAKYAT PEMILU Representasi Rakyat (keterwakilan)

Hubungan dengan Pemilih Hubungan dengan media dan kelompok kepentingan Sumber daya (anggaran, staf, riset dan informasi)

DPRD

MEMBUAT KEPUTUSAN POLITIK

Fungsi Legislasi

Fungsi u gs Anggaran gga a

Fungsi Pengawasan

Perlindungan Peningkatan hak-hak Individu Kesejahteraan Individu dan masyarakat dan Masyarakat www.dadang-solihin.blogspot.com Sumber: NDI, LGSP

45

1/2 1/ 2 I dik t Pelaksanaan Indikator P l k Mandat M d t yang Baik B ik 

Dalam pelaksanaan mandat rakyat, dewan selayaknya dapat menghasilkan keputusan politik/ kebijakan publik yang berdampak positif melalui instrumen fungsi-fungsi DPRD, yaitu fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan.



Semua pelaksanaan fungsi tersebut merupakan inti dari politik perwakilan.  DPRD sebagai representasi rakyat menjalankan amanah keterwakilan, yang mengharuskan seorang wakil rakyat bersikap dan bertindak sesuai dengan kehendak rakyat, yang diartikulasikan melalui peran kelompok-kelompok dalam masyarakat maupun individu-invidu warga negara.


46

2/2 I dik t Pelaksanaan Indikator P l k Mandat M d t yang Baik B ik 



Secara substansial 

perlindungan p g hak



peningkatan kesejahteraan dalam berbagai aspek

Secara prosedural p  mengikuti prosedur hukum yang benar 

melibatkan masyarakat y di dalam prosesnya p y



Komunikasi dan hubungan dengan konstituen, media serikat, Ormas, LSM, perguruan tinggi, dan lain-lain.



Sistem pendukung (supporting system) memadai antara lain mencakup anggaran, staf, riset dan informasi.


47


48

1/4 1/ 4 B tP Best Practices ti Peraturan Daerah tentang Transparansi dan Partisipasi • Beberapa Pemda telah mengesahkan Perda yang transparan dan memberikan kesempatan masyarakat untuk dimintai pendapatnya dalam proses pembuatan keputusan. Penggunaan Masa Reses yang Bermakna • Setiap tahun tahun, DPRD memiliki dua kali masa reses reses, untuk melakukan konsultasi dengan para konsituennya. • Beberapa DPRD telah menggunakan reses ini dengan sangat baik baik, misalnya dengan mengikuti Musrenbang di daerah masing-masing.


49

2/4 B tP Best Practices ti Keterlibatan Publik dalam Penyusunan Peraturan Daerah • DPRD dan pemerintah daerah membuka pintunya untuk masukan dari kelompok-kelompok masyarakat sipil. • Dalam beberapa kasus, hal ini telah dilembagakan melalui k bij k llokal kebijakan k l untuk t k melibatkan lib tk organisasi i i masyarakat k t sipil i il d dalam l proses penyusunan peraturan daerah. • Dengan memperbolehkan masyarakat terlibat aktif dalam proses pembuatan peraturan daerah, perangkat hukum menjadi lebih mantap dan mudah dilaksanakan.


50

3/4 B tP Best Practices ti Dengar Pendapat Publik • Sudah semakin lazim bagi DPRD untuk berkonsultasi dengan masyarakat melalui dengar pendapat publik. • Beberapa DPRD telah memanfaatkan fasilitator dan mekanisme k konsultatif lt tif yang lebih l bih iinteraktif t ktif dibandingkan dib di k dengan d komunikasi k ik i satu arah tradisional dan sosialisasi dari atas ke bawah. • Ruang sidang paripurna DPRD dipersiapkan sedemikian rupa guna meningkatkan komunikasi diantara para peserta, dan pertemuan ini pun difasilitasi oleh fasilitator yang terlatih.


51

4/4 B tP Best Practices ti Transparansi Anggaran • Banyak DPRD kini telah membuka pintu bagi masyarakat untuk mengakses dokumen anggaran, bahkan telah menyebarkannya kepada publik dalam bentuk poster. • Beberapa B b DPRD ttelah l h melakukan l k k di dialog l iinteraktif t ktif melalui l l i program radio untuk membicarakan anggaran daerah. Keterlibatan Masyarakat dalam Proses Penganggaran • Di beberapa daerah delegasi yang mewakili masyarakat dari forum Musrenbang dapat mengikuti pertemuan persiapan DPRD untuk Kebijakan Umum Anggaran dalam rangka penyusunan APBD.


52


53

2

Recommend Documents