KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN NOMOR :
/SAT.POL.PP/MUBA/2017 Tentang
PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
Menimbang
: a. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja b. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam huruf a diatas perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Mengingat
:
1.
Undang-undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
2.
Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapakali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3.
Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
4.
Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015 – 2019;
5.
Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6.
Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
7.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan instansi Pemerintah;
8.
Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
9.
Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
10. Peraturan daerah No. 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Musi Banyuasin Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin; 11. Peraturan Bupati Nomor 80 Tahun 2016 Tentang Susunan Organisasi, Uraian Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.
MEMUTUSKAN : Menetapkan
: KEPUTUSAN KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA DI LINGKUNGAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
PERTAMA
: Indikator Kinerja Utama di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini.
KEDUA
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama merupakan acuan ukuran kinerja yang digunakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin dalam menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2017.
KETIGA
: Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada diktum pertama disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin dan ditetapkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Musi Banyuasin.
KEEMPAT
: Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di : Sekayu Pada tanggal :
2017
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN,
JONI MARTOHONAN, AP,. MM PEMBINA TK.I NIP. 197311091993111001
INDIKATOR KINERJA UTAMA KABUPATEN MUSI BANYUASIN TAHUN 2017 - 2022
Nama Perangkat Daerah Tugas Fungsi
: : :
No.
Sasaran Renstra
1.1
Tercapainya Pencegahan dan Pemberatasan Pelanggaran Perda, Ketertiban dan Kenyamanan Masyarakat di 14 Kecamatan dalam Kabupaten Musi Banyuasin
Satuan Polisi Pamong Praja Mewujudkan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat menuju Muba Maju Berjaya 2022 1. Meningkatkan pelaksanaan penegakan Perda dan Keputusan Kepala Daerah. 2. Mewujudkan ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat 3. Melaksanakan penanggulangan dan penyelamatan bahaya kebakaran dalam kota Kabupaten yang tanggap dan maksimal.
Indikator Kinerja Utama
a Penegakan Perda
Capaian Patroli b Petugas Sat Pol PP Tingkat Penyelesaian Pelanggaran c Ketertiban, Kenyamanan dan Keindahan Frekuensi unjuk rasa/aksi masa d (demonstrasi) yang ditangani
%
Penanggung jawab Bidang Penegakan Perundangundangan
Sumber Data
Keterangan
Laporan Tahunan
Kali
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Laporan Tahunan
%
Bidang Penegakan Perundangundangan
Laporan Tahuan
Kali
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat
Laporan Tahuan
Jumlah unjuk rasa/ aksi masa (demonstrasi) yang ditangani selama 1 Tahun
No. 2.1
3.1
4.1
Penanggung jawab
Sumber Data
Orang
Bidang Perlindungan Masyarakat
Laporan Tahunan
Meningkatnya Cakupan Sarana dan Pelayanan Prasarana Aparatur sesuai a Bencana Kebakaran dengan standar Kabupaten cakupan pelayanan
%
Bidang Pemadam Kebakaran
Laporan Tahunan
Meningkatnya Tingkat Waktu pencegahan dan Tanggap kesiagaan (Response time terhadap bencana rate) Daerah kebakaran dalam a layanan Wilayah kota kabupaten Managemen Kebakaran (WMK)
%
Bidang Pemadam Kebakaran
Laporan Tahunan
Sasaran Renstra Meningkatnya kualitas dan Pengetahuan Anggota Linmas
Indikator Kinerja Utama Cakupan rasio petugas perlindungan a masyarakat (Linmas) di Kabupaten/ Kota
Keterangan
Sekayu, 2017 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN MUSI BANYUASIN
JONNI MARTOHONAN, AP., MM NIP. 19731109 199311 1 001
