2017 TENTANG

PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA NOMOR :W13.U/371/KPT/SK/I/2017 TENTANG PENETAPAN REVIU INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA

KETUA PENGADILAN TINGGI D.I YOGYAKARTA Menimbang

: 1.

2.

Mengingat

:

1. 2.

Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; Bahwa dengan berakhirnya masa Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2010 – 2014, dan dimulainya Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Tahun 2015 – 2019 maka Pengadilan Tinggi Yogyakarta perlu meninjau kembali atau mereview untuk penyempurnaan Indikator Kinerja Utama (IKU).

Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor :14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung. Undang-undang Nomor : 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

3.

Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

4.

Undang-undang Nomor : 49 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang- undang Nomor : 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum.

5.

Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.

6.

Peraturan Presiden Nomor: 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2004-2009.

7.

Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja

8.

Peraturan Presiden Nomor: 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung

9.

Peraturan Presiden Nomor: 14 Tahun 2005 tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung

10.

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9 M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja.

Memperhatikan

: Hasil Rapat tentang Pembahasan Review Indikator Kinerja Utama (IKU) disinkronisasikan dengan Rencana Strategis (Renstra) Pengadilan Tinggi Yogyakarta Tahun 2015 - 2019 ; MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PENETAPAN REVIEW INDIKATOR KINERJA UTAMA KETUA PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA

Kesatu

: Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran peraturan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Tinggi Yogyakarta, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, menyampaikan rencana kinerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Tinggi Yogyakarta 2015-2019.

Kedua

: Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja dan Evaluasi terhadap pencapaian kinerja dilakukan oleh setiap pimpinan satuan kerja dan disampaikan kepada Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Ketiga

: Dalam rangka lebih meningkatkan efektifitas pelaksanaan keputusan/peraturan ini, Hakim Pengawas Bidang pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta diberikan tugas untuk : a. Melakukan review atas capaian kinerja setiap satuan kerja dalam rangka meyakinkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan akuntabilitas kinerja. b. Melakukan evaluasi terhadap keputusan/peraturan ini dan melaporkan kepada Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Yogyakarta Pada Tanggal :

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada : 1. Ketua Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta ; 2. Hakim Pengawas Bidang Pengadilan Tinggi D.I Yogyakarta.

INDIKATOR KINERJA UTAMA PENGADILAN TINGGI D.I. YOGYAKARTA NO

KINERJA UTAMA

1

Meningkatnya penyelesaian perkara

2

Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

INDIKATOR KINERJA

PENJELASAN

PENANGGUNG JAWAB

SUMBER DATA

a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan : 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor b. Persentase perkara yang diselesaikan : 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor c. Persentase perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 (tiga) bulan : 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor (berlaku khusus 2 bulan)

Perbandingan sisa perkara yang diselesaikan dengan sisa perkara yang harus diselesaikan

Hakim Majelis dan Panitera

Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan perkara yang diselesaikan dengan perkara yang akan diselesaikan (saldo awal dan perkara yang masuk)



Perbandingan perkara yang diselesaikan dalam jangka waktu maksimal 3 bulan atau 2 bulan dengan perkara yang diselesaikan.



a. Persentase berkas perkara yang diajukan banding yang disampaikan secara lengkap 1. Perkara perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara pidana anak 4. perkara Tipikor b. Persentase berkas perkara yang diregister dan telah didistribusikan ke majelis : 1. Perkara Perdata 2. Perkara Pidana 3. Perkara Pidana anak 4. Perkara Tipikor

Perbandingan antara berkas perkara yang diajukan banding yang lengkap dengan jumlah berkas perkara yang diajukan

Kepaniteraan

Register perkara Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

Perbandingan antara berkas perkara yang diregister dan didistribusikan ke majelis dengan berkas perkara yang diterima kepaniteraan

Kepaniteraan

Register perkara Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3

4

5

6

Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (acces to justice)

a. Persentase (amar) putusan perkara yang dapat diakses secara online dalam jangka waktu maksimal 1 hari kerja sejak diputus

Perbandingan amar putusan perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang ditayangkan di website dengan jumlah perkara perdata, pidana, pidana anak dan tindak pidana korupsi yang diputus.

Kepaniteraan / kesekretariatan

Sistem Informasi Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta

b. Persentase permohonan informasi yang diselesaikan

Perbandingan antara jumlah permohonan informasi yang diselesaikan dengan jumlah permohonan informasi yang masuk.

Kepaniteraan / kesekretariatan

Register permohonan informasi, Laporan Tahunan

Perbandingan jumlah pengaduan yang Ketua, Wakil ditindaklanjuti mengenai perilaku Ketua, Panitera aparatur peradilan (teknis dan non dan Sekretaris teknis) dengan jumlah pengaduan yang masuk

Laporan Bulanan, Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan Pengaduan

b. Persentase temuan hasil pemeriksaan eksternal yang ditindaklanjuti

Perbandingan jumlah temuan yang ditindaklanjuti dengan jumlah temuan yang dilaporkan

Ketua, Panitera dan Sekretaris


a. Persentase terlaksananya dokumen kelengkapan berkas usulan penyusunan anggaran b. Persentase tersedianya dokumen perencana

Perbandingan usulan kegiatan dengan dokumen yang disediakan.

Ketua dan Sekretaris

Perbandingan dokumen yang harus ada sesuai aturan dengan dokumen yang telah dibuat.


Dokumen RKAKL, DIPA bukti pendukung Dokumen RKAKL, DIPA bukti pendukung

c. Persentase tersedianya Dokumen Renstra, Program Kerja, IKU, PKT, RKT, LKjIP

Perbandingan antara perbandingan Ketua dan dokumen yang harus ada sesuai Sekretaris aturan dengan dokumen yang telah dibuat


d. Presentase terlaksananya evaluasi berkas usulan anggaran pengadilan tingkat pertama a. Persentase terlaksananya pengelolaan kearsipan pemilahan dan penataan

Perbandingan dokumen yang harus ada sesuai aturan dengan dokumen yang telah dibuat Perbandingan arsip yang sudah ditata dan jumlah arsip keseluruhan.

Data Usulan Pengadilan Tingkat Pertama Berkas dari seluruh ruangan

Meningkatnya kualitas a. persentase pengaduan pengawasan masyarakat yang ditindak lanjuti

Peningkatan kualitas perencanaan, program dan anggaran

Peningkatan layanan umum dan rumah tangga

Ketua dan Sekretaris Ketua dan Sekretaris

7.

8.

Peningkatan layanan kepegawaian dan teknologi informasi

Peningkatan Pengelolaan Keuangan

b. Persentase terlaksananya pengelolaan perpustakaan

Perbandingan antara jumlah buku yang sudah di input kedalam aplikasi perpustakaan dengan jumlah seluruh buku.


Aplikasi perpustakaan

c. Persentase terlaksananya dukungan penyelenggaraan operasional kantor

Perbandingan antara jumlah kegiatan yang direncanakan dengan realisasi kegiatan.


Notulen dan permohonan kegiatan/undangan seluruh kegiatan kantor

d. Persentase terlaksananya urusan pengelolaan administrasi persuratan a. Persentase Pelaksanaan Usulan Kenaikan Pangkat dan Kenaikan Gaji Berkala

Perbandingan antara jumlah seluruh surat masuk dengan surat yang ditindaklanjuti. Perbandingan antara usulan dan hasil tindak lanjut KP dan KGB


Laporan surat masuk dan surat keluar


Usulan KP dan KGB

b. Persentase Pelaksanaan Aplikasi SIKEP

Perbandingan antara jumlah data pegawai yang diinput dengan jumlah seluruh pegawai.


Aplikasi SIKEP

c. Persentase Pelaksanaan Aplikasi Komdanas


Aplikasi KOMDANAS

d. Persentase terlaksananya SOP dan kode etik ASN

Perbandingan antara jumlah data yang diinput dengan jumlah seluruh data pegawai. Perbandingan antara SOP yang dibuat dengan SOP yang dilaksanakan.


Penilaian SKP dan Laporan Hukuman Disiplin

e. Persentase Pelaksanaan Perawatan Jaringan dan pemeliharaan Website

Perbandingan antara jumlah jenis barang yang harus dipelihara dan realisasi.


Realisasi anggaran pemeliharaan Jaringan dan Website

f. Persentase pegawai yang lulus mengikuti diklat.

Perbandingan antara SDM yang lulus/bersertifikat diklat dengan yang mengikuti diklat.



g. Persentase Peningkatan pegawai dibidang TI

Perbandingan antara jumlah pegawai yang mengikuti dengan jumlah seluruh pegawai PTY



a. Persentase terlaksananya kelengkapan dokumen pertanggungjawaban

Jumlah bukti pertanggung jawaban dengan bukti yang ada.


Kwitansi, SSP, Faktur, Kontrak, SPM, DRPP, SPP.

9.

10

Peningkatan Sarana dan Prasarana

Peningkatan Akuntabilitas dan Transparansi

b. Persentase terlaksananya Laporan Keuangan

Perbandingan antara laporan yang harus dibuat dengan yang ada.


Laporan Bulanan, Triwulan, Semesteran.

c. Persentase terlaksananya realisasi anggaran Belanja Barang

Perbandingan antara anggaran yang tersedia dengan realisasi.


Data realisasi belanja modal.

a. Persentase tersedianya rencana kebutuhan sarana dan prasarana

Daftar kebutuhan inventarisir dengan data yang telah dibuat (data BMN)


Daftar Inventarisir sarana dan prasarana kantor

b. Persentase terlaksananya pemeliharaan sarana dan prasarana

Perbandingan anggaran dengan realisasi anggaran


a. Persentase terlaksananya Laporan Tahunan

Perbandingan antara dokumen yang harus dibuat dengan yang tersedia


Jadwal pemeliharaan dan bukti biaya permeliharaan perjenis barang. Laporan bulanan dari seluruh bidang

b. Persentase terlaksananya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Perbandingan antara dokumen yang harus dibuat dengan yang tersedia


Dokumen Laptah dan LKjIP serta SAKIP

PENGADILAN TINGGI YOGYAKARTA Jl. Lingkar Selatan, Wojo, Bangunharjo, Sewon, Bantul, D.I. Yogyakarta Telp. (0274) 4396412, Fax. (0274) 4396415 Email : [email protected] Website : www.pt-yogyakarta.go.id

2017 TENTANG

Recommend Documents