KEMENTERIAN KESEHATAN RI DIREKTORAT JENDERAL MINA UPAYA KESEHATAN Man H.R..Rasuna. Said Blok X5 Kavling 4-9 TWA Pos 3097, 1 196 Jakarta 12950 Telepon : (021) 5201590 (Hunting) Faksimile : (021) 526181.4, 5203872 Surat Elektonik :
[email protected] ,
[email protected]., mailing list :
[email protected] .
Yang terhormat, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota di seluruh Indonesia
SURAT EDARAN NOMOR : liK.03.03/11/CY467/2015 TENTANG REGISTRASI PUSKESMAS
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 75 Tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat dalam rangka menata ulang penyelenggaraan puskesmas untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan sebagai upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat serta menyukseskan program,jaminan kesehatan nasional. Salah satu hal yang diatur dalam Permenkes tersebut mengenai registrasi puskesmas. Untuk mernastikan proses registrasi puskesmas berjalan dengan balk perlu disampaikan beberapa hal sebagai berikut : 1. Pemberlakukan syarat registrasi puskesmas sesuai dengan Permenkes nomor 75 Tahun 2014, sebagai dasar pemberian nomor registrasi puskesmas terhitung mulai tanggal 1 Januari 2015. 2. Puskesmis yang telah mendapatkan nomor registrasi sebelum 1 Januari 2015 harus melakukan registrasi ulang ke Kementerian Kesehatan paling lambat 3 (tiga) tahun sejak Permenkes nomor 75 Tahun 2014 diundangkan. Demikian surat ini disampaikan agar dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.
,
'
1
DIFtr."
%INA
Ditetapkan di Jakarta Pada, tanggal 2 Maret 2015 DIREKTUR JENDERAL, q..' PaiStillAfikl
•
L TAHER -„.„.. 1 4/ I. 'N0'1955057271980101001
Tembusan 1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
PERSYARATAN PENDIRIAN PUSKESMAS • Lokasi • Bangunan • Prasarana • Peralatan • Ketenagaan • Kefarmasian • Laboratorium
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS NON RAWAT INAP NO
NAMA RUANG
ALKES
1.
Ruangan pemeriksaan umum
Set Pemeriksaan Umum
2.
Ruangan tindakan
Set Tindakan Medis/ Gawat Darurat
3.
Ruangan KIA, KB, & Imunisasi
a. b. c. d.
4.
Ruangan kesehatan gigi dan mulut
Set Kesehatan Gigi & Mulut
5.
Ruangan ASI
Set ASI
6.
Ruangan Promkes
Set Promosi Kesehatan
7.
Ruangan Farmasi
Set Farmasi
8.
Ruangan persalinan
a. b. c.
9.
Ruangan rawat pasca persalinan
Set Perawatan Pasca Persalinan
10.
Laboratorium
Set Laboratorium
11.
Ruangan sterilisasi
Set Sterilisasi
Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Pelayanan KB Set Imunisasi
Set Obstetri dan Ginekologi Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi
RUANG PELAYANAN DAN ALKES DI PUSKESMAS RAWAT INAP NO
NAMA RUANG
ALKES
1.
Ruangan pemeriksaan umum
Set Pemeriksaan Umum
2.
Ruangan gawat darurat
Set Gawat Darurat
3.
Ruangan kesehatan anak & imunisasi
a. b.
Set Pemeriksaan Kesehatan Anak Set Imunisasi
4.
Ruangan kesehatan ibu & KB
a. b.
Set Pemeriksaan Kesehatan Ibu Set Pelayanan KB
5.
Ruangan kesehatan gigi dan mulut
Set Kesehatan Gigi & Mulut
6.
Ruangan ASI
Set ASI
7.
Ruangan Promkes
Set Promosi Kesehatan
8.
Ruangan Farmasi
Set Farmasi
9.
Ruangan persalinan
a.
Set Obstetri dan Ginekologi
b. c.
Set Insersi dan Ekstraksi AKDR Set Resusitasi Bayi
10.
Ruangan rawat pasca persalinan
Set Perawatan Pasca Persalinan
11.
Ruangan tindakan
Set Tindakan Medis
12.
Ruangan rawat Inap
Set Rawat Inap
13.
Laboratorium
Set Laboratorium
14.
Ruangan sterilisasi
Set Sterilisasi
STANDAR TENAGA MINIMAL PUSKESMAS No
1.
Jenis Tenaga
Non Rawat Inap 1 dokter
8. 9.
Dokter atau layanan primer Dokter gigi Perawat Bidan Tenaga kesehatan masyarakat Tenaga kesehatan lingkungan Ahli teknologi laboratorium medik Tenaga gizi Tenaga Kefarmasian
10.
Tenaga administrasi
2. 3. 4. 5. 6. 7.
Puskesmas kawasan Perkotaan
11. Pekarya Jumlah
Puskesmas kawasan Pedesaan
Puskesmas kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil Non Rawat Rawat Inap Inap 1 2
Rawat Inap 2
Non Rawat Inap 1
Rawat Inap 2
1 5 4 2
1 8 7 2
1 5 4 1
1 8 7 1
1 5 4 1
1 8 7 1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1 1
2 2
1 1
2 1
1 1
2 1
3
3
2
2
2
2
2 22
2 31
1 19
1 27
1 19
1 27
Keterangan: Standar ketenagaan sebagairnana tersebut diatas: a. merupakan konclisi minimal yang dillarapkan agar Puskesmas dapat terselen.ggara deriga.n baik. b. behiiri termnasuk tenaga di Puskesmas Pembantu clan Bidan Desa.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI sx
\ryx
KATEGORI PUSKESMAS KEMAMPUA ENYELENGGARAAN
I.
KAWASAN PERKOTAAN
PUSKESMAS NON RAWAT INAP I
KAWASAN PEDESAAN
PUSKESMAS RAWAT INAP I
KAWASAN T/ST
KATEGORI PUSKESMAS BERDASARKAN KARAKTERISTIK WILAYAH KERJA PUSKESMAS PERKOTAAN Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit
3 dari 4 kriteria kawasan perkotaan sbb: • Aktivitas penduduk > 50 % non agraris (terutama industri, perdagangan dan jasa) • Memiliki fasilitas perkotaan a.l: sekolah radius 2,5 km, pasar radius 2 km, RS radius < 5 km, bioskop atau hotel. • Rumah tangga dengan listrik 90 % • Terdapat akses jalan raya dan transportasi menuju fasilitas tersebut.
PUSKESMAS PEDESAAN Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan yang memenuhi paling sedikit 3 dari 4 kriteria sbb: • Aktivitas penduduk > 50 agraris. • Memiliki fasilitas a.l: sekolah radius > 2,5 km, pasar dan perkotaan (radius > 2 km), RS (radius > 5 km), tidak memiliki fasilitas bioskop/hotel • Rumah tangga dengan listrik < 90 % • Terdapat akses jalan dan transportasi menuju fasilitas tsb. .
Sumber : Penggabungan Kriteria Kemen PU (Ditjen Cipta Karya & Tata Kota) dan BPS
PUSKESMAS T/ST Puskesmas yang wilayah kerjanya meliputi kawasan dengan karakteristik sbb: • Berada di wilayah yg sulit dijangkau atau rawan bencana, pulau kecil, gugus pulau atau pesisir Akses transportasi umum rutin 1 kali dalam 1 minggu, waktu tempuh PP dari ibukota Kab. memerlukan .? 6 jam,
trasportasi yg ada sewaktuwaktu terhalang iklim/cuaca. • Kesulitan pemenuhan bahan pokok dan kondisi keamanan
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Tujuan Pembagian Puskesmas atas kategori karakteristik wilayah kerja • Pendekatan pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai karakteristik poly kehidupan masyarakat setempat. • Pelayanan kesehatan yang diberikan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat. • Pelayanan yang diberikan mampu menyelesaikan permasalahan kesehatan yang biasanya dihadapi pada kawasan tersebut. • Kebijakan dan dukungan pemerintah fokus berdasarkan priority setting.
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Izin Penyelenggaraan Puskesmas • Diberikan oleh Kabupaten/Kota.
Pemerintah
Daerah
• Berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun dan memenuhi dapat diperpanjang selama persya rata n.
Alur Izin Penyelenggaraan Puskesmas KETERANGAN: 1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan permohonan tertulis dengan melampirkan dokumen:
1 Kadinkes Kab/Kota
a. FC sertifikat tanah
Bupati/Walikota, melalui BPPT
b. FC IMB c. Dokumen pengelolaan lingkungan d. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e. Studi kelayakan, untuk Puskesmas yang baru akan dibangun. f. Profil Puskesmas
Lengkap
g. Syarat lain sesuai Perda 2. Jika berkas permohonan lengkap, BPPT:
Tidak Lengkap
a. Menerbitkan bukti penerimaan berkas
Penilaian
permohonan telah lengkap, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan diterima.
Dokumen & Peninjauan
b. Melaksanakan penilaian dokumen dan peninjauan lapangan.
Lapangan
3. Jika berkas permohonan belum lengkap, BPPT memberi informasi kepada Kadinkes Kab/Kota, paling lama 6 hari kerja sejak permohonan
Izin Diterbitkan
Penolakan Izin
diterima. Pemohon harus mengajukan permohonan ulang kepada pemberi izin. 4. I
Berdasarkan hasil penilaian dokumen dan peninjauan lapangan, BPPT menetapkan untuk memberikan atau menolak permohonan izin paling lama 14 hari kerja setelah bukti penerimaan berkas diterbitkan
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
Registrasi Puskesmas •
Setiap Puskesmas yang telah memiliki izin wajib melakukan registrasi.
•
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota kepada Menteri setelah memperoleh rekomendasi dari Dinas Kesehatan Provinsi.
•
Registrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dalam jangka waktu paling lambat 6 (enam) bulan setelah izin Puskesmas ditetapkan.
Alur Registrasi Puskesmas
4
+ Kadinkes Kab/Kota
i
KETERANGAN: 1. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan rekomendasi registrasi Puskesmas,
[ Dinas Kesehatan Provinsi
2.
dengan melampirkan: a. Izin Puskesmas b. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas Dinkes Provinsi melakukan verifikasi dan penilaian kelayakan Puskesmas dalam jangka waktu 14 hari setelah surat permohonan diterima. Puskesmas yang memenuhi penilaian kelayakan akan diberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas.
Surat rekomendasi registrasi Puskesmas
f
3. Rekomendasi tidak dikeluarkan
4.
Menteri Kesehatan
5
Kode Puskesmas
5.
6.
Dinkes Provinsi memberikan surat rekomendasi registrasi Puskesmas paling lambat 7 hari kerja setelah melakukan penilaian. Kadinkes Kab/Kota mengajukan surat permohonan registrasi Puskesmas dengan melampirkan: a. FC Izin Puskesmas. b. Profil Puskesmas. c. Laporan kegiatan 3 bulan terakhir' d. SK Bupati/Walikota terkait kategori Puskesmas e. Rekomendasi dinkes provinsi Menteri menetapkan nomor registrasi berupa kode Puskesmas, paling lama 14 hari kerja sejak surat permohonan registrasi diterima. Kode Puskesmas diinformasikan kepada dinkes kab/kota dan dinkes provinsi
KEMENTERIAN KESEHATAN RI
ORGANISASI PUSKESMAS •
Puskesmas merupakan UPT Dinkes Kab/Kota
•
Organisasi Puskesmas disusun oleh Dinkes Kab/Kota, kategori, upaya kesehatan dan beban kerja Puskesmas.
•
Organisasi Puskesmas paling sedikit terdiri atas:
berdasarkan
1. Kepala Puskesmas 2. Kasubag TU 3. Penanggungjawab UKM dan Perkesmas 4. Penanggungjawab UKP, kefarmasian dan laboratorrium 5. Penanggungjawab jaringan pelayanan dan jejaring fasyankes
NARAHUBUNG DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR EMAIL
NAMA
JABATAN
NO. TELEPON
drg. Kartini Rustandi, M.Kes
Direktur Bina Upaya Kesehatan Dasar
08161181553
[email protected]
dr. KM. Taufiq, MMR
Kasubdit Bina Yankes Dasar
081281733399
[email protected]
drg. Haslinda, M.Kes
Kasubdit Bina Yankes di DTPK
081210979222
[email protected]
drg. Saraswati, M.Kes
Kasubdit Bina Yankes Gigi dan Mulut
081314636370
[email protected]
dr. Novana Perdana P
Kasubdit Bina Yan Kedokteran
081298940591
[email protected]
081315786668
[email protected]
081906101961
[email protected]
Keluarga dr. Eko Budi Priyanto, MARS
Kasubdit Bina Yan Khusus, Usila, dan Yan Darah
Rospita Panjaitan, SKM,
Kasubbag Tata Usaha
M.Kes
47
NARAHUBUNG DIREKTORAT BINA UPAYA KESEHATAN DASAR JABATAN
NAMA dr. Ganda RP Sinaga,
Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes
MKM
Dasar
Tinexcelly S, SKM, MKM
Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit
NO. TELEPON
EMAIL
08111926974
[email protected]
08151673746
[email protected]
081219120233
[email protected]
08159869860
[email protected]
081398855946
[email protected]
081293300823
[email protected]
Bina Yankes Dasar dr. Laode MH Dony
Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes di DTPK
dr. Dewi Irawati, MKM
Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit Bina Yankes di DTPK
drg. Dewi Kartini Sari,
Kasie Standarisasi Subdit Bina Yankes
M.Kes
Gigi & Mulut
drg. ldawaty Lina,
Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit
M.Kes
Bina Yankes Gigi & Mulut
dr. Monika Sitepu, MPH
Kasie Standarisasi Subdit Bina Yan
08159046357
[email protected]
081384150073
[email protected]
Kedokteran Keluarga dr. Ernawati Octavia,
Kasie Bimbingan & Evaluasi Subdit
MKM
Bina Yan Kedokteran Keluarga
48
