BUPATI BARITO KUALA KEPUTUSAN BUPATI BARITO KUALA NOMOR 188.45/ 82 /KUM/2013 TENTANG TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 BUPATI BARITO KUALA, Menimbang :
a. bahwa dalam rangka menjamin terciptanya kondisi sosial, hukum dan keamanan dalam negeri yang kondusif dalam mendukung kelancaran pembangunan nasional dan pembangunan daerah, maka perlu dibentuk Tim Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Barito Kuala; berdasarkan pertimbangan sebagaimana b. bahwa dimaksud dalam huruf a perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Barito Kuala;
Mengingat
:
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undangundang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820); 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UndangUndang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737); 6. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 2 Tahun 2008 tentang Kewenangan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2008 Nomor 2); 7. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah dan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2010 Nomor 17);
MEMUTUSKAN : Menetapkan : KESATU
: Tim terpadu Penanganan Gangguan Keamanan Dalam Negeri Tingkat Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
KEDUA
: Tim sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diatas mempunyai tugas yaitu : a. Mengambil langkah-langkah dalam pelaksanaan penanganan gangguan keamanan didaerah; b. Berkoordinasi dengan Tim Terpadu Tingkat Provinsi bila menghadapi permasalahan diluar kemampuan dan kewenanganannya; c. Melakukan upaya pemulihan pada pasca konflik yang meliputi penanganan pengungsi, rekonsiliasi dan rehabilitasi agar masyatrakat dapat kembali memperoleh rasa aman dan dapat melakukan aktivitas seperti biasa; d. Merespon dengan cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan didalam masyarakat yang berpotensi menimbulkan konflik sosial, guna mencegah lebih dini terjadinya tindak kekerasan.
KETIGA
: Segala biaya sebagai akibat ditetapkannya keputusan ini, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Barito Kuala.
KEEMPAT
: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Ditetapkan di Marabahan pada tanggal 28 Pebruari 2013 BUPATI BARITO KUALA, TTD H. HASANUDDIN MURAD
Lampiran I
:
Keputusan Bupati Barito Kuala Nomor 188.45/ 82 /KUM/2013 Tanggal 28 Pebruari 2013
SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN GANGGUAN KEAMANAN DALAM NEGERI TINGKAT KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2013 NO.
KEDUDUKAN DALAM KOMINDA
JABATAN/NAMA
1.
Bupati Barito Kuala
Ketua
2.
Sekretaris Daerah Barito Kuala
Wakil Ketua I
3.
Kapolres Barito Kuala
Wakil Ketua II
4.
Dandim 1005 Marabahan
Wakil Ketua III
5.
Kepala Badan Kesbangpolinmas Barito Kuala
6.
Kabag. Ops. Polres Barito Kuala
Sekretaris I
7.
Pasi Ops. Kodim 1005 Marabahan
Sekretaris II
8.
Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja tranmigrasi Kabupaten Barito Kuala
dan
Anggota
9.
Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian Perdagangan Kabupaten Barito Kuala
dan
Anggota
dan
Sekretaris
10.
Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Barito Kuala
Perkebunan
Anggota
11.
Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Anggota
12.
Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Barito Kuala
Anggota
13.
Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Barito Kuala
Anggota
14.
Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Barito Kuala
Anggota
15.
Kepala Kantor Pelayanan Pajak Marabahan
Anggota
16.
Kepala Badan Intelejen Kabupaten Barito Kuala
Anggota
17.
Pasi Intel Kodim 1005 Marabahan
Negara
Perwakilan
Anggota
18.
Kasat. Intelkam Polres Barito Kuala
Anggota
19.
Kasi. Intel kejaksaan Negeri Marabahan
Anggota
20.
Kabag. Hukum Setda Barito Kuala
Anggota
21.
Kabag. Humas Setda Barito Kuala
Anggota
22.
Kabag. Tapem Setda Barito Kuala
Anggota
23.
Kabag. Ekonomi dan Pembangunan Setda Barito Kuala
Anggota
24.
Kabag. Kesra Setda Barito Kuala
Anggota
25.
Kabid. Bina Kesatuan Bangsa pada Kesbangpolinmas Kabupaten Barito Kuala
Anggota
26.
Kabid. Bina Sosial Politik pada Kesbangpolinmas Kabupaten Barito Kuala
Anggota
27.
Kabid. Bina Perlindungan Masyarakat pada Kesbangpolinmas Kabupaten Barito Kuala
Anggota
BUPATI BARITO KUALA, TTD H. HASANUDDIN MURAD
