MENTERI PEKERJAAN UMUM
REPUBUK INDONESIA
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM
NOMOR: 143/KPTS/M/2013
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGElOlAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH
SUNGAI MUSI - SUGIHAN - BANYUASIN - lEMAU
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
Menimbang :
Mengingat
a.
bahwa dalam rangka mengoordinasikan kepentingan berbagal sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam pengeiolaan sumber daya air, dan sesuai dengan ketentuan Pasal 86, Pasal 87 ayat (3) Undang undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengeiolaan Sumber Daya Air Pada TIngkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Wilayah Sungai, telah dibentuk TIm Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) Wilayah Sungai Mus! melalui Keputusan Menter! Pekerjaan Umum Nomor S08/KPTS/M/20 12;
b.
bahwa berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2Q12 tentang Penetapan Wilayah Sungai, terdapat perubahan nama wiiayah sungai semula Wilayah Sungai Musi menjadi Wilayah Mus! - Sugihan Banyuasin sebagai Wilayah Sungai Lintas Provinsi dengan jumlah 23 (dua puluh tiga) Kabupaten;
c.
bahwa sesua\ perubahan nama wilayah sungai sebagaimana dimaksud pada huruf b perlu membentuk TKPSDA Wilayah Sungai Musi Sugihan - Banyuasin - Lemau;
d.
bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang Pembentukan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum tentang TIm Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wllayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau;
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
2. Undang-Undang !'Jomor Tahun 2004 Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Undang undang Nomor Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844); Peraturan Pemerintah Nomor Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air; Pembentukan Nomor 47 tahun 2009 Organisasi Kementerian sebagaimana beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 91 Tahun 2011; Peraturan Presiden Nomor 24 tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi Kementerian serta Susunan Organisasi, dan I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 1; Tahun Keputusan Presiden Nomor Sungai;
Tahun
tentang Penetapan Wilayah
8. Keputusan Presiden Nomor 301M Tahun 2012; Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2008 tentang Pedoman Pembentukan Wadah Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air pada llngkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan WHayah Sungai; 10. Peraturan Menter! Pekerjaan Umum Nomor 08/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Tata Kementerian Pekerjaan Umum; 11. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 21/PRT/M/2010 tentang Organisasi dan Kerja Unit Pelaksana di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pekerjaan Umum Nomor 09/PRT/M/201 .
M EMU T U S K A N: Menetapkan
KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM TENTANG PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI PENGELOlAAN SUMBER DAYA AIR WILAYAH SUNGAI MUS! - SUGIHAN - BANYUASIN - LEMAU.
KESATU
Membentuk Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air Wilayah Musi Sugihan Banyuasin Lemau, yang selanjutnya disebut dengan TKPSDA WS Sugihan - Banyuasin dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
KEDUA
Ketua TKPSDA WS Musi Suglhan - Banyuasin - Lemau dijabat oleh
Kepala Badan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi
Sumatera Selatan l Kepala BAPPEDA Provins! Bengkulu 1 BAPPEDA Provinsi Lampung dan BAPPEDA Jambi secara bergantian.
KETIGA
Harian TKPSDA WS Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau dijabat oleh Kepala Dinas PU Pengairan Provinsi Sumatera Selatan, Kepala Dinas PU Provinsi Bengkulu 1 Kepala Dinas Permukiman dan Pengairan Provinsi Lampung dan Kepala Dinas PU Provinsi Jambi secara bergantian.
KEEMPAT
a.· TKPSDA Wilayah Sungai l"lusi - Sugihan - Banyuasin - Lemau berkeduaukan di Kota Palembang, Provinsi Sumatera Selatan. b. TKPSDA Wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin bersifat nonstruktural, di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Menteri Pekerjaan Umum.
KEUMA
TKPSDA Wilayah Sungai Musi Sugihan Banyuasin - Lemau mempunyai tugas membantu Menteri Pekerjaan Umum dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air melalui: a. pembahasan rancangan pola dan rancangan rencana pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi - Sugihan Banyuasin - Lemau guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan pola dan rencana pengelolaan sumber daya pembahasan rancangan program dan rancangan rencana kegiatan pengelolaan daya air pada Wilayah Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan program dan rencana kegiatan sumber daya air;
c. pembahasan usulan rencana alokasi air dari setiap sumber air pada Wilayah Sungai Musi Sugihan - Banyuasin - Lemau guna perumusan bahan pertimbangan untuk penetapan rencana alokasi air; d. pembahasan rencana pengelolaan informasi hidrologi, hidrometeorologi, dan hidrogeologi pada Wilayah Sungai Musi Sugihan Banyuasin untuk mencapai keterpaduan pengelolaan sistem informasi; e. pembahasan rancangan pendayagunaan sumber manusia l keuangan, peralatan dan kelembagaan untuk mengoptimalkan kinerja pengelolaan sumber daya pada Wilayah Musi Sugihan - Banyuasin Lemau; dan f. pemberian pertimbangan kepada Menteri mengenai pelaksanaan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi - Sugihan Banyuasin - Lemau.
KEEN AM
Dalam melaksanakan Wilayah menyelenggarakan
Sugihan
DIKTUM KEUMA Banyuasin - Lemau
a. konsultasi pihak yang diperlukan guna keterpaduan pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi - Sugihan tercapainya kesepahaman antarsektor, - Banyuasin - Lemau antarwilayah antarpemilik kepentingan; b. pengintegrasian dan penyelarasan kepentingan antarsektor, antarwilayah serta antar pemilik kepentingan dalam pengelolaan sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin Lemau; dan c. kegiatan pemantauan dan pelaksanaan program rencana kegiatan DerlaellOla sumber daya air pada Wilayah Sungai Musi Banyuasin - Lemau.
KETUJUH
Keanggotaan TKPSDA Wilayah Sungai Musi - Sugihan - Banyuasin dapat dikelompokkan dalam komisi-komisi kebutuhan ditetapkan dengan keputusan Ketua TKPSDA WS Musi - SugihanBanyuasin kecuali dan Ketua Harian.
KEDELAPAN
Dalam melaksanakan tugas dimaksud dalam DIKTUM KELIMA TKPSDA Wilayah Sungai Musi Sugihan - Banyuasin - Lemau wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Menteri Pekerjaan Umum paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun dengan tembusan kepada para gubernur dan bupati/walikota
KESElVlBlLAN
a. Untuk membantu TKPSDA WS Musi - Sugihan - Banyuasin SugihanLemau, dibentuk sekretariat TKPSDA WS Musi Banyuasin - Lemau. b. Susunan organisasi dan Tata Kerja sekretariat TKPSDA Musi ditetapkan Ketua Harian TKPSDA WS Musi SugihanBanyuasin - Lemau c. Sekretariat TKPSDA WS Musi - Sugihan - Banyuasin - Lemau dipimpin oleh Sekretariat TKPSDA WS Musi Sugihan Banyuasin - Lemau. d. Kepala sekretariat TKPSDA WS Musi - Sugihan - Banyuasin Lemau dijabat salah satu Kepala Bidang pada Wilayah Sungai Sumatera VIII.
KESEPULUH
Mencabut Menyatakan Berlaku Keputusan Menteri Pekerjaan Umum Nomor S08/KPTS/M/2012 Pembentukan 11m Koordinasi Pengelolaan Sumber Air Wilayah Sungai Musi.
-4
KESEBELAS
Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja l'Jegara pada Satuan Kerja Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII, Direktorat Jenderal Sumber Daya Air.
KEDUABELAS
Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Tembusan disampaikan kepada Yth: 1. Gubernur Provinsi Sumatera Selatan; 2. Gubernur Provinsi Bengkulu; 3. Gubernur Provinsi Lampung; 4. Gubernur Provinsi Jambi; 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 6. Inspektur Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum; 7. Direktur Jenderal Sumber Oaya Air Kementerian Pekerjaan Umum; 8. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga, Kementerian Pekerjaan Umum; 9. Kepala Biro Hukum Kementerian Pekerjaan Umum; 10. Direktur Bina Penatagunaan Sumber Daya Air; 11. Sekretaris Direktorat Jenderal Sumber Daya Air; 12. Walikota Palembang; 13. Bupati Banyuasin; 14. Bupati Musi Banyuasin; 15. Bupati Musi Rawas; 16. Walikota Lubuk Linggau; 17. Bupati Empat Lawang; 18. Bupati Lahat; 19. Walikota Pagar Alam; 20. Bupati OKU Selatan; 21. Bupati Ogan Komering Ulu; 22. Bupati OKU Timur; 23. Bupati Ogan Komering Ilir; 24. Bupati Ogan Ilir; 25. Walikota Prabumulih; 26. Bupati Rejang Lebong; 27. Bupati Kepahyang; 28. Bupati Bengkulu Tengah; 29. Bupati Lampung Barat; 30. Bupati Sarolangun; 31. Bupati Tanjung Jabung Ttmur; 32. Bupati Batang Hari; 33. Bupati Muaro Jambi; 34. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan; 35. Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera VIII; 36. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan. Oitetapkan di Jakarta pada tanggal 1 April 2013 MENTER! PEKERJAAI\J UMUM,
/(J~ DJOKO KIRMANTO
"AJ
LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PEKERJAAN UMUM NOMOR : 143/KPTS/M/2013 TANGGAL : 1 April 2013
TIM KOORDINASI PENGElOlAAN SUMBER DAYA AIR (TKPSDA)
WILAYAH SUNGAI MUSI-SUGIHAN-BANYUASIN-lEMAU
NO
1
2
3
NAMA/UNIT KERJA/JABATANI ASOSIASI Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerdll Provinsi Sumatera Selatan
KEDUDUKAN DALAM TIM Ketua merangkap anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Pengairan Provinsi Sumatera Selatan
Ketua Harian merangkap anggota
Kepala Balai Besar Wilayah Sungai Sumatera
Anggota
VIII
\
4 \
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan . Hortikultura Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
I
KETERANGAN
I
I I I I
I I I
\
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
6
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
7
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Bengkulu
Anggota
II 5
I
\
\
\
Anggota
Umum Provinsi
8
Kepala Dinas Pekl:!r Bengkulu
9
Kepala Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Bengkulu
Anggota
10
Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Bengkulu
Anggota
11
Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi Bengkulu
Anggota
Kepala Badan Daerah Provinsi Jambi
Anggota
Pembangunan \
Kepala
Pekerjaan Umum Provinsi Jambi
I
I I
-6
Anggota
Asisten Ekbang dan Kesos Sekda Provinsi Jamb]
Anggota
Kepala Biro Ekbang dan SDA Sekda Provinsi Jambi
Anggota
Kepala Badan Provinsi Lampung
Anggota
Pembangunan
18 I
Anggota
Pengairan dan Permukiman • Provinsi Lampung
19
Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Provinsi Lampung
Anggota
Anggota
Kehutanan Provinsi Lampung
21 Kepala Badan Lingkungan Hidup Provinsi
Anggota
Lampung Anggota
Kepala Dinas PU Pengairan Kota Palembang
Anggota
Kabupaten Banyuasin
24 Kepala Dinas Pengairan dan Cipta Karya
Anggota
Kabupaten Musi Banyuasin Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Ogan Ilk
Anggota
26 Kepala Dinas Cipta Karya Dan Pengairan
Anggota
Kabupaten Ogan Komering Ilir
27 Kepala Dinas Pengairan dan Bina Marga Kota
I
Anggota
Prabumulih
28 Kepala Dinas Kehutanan Kabupaten Muara
Anggota
Enim
Bina Marga dan Pengairan Lahat
Anggota
Dinas PU Pengairan Kabupaten OKU
Anggota
NAMA/UNIT KERJAI JABATAN I ASOSIASI 31 Kepala Dinas PU Pengairan Kabupaten Ogan • Komering Ulu
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
NO
KETERANGAN I
I
32
Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekda Kabupaten OKU Selatan
Anggota
I I 33
34
Kepala Dinas PU Cipta Karya dan Pengairan Kabupaten Empat Lawang
Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Musi Rawas
Anggota :
35
Kepala Dinas Lubuklinggau
Umum Kota
I
Anggota
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rejang Lebong
Anggota
Kepala Badan Lingkungan Hidup Kabupaten Kepahiang
Anggota
38
Kepala Dinas Pekerjaan umum Kabupaten Bengkulu
Anggota
39
Kepala Dinas P\:::I\I;;;IJddll Umum Kabupaten lampung Barat
Anggota
Kepala Bidang Pengalran Kota Pagaralam
Anggota
Kepala Dlnas PU dan Perumahan Rakyat Kabupaten Sarolangun
Anggota
I
. 37
I
I
: 40 41
Umum Kabupaten
Anggota
43
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Batang Hari
Anggota
44
Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum Tanjung Jabung Timur
45
Ir. H. Mirna Syauliah, Provlnsi Sumatera Selatan
46
Ketua Umum Forum DR. Ir. Edward DAS Provinsi Sumatera Selatan
Kepala Dinas Muaro Jambi
Kabut"~~_
Anggota
I PERPAMSI
Anggota
Anggota
I I
NAMA/UNIT NO I KERJA/JABATAN/ASOSIASI 47 I H. Hambali Hasan, SH, MH, Ketua Dewan
KEDUDUKAN DALAM TIM
KETERANGAN
Anggota
I
Pembinaan Adat Istiadat Provinsi Sumatera I Selatan
I
I 48 • H.IVJ. Jum Perkasa, Wakil Ketua KTNA Provinsi Sumatera
I 49
Hermanto, M.Si, Ketua KTNA Kota Lubuklinggau
50
Ir. Muhammad Yamin, MM, LSM Masyarakat Kelautan dan Perikanan Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
Kemas Abdul Rachiem, Ketua LSM Maritim Kelautan Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
!
I
I
I
I 51
I
I
I
\
I 52 I I
53
H. Djunaedi SRM, BBA, Yayasan Kepariwisataan Sriwijaya Indonesia (YKSI)
Anggota
Haitami Ketua Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Bengkulu
Anggota
Hexa Prima Putra, Ketua Yayasan Konservasi Sumatera Bengkulu
Anggota
Oka Andriansyah, Ketua Yayasan Ulayat Bengkulu
Anggota
Syawaluddin, Ketua Komite Tetap Lingkungan Hidup dan Pengendalian Dampak Selatan Lingkungan KADIN Provinsi
Anggota
I
I I \ 55 i
I
56
I I
57
I
Anggota
Ketua Bidang III Drs. P. Sulfariano, ' Asosiasi Kontraktor Ustrik dan Mekanikal \ Indonesia (AKU) Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
58
PERHIPTANI Kabupaten M. Nasir, Lampung Barat
59
Iwan Setiawan, Provinsi
Hut, Bendahara I APHI Selatan
Anggota
60
Hermansyah, Ketua HKTI Kabupaten OKU llmur
Anggota
I
J
-9
I
I
NAMA/UNIT KERJA/lABATAN/ ASOSIASI 61 Syahrial Rangkuti, DPe INSA I (Indonesia National Shipowners Association) ! Palembang
NO
KEDUDUKAN DALAM TIM Anggota
62 . Nita Astuti, Korps Wanita Penyuluh . Pertanian, Perikanan dan Kehutanan ! (KOWALUH) Kabupaten Lampung Barat
Anggota
63
Anggota
67
Anwar Sadat, Ketua WALHI Provinsi • Sumatera Selatan
lV1asrun Zawawi, Sekjen Konsorsium
Pengelola Sumber Daya Alam Berkelanjutan (KPSDAB) Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
M. Aliman, Umum Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) DPD, Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
Iskandar Sabani, SH, MH, Ketua HKTI Kabupaten Ogan Ilir
Anggota
Sebastian, MSi, Ketua Lembaga
Mutiara Madani Provinsi Sumatera Selatan
Anggota
Drs. Ahmad Mirzah, Koordinator Informasi
Anggota
I Data LSIV1 Gebrak Sriwijaya
70
Lyuzman, LSM Pemerhati Pembangunan Daerah (P2D) Kabupaten Rejang Lebong
Ketua KTNA Kabupaten Banyuasin
72 Kamlan Masyarakat, ! Palembang
73
Direktur Eksekutif dan Petani
Adiosyafri/ S.Si, Wahana Bumi Hijau
Alfian HM,
Anggota
Anggota
Direktur Yayasan
Syamsul Jufri, SH, Ketua Forum Solidaritas (FSMS)
Masyarakat Sumatera 75
Anggota
Anggota
Anggota
Anggota
KTNA Kabupaten OKI
Ketua Lembaga Peduli Joko Supriyanto, Kawasan Belitang Kabupaten -10
Anggota
KETERANGAN
I
I NO 77
NAMA/UNIT KE RJA/ JABATAN / ASOSIASI
KEDUDUKAN DALAM TIM
Syarif Hidayat, ST, Ketua Koperasi Masyarakat Cinta Musi (KMCM) Palembang
KETERANGAN
Anggota
""
78
Suwarni, Ketua IP3A Belitang Jaya Kabupaten OKUT
Anggota
79
Thamrin, SE, Ketua KTNA Kabupaten Bengkulu Tengah
Anggota
80
Ir. H. AR. Sutan Adil Hendra, MM, Ketua HKTI Provinsi Jambi
Anggota
81
DR. Sunarti, SP, MP, Ketua PPM DAS Lembaga Penelitian Universitas Jambi
Anggota
82
Ir. H. Aswandi Idris, MSc, Ketua Forum DAS Batang Hari Provinsi Jambi
Anggota
83
Rakhmat Hidayat, Ketua Komunitas Konservasi Indonesia/WARSI Provinsi Jambi
Anggota
84
Ir. H. Firdaus, Ketua Perpamsi Provinsi Jarnbi
Anggota
85
Ir. Heri Junaedi, MSc, Ketua Bidang Organisasi dan Kelembagaan Masyarakat
Konservasi Tanah Indonesia (MKTI) Provinsi
Jambi
Anggota
86
Hidayat, Ketua KTNA Kabupaten Sarolangun
Anggota
87
Musri Nauli, SH, Direktur Eksekutif WALHI Provinsi Jambi
88
Marhadi, ST, Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) Universitas
Batang Hari Provinsi Jambi
(
, 'Anggota (>
Anggota
MENTERI PEKERJAAN UMUM,
DJOKO KIRMANTO
-11
'vvI
