2013 TENTANG

GUBERNUR JAWA TIMUR KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 188/ 211 /KPTS/013/2013 TENTANG STANDAR HONORARIUM, UANG LEMBUR, PERJALANAN DINAS DAN STANDAR SATUAN HARGA ATAS BARANG/JASA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR JAWA TIMUR TAHUN 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR, Menimbang

: bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013, dan untuk melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009, perlu menetapkan Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dengan Keputusan Gubernur Jawa Timur.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan UndangUndang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950); 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851); 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355); 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286 ); 5. Undang-Undang

Dok. Informasi Hukum - JDIH Biro Hukum Setda Prov Jatim

- 25. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400); 6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844); 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5246); 8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4480) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4865); 10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578); 11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614); 12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

13. Peraturan


-313. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelaksanaan Tugas dan Wewenang serta Kedudukan Keuangan Gubernur sebagai Wakil Pemerintah di Wilayah Provinsi (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5107) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2011 (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5209); 14. Peraturan Presiden Nomor 74 Tahun 2001 tentang Tata Cara Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah ; 15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 155); 16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2005 tentang Pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ; 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011; 18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2009; 19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 1, Seri E); 20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 13 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 3, Seri A); 21. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 77 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2013; 22. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 78 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2013;

23. Keputusan


-4-

23. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/758/KPTS/013/ 2012 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013; 24. Keputusan Gubernur Jawa Timur Nomor 188/759/KPTS/013/ 2012 tentang Standar Satuan Harga Barang dan Jasa Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

MEMUTUSKAN : Menetapkan KESATU

: : Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

: Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi : a. Penetapan honorarium/uang lembur kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS, Petugas Pemutakhiran Data Pemilih, Bawaslu Provinsi, Panwaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan dan Petugas Pemilu Lapangan ; b. Barang dan Jasa, terdiri dari barang pakai habis, bahan/material, jasa publikasi, jasa kantor, jasa konsultan audit dan advokasi hukum, pencetakan, BBM kendaraan, sewa sarana mobilitas, perlengkapan dan peralatan, makanan dan minuman, perjalanan dinas, pendistribusian surat suara, serta verifikasi dan rekapitulasi calon perseorangan.

KETIGA

: Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA merupakan batas tertinggi untuk digunakan sebagai acuan perencanaan anggaran kebutuhan belanja Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT

: Standar Honorarium, Uang Lembur, dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sudah termasuk Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN), sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. KELIMA


-5-

KELIMA

: Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa Penyelenggaraan Pemlihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Jawa Timur Tahun 2013 yang tidak tercantum sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disesuaikan dengan harga pasar setempat yang berlaku.

KEENAM

: Standar Honorarium, Uang Lembur, Perjalanan Dinas dan Standar Satuan Harga atas Barang/Jasa berlaku selama masa tahapan pelaksanaan Pemilihan Umum Gubernur dan Wakil Gubernur Tahun 2013 yang ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUJUH

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 21 Maret 2013 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd Dr. H. SOEKARWO


2013 TENTANG

Recommend Documents