BUPATI DONGGALA KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA NOMOR : 188.45/ /BLHD/2013 TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN DI DESA LOLI OGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA OLEH PT.MARALES JAYA SENTOSA BUPATI DONGGALA, Menimbang
:
a. bahwa Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala oleh PT. Marales Jaya Sentosa merupakan kegiatan yang wajib memiliki Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); b. bahwa setelah dilaksanakan evaluasi Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan di Desa Loli Oge Kecamatan Banawa Kabupaten Donggala adalah layak lingkungan sesuai surat Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Nomor : 660.19/BLHD/XI/2013 tanggal 26 November 2013 Perihal Rekomendasi Persetujuan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL); c. bahwa terhadap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki UKL-UPL yang telah dievaluasi dan layak lingkungan, wajib memiliki Izin Lingkungan, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan dan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan; d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Bupati Donggala tentang Izin Lingkungan Kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan di Desa Balukang Kecamatan Sojol Kabupaten Donggala oleh PT. Marales Jaya Sentosa;
Mengingat
:
1. Undang - undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah – daerah Tingkat II di Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822); 2. Undang – undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); 4. Undang – undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5059); 5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285); 6. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Dokumen Lingkungan Hidup. 7. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 3); 8. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2008 Nomor 11) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 7 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Penanaman Modal dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Donggala (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2010 Nomor 7); 9. Peraturan Daerah Kabupaten Donggala Nomor 6 Tahun 2011 tentang Perlindungan dan Penggelolaan Lingkungan (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2011 Nomor 6); 10. Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Donggala Tahun 2011 – 2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Tahun 2012 Nomor 1 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Donggala Nomor 1);
MEMUTUSKAN : Menetapkan
:
KEPUTUSAN BUPATI DONGGALA TENTANG IZIN LINGKUNGAN KEGIATAN PERTAMBANGAN BAHAN GALIAN BATUAN DI DESA Loli OGE KECAMATAN BANAWA KABUPATEN DONGGALA OLEH PT. MARALES JAYA SENTOSA.
KESATU
:
Memberikan Izin Lingkungan 1. Nama Perusahaan : 2. Jenis Usaha dan / : atau kegiatan 3. Penanggung Jawab : 4. Alamat Kantor : 5. Lokasi Kegiatan :
KEDUA
:
Ruang lingkup kegiatan dalam Izin Lingkungan ini, mencakup kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) yang disusun oleh PT. Marales Jaya Sentosa, dan telah direkomendasi
KETIGA
:
Ruang Lingkup Izin Lingkungan sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA adalah sebagai persyaratan bagi Pemrakarsa untuk memperoleh izin usaha dan/atau kegiatan.
KEEMPAT
:
PT. Marales Jaya Sentosa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi persyaratan dan wajib memiliki : 1. Izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup untuk tahapan konstruksi dan operasi yaitu Izin penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun 2. Izin usaha dan/atau izin lainnya yang terkait .
KELIMA
:
Instansi pemberi izin wajib memperhatikan Izin Lingkungan sebagai syarat penerbitan izin dalam pelaksanaan kegiatan sebagimana dimaksud dalam diktum KEEMPAT
KEENAM
:
Luas Areal untuk Operasi Produksi, ditetapkan secara Teknis oleh Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral Kabupaten Donggala.
KETUJUH
:
PT. Marales Jaya Sentosa dalam melaksanakan kegiatannya harus memenuhi kewajiban melakukan pengelolaan dampak sebagaimana tercantum dalam Dokumen upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup (UKL-UPL) yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
kepada : PT. Marales Jaya Sentosa Pertambangan Bahan Galian Batuan Rocky Martianus Jl.Sis Aldjufri No 15 Palu Desa Loli Oge Kecamatan Banawa
KEDELAPAN
:
Selain kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH, PT. Marales Jaya Sentosa dalam melaksanakan kegiatannya juga diminta melaksanakan hal-hal sebagai berikut : 1. Memprioritaskan pemanfaatan tenaga kerja setempat (lokal) sesuai kualifikasi yang dibutuhkan pada semua tingkatan pekerjaan selama pelaksanaan kegiatan berlangsung 2. Membuat saluran drainase disekitar lokasi pabrik. 3. Melakukan penghijauan sekitar 20 % dari luas hamparan pembangunan pabrik pemecah batu dan fasilitas kerja 4. Melakukan penyiraman pada areal jalan tambang yang berdebu khususnya jalan akses keluar masuk lokasi kegiatan 5. Membuat tempat penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beracun 6. Membuat peta kemajuan tambang sebagai dasar untuk melakukan normalisasi sungai bekas tambang, karena rencana Normalisasi lahan bekas tambang akan dilakukan sejalan dengan kemajuan tambang 7. Memenuhi persyaratan , standar dan baku mutu lingkungan dan/atau kriteria baku kerusakan lingungan sesuai dengan peraturan perundangundangan 8. Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban yang dimuat dalam izin lingkungan selama 6 (enam) bulan sekali 9. Mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila direncanakan untuk melakukan perubahan terhadap lingkup deskripsi rencana usaha dan/atau kegiatannya 10.Melakukan koordinasi dengan instansi yang berwenang dalam penutupan penambangan agar tidak menimbulkan keresahan dikalangan masyarakat maupun pihak pemerintah 11.Mendokumentasikan seluruh kegiatan pengelolaan lingkungan yang dilakukan terkait dengan kegiatankegiatan tersebut.
KESEMBILAN
:
Masa berlaku Izin Lingkungan selama usaha dan dan/atau kegiatan berlangsung sepanjang tidak ada perubahan atas usaha dan/ atau kegiatan Pertambangan Bahan Galian Batuan .
KESEPULUH
:
Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib mengajukan permohonan perubahan izin lingkungan apabila terjadi perubahan atas rencana usaha dan/atau kegiatannya sesuai dengan kriteria perubahan yang tercantum dalam pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan.
KESEBELAS
:
Menyampaikan laporan pelaksanaan persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam diktum KETUJUH dan KEDELAPAN, setiap 6 (enam) bulan sekali sejak Keputusan Bupati ini ditetapkan kepada : 1. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala 2. Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Kabupaten Donggala
KEDUABELAS
:
Apabila dalam pelaksanaan usaha dan/atau kegiatan timbul dampak lingkungan hidup diluar dari dampak lingkungan hidup yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL) sebagaimana dimaksud pada diktum KETUJUH dan KEDELAPAN, penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan wajib melaporkan kepada instansi terkait sebagaimana dimaksud dalam diktum KESEBELAS.
KETIGABELAS
:
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Ditetapkan di Donggala pada tanggal BUPATI DONGGALA,
HABIR PONULELE Tembusan : 1. Menteri Negara Lingkungan Hidup Republik Indonesia di Jakarta 2. Gubernur Sulawesi Tengah u.p. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Provinsi Sulawesi Tengah di Palu 3. Kepala PPE Sulawesi Maluku di Makassar 4. Kepala Badan Lingkungan Hidup Daerah Kabupaten Donggala di Donggala 5. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Donggala di Donggala 6. Kepala Dinas Energi dan SDM Kabupaten Donggala di Donggala. 7. Camat Banawa di Donggala 8. Kepala Desa Loli Oge di Loli Oge
