2013 TENTANG TOKO BEBAS BEA

SOSIALISASI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK.04/2013 TENTANG TOKO BEBAS BEA

© Direktorat Fasilitas Kepabeanan 2013

LATAR BELAKANG

1

Telah diterbitkan PMK Nomor 37/PMK.04/2013 tentang Toko Bebas Bea

2

Perlu masukan dari berbagai pihak yang terkait, dalam rangka penyusunan Peraturan Direktur Jenderal sebagai petunjuk lebih lanjut dari PMK dimaksud

1

PENDAHULUAN LATAR BELAKANG PENERBITAN PMK 37/PMK.04/2013 





Adanya perubahan dasar hukum (Perubahan PP 33/1996 tentang TPB menjadi PP 32/2009)

Upaya peningkatan pengawasan atas penyalahgunaan fasilitas : o

Pembelian oleh orang yang tidak berhak

o

Jumlah pembelian melebihi batas

o

Dll

Upaya peningkatan pelayanan

2

BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN Hal PENYEBUTAN ISTILAH

LOKASI TBB

KMK 128/2000 (Ketentuan Lama)

PMK 37/2013 (Ketentuan Baru)

Pengusaha Toko Bebas Bea

Penyelenggara Toko Bebas Bea sekaligus Pengusaha Toko Bebas Bea

Terminal Keberangkatan Bandara Internasional / Pelabuhan Utama Terminal Kedatangan Bandara Internasional / Pelabuhan Utama; atau Dalam kota

Terminal keberangkatan bandar udara internasional di kawasan pabean Terminal keberangkatan di pelabuhan utama di kawasan pabean Tempat transit pada terminal keberangkatan bandar udara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean Tempat transit pada terminal keberangkatan di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di kawasan pabean; atau Dalam kota

3

BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN Hal


RUANG DI TBB

Gudang penimbunan; Ruang pemeriksaan; Ruang Penjualan; Untuk TBB di Terminal Keberangkatan Bandara Internasional/Pelabuhan Utama dapat memiliki ruang pamer dan ruang penyerahan

RUANG PENIMBUNAN YANG TERPISAH

Tidak diatur

PMK 37/2013 (Ketentuan Baru) Ruang penimbunan; dan  Ruang penjualan

 Ruang Penimbunan dapat terpisah dengan ruang penjualan

4

BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN Hal MANAJEMEN RISIKO



Tidak diatur dengan tegas

Diatur penerapan manajemen risiko untuk pelayanan dan pengawasan

JANJI LAYANAN

30 (tiga puluh) hari sejak permohonan diterima secara lengkap dan benar

Di KPPBC : 15 (lima belas) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap. Untuk perpanjangan izin 10 hari kerja. Di KP DJBC : 10 (sepuluh) hari kerja sejak permohonan diterima secara lengkap

PEMASUKAN BARANG

 Belum diakomodir pemasukan dari Kawasan Bebas

Sudah diakomodir pemasukan dari Kawasan Bebas

BARANG RETUR/RIJEK

Tidak diatur

Diatur pengeluaran ke GB dan/atau TLDDP dalam hal barang retur / rijek

5




JANGKA WAKTU IJIN

Tidak ada pembatasan jangka waktu izin TBB

Izin diberikan untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjangn dengan mengajukan permohonan

PENIMBUNAN BARANG

Antara barang eks impor dan eks lokal tidak ada kewajiban memisahkan

Wajib memisahkan dengan memberikan tanda yang jelas dan/atau batas tertentu atas barang eks impor dengan eks lokal yang ditimbun di ruang penimbunan

BARANG KONSUMSI

Tidak diatur

Diatur secara jelas bahwa barang yang dikonsumsi di TBB tidak mendapat fasilitas

6




Tiidak diatur

Wajib mendayagunakan IT Inventory yang dapat diakses untuk kepentingan pemeriksaan oleh DJBC

PENCACAHAN BARANG

Tidak diatur secara tegas

Wajib melakukan pencacahan (stock opname) terhadap barang-barang yang mendapat fasilitas kepabeanan, cukai, dan perpajakan, dengan mendapatkan pengawasan dari Kantor Pabean yang mengawasi, paling kurang 1 (satu) kali dalam kurun waktu 1 (satu) tahun

KARTU KENDALI

Hanya dipersyaratkan untuk tenaga ahli badan internasional

Pembelian dengan kartu kendali diwajibkan untuk pembelian oleh anggota CD maupun tenaga ahli badan internasional

KUOTA PEMBELIAN BKC

Hanya dibatasi untuk pembelian oleh tenaga ahli Badan Internaaional

Pembatasan pembelian BKC untuk korps diplomatik (sesuai azas resiprocal) maupun tenaga ahli Badan Internasional

IT INVENTORY

7

BEBERAPA PERUBAHAN KETENTUAN Hal LTPC

PENELITIAN &PENDATAAN



LTPC disediakan oleh DJBC

Label tanda pengawasan cukai disediakan sendiri oleh Pengusaha TBB dengan diatur formatnya

Tidak diatur secara tegas

Penelitian dan pendataan dilakukan oleh Pengusaha TBB (termasuk pemotongan kartu kendali)

8

MATERI PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 37/KMK.04/2013 TENTANG TOKO BEBAS BEA

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB I

Pasal 1

KETENTUAN UMUM

:

Definisi

Pasal 2

:

Norma bahwa TBB adalah Kawasan Pabean dan sepenuhnya berada dibawah pengawasan DJBC. Pengawasan dilakukan berdasarkan manajemen risiko

Pasal 3

:

Lokasi TBB

Pasal 4

:

Ruang yang harus dimiliki TBB

i

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB II

PENDIRIAN TBB

Pasal 5

:

Penyelenggaraan dan Pengusahaan TBB

Pasal 6

:

Kewenangan pemberian izin TBB dan jangka waktu izin TBB

Pasal 7

:

Tata cara pengajuan permohonan TBB

Pasal 8

:

Perusahaan/Orang yang pernah melakukan pidana kepabeanan dan pernah pailit tidak dapat diberikan izin TBB

Pasal 9

:

Perpanjangan izin TBB

ii

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB III

PENDIRIAN TBB

Pasal 10

:

Fasilitas fiskal di TBB

Pasal 11

:

Orang yang berhak membeli di TBB yang berlokasi di Bandara atau Pelabuhan Utama

Pasal 12

:

Orang yang berhak membeli di TBB yang berlokasi di dalam kota

Pasal 13

:

Kartu kendali

Pasal 14

:

Perpanjangan kartu kendali

Pasal 15

:

Perubahan kartu kendali

iii

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB IV

KEWAJIBAN, TANGGUNG JAWAB, DAN LARANGAN

Pasal 16

:

Kewajiban Pengusaha TBB

Pasal 17

:

Kewajiban meneliti dan mendata pembelian di TBB

Pasal 18

:

Tanggung jawab Pengusaha TBB

Pasal 19

:

Kewajiban pelekatan tanda pengawasan cukai

Pasal 20

:

Larangan kepada Pengusaha TBB

iv

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB V

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BARANG

Pasal 21

:

Pemasukan barang ke TBB

Pasal 22

:

Pengeluaran barang dari TBB

Pasal 23

:

Pemasukan dan pengeluaran BKC

Pasal 24

:

Ketentuan pembatasan impor

BAB VI

PEMBERITAHUAN PABEAN

Pasal 25

:

Pemberitahuan pabean atas pemasukan dan pengeluaran barang

v

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB VII SANKSI ADMINISTRASI, PEMBEKUAN, DAN PENCABUTAN

Pasal 26

:

Sanksi administrasi

Pasal 27

:

Pembekuan akibat tidak menjalankan kewajiban dan melakukan larangan

Pasal 28

:

Pembekuan karena hal lain

Pasal 29

:

Pemberlakuan kembali izin yang dibekukan

Pasal 30

:

Pencabutan akibat pembekuan

Pasal 31

:

Pencabutan lainnya

Pasal 32

:

Tindaklanjut dari pencabutan izin

vi

KERANGKA PMK 37/PMK.04/2013 BAB VIII PENGAWASAN Pasal 33

:

Pengawasan oleh Kepala Kantor

Pasal 34

:

Penelitian mendalam atas indikasi penyalahgunaan fasilitas

Pasal 35

:

Audit dan pemeriksaan sederhana

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 36 BAB IX

:

Peralihan

PENUTUP

Pasal 37

:

Pencabutan ketentuan TBB yang lama

Pasal 38

:

Amanat penyusunan Perdirjen

Pasal 39

:

Pemberlakuan PMK vii

DEFINISI TBB

TOKO BEBAS BEA (TBB) ADALAH TEMPAT PENIMBUNAN BERIKAT UNTUK MENIMBUN BARANG ASAL IMPOR DAN/ATAU BARANG ASAL DAERAH PABEAN UNTUK DIJUAL KEPADA ORANG TERTENTU

Pasal 1

LOKASI TBB 









Terminal keberangkatan bandara internasional di Kawasan Pabean Terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama di Kawasan Pabean Tempat transit pada terminal keberangkatan bandara internasional yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean Tempat transit pada terminal keberangkatan internasional di pelabuhan utama yang merupakan tempat khusus bagi penumpang transit tujuan luar negeri di Kawasan Pabean Dalam Kota Pasal 3

RUANGAN DI TBB 

TBB harus memiliki : Ruang Penimbunan (untuk menimbun barang dan melakukan pemeriksaan fisik oleh DJBC), dan 2) Ruang penjualan (untuk menjual dan menyerahkan barang) 1)



Khusus untuk TBB yang berada di bandara internasional atau pelabuhan utama  ruang penimbunan dan ruang penjualan dapat berada tidak satu lokasi.

Pasal 4

PERMOHONAN IZIN TBB

MENGAJUKAN PERMOHONAN KEPADA DIRJEN MELALUI KPPBC

PEMOHON

MELAKUKAN PENELITIAN DAN MENERUSKAN PERMOHONAN KEPADA DIRJEN

KPPBC

MENERBITKAN IZIN ATAU PENOLAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 HARI KERJA

DIRJEN BC

• KPPBC meneruskan paling lama 15 hari Kerja sejak lengkap • Disertai Berita Acara Pemeriksaan Lokasi dan Rekomendasi

Pasal 7

PERPANJANGAN IZIN -

Izin TBB diberikan untuk jangka waktu paling lama 3 tahun dan dapat diperpanjang oleh Dirjen atas nama Menteri

-

Izin yang tidak diajukan perpanjangan sampai dengan izin berakhir  otomatis dicabut

-

Permohonan perpanjangan yang diajukan sebelum dicabut, namun sampai dengan izin berakhir belum dapat persetujuan perpanjangan  tidak mendapat fasilitas atas pemasukan sejak berakhirnya izin

MENGAJUKAN PERMOHONAN PERPANJANGAN SEBELUM IZIN BERAKHIR

Pengusaha TBB

KPPBC

MELAKUKAN PENELITIAN DAN MENERUSKAN PERMOHONAN KEPADA DIRJEN 7 HARI KERJA SETELAH LENGKAP

MENERBITKAN IZIN ATAU PENOLAKAN DALAM JANGKA WAKTU 10 HARI KERJA

DIRJEN BC

Catatan : Perubahan izin dalam RPDJ  diajukan ke Kanwil

Pasal 9

FASILITAS FISKAL

Barang Impor dari -Luar daerah pabean -Gudang Berikat -TBB lain

Diberikan penangguhan BM, pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PDRI

TOKO BEBAS BEA

Barang dari : - TLDDP - TBB lain eks barang lokal

Diberikan pembebasan cukai, dan/atau tidak dipungut PPN/PPnBM

Pasal 10

ORANG YANG BERHAK MEMBELI TBB di Bandara / Pelabuhan Utama

1. Orang yang bepergian ke luar negeri 2. Penumpang yang sedang transit di Kawasan Pabean dengan tujuan luar negeri Menunjukkan passport dan boarding pass

1. Anggota korps diplomatik yang bertugas di Indonesia suami/istri TBB di Dalam Kota

2. Pejabat/tenaga ahli yang bekerja pada badan internasional yang memperoleh kekebalan diplomatik beserta suami/istri

3. Turis asing yang akan ke luar daerah pabean (penyerahan barang di TBB yg sama yang berlokasi di bandara/pelabuhan utama ) Pasal 11 dan 12

KARTU KENDALI 





 

Anggota CD / tenaga ahli badan internasional (termasuk suami/istri) yang akan membeli barang di TBB  wajib memiliki KARTU KENDALI Cara mendapatkan kartu kendali : 1. Pemohon mengajukan permohonan kepada Dirjen 2. Melampirkan : rekomendasi dari Kemenlu (untuk CD) atau Setneg (untuk tenaga ahli badan internasional), fotokopi paspor, pas foto (termasuk data suami/istri) Isi rekomendasi kemenlu/setneg : nama, kebangsaan, jabatan, instansi tempat kerja, masa tugas, kuota pembelian barang Kartu kendali berlaku untuk jangka waktu 1 tahun Perpanjangan/perubahan Kartu Kendali dengan mengajukan permohonan kepada Dirjen Pasal 13-15

KEWAJIBAN DAN LARANGAN KEWAJIBAN PENGUSAHA TBB : 

Memasang tanda nama perusahaan



Menyediakan ruang kerja, sarana kerja untuk pengawasan DJBC



Membuat rekapitulasi (laporan) bulanan



Memisahkan penimbunan barang asal impor dan lokal



Mendayagunakan IT Inventory



Memiliki NPPBKC apabila menimbun BKC



Menyediakan sarana untuk PDE



Mengajukan permohonan perubahan ijin apabila data berubah



Melakukan pencacahan minimal 1 tahun sekali



Mengajukan permohonan perpanjangan izin sebelum berakhir



Menyelenggarakan pembukuan



Menyimpan dokumen dalam kurun waktu 10 tahun



Menyerahkan dokumen dalam rangka pemeriksaan pabean dan pajak



Meneliti dan mendata oarang yang membeli di TBB



Melekati BKC dengan label tanda pengawasan cukai

LARANGAN PENGUSAHA TBB : o

Memasukkan barang larangan impor

Pasal 16,17,19,20

TANDA PENGAWASAN CUKAI 





BKC yang dijual di TBB wajib dilekati tanda pengawasan cukai Tanda pengawasan cukai disediakan oleh Pengusaha TBB Design Tanda Pengawasan Cukai diatur di Perdirjen

REPUBLIK INDONESIA Barang Tidak Dikenakan Pungutan Impor dan Cukai

(Indonesia Duty and Excise Not Paid) Dijual Oleh Toko Bebas Bea PT .................................................................... Izin TBB : Keputusan Menteri Keuangan Nomor .......................................... Lokasi TBB : ..........................................................................................

Usulan design label tanda pengawasan cukai.

Mohon masukan !!

Pasal 19

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN Penjualan Kepada orang Yang berhak

LDP

GB (retur)

GB TBB Lainnya

IN

TBB

Kawasan Bebas TLDDP

OUT

TLDDP (retur) TBB lainnya LDP (ekspor kembali) Dimusnahkan (rusak/ busuk/kadaluwarsa)

Atas pemasukan dan pengeluaran BKC berlaku ketentuan Cukai

Pasal 21, 22, 23

KETENTUAN PEMBATASAN IMPOR 



PEMASUKAN  belum diberlakukan ketentuan pembatasan dibidang impor kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan perundang-undangan PENJUALAN  tidak berlaku ketentuan pembatasan dibidang impor, kecuali instansi teknis menyampaikan secara khusus kepada Menteri Keuangan untuk memberlakukan ketentuan pembatasan

Pasal 24

PEMBEKUAN DAN PENCABUTAN 1.

Tidak melaksanakan kewajiban atau melakukan kegiatan yang dilarang

2.

Melakukan kegiatan yang menyimpang dari izin yang diberikan (memasukkan barang tidak sesuai izin, menjual kepada orang yang tidak berhak, menjual melebihi kuota)

3.

Menunjukkan ketidakmampuan menyelenggarakan/mengusahakan TBB (tidak menyelenggarakan pembukuan, tidak ada kegiatan 6 bulan, tidak melunasi utang

1.

Tindaklanjut dari pembekuan

2.

Tidak melakukan kegiatan 12 bulan berturut2

3.

Menggunakan izin usaha yang sudah tidak berlaku

4.

Dinyatakan pailit

5.

Bertindak tidak jujur dalam usahanya

6.

Mengajukan permohonan pencabutan

PEMBEKUAN

PENCABUTAN

 Selama pembekuan dilarang memasukkan barang ke TBB !! Pasal 27-31

KETENTUAN PERALIHAN 

 





Barang yang telah ditimbun di TBB sebelum berlakunya PMK 37/PMK.04/2013 dan telah dilekati LTPC  tidak perlu dilekati tanda pengawasan cukai LTPC yang masih ada tidak dapat dipergunakan lagi

Kartu kuning yang dimiliki tenaga ahli badan internasional  masih dapat dipergunakan sampai dengan masa berlakunya habis sepanjang kuotanya belum habis Pengusaha TBB yang sudah ada  wajib mendayagunakan IT Inventory 90 hari sejak berlakunya PMK 37/PMK.04/2013 Izin TBB yang sudah ada  masih berlaku sampai dengan berakhirnya jangka waktu izin TBB dan perpanjangannya mengacu kepada PMK 37/PMK.04/2013 Pasal 36

PEMBERLAKUAN PMK

PMK 37/PMK.04/2013 BERLAKU MULAI TANGGAL 28 MEI 2013

Pasal 39

2013 TENTANG TOKO BEBAS BEA

Recommend Documents