2013 IKATAN GEOGRAF INDONESIA Banjarmasin 2-3 Nopember

Prosiding Pertemuan Ilmiah Tahunan XVI

2013

IKATAN GEOGRAF INDONESIA Banjarmasin 2-3 Nopember

PEMBAKUAN NAMA RUPABUMI SEBAGAI BAGIAN GEOSTRATEGIS NKRI Aji Putra Perdana * Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi, Badan Informasi Geospasial, Jl. Raya Jakarta-Bogor KM46, Cibinong 16911 – [email protected], [email protected] ABSTRACT Geographical Names or topographical names known also as place names or toponym is one of the basic information related to geographical features or phenomenon. Standardization on geographical names in Indonesia lead by Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi according to Presidential Regulation Number 112 Year 2006. A list of geographical names called gazetteer, now has transform into gazetteer as spatial identifier as intuitive access to other informations. The availability of official and standardized geographical names should be use as geospatial information reference. Indonesian National Gazettteer as the basic information in development and geostrategy of NKRI. Keywords: Geographical Names, Toponymy, Gazetteer, Geostrategic A. PENDAHULUAN Latar Belakang Nama adalah sebuah identitas yang diberikan pada suatu obyek atau fenomena tertentu untuk memudahkan manusia saling berinteraksi dan berkomunikasi. Nama geografis adalah nama-nama yang melekat pada unsur-unsur geografis, baik unsur alami maupun buatan manusia. Nama dipelajari melalui sebuah ilmu yang disebut dengan onomastika (studi yang mempelajari berbagai jenis nama), sedangkan nama geografis atau dikenal pula dengan toponim atau nama tempat, dan di Indonesia dikenal dengan nama rupabumi dipelajari dalam sebuah cabang onomastika yaitu toponimi. Toponimi adalah ilmu yang mempelajari nama tempat (toponim), mulai dari asal usulnya, arti,maknanya, penggunaannya dan tipologinya. Kata toponimi itu sendiri berasal dari place" atau "tempat") dan ónoma (!#name" dan "nama"). Lalu apa itu toponim?, toponimi adalah ilmunya, toponim adalah istilah umum untuk suatu tempat atau entitas geografis. Terkait hal tersebut, ada beberapa tipe spesifik dari toponim; diantaranya ialah odonim atau nama jalan; hidronim atau nama tubuh perairan dan oronim atau nama gunung, bukit, pegunungan dan perbukitan. Nama geografis mencakup informasi mengenai nama, tata cara penulisan, pengucapan, asal bahasa, sejarah, jenis unsur, koordinat (lokasi), wilayah administrasi, nama dan nomor lembar peta yang menyajikan nama tersebut, status, aksesibilitas data, serta potensi unsur geografis tersebut. Kesemua yang terkandung dalam sebuah nama geografis sebagai akses intuitif ke berbagai informasi merupakan bagian yang penting dalam gatra geografis sebagai modal ketahanan nasional. Akan tetapi, bukan sembarang nama geografis yang dikumpulkan begitu saja yang dapat menjadi modal dalam geostrategis suatu bangsa. Nama geografis yang telah dibakukan secara resmi oleh otoritas penamaan nasional yang didasarkan pada resolusi internasional itulah nama geografis yang dapat menjadi modal utama dan informasi mendasar bagi kedaulatan bangsa dari aspek kewilayahan. Nama bukan sekedar tulisan di dalam lembaran peta semata. Sebuah peta Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang menggambarkan wilayah kedaulatan NKRI baik di darat maupun di laut apabila tidak ada nama geografis di dalamnya maka layaknya peta buta yang dijadikan ajang pembelajaran untuk pengenalan suatu wilayah. Nama geografis yang baku dari

*

Corresponding author.

Geograf Berkarya Membangun Bangsa

675


2013


sisi tata cara penulisan hingga peletakan posisi (koordinat) nama geografis pada sebuah Peta NKRI memegang peranan yang penting dalam memandang peta sebagai informasi geostrategis yang menggambarkan letak dan kondisi geografis NKRI dengan segala potensi yang dimilikinya. Proses pengumpulan nama geoagrafis bukanlah suatu proses yang mudah, meskipun pengumpulan nama tersebut telah menjadi bagian tak terpisahkan dari kegiatan pemetaan rupabumi di Indonesia. Nama yang telah dikumpulkan dikelola dalam sebuah daftar nama dan basisdata yang dikenal dengan gasetir. Kegiatan pemetaan rupabumi dan penyusunan gasetir rupabumi yang dilakukan oleh Bakosurtanal yang kini telah bertransformasi menjadi Badan Informasi Geospasial (BIG) menjadi bagian tak terlepaskan untuk mendukung kegiatan pembakuan nama rupabumi. Pembakuan nama rupabumi di Indonesia dilaksanakan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi (TNPNR) yang dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi. TNPNR ini sebagai lembaga otoritas penamaan rupabumi nasional di Indonesia yang tugasnya diantaranya ialah mewujudkan gasetir nasional. Untuk mewujudkannya maka dibentuklah kelembagaan di daerah yaitu Panitia Pembakuan Nama Rupabumi (PPNR) Provinsi dan Kabupaten/Kota serta disusunlah beberapa pedoman pembakuan nama rupabumi. Mengapa diperlukan pembakuan nama geografis atau nama rupabumi? Sebagai contoh: Nama nama gunung, seperti Gunung Semeru (ditulis dengan dua kata terpisah, karena “gunung” adalah elemen generik dari bentuk rupabumi dan “Semeru” nama dirinya, atau elemen spesifik). Di sisi lain, ada kota yang menggunakan kata gunung di dalam nama dirinya dan menulisnya dalam kaedah bahasa Indonesia yang benar, yaitu Kota Gunungsitoli (ditulis sebagai satu kata ”Gunungsitoli” karena elemen generiknya bukan gunung tetapi ”Kota”). Hal yang serupa juga sama saat menulis nama-nama kota Tanjungpinang, Pangkalpinang, Bukittinggi, Ujungpandang, Muarajambi. Akan tetapi dapat kita lihat, misalnya kota pelabuhan di Jakarta ditulis ”Tanjung Priok”, yang tentunya hal ini tidak konsisten dalam bahasa Indonesia. Seharusnya ditulis Tanjungpriok atau Tanjungperiuk, Tanjungperak, Tanjungemas, dan sebagainya. Semua harus ditulis dalam satu kata karena bukan nama suatu ”tanjung”. Contoh lain lagi seperti: Cimahi (kota), tetapi Ci Tarum ditulis dua kata, karena Ci adalah elemen generik dari sungai, demikian Wai Seputih (sungai) dan Waikambas (daerah konservasi gajah). Wai dan buka Way yang selama ini ditulis secara resmi, karena ”wai” artinya ”air” atau ”sungai” yang berasal dari bahasa Polynesia (Perdana,dkk. 2011).

Gambar 1. Peta NKRI Edisi Tahun 2013 (Sumber: BIG, 2013)

676



2013


Hasil dari pembakuan nama rupabumi yang disusun ke dalam sebuah Gasetir Nasional dan diharapkan dapat menjadi acuan informasi kewilayahan NKRI. Selain itu, TNPNR juga memiliki tujuan untuk menyediakan data dan informasi mengenai nama geografis yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Hal ini tentunya selaras dengan cita-cita lahirnya UndangUndang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (UU IG). Nama geografis atau nama rupabumi merupakan salah satu informasi geospasial dasar yang disajikan dalam peta dasar sebagai mana yang tertuang di dalam UU IG. Keberadaan UU IG ini semakin memperkuat arti pentingnya sebuah nama geografis yang baku sebagai bagian dari geostrategis NKRI. Tujuan Tulisan ini memberikan gambaran pembakuan nama rupabumi yang diharapkan dapat menjadi penguat jati diri bangsa dan memantapkan ketahanan nasional melalui data kewilayahan yakni gasetir nasional. B. BAHAN DAN METODE Gasetir Rupabumi sebagai bahan verifikasi dan pembakuan nama rupabumi Nama rupabumi yang disajikan dalam Peta Rupabumi Indonesia menjadi bahan dasar proses verifikasi dan pembakuan nama rupabumi (Mayasari, dkk., 2011). Perolehan nama rupabumi dilakukan dari hasil kegiatan survei kelengkapan lapangan (Gambar 2). Perkembangan teknologi, informasi, dan komunikasi geospasial semakin membantu di dalam penyiapan peta manuskrip kegiatan pemetaan rupabumi, misalnya ketersediaan data sekunder dari berbagai sumber yang beraneka ragam (crowd-sources) dapat digunakan sebagai informasi sementara yang tetap harus dicek di lapangan (Perdana, dkk., 2012). Saat ini kegiatan pengumpulan nama rupabumi melibatkan dan berkoordinasi dengan Panitia Pembakuan Nama Rupabumi Provinsi dan Kabupaten/Kota sehingga nama geografis yang dikumpulkan dalam kegiatan pemetaan rupabumi dapat dipertanggungjawabkan, sehingga dapat mengakselerasi proses verifikasi dan pembakuan nama rupabumi oleh TNPNR dan PPNR. Peta Manuskrip Rupabumi Indonesia Survei Kelengkapan Lapangan Peta Rupabumi Indonesia (Peta RBI) Gasetir Rupabumi Gambar 2. Pengumpulan dan Penyusunan Gasetir dalam Proses Pemetaan RBI (Sumber: Mayasari, dkk., 2012)

Pembentukan basisdata nama geografis yang seamless dilakukan sejak tahun 2004 hingga sekarang untuk menghasilkan gasetir rupabumi yang dapat dengan mudah dimanfaatkan oleh TNPNR dan PPNR (Perdana, dkk., 2011a). Proses penyusunan gasetir rupabumi sebagaimana dapat diihat dalam Gambar 3, mempergunakan nama geografis yang disajikan dalam Peta Rupabumi Indonesia skala menengah (1:25.000 dan 1:50.000). Gasetir rupabumi merupakan contoh gasetir ringkas yang memuat nama geografis, nama lokal, posisi geografis, informasi ketinggian, wilayah administrasi, nama dan nomor lembar peta.


677


2013


Peta RBI

Editing dan Reposisi Nama Unsur Rupabumi

Pemberian Nilai Tinggi

Penggabungan Data

Konversi Format Data ke GIS

Transformasi Koordinat

Pembuatan Basis Data

Gasetir Rupabumi

Gambar 3. Tahapan Penyusunan Gasetir Rupabumi (Sumber: Mayasari, dkk., 2012)

Gasetir Rupabumi bersumber dari Peta RBI skala 1:25.000 dan 1:50.000, selain itu tersedia daftar nama rupabumi peta RBI 1:10.000 yang merupakan satu rangkaian bagian dari kegiatan pemetaannya (Gambar 4).

Gambar 4. Indeks Peta RBI Skala 1:50.000, 1:25.000, dan 1:10.000 (Sumber: Hendrayana, 2012)

Sebaran nama rupabumi yang telah terkelola dalam basisdata nama rupabumi dengan sumber data peta RBI skala menengah area cakupannya sebagaimana dapat dilihat pada gambar 5. Beberapa wilayah yang belum tercakup dikarenakn sumber data skala menengah yang masih dalam proses pengerjaan untuk wilayah sumatera dan belum digabungkannya data untuk pembentukan gasetir di sebagian wilayah papua.

678



2013


Gambar 5. Status Gasetir Rupabumi per 2012 Kegiatan Verifikasi dan Pembakuan Nama Geografis Di era globalisasi informasi, semua orang dapat mencari nama tempat dengan begitu mudahnya. Akan tetapi, keakuratan informasi yang diperolehnya sangat tergantung pada sumber data dari nama geografis tersebut. Nama geografis yang tersaji di dalam beberapa sajian peta atau situs online yang menggambarkan permukaan bumi dengan nama sebagai informasi kunci untuk pencarian sebuah lokasi atau tempat dapat menjadi alat bantu atau malah menyesatkan. Hal ini dapat terjadi apabila sumber data yang dipergunakan belum merupakan nama geografis yang telah diverifikasi. Banyak nama rupabumi dari berbagai sumber sajian informasi di dunia maya tampaknya perlu mendapat perhatian dan dikontrol oleh otoritas pembakuan nama (Perdana, dkk., 2012). Sedianya data tersebut dapat dijadikan sebagai data sekunder untuk kemudian diverifikasi sesuai dengan pedoman dan prosedur verifikasi dan pembakuan nama rupabumi yang telah disusun oleh TNPNR. Verifikasi dan pembakuan nama rupabumi dilakukan untuk mempertahankan nama sebagai identitas yang unik, konsistensi dan akurasi serta arti, makna dan sejarah di balik sebuah nama (Perdana, dkk., 2011a; Mayasari, dkk., 2011). Tahapan proses inventarisasi nama rupabumi hingga verifikasi dan pembakuannya sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun tentang Pedoman Umum Pembakuan Nama Rupabumi (Gambar 6).


679


2013


Gambar 6. Prosedur Inventarisasi, Verifikasi dan Pembakuan Nama Rupabumi (Sumber: Permendagri Nomor 39 Tahun 2008)

C. HASIL DAN PEMBAHASAN Road Map dan Kemajuan Proses Pembakuan Nama Rupabumi Terbentuknya Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi berdasarkan PERPRES No. 112/2006 sebagai implementasi resolusi PBB I/4, Rekomendasi B: bahwa pada tahap awal dalam standarisasi internasional nama-nama geografis, setiap negara harus mempunyai otoritas nasional nama-nama geografis. Hal ini sebagai titik tolak dalam pembakuan nama-nama geografis secara nasional dan pengelolaan nama-nama geografis secara berkelanjutan sejalan dengan perubahan dinamika masyarakat. Kegiatan pembakuan nama rupabumi yang diselenggarakan oleh TNPNR dengan dukungan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota telah memiliki road map (Gambar 7). Dimulai dari tahun 2005 hingga 2009 telah dilakukan verifikasi dan verifikasi nama pulau, tahun 2009-2011 dilakukan verifikasi nama wilayah administrasi, dan tahun 2012-2014 verifikasi nama rupabumi unsur alami. Tahun 2015-2017 akan dilakukan verifikasi nama rupabumi unsur buatan dan tahun 2018-2020 verifikasi nama rupabumi warisan budaya.

680



2013


Gambar 7. Road Map Verifikasi Nama Rupabumi TNPNR

Gambar 8. Proses Verifikasi Data Nama Rupabumi

Sumber data yang dipergunakan dalam verifikasi yang utama ialah gasetir rupabumi, dilengkapi dengan hasil inventarisasi yang telah dilakukan oleh PPNR Provinsi bersama dengan PPNR Kabupaten/Kota, serta dari data sekunder pendukung lainnya (Gambar 7). Ketiga sumber data tersebut dapat dipergunakan dalam proses verifikasi nama rupabumi, sehingga diharapkan dapat diperoleh hasil yang komprehensif, andal, dan dapat dipertanggungjawabkan. Kegiatan verifikasi ini menghadirkan PPNR, pemangku pemerintahan daerah terkait, hingga sesepuh di daerah tersebut yang dapat menjadi narasumber mengenai asal, arti, dan sejarah sebuah nama. Contoh hasil verifikasi baik berupa form isian maupun basisdata nama rupabumi verifikasi dapat dilihat pada Gambar 8. Pembakuan nama wilayah administrasi telah selesai dilaksanakan di 33 Provinsi, termasuk di dalamnya 339 kabupaten, 98 kota, dan 6693 kecamatan. Hasil verifikasi ini perlu ditindaklanjuti terlebih pasca pemekaran beberapa wilayah, misalnya seperti lahirnya Provinsi Kalimantan Utara.


681


2013


Contoh Hasil Verifikasi Nama Wilayah Administrasi

Contoh Hasil Verifikasi Nama Rupabumi Unsur Alami Gambar 9. Contoh Form dan Basisdata Verifikasi Nama Rupabumi

Verifikasi nama pulau yang dilakukan oleh TNPNR dan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditelaah datanya oleh tim kerja pembakuan nama pulau-pulau, penghitungan panjang garis pantai, dan luas wilayah Indonesia terdiri dari para pakar pemerintahan dan akademisi. Tim kerja ini menyepakati apa yang telah disampaikan oleh Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi dalam Sidang ke X Konferensi PBB tentang Pembakuan Nama Rupabumi (UNCSGN) di New York, USA yang dilaksanakan pada tanggal 30 Juli sampai 12 Agustus 2012 bahwa Indonesia menyampaikan dalam Country Report: pulau-pulau yang telah dibakukan namanya ialah 13.466 pulau sesuai dengan RPP tentang Gasetir Pulau di Indonesia. Secara umum yang dilaporkan bahwa prioritas nasional penamaan nama-nama pulau telah selesai dilaksanakan terkait dengan Rekomendasi B Resolusi I/4, tentang Pengumpulan Namanama Geografi. Penamaan pulau dilaksanakan sebagai prioritas sejak adanya konflik sejumlah pulau. Daftar nama pulau yang disampaikan termasuk pulau yang berada di sungai, pulau yang berada di danau, dan pulau di laut. Hal ini semakin memperkuat bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara Kepulauan. Meskipun nama pulau tersebut belum secara resmi disusun ke dalam sebuah gasetir nasional. Selain informasi tersebut, berbagai hasil dan kemajuan pelaksanaan proses verifikasi dan pembakuan nama rupabumi di Indonesia senantiasa dilaporkan dalam Sidang United Nations Group of Experts on Geographical Names (UNGEGN) dan Pertemuan United Nations Conference on Standardization of Geographical Names (UNCSGN). 2. UNGEGN dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Ekonomi dan Sosial Persatuan Bangsa-Bangsa (UN-ECOSOC) No. 715 A (XVII) 23 April 1959 dan 1314 (XLIV) 31 Mei 1968. Tujuan dibentuknya UNGEGN adalah untuk memajukan usaha pembakuan nama-nama rupabumi internasional khususnya negara-negara anggota Persatuan Bangsa-Bangsa (PBB). UNGEGN adalah salah satu dari 7 badan tetap kepakaran PBB yang melakukan pertemuan 3 kali dalam setiap 5 tahun dan setiap 5 tahun sekali UNGEGN menyelenggarakan konferensi tentang standarisasi nama-nama geografis (UNCSGN). UNGEGN terdiri dari pakar-pakar kartografi, linguistik, sejarah, geografi, antropologi dan lain-lain yang

682



2013


berasal dari negara anggota PBB. Indonesia tergabung dalam Divisi Asia South East dan tergabung dalam beberapa kelompok kerja di UNGEGN. Berdasarkan hasil pertemuan UNGEGN di Wina, Austria maka Indonesia menjadi pilot studi Pemanfaatan Gasetir untuk Perlindungan Sosial. Ide utamanya ialah bahwa gasetir merupakan salah satu spatial identifier yang dapat digunakan sebagai akses intuitif terintegrasi sehingga dapat sebagai acuan informasi geospasial dan non-spasial. Sebagaimana disampaikan oleh Kepala Badan Informasi Geospasial Asep Karsidi dalam Sidang UNGEGN ke-27 di New York bahwa basisdata geospasial toponim atau gasetir memiliki peranan yang penting dan sebagai kunci bagi informasi karena di era global yang tak lagi kenal batas memerlukan Common Gazetteer. Oleh karenanya, Indonesia harus dapat memiliki nama rupabumi yang baku dan disusun dalam sebuah gasetir nasional sehingga dapat digunakan sebagai acuan oleh berbagai pihak serta menunjukkan kedaulatan NKRI melalui nama geografis sebagai bagian geostrategis NKRI. Terwujudnya Gasetir Nasional menunjukkan nama-nama geografis yang andal, akurat, dan dapat dipertanggungjwabkan yang secara lokasi berada pada wilayah kedaulatan NKRI. Hal ini semakin penting terutama untuk nama-nama geografis, misalnya nama pulau terdepan yang berbatasan dengan negara tetangga. Publikasi Gasetir Nasional bagian Geostrategis NKRI Konsep dan semangat bahwa dipublikasikannya Gasetir Nasional sebagai bagian penting dari Geostrategis NKRI harus terus digencarkan agar akselerasi penyediaan informasi geospasial dasar, dalam hal ini nama rupabumi yang baku dan dikeluarkan oleh lembaga otoritas nama yang resmi (TNPNR) segera terwujud. Sebuah skema proses yang disampaikan oleh Kepala BIG (Gambar 9) menunjukkan bahwa toponim yang terkelola dalam gasetir menjadi data utama dalam proses diseminasi informasi geospasial di era perkembangan teknologi, informasi, komunikasi geospasial. Tersedianya nama rupabumi yang selaras dengan ketersediaan citra satelit tegak resolusi tinggi yang menggambarkan kenampakan muka bumi menjadi informasi yang komplit untuk disajikan dalam geoportal nasional. Harapannya berbagi pakai data dapat berjalan dengan nama rupabumi yang baku sebagai acuan bagi berbagai analisa, diantaranya yang sekarang sedang booming ialah social media. Kenapa nama rupabumi semakin penting? Analisa terhadap informasi yang bertaburan di dalam dunia maya social media dapat menjadi salah satu isu untuk pengambilan kebijakan terkait respon publik terhadap suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Adanya informasi tentang nama tempat atau posisi yang terikat dalam media tersebut, dapat membantu analisa spasial terhadap fenomena yang sedang terjadi. Hal ini mengingat Indonesia sebagai salah satu negara terbesar pengguna media sosial online tersebut.

Gambar 10. Proses Publikasi Informasi Geospasial


683


2013


Gambar 11. Pengembangan Pemanfaatan Gasetir Nasional dan Integrasi dengan Informasi Lainnya

Banyaknya data geospasial yang menggunakan “Spatial Identifier” yang saling terkait dengan berbagai informasi lainnya perlu memiliki referensi tunggal. Gasetir adalah bentuk khusus dari suatu Spatial Identifier yang di dalamnya merepresentasikan nama, jenis unsur dan koordinat lokasi serta informasi terkait lainnya. Gambar 10 di atas menggambarkan rancangan optimalisasi nama rupabumi sebagai salah satu informasi geospasial dasar dan sekaligus linkeddata dengan informasi spasial dan non-spasial melalui InaGeoportal. D. KESIMPULAN TNPNR dan PPNR Provinsi dan Kabupaten/Kota masih memiliki tugas yang cukup berat untuk menyelesaikan dan menyempurnakan hasil verifikasi dan pembakuan nama rupabumi. Dukungan ketersediaan informasi geospasial dasar dalam bentuk peta rupabumi Indonesia pada skala yang memadai dibutuhkan oleh TNPNR untuk kelancaran proses verifikasi. Publikasi Gasetir Nasional melalui geoportal nasional adalah hal yang dinanti untuk terwujudnya nama rupabumi baku sebagai acuan atau referensi tunggal informasi geospasial di Indonesia. Hal tersebut akan menjawab tantangan one map, one gate, one solution. Tentusaja kesemua hal tersebut memerlukan sinergisme dan koordinasi yang kuat antar Kementerian dan/atau Lembaga terkait serta peningkatan peran aktif pemerintah daerah serta partisipasi masyarakat. Kesadaran spasial perlu ditingkatkan tidak hanya di kalangan kepemimpinan namun hingga masyarakat menjadikan kesadaran spasial sebagai bagian dari kehidupan sehari-hari dan hal ini akan berdampak luar biasa dengan meningkatnya perhatian terhadap lingkungan sekitar, dimulai dari mengenal nama geografis unsur rupabumi di lingkungan sekitar kita.

DAFTAR PUSTAKA ------------, 2011. [Undang-undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasia], Jakarta, Indonesia. ------------, 2006. [Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2006 tentang Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi], Jakarta Pusat, Indonesia.

684



2013


Hendrayana, E., 2012. “Inventarisasi Data Dan Target Pemetaan RBI 2013 – 2015”. Rapat Koordinasi Pusat Pemetaan Dasar Rupabumi, 19 April 2012 IICC, Bogor, Indonesia. Mayasari, R., Perdana, A.P., dan Firdaus, W., 2011. “The Use of Topographic Map Scale 1:25.000 in Geographical Names Validation in West Java, Indonesia,” 10th Annual Asian Conference & Exhibition on Geospatial Information Technology & Applications, ASIA GEOSPATIAL FORUM –‘Geospatial Convergence-Paradigm for Future’, 17-19 Oktober 2011, Hotel Mulia Senayan, Jakarta, Indonesia. R. Mayasari, A.P. Perdana, A.K. Mulyana., 2012. "Status Terkini Gasetir Rupabumi dan Pemanfaatannya bagi Kegiatan Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi". Prosiding Seminar Internasional dan Forum Ilmiah Tahunan Ikatan Surveyor Indonesia. BADAN INFORMASI GEOSPASIAL and IKATAN SURVEYOR INDONESIA Perdana, A.P., Juniati, E., Mayasari, R., dan Santoso, W.E., 2011a. “Peluang dan Tantangan dalam Penyusunan Basisdata Nama-nama Rupabumi (Gasetir) untuk Mendukung Pengelolaan Wilayah,” The 2nd National Symposium on Geoinformation Science – ‘Membangun Informasi Geospasial untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah’, 27-28 Oktober 2011 Gedung PascaSarjana, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. Perdana, A.P., Santoso, W.E., dan Martha, S., 2011b. “Pentingnya Toponimi dalam Pengelolaan Wilayah dan Manajemen Bencana di Indonesia,” The 2nd National Symposium on Geoinformation Science – ‘Membangun Informasi Geospasial untuk Pengelolaan dan Pengembangan Wilayah’, 27-28 Oktober 2011 Gedung PascaSarjana, Gadjah Mada University, Yogyakarta, Indonesia. Perdana, A.P., Hendrayana, E., and Santoso, W.E., 2012. “The Important f Toponym in the Middle of Maps and Imagery for Disaster Management,” The XXII Congress of the International Society for Photogrammetric and Remote Sensing – ‘ICA and TC IV/8 Maps, Imagery and Crowd Sourcing for Disaster Management, 25 August – 1 September 2012, Melbourne Convention and Exhibition Center, Melbourne, Australia. Pusat Pemetaan Rupabumi dan Toponimi (PPRT) – Badan Informasi Geospasial (BIG)., 2012. “Petunjuk Survey Kelengkapan Lapangan dan Pengolahan Data Lapangan”. Draft. Tim Nasional Pembakuan Nama Rupabumi., 2012. The progress work of toponymic geo-database for preparing National Gazetteer. Tenth United Nations Conference on the Standardization of Geographical Names, New York, 31 July – 9 August 2012.


685

2013 IKATAN GEOGRAF INDONESIA Banjarmasin 2-3 Nopember

Recommend Documents