2012

KEPUTUSAN KONGRES XVI IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA NOMOR: 02/IPPNU/KONGRES XVI/XI/2012 Tentang: PENYEMPURNAAN PERATURAN DASAR PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA PERIODE 2012-2015

Bismillahirrahmaanirrahiim Kongres XVI Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) Tahun 2012 setelah: MENIMBANG : Bahwa Peraturan Dasar Dan Peraturan Rumah Tangga yang ditetapk Kongres XVI IPPNU Tahun 2012 merupakan landasan konsti menghantarkan IPPNU dalam mewujudkan citi-citanya.

Bahwa untuk menjawab tantangan IPPNU dalam kompetisi gl mengemban amanah tersebut, IPPNU perlu menetapkan landasan konst

Bahwa oleh karena itu perlu ditetapkan keputusan Kongres XVI IPPN penyempurnaan PD dan PRT IPPNU. MENGINGAT

:

Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. Keputusan PP IPPNU Nomor:Tentag Kongres XVI IPPNU Tahun 2012

MEMPERHATIKAN :

Saran-saran dari peserta yag berkembang dalam sidang penyempurnaa PRT IPPNU Keputusan Sidang Pleno Kongres XVI IPPNU.

MENETAPKAN :

MEMUTUSKAN: Mengesahkan menyempurnakan PD dan PRT IPPNU Kongres XVI IPPNU. Rumusan PD dan PRT secara lengkap terdapat dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan yang integral. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya dan akan ditinjau kembali

bila terdapat kekeliruan dalm pelaksanaannya.

Ditetapkan di Pada Tanggal

: Palembang : 03 Desember 2012 Pimpinan Sidang Pleno KONGRES XVI IPPNU Tahun 2012 SITI MAULIDAH

UMI MARZUQOH

Ketua

Sekretaris

PERATURAN DASAR IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA MUKADDIMAH

1.

2.

3.

4.

BismillahIrrahmaanirrahiim Asyhadu an laa ilaaha illallah Wa asyhadu anna muhammadab rosulullah Bahwasannya pelajar putri Nahdlatul Ulama sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari generasi Indonesia, senantiasa berpedoman pada garis perjuangan Nahdlatul Ulama dalam menegakkan syari’at Islam dan bertanggung jawab terhadap Pancasila sebagai azas kehidupan berbangsa dan bernegara. Bahwasannya keyakinan umat islam yang berhaluan Ahlussunnah wal jama’ah sebagai prinsip hidup merupakan I’tikad dalam menegakkan syaria’at islam, dasar berpijak dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Bahwasannya perjuangan mempertahankan, mengisi kemerdekaan melalui tahapan pembangunan nasional untuk mewujudkan keadilan, kemaslahatan dan kecerdasan bangsa adalah kewajiban bagi setiap negara baik secara perorangan maupun bersamasama. Bahwasannya atas dasar keinsyafan generasi muda akan tanggung jawab masa depan bangsa, kejayaan islam, kemajuan Nahdlatul Ulama’ dan sukses pembangun indonesia, maka berkat rahmat Allah swt, kami generasi penerus Nahdlatul Ulama menyatukan diri dalam wadah organisasi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (IPPNU) dengan Peraturan Dasar sebagai berikut:

BAB I NAMA, WAKTU DAN KEDUDUKAN Pasal 1 Nama Organisasi ini bernama Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama disingkat IPPNU. Pasal 2 Waktu Organisasi ini merupakan kelanjutan dari Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (19551988) dan Ikatan Putri-Putri Nahdlatul Ulama (1988-2003) yang didirikan pada 2 Maret 1955 M bertepatan dengan 8 Rojab 1374 H di Malang, dan kembali menjadi Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama pada tanggal 23 Juni 2003, bertepatan dengan 29 Robiul Akhir 1424 H, untuk waktu yang tidak terbatas. Pasal 3 Kedudukan Organisasi ini berkedudukan di ibu kota Negara Republik Indonesia yang merupakan tempat kedudukan Pimpinan Pusat. BAB II AQIDAH DAN AZAS Pasal 4 Aqidah IPPNU beraqidah Islam menurut faham Ahlussunnah wal jama’ah dan mengikuti salah satu madzhab: hanafi, Maliki, Syafi’i, Hambali. Pasal 5 Azas IPPNU berdasarkan azas Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil Adan Beradap, Persatuan Inonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmad Kebijaksanaan Dalampermusyawaratan / Perwakilan, Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia, dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. BAB III KEDAULATAN Pasal 6 Kedaulatan Kedaulatan IPPNU berada di tangan anggota dan dilaksanakan oleh Kongres. BAB IV SIFAT DAN FUNGSI Pasal 7

Sifat IPPNU adalah organisasi kepelajaran, kemasyarakatan dan keagamaan yang bersifat nirlaba.

Pasal 8 Fungsi IPPNU berfungsi sebagai: 1. Wadah berhimpun Pelajar Putri Nahdlatul Ulama untuk melanjutkan nili-nilai dan cit-cita perjuangan NU. 2. Wadah komunikasi, interaksi, dan integrasi pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk menggalang Ukhuwah Islamiyah dan mengembangkan syi’ar Islam Ahlussunah Wal Jama’ah. 3. Wadah kaderisasi dan keilmuan pelajar putri Nahdlatul Ulama untuk mempersiapkan kader-kadr bangsa. BAB V TUUAN DAN USAHA Pasal 9 Tujuan Tujuan organisasi ini adalah kesempurnaan kepribadian bagi pelajar putri Indonesia sehingga akan terbentuk pelajar putri Indonesia yang bertaqwa kepada Allah swt, berilmu, berakhlaq mulia dan berwawasan kebangsaan serta bertanggung jawab tas tegak dan terlaksananya syari’at islam menurut faham Ahlussunnah Wal Jama’ah dengan tetap menjunjung tinggi nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila.

1. 2. 3. 4.

5.

Pasal 10 Usaha Menghimpun dan membina pelajar putri Islam dalam wadah organisasi IPPNU. Mempersiapkan kader-kader intelektual sebagai penerus perjuangan bangsa. Mengusahakan tercapainya tujuan organisasi dengan menyusun garis besar kebijakan organisasi dan landasan program sesuai dengan perkembangan masayarakat. Membina persahabatan dan kerjasama dengan organisasi putri Islam pada khususnya dan organisasi lain pada umumnya selama tidak merugikan organisasi IPPNU baik dalam maupun luar negeri. Mengembangkan sumber daya pelajar di berbagai sektor kehidupan.

BAB VI KEANGGOTAAN Pasal 11

1. 2.

Keanggotaan Anggota IPPNU adalah pelajar putri Islam yang berusia 12-30 tahun. Anggota IPPNU terdiri dari: Anggota Biasa dan Anggota Istimewa. BAB VII STRUKTUR ORGANISASI Pasal 12 Struktur Organisasi

9.

Struktur organisasi IPPNU terdiri dari: Pimpinan IPPNU Tingkat Pusat, disebut Pimpinan Pusat disingkat PP IPPNU Pimpinan IPPNU Tingkat Propinsi, disebut Pimpinan Wilayah disingkat PW IPPNU Pimpinan IPPNU Tingkat Kabupaten atau Kota, disebut Pimpinan Cabang disingkat PC IPPNU Pimpinan IPPNU Tingkat Kecamatan, disebut Pimpinan Anak Cabang disingkat PAC IPPNU Pimpinan IPPNU Tingkat Desa atau Kelurahan, disebut Pimpinan Ranting disingkat PR IPPNU Pimpinan IPPNU Tingkat Dusun (Jika diperlukan), disebut Pimpinan Anak Ranting disingkat PAR IPPNU Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan perguruan tinggi, disebut Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi disingkat PKPT IPPNU Pimpinan IPPNU untuk lembaga pendidikan ditingkat pondok, pesantren, SLTP, SLTA dan sederajat disebut Pimpinan Komisariat disingkat PK IPPNU. Pimpinan IPPNU luar negri, disebut Pimpinan Cabang Istimewa disingkat PCI IPPNU.

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN Pasal 12 Permusyawaratan Permusyawaratan IPPNU terdiri dari: Kongres Kongres Luar Biasa Konferensi Besar Rapat Kerja Nasional Rapat Pimpinan Nasional Konferensi Wilayah Konferensi Wilayah Luar Biasa

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28.

Rapat Kerja Wilayah Rapat Pimpinan Wilayah Konferensi Cabang Konferensi Cabang Luar Biasa Rapat Kerja Cabang Rapat Pimpinan Cabang Konferensi Anak Cabang Konperensi Anak Cabang Luar Biasa Rapat Kerja Anak Cabang Rapat Pimpinan Anak Cabang Rapat Anggota Ranting Rapat Kerja Ranting Rapat Anggota Anak Ranting Konferensi Komisariat Perguruan Tinggi Rapat Kerja Komisariat Perguruan Tinggi Rapat Anggota Komisariat Rapat Kerja Komisariat Konferensi Cabang Istimewa Konferensi Cabang Istimewa Luar Biasa Rapat Kerja Cabang Istimewa Rapat Pimpinan Cabang Istimewa

BAB IX KEUANGAN Pasal 14 Keuangan Keuangan IPPNU bersumber dari: 1. Iuran Anggota 2. Usaha yang sah dan halal 3. Bantuan yang tidak mengikat BAB X

PERATURAN

Pasal 15

Peraturan Peraturan IPPNU terdiri dari: 1. Peraturan Dasar 2. Peraturan Rumah Tangga 3. Peraturan Organisasi 4. Peraturan Administrasi

BAB XI PERUBAHAN DAN PEMBUBARAN Pasal16 Perubahan Peraturan Dasar IPPNU hanya dapat diubah oleh Kongres dengan dukungan minimal 2/3 (dua per tiga) suara dari jumlah utusan Pimpinan Wilayah dan Pimpinan Cabang yang sah Pasal 17

Pembubaran 1. IPPNU hanya dapat dibubarkan dengan keputusan Kongres yang dilakukan khusus untuk maksud tersebut 2. Apabila IPPNU dibubarkan, maka segala hak milik organisasi diserahkan pada

organisasi yang sehaluan dan atau badan wakaf

BAB XII KETENTUAN PENUTUP Pasal 18

Ketentuan Penutup 1.

Hal-hal yang belum cukup untuk diatur dalam Peraturan Dasar lebih lanjut akan diatur dalam Peraturan Rumah Tangga.

2.

Peraturan Dasar ini berlaku sejak tanggal di tetapkan. Ditetapkan : Palembang Pada Tanggal : 02 Desember 2012 PIMPINAN SIDANG KOMISI A KONGRES XV IPPNU

QURNIATI

NUR JANNAH

Ketua

Sekretaris

PERATURAN RUMAH TANGGA IKATAN PELAJAR PUTRI NAHDLATUL ULAMA BAB I ATRIBUT Pasal 1 Lambang 1. Lambang organisasi berbentuk segi tiga sama sisi. 2. Warna dasar hijau, dikelilingi garis warna kuning yang kedua tepinya diapit oleh warna putih. 3. Isi lambang, bintang sembilan, satu terletak di atas, empat buah menurun di sisi kanan, empat buah lainnya menurun disisi kiri, berwarna kuning, dua kitab dan dua bulu angsa bersilang untuk ujung mata pena berwarna putih serta dua bunga melati putih di kedua sudut bawah lambang. 4. Tulisan IPPNU dengan lima titik di belakang huruf berwarna putih berada di bawah

bulu angsa dan di antara dua bunga melati. Pasal 2 Lagu Lagu-lagu wajib IPPNU terdiri dari mars dan hymne pelajar NU.

Pasal 3 Atribut lainnya Ketentuan tentang arti lambang, penggunaan lagu dan atribut lainnya ditetapkan dengan Peraturan Organisasi dan Administrasi IPPNU. BAB II KEANGGOTAAN Pasal 4 Jenis keanggotaan 1. Anggota biasa IPPNU adalah putri Islam berusia 12-30 tahun yang pernah atau

sedang studi di tingkat sekolah menengah atau perguruan tinggi, pondok pesantren atau sederajat dan menyetujui peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga IPPNU. 2. Anggota istimewa IPPNU adalah alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap pernah berjasa terhadap organisasi. Pasal 5 Syarat keanggotaan 1. Syarat menjadi anggota biasa IPPNU:

a. Putri islam berusia 12-30 tahun b. Menyetujui peraturan dasar dan peraturan rumah tangga IPPNU. c. Menyatakan kesediaan menjadi anggota secara tertulis kepada pimpinan IPPNU setempat. d. Anggota IPPNU tidak diperkenankan menjadi anggota organisasi lain yang bertentangan dengan asas, aqidah, tujuan, serta usaha IPPNU.

2. Syarat menjadi anggota istimewa:

a. Alumni pengurus IPPNU dan orang yang dianggap berjasa terhadap organisasi, dengan tidak terikat batasan usia. b. Menyatakan kesediaannya menjadi anggota kepada pimpinan IPPNU setempat. Pasal 6 Proses keanggotaan 1. Proses keanggotaan biasa:

a. diterima melalui ranting/ anak ranting/ komisariat. b. Dalam keadaan kusus, anggota yang tidak diterima melalui ranting/ anak ranting/ komisariat, pengelolaan administrasinya diserahkan pada pimpinan anak cabang dan struktur yang di atasnya.

c.

Pengesahan anggota ditetapkan setelah mengikuti masa kesetiaan anggota(makesta)/ diklatama korp kepanduan putri (KKP) d. Anggota yang telah disahkan diberikan kartu tanda arnggota (KTA) oleh PC atas permintaan PR/PK dengan rekomendasi PAC. e. Format KTA dan tata cara pengisian KTA diatur dalam peraturan organisasi dan peraturan administrasi.

2. Tata

cara keanggotaan anggota istimewa kepengurusan IPPNU disetiap tingkatan.

sepenuhnya menjadi

kebijakan

Pasal 7 Hak anggota 1. Setiap anggota biasa berhak:

a. b. c. d.

Memperoleh perlakuan yang sama dari / untuk organisasi Mengeluarkan usul, saran dan pendapat. Mengikuti kegiatan yang diselenggarakan organisasi. Memilih dan dipilih menjadi pengurus dan atau memegang jabatan lain yang diamanatkan kepadanya. e. Memperoleh mandat atau rekomendasi untuk mengikuti kegiatan diluar organisasi.

2. Setiap anggota istimewa berhak:

a. Memberikan usul, saran dan pendapat b. Memberikan bimbingan dan bantuan terhadap anggota dan pengurus. c. Mengikuti setiap kegiatan yang diselenggarakan oleh organisasi. Pasal 8 Kewajiban anggota 1. Setaiap anggota biasa berkewajiban :

a. Mentaati peraturan dasar dan peraturan rumah tangga, peraturan organisasi, peraturan administrasi dan keputusan organisasi. b. Menjunjung tinggi nama baik, tujuan dan kehormatan organisasi. c. Mendukung dan mensukseskan program organisasi.

2. Setiap anggota istimewa berkewajiban melaksanakan hal-hal yang menjadi

keputusan dan kebijakan kepengurusan IPPNU di setiap tingkatan. Pasal 9

Pemberhentian anggota 1. Anggota biasa dan anggota istimewa berhenti karena:

a. b. c. d.

Meninggal dunia Telah habis masa keanggotanya Atas permintaan sendiri. Diberhentikan karena melanggar disiplin organisasi

2. Peraturan tentang pemberhentian anggota diatur dalam peraturan organisasi.

BAB III STRUKTUR ORGANISASI Pasal 10 Pimpinan pusat 1. Pimpinan pusat berkedudukan di ibu kota negara republik indonesia, yang 2.

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

merupakan pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat nasional. Pimpinan pusat terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua umum 8 orang ketua (sesuai dengan jumlah departemen) Sekretaris umum 8 orang sekretaris (sesuai dengan jumlah ketua) Bendahara umum 8 orang bendahara (sesuai dengan jumlah ketua) 3 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)

3. Ketua umum dipilih oleh kongres untuk masa bhakti 3 tahun dan tidak dapat dipilih

kembali untuk periode berikutnya. 4. Pimpinan pusat disahkan oleh PBNU dan bertanggung jawab kepada Kongres. Pasal 11 Pimpinan wilayah 1. Pimpinan wilayah berkedudukan di ibu kota propinsi dan daerah istimewa, yang

merupakan pimpinan tertinggi IPPNU ditingkat propinsi. 2. Pimpian wilayah terdiri dari:

a. b. c. d. e. f. g. h. i. j.

Pelindung Dewan pembina Ketua 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen) Sekretaris 4 wakil sekretaris Bendahara 2 wakil bendahara 3 ketua lembaga(semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)

3. Ketua wilayah dipilih oleh konferensi wilayah untuk masa bhakti 3 tahun dan tidak

dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 4. Pimpinan wilayah disahkan oleh pimpinan pusat atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggung jawab kepada konperensi wilayah.

1. 2. a. b. c. d. e. f. g. h. i. j. 3. 4.

Pasal 12 Pimpinan Cabang Pimpinan cabang berkedudukan di ibu kota kabupaten/kotamadya/kota administratif yang merupakan Pimpinan IPPNU ditingkat kabupaten/kotamadya/kota administratif. Pimpinan cabang terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua 4 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen) Sekretaris 2 wakil sekretaris Bendahara 2 wakil bendahara 3 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) Ketua dipilih oleh konferensi cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikitnya. Pimpinan cabang disahkan oeh pimpinan pusat atas rekomendasi pimpinan wilayah dan atau pengurus NU setempat dan bertanggngjawab kepada konferensi cabang.

Pasal 13 Pimpina Anak Cabang 1. Pimpinan Anak Cabang berkedudukan di kecamatan yang merupakan pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat kecamatan.

2. a. b. c. d. e. f. g. h. 3.

Pimpinan Ranting terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua 2 wakil ketua (sesuai dengan jumlah departemen) Sekretaris dan 1 wakil sekretaris Bendahara dan 1 wakil bendahara 2 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) Ketua dipilih oleh Konperensi Anak Cabang untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untukperiode berikutnya. 4. Pimpinan anak cabang disahkan oleh Pimpinan Cabang atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggungjawab terhadap Konperensi Anak Cabang.

1. 2. a. b. c. d. e. f. g. 3. 4.

1. 2. a. b. c.

Pasal 14 Pimpinan Ranting Pimpinan ranting berkedudukan di desa/kelurahan yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat desa/kelurahan. Pimpinan Ranting terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua dan wakil ketua Sekretaris dan wakil sekretaris Bendahara dan wakil bandahara 2 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pimpinan ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota. Pasal 15 Pimpinan Anak Ranting Pimpinan anak ranting berkedudukan di Dusun yang merupakan Pimpinan IPPNU tertinggi di tingkat Dusun Pimpinan anak ranting terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua dan wakil ketua

d. e. f. g. 3.

Sekretaris dan wakil sekretaris Bendahara dan wakil bandahara 2 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) Ketua dipilih oleh Rapat Anggota untuk masa bakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 4. Pimpinan ranting disahkan oleh PC atas rekomendasi PAC dan bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

1. 2. a. b. c. d. e. f. g. 3. 4.

1.

2. a. b. c. d. e. f. g.

Pasal 16 Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi Pimpian Komisariat Perguruan Tinggi berkedudukan di lembaga Perguruan Tinggi, yang merupakan Pimpinan Tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Perguruan Tinggi. Pimpinan Komisariat Perguruan Tinggi terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua dan 2 wakil ketua Sekretaris dan 2 wakil sekretaris Bendahara dan 1 wakil bendahara 2 ketua Lembaga (semi otonom) Pengurus Pleno(sesai kebutuhan) Ketua dipilah oleh konferensi komisariat Perguruan Tinggi untuk masa bakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pimpinan komisariat perguruan tinggi disahkan oleh PC atas rekomendasi perguruan tinggi setempat dan bertanggungjawab kepada rapat komisariat perguruan tinggi. Pasal 17 Pimpinan Komisariat Pimpinan komisariat berkedudukan di lembaga pendidikan/pondok pesantren, yang merupakan pimpinan tertinggi IPPNU di tingkat Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren. Pimpinan komisariat terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua dan 1 wakil ketua Sekretaris dan 1 wakil sekretaris Bendahara dan 1 wakil bendahara 2 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan)

3. Ketua dipilih oleh rapat anggota masa bhakti 1 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. 4. Pimpinan komisariat disahkan oleh PC atas rekomendasi Lembaga Pendidikan/Pondok Pesantren setempat dan bertanggugjawab kepada Rapat Anggota.

1. 2. a. b. c. d. e. f. g. 3. 4.

1.

2. 3.

4. 5.

6.

Pasal 18 Pimpinan Cabang Istimewa Pimpinan Cabang Istimewa berkedudukan di Luar Negeri. Pimpinan cabang istimewa terdiri dari: Pelindung Dewan pembina Ketua dan wakil ketua Sekretaris dan wakil sekretaris Bendahara dan wakil bendahara 3 ketua lembaga (semi otonom) Pengurus pleno (sesuai kebutuhan) Ketua cabang istimewa dipilih oleh konferensi cabang istimewa untuk masa bhakti 2 tahun dan tidak dapat dipilih kembali untuk periode berikutnya. Pimpinan cabang istimewa disahkan oleh pimpinan pusat atas rekomendasi pengurus NU setempat dan bertanggungjawab kepada konferensi cabang istimewa. BAB IV PEMBENTUKAN ORGANISASI Pasal 19 Pembentukan Organisasi Dalam satu daerah tingkat 1 yang sekurang-kurangnya mempunyai 3 cabang dapat didirikan piminan wilayah dan selanjutnya tidak diperbolehkan dibentuk pimpinan wilayah yang lain dalam satu propinsi. Dalam satu kabupaten/ kota yang telah mempunyai 3 anak cabang dan atau 6 komisariat dan atau 45 anggota dapat dibentuk pimpinan cabang. Dalam satu daerah kecamatan yang telah mempunyai rantig dan atau 3 komisariat dan atau 30 anggota dapat didirikan pimpinan anak cabang dan selanjutya tidak diperbolehkan mendirikan pimpinan anak cabang yang lain Dalam satu perguruan tinggi yang telah mempunyai 15 anggota dapat dibentuk pimpinan komisariat perguruan tinggi dengan di bawah koordinasi pimpinan cabang Dalam satu desa/ kelurahan, lembaga pendidikan, pondok pesantren dan perguruan tinggi yang telah mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk pimpinan ranting atau pimpinan komisariat Dalam satu dusun mempunyai anggota sekurang-kurangnya 10 orang dapat dibentuk pimpinan anak ranting atas dasar kebutuhan pimpinan ranting setempat.

1. 2. 3. 4.

5. a. b.

BAB V PELINDUNG DAN DEWAN PEMBINA Pasal 20 Pelindung Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat pelindung. Pelindung adalah pengurus NU pada masing-masing tingkatan kepengurusan. Pelindung untuk pimpinan komisariat perguruan tinggi dari unsur pengurus lembaga perguruan tinggi setempat berdasar pertimbangan pengurus cabang NU setempat Pelindung untuk pimpinan komisariat lembaga pendidikan/pondok pesantren dari unsur pengurus lembaga pendidikan/pondok pesantren setepat berdasarkan pertimbangan pengurus cabang NU setempat Fungsi pelindung: Memberikan perlindungan, pengayoman pada organisasi dengan tingkatan masingmasing. Memberikan dorongan, saran-saran dan bantuan moril maupun materiil.

b.

Pasal 21 Dewan Pembina Pada tiap-tiap tingkatan kepengurusan IPPNU terdapat dewan pembina. Pembina terdiri dari: Alumni Pimpinan IPPNU sesuai tingkatan masing-masing Orang yang dianggap berjasa terhadap IPPNU. Fungsi Dewan Pembina: Memberikan pembinaan secara kontinyu dab memberikan nasihat baik diminta maupun tidak. Memberikan bantuan moril maupun materiil kepada organisasi.

1. 2. 3. a. b. c. d.

BAB VI KRITERIA PENGURUS Pasal 22 Pimpinan Pusat Usia setinggi-tingginya 27 tahun Pendidikan serendah-rendahnya S-1 Pengalaman Organisasi: Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi Pernah menjadi pengurus pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang Pernah mengikuti latihan kader muda dan kader utama Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi.

1. 2. a. b. 3. a.

4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan pusat dan atau pimpinan wilayah. Khusus untuk ketua umum disyaratkan pernah menjadi pengurus pusat, pimpinan wilayah dan atau memnadapat rekomendasi PW. 5. Status bebas 6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun 7. Pengurus harian tidak boleh meragkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU. 8. Pengurus harian khusunya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di jakarta. Pasal 23 Pimpinan Wilayah 1. 2. 3. a. b. c. d. 4. 5. 6. 7. 8.

Usia setingi-tingginya 25 tahun Pendidikan serendah-rendahnya SLTA sederajat Pengalaman organisasi: Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi Pernah menjadi pengurus pimpinan cabang dan atau pimpinan anak cabang Pernah mengikuti latihan kader muda Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus Pimpinan Wilayah dan atau pimpinan cabang Status bebas Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun Pengurus harian tidak boleh meragkap jabatan dengan OKP yang tidak sehaluan denga PD-PRT dan citra diri IPPNU. Pengurus harian khusunya ketua umum, sekretaris umum, bendahara umum harus bersedia tinggal di wilayah ibukota setempat. Pasal 24 Pimpinan Cabang

1. 2. 3. a. b.

Usia setinggi-tingginya 23 tahun Pendidikan serendah-rendahnya SLTA Aatau sederajat Pengalaman organisasi Sekurang-kurangnya 3 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi. Pernah menjadi pengurus pimpinan anak cabang dan atau pimpinan ranting dan atau pimpinan komisarat perguruan tinggi. c. Pernah mengikuti latihan kader muda d. Barakhlaq baik, berdedikasi tinggi dan loyal kepada organisasi 4. Khusus untuk pengurus harian disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan cabang dan atau pimpinan anak cabang.

5. Status bebas 6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun. 7. Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

1. 2. 3. a. b. c. d. 4. 8. 5.

Pasal 25 Pimpinan Anak Cabang Usia setinggi-tingginya 21 tahun. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau sederajat Pengalaman organisasi: Sekurang-kurangnya 2 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi. Pernah menjadi pengurusbpimpinan anak cabang dan atau pimpinan ranting dan atau pimpinan komisariat Pernah mengikuti makesta Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. Status bebas Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun. Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU. Pasal 26 Pimpinan Ranting

1. 2. 3. a. b. c. 4. 5. 6. 7.

Usia setinggi-tingginya 19 tahun Pendidikan serendah-rendahnya SLTP atau yang sederajat Pengalaman organisasi: Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota dan berprestasi Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal terhadap organisasi. Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi pengurus pimpinan ranting. Status bebas Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun. Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

Pasal 28 Pimpinan komisariat perguruan tinggi 1. Usia setinggi-tingginya 20 tahun untuk komisariat perguruan tinggi. 2. Pendidikan serendah-rendahnya mahasiswa untuk komisariat perguruan tinggi 3. Pengalaman organisasi:

a. b. c. 4.

Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota. Pernah mengikuti makesta atau diklatama Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi Khusus ketua disyaratkan pernah menjadi penguru pimpinan komisariat perguruan tinggi 5. Berstatus bebas 6. Pengurus harian tidak boleh rangkap jabatan dengan parpol manapun. 7. Pengurus harian tidak boleh merangkap jabatan dengan okp yang tidak sehaluan dengan PD-PRT dan citra diri IPPNU.

1. 2. 3. a. b. c. 4. 5. 6.

Pasal 29 Pimpinan komisariat Usia setinggi-tingginya 18 tahun. Pendidikan serendah-rendahnya SLTP/sederajat Pengalaman organisasi Sekurang-kurangnya 1 tahun aktif sebagai anggota Pernah mengikuti masa kesetiaan anggota atau diklatama Berakhlak baik, berdedikasi tinggi dan loyal pada organisasi. Khusus untuk ketua disyarat pernah menjadi pengurus pimpinan komisariat Berstatus bebas Pimpinan komisariat masih aktif sebagai siswa/santri di lembaga tersebut Pasal 30 Pimpinan cabang istimewa Kriteria pengurus pimpinan caang istimewa diatur berdasarkan kebijakan pimpinan pusat. BAB VII HAK DAN KEWAJIBAN PIMPINAN Pasal 31 Pimpinan Pusat

1. Pimpinan pusat berhak: a. Mengambil kebijaksanaan untuk PW dan PC, apabila keduanya tidak dapat mengambil keputusan. b. Membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PW dan PC, yang bertentangan dengan PD-PRT. c. Memberikan tanda pengahargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi

d. Membekukan PW atau PC , ayng melanggar peraturan organisasi melalui mekanisme Peraturan Organisasi dan peraturan administrasi 2. Pimpinan pusat brkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas dan kebijaksanaan PP b. Mengesahkan PW dengan tembusan kepad pengurus wilayah NU setempat. c. Mengesahan PC dengan tembusan kepada Pimpinan wilayah IPPNU dan pengurus wilayah NU setempat d. Menentukan kebijakan umum sesuai PD-PRT untuk menjalankan roda organisasi. e. Menghadiri setiap undangan atas nama PP, baik intern maupun ekstern. f. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. g. Melaksanakan kongres, konbes, rakernas, rapimnas sesuai dengan ketentuan yang berlaku h. Bertanggungjawab kepada kongres i. Mengaktifkan korwil Pasal 32 Pimpinan wilayah 1. Pimpinan wilayah berhak: a. Mengusulkan kepada PP untuk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PC, yang bertentangn dengan PD-PRT b. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang telah dianggap berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat wilayah. c. Mengusulkan kepada PP untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 2. Pimpian wilayah berkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rapimwil dan kebijakan PW. b. Memberikan rekomendasi kepada PP bagi pengesahan PC. c. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PW. d. Mengusulkan berdirinya PC kepada PP e. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. f. Melaksanakan konferwil sesuai ketentuan yang berlaku. g. Bertanggungjawab terhadap konferwil h. Melakukan konsolidasi antar tingkat secara intensif. i. Mengaktifkan korda Pasal 33 Pimpinan Cabang 1. a.

Pimpinan cabang berhak: Mengusulkan kepada PP mengenai pengesahan terbentuknya pc dengan persetujuan PW.

b. Mengambil kebijakan organisasi untuk PAC/PR/PAR/PK, apabila ketiganya tidak dapat mengambil keputusan. c. Membatalkan keputusan dan kebijaksanaan PACPR/PAR/PK yang bertentangan dengan PDPRT. d. Membrikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditingkat cabang. e. Mengusulkan kepada PW untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 2. Pimpinan Cabang berkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas,rapimnas,konferwil, rakerwil,rapimwil,konfercab,rakercab,rapimcab, dan kebijakan PC. b. Mengajukan rekomendasi kepada PW untuk mendapatkan Surat Pengesahan PC dari PP. c. Mengesahkan PAC, dengan tembusan Pengurus Anak Cabang NU setempat d. Mengesahkan PR/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan pengurus ranting NU dan lembaga pendidikan / Pondok pesantren setempat e. Mengesahkan PKPT/PK dengan tembusan PAC IPPNU dan pengurus NU dan Lembaga Perguruan Tinggi setempat. f. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PC. g. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. h. Melaksanakan Konfercab, rakecab, rapimcab, sesuai dengan ketentuan yang berlaku. i. Bertanggungjawab kepada konfercab.

1. a. b. c. 2. a. b. c. d. e. f.

Pasal 34 Pimpinan Anak Cabang Pimpinan Anak cabang berhak: Mengusulkan kepada PC untyk membatalkan keputusan atau kebijaksanaan PR/PK yang bertentangan denga PD dan PRT Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-phak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditingkat kecamatan. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Pimpinan Anak Cabang berkewajiban: Menjalankan amanat kongres, konbes, rakernas, rapimnas, konferwil, rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, dan kebijakan PAC. Memberikan Rekomendasi kepada PC bagi pengesahan PR/PK. Menentukan kebijaksanaan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan di PAC Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. Melaksanakan konferancab, dan rakercab sesuai denga ketentuan yang berlaku. Bertanggungjawab kepada konferancab. Pasal 35 Pimpinan ranting

1. Pimppinan ranting berhak: a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemanjuan organisasi di tingkat kelurahan/desa. b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 2. Pimpinan ranting berkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, kebijakan PAC dan rapat anggota. b. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PR c. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku. e. Bertanggungjawab kepada Rapat Anggota.

Pasal 36 Pimpinan Anak Ranting 1. Pimpinan anak ranting berhak: a. Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yag dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat dusun. b. Mengusulkan kepada PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 2. Piminan anak ranting berkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, kebijakan PAC dan rapat anggota. b. Menentukan kebijakan umum sesuai dengan tingkat kepengurusan PAR c. Memeberikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan d. Melaksanakan rapat anggota dan rapat kerja sesuai dengan ketentuan yang berlaku e. Bertanggungjawab kepada rapat anggota

1. a. b. 2.

Pasal 37 Pimpinan komisariat perguruan tinggi Pimpinan komisariat perguruan tinggi berhak: Memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yag dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi di tingkat lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. Pimpinan komisariat perguruan tinggi berkewajiban:

a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, PAC dan konferensi PKPT b. Memberikan perlindungan dan pembelaan kepada nggota yang memerlukan. c. Melaksanakan konferensi PKPT sesuai dengan ketentuan yang berlaku. d. Bertanggungjawab kepada konferensi PKPT Pasal 38 Pimpinan komisariat 1. Pimpinan komisariat berhak: a. Memberkan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi ditngkat lembaga pendidikan/pondok pesantren. b. Mengusulkan kepada PW dan PC untuk memberikan tanda penghargaan kepada pihak-pihak yang dianggap telah berjasa bagi kemajuan organisasi. 2. Pimpinan komisariat berkewajiban: a. Menjalankan amanat kongres, konbes, rapimnas,rakernas, konferwil,rakerwil, rapimwil, konfercab, rakercab, rapimcab, konferancab,rakerancab, dan rapat anggota. b. Memebrikan perlindungan dan pembelaan kepada anggota yang memerlukan. c. Melaksanakan rapat anggota sesuai ketentuan yang berlaku d. Bertanggungjawab kepada rapat anggota Pasal 39 Pimpinan cabang istimewa hak dan kewajiban Pimpinan Cabang Istimewa diatur berdasarkan kebijaksanaan Pimpinan Pusat.

BAB VIII PERMUSYAWARATAN

1. 2. a. b. c. d. 3. a.

Pasala 40 Kongres Kongres merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU di tingkat Nasional/pusat. Kongres diadakan setiap 3 athun sekali oleh IPPNU dan dihadiri: Pimpinan pusat Pimpinan wilayah Pimpinan cabang Undangan yang telah ditetapkan panitia Kongres diselenggarakan untuk : Menilai dan menolak/ menerima pertanggungjawaban PP IPPNU.

b. Menetapkan program umum organisasi tingkat nasional. c. Menyempurnakan, menetapkan Peraturan Dasar dan Peraturan Rumah Tangga. d. Merumuskan kebiaksanaan organisasi berkaita dengan kehidupan kebangsaan kemasyarakatan dan keagamaan e. Memilih dan menetapkan Ketua Umum PP f. Menetapkan keputusan-keputusan lainya. 4. Hak suara PW dan PC masing-masing 1 (satu) suara.

1. 2. a. b. 3.

1. 2. a. b. 3.

4. a. b. c.

Pasal 41 Kongres luar biasa Kongres luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang yang sah. Kongres luar biasa dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain: Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun Kekosongan pimpinan Kongres luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah pimpinan wilayah dan atau pimpinan cabang yang sah. Pasal 42 Konferensi besar Konferensi besar merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalahmasalah organisasi yang bersifat khusus ditingkat nasional/pusat. Konferensi besar diadakan sewaktu-waktu oleh PP dan dihadiri: Pimpinan Pusat Pimpinan Wilayah Konferensi besar dianggap sah apabila dihadiri oleh separuh lebih satu dari jumlah PW yang sah dan setiap keputusan dianggap telah sah apabila telah disetujui oleh setengah lebih satu dari peserta yang sah. Konferensi besar diadakan untuk : Membahas citra diri: peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan. Menetapkan citra diri: peraturan organisasi dan peraturan administrasi serta pedoman pengkaderan Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan kongres

Pasal 43 Rapat kerja nasional 1. Rapat kerja nasional merupakan forum permusyawaratan untuk menilai perjalanan tahuna PP dan merumuskan perjalanan tahunan berikutnya. 2. Rapat kerja Nasional diadakan diadakan oleh PP dan dihadiri:

a. b. 3. a. b.

1. 2. 3. a. b.

1. 2. a. b. c. 3. a. b. c. d. e. 4.

1. 2. a. b.

Pimpinan Pusat Pimpinan Wilayah Rapat kerja nasional diadakan untuk: Merumuskan penjabaran program kerja (umum) IPPNU Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Pasal 44 RAPIMNAS Rapimnas merupakan forum konsolidasi dan silaturohim PW dan PP Rapimnas diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting. Rapimnas dihadiri oleh: Pimpinan Pusat Ketua Pimpinan Wilayah Pasal 45 Konferensi Wilayah Konferensi wilayah merupakan permusyawaratan yang mepunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat regional/propinsi Konferensi wilayah/konferwil diadakan 3 tahun sekali oleh PW dan dihadiri: Pimpinan wilayah Pimpinan cabang Undangan yang ditetapkan panitia. Konferensi wilayah diselenggarakan untuk: Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban Pimpinan Wilayah Menetapkan program umum organisasi ditingkat regional Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, sosial kemasyarakatan dan keagamaan. Memilih dan menetapkan ketua umum pimpinan wilayah. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Hak suara masing-masing PC satu suara Pasal 46 Konferensi Wilayah Luar Biasa Konferensi wilayah luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan cabang yang sah. Konferensi wilayah luar biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu, antara lain: Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun Kekosongan pimpinan

3. Konferensi wilayah luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah pimpinan cabang dan pimpianan komisariat perguruan tinggi yang sah.

1.

2. a. b. 3. 4. a. b. c. d.

1. 2. 3. a. b.

1. 2. a. b. c. d. e.

Pasal 47 Rapat Kerja Wilayah Rapat kerja wilayah merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalahmasalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan PW dan merumuskan kembali perjalanan tahunan berikutnya Rapat kerja wilayah (rakerwil) diadakan oleh PW dihadiri oleh: Pimpinan wilayah Pimpinan cabang Rapat kerja wilayah dianggap sah apabila dihadiri setengah lebih satu jumlah PC yang sah Rapat kerja wilayah diadakan untuk : Merumuskan penjabaran program kerja PW Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes. Pasal 48 Rapat PimpinanWilayah Rapimwil merupakan forum konsolidasi dan silaturahim PC dan PW. Rapimwil diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting Rapimwil dihadiri oleh: Pimpinan wilayah Ketua pimpinan cabang

Pasal 49 Konferensi cabang Konferensi cabang merupaan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat cabang Konferensi cabang (konfercab) diadakan 2 tahun sekali oleh PC dan dihadiri oleh: Pimpinan cabang Pimpinan anak cabang Pimpinan ranting dan pengurus anak ranting Pimpinan komisariat (PKPT,SMU,SMA,Pondok pesantren) Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia

3. a. b. c.

Konferensi cabang diselenggarakan untuk: Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban pimpinan cabang Menetapkan program umum organisasi ditingkat cabang Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan d. Memilih dan menetapkan ketua pimpinan cabang e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. 4. Hak suara PAC, PKPT,PK PR dan PAR, Lembaga pendidikan dan pondok pesantren masing-masing 1 (satu) suara.

1. 2. a. b. 3.

1.

2. a. b. c. 3.

4. a. b. c. d.

Pasal 50 Konferensi cabang luar biasa Konferensi cabang luar biasa dapat dilakukan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan PAC, dan PKPT yang sah. Konferensi cabang luar biasa dapat dilaksanakan karena sebab tertentu antara lain: Kevakuman pengurus maupun organisasi secara berturut-turut maksimal 1 tahun Kekosongan pimpinan Lobferensi cabang luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satu jumlah PAC dan PKPT yang sah Pasal 51 Rapat kerja cabang Rapat kerja cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalahmasalah organisasi yang bersifat khusus , mulai perjalanan PC dan merumuskan kembali perjalanan tahun berikutnya Rapat kerja cabang (rakercab) di adakan oleh PC dan dihadiri: Pimpinan cabang Pimpinan anak cabang Pimpinan komisariat perguruan tinggi Rapat kerja cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jmlah PAC, PKPT, PK Lembaga pendidikan dan pondok pesantren yang sah apabila telah disetujui oleh separuh lebih satu dari jumlah suara yang sah. Rapat kerja cabang diadakan untuk: Mrumuskan penjabaran keraja PC Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan. Membicarakan masalah-masalah yang timbul Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes Pasal 52

1. 2. 3. a. b. c.

1. 2. a. b. c. d. 3. a. b. c. d. e. 4. 5.

Rapat pimpinan cabang Rapimcab merupakan forum konsolidasi dan silaturahim PAC dan PC Rapimcab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting Rapimcab dihadiri oleh: Pimpinan cabang Ketua pimpinan anak cabang Ketua PKPT Pasal 53 Konferensi anak cabang Konferensi anak cabang merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat kecamatan Konferensi Anak Cabang (konferancab) diadakan 2 tahun sekali oleh PAC dan dihadiri: Pimpinan anak cabang Pimpinan ranting Pimpinan komisariat Undangan yang ditetapkan panitia Konferensi anak cabang diselenggarakan untuk : Menilai dan menerima/ menolak pertanggungjawaban pimpina anak cabang Menetapkan program umum organisasi ditigkat kecamatan Merumuskan kebijaksanaan organisasi berkaitan dengan kehidupn kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Memilih dan menetapkan ketua Pimpinan Anak Cabang Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Hak suara PR dan PK masing-masing 1 (satu) suara. Acara tat trtib dan pemilihan ketua dan atau pengurus PAC dengan pengesahan peserta konferensi Anak Cabang.

Pasal 54 Konferensi anak cabang luar biasa 1. Konferensi anak cabang luar biasa dapat dilaksanakan sewaktu-waktu atas usul setengah lebih satu jumlah pimpinan ranting yang sah 2. Konferensi anak cabang luar biasa dianggap sah apabila dihadiri oleh setengah lebih satui jumlah PR yang sah. Pasal 55 Rapat kerja anak cabang

1. Rapat kerja anak cabang merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalah-masalah organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalanan tahunan PAC dan merumuskan perjalanan tahuna berikutnya 2. Rapat kerja anak cabang (rakerancab) diadakan oleh PAC dan dihadiri: a. Pimpinan anak cabang b. Pimpinan ranting c. Pimpinan komisariat setingkat ranting (PK,SMU,SLTP,Ponpes, dll) 3. Rapat kerja anak cabang dianggap sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah PR yang sah dan setiap keputusan dianggap sah apabila telah disetujui leh saparuh lebih satu dari jumlah separuh lebih satu yang sah. 4. Rapat kerja anak cabang diadakan untuk: a. Mrumuskan penjabaran program kerja PAC b. Melakukan penilaian atas pelaksanaan program tahunan c. Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul d. Merumuskan materi yang dipersiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes.

1. 2. 3. a. b. c. d.

1. 2. a. b. c. 3. a. b.

Pasal 56 Rapat pimpinan anak cabang Rapimcab merupakan forum konsolidasi dan silaturohim PR dan PAC. Rapim ancab diselenggarakan untuk menyelesaikan masalah-masalah organisasi yang dianggap mendesak dan penting Rapimcab dihadiri oleh: Pimpinan anak cabang Ketua pimpinan ranting Ketua pimpinan anak ranting Pimpinan komisariat, ponpes sederajat Pasal 57 Konferensi pimpinan komisariat perguruan tinggi Konferensi komisariat PKPT merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi organisasi IPPNU ditingkat perguruan tinggi Konferensi komisariat PKPT diadakan 2 tahun sekali oleh PKPT dan 1 tahun sekali dan dihadir oleh: Pimpinan komisariat perguruan tnggi Anggota Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia Konferensi PKPT diselenggarakan untuk: Menilai dan menerima/menolak pertanggungjawaban PKPT Menetapkan program umum organisasi di tingkat perguruan tinggi

c. d. e. 4. 5.

1.

2. a. b. 3. a. b. c. d.

1.

2. a. b. c. 3. a. b. c. d.

Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan. Memilih dan menetapkan ketua PKPT. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) hak suara. Acara tata tertib dan pemilihan ketua PKPT ditetapkan dan di sahkan oleh peserta konferensi Pasal 58 Rapat kerja pimpinan komisariat perguruan tinggi Rapat kerja PKPT merupakan forum permusyawaratan untuk membahas masalahmasalh organisasi yang bersifat khusus, menilai perjalannan PKPT dan merumuskan perjalanan tahun berikutnya Rapat kerja PKPT diadakan oleh PKPT dan dihadiri: Pimpinan komisariat perguruan tinggi Aggota Rapat kerja PKPT diadakan untuk : Merumuskan penjabaran program kerja PKPT Melakukan penilaian atas apelaksanaan program tahunanan Membicarakan masalah-masalah penting yang timbul Merumuskan materi yang disiapkan sebagai bahan konferwil maupun kongres atau konbes Pasal 59 Rapat anggota Rapat anggota merupakan forum permusyawaratan yang mempunyai pemegang kekuasaan tertinggi rganisasi IPPNU itingakat desa/kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren/perguruan tinggi Rapat anggota diadakan 2 tahun sekali oleh PR dan 1 tahun sekali untuk PK lembaga pendidikan/ponpes dan dihadiri oleh: Pimpinan ranting/pimpinan komisariat Anggota Undangan yang telah ditetapkan oleh panitia. Rapat anggota diselenggarakan untuk : Menilai dan menerima/ menolak pertanggungjawaban PR/ PK Menetapkan program umum organisasi ditingkat desa/ kelurahan maupun lembaga pendidikan/pondok pesantren. Merumuskan kebijakan organisasi berkaitan dengan kehidupan kebangsaan, kemasyarakatan dan keagamaan Memilih dan menetapkan ketua PR/ PK

e. Menetapkan keputusan-keputusan lainnya 4. Masing-masing anggota mempunyai 1 (satu) hak suara 5. Acara tatatertib dan pemilihan detua dan atau pengurus PR/PK dengan pengesahan peserta rapat anggota Pasal 60 Konferensi cabang luar biasa dan rapat kerja cabang istimewa Konferensi, konferensi luar biasa dan rapat kerja cabang istimewa diatur berdasarkan kebijakan pimpinan pusat. Pasal 61 Legistimasi permusyawaratan 1. Segala jenis permusyaaratn dinyataka sah apabila dihadiri separuh lebih satu dari jumlah struktur satu tingkat di bawahnya 2. Segala keputusan yang diambil dalam permusyawaratan diupayakan dengan cara musyawarah untuk mufakat. 3. Jika point 2 tidak terpenuhi, maka keputusan diambil dengan cara suara terbanyak. BAB IX RESHUFLE Pasal 62 Apabila terjadi kevakuman/ kekosongan kepengurusan disebabkan oleh satu dan lain hal, maka penggantinya diatur dalam peraturan organisasi.

BAB X KEUANGAN Pasal 63 IURAN 1. 2. a. b. c. d.

Besarnya iuran anggota akan ditetapkan kemudian dalam peraturan organisasi dan / atau peraturan administrasi. Pembagian pendapatan iuran anggota diatur oleh: Pimpinan cabang Pimpina anak cabang Pimpinan ranting Pimpinan komisariat dan perguruan tinggi

Pasal 64 Kepemilikan 1. Hak milik organisasi diperoleh dari jual beli, wakaf, hibah, sumbangan dan peralihan hak lainnya

2. Pengelolaan keuangan dan hak milik bukan uang dilakukan oleh ketua umum PP bertindak untuk dan atas nama pp, ketua PW bertindak untuk dan atas nama PW, ketua PC bertindak atas nama PC. BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pasal 65 Penutup 1.

Hal-hal yang belum diatur dalam peraturan rumah tangga ini, lebih lanjut diatur dalam peraturan organisasi dan atau peraturan administrasi 2. Peraturan rumah tangga ini hanya dapat diubah oleh kongres 3. Peraturan rumah tangga ini ditetapkan oleh kongres dan berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Palembang Pada tanggal : 3 Desember 2012 PIMPINAN SIDANG KOMISI PERATURAN RUMAH TANGGA KONGRES XVI IPPNU QURNIATI

NUR JANNAH

Ketua

Sekretaris