2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA --------------------RISALAH SIDANG PERKARA NOMOR 42, 43, 45, 46, 58/PUU-X/2012

PERIHAL PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 4 TAHUN 2012 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA TAHUN ANGGARAN 2012 TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

ACARA MENDENGARKAN KETERANGAN SAKSI/AHLI DARI PEMOHON SERTA PEMERINTAH (IV)

JAKARTA SELASA, 10 JULI 2012

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA -------------RISALAH SIDANG

PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR PERKARA NOMOR

42/PUU-X/2012 43/PUU-X/2012 45/PUU-X/2012 46/PUU-X/2012 58/PUU-X/2012

PERIHAL Pengujian Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 [Pasal 7 ayat (6a) dan Pasal 7 ayat (1), Pasal 7 ayat (6a), dan Pasal 15A], [Pasal 7 ayat (6a)], dan [Pasal 7 ayat (6a), Pasal 15A, dan Pasal 15B] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012 1. Perhimpunan Magister Hukum Indonesia (PMHI) 2. Penegakan Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk Kebenaran dan Keadilan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Pembela NKRI) 3. Eddy Wesley Parulian Sibarani 4. Masyur Maturidi 5. M. Fadhlan Hagabean Nasution PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012 1. 2. 3. 4. 5.

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (KSPSI) Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (KSBSI) Federasi Serikat Buruh Indonesia (FSBI) Federasi Serikat Pekerja Tekstil, Sandang, dan Kulit (FSPTSK)

PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012 1. M. Komarudin 2. Muhammad Hafidz PEMOHON PERKARA NOMOR 46/PUU-X/2012 1. Ahmad Daryoko 2. Muhammad Irzan Zulpakar 3. Mukhtar Guntur Kilat, dkk. PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012 1. Indonesian Human Rights Committe for Social Justice (IHCS) 2. Forum Indonesia untuk Transparansi Anggaran (FITRA) 3. Perhimpunan Pengembangan Pesantren dan Masyarakat (P3M), dkk.

i

ACARA Mendengarkan Keterangan Saksi/Ahli dari Pemohon serta Pemerintah (IV) Selasa, 10 Juli 2012, Pukul 11.24 – 12.54 WIB Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI, Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat SUSUNAN PERSIDANGAN 1) 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9)

Moh. Mahfud MD. Achmad Sodiki Harjono Muhammad Alim Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi Hamdan Zoelva M. Akil Mochtar Maria Farida Indrati

Sunardi Cholidin Nasir Mardian Wibowo Ina Zuchriyah Eddy Purwanto

(Ketua) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) (Anggota) Panitera Panitera Panitera Panitera Panitera

Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti Pengganti

ii

Pihak yang Hadir: A. Pemohon Perkara Nomor 42/PUU-X/2012: 1. Eddy Wesley Parulian Sibarani B. Kuasa Hukum Perkara Nomor 42/PUU-X/2012: 1. Virza Roy Hizzal 2. Hadi Syahroni 3. Suwartini C. Kuasa Hukum Perkara Nomor 43/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

Kambusiha Ari Lazuardi Saud Pangaribuan Muchtar Pakpahan Elisabeth Imelda Yahya M. Fandrian Siborus Normoah

D. Ahli dari Perkara Nomor 43/PUU-X/2012: 1. Yanuar Rizky E. Saksi dari Perkara Nomor 43/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4.

Firdaus Ilyas Warto Idrus Nurjana

F. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 45/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4.

Andi Muhammad Asrun Bachtiar Sitanggang Dorel Almir Nur Afifah

G. Ahli dari Perkara Nomor 45/PUU-X/2012: 1. Dian P. Simatupang H. Pemohon Perkara Nomor 46/PUU-X/2012: 1. Ahmad Daryoko iii

I. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 58/PUU-X/2012: 1. 2. 3. 4. 5. 6.

M. Taufiqul Mudjib Benidikti Sinaga Zaimul Umam Ridwan Darmawan Arif Suherman Ahmad Martin Hadiwinata

J. Pemerintah: 1. 2. 3. 4. 5.

K. Siregar Supriadi Sinaga Wawan Sunarjo Ari Wahyuni Maria Lucia C.

iv

SIDANG DIBUKA PUKUL 11.24 WIB 1.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sidang Mahkamah Konstitusi untuk mendengar keterangan Ahli dan Saksi-Saksi dalam Perkara Nomor 42, 43, 45, 46, dan Nomor 58/PUUX/2012 dinyatakan dibuka dan terbuka untuk umum. KETUK PALU 3X Pemohon Nomor 42?

2.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: VIRZA ROY HIZZAL Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera buat kita semua. Dari Perkara 42 hadir Pemohon Prinsipal III Saudara Eddy Wesley Parulian Sibarani, ada di belakang saya. Kemudian dari Kuasa Hukum ada tiga orang yang hadir. Saya sendiri Virza Roy Hizzal, rekan saya Hadi Syahroni, dan rekan saya satu lagi di belakang, Suartini. Terima kasih, Yang Mulia.

3.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, Nomor 43?

4.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Terima kasih, Yang Mulia. Kami dari 43, hadir Kuasa Hukum, kami sendiri, yaitu Kambusiha, kemudian Bapak Dr. Muchtar Pakpahan, kemudian Siborus Normoah, kemudian Saud Pangaribuan, kemudian Ari Lazuardi, kemudian Fandrian, kemudian Elisabeth Imelda, terima kasih.

5.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Nomor 43.

6.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Baru saja, 43.

1

7.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. 43? Oh, ya. Nomor 45, maaf.

8.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Terima kasih, Yang Mulia. Untuk Perkara 45, hadir kami Kuasa Hukum. Saya Muhammad Asrun dan di sebelah kanan saya adalah kolega saya, Bachtiar Sitanggang dan di belakang ada Saudara Dorel Almir dan Nur Afifah. Serta kami menghadirkan satu orang Ahli Dr. Dian Puji Simatupang, S.H., M.H. dari UI. Terima kasih, Yang Mulia.

9.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, kemudian 46?

10.

PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Dari Perkara 46, hadir saya sendiri, Presiden Konfederasi Serikat Nasional, Ahmad Daryoko. Terima kasih. 11.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Kemudian ada perkara baru, Nomor 58 karena objeknya sama, maka diundang sekaligus dalam sidang hari ini. Nomor 58.

12.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012: M. TAUFIQUL MUDJIB Terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Untuk Perkara 58, hadir sebagai Kuasa Hukum, saya Muhammad Taufiqul Mudjib. Lalu rekan saya Benidikti Sinaga, lalu Zaimul Umam, lalu ada Ridwan Darmawan, dan ada Arif Suherman, lalu ada Ahmad Martin Hadiwinata. Untuk Ahli, untuk persidangan kali ini, ternyata belum bisa hadir. Kami rencananya mengajukan tiga orang ahli karena masih berada di luar kota dan ada di luar negeri.

13.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik.

2

14.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 58/PUU-X/2012: M. TAUFIQUL MUDJIB Kami berharap sidang berikutnya bisa dihadirkan.

15.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, sidang berikutnya nanti supaya dihadirkan. Kemudian dari Pemerintah?

16.

PEMERINTAH: K. SIREGAR Terima kasih, Yang Mulia. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Kami dari mewakili Pemerintah, pada hari ini diwakili oleh mulai dari sebelah kiri, Bapak Tuan Supriadi Sinaga menjabat sebagai Kasubdit Penerimaan Panas Bumi dan Hilir Migas dari Ketua PNBP DJA Kementerian Keuangan. Kemudian di samping kanannya Bapak Wawan Sunarjo sebagai Kasubdit Data dan Dukungan Teknis Direktorat Penyusunan APBN DJA Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelah kanannya Ibu Ari Wahyuni menjabat sebagai Sekretaris Dirjen Anggaran Kementerian Keuangan. Kemudian di sebelah kiri saya Ibu Maria Lucia Clamameria, menjabat sebagai PLH Kabag Bantuan Hukum III Setjen Kementerian Keuangan. Dan saya sendiri, Kingsospol Siregar sebagai Kasubag Bantuan Hukum III-D Setjen Kementerian Keuangan. Terima kasih, Yang Mulia.

17.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Baik, hari ini ada empat saksi yang diajukan oleh Pemohon Nomor 43, yaitu Saudara Firdaus Ilyas, Saudara Warto, dan Saudara Idrus, serta Ibu Nurjanah. Dan dua Ahli yang dihadirkan Nomor 43, yaitu Bapak Yanuar Rizky dan dihadirkan oleh Nomor 45, Dian P. N. Simatupang. Untuk itu, para Saksi supaya ke depan untuk mengambil sumpah dulu. Semuanya maju! Saksi dulu, Pak, saksi. Nanti yang Ahli berikutnya. Maju! Pak Firdaus, maju! Pak Warto, maju! Pak Idrus, maju! Ibu Nurjanah, maju! Ini beragama Islam semua? Bapak, Islam? Ibu, Islam? Islam. Baik, ini akan diambil sumpah oleh Pak Anwar.

18.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Mohon ikuti saya, tangannya ke bawah!

3

“Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.” 19.

SELURUH SAKSI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah sebagai Saksi akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya.

20.

HAKIM ANGGOTA: ANWAR USMAN Terima kasih.

21.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk. Kemudian Bapak Yanuar Rizky dan Pak Dian Simatupang. Pak Yanuar, beragama Islam? Pak Dian? Islam. Baik, akan disumpah oleh Pak Hamdan.

22.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Ikuti kata-kata saya! “Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.”

23.

SELURUH AHLI YANG BERAGAMA ISLAM BERSUMPAH: Bismillahirrahmaanirrahiim. Demi Allah saya bersumpah, sebagai Ahli akan memberikan keterangan yang sebenarnya, sesuai dengan keahlian saya.

24.

HAKIM ANGGOTA: HAMDAN ZOELVA Terima kasih.

25.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Saudara Pemohon Nomor 43, Firdaus Ilyas, Warto, Idrus, Nurjanah. Ini siapa yang mau dihadirkan lebih dulu? Urut saja atau ada yang Saksi? Pak Firdaus dulu?

4

26.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Untuk Saksi, Pak Firdaus.

27.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan, Pak Firdaus, maju! Pemohon, silakan ya dipandu dengan pertanyaan atau petunjuk umum harus menerangkan apa, Saksi yang dihadirkan ini?

28.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: FIRDAUS Ya, terima kasih, Yang Mulia (…)

29.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Terima kasih, Yang Mulia. Beliau ini akan … eh, Beliau ini adalah dari ICW. Beliau akan menerangkan tentang … terutama sisi-sisi dari APBN-P yang sudah ada, yang kita … apa … kita mohonkan ini, dari … apa namanya … pandangan ICW, Pak. Terima kasih, Pak.

30.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: FIRDAUS Ya, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita. Terima kasih untuk kesempatannya, saya mohon … mungkin (suara tidak terdengar jelas) atau slide-nya bisa ditayangkan? Pertama-tama, memang ICW lebih concern dalam hal isu transparansi dan ataupun juga korupsi dalam pengelolaan anggaran negara, baik itu APBN atau APBD. Nah, kemudian yang terkait dengan rencana Pemerintah untuk menaikkan harga BBM untuk Tahun Anggaran 2012 dalam APBN-P 2012, maka ICW coba melihat pertama, satu, apakah misalnya penyusunan, terutama terkait dengan landasan dasar Pemerintah atau asumsi makro di dalam APBN-P, itu sudah dihitung atau dipergunakan secara benar? Begitu, ya. Kemudian yang kedua, bagaimana misalnya perhitungan terkait dengan beban subsidi yang disampaikan oleh Pemerintah, terutama di dalam pembahasannya dengan DPR dan badan anggaran, begitu ya. Apakah juga sudah dilakukan, baik itu secara prosedural, artinya peraturan yang ada. Dan kemudian yang kedua juga berdasarkan angka5

angka yang ada gitu, artinya yaitu angka-angka yang prudent, yang tepat, begitu. Nah, terkait dengan perhitungan beban subsidi BBM, paling tidak kalau kita bicara … kita lihat ke belakang misalnya, sampai tahun 2005, Pemerintah itu menggunakan mekanisme perhitungan subsidi BBM itu adalah cost plus fee, gitu. Dalam artian bahwa semua biaya pokok di dalam penyediaan BBM, gitu ya. Kemudian di tambah fee, itu digantikan oleh Pemerintah, gitu. Nah, kemudian sejak tahun 2006, terutama pertengahan 2006, Pemerintah menggunakan metode yang kita kenal sekarang sebagai MOPS Plus Alpha. Nah, MOPS Plus Alpha ini adalah singkatan dari MOPS sendiri adalah Mean Oil Platts Singapore, artinya harga transaksi di pasar Singapura flat begitu ya, persaingan flat (suara tidak terdengar jelas). Dimana misalnya, untuk masing-masing komoditas, gitu ya, baik itu energy … apa namanya … petrokemikal, dan seterusnya, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, untuk tahun 2006-2007, Pemerintah berdasarkan regulasi yang ada, baik itu peraturan Menteri Keuangan atau Peraturan Menteri ESDM, itu menggunakan harga patokan untuk BBM bersubsidi itu MOPS plus 14,1%, kemudian 2008 itu MOPS plus 9%, gitu ya, dan terakhir misalnya, untuk 2012, itu dikenakan MOPS plus Rp 641,94 per liter. Artinya alpha … ini adalah alpha rata-rata untuk produk, baik itu gasolin atau premium, minyak tanah, dan juga solar, gitu. Selanjutnya, Mas. Nah, kemudian kalau kita lihat misalnya, beberapa misalnya seperti Pak Kwik atau beberapa Ahli menyatakan bahwa gitu ya, di dalam konteks penyediaan atau beban subsidi BBM, secara keseluruhan kalau kita lihat dari neraca arus minyak kita, artinya dari hulu (upstream), kemudian juga downstream (hilirnya) kita masih surplus. Nah, yang ingin kami sampaikan adalah begini, ketika terjadi perubahan perhitungan metode subsidi BBM dari cost plus fee menggunakan … kemudian beralih menjadi MOPS Plus Alpha, begitu ya, ada beberapa hal yang menjadi concern terkait isu transparansi dan akuntabilitas. Pertama misalnya, ketika digunakan metode cost plus fee, itu Pemerintah, baik itu juga auditor, BPK misalnya, harus memeriksa semua arus neraca minyak, baik itu arus minyak mentah, begitu ya, kemudian biaya pengolahan, kemudian biaya impor, berapa volumenya, berapa nilainya, kemudian diberikan fee, gitu. Nah, fee ini diberikan kepada Pertamina terkait dengan kewajiban dia sebagai public service obligation untuk menyediakan, misalnya, bahan bakar bersubsidi, gitu. Nah, sebagai contoh misalnya, pada tahun sebelum 2006, gitu ya, fee untuk produksi minyak mentah itu per barel ±$1,5 per barel.

6

Kemudian, fee pengolahannya itu $0,2 per barel, gitu ya. Kemudian, fee distribusinya $0,2 per barel. Nah, perubahan pola perhitungan dari cost plus fee menjadi MOPS Plus Alpha, gitu ya, artinya dari sisi pengawasan menjadi dipermudah. Pemerintah … artinya, di dalam … ketika pelunasan bea subsidi BBM, Pemerintah hanya melihat berapa total volume BBM bersubsidi. Kemudian, berapa harga atau harga patokan atau MOPS di bursa Singapura per bulannya. Sebelumnya, gitu ya, ketika Pemerintah akan melunasi pembayaran subsidi BBM, BPK harus mengaudit neraca arus minyak. Minyak mentah yang masuk berapa, gitu ya. Kemudian, yang diolah di dalam negeri berapa, berapa biaya pengolahannya, mulai dari UP1 sampai UP7, sekarang tinggal UP2 sampai UP7 dari pengolahan itu. Kemudian, berapa yang diimpor gitu, untuk masing-masing jenis produk. Kemudian, dikalikan pemakaian per bulan, gitu. Artinya, dari sisi transparansi dan akuntabilitas, misalnya, pergeseran metode cost plus fee menjadi MOPS Plus Alpha, itu membuat celah tersendiri di dalam, misalnya, pengawasan BBM bersubsidi. Selanjutnya. Nah, kemudian terkait dengan landasan hukum BBM bersubsidi. Pemerintah pada tahun 2005 mengeluarkan Keppres Nomor 55 Tahun 2005 tentang Harga Jualan Eceran BBM Bersubsidi, gitu ya, kemudian diubah dengan Keppres Nomor 9 Tahun 2006, dan kemudian terakhir diubah dengan Keppers Nomor 15 Tahun 2012 tentang Harga Jualan Eceran BBM. Nah, kemudian ada Peraturan Presiden Nomor 71 tentang … 2005 tentang Penyediaan dan Pendistribusian Bahan Bakar Tertentu dan diubah menjadi Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2009, kemudian ada Peraturan ESDM Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 15 tersebut. Kemudian, di aspek (suara tidak terdengar jelas) berikutnya, ada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 3PMK.02.2009 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, dan Pembayaran Subsidi BBM. Kemudian yang terakhir untuk 2012, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 21-PMK.02.2011 tentang Tata Cara Penyediaan, Penghitungan, dan Pembayaran Subsidi BBM untuk Tahun Anggaran 2012. Nah, secara sederhana kalau saya boleh ringkaskan, misalnya, sejak digunakan metode MOPS Plus Alpha, maka penghitungan beban subsidi BBM adalah harga jualan … harga jual eceran, gitu ya, dikurangi … sori, maaf, harga patokan dikurangi harga jual eceran dikurangi, gitu ya, pajak-pajak gitu, nah, kemudian dikalikan dengan volume dan nilainya, gitu. Lanjut, Mas! Nah, ini perhitungannya memang agak matematis, gitu ya, artinya. Tetapi selama misalnya datanya ada, kemudian angkanya sudah verified, kita bisa menghitung beban subsidi untuk masing-masing jenis bahan bakar. Sebagai catatan misalnya, perhitungan beban subsidi untuk bulan 7

Juli, itu menggunakan harga patokan bulan Juni. Itu tertuang di dalam peraturannya. Lanjut, Mas! Ya, lanjut. Nah, berikutnya, kalau kita bicara subsidi BBM tertentu, sejak 2008 terutama, Pemerintah juga melakukan subsidi untuk bahan bakar elpiji. Pada waktu itu, sudah ada kegiatan atau program konversi dari minyak tanah kepada elpiji, gitu ya. Nah, kemudian di dalam konteks bagaimana negara mengganti perhitungan atau beban subsidi elpiji, negara, Pemerintah juga mengeluarkan regulasinya, tetapi secara sederhana kurang-lebih, harga subsidi elpiji 3 kg itu mengacu kepada kontrak CP Aramco, Contract Price Aramco, itu di Arab Saudi, gitu ya. Dimana misalnya, elpiji merupakan komposisi propana 80% dan butana 20% atau misalnya 50%-50%. Nah, kemudian untuk tahun 2012, gitu ya, harga patokan elpiji itu dihitung dengan menggunakan rumus: contract price atau harga kontrak CP Aramco ditambah $68,64 per metrik tone, ditambah 1,88 CP Aramco, ditambah 1.750/kg. Nah, kemudian subsidi elpijinya dihitung dengan selisih: harga jual eceran setelah dipotong PPN dan marginal jet, dengan harga patokan. Nah, sebagai catatan misalnya, untuk tahun anggaran 2012, Pemerintah dan DPR menyepakati kurang-lebih volume elpiji yang akan disubsidi, itu kurang-lebih 3,61 juta metrik tone. Selanjutnya, Mas! Lanjut, Mas! Nah, yang jadi pertanyaan kita sekarang adalah dengan regulasi atau tata cara perhitungan, baik itu untuk subsidi BBM, premium, solar dan minyak tanah, dan juga elpiji, kemudian kira-kira berapa beban yang harus ditanggung oleh negara, gitu ya, baik di dalam merumuskan, baik dalam sisi Pemerintah ataupun juga nanti ketika dibicarakan di DPR, untuk beban subsidi BBM 2012. Nah, sebagai catatan, asumsi dasar yang digunakan oleh Pemerintah dan disepakati oleh DPR di dalam Undang-Undang APBN-P. Pertama, harga rata-rata minyak mentah Indonesia adalah $105 per barel, tadinya dari APBN normal dari $90 per barel, naik menjadi $105 per barel. Kemudian, nilai tukar rupiah itu dipatok kurang-lebih Rp9.000,00, kemudian besaran rata-rata alpha, gitu ya, margin distribusi dan keuntungan, itu kurang lebih Rp641,94 per liter untuk tiga produk BBM. Kemudian volume subsidi BBM per jenis, premium itu kurang-lebih 24,42 juta kilo liter, kemudian minyak tanah itu 1,7 juta kilo liter, solar itu 13,89 juta kilo liter, dan elpiji 3,61 juta metrik ton, gitu ya. Sehingga secara keseluruhan, total volume BBM bersubsidi tahun 2012, itu kuranglebih 40 juta kilo liter dan 3,61 juta metrik ton elpiji. Di dalam APBN-P 2012, dikatakan rincian anggaran belanja negara untuk subsidi BBM dan elpiji, itu dikatakan sebesar Rp137,379 triliun, dimana di dalam Rp137,379 triliun tersebut, termasuk pembayaran untuk kekurangan bayar subsidi BBM dan elpiji 2011 sebesar 706 miliar, kemudian kekurangan bayar subsidi elpiji terutama konversinya, kuranglebih 3,5 triliun. Kemudian subsidi LGV konversi gas untuk kendaraan 8

mobil, itu kurang lebih 54 miliar, sehingga aktual bank subsidi yang dialokasikan dan disepakati di dalam APBN-P 2012 adalah Rp133,118 triliun. Pertanyaannya, apakah dengan indikator tadi volume total subsidi BBM yang disepakati 40 juta kilo liter dan 3,61 juta metrik ton elpiji, apakah betul Pemerintah membutuhkan anggaran beban subsidi kuranglebih 133? Nah, kami coba lihat dua skenario karena selama ini Pemerintah mengatakan, dengan kenaikan ICP dari 90 menjadi 105, maka misalnya, kalau harga premium dan solar tidak dinaikkan dari Rp4.500,00 menjadi Rp6.000,00, maka beban subsidi itu akan membengkak. Paling tidak misalnya dalam release publikasi ataupun penyalatan resmi Pemerintah mengatakan, itu bisa membengkak mencapai 180 triliun, 170 sampai 180. Nah, paling tidak, ini yang disampaikan baik itu Kementerian ESDM atau Departemen Keuangan, 10 alasan kenapa BBM subsidi harus dinaikkan, itu. Nah, kemudian yang kedua, kalaupun juga dia dinaikkan, terutama untuk premium dan solar, dari Rp4.500,00 menjadi Rp6.000,00, apakah betul misalnya, anggaran dibutuhkan itu adalah 133? Nah, kami coba lihat ini dua skenario itu untuk melihat apakah Pemerintah di dalam menghitung beban APBN ini sudah melakukan secara hati-hati, secara prudent, kemudian menggunakan basis data yang ada, gitu ya. Sehingga didapatkan misalnya, rencana atau APBN yang efisien, yang transparan, yang akuntabel, dan bisa dipertanggungjawabkan. Selanjutnya, Mas. Nah, penghitungan pertama, gitu ya, dengan asumsi harga premium dan solar tidak naik. Artinya tetap Rp4.500,00 per liter, gitu ya. Apakah betul misalnya beban subsidi itu akan jebol menjadi 180 triliun, gitu ya. Nah, kami menghitung pertama … ya ini indikatorindikator teknisnya, Yang Mulia, gitu ya, nanti bisa diatur lebih lanjut. Paling tidak dengan parameter-parameter yang digunakan atau dinyatakan di dalam APBN. Pertama, misalnya ICP itu 100 harga minyak mentah itu $105 dollar per berel. Kemudian, satu barel itu kurang-lebih 158,9 liter, alfanya 641, gitu ya per liter atau alpha per barel itu kuranglebih di dalam US$11,33 per barel, gitu. Kemudian, kurs rupiahnya Rp9000,00, maka kami hitung dengan besaran-besaran yang ada. Kemudian, gitu ya. Kami lihat pertanyaanya karena ini adalah perumusan APBN-P gitu ya atau APBN, maka gitu ya, realisasi yang digunakan adalah realisasi dari harga tahun sebelumnya. Nah, untuk menghitung ini ICW menggunakan harga rata-rata, gitu ya, harga ratarata patokan atau MOPS tiga tahun terakhir, artinya dari tahun 2009 sampai 2011, untuk masing-masing jenis produk BBM, baik itu premium, minyak tanah, ataupun solar, begitu juga dengan elpiji menggunakan harga publikasi CPR rangko per bulan, begitu ya. Nah, kemudian kita hitung, jika harga BBM tidak naik, maka di dalam penghitungan kami dengan volume, gitu ya … apa namanya … 9

premium itu 24 juta per liter kurang-lebih, maka total beban subsidi untuk premium itu hanya 71,895 triliun. Kemudian, untuk minyak tanah itu hanya 8,375 triliun, solar itu hanya 46,385 triliun, dan elpiji itu hanya 53 triliun, sehingga total beban subsidi jika harga jual premium dan solar tidak dinaikkan, tetap pada besaran Rp4.500,00 itu hanya 149 triliun. Artinya apa yang dikatakan digembar-gemborkan, begitu ya, dikampanyekan oleh Pemerintah, itu tidak sebesar yang disampaikan oleh pemerintah sebesar Rp170 triliun atau Rp180 triliun, gitu. Berikutnya skenario kedua, jika memang harga premium dan solar ini dinaikkan dari Rp4.500,00 menjadi Rp6.000,00 gitu. Kemudian dengan asumsi dan indikator yang sama, gitu ya. Kemudian juga menggunakan harga proyeksi sebelumnya tiga tahun terakhir, maka kita katakan misalnya jika harga premium naik dari Rp4.500,00 menjadi Rp6.000,00 gitu ya. Kemudian volumenya 24,4 juta kilo liter, maka beban subsidi yang ditanggung oleh negara seharusnya hanya Rp20,952 triliun untuk premiumnya, kemudian minyak tanahnya hanya Rp8,375 triliun, kemudian solar hanya 17,397 dan LPG karena harga LPG harganya tetap gitu ya, hanya Rp23 triliun. Sehingga total beban subsidi itu yang ditanggung oleh negara, dengan catatan premium dan solar dinaikkan menjadi Rp6.000,00, itu hanya Rp69,726 triliun. Nah, sementara Pemerintah di dalam APBN-P Tahun 2012 mengatakan, “Aktual beban subsidi yang diberikan untuk BBM, premium, solar, minyak tanah, dan LPG itu sebesar Rp133,118 triliun.” Artinya apa? Akan ada selisih Rp60 triliun kurang-lebih, gitu. Nah, dari dua hal tersebut di atas, kami berkesimpulan ada beberapa hal. Pertama, kalau jika di dalam regulasi mekanisme perhitungan kita menggunakan landasan hukum yang sama, baik peraturan ESDM gitu ya, Permen ESDM. Mulai dari Perpresnya, kemudian peraturan untuk Departemen Teknis di ESDM-nya, Permen ESDM. Kemudian tata cara perhitungan juga Permenkeu, misalnya. Seharusnya gitu ya, tidak terjadi perubahan … tidak terjadi perbedaan angka yang begitu signifikan, itu yang pertama. Pertanyaannya adalah kenapa misalnya, terutama untuk skenario jika harga premium dan solar dinaikkan menjadi Rp6.000,00, kita menemukan disparitas harga yang begitu tinggi, Rp60 triliun lebih. Nah, ini yang menjadi isu di dalam ... seperti yang saya sampaikan yang tadi di muka bahwa persoalan transparansi dan akuntabilitas di sektor ekstraktif sumber daya alam, khususnya migas kita, itu masih sangat buruk, baik itu dari sisi hulu ataupun juga di sisi hilirnya, gitu. Bahkan kalau kita tanya, saya tidak tahu kebetulan di sini ada saksi dari Pemerintah misalnya, apakah juga … terutama Departemen Keuangan, Kementerian Keuangan, dan juga ESDM, terutama BP Migas dan BPH Migas memiliki asumsi dan patokan angka data yang sama, gitu. Nah, kemudian yang kedua. Jika, gitu ya … artinya proyeksi atau perhitungan dengan data-data dan metodologi yang digunakan oleh ICW 10

menggunakan metode yang sama, data yang sama gitu ya, maka baik skenario naik ataupun tidak naik, beban subsidi yang ditanggung oleh negara tidak sebesar yang disampaikan oleh pemerintah, terutama Kementerian ESDM atau Kementerian Keuangan. Maka pertanyaanya, apakah juga cukup layak? Apakah juga cukup memiliki dasar hukum pemerintah mengatakan bahwa terjadi penambahan beban, terutama untuk belanja subsidi yang begitu besar. Nah, kemudian kalau kita … ini adalah lampiran data ... apa namanya … disparitas harga, kami menggunakan data publikasi resmi. Itu buletin bulanan dari Obex gitu ya, untuk melihat harga MOPS transaksi di Singaporenya untuk masing-masing jenis BBM, baik itu premium, minyak tanah, solar, kemudian publikasi CP Aramco untuk masing-masing, baik itu propana dan butananya untuk masing-masing per bulan, gitu. Sehingga kami simpulkan gitu ya bahwa pemerintah tidak cukup memiliki, baik itu basis perhitungan ataupun juga angka perhitungan yang baik, sehingga gitu ya, dengan menggunakan asumsi-asumsi yang digunakan sebagai indikator umum dalam APBN untuk mengatakan, misalnya bahwa BBM ini naik atau tidak. Kalaupun dinaikkan menjadi Rp6.000,00, pertanyaannya adalah apakah sebesar itu nilai beban subsidinya? Nah, yang terakhir, Yang Mulia, gitu dan Hadirin yang saya hormati. Di dalam konteks industri migas, kita memang tidak bisa melepaskan industri migas itu dari hulu dan hilir, artinya apa? Setiap perubahan, baik kenaikan harga asumsi ICP dari 90 menjadi 105, itu berimplikasi kepada dua sisi. Di sisi hulu, kalau kita bicara revenue atau pendapatannya, kenaikan harga minyak mentah otomatis akan menambah pendapatan penerimaan negara dari sektor minyak dan gas. Sebagai contoh misalnya, dengan Production Sharing Contract sederhana, PSC standar, dimana bagi hasilnya adalah 85-15%, gitu ya, kemudian kita asumsikan tidak ada terjadi penambahan cost recovery. Kalaupun sekarang naik cost recovery-nya hanya menggeser unrecover cost 2012, kemudian dibayarkan pada tahun 2012. Artinya, dari sisi beban tidak terjadi perubahan, gitu ya. Dengan kenaikan harga minyak mentah $10, paling tidak negara akan mendapatkan tambahan penerimaan dari beberapa item gitu ya, dengan catatan tadi tidak terjadi perubahan cost recovery. Pertama dari sisi bagi hasil dalam konsep 85-15%, pemerintah akan mendapatkan, gitu ya. Artinya setelah dipotong FTP 20%, pemerintah dapat bagian kurang lebih dari $10 per barel, pemerintah akan mendapat $1,4 per barel, gitu ya. Itu dari FTP-nya (First Trade Petroleum) kewajiban pertama KKS kepada Negara. Kemudian dari bagi hasilnya dengan skema 85-15, gitu ya. Artinya 85% dikalikan 80%, kali $10, pemerintah akan dapat sekitar $6 lebih. 11

Kemudian yang kedua, kewajiban Domestic Market Obligation (DMO) dimana, gitu ya, sekarang itu kita gunakan asumsi 25% dari total produksi, kemudian harga yang dibayarakan oleh pemerintah adalah 24% dari harga pasar dunia gitu ya, maka kita akan dapatkan kurang lebih 1, … 71,8. Nah, kalau kita akumulasi misalnya, terutama untuk yang menggunakan PSC standar 85-15, kita akan mendapatkan $9 lebih tambahan dari kenaikan, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, skema untuk kontrak kerja sama dengan Pertamina, bagi hasil akhir Pertamina itu adalah 60-40, 60% untuk Negara, 40% untuk Pertamina. Dengan asumsi sama, tidak terjadi penambahan cost recovery, kalaupun terjadi penambahan cost recovery hanya menggeser unrecover cost, yang seharusnya 2013-2014, kemudian dilunasi 2012 ini, gitu ya. Maka negara akan mendapat tambahan sekitar $6, itu konsekuensi langsung dari kenaikan harga minyak. Nah, tetapi dalam konteks energi, negara juga akan mendapat tambahan lagi dalam … terutama dalam konteks energi primer. Batu bara, batu bara itu kuotasinya kepada harga minyak mentah gitu ya, kalau harga minyak mentahnya naik, maka penerimaan royalti kita, penjualan hasil tambang juga akan naik, begitu juga pajaknya. Jadi, poin kedua yang ingin kami sampaikan adalah di dalam konteks defisit APBN terkait dengan kenaikan harga minyak mentah bahwa kenaikan minyak mentah, di satu sisi memang menambah beban subsidi, pertanyaannya tadi, apakah beban subsidinya seperti yang disampaikan atau disepakati oleh pemerintah dan DPR? itu question mark besarnya. Kemudian yang kedua, kenaikan harga minyak mentah juga memberi konsekuensi kepada tambahan penerimaan negara. Itu yang kami sampaikan, Yang Mulia dan Hadirin yang saya hormati. Paling tidak, ini akan menjadi catatan kita, dalam konteks misalnya semangat transparansi dan akuntabilitas misalnya, ada satu isu besar dalam pengelolaan industri migas kita yang masih tidak transparan. Di satu sisi kita sudah punya regulasi, mulai dari Perpres untuk teknisnya, peraturan Menteri Keuangan, peraturan Menteri ESDM, tetapi ketika aturan itu kita terapkan di dalam mekanisme perhitungan BBM bersubsidi misalnya, kita menemukan disparitas harga yang tidak … yang begitu besar disparitasnya. Kami mengatakan dugaan mark up, gitu ya, artinya apa? Kalau kita melihat misalnya bahwa perencanaan korupsi penyimpangan itu mulai didesain dari perencanaan anggarannya. Artinya apa? Pagunya dibuat lebih tinggi, kemudian asumsinya dibuat lebih besar, dan seterusnya, dan seterusnya. Kemudian dituangkan di dalam nota atau Undang-Undang APBN. Artinya, isu transparansi dan akuntabilitas menjadi isu yang sangat mendasar di dalam hal ini. Kemudian yang kedua, kalau kita bicara misalnya, di dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33, “Bumi dan air dan kekayaan alam dan seterusnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan oleh sebesar-

12

besarnya kemakmuran rakyat.” Kemudian hasil judicial review MK terkait Undang-Undang Migas … 2001 misalnya. Nah karena BBM, LPG, energi primer menjadi hak hidup orang banyak, yang mengusai hajat hidup orang banyak, misalnya. Kemudian, maka mau-tidak mau selama kita masih mengamini konstitusi kita, masih mengamini panduan kita bernegara, maka kewajiban subsidi itu harus tetap diberikan oleh negara. Nah, pertanyaan strategisnya adalah kalaupun nanti diberikan beban subsidi seperti apa? Itu teknis, nanti. Nah, tapi pertanyaannya adalah pemerintah dan DPR harus memperbaiki tata cara mekanisme perhitungannya? Artinya kalaupun juga tadi C menggunakan asumsi dan regulasi yang sama misalnya, kita dapatkan angka yang berbeda. Nah, mudah-mudahan ini menjadi dasar, paling tidak apa yang disampaikan, sekali lagi ini adalah proyeksi perhitungan, kemudian baik itu landasan hukum, metodenya, data-data yang digunakan dapat kami pertanggungjawabkan, gitu ya, kami bisa sampaikan lebih lanjut nanti, baik itu sumber datanya, kemudian mekanisme perhitungannya. Mudahmudahan ini menjadi catatan kita untuk perbaikan. Itu saja, Yang Mulia, penyampaian dari kami, saya Firdaus Ilyas. Kurang dan lebihnya saya mohonkan maaf. Assalammualaikum wr. wb. Terima kasih, selamat siang. 31.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Terima kasih Saudara Firdaus Ilyas, berikutnya Pak Warto. Saudara Firdaus duduk dulu, mungkin nanti ada pertanyaan. Silakan, Pemohon. Apa yang harus diterangkan oleh Pak Warto?

32.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Terima kasih, Yang Mulia. Pertama-tama, kami dari (…)

33.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Diam dulu! Biar diantarkan oleh Pemohonnya dulu. Saudara mau bicara apa? silakan!

34.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Jadi begini Saudara Warto, ada rencana menaikkan BBM. Nah, dari pekerjaan Saudara, nanti tolong disampaikan apa pekerjaannya dan apa dampak dari kenaikan BBM bagi kehidupan sehari-hari, dimana organisasi Saudara, Konfederasi Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, 13

Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, dan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia mengajukan gugatan ini, apa dampaknya bagi kehidupan sehari-hari? Tolong dijelaskan, terima kasih. 35.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Terima kasih.

36.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya, silakan Saudara Warto.

37.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Terima kasih, Yang Mulia. Terima kasih, Bapak Muchtar … Dr. Muchtar Pakpahan. Pertama-tama, kami mengucapkan bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita semua. Itu benar, Pak Muchtar. Yang mana Bapak sampaikan itu dampak kenaikan BBM (…)

38.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sebentar dulu!

39.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya.

40.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Pak Warto bekerja sebagai apa Bapak?

41.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Oh, kami perkenalkan kami sebagai sopir.

42.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Sopir?

14

43.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Sopir Trailer di pelabuhan, khususnya kami di wilayah Pelabuhan Tanjung Priok. Memang kami juga banyak informasi-informasi dampak kenaikan BBM, termasuk anggota kami juga yang ada di pelabuhan … wilayah pelabuhan, khususnya sopir-sopir (…)

44.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Kerugian langsung kepada sopir, apa, Pak? Kalau Bapak kan menyetir punya perusahaan, bukan Bapak yang bayar bensin. Apa Bapak juga lalu ikut rugi?

45.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Betul, Pak. Rugi, Pak.

46.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Ya.

47.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Soalnya itu penghasilan yang kami dapat, Pak.

48.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Oh.

49.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Yang kami dapat Pak ya, dampak dari penghasilan yang … yang sebelum ada kenaikan BBM, itu kami mendapatkan satu rit itu bisa mendapatkan Rp50.000,00. Tapi setelah ada kenaikan BBM, kami itu berkurang.

50.

KETUA: MOH. MAHFUD MD Turun?

15

51.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Turun. Nah, itu. Nah, tapi alhamdulillah kami juga dengan rekanrekan, dengan adanya seperti sebelum ada kenaikan BBM, yang mana penghasilan itu, boleh dikatakan satu rit itu bisa mendapatkan Rp50.000,00, sekarang berkurang. Dan itu pun itu kalau jaraknya pun jaraknya kalau jauh, Pak, maka kami dari Serikat Buruh, dari SBS … SBSI, teman-teman anggota menggugat kepada kami, yang mana kami selalu beraksi-aksi di tuntutan kepada apakah itu di DPR, apakah itu di Istana Merdeka. Selama ini memang kami selalu … apa … optimis.

52.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Saya tanya saja ya, yang optimis aksinya itu kan akibatnya. Coba ceritakan kalau BBM belum naik, itu Anda bisa sekian rit?

53.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Betul.

54.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Nah, sekarang BBM kan belum naik?

55.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Betul.

56.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kalau naik, kok bisa ritnya kurang itu hubungannya dengan apa? Apa kalau BBM naik, itu kemudian apa yang terjadi ritnya kok menjadi kurang?

57.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, terima kasih. Dampak dari isu-isu dengan kenaikan BBM, Pak, itu kami ... yang kami lakukan itu dengan order-order yang ada di pelabuhan itu berkurang.

16

58.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, kenapa berkurang kenapa? Apa muatannya enggak ada, apa bensinnya habis begitu?

59.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, mungkin itu karena ada … ada di sisi lain di … di MKL itu berkurang. Pendapatan dari MKL itu yang biasanya MKL itu mendapatkan bisa dalam satu bulan itu mendapatkan 100 boks, mereka berkurang bisa mencapai 30-40 boks. Itu yang dampak dari kami yang dilakukan oleh bos-bos yang ata … di antara … di antaranya di pelabuhan, dan itu pun dampaknya kepada anggota kami, termasuk kami sendiri.

60.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, dampaknya … dampaknya lain saja … lain dulu saja.

61.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya.

62.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Itu belakangannya saja.

63.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, dampaknya begini, Pak.

64.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ya, ndak, Pak, Pak.

65.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Yang biasanya kami dalam satu minggu itu bisa mendapatkan 6 rit.

66.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO He eh, terus? 17

67.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Dengan adanya isu kenaikan BBM, kami hanya mendapatkan 3 rit satu minggu.

68.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Kenapa kok bisa berkurang?

69.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, itu karena kami yang … yang kami dapat itu, Pak. Karena itu dampak dengan ada kenaikan BBM dengan mungkin itu seperti dari MKL itu, semua itu bisa berkurang semua dari MKL. Nah kami dari … dari pihak angkutan, dari angkutan itu cuma hanya mendapatkan order, gitu Pak. Ya, disitulah kenapa kami membicarakan masalah pendapatan berkurang (…)

70.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sudah berkurang atau belum ritnya?

71.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, Pak?

72.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Ritnya sudah berkurang?

73.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Termasuk berkurang, Pak.

74.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Sudah sekarang?

18

75.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Sudah.

76.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Dari berapa?

77.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Yang tadi saya katakan, Pak. Yang semula kami dapat satu minggu bisa dapat 6 rit, 7 rit dalam satu minggu itu, nah, sekarang paling tidak itu paling sedikit itu 3 rit.

78.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Padahal BBM belum naik?

79.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, memang itu, Pak, dampaknya. Karena itu lho, Pak, dampak dari BBM naik itulah, Pak.

80.

HAKIM ANGGOTA: HARJONO Nah ya, ini kan belum naik? Kan belum naik?

81.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, memang … memang belum naik, Pak. Tapi itu dampak dari isuisu dengan kenaikan BBM dengan yang Organda, boleh dikatakan di situ yang mengelola di pelabuhan itu adalah Organda Angsuspel, Pak, ya, itu semua memang di … apa namanya … dilegalisirkan oleh angkutan itu di Organda. Semua itu, Pak. Karena di situ ada organisasinya. Nah, kami sebagai sopir ya, di sini kami cuma hanya perintah dari bos kami. Nah, sedangkan bos kami itu order itu berkurang dari MKLMKL yang … yang biasa mereka dapatkan, biasa kami dalam satu hari itu bisa dapat dua rit, ternyata itu cuma hanya satu rit. Itu pun bisa dua hari, Pak. Kalau yang boleh dikatakan, kami dari pelabuhan kata jaraknya saja Jabotabek-Tangerang itu bisa dapat … bisa dua rit. Dua

19

hari itu satu rit. Nah, itulah di situ dampak dari permasalahan kenaikan BBM, Pak. Karena apa? Yang mana anggota kami juga selalu mengeluh. 82.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Cukup, Bapak. Ada lagi yang di luar itu?

83.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya.

84.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup, ya?

85.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Banyak juga, Pak, sih, sebenarnya permasalahan-permasalahan di anggota kami, Pak, yang (…)

86.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, yang menyangkut itu, menyangkut kenaikan BBM kalau naik dan kerugian yang dapat Bapak alami (…)

87.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya (…)

88.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jika sudah dijelaskan, apa ada lagi?

89.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya masih ada ya untuk masalah BBM, Pak, ya. Memang kami juga di antaranya kawan kami juga mengeluh, gitu, Pak. Kenapa mengeluh dengan yang mana pendapatan selama ini mereka (...)

20

90.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, sama kan itu, sama? Masalahnya sama, artinya pendapatan menjadi turun. Saya kira cukup, Pak, ya.

91.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Terima kasih, Pak Mulia.

92.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik.

93.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Wassalamualaikum wr. wb.

94.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Cukup, Pak Muchtar?

95.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Saya tanya dulu.

96.

KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan.

97.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Untuk dipertegas secara teknis. Dengan isu naiknya harga BBM, tadi dikatakan sudah berkurang penghasilan. Pertanyaan saya, berkurangnya itu apakah karena harga bahan yang dipakai di perjalanan, makan sehari-hari jadi naik, sehingga penghasilan berkurang, apakah seperti itu juga?

98.

SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Ya, seperti itu juga, termasuk itu juga, Pak. 21

99.

KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Yang kedua, apakah yang memesan barang untuk diangkut menjadi menurun?

100. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Termasuk itu juga. 101. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Terima kasih. 102. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. Baik, cukup ya? 103. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Ya. 104. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Silakan duduk, Pak. 105. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: WARTO Terima kasih, Pak. 106. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Berikutnya Pak Idrus, ya? Silakan, Pak Idrus. Silakan, Pemohon diarahkan untuk menjelaskan apa? 107. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Assalamualaikum wr. wb.

22

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Idrus sehari-hari pekerjaannya apa? 109. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Saya mewakili ... ojek, Pak, ojek. 110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Pekerjaannya tukang ojek? 111. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ojek di mana, Pak? Ngojeknya di mana? 112. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Di daerah Pamulang. 113. KETUA: MOH. MAHFUD MD Pamulang. Oke, silakan. Silakan dijelaskan kalau harga BBM naik atau belum naik, Saudara sudah mengalami apa sekarang sebagai pengojek. 114. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, kalau jadi naik, bingung juga, Pak. 115. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kok itu suaranya, tolong Petugas suara itu! Silakan. 116. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Kalau naik harga BBM, harga bensin naik, apakah bisa dinaikkan harga ojeknya, harga kalau menumpang.

23

117. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Harga naik ojek. Bisa Saudara naikkan enggak, ongkosnya? 118. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Kayaknya enggak, Pak, enggak bisa. 119. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kenapa enggak bisa? Kan harga bensinnya naik. 120. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, kayaknya biasa saja, orang yang naik, penumpang biasa saja, enggak mau. 121. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Minta dengan harga tetap? 122. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 123. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Tapi bensin Saudara belinya naik, gitu? Kalau sekarang apa? Ini kan belum naik, apa yang Saudara alami? Dengan isu-isu kenaikan ini? Belum ada pengaruhnya ya? 124. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Belum ada. 125. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Belum ada. Artinya masih berjalan seperti biasa?

24

126. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, Pak. 127. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Saudara ojek punya sendiri apa menyewa? Sepeda motornya? 128. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Punya sendiri, Pak, kredit. 129. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Punya sendiri, kredit. Sehari bensinnya abis berapa liter, rata-rata? 130. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Rata-rata Rp10.000,00, Pak. 131. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rata-rata Rp10.000,00, bensin. Dapat uang dari penumpang berapa? 132. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Per hari Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00, Pak. 133. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rp25.000,00. Kalau harga bensin naik, kira-kira Saudara habis nanti harga bensinnya berapa? Sehari, kira-kira? 134. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Kira-kira paling enggak, ya Rp15.000,00-an habis, Pak.

25

135. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rp15.000,00 habis, dinaikkan kira-kira?

sementara

penumpangnya

enggak

mau

136. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, gitu, Pak. 137. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, oke, baik. Ada lagi, Pak? Cukup? Silakan, Pak Asrun. 138. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Saya mau tanya ini, Pak. Ketika ada isu ... apa namanya ... BBM mau naik ya. Pernah enggak Bapak dengar penumpang ojek itu bilang, “Wah, ini harga juga sudah mahal, jadi saya enggak bisa bayar Bapak lebih mahal, begitu. Ongkosnya pas begitu saja karena saya juga menjadi susah karena naik harga,” orang-orang belanja ibu-ibu misalnya itu, Pak. 139. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Apa tadi? Mohon diulang, Pak. 140. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Bapak pernah dengar, enggak, orang yang naik ojek Bapak itu mengeluh gitu bahwa ini harga jadi mahal, jadi saya enggak bisa bayar Bapak lebih untuk ojeknya, gitu? Pernah enggak Bapak dengar ibu-ibu (...) 141. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Belum naik. Kan belum naik, Pak Asrun. Pak Asrun mobilnya Mercy pernah naik ojek, enggak?

26

142. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 45/PUU-X/2012: ANDI MUHAMMAD ASRUN Naik ojek, Pak. Jadi masalahnya begini, Pak. 143. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Anda tiap hari naik Mercy, sekarang tanya ke ojek. 144. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Jadi pernah enggak Bapak dengar keluhan begitu (...) 145. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Belum tadi, belum, Pak. Ada pertanyaan lain enggak? Tidak ada, ya? Baik, cukup, ya? Cukup, Pak. 146. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: SUWARTINI Yang Mulia. 147. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Masih ada? 148. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: SUWARTINI Ya. Bapak Idrus, dari penghasilan sehari Rp20.000,00 sampai Rp25.000,00 itu, untuk beli bensin kan Rp10.000,00 masih ada sisa kirakira Rp10.000,00 sampai Rp15.000,00, itu untuk satu bulan menghidupi keluarga apakah cukup? 149. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, kalau bilang cukup, ya enggak cukup. Enggak cukup, Bu. 150. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: SUWARTINI Lalu bagaimana selama ini jalan keluarnya karena tidak cukup ini? 27

151. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Jalan keluarnya ya ada bantuan dari istri saya ikut kerja. 152. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 42/PUU-X/2012: SUWARTINI Sebagai apa Pak Idrus? 153. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Pembantu, ya. 154. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ibu, ya? 155. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, Ibu. 156. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ikut membantu rumah tangga? 157. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, ya betul, Pak, kerja. 158. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik , tapi bayar kredit motornya tiap bulan berapa, Pak? 159. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Rp500.000,00. 160. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rp500.000,00? 28

161. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 162. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Padahal kalau dihitung Rp25.000,00 itu untuk satu bulan kira-kira Rp750.000,00 (…) 163. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 164. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rp500.000,00 sudah untuk sepeda motor ya? 165. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 166. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Tapi untuk berapa tahun itu Rp500.000,00? 167. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Rp500.000,00 (…) 168. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Setahun ya? Untuk dua tahun atau tiga tahun? 169. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS 2,5 tahun. 170. KETUA: MOH. MAHFUD MD. 2,5 tahun. Sekarang sudah berapa tahun? Sudah tinggal berapa bulan? 29

171. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Paling setengah tahun lagi, Pak. 172. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Setengah tahun lagi. 173. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 174. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kurang Rp3.000.000,00-an ya? Ya, baik, cukup ya? Masih ada? Silakan. 175. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Saudara Saksi, selama ini dengan isu ... apa ... dengan isu kenaikan BBM ini atau selama mengojek (...) 176. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 177. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Itu Saudara kalau makan … makan siang, itu beli, jajan, atau bawa dari rumah, atau pulang? 178. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Pulang ke rumah. 179. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Pulang ke rumah? 30

180. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 181. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Nah, menurut pengalaman, kan teman-temannya juga banyak (...) 182. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 183. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Di situ, apakah dengan isu kenaikan BBM ini, harga ya ... harga makanan satu porsinya itu dari sebelum kenaikan ... apa ... isu kenaikan BBM dengan sesudah kenaikan ... isu kenaikan BBM itu harganya naik atau tidak? 184. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Sudah … sudah naik, Pak. 185. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Sudah naik? 186. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 187. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Kira-kira berapa ribu kenaikannya? Yang dulu berapa, sekarang berapa?

31

188. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Telur saja dari … sekarang sudah Rp21.000,00 per kg. 189. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Rp21.000,00 per kg? 190. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya, ya. 191. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Oh, gitu, ya. Sebelumnya? 192. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Sebelumnya Rp15.000,00. 193. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Rp15.000,00? 194. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Rp15.000,00, Rp16.000,00, ya. 195. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Ya. 196. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Naik Rp18.000,00, sekarang Rp21.000,00.

32

197. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Rp21.000,00? 198. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 199. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Ya. Jadi, dengan adanya isu itu (...) 200. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 201. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Harga BBM sudah ... apa namanya ... harga barang-barang kebutuhan pokok sudah naik ya? 202. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Sudah mulai naik. 203. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Sudah naik? 204. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 205. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: KAMBUSIHA Ya, terima kasih. Terima kasih, Yang Mulia.

33

206. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Silakan Pak Idrus duduk. 207. SAKSI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: IDRUS Ya. 208. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sekarang terakhir Bu Nurjana. Silakan, Bu Nurjana. Bekerja sebagai apa, Bu? 209. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya, saya kerja seorang pembantu. Terus … apa … BBM naik enggak setuju karena suami jualan … jualannya harganya Rp500,00 … Rp500,00-Rp500,00 di sekolahan, barang murah. Jadi beli bangsa telur, bangsa minyak, gas, pada naik. 210. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Suami kerja apa, Bu? 211. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Jualan. 212. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jualan? 213. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya. 214. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jualan apa di (…)

34

215. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Jualan bangsa makanan yang murah, gitu. 216. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oh, bangsanya seperti goreng-gorengan, gitu ya? 217. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Goreng-gorengan, ya. Tapi kadang-kadang laku, kadang-kadang enggak kan jualannya. 218. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ibu sendiri membantu … membantu (…) 219. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Membantu … membantukan suami. 220. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Membantu suami atau membantu rumah tangga, Ibu? 221. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Rumah tangga. 222. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Rumah tangga? 223. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Sudah 35 tahun. 224. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Tetap atau serabutan, berpindah-pindah?

35

225. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Enggak, pindah-pindah saja. Kalau orangnya baik, terus. Kalau enggak, mah suka pindah ke lain lagi, gitu. 226. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ibu tinggal di mana, Bu? 227. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Di belakang, di Pamulang. 228. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Di Pamulang? 229. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya, Pamulang (…) 230. KETUA: MOH. MAHFUD MD. (…)

Jadi, di … kerjanya di satu rumah atau sehari pindah dari rumah ini

231. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Dua rumah dulu mah, sekarang mah satu. 232. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Oh, satu sekarang? 233. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya. 234. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sehari penuh atau misalnya hanya pagi datang terus pulang?

36

235. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Enggak, dari jam 06.00 WIB (…) 236. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Sampai? 237. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Sampai jam 12.00 WIB. 238. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terus habis itu bantu-bantu bapak? 239. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya, membantukan bapak kan bapak kadang-kadang libur, enggak dapat uang lagi, bisa Ibu beli beras. 240. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Berapa rata-rata bapak Ibu … bapak dapat uang sehari? 241. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Bapak kalau di sekolahan dapat paling gede Rp100.000,00. Kalau enggak, keliling mah cuma Rp30.000,00-Rp40.000,00 keliling. 242. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Modalnya berapa sehari untuk beli bahan? 243. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Modalnya misalkan kalau dapat Rp100.000,00, Rp50.000,00 (…) 244. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jadi (…) 37

245. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Belanja macam-macam, cuma gas belum … belum dihitung, gitu. 246. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau … kalau Ibu sebulan berapa dikasih? 247. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ibu dulu mah Rp350.000,00, sekarang Rp400.000,00, sudah BBM naik, naik lagi ini itunya (…) 248. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, ya. 249. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Gajinya. 250. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Jadi, kalau … kalau harga BBM naik, yang terkena langsung itu kerjaan Bapak ya? 251. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya. 252. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau Ibu kan tetap saja, kan tidak ada hubungannya dengan bensin? 253. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ibu mah segitu saja, cuma bapak mah kalau ada naik itu katanya enggak setuju, sudah saja enggak setuju, gitu.

38

254. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baik. Ada yang mau dalami? 255. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya, sudah. 256. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ada yang mau dalami? Silakan, Pemohon, cukup? Cukup? Cukup. 257. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Ya. 258. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik. Kalau begitu silakan duduk, Bu. 259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: NURJANA Wassalamualaikum wr. wb. 260. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Waalaikumsalam wr. wb. Terima kasih, Bu, ya. Kemudian, Ahli sekarang. Tadi sebenarnya itu keterangan Pak Firdaus itu sangat berharga juga, bukan sebagai saksi/fakta, tapi ahli, gitu ya? Itu banyak analisis-analisis yang nanti bisa kami pakai tentu saja. Nah, untuk itu, sekarang Pak Yanuar. Bapak, kita paling lama sidang berhenti jam 13.00 WIB. Karena tempat ini akan disteril, nanti mau ada konselor di Jerman berkunjung ke sini. Seluruh Gedung MK ini mau disteril untuk standar protokol kenegaraan, sehingga dimohon untuk dua Ahli ini masing-masing paling lama 15 menit. Silakan. 261. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: YANUAR RIZKY Baik. Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera. Mungkin saya juga sesuai dengan waktu 15 menit, lebih kepada intinya. 39

Pertama, ini pembahasan di APBN-P, jadi artinya di perubahan, jadi ini melihat bahwa kita bangsa yang tidak punya perencanaan di satu sisi. Artinya, kalau memang memproyeksikan harga minyak naik, menurut saya, harusnya ketika pembahasan APBN sudah ada, itu satu. Kedua, terlalu over kalau dalam bahasa orang pasar keuangan, statement-statement yang diberikan oleh pemerintah secara ofisial maupun juga beberapa yang mendukung menurut saya terlalu over statement. Itu artinya di awal tahun pidato bahwa ekonomi bagus, on the track gitu ya, tapi kemudian ketika harga BBM mau naik, dan sebagainya, kayaknya kita mau kiamat, gitu. Itu pun sebetulnya cukup buruk. Artinya bahwa kita seolah-olah tidak punya perencanaan. Ke slide berikutnya. Baik. Persoalan harga minyak tadi, Firdaus dari ICW sudah menjelaskan tentang MOPS, tentang harga minyak dunia. Saya sendiri orang dari pasar keuangan, dari pasar modal, sebetulnya apa harga MOPS? Apa harga bursa komoditas? Di bursa harga dibentuk oleh dua hal, Yang Mulia, satu fundamentalnya. Jadi, artinya fundamental supply demand seperti yang orang bilang bahwa suplainya berkurang, ada perang, ada krisis teluk, dan sebagainya, itu adalah isu. Tapi suplai pada dasarnya adalah suplainya berapa, kemudian demand-nya berapa, itu adalah dari sisi fundamental. Tapi ada faktor-faktor teknikal di bursa. Artinya teknikal apa? Bisa jadi orang yang mengorder di bursa komoditas memang butuh minyak, bisa jadi dia cuma mau dapat keuntungan finansial atau yang disebut dengan capital gain. Jadi, ada dua tipikal seperti itu. Saya mungkin akan ambil ketika 2006 yang pada akhirnya kita putuskan naik, jadi ini data di sebelah. Apa yang terjadi di sebelah mungkin yang kecil-kecil itu adalah statement-statement dari para gubernur bank sentral. Jadi artinya ada dari Gubernur Bank Sentral Uni Eropa, (suara tidak terdengar jelas), dan kemudian, dan sebagainya, dan sebagainya. Intinya pada waktu itu adalah perang mata uang yang juga masih berlangsung sampai hari ini antara US Dollar dan Yuan. Kalau mau ditarik ke belakang, persoalannya adalah karena banyak produk dioutsourcing ke China, tapi China tidak meregulalisasi Yuan. Ketika di tahun 2006, Bapak, Ibu sekalian kalau kita lihat harga minyak di sebelahnya itu, itu akhirnya digunakan untuk menekan China secara geopolitik. Kenapa? Karena China pun inflasinya waktu itu di 2005/2006 sangat tergantung kepada kenaikan harga minyak karena dia konsumsinya besar. Jadi di grafik sebelah itu, itu bisa dilihat yang biru itu adalah terkait dengan neraca perdagangan, yang … yang merah itu adalah defisit pemerintah Amerika Serikat terhadap China. Ada dua titik di A dan B, itu statement, statement yang pada akhirnya ketika China mengalah karena dia pada akhirnya karena kenaikan harga minyak, dia ampun-ampunan. 20 Mei 2006, dia mengatakan meliberalisasi terbatas 40

Yuan. Itulah kemudian menghasilkan mata uang dunia di RMB. Saya ingin mengatakan fakta, setelah China mengatakan demikian, harga minyak turun. Jadi artinya, apakah bisa turun sekejap begitu langsung turun? Statement-statement lain yang harus kita perhatikan, Perdana Menteri India mengatakan, harga minyak yang ada di bursa komoditas, yang dijadikan acuan oleh kita di Singapore, tapi banyak negara di Chicago Mercantile maupun di New York Mercantile bahwa PM India mengusulkan ada pembahasan antarpemimpin dunia. Kalau memang harga minyak dunia mengacu bursa komoditas, maka bursa komoditasnya jangan hanya di satu negara, terkait dengan enforcement (penegakan hukum). Karena menurut Perdana Menteri India di Tahun 2006 bahwa bursa ini jangan-jangan harganya dimainkan oleh yang mungkin lebih kita kenal spekulan atau pun order-order finansial, bukan order fisik. Nah, Perdana Menteri India mengusulkan kalau gitu ya, kalau kita ingin mengacu pada bursa komoditas dunia bahwa bursa komoditasnya harus kita dirikan bersama. Nah, isu ini sampai hari ini belum selesai. Nah, saya hanya ingin menunjukkan yang persoalan geopolitik. Kemudian selanjutnya, ini terkait sama kita. Jadi kalau tadi dikatakan oleh Bapak, Ibu sekalian sebagai saksi, sebetulnya saya bisa juga memberikan tambahan nanti ke Para Penasihat Hukum dari Pemohon tentang data-data ketika dampak kenaikan BBM itu apa dampaknya terhadap konsumsi rumah tangga, dan sebagainya. Saya tidak membawa, nanti saya sertakan karena itu hasil survei ke … ke lima kota, terhadap buruh-buruh di lima kota. Nah kalau dilihat, kita tidak bisa memungkiri harga minyak ini segaris dengan inflasi. Nah, persoalannya adalah kalau sekarang harga minyak mau diikutkan ke pasar, pertanyaaan secara konstitusinya apakah masyarakat kita ada di pasar? Apakah gaji juga bisa ikut pasar? Karena ini kan sudah kelihatan fluktuasi, Yang Mulia. Jadi sudah jelas bahwa harganya naik-turun, naik-turun. Atau yang gampang, kemarin di bawah 80, tadi malam mendadak karena China mulai stabilisasi harga emas, harga minyak sudah ke 85 lagi. Pertanyaan saya kan, kita ini mengurusi APBN, mengurusi planning, kenapa enggak kita beli waktu 80? Toh itu yang dilakukan oleh banyak negara. Sehingga, Majelis Yang Mulia, kalau dilihat tahun 2008, kenapa sih seperti Arab Saudi mendirikan sebuah perusahaan Sovereign Wealth Fund atau SWF yang khusus untuk melakukan transaksi order di pasar finansial? Kuncinya kan cuma satu karena harga enggak bisa dikendalikan. Kalau pemimpin dunia tidak bisa bersepakat, ya sudah kita dirikan satu BUMN. Itu yang banyak didirikan oleh banyak negara, yang pertama kali melakukan Chavez, Venezuela. Karena harus diingat juga nasionalisasi migas di Venezuela itu bukan seperti yang seheroik yang diceritakan misalnya dinasionalisasi, direbut, tidak, dia beli juga. Uang 41

belinya itu adalah uang IMF 1998, oleh mereka kemudian dijadikan modal membentuk SWF namanya FIAT. Kemudian mereka dapat keuntungan dari bursa komoditas minyak. Akhirnya dia beli, harga sahamnya ditekan, betul Chavez menekan Exxon di situ. Tapi kan seorang pemimpin menurut saya, dia harus tahu ke mana berpijak, dia harus tahu ke mana bangsa ini dibawa, itu prinsip penganggaran karena anggaran jangan lupa, ada prinsip politik anggaran, artinya kepada siapa kita berpihak. Jadi menurut saya, Yang Mulia, kalau kita cuma mau mengotak-atik harga minyak naik, ya besok juga kita ribut lagi, sudah pasti. Karena sudah pasti akan fluktuasi naik-turun. Terus apa kita bangsa yang segini naifnya? Menurut saya, itu yang harus menjadi telaah konstitusi karena yang namanya pemerintah harus melindungi seluruh masyarakatnya. Lanjut, Mas. Baik, Yang Mulia. Ini adalah hasil perhitungan secara korelasi, secara statistik. Apa yang paling berpengaruh terhadap pemburukan ekonomi Indonesia? Ekonomi Indonesia akan memburuk kalau nilai tukarnya memburuk. Kenapa? Karena kita net importir konsumsi, termasuk net importir migas di sisi lain. Lah, nilai tukar itu sendiri dia bisa berubah karena apa? Berdasarkan perhitungan, dia elastis terhadap pergerakan harga saham di Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di bursa efek Indonesia. Yang Mulia. Di Amerika Serikat beli bensin di SPBU harga pasar, tapi 75% bahkan sekarang literasi finansial di Amerika Serikat 76%, masyarakat Amerika Serikat memiliki instrumen keuangan. Artinya apa? Kalau harga minyak naik, harga saham juga naik. Anda dapat madunya, Anda juga harus dapat racunnya. Nah, kalau menurut saya, apa bangsa kita seperti itu ya? Ketika kita memaksakan harga minyak ikut kepada bursa komoditas, apakah masyarakat kita mendapatkan madu dari bursa komoditas? Ini yang diterobos oleh China, mendirikan CIC, oleh Italia, oleh sebagainya negara karena mereka menganggap kalau masyarakat literasi finansialnya masih rendah, maka kita tugasi, satu SWF yang tujuannya adalah mencari madunya di pasar keuangan untuk membiayai racunnya. Saya mengutip apa yang dikatakan (suara tidak terdengar jelas) ketika dia meresmikan CIC yang disuruh untuk mengemban tugas ini. “Tak peduli kucing putih, tak peduli kucing hitam, yang penting nangkap tikus.” Kalau bahasa saya, “Tak peduli uang setan, yang penting bisa membiayai surga.” Kan gitu kasarnya, gitu, Yang Mulia. Tapi menurut saya bahwa pemimpin harus mempunyai perspektif itu. Ini apa penyebabnya? Kalau saya ikuti pasar, masyarakat di pasar atau tidak, itu penting. Negara-negara lain yang mengikuti harga pasar di SPBU-nya kita lihat Singapore. Kenapa bisa? Karena BBM-nya bukan barang publik, Yang Mulia. Barang publiknya adalah MRT-nya, bukan

42

berarti kita harus membuat MRT. Tapi barang publik digeser kepada transportasi publik, bukan lagi si BBM-nya. Dua hal ini menurut saya prinsipil di Indonesia. Kita tidak punya transportasi publik yang … transportasi publik harus aman, nyaman, dan aman, Yang Mulia. Sekarang ya, kita gampang saja beretorika, naik Busway ya. Kalau kita coba Busway jam 17.00 mengantrinya kalau di depan land mark sana sudah sampai ke bawah, Yang Mulia. Faktor keamanan, faktor kenyamanan, jadi barang publik belum terjadi kepada transportasi publik. Berapa literasi finansial kita? 350.000 dari 179.000.000 penduduk produktif hanya 0,16%. Okelah kita hitung Jamsostek, Jamsostek 7.000.000 peserta, kita tambahi itu pun hanya 0,2% dengan pertanyaan apa Jamsostek juga membagi madu pasar finansial kepada para buruh? Itu pertanyaan lain. Jadi, Yang Mulia. Itu dihitung-hitungannya di sana, begitu nilai tukar berubah, masalahnya ketika kurs berubah, itu juga pasti juga ada gejolak di pasar minyak. Di situ ada minyak Libya, minyak segala macam yang banyak mempengaruhi MOPS. Jadi artinya adalah bahwa adalah sesuatu yang pasti karena mata uang kita fluktuasi net importir. Begitu kita kena nilai tukar, kita pun akan kena minyak. Nah, kalau ngomong kaya gitu terus, enggak akan ada selesainya. Lanjut, mas. Oke, saya akan memberikan gambaran di sini. Ini kembali lagi saya melihat (…) 262. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kurang lima menit, Pak, ya. 263. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: YANUAR RIZKY Baik, Pak. Di sini kelihatan sekali, Pak, dalam neraca pembayaran kita. Dalam neraca pembayaran kita bahwa di sini persoalannya adalah pelemahan surplus ekspor di neraca perdagangan diakibatkan meningkatnya impor energi. Ini dilihat dari neraca perdagangan, di sebelahnya adalah neraca pembayaran. Jadi artinya neraca perdagangan itu adalah impornya berapa, yang dibayar berapa. Jadi ada tekanan di situ. Bahkan untuk memenuhi asumsi ya, asumsi produksi saja, kita dalam beberapa kali APBN enggak mencapai realisasinya. Jadi, menurut saya mungkin yang mendasar ketika kita membahas segala sesuatu, kita itu sudah menganggap diri kita ini memang konsumen, bukan produsen. Baik, karena waktu terbatas, lanjut. Ini Pak, Bapak-Ibu sekalian, di sini kalau kita mengatakan subsidi tepat sasaran atau tidak. Sekarang ini perubahan cadangan devisa 43

(federalist of bank) Bank Sentral di Amerika Seikat. Itu operasi pasar Buka Bank Indonesia untuk menstabilkan kurs yang warna merah. Kemudian, perubahan cadangan devisa (suara tidak terdengar jelas). Bapak, Ibu, dengan segala hormat, ini berdasarkan data faktual. Setiap kita mengalami peningkatan operasi pasar terbuka, yang namanya pegang US$ atau federal reserve dalam hal ini US$, itu dapat (suara tidak terdengar jelas). Jadi, apakah itu bukan orang kaya? Apakah cadangan devisa juga bukan uang negara? Saya mohon keadilan, saya juga orang pasar finansial, Pak. Saya hanya menggugat kawan-kawan di pasar finansial. Tadi ada cerita dari Bapak, Ibu yang di buruh. Kalau kita menentang subsidi BBM, kenapa kita tidak menentang subsidi yang ini? Padahal ini terjadi tiap hari. Jadi menurut saya, ini persoalan keadilan dan cara berfikir. Lanjut, Mas. Baik, Bapak, Ibu, sekalian. Kemudian, bagaimana kita menyelesaikannya? Alasannya adalah kita tidak mungkin membangun infrastruktur transportasi publik karena subsidi BBM segitu besarnya. Saya mencoba menghitung, gitu. Kalau kita defisit, diatasi oleh apa sih? Penerbitan surat utang negara. Yang kanan, Yang Mulia, Yang hitam itu. Ternyata surat utang negara itu, pertumbuhan surat utang negara, itu korelasinya 0,8, sempurna adalah 1. Itu terhadap belanja negara. Apakah adil gitu, di saat dikatakan bahwa ekonomi ini penuh dengan tekanan? Masyarakat harus terus berkorban? Kita berhutang saja, bukan untuk yang produktif, Yang Mulia. Untuk belanja negara. Jadi, di sini menurut saya adalah pertanyaannya, apakah kita menghargai pembayar pajak? Pembayar pajak tentu buruh, kalau yang kena PTKP membayar pajak. Jadi, kalau kita lihat, Pak Majelis Yang Mulia. Itu kita negatif, pertumbuhan tax ratio kita lebih kecil dibandingkan pertumbuhan SUN kita. Jangan dilihat seperti yang dikatakan oleh Pak Presiden, Yang Mulia, Pak Presiden, yang selalu mengatakan rasio utang kita adalah JDP menurun. Oke. Tapi apakah itu jadi pajak? Ternyata tidak. APBN ini kan dikatakan sehat, dikatakan pertumbuhan berkualitas, kalau kita semua senang. Kita semua senang pasti kena pajak. Nah, dalam pembahasan APBN-P kemarin, yang saya bingung kenapa kita tidak membahas pajak? Tax ratio kita 12,5 atau 12,6% dari JDP. Kalau sekarang kita hitung-hitungan saja, PPN saja, pajak pertambahan nilai, itu adalah 10%, masa PPH-nya cuma 2%? Ini hitungan kasar, Yang Mulia. JDP itu kan adalah akumulasi dari komsumsi investasi, penghasilan, dan sebagainya. Lah, kalau kita bisa menghasilkan pajak hanya 12,6 padahal merem saja kalau PPN 10%. Masa Cuma 2,6 PPH-nya? Nah, menurut saya harusnya kan yang digenjot itu adalah persoalan perpajakan kalau memang rasa ada masalah dalam defisit. Lanjut! 44

Oke, saya hanya ingin terakhir saja, Yang Mulia. Di depan Majelis Konstitusi ini, kita harus kembali apa yang dikatakan oleh founding fathers kita. Tahun 1929 terjadi krisis di New York, krisis finansial juga. Yang mengakibatkan pasar finansial bergejolak. Tahun 1930 Bung Karno disidak, dalam Pleno Indonesia menggugat dia bilang, “Kami disuruh menanam paksa rempah-rempah yang hasilnya tidak kami nikmati untuk membiayai krisis negara-negara barat.” Saya rasa lewat forum ini, kita harus kembali memikirkan apa yang dikatakan Bung karno. Apakah biaya-biaya moneter yang terus meningkat walaupun cadangan devisanya meningkat, itu dinikmati oleh bangsa ini? Jangan-jangan sekarang yang berubah adalah berternak ataupun menanam SUN (Surat Utang Negara) dibeli oleh mereka, bertanam saham dibeli oleh mereka, yang hasilnya tidak dinikmati oleh bangsa ini. Saya rasa dua hal, Indonesia menggugat dari Bung Karno harus di (suara tidak terdengar jelas) … 2G-nya harus hilang. Gagap dan grogi, sehingga jadi Indonesia menguat. Itu yang harusnya terjadi dalam kemerdekaan. Kita jangan gagap apa MOPS. MOPS karena pasar finansial, kalau kita tidak bisa atasi, cari duit di pasar finansial. Jangan gagap, jangan grogi! Grogi itu artinya apa? Kalau memang perlu infrastruktur publik, terbitilah surat utang negara yang khusus untuk infrastruktur publik, jangan untuk belanja negara, deal dengan para orang kaya! Lewat Majelis Yang Mulia ini, saya ingin usul. Kalau sekarang orang takut di atas 2 miliyar tidak dijamin oleh LPS, kenapa tidak dikumpulkan oleh pemerintah, beli SUN MRT misalnya, atau SUN apa, Anda akan dapat pendapatan pasti, ya kita hitunglah anggap saja 11% atau berapa. Karena rata-rata berdasarkan profiling, orang yang di atas 5 miliyar kecenderungan uangnya tidak turn over, tidak berputar, diam. Ini menarik, Yang Mulia. Dalam dua bulan kemarin, dana pihak ketiga ini turun beralih ke properti. Artinya mereka tidak percaya ke bank, kan. Karena sekarang lagi krisis di Eropa. Harusnya ini diambil oleh pemerintah. Buat itu yang namanya infrastruktur publik, sehingga dua atau tiga tahun dari sekarang kita bisa bicara, “Eh, BBM enggak ada subsidi.” Karena sudah bukan barang publik. Saya rasa itulah pemimpin. Karena pemimpin itu bukan trader, kalau trader adalah transaksi hari ini untuk hari ini. Pemimpin adalah investor. Investor adalah transaksi hari ini masa depan. Carut-marut APBN ... carut-marut APBN-P menunjukkan kita bangsa trader. Kita tidak dipimpin oleh investor. Harusnya, APBN menjadi skema investasi. Apa yang ditanam hari ini, menyelesaikan persoalan kita di depan. Kuranglebihnya saya mohon maaf, nanti kalau terkait dengan dampak BBM, saya bisa sampaikan ke Pemohon. Wassalamualaikum wr. wb.

45

264. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima Simatupang.

kasih,

Pak

Yanuar.

Berikutnya,

Bapak

Dian

265. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: DIAN PUJI SIMATUPANG Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Yang Mulia Majelis Mahkamah Konstitusi dan Bapak, Ibu sekalian yang terhormat. Dengan ini, saya sampaikan keterangan Ahli dalam Pengujian UndangUndang Nomor 4 Tahun 2012 terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Majelis Konstitusi Yang Mulia bahwa Pasal 23 ayat (1) UndangUndang Dasar 1945 mengatur APBN ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang. Kata ditetapkan tersebut mengandung arti bahwa Undang-Undang APBN merupakan undang-undang penetapan. Bahwa karakter hukum mereka karakter hukum Undang-Undang APBN sebagai undang-undang penetapan yang berisi tindakan kepemerintahan dalam merencanakan keuangan tahunan pemerintahan negara. Bahwa sejak masa reformasi, Majelis Yang Mulia, Undang-Undang APBN tidak hanya menetapkan rencana keuangan tahunan pemerintah negara, tetapi juga mengatur ketentuan atau kebijakan yang berkaitan dengan keuangan negara. Bahwa perubahan karakter hukum UndangUndang APBN tersebut yang tidak hanya menetapkan, tapi juga mengatur, membutuhkan penafsiran konstitusional berkaitan dengan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan APBN ditetapkan dengan undang-undang dan bukan diatur dengan undang-undang, sebagaimana karakter Undang-Undang Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa dalam Pasal 23A UndangUndang Dasar 1945 atau undang-undang yang mengatur hal lain mengenai keuangan negara dalam Pasal 23C Undang-Undang Dasar 1945. Karakter dalam Pasal 7 ayat (6a) Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, pada hakikatnya merupakan ketentuan yang mengatur. Selanjutnya, di sini jelas, Majelis Yang Mulia, ketentuan tersebut merupakan ketentuan yang membuat hak yang menurut Downer dalam bukunya (suara tidak terdengar jelas) sebagaimana dikutip Utrecht, ketentuan yang demikian tidak hanya menetapkan, tetapi juga mengatur yang sehingga mengabaikan ketentuan yang ada pada peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar peraturan umumnya. Apabila dikaitkan dengan pendapat Downer tadi, Majelis Yang Mulia dan ketentuan Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945, menjadi penting untuk dijelaskan secara konstitusional apakah suatu undang46

undang yang memiliki karakter hukum penetapan, dapat juga mengatur dan bahkan mengabaikan dengan ketentuan pokok yang dibuat dalam peraturan pokoknya. Pertanyaan tersebut menjadi penting, Majelis Yang Mulia agar Undang-Undang APBN tidak menjadi instrumen untuk melegitimasi suatu tindakan atau kebijakan yang bertentangan dengan undang-undang yang mengatur ketentuan pokoknya. Sebagai satu contoh, Majelis Yang Mulia, pengaturan Dana Penyesuaian Infrastruktur Daerah (DPID) dalam Undang-Undang APBN 2012 … 2011, pada terdapat Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah. Pengaturan Surat Utang Negara dalam Undang-Undang APBN 2010 pada terdapat Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan pengaturan harga jual eceran BBM dalam Undang-Undang APBN TP 2012 pada terdapat Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001. Pertanyaan yuridisnya adalah apakah Undang-Undang APBN yang berisi penetapan-penetapan, dapat mengatur atau setidaknya menjadi dasar hukum yang mengatur suatu materi muatan yang seharusnya menjadi materi pokok muatan dalam peraturan yang menjadi dasar pokoknya. Jika kita bandingkan, Majelis Yang Mulia, karakter hukum di Undang-Undang APBN dan Undang-Undang non-APBN, maka Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum pembentukan Undang-Undang APBN dibandingkan dengan Undang-Undang non-APBN pada Pasal 20 Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian yang kedua, APBN melaksanakan fungsi anggaran pada DPR, sementara fungsi legislatif pada fungsi DPR dalam melaksanakan Undang-Undang AP … Undang-Undang non-APBN. Kedua, DPR dalam melaksanakan Undang-Undang APBN adalah melaksanakan fungsi hak … melaksanakan hak budget. Sementara DPR dalam pembentukan UndangUndang non-APBN adalah hak legislatif. Dari segi masa berlakunya, Undang-Undang APBN satu tahun, sementara Undang-Undang non-APBN tidak tentu (suara tidak terdengar jelas) tidak dicabut, sedangkan materi muatannya dalam UndangUndang APBN merupakan tindakan kepemerintahan yang mendapat persetujuan DPR, sedangkan Undang-Undang non-APBN merupakan tindakan pembentukan peraturan perundangan yang mendapatkan persetujuan DPR. Majelis Mahkamah Konstitusi Yang Mulia, perlu diingatkan kepada semua pihak bahwa Undang-Undang APBN adalah wujud dari pengakuan negara guna ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesarbesar kemakmuran rakyat. Amanat tersebut dapat di (suara tidak terdengar jelas) sebagai berikut, Yang Mulia. Bahwa Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 merupakan kesadaran konstitusional atau 47

setidaknya merupakan kehendak MPR agar keuangan negara (suara tidak terdengar jelas) dengan wujud penetapan APBN untuk maksud sebesar-besar kemakmuran rakyat. Hakikat kemakmuran rakyat tersebut adalah tujuan bernegara itu sendiri yang tentu harus disampaikan atau dirumuskan dalam bentuk perencanaan, sehingga kemudian dana pemerintahan tersebut diwujudkan dalam bentuk penganggaran. Asasi dasar di sini, Majelis Yang Mulia. Bahwa dalam rangka mewujudkan kemakmuran rakyat dalam rangka tujuan bernegara, maka perencanaan itu diperlukan dalam rangka penganggaran, sehingga penganggaran tidak diwujudkan, setidak-tidaknya hanya untuk kegiatan atau transaksi politik semata. Selanjutnya. Oleh sebab itu, Majelis Yang Mulia. APBN sebagai wujud keuangan negara, intinya sebenarnya dalam rangka memperkuat negara harus melihat pada empat hal yang paling penting dan diprioritaskan, yaitu menyediakan barang-barang publik, jaminan sosial, pendidikan dan perlindungan terhadap ne … pertahanan nasional, dan juga terhadap orang yang berkemampuan lemah. Selanjutnya. Oleh sebab itu, Majelis Yang Mulia. Implikasi pengaturan dalam Undang-Undang APBN, sebagaimana juga ketentuan Pasal 7 ayat (6a), perlu dilihat sebagai berikut. Pertama adalah implikasinya tujuan keuangan negara yang tidak in … yang inkonsistensi. Kedua, perencanaan yang tidak sinkron dengan penganggaran karena perencanaan tidak menjadi dasar alasan pengambilan keputusan dalam penganggaran. Perencanaan … penganggaran didasarkan pada sesuatu masa yang pendek dan tidak diarahkan pada masa yang panjang dan perencanaan yang secara komprehensif. Ketiga, latar belakang keputusan keuangan negara dalam APBN, menjadi kurang memiliki latar belakang rasionalitas yang dipertanggungjawabkan legitimasinya, sehingga menurut hukum administrasi negara selalu menimbulkan heboh ketika APBN ditetapkan. Oleh sebab itu, Majelis Yang Mulia, pengaturan dalam UndangUndang APBN yang tidak sejalan dengan kehendak konstitusional, pasti akan menyebabkan penyelenggaraan kesejahteraan umum, (Ahli menggunakan bahasa asing) dalam APBN menjadi terhambat karena banyaknya kepentingan politik dalam pembicaraan anggaran. Ketidakaturan hukum dalam bahasa kebijakan politik, a structure problems akibat adanya pengaturan dalam Undang-Undang APBN. Akibatnya, Majelis Yang Mulia. Undang-Undang APBN tidak diciptakan untuk mencapai tujuan bernegara sebagai diamanatkan dalam Pasal 23 ayat (1) Undang-Undang 1945 dan tidak diwujudkan untuk sinkronisasi dari semua peraturan perundang-undangan, tetapi menjadi instrumen, menjadi alat untuk ketentuan lain, yang seharusnya menjadi materi muatan suatu undang-undang yang bersifat mengatur.

48

Oleh sebab itu, Majelis Yang Mulia, karakter Undang-Undang APBN, yang ideal, tentu adalah APBN yang berkemakmuran rakyat dalam konsep ideal, bukanlah nilai efisien dalam proses yang dikejar, tetapi suatu wujud APBN yang berkeadilan sosial atau sell equity budget, dimana ada tiga pertanyaan wajib dijawab APBN oleh pemerintah dan DPR pada saat perumusan, perencanaan APBN. Pertama adalah bagaimana APBN dapat menyediakan pelayanaan yang lebih baik, dengan sumber daya yang tersedia, baik dari pajak, nonpajak, dan utang? Kedua. Bagaimana APBN mempertahankan pelayaan publik dengan biaya yang lebih kecil? Dan adakah pelayanan publik yang diberikan APBN meningkatkan keadilan sosial atau social equity. Keterkaitan APBN dan kesejahteraan rakyat, Majelis Yang Mulia. APBN harus dapat merasa optimal mengatasi kesenjangan kebutuhan sosial (social needs gap). Di sisi lain, kebijakan APBN harus mempunyai komitmen mendasarkan keadilan sosial (social equity) yang berusaha untuk mewujudakan pos belanja dalam anggaran negara sistematis untuk mewujudkan kesejahteraan dan pemerataan itu. Semua pertimbangan tadi, Majelis Yang Mulia seharusnya menjadi dasar penetapan APBN menjadi Undang-Undang APBN, khususnya berkaitan dengan persetujuan terhadap Pasal 7 ayat (6a) UndangUndang 1945, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2012, sehingga kebutuhan sosial masyarakat (social needs gap) itu perlu betul-betul diperhatikan menjadi dasar pertimbangan rasionalitas dalam mengambil keputusan terhadap Undang-Undang APBN itu sendiri. Demikian, Majelis Yang Mulia. Terima kasih, wassalamualaikum wr. wb. 266. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Baik, terima kasih Pak Dian. Masih ada waktu empat menit, kalau ada pertanyaan. Saya tanya ke Pak Yanuar. Pak Yanuar, pemahaman Anda tentang menyerahkan harga kepada pasar itu, apa sih sebenarnya? Sebab ada yang … yang berpikir begini, ketika pemerintah berembuk dengan DPR untuk mengubah harga, justru karena tidak ingin menyerahkan pada pasar, dirembuk, kalau menyerahkan pada pasar, selalu ikut perubahan pasar, ikut secara otomatis. Kalau menurut Anda, hingga ini misalnya dianggap, sebagai … apa namanya … pelanggaran terhadap putusan MK itu, itu sebenarnya apa? Pemahaman tentang menyerahkan harga itu kepada perkembangan pasar, kepada situasi pasar. Kalau mengubah undang-undang secara bersama-sama, gitu, apakah itu masih bisa diartikan? Atau ada segi-segi yang bisa dikatakan itu tetap menyerahkan pada pasar karena pasar berubah kok, lalu berubah. Atau bagaimana sebenarnya? 49

267. AHLI DARI PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: YANUAR RIZKY Bagi saya melihatnya, Yang Mulia adalah kalau harga pasar berubah, kita begitu reaktif langsung merubah asumsi. Jadi, arti … walaupun berembuk jadi berarti kita tetap taat pada pasar, yang ada adalah kita memberikan buffer saja, buffer tertentu kita buffer , tapi buffer ini kita tidak pernah melakukan hedging ataupun lindung nilai terhadap pasar. Sepengetahuan saya, sudah tidak ada pula negara yag tidak melakukan lindung nilai karena harga pasar yang begitu berfluktuasi. Itulah kenapa kebanyakan membuat (Ahli menggunakan bahasa asing) atau … apa … dana kesejahteraan. Jadi, artinya sebagian … kan sebenarnya begini, Yang Mulia. Kalau dilihat sekarang batas atas, batas bawah 15%, 15%, menurut saya yang untung adalah trader-nya. Karena bagi dia, “Oh, kalau saya besok mau 15%, saya beli saja sekarang, saya bagi untung,” tapi apakah itu yang ingin kita ciptakan? Malah menurut saya, menjadi buyers adalah tetapkan batas-batas bawah. Sehingga saya sendiri sebagai trader, saya bisa melakukan hedging, gitu. Dengan ilmu saya mengatakan bahwa besok harga ke-90 atau ke-100 karena berarti besok Indonesia akan beli, tiga bulan harga di situ saya beli kontrak yang akan jatuh tempo tiga bulan, saya untung. Nah, kalau itu kenapa enggak dilakukan oleh negara? Nah, harusnya menurut saya, Yang Mulia, kita lebih progresif. Pasar ini kita lindungi, maka negara adalah dia bermain di pasar. Karena kita tidak bisa … kan begini, Yang Mulia. Peran negara di pasar adalah satu, Dia menegakan hukum, membuat regulasi. Karena pasar bursa komuditasnya di MOPS di Singapore, kita enggak mungkin melakukan penegakan hukum. Kalaupun kita merasa bahwa harganya, itu di manipulasi oleh order-order tertentu, kita enggak bisa. Meregulasi bukan di negara kita, artinya apa? Ya, kalau begitu ceritanya, bermain saja di pasar. Nah, menurut saya kalau ini yang terjadi, kita tidak menyerahkan ke pasar. Tapi kalau kita tidak menjalankan tiga hal ini, kita tunduk ke pasar, Yang Mulia. Jadi, menurut saya, persoalannya sederhana sebetulnya. Kalau memang harga pasar dan masyarakatnya bisa mendapatkan madu dari pasar, ini kan madu dan racun, Yang Mulia. Bahwa pasar ini ada madunya, ada racunnya. Kalau misalnya sekarang, Yang Mulia. Yang dilakukan oleh banyak negara ini, ini kan … kita lihat dulu perspektifnya, sebetulnya apa yang terjadi saat ini. Yang terjadi saat ini kan sebetulnya surat hutang membengkak di Amerika Serikat maupun di Eropa. Kalau kita lihat kenapa surat hutang ini membengkak karena biaya pengangguran, karena kalau nganggur di tanggung negara. Itu hedgingnya mereka, betul mereka tidak memengaruhi harga-harga pasar yang lain. 50

Nah, sekarang untuk membiayai pengangguran masa kita yang membiayai, sementara kita jadi menganggur? Konteksnya adalah menurut saya bukan persoalan bagaimana kita saling tolong-menolong dengan negara lain, tapi konteksnya apa negara lain juga memahami persoalan kita, itu yang … Yang Mulia. Dan yang menurut saya kelemahan utamanya terutama dalam legislasi. Besar sekali kepentingan negara-negara donor, Bank Dunia, kemarin di G-20 kita dipertanyakan tentang proteksi kita dan sebagainya, padahal di negara-negara lain pun dilakukan proteksi. Jadi menurut saya, akhirnya kita kayak memelihara polemik, memelihara bom waktu, ribut terus gitu. Orang pun tidak, tidak percaya karena kalau pemerintah mengatakan ikut ini, Bank Dunia juga di belakangnya, ini di belakangnya. Nah, itu Yang Mulia. Jadi, kalau menurut saya yang terjadi sekarang adalah buffering pasar, tapi tidak melindungi pasar. Tapi di buffer itu dengan asumsinya itu. 268. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Terima kasih, Saudara Yanuar. Saudara, berikutnya sidang akan dibuka lagi tanggal 26 Juli 2012, hari Kamis, tanggal … eh, jam 13.00 WIB untuk mendengar keterangan ahli tadi yang Nomor 58/PUU-X/2012 mau menghadirkan tiga ahli atau saksi (…) 269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Bisa saya menyampaikan sebentar, Pak? 270. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Kebetulan ada juga saksi ahli yang tidak bisa, Pak Kwik Kian Gie yang enggak bisa hadir hari ini (…) 272. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Bisa, Pak (…)

51

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Karena asumsinya seminggu, Kamis … Selasa depan dia bersedia. 274. KETUA: MOH. MAHFUD MD. He em. 275. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 43/PUU-X/2012: MUCHTAR PAKPAHAN Apakah bisa kami mohon jadi seminggu dari sekarang? 276. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Kalau Selasa depan, kita sudah ada jadwal sidang penuh, Pak. Di sini jadwalnya penuh sekali sidangnya. Jadi, tanggal 13 coba dijajaki lagi. Kalau ndak, ya tertulis (…) 277. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Mohon izin, Yang Mulia. Mohon izin. 278. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 279. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

Kami mohon agar DPR, khususnya Komisi VII. Karena yang selama ini terungkap hanya hitung-hitungan saja, ideologinya belum. 280. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 281. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Kita masih mengamini Pasal 33 ayat (2) Cabang Produksi yang Penting Bagi Negara (Garis Besar Haluan Negara).

52

282. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 283. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Dan juga ada keputusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas (…) 284. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, ya. 285. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Pasal 28 itu (…) 286. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 287. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

Itu konsekuensinya berat, bagaimana pengawasan dari DPR selama ini tentang BP Migas karena ada penurunan produk produksi minyak (…) 288. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya. 289. PEMOHON DARYOKO

PERKARA

NOMOR

46/PUU-X/2012:

AHMAD

Ya, dari 1,6 atau 1,6 menjadi hanya 800 sampai 900 (…) 290. KETUA: MOH. MAHFUD MD. Ya, baiklah. Begini, kita secara resmi sudah selalu mengundang DPR, tapi kadangkala DPR datang, kadangkala tidak. Sehingga kami tidak perlu lagi secara khusus meminta DPR datang tanpa Saudara meminta pun kami undang jadi nanti tanggal 13. Nah, soal DPR datang atau tidak, itu penggunaan hak dia. Kan … merugikan dia juga kalau 53

tidak memberikan jawaban gitu ya. Sehingga kita tidak berhak juga memaksa. Tapi, saya kira media massa selalu menulis kalau DPR itu sering tidak datang, saya kira itu saja sudah cukup bahwa itu suara dari Majelis apa … dari forum persidangan resmi seperti sekarang muncul lagi suara itu. Terserah saja, nanti barangkali ada yang menyuarakan lewat Pers. Kalau kami formal, selalu mengirim dan ada tanda pengiriman dan ada tanda terima dari sana. Soal datang dan tidak datang, kita kan tidak bisa memaksa. Kemudian yang kedua, kepada Pemerintah dan DPR. Ini Pemohon Nomor 58/PUU-X/2012 mempunyai … dari semua Pemohon ini … Nomor 42/PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012, dan 58/PUU-X/2012 ini ada hal yang sama, sehingga digabung. Tapi, ada satu hal, harap pada sidang berikutnya itu ditanggapi, diberi keterangan juga, dijawab juga, yang lain-lain dari Permohonan 58/PUU-X/2012, Nomor 58/PUU-X/2012 itu sudah terjawab atau sudah diberi keterangan melalui sidang-sidang kepada Nomor 42/PUU-X/2012, 43/PUU-X/2012, 45/PUU-X/2012, 46/PUU-X/2012. Tapi, ada satu hal yang pada sidang berikutnya supaya ditanggapi juga. Ya, permohonan saya kira sudah dikirim, ya? Dari Panitera sudah dikirim, nanti dicermati lagi mana yang belum dijawab yang berbeda dengan Pemohon-Pemohon yang lain. Nah, Saudara, sidang hari ini ditutup. KETUK PALU 3X SIDANG DITUTUP PUKUL 12.54 WIB Jakarta, 10 Juli 2012 Kepala Sub Bagian Pelayanan Risalah, t.t.d Paiyo NIP. 19601210 198502 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.

54